NASIONAL

BANDUNG, YUTELNEWS.COM —Alumni Bela Negara Batch I 2024, Dr. Rd. Dewi Rahma Sari, menegaskan pentingnya pendidikan karakter sejak dini pada, Minggu (19/04/2026).

Ia berpendapat bahwa nilai karakter harus diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membangun generasi yang berintegritas.

Dewi menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap, etika, dan tanggung jawab sosial,” kata Dewi.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan karakter sangat penting agar generasi muda dapat menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas diri,” ujarnya.

Pengalaman mengikuti program Bela Negara semakin menguatkan keyakinannya tentang nilai disiplin dan kepedulian terhadap bangsa.

Selanjutnya Ia mendorong pemerintah dan pemangku pendidikan untuk memperkuat kebijakan pendidikan karakter secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga kuat dalam moral dan nilai kebangsaan.

(Wowo)

PELALAWAN, YUTELNEWS.COM —Kasus pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan besar PT RAPI yang beroperasi di lingkungan April Group Pangkalan Kerinci, kini terus bergulir pada tahap Tripartit ketiga di kantor dinas ketenagakerjaan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada, Senin (13/4/2026).

Pekerja yang menjabat sebagai Superitendent hampir 6 tahun masa kerja di perusahaan itu mengungkapkan saat ini sedang meminta haknya dan kehilangan pekerjaan. Namun atas perselisihan hubungan industrial yang dialaminya berharap pemerintah andil dan bisa menegakkan hukum yang berlaku atas alasan perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja berdasarkan pasal 43 ayat 2 PP 35 tahun 2021 tentang efisiensi mencegah kerugian.

Iyus Timotius, saat dimintai keterangannya menyampaikan bahwa di ruangan mediasi mediator Disnaker Pelalawan, Idrus terlihat tegas menegakkan hukum dan undang-undang ketenagakerjaan, bahkan sempat meminta kepada perusahaan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi hal yang dialami perusahaan terkait alasan PHK terhadap Iyus Timotius pada Pasal 43 ayat 2 untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seorang jabatan superitendent itu,” jelasnya.

Bahkan Disnaker Kabupaten Pelalawan memberikan kesempatan kepada perwakilan perusahaan yang dihadiri oleh Firdaus sebagai IR PT. RAPI, untuk menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan apa yang dialami perusahaan mulai dari sisi performance pekerja, hasil produksi, maupun operasional dan hasil audit internal atau eksternal,” tambahnya.

“Namun perusahaan menyampaikan terkait efesiensi mencegah kerugian, tidak dibutuhkan hasil Audit internal ataupun eksternal tentang kondisi PT. RAPI hingga melakukan pemutusan hubungan kerja,” bebernya.

Dalam Tripartit ketiga dihadiri oleh Kabid PHI Disnaker Kabupaten Pelalawan, Zulkifli, SE., President FSP2KI, H. Hamdani, Ketua DPW Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Riau, Arbaa Silalahi, dan Iyus Timotius Sebagai Superitendent yang sedang memperjuangkan haknya dan  kehilangan pekerjaan.

Di tempat yang sama President FSP2KI, H. Hamdani menegaskan bahwa PHK Iyus Timotius adalah salah satu anggota Federasi Serikat Pekerja (FSP2KI).

“Hari Ini agenda mediasi ketiga, tadi dihadiri oleh perusahaan. Yang pertama mereka tidak hadir, yang kedua tidak ada titik temu kesepakatan, hari ini mediasi ketiga juga belum ada titik temu. Perusahaan tetap kekeh pada putusannya menawarkan 1 kali ketentuan jika alasannya efesiensi untuk mencegah kerugian,” jelasnya.

“Lalu menurut kami, itu sesuai dengan peraturan pemerintah, PP 35 Tahun 2021 bahwa alasan efesiensi itu tidak masuk dalam kategori yang dianjurkan pada PP 35 tersebut. Jadi pada intinya kami Serikat Pekerja mengikuti aturan pemerintah, ” tutur Hamdani.

“Kita masih berharap ada diskusi sebelum ada kesimpulan mediator dan kesepakatan di tingkat mediasi Disnaker. Menunggu informasi dari Disnaker sebab tadi perusahaan meminta waktu sekali lagi untuk mediasi pada hari Rabu depan tanggal 15 April 2026,” tambahnya.

Selain itu, Hamdani mengungkapkan bahwa dalam mediasi pihak perusahaan tersebut menyampaikan alasan dasar PHK berawal adanya warning later kesatu, kedua dan ketiga, dan dimediasi kedua yang lalu itu kita bantah. Bahwa itu tidak bisa dijadikan alasan untuk efesiensi mencegah kerugian. Kemudian terkait performa pekerja dan juga pihak perusahaan menyampaikan saat ini produksi yang tidak produktif, banyak produksi mereka saat ini tercancel. Itu yang dijadikan alasan sehingga mereka melakukan PHK,” pungkasnya.

“Tuntutan pekerja agar disnaker netral. Posisi pekerja  secara sosial ekonomi itu dibawah dari pada pengusaha, maka netral itu pemerintah harus membela orang yang lemah, bukan membiarkan saja, dan itu di Aminin oleh pihak disnaker. Mereka siap dan selama ini juga mereka membantu memastikan hak-hak pekerja,” lanjutnya.

Menanggapi alasan perusahaan di ruang mediasi, Ketua DPW KPBU Provinsi Riau, Arbaa Silalahi, menegaskan terkait tidak perlu diaudit performance produktivitas terkait efesiensi mencegah kerugian mengatakan “Ini kan pasal yang mengada-ngada dan sebagai case senjata pamungkas perusahaan untuk memPHK. Maka karena tidak ada titik terangnya kemungkinan kita lanjut:

1. PHI apa bila keluar anjuran

2. Aksi unjuk rasa di kantor perusahaan atau di lingkungan perusahaan.

Hingga MAYDAY akan kita jelaskan ke perusahaan bahwa PHK model seperti ini sangat mengada-ngada dan harus dilawan. Melalui aksi 1 mayday akan kami suarakan,” ucapnya.

Konfirmasi kepada pihak perusahaan melalui Budi sebagai Humas perusahaan menanggapi sebagai berikut:

“Perusahaan menghormati perhatian publik terhadap pemberitaan yang beredar terkait proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di salah satu entitas usaha kami. Namun demikian, kami menegaskan bahwa informasi yang berkembang di ruang publik perlu dipahami secara utuh dan berdasarkan fakta yang akurat,” jawabnya. Rabu (15/4/2026).

“Dapat kami tegaskan bahwa setiap keputusan PHK yang dilakukan oleh Perusahaan, termasuk dalam kasus ini, telah melalui mekanisme internal yang berlaku secara prosedural serta mengacu pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Keputusan tersebut juga mempertimbangkan hasil evaluasi internal yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap standar kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan perusahaan, setelah melalui proses pembinaan sesuai mekanisme yang berlaku,” terangnya.

“Perusahaan memastikan bahwa seluruh hak karyawan yang terdampak telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Kami juga tetap mengedepankan prinsip hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan, serta terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Disra Alldrick sebagai Corporate Communications Manager.

Pihak Disnaker Kabupaten Pelalawan melalui Kabid PHI Zulkifli, SE, saat di konfirmasi belum memberikan tanggapannya.

Mediasi Tripartit ketiga Di Kantor Disnaker Kabupaten Pelalawan masih menunggu keterangan resmi. Pekerja berharap pemerintah dapat memberikan kepastian penyelesaian mediasi ini agar tidak berlarut-larut.||

(TIM)

KABUPATEN 50 KOTA, YUTELNEWS.COM —Halaman Kantor Wali Nagari Sungai Kamuyang menjadi pusat keramaian saat pemuda lokal menggelar unjuk rasa dengan pengamanan 150 anggota kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Linmas pada, Rabu (15/04/2026).

Meskipun hanya dihadiri sekitar 50 orang aksi tersebut tetap berlangsung semangat.

Koordinator lapangan, Alleho Mahesa dan Darius, menyampaikan orasi terkait dugaan penyimpangan di nagari, termasuk masalah pembentukan Komite Adat Nagari (KAN), penyalahgunaan Peraturan Nagari tentang hak pengelolaan lahan, dan pengeluaran dana yang tidak wajar,” ungkap Alleho Mahesa.

Pada saat beberapa demonstran mencoba memasuki kantor nagari, aparat keamanan dengan cepat mencegahnya dan menjaga ketertiban.

Menanggapi tuntutan mereka akan transparansi, Inspektorat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota menyatakan bahwa audit terhadap laporan masyarakat telah selesai.

Meski hasil audit tidak dapat diungkap secara penuh beberapa laporan terbukti benar. Rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil audit tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait.

Aksi unjuk rasa yang damai ini diawasi oleh sejumlah pejabat daerah dan kini pengawasan atas rekomendasi Inspektorat menjadi perhatian warga untuk memastikan keadilan di nagari mereka.

(MD)

PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, memimpin rapat paripurna penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Rida Ananda, Selasa (31/03/2026).

Kami mengapresiasi penyampaian nota pengantar LKPj Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025. Ini merupakan bagian penting dalam mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Wirman Putra.

Ia menegaskan, DPRD akan menindaklanjuti penyampaian LKPj tersebut melalui pembahasan bersama sesuai tata tertib yang berlaku guna menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Menurut Wirman, penyampaian LKPj merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dimaknai sebagai evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

LKPj ini bukan sekadar laporan, tetapi menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan program dan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah capaian yang disampaikan dalam rapat tersebut di antaranya realisasi pendapatan daerah yang melampaui target, yakni sebesar Rp782,43 miliar atau 102,57 persen dari target yang ditetapkan.

Meski demikian, DPRD tetap akan mencermati secara detail aspek belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp765,45 miliar atau 89,95 persen dari target termasuk efektivitas program yang dijalankan dalam berbagai urusan pemerintahan.

“Kami akan melihat sejauh mana realisasi anggaran tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Wirman.

Selain itu, DPRD juga akan mengevaluasi pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Payakumbuh termasuk fungsi penunjang pemerintahan.

Wirman menekankan, pembahasan LKPj akan dilakukan secara komprehensif melalui alat kelengkapan DPRD sebelum menghasilkan rekomendasi resmi,” ucapnya.

Kami berharap pembahasan ini dapat melahirkan rekomendasi yang tajam, terukur dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan,” ujarnya.

Ia menambahkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

“Pada akhirnya, tujuan kita sama yakni memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Payakumbuh,” pungkasnya.

(Hms DPRD Payakumbuh)

(MD)