Uwa Eros Geram, Pencairan Dana Desa Macet, Kebijakan Daerah Disorot Tajam.

Kab.Bandung — YUTELNEWS.com// Keterlambatan pencairan Dana Desa tahap I di Kabupaten Bandung kian memicu kemarahan para kepala desa. Wakil Ketua APDESI Kabupaten Bandung, Rosiman, secara terbuka mempertanyakan kinerja dan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai lamban dan kurang responsif.

“Ini bukan lagi soal teknis semata. Ada apa sebenarnya di balik mandeknya Dana Desa di Kabupaten Bandung? Kenapa daerah lain sudah cair, tapi di sini seperti dipersulit? Keur mah saeutik, hese cair,” sindir Rosiman, Kamis (30/4/2026).

Ia menilai, pemerintah daerah seolah tutup mata terhadap kebutuhan mendesak desa. Keterlambatan ini bukan hanya menghambat pembangunan, tapi juga menempatkan kepala desa dalam posisi sulit di hadapan masyarakat dan aparat pengawas.

“Jangan seolah-olah ini hal biasa. Ini menyangkut pelayanan publik di tingkat desa. Kalau dana tidak cair, kegiatan mandek. Lalu siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya.

Rosiman juga menyinggung lemahnya komunikasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang dinilai tidak sigap dalam memberikan informasi sejak awal terkait kendala administrasi.

“Kalau memang ada kesalahan teknis, kenapa tidak disampaikan dari awal? Kenapa harus bolak-balik revisi? Ini bukan mempercepat, tapi justru memperlambat. Terlihat seperti tidak ada keseriusan dalam mengawal pencairan,” ujarnya tajam.

Lebih jauh, ia memperingatkan dampak serius jika kondisi ini terus dibiarkan. Selain berpotensi menumpuknya pekerjaan pembangunan, kepala desa juga terancam dikejar waktu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, di tengah jadwal pemeriksaan inspektorat yang sudah di depan mata.

“Jangan paksa kami kerja maraton karena kelambanan kebijakan. Pemeriksaan tetap jalan bulan Juni atau Juli, tapi pencairan terlambat. Ini tidak adil,” katanya.

Ia pun mendesak pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk segera turun tangan dan tidak bersembunyi di balik alasan teknis.

“Kalau tidak ada langkah cepat, wajar jika publik mulai curiga—ada apa dengan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung? Ini harus dijawab, bukan didiamkan,” pungkasnya. ***

Yans.

Hadiri Rakor ATR/BPN, KDS Dorong Percepatan LP2B untuk Ketahanan Pangan

JAKARTA – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Rabu (29/04/2026).

Rakor tersebut digelar dalam rangka mempercepat swasembada pangan sesuai target RPJMN 2025–2029 melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam pertemuan itu, dibahas penetapan sebesar 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) menjadi LP2B yang selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian.

KDS menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendukung kebijakan tersebut, khususnya dalam pembenahan data lahan.

“Kami berkomitmen untuk melakukan pembaruan dan pembersihan data Lahan Baku Sawah secara menyeluruh, sekaligus menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan tumpang tindih pemanfaatan ruang,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya peran pemerintah provinsi dalam menyinergikan perbedaan data lahan antara provinsi dan kabupaten/kota. Ia juga menyampaikan bahwa proses verifikasi LBS ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan dan akan menjadi bagian dalam revisi RTRW Jawa Barat.

Kehadiran Bupati Bandung dalam rakor ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penataan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Yans.

Wabup Ali Syakieb Soroti Kesiapan dan Antisipasi Perjalanan 5.500 Buruh ke Jakarta

KAB.BANDUNG – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Forkopimda dan elemen serikat pekerja serta serikat buruh mematangkan kesiapan keberangkatan ribuan buruh ke kegiatan May Day Fiesta di Jakarta. Pertemuan tersebut digelar pada Rabu (29/4/2026) di Warung Kopi Pabinihan, Kampung Dangdeur, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran.

Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb mengungkapkan bahwa sekitar 5.500 buruh dari Kabupaten Bandung akan berangkat menggunakan 100 bus. Dengan jumlah yang besar tersebut, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan koordinasi agar perjalanan serta pelaksanaan kegiatan berjalan aman dan tertib.

“Dari Kabupaten Bandung akan ada sekitar 5.500 orang yang akan berangkat. Ini perlu persiapan matang, mulai dari teknis perjalanan hingga antisipasi berbagai kemungkinan di lapangan,” ujarnya.

Ali Syakieb juga mengingatkan bahwa kegiatan di Jakarta akan dihadiri ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, seluruh peserta diminta untuk menjaga ketertiban serta mengantisipasi potensi kendala selama perjalanan, seperti kemacetan maupun perbaikan jalan.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dengan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, May Day Fiesta harus menjadi momentum positif yang membawa manfaat, bukan sebaliknya.

“Kita jaga bersama agar kegiatan ini tetap positif. Sesama serikat buruh harus saling mengawasi dan menjaga koordinasi,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung akan mendukung kegiatan yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan elemen buruh, diharapkan partisipasi dalam May Day Fiesta berjalan lancar, aman, dan memberikan dampak positif.

Yans.

Staf Khusus ATR/BTN Rezka Oktoberia Bersama Bupati H Zukri Misran Hadiri Pembukaan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat

KABUPATEN PELALAWAN, YUTELNEWS.COM —Kegiatan sosialisasi mengenai pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Kabupaten Pelalawan dibuka oleh Bupati H. Zukri Misran pada, Selasa (28/04/2026).

Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengelolaan tanah ulayat.

Bupati Zukri menyampaikan,” Berikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN atas pelaksanaan sosialisasi ini dan berharap peserta dari camat, kepala desa, dan pemangku adat dapat memahami cara pengadministrasian tanah ulayat,” ujarnya.

Bupati H Zukri Misran menekankan perlunya kepastian hukum untuk tanah ulayat agar dapat diwariskan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat,” ucap Bupati H Zukri Misran.

Selanjutnya Bupati H Zukri Misran mengajak pemangku adat untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang diskusi guna menyelesaikan masalah pertanahan dan mencari solusi bersama Kementerian ATR/BPN,” ungkapnya.

Staf Khusus Kementerian ATR/BPN, Rezka Oktoberia, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengakui keberadaan tanah ulayat tanpa niat melakukan pengambilalihan. Pendaftaran tanah ulayat merupakan hak, bukan kewajiban,” ujar Rezka Oktoberia.

Rezka juga mendorong pemangku adat untuk aktif bertanya dan menggali informasi mengenai pendaftaran tanah ulayat,” ulasnya.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam mengakui dan melindungi tanah ulayat masyarakat adat di Pelalawan, membantu mereka memahami proses pendaftaran yang dapat menjaga hak atas tanah ulayat demi masa depan.

(AS)

Pemko Payakumbuh Bersama Kalaksa BPBD Devitra Lakukan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Payakumbuh mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat setelah Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana pada, Senin (27/04/2026).

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi bencana, diikuti Sekretaris BPBD Hermanto, Kabid  PK Arman Riska, Kasi Syafrizal, Kabid RR Andenitral, Kasi Yuliman, Kabid KL HEPI, Kasi Yoserizal beserta staf lainnya.

Walikota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Staf Ahli pemko, menekankan pentingnya kegiatan ini untuk masyarakat.

Staf Ahli pemko menjelaskan, bahwa bencana dapat terjadi kapan saja sehingga keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Linmas, dan relawan sangat penting di 5 Kecamatan serta Seluruh Kelurahan yang ada dikota Payakumbuh,” ujarnya.

Pelatihan ini dihadiri oleh 150 perwakilan yang akan dilengkapi dengan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan bencana.

Kepala Pelaksana BPBD, Devitra, menyatakan bahwa masyarakat di area rawan bencana harus memiliki pengetahuan cukup melalui sosialisasi dan latihan,” kata Devitra.

Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap cuaca ekstrem yang dapat menyebabkan pohon tumbang.

Selanjutnya Devitra mengatakan, “Materi pelatihan mencakup berbagai perspektif, termasuk dari sudut pandang Islam dan kesiapsiagaan terhadap likuifaksi,” ungkap Devitra.

Peserta pelatihan berharap program serupa dapat diadakan hingga ke tingkat kelurahan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat.

Dengan demikian pelatihan mitigasi ini merupakan langkah penting dalam membekali masyarakat Payakumbuh agar lebih siap menghadapi bencana yang mungkin terjadi,” ungkapnya .

Kalaksa BPBD Devitra menyampaikan, Kerja sama antara semua elemen masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana,” ujar Devitra.

(MMD)

Apresiasi Capaian Pemkab Bandung, Tri Rahmanto: Ini Bukti Bukti Nyata Kepemimpinan Bupati KDS

KAB BANDUNG – YUTELNEWS.com// Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, dengan menempati peringkat ketiga terbaik secara nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan terbaik di Indonesia.

Pencapaian luar biasa ini disambut antusias dan mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan, termasuk dari Tri Rahmanto, Ketua Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot sekaligus tokoh masyarakat Dayeuhkolot.

Menurutnya, capaian ini adalah bukti nyata transformasi dan kemajuan signifikan yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan selama masa kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna.

“Kami sangat mengapresiasi prestasi dan capaian luar biasa yang diraih oleh Pemkab Bandung. Menjadi yang terbaik ketiga secara nasional adalah sebuah kehormatan besar dan bukti bahwa arah kebijakan serta kepemimpinan Bapak Bupati Dadang Supriatna sudah sangat tepat dan membawa perubahan positif,” ujar Tri Rahmanto kepada awak media, Senin (27/4/2026).

Tri Rahmanto menilai bahwa salah satu faktor utama di balik capaian gemilang ini adalah membaiknya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh elemen pemerintahan.

Ia mengapresiasi kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna yang menerapkan disiplin, profesionalisme kepada para ASN dan karyawan Pemkab Bandung. Menurutnya, KDS menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan pelayanan publik hingga hasilnya dapat dirasakan serta diakui secara nasional.

“Kemajuan ini tidak lepas dari kepemimpinan KDS yang secara konsisten terus mendorong etos kerja dan peningkatan kinerja ASN Pemkab Bandung. Prestasi ini bukan hanya angka, ini membuktikan kerja nyata Bupati KDS yang dinilai baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kolaborasi yang solid dari seluruh stakeholder di Kabupaten Bandung.

“Prestasi ini merupakan buah kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dedikasi seluruh ASN dan karyawan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Bandung. Ini adalah kebanggaan bersama. Saya ucapkan selamat,” ungkapnya.

Tri berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

“Semoga capaian ini semakin memacu semangat bagi jajaran Pemkab Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih optimal, transparan, dan memuaskan masyarakat,” pungkas Tri Rahmanto.

Dengan raihan ini, Kabupaten Bandung membuktikan diri sebagai daerah yang mampu melakukan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.(**)

Yans.

Apresiasi Capaian Pemkab Bandung, Tri Rahmanto: Ini Bukti Bukti Nyata Kepemimpinan Bupati KDS

KAB BANDUNG – YUTELNEWS.com// Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, dengan menempati peringkat ketiga terbaik secara nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan terbaik di Indonesia.

Pencapaian luar biasa ini disambut antusias dan mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan, termasuk dari Tri Rahmanto, Ketua Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot sekaligus tokoh masyarakat Dayeuhkolot.

Menurutnya, capaian ini adalah bukti nyata transformasi dan kemajuan signifikan yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan selama masa kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna.

“Kami sangat mengapresiasi prestasi dan capaian luar biasa yang diraih oleh Pemkab Bandung. Menjadi yang terbaik ketiga secara nasional adalah sebuah kehormatan besar dan bukti bahwa arah kebijakan serta kepemimpinan Bapak Bupati Dadang Supriatna sudah sangat tepat dan membawa perubahan positif,” ujar Tri Rahmanto kepada awak media, Senin (27/4/2026).

Tri Rahmanto menilai bahwa salah satu faktor utama di balik capaian gemilang ini adalah membaiknya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh elemen pemerintahan.

Ia mengapresiasi kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna yang menerapkan disiplin, profesionalisme kepada para ASN dan karyawan Pemkab Bandung. Menurutnya, KDS menunjukkan komitmen nyata untuk meningkatkan pelayanan publik hingga hasilnya dapat dirasakan serta diakui secara nasional.

“Kemajuan ini tidak lepas dari kepemimpinan KDS yang secara konsisten terus mendorong etos kerja dan peningkatan kinerja ASN Pemkab Bandung. Prestasi ini bukan hanya angka, ini membuktikan kerja nyata Bupati KDS yang dinilai baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Tri menegaskan bahwa prestasi ini merupakan hasil kolaborasi yang solid dari seluruh stakeholder di Kabupaten Bandung.

“Prestasi ini merupakan buah kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dedikasi seluruh ASN dan karyawan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Bandung. Ini adalah kebanggaan bersama. Saya ucapkan selamat,” ungkapnya.

Tri berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

“Semoga capaian ini semakin memacu semangat bagi jajaran Pemkab Bandung dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih optimal, transparan, dan memuaskan masyarakat,” pungkas Tri Rahmanto.

Dengan raihan ini, Kabupaten Bandung membuktikan diri sebagai daerah yang mampu melakukan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.(**)

Yans.

Implementasi MBG di Kabupaten Bandung Diakui, KDS Sabet Penghargaan pada Food Summit 2026

JAKARTA – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna (KDS) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menerima Outstanding Achievement in Free Nutritious Meals & Food Security Award pada ajang Food Summit 2026 yang digelar oleh CNBC, Senin (27/4/2026). Penghargaan ini diberikan atas pencapaian luar biasa Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dalam keterangannya, KDS menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program MBG di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor yang terbangun secara solid. Pemerintah daerah bahkan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang terintegrasi dalam dashboard pimpinan, sehingga seluruh data di lapangan dapat terpantau secara real-time.

“Kami bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah memiliki kantor bersama, bahkan ini yang pertama di Indonesia. Dengan begitu, jika ada permasalahan di lapangan, dapat langsung ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Dinas Kesehatan pun bisa berkoordinasi langsung dengan BGN, termasuk memastikan kelayakan para penjamah makanan,” ujar KDS.

Lebih lanjut, KDS mengungkapkan bahwa program MBG memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Bandung, potensi serapan anggaran program ini bahkan mencapai Rp5,4 triliun, dengan nilai perputaran ekonomi bersih di masyarakat sekitar Rp3,7 triliun setelah dikurangi biaya operasional.

Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi seiring meningkatnya kebutuhan pangan.

“Kebutuhan protein seperti telur di Kabupaten Bandung bisa mencapai 1.000 ton per bulan. Sementara kondisi peternakan di kami berbeda dengan daerah lain seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur. Artinya, perlu kerja sama antardaerah untuk saling melengkapi kebutuhan pangan,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas pasokan, KDS menegaskan bahwa produksi beras Kabupaten Bandung yang mencapai 328.000 ton per tahun masih mampu memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, untuk komoditas lain seperti sayur mayur, pihaknya masih membutuhkan dukungan dari daerah lain.

Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Bandung menggencarkan program GERTAMAN (Gerakan Tanami Halaman) guna mendorong kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.

“Minimal kebutuhan pangan keluarga bisa terpenuhi sendiri. Jika berlebih, hasilnya bisa dijual ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau langsung ke SPPG,” tambahnya.

KDS juga mendorong adanya regulasi yang dapat memperkuat sinergi antara program MBG dan kebijakan nasional, termasuk perlunya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tercipta keselarasan harga antara KDKMP dan pasar.

“Kalau ini terwujud, saya yakin ekonomi sirkular di masyarakat bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan ketersediaan bahan baku program MBG. Menurutnya, program ini sekaligus menjadi off taker bagi hasil pertanian masyarakat.

“Peran kepala daerah sangat penting dalam memastikan ketersediaan bahan baku. MBG ini pada dasarnya dibeli oleh negara, sehingga menjadi pasar bagi hasil tani masyarakat. Namun, masyarakat juga tetap perlu ikut mengawasi pelaksanaannya,” pungkasnya ***

Yans.

Bedas Pisan! KDS Sabet Penghargaan Nasional, MBG Kabupaten Bandung Jadi Model Ketahanan Pangan

JAKARTA -YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna (KDS) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan menerima Outstanding Achievement in Free Nutritious Meals & Food Security Award pada ajang Food Summit 2026 yang digelar oleh CNBC, Senin (27/4/2026). Penghargaan ini diberikan atas pencapaian luar biasa Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dalam keterangannya, KDS menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program MBG di Kabupaten Bandung tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor yang terbangun secara solid. Pemerintah daerah bahkan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang terintegrasi dalam dashboard pimpinan, sehingga seluruh data di lapangan dapat terpantau secara real-time.

“Kami bersama Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah memiliki kantor bersama, bahkan ini yang pertama di Indonesia. Dengan begitu, jika ada permasalahan di lapangan, dapat langsung ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Dinas Kesehatan pun bisa berkoordinasi langsung dengan BGN, termasuk memastikan kelayakan para penjamah makanan,” ujar KDS.

Lebih lanjut, KDS mengungkapkan bahwa program MBG memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Bandung, potensi serapan anggaran program ini bahkan mencapai Rp5,4 triliun, dengan nilai perputaran ekonomi bersih di masyarakat sekitar Rp3,7 triliun setelah dikurangi biaya operasional.

Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi seiring meningkatnya kebutuhan pangan.

“Kebutuhan protein seperti telur di Kabupaten Bandung bisa mencapai 1.000 ton per bulan. Sementara kondisi peternakan di kami berbeda dengan daerah lain seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur. Artinya, perlu kerja sama antardaerah untuk saling melengkapi kebutuhan pangan,” jelasnya.

Untuk menjaga stabilitas pasokan, KDS menegaskan bahwa produksi beras Kabupaten Bandung yang mencapai 328.000 ton per tahun masih mampu memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, untuk komoditas lain seperti sayur mayur, pihaknya masih membutuhkan dukungan dari daerah lain.

Sebagai solusi, Pemerintah Kabupaten Bandung menggencarkan program GERTAMAN (Gerakan Tanami Halaman) guna mendorong kemandirian pangan di tingkat rumah tangga.

“Minimal kebutuhan pangan keluarga bisa terpenuhi sendiri. Jika berlebih, hasilnya bisa dijual ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau langsung ke SPPG,” tambahnya.

KDS juga mendorong adanya regulasi yang dapat memperkuat sinergi antara program MBG dan kebijakan nasional, termasuk perlunya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tercipta keselarasan harga antara KDKMP dan pasar.

“Kalau ini terwujud, saya yakin ekonomi sirkular di masyarakat bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan ketersediaan bahan baku program MBG. Menurutnya, program ini sekaligus menjadi off taker bagi hasil pertanian masyarakat.

“Peran kepala daerah sangat penting dalam memastikan ketersediaan bahan baku. MBG ini pada dasarnya dibeli oleh negara, sehingga menjadi pasar bagi hasil tani masyarakat. Namun, masyarakat juga tetap perlu ikut mengawasi pelaksanaannya,” pungkasnya ***

Yans.

KDS Perluas Kerja Sama Pendidikan, ASN Kabupaten Bandung Didorong Lanjut Studi

KAB. GRESIK – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung dan Universitas Sunan Gresik (USG) resmi menjalin kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya aparatur sipil negara (ASN), guna menjawab tantangan digitalisasi dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Penandatanganan dilaksanakan pada Minggu (26/04/2026) di Kampus USG, Kabupaten Gresik.

Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, hadir langsung bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, jajaran Bagian Kerja Sama, Protokol Pimpinan, serta BKPSDM dalam agenda tersebut.

Dalam sambutannya, KDS mengapresiasi langkah Universitas Sunan Gresik yang terus berinovasi, termasuk rencana penambahan program studi dari 37 menjadi 38 program studi di enam fakultas. Menurutnya, hal ini merupakan terobosan penting dalam menyiapkan SDM unggul.

“Kami sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan Universitas Sunan Gresik. Penambahan program studi ini menunjukkan komitmen dalam menyiapkan SDM yang siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar KDS.

KDS menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM yang profesional dan adaptif terhadap digitalisasi menjadi prioritas. Pemerintah Kabupaten Bandung, kata dia, siap mendukung melalui kebijakan anggaran secara bertahap guna mengimplementasikan kerja sama tersebut.

“Sesuai arahan Presiden, peningkatan SDM yang memahami digitalisasi menjadi hal yang sangat penting. Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kita akan tertinggal,” tegasnya.

Selain itu, KDS juga menekankan pentingnya penerapan sistem reward and punishment bagi ASN. Ia mendorong ASN yang belum menempuh pendidikan tinggi untuk melanjutkan ke jenjang S-1, serta mendorong ASN yang telah lulus S-1 dan berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang S-2. Kebijakan ini akan diperkuat melalui Peraturan Bupati sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM.

“Kami akan memberikan keleluasaan bagi ASN untuk meningkatkan kompetensinya. Yang belum kuliah kami dorong untuk S-1, dan yang sudah S-1 serta berprestasi kami dorong untuk bisa melanjutkan ke S-2,” ungkapnya.

Lebih lanjut, KDS juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), guna memperkuat kolaborasi antar daerah dengan Universitas Sunan Gresik.

“Kebetulan saya Ketua Harian APKASI. Silakan bekerja sama dengan kami, insyaallah saya siap memfasilitasi melalui APKASI agar kerja sama ini bisa menjangkau lebih banyak daerah,” tambah KDS.

Sementara itu, Rektor Universitas Sunan Gresik, Abdul Muhith menyampaikan bahwa program studi di kampusnya telah disesuaikan dengan kebutuhan zaman, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem pembelajaran.

“Kami telah menyesuaikan program studi dengan kebutuhan zaman, termasuk integrasi teknologi dan Artificial Intelligence dalam sistem pembelajaran. Hal ini menjadi bagian dari komitmen kami dalam mencetak lulusan yang adaptif dan kompetitif,” ujar Abdul Muhith.

Ia menjelaskan bahwa USG telah menerapkan sistem pembelajaran terintegrasi berbasis teknologi, termasuk model perkuliahan hybrid yang memungkinkan pelaksanaan kuliah secara daring maupun luring sesuai kebutuhan.

“Perkuliahan kami sudah fleksibel, bisa hybrid, bahkan full online atau offline sesuai kesepakatan. Ini membuka peluang besar, termasuk bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan,” tambahnya.

Selain itu, USG juga menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi pendidikan, termasuk dalam pengembangan program studi kedokteran. Fasilitas penunjang seperti rumah sakit pendidikan, unit usaha, koperasi, perbankan, hotel, hingga produksi air minum turut menjadi bagian dari ekosistem pendidikan di kampus tersebut.

Abdul menambahkan, peluang bagi ASN Kabupaten Bandung untuk melanjutkan pendidikan di USG sangat terbuka, termasuk melalui skema beasiswa, dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan adaptif.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kualitas SDM, khususnya bagi ASN, sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Yans.

Di Bawah KDS Kinerja ASN Melesat, Kabupaten Bandung Masuk 3 Besar Nasional

KAB. BANDUNG – YUTELNEWS.com// Di bawah kepemimpinan Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, Kabupaten Bandung mampu menunjukkan kemajuan di berbagai sektor. Salah satunya adalah dari aspek kinerja ASN yang hasilnya sudah terlihat selama masa kepemimpinannya.

Capaian ini terlihat dari berbagai penilaian, baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 terhadap LPPD Tahun 2024 pada Senin (27/4/2026) yang ditetapkan melalui Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7–2109 Tahun 2025, Kabupaten Bandung mencatatkan sejarah baru dengan meraih status “Kinerja Tinggi.”

Pencapaian tersebut menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

KDS menuturkan, pada EPPD 2022 (LPPD 2021), Kabupaten Bandung berada pada status “Rendah” dengan skor 2,48.
Kemudian pada EPPD 2023 (LPPD 2022), meningkat menjadi status “Sedang” dengan skor 3,232.

Selanjutnya pada EPPD 2025 (LPPD 2024), Kabupaten Bandung berhasil meraih status “Tinggi” dengan skor 3,438 dan menempati peringkat ke-3 secara nasional.

“Prestasi ini merupakan buah kerja keras OPD, seluruh ASN, karyawan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Bandung. Kami akan konsisten meningkatkan kinerja setiap tahunnya. Semoga capaian ini menjadi kado indah bagi Hari Jadi ke-384 Kabupaten Bandung dan memacu semangat dalam meningkatkan pelayanan publik,” jelas KDS.

Yans.

Abah Anton Charliyan Bersama Tim Majelis Adat Sunda Kunjungi Kampung Naga Adat Salawu ,Tampung Curhatan Tokoh Adat.

Tasimalaya -YUTELNEWS.com// Abah Anton Charliyan selaku Ketua Umum majelis Adat Sunda Jabar dan Tim , sengaja Jalan – jalan berkunjung dan bersilaturahmi ke Kampung Adat Naga Salawu Kabupaten Tasikmalaya,jawa barat. kebetulan bertemu dengan beberapa Tokoh masyarakat Adat di antaranya : Abah Tajudin selaku Sesepuh , Bah Ucu tokoh pemangku adat , Kang Aceng & Kang Aep wakil Nonoman dan beberapa masyarakat yang lain yang ikut bersama sama ngumpul ngariung, sehingga biasa terjadi adu Bako ngobrol ngaler ngidul yang akhirnya Curhat tentang Situasi Kampung adat saat ini ,pada Minggu 26/04/2026.

Bahwa Posisi kampung adat ini Persis berada di tepi Sungai besar , yang ternyata dari tahun ke tahun terjadi pendangkalan sehingga jika curah hujan besar , sering terjadi Banjir, bahkan pernah terjadi Banjir kiriman besar, di tahun 2017 pernah mengakibatkan rusaknya tanah & sawah garapan bahkan sampai merusak kampung adat, untuk itu mereka berharap perlu adanya penggalian dan Pendalaman Sungai , walau sudah pernah dilakukan secara gotong royong beberapa kali , namun hasilnya belum maksimal. jika tidak digali dan diperdalam bisa juga tanah pinggiran sungai sepanjang Kampung tersebut, sekitar 1 km di tinggikan minimal 0,5 km, sehingga diharapkan bisa membendung air limpahan sungai jika terjadi hujan besar.

Demikian juga tanggul yang ada saat ini , perlu di perpanjang juga sehingga aliran sungai bisa ditahan atau beralih ke tempat yg aman.
Untuk memperkuat hal tersebut perlu juga di tambah penghijauan dipinggir bantaran kali dan disekeliling Kampung termasuk di pinggir – pinggir Leuweung .

Karena Akibat banjir tersebut irigasi Pengairan sawah garapan mengalami kerusakan dan penyempitan.

Kemudian ketika ditanya kondisi bangunan rumah ? , merekapun mengatakan bahwa atap rumah sudah banyak yang pada bocor, untuk beli ijukpun harga saat ini sangat mahal , harganya sudah tidak terjangkau, masyarakat adat sudah tidak mampu untuk membeli lagi , akibatnya kayu2 rumah banyak yang sudah lapuk & rusak, sehingga kondisi rumah2 adat tersebut secara umum, cukup Memprihatinkan , begitu juga fasilitas umum masyarakat seperti, Leuit ( gudang tempat simpan bahan pokok ), Pacilingan ( Toilet) , imah gede, imah leutik, mushola, saung lisung , Bedug dll perlu perbaikan yang serius dan segera ,
Adapun masalah minyak tanah Alhamdulillah sudah dapat Subsidi pemerintah sejak tahun 2010 an, sehingga sudah bisa teratasi.
Namun sekalipun banyak kesulitan dan keprihatinan, mereka tidak akan pernah meminta mengandal kan tangan kepada siapapun termasuk pemerintah. Karena bagi masyarakat adat Naga Meminta itu termasuk sebuah Pantangan , tapi jika Ada yang kasih dengan ikhlas mengulurkan bantuan dengan tulus merekapun tidak Akan menolak asal tidak Bertentangan dengan Adat tradisi yg sudah ada .

Maka agar mereka bisa bangkit kembali,para tokoh adat menyarankan , perlunya uluran Tangan para Inohong Pemerintahan , yang memang kenyataanya perlu perbaikan sesegera mungkin secara menyeluruh dan signifikan. Disamping itu tentu saja perlu adanya peningkatan tingkat kesejahtraan masyarakat adat itu sendiri, dengan merevitalisasi bidang pertanian dan peternakan,tanaman yang mempunyai nilai ekonomis nyata yang bisa laku tinggi dipasaran.

Hal inipun diungkapkan oleh Abah Tajudin, jika memungkinkan kami ingin menaman tanaman yang Punya nilai ekonomis tinggi seperti , Pohon Pala , Pohon kelapa Kopyor, Kopi , Melon Inggris , Nenas Madu , jambu stek , Markisa, Tebu , Gaharu , jati Belanda , Kapol , umbi Cilembu, Pare/Padi Khusus saperti Beas beureum atau bibit ketan , pokoknya Tanaman Produktif lain yang bisa dijual langsung dengan harga yang kompetitif dan masa Tanam yg relatif singkat. Bila perlu dengan metode khusus seperti menggunakan polybag dan green house , bibit tanam pilihan terbaik, Sehingga keseimbangan Akan tetap terjaga.

Kang Ucu menambahkan, bahwa lahan leuweung garapan yang sekarang ada, ternyata hanya 11 hektar saja , sangat kecil untuk ukuran masyarakat adat , sehingga panenyapun sangat terbatas , otomatis tidak bisa nyimpen Beas di leuit , mengakibatkan ketahanan Panganyapun sangat rentan & menghawatirkan, sehingga dengan demikian perlu adanya perluasan tanah garapan. Agar masyarakat bisa lebih semangat dan percaya diri.

Sementara itu Lain lagi dari Kang Aceng dan Kang Aep sebagai Perwakilan Nonoman ( Anak muda ) menyampaikan ingin meningkatkan bidang peternakan dan perikanan yang sudah ada seperti : Pembibitan Ayam Petelur, pembibitan ayam Kampung, Ayam Bangkok, Domba Garut, ikan Nila , Gurame dll.
Namun terkendala masalah klise , kurang nya modal dan pemasaran , yang lebih banyak dikuasai Bandar sehingga harga jual rendah , baik itu dari hasil Peternakan maupun Pertanian , sehingga perlu jalur khusus bantuan pemasaranya dari Pemerintah.
Kampung adat pun kalo bisa ditata lebih Indah dengan model Taman yang asri menghadirkan tanaman bunga Hijau & Indah namun tetap produktif , termasuk jalan2 satapak biar dibalai ku batu agar tidak licin dan becek.
Itulah sekelumit obrolan singkat disiang hari itu, sambil minum kopi pahit dan goreng pisang di warung kang Ucu.
Semoga obrolan ini bukan hanya sekedar Impian kami semua , ungkapnya , melalui Tim Majelis Adat Sunda jabar bisa Nepi disampaikan ka Pangagung atawa Para Gegeden Nu aya di gedung sate tutupnya.
Itulah obrolan singkat kami tim MASDA Jabar dengan masyarakat Adat, agar bisa menjadi perhatian kita semua untuk dapat segera di tindak lanjuti oleh semua stik holder terkait .amin yra .

Yans.

BNPP Bersama Kementerian PKP Bakal Perbaiki 15.000 Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Perbatasan

Jakarta –YUTELNEWS.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan rencana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan. Program ini akan menyasar 15.000 rumah tidak layak huni yang tersebar di 40 kabupaten/kota perbatasan di 17 provinsi.

Mendagri menjelaskan bahwa program tersebut menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal. “Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada awak media di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan akan berdampak langsung pada ketahanan negara. Kawasan perbatasan yang sejahtera akan menjadi “buffer zone” sistem pertahanan Indonesia yang kuat dalam menghadapi potensi infiltrasi dari luar.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas dukungan program tersebut. Ia menuturkan, awalnya alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10.000 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15.000 unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.

“Jadi saya sangat berterima kasih, ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri dari 2010,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, usulan sasaran penerima bantuan nantinya akan diverifikasi dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, mengingat DTSEN memiliki data detail by name by address.

Ia berharap program ini dapat menjadi pemicu bagi kementerian dan lembaga lain untuk turut menghadirkan program pembangunan di kawasan perbatasan, seperti pembangunan pasar, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. “Saya ingin menggambarkan saja bagaimana perbatasan itu kalau dengan adanya program ini, itu betul-betul menyentuh mereka, mereka merasa negara hadir,” jelasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Yans.

PWI Pusat Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik Masuk Revisi UU Hak Cipta

JAKARTA –YUTELNEWS.com// Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta yang saat ini tengah bergulir.

Hal tersebut disampaikan dalam forum penyerahan pokok-pokok pikiran Dewan Pers kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Kamis (23/04/2026).

Dalam kegiatan itu, PWI Pusat diwakili Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Aat Surya Safaat, yang hadir bersama unsur konstituen Dewan Pers lainnya.

PWI menilai, penguatan regulasi hak cipta terhadap karya jurnalistik menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan ekosistem media digital yang semakin kompleks. Perlindungan tersebut dinilai penting tidak hanya untuk menjamin hak ekonomi dan moral wartawan, tetapi juga menjaga kualitas dan integritas produk jurnalistik.

Forum tersebut diawali dengan penyerahan dokumen pemikiran oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang menekankan bahwa karya jurnalistik memiliki nilai strategis bagi publik dan kehidupan demokrasi.

Diskusi yang menyusul penyerahan dokumen itu turut menghadirkan Menteri Hukum dan Ketua Dewan Pers, dengan moderator anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi.

Selain PWI, sejumlah organisasi pers dan perusahaan media juga hadir, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, serta Serikat Perusahaan Pers.

PWI memandang, revisi UU Hak Cipta harus mampu menjawab tantangan maraknya pelanggaran penggunaan karya jurnalistik di ruang digital tanpa izin, yang selama ini merugikan wartawan dan perusahaan pers.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dukungannya terhadap penguatan perlindungan karya jurnalistik dalam regulasi. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan industri media sekaligus menjamin hak publik atas informasi yang berkualitas.

Bagi PWI, momentum revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi peluang strategis untuk mempertegas posisi karya jurnalistik sebagai produk intelektual yang wajib dilindungi secara hukum dalam sistem nasional.

Caption: Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) dan Ketua Dewan Pers Prof Komaruddin Hidayat (kiri) saat berdiskusi tentang perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta dengan moderator anggota Dewan Pers Dahlan Dahi (kanan) di Hall Dewan Pers.

Yans.

Hadir di Radio Rewako, Kejari Gowa Bahas Peran Kejaksaan dalam Mendukung Pembangunan

YUTELNEWS.com | Gowa – Program Jaksa Menyapa merupakan inisiatif Kejaksaan Republik Indonesia yang bertujuan mendekatkan lembaga penegak hukum dengan masyarakat melalui edukasi dan penyuluhan hukum secara langsung dan interaktif. Program ini umumnya disiarkan melalui radio maupun media penyiaran publik, guna meningkatkan kesadaran hukum, menyosialisasikan regulasi terbaru, serta memperkuat hubungan antara kejaksaan dan masyarakat.

Pada Kamis (23/04/2026), Kejaksaan Negeri Gowa hadir sebagai narasumber dalam dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Radio Rewako. Dalam kesempatan tersebut, hadir Vidza Dwi Astariyani, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Seksi 2 Intelijen, serta Juandarita Rachman, S.H., M.H., Jaksa Fungsional Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa.

Keduanya membahas secara mendalam mengenai peran kejaksaan dalam mendukung pemerintah, khususnya dalam menyukseskan percepatan pembangunan proyek strategis di Kabupaten Gowa.

Di sela dialog, Vidza menegaskan bahwa peran kejaksaan tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup fungsi pendampingan dan pengawalan pembangunan secara preventif.

“Kejaksaan hadir memberikan pendampingan hukum dan pengawalan terhadap proyek strategis nasional maupun daerah, agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi penyimpangan. Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kepatuhan semua pihak terhadap ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Juandarita menjelaskan bahwa peran intelijen kejaksaan mencakup pemetaan potensi hambatan dalam proses pembangunan.

“Melalui kegiatan intelijen yustisial, kami dapat mengidentifikasi risiko hukum maupun sosial yang berpotensi mengganggu kelancaran proyek. Dengan informasi tersebut, pemerintah daerah dapat segera melakukan langkah antisipasi. Ini merupakan bentuk nyata dukungan kejaksaan dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang berkualitas,” ungkapnya.

Dalam konteks Kabupaten Gowa, terdapat sejumlah proyek strategis nasional dan daerah yang tengah dalam tahap perencanaan, khususnya di bidang pengadaan dan infrastruktur, seperti peningkatan akses jalan nasional yang menghubungkan wilayah produksi pertanian dan pertambangan. Proyek-proyek ini dinilai vital karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Kedua narasumber juga menekankan pentingnya sinergi antara kejaksaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar pengawasan lebih optimal, terutama dalam mendeteksi potensi penyimpangan. Kami berharap masyarakat turut berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi permasalahan dalam pelaksanaan proyek,” tutur Vidza.

Selain itu, kejaksaan mendorong agar seluruh pelaksanaan proyek strategis menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Penerapan good governance menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam pembangunan. Komitmen kejaksaan adalah memastikan setiap proyek benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tujuan akhir dari percepatan pembangunan adalah kesejahteraan rakyat, khususnya di Kabupaten Gowa,” tutup Juandarita.

(Abu Al Gifar)

 

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.