NASIONAL

YUTELNEWS.com | Diduga adanya gudang Produksi atau distributor Rokok ilegal tanpa Pita Bea Cukai di Kawasan Tunas, Belian, Kota Batam, Jumat (15/12/2023).

Hal ini terungkap saat awak media mendatangi lokasi tersebut pada Jumat, sekira pukul 13.00 WIB siang hari.

Informasi yang di himpun awak media dari 3 (tiga) gudang berdasarkan pernyataan beberapa mantan karyawan yang pernah bekerja di perusahaan ilegal tersebut.

Selanjutnya di lokasi, ada 2 gudang yang ditemukan awak media tertutup tapi dijaga ketat oleh satpam dan 1 gudang yang diduga baru buka untuk beroperasi.

Dari Hasil rekaman video bahwa beberapa karyawan sekitar lokasi ataupun narasumber yang dipercaya membenarkan adanya gudang yang diduga masih beroperasi.

“Iya bang, disana ada itu pabriknya, kalau tak salah rokok Luffman atau Hmind” ucap salah satu karyawan sekitar berinisial Par dan rekan kerja lainnya.

Masih di lokasi, Satpam yang bertugas yang diduga menjaga gudang rokok ilegal tersebut tidak mengizinkan awak media masuk untuk memastikan produksi tersebut. Sehingga hal ini timbul kecurigaan atas sikap satpam tersebut.

“Jangan masuk, tidak boleh, Bapak siapa darimana?,” tanya satpam yang bertugas.

Di Gudang yang 1 Satpam mengatakan lagi bahwa ini sudah ditutup, tidak beroperasi lagi. Anehnya gudang ditutup tapi dilakukan penjagaan.

Jika hal ini benar adanya dugaan gudang penyimpanan ataupun produksi ataupun distributor rokok ilegal tanpa Pita Bea Cukai di lokasi tersebut maka hal ini sangat merugikan Negara.

Diminta Pihak Aparat Penegak Hukum (APH) ataupun dinas terkait untuk lakukan tindakan atau pengecekan.

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya terus melakukan penelusuran, pemantauan ataupun konfirmasi kepada pengelola perusahaan, kepada Bea Cukai, Pemerintah Daerah atau Dinas terkait guna mengetahui keberadaan gudang tersebut.

Part 1

(Tim Red)

YUTELNEWS.com | Seorang Nelayan asal Desa Sifahandro, Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara dikabarkan  diterkam Ikan Hiu saat mencari Gurita di perairan laut antara Pulau Mouse dengan Pulau Wunga, Nias Utara, saat ini korban telah di rujuk ke  Rumah Sakit dr Thomsen Nias di Gunungsitoli. Jumat (08/12/2023).

Video nelayan yang diterkam Ikan Hiu ini sempat viral di grup pribadi sarana media sosial, dengan cuplikan foto-foto seorang nelayan penuh luka terkaman ikan hiu pun ikut beredar. Identitas pasien ini diketahui bernisial YH, laki-laki umur 34 tahun, warga Desa Sifahandro Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara.

Dari informasi yang dihimpun, korban sempat dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Lahewa untuk menjalani perawatan dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Thomsen Nias di Gunungsitoli.

Kepala Puskesmas Lahewa Kabupaten Nias Utara, Agustini Lase yang dikonfirmasi beberapa wartawan membenarkan bahwa ada satu pasien merupakan seorang nelayan yang diterkam ikan hiu sempat ditangani dipuskesmas lahewa.

“Iya benar ada satu orang pasien merupakan seorang nelayan sempat kami tangani di puskesmas tadi pagi, dari informasinya pasien tersebut digigit atau diterkam ikan hiu, memang ada sejumlah luka bekas gigitan binatang buas ditubuh pasien yang tidak beraturan, bahkan jari kelingkingnya lepas,” jelas Agustini.

Ditambahkannya, karena luka yang cukup serius disejumlah bagian tubuh pasien, maka pihak puskesmas hanya bisa memberikan pelayanan pertolongan darurat saja, dan seterusnya telah dirujuk ke Rumah Sakit dr Thomsen Nias di Guningsitoli.

Sementara Ama Subu Harefa  abang kandung korban yang ditemui di ruang IGD  RSUD dr. M. Thomsen Nias, Jumat (8/12) malam menuturkan pada pagi hari dia bersama adiknya Yatani Harefa alias Ama Ica serta dua orang nelayan lainnya berangkat menuju perairan antara pulau Mouse dengan Pulau Wunga menggunakan perahun mesin untuk mencari gurita.

Sesampai di tempat biasa mereka mencari gurita, korban bersama dua orang nelayan lainnya turun dari perahu untuk menyelam mencari gurita sedangkan Ama Subu tetap berada diatas perahu.

Tidak lama setelah itu terdengar suara seperti ikan besar yang membantingkan ekornya, disaat itulah Ama Subu melihat  korban telah diterkam ikan hiu. Beruntung  korban masih bisa menyelamatkan diri dan naik ke permukaan laut sambil minta tolong kepada abangnya.

(Y. Zend)

YUTELNEWS.com | Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak. Penandatanganan ini dilakukan di Auditorium Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (9/11/2023).

Provinsi Sumatera Selatan beserta 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel menjadi wilayah yang pertama kali menandatangani naskah NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 di Indonesia, yang penandatanganannya dilakukan secara serentak oleh provinsi dan 17 kabupaten/kota.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pj Gubernur Agus Fatoni dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel tahun 2024.

“Hari ini sudah ditandatangani NPHD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumsel terkait dana Pilkada. Saya ucapkan terimakasih kepada Bupati dan Walikota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40% tahun 2023 telah disediakan,” ucap Fatoni.

Fatoni menjelaskan bahwa anggaran dana Pilkada tahun 2024 ini terdiri dari bermacam-macam. Anggaran ini berasal dari APBD murni dan APBD Perubahan bahkan ada juga sebagian yang tidak dianggarkan dari kedua cara tersebut.

“Untuk yang tidak dianggarkan kedua-duanya itu kita lakukan pergeseran anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelas Fatoni.

Selanjutnya, terkait penggunaan BTT mulanya banyak Bupati/Walikota yang masih ragu. Namun, dengan beberapa pemahaman yang diberikannya saat menjadi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri perlahan para kepala daerah menjadi yakin dan tidak ragu dalam menganggarkan dana untuk Pilkada.

“Awalnya banyak bertanya karena tahapan Pilkada belum dilakukan, sebagian kepala daerah bertanya dana ini digunakan untuk apa dan jika tidak habis sampai 2024 bagaimana. Bagaimana nanti jika tidak terpakai? Banyak yang bertanya seperti itu dan  setelah kita jelaskan Alhamdulillah semua paham. Dan hari ini NPHD semuanya bisa dilaksanakan,” ujar Fatoni.

Fatoni menyebut penandatanganan NPHD ini menjadi bentuk cinta para kepala daerah, KPU dan Bawaslu kepada bangsa dan negara. Penandatanganan ini juga menjadi bukti komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak 2024 mendatang di Sumsel.

Dalam kesempatan itu, Fatoni berpesan kepada semua kepala daerah tetap menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero konflik. Dia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi.

“Namanya pesta demokrasi ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan,” kata Fatoni.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menyampaikan rasa terima kasih kepada Pj Gubernur Sumsel, pimpinan DPRD. Dari hasil pembicaraan politik hingga teknis administrasi dengan DPRD sudah menyepakati untuk pemilihan Gubernur di Sumsel anggaran yang disediakan sekitar Rp234M dan dibagi dua porsi, yaitu yang pertama 40% tahun 2023 atau sekitar Rp93 miliar dan nanti di tahun 2024 senilai Rp140 miliar.

“Untuk total pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota se Sumsel berdasarkan kontribusi APBD provinsi dan kab/kota totalnya sekitar Rp1 triliun lebih sekian miliar. Kami atas atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi Sumsel, pemerintah kab/kota se Sumsel dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024,” jelasnya.

Adapun rincian anggaran dana Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi yakni :

1. Kumulatif KPU se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.416.918.651.985,-  dan Tahun 2024 sebesar Rp.637.059.959.605,-

2. Kumulatif Bawaslu se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.137.700.016.432,- dan tahun 2024 sebesar Rp.215.277.551.648,-

(Yans)

YUTELNEWS.com | Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak membuka kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) dengan mengangkat tema “Potensi Kerawanan Pemilu Tahun 2024 di Sulawesi Selatan”, Kamis (30/11) pukul (09.30) Eita di Barguga Adhyaksa Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Ujar Soetarmi selaku Kasi Penerangam Hukum Kejati Sulsel.

Dalam hal ini Kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) dilaksanakan secara luring dan secara during diikuti oleh seluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se Sulawesi Selatan, adapun diketahui sebagai nara sumber FGD yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Wakapolda SulSel Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi, Ketua Bawaslu SulSel Mardiana Rusli, SE.,M.I.Kom dan dari Akademisi Prof. Dr. Anwar Borahima, SH. MH. Penanggap pada Forum Grup Discussion terdiri dari praktisi hukum, akademisi dan aktivis LSM yang bergerak di bidang kepemiluan, diantaranya Ketua KPU Sulawesi Selatan Hasbullah, S. Sos.,M.Kesos., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Hamdan Juhanis., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Prof. Suparman Abdullah, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. ihyani Malik., M.Si., Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia Sulsel (JADI) Sulsel Dr. Sakka Pati., SH., MH., Direktur Eksekutif Polinet Lembaga Riset dan Konsultasi Politik Rizal Pauzi., S.Sos., M.Si., Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara FH Unhas Dr. hijrahAdhyanti Mirzana., SH., MH., Koordinator Forum Dosen Sulsel Prof. Dr. Adi Suryadi Culla, M.Si., dan Dosen Fisip Unismuh Akmal Reza Amri., S.Ip., MA, Perwakilan Civitas Akademik dari berbagai Perguruan Tinggi di Makassar dan Pimpinan Redaksi Media Massa, jelasnya.

Kegiatan FGD dipandu oleh Fajlurrahman Jurdi Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas, disela sela kegiatam  Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan bahwa acara FGD ini merupakan wadah yang sangat berharga untuk kita semua dalam mendiskusikan dan menganalisis potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada proses pemilu mendatang, sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keadilan selama pemilu berlangsung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal serta menjaga integritas seluruh proses pemilu tersebut.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengawal Pemilu serentak Tahun 2024 mengeluarkan beberapa pedoman untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diantaranya : Instruksi Jaksa Agung RI nomor 6 Tahun 2023 tentang optimalisasi peran intelijen kejaksaan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 dan surat Jaksa Agung Muda Intelijen nomor : B-1311/D/Ds.2/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Optimalisasi Peran Intelijen Kejaksaan RI Dalam Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang Tujuannya Untuk Mengoptimalkan Peran, Fungsi Dan Kegiatan Posko Pemilu Kejaksaan, jelasnya.

Dalam rangka persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan gelaran pemilu serentak Tahun 2024, yakni tidak terbatas pada penanganan perkara tindak pidana pemilu atau pemilihan semata, melainkan juga dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang mungkin timbul dalam semua tahapan pelaksanaannya. Untuk itu Leonard Eben Ezer Simanjuntak menekankan perlunya melaksanakan penanganan tindak pidana pemilu secara aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam mekanisme sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU), tegasnya.

Untuk itu, Kajati SulSel Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui forum FGD ini mengajak semua pihak untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menyusun strategi bersama untuk mengatasi tantangan yang akan dihadapi pada Pemilu mendatang, harapnya.

Diakhir sambutannya Leonard Eben Ezer Simanjuntak juga mengharapkan melalui diskusi ini kita dapat memperoleh berbagai masukan dan ide-ide yang konstruktif dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. mari bersama-sama menjaga kelancaran dan keberhasilan Pemilu sehingga kita dapat mempersembahkan yang terbaik dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia, tutupnya.

(Abu algifari)

YUTELNEWS.com | Surat Edaran dari Dewan Pers Nomor 03/SE-DP/XI/2023 telah diterbitkan di Jakarta, 29 November 2023 Tentang Pemberitaan Media untuk Menghindari Ujaran Kebencian Bernuansa SARA.

Mencermati pemberitaan media terkait kondisi keamanan Tanah Air menjelang Pemilihan Umum Serentak 2024, masyarakat dikejutkan terjadinya bentrokan antara kelompok yang menimbulkan korban jiwa di Kota Bitung, Sulawesi Utara, pada Sabtu, 25 November 2023, sore.

Peristiwa itu sungguh menyedihkan dan perlu disesalkan. Bentrokan massa, yang diliputi ujaran kebencian dan bernuansa SARA itu membuat suasana kehidupan masyarakat tidak tenang. Kondisi itu dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk ”memancing di air keruh” sehingga menimbulkan konflik yang lebih luas.

Terkait hal itu, pers memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah meluasnya konflik tersebut dan ikut aktif menyelesaikan konflik beraroma SARA itu dengan mengedepankan jurnalisme positif.

Dewan Pers perlu mengingatkan, bahwa salah satu peran pers nasional adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers menghimbau pers untuk bijak dalam memilih dan memilah informasi yang disajikan untuk publik, agar publik menerima asupan informasi yang sehat, mencerahkan dan mencerdaskan.

Oleh karena itu, Dewan Pers melalui surat edaran ini mengajak semua pimpinan media dan para wartawan untuk:

1. Meneguhkan kembali dalam memedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Peraturan dan Pedoman Dewan Pers dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalistik

2. Menahan diri dan berusaha ikut menciptakan suasana kondusif masyarakat. Pemberitaan dilakukan secara utuh, akurat, lengkap dengan mempertimbangkan berbagai dampak dari pemberitaan, ikut serta memberikan solusi atas persoalan yang diangkat untuk meredam konflik dan mewujudkan perdamaian.

3. Bijak dalam memilih narasumber yakni mereka yang benar-benar memahami persoalan secara utuh, dapat memberikan solusi serta mendamaikan situasi, bukan sebaliknya narasumber yang provokatif atau hanya sekedar mencari sensasi atau popularitas murahan dan tidak solutif.

4. Tidak serta merta menjadikan media sosial semata-mata karena viral sebagai bahan pemberitaan tanpa proses uji informasi yakni verifikasi, konfirmasi dan klarifikasi dan tidak mengamplifikasi konten-konten atau informasi yang beredar di media sosial.

Dewan Pers juga mengajak masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran hukum dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan pers. Pun usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sumber : Dewan Pers

(Red)

YUTELNEWS.com|Pelatihan Menajemen Bisnis UMKM yang berlangsung di Pojok Girang desa Kahuripan Kecamatan Lembang Kab. Bandung merupakan Agenda kerja titik terakhir kolaborasi BRIN dengan Anggota komisi VII DPR RI tahun 2023. Anggota Komisi VII DPR RI Rian Firmansyah menggandeng BRIN ( Badan Riset Nasional ) melaksanakan bimtek dan pelatihan bagi pelaku UMKM di daerah pemilihan nya yaitu Kabupaten Bandung dan Kab. Bandung Barat.

Rian Firmansyah menyampaikan kepada awak media kegiatan Bimtek bersama BRIN akan terus berlanjut, karena masih ada kebutuhan masyarakat yang harus di berikan selain dari pada menumbuh kembangkan wirausaha dalam segi manajemen tetapi juga perlu menumbuhkan literasi finansial atau literasi keuangan terkait dengan permasalahan manajemen finansial UMKM di Indonesia ini, Karena betapa pentingnya kita mengatur cashflow dan pengeluaran juga pemasukan daripada transaksi bisnis yang di laksanakan, karena memang banyak juga UMKM yang belum kuat pondasinya di aspek menajemen itu, ungkap Rian dalam wawancaranya.

Dirinya menekankan di segala aspek di dalam rangkaian terakhir BRIN ini, menurutnya saat ini harus bisa mengedepankan jiwa wirausaha yang kompetitif, berdaya saing dan literasi finansial yang harus benar-benar kita pahami agar masyarakat pelaku UMKM bisa lebih berdaya dan lebih produktif tidak hanya konsumtif dan ide-ide kreatif terus ditumbuhkan itu sangat penting agar produk kreatif bisa muncul dari kita dengan bahan baku yang ada di masing-masing.

“Tentunya sentuhan teknologi bagi UMKM sangat penting agar bisa menunjang bagi segala aspek dan itu pondasi utama agar UMKM bisa lebih meningkatkan kapasitas dan naik level,” ucapnya.

Saya sebagai anggota DPR RI komisi VII yang merupakan Wakil rakyat tentunya harus bisa menstimulus jiwa kreatif masyarakat, harus bisa berdiskusi dan banyak menyerap Inspirasi agar bisa menumbuhkan jiwa wirausaha dan ide kreatif, konteks finansial modalitas utama terkait masalah branding pemasaran dan lain-lain itu tidak kalah penting itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari proses peningkatan kapasitas dan juga kenaikan level daripada UMKM ini, ujar Rian.

Rian Menyebutkan Khusus di Bandung Barat tentunya dengan komplementasi dari Pariwisata dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke daerah Lembang, Parongpong, Cisarua juga khususnya di Bandung Barat itu menjadi modal utama juga selain daripada finansial, karena di sanalah banyaknya orang berkerumun, di sanalah konsumen berada sehingga itu menjadi pasar tersendiri untuk para UMKM, jadi para UMKM juga tentunya harus bisa memanfaatkan kondisi tersebut.

“Saya kira dengan kawasan wisata yang ada di Parongpong Lembang ataupun di Cisarua sudah cukup untuk bisa mengakomodir pasar yang diinginkan oleh para pelaku UMKM, tinggal kita bagaimana untuk selalu berpikir kreatif dan mengeluarkan produk kreatif yang memang disesuaikan dengan permintaan dan jika ada permintaan kita harus bisa menyediakanya. “Jadi dalam pertemuan kali ini literasi itu yang harus kita kuatkan kepada para pelaku UMKM yang ada di wilayah Bandung Barat ini,” tegas Rian.

Dirinya menganggap ekonomi kreatif akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional dan juga ekonomi digital, karena masa depan perekonomian saat ini ada di sektor itu, di mana anak-anak muda berkumpul di ekonomi kreatif pada saat ini dan berkumpul di industri kreatif. Saya kira ke depannya literasi urusan masalah finansial dan literasi dasar baik kepada masyarakat yang memang generasi sebelumnya dan juga generasi sekarang yang masuk ke dalam kategori bonus demografi dan akan menjadi faktor utama dalam proses kemajuan Indonesia untuk menjadi negara maju di 2024 dalam 100 tahun kedepan, bonus demografi itu pada saat ini juga sudah mulai maka dari itu kita harus bisa berdiskusi dan selain menyerap aspirasi agar masyarakat tidak bersifat konsumtif saja dan harus berpikir kreatif dan produktif, jadi proporsi terkait dua urusan itu harus mulai digeser, mengingat dengan gempuran produk-produk impor yang harganya juga terjangkau dan bersaing dengan produk lokal Saya kira produk lokal juga harus benar-benar memikirkan tahapan produksi dan harus kreatif memikirkan tahapan-tahapan produksi dan promosi, ungkapnya.

Dalam kesempatannya Rian juga mengajak dan menghimbau kepada para pelaku UMKM di tahun politik ini bahwa UMKM juga merupakan bagian daripada pelaku politik yang harus bisa mensukseskan pemilu di tahun 2024 nanti.

Dirinya mengajak kepada masyarakat bahwa hak politik itu harus digunakan jangan sampai golput, mari kita bersama-sama untuk turut serta terlibat mengikuti tahapan tahapan pemilu dan mensukseskannya dengan cara menyalurkan hak politiknya, ” dengan memilih tentunya kita mempunyai kepentingan tersendiri semua orang berkepentingan bahkan para pelaku UMKM juga berkepentingan saling berkepentingan baik dengan kami dengan masyarakat dan juga dengan para konsumen dan yang lainnya antara pelaku UMKM dan konsumen, Saya kira isu-isu krusial baik terkait UMKM dan lain-lain dengan masalah ekonomi itu menjadi kebijakan utama dalam alasan kita untuk memilih dan itu harus kuat kita kuatkan bersama ke depan tentunya memilih wakil yang baik dan memilih pemimpin yang baik yang peka terhadap masalah-masalah di daerah dengan menyesuaikan proporsi dengan anggaran-anggaran tersebut dan itu merupakan harapan-harapan kita ke depan dipilih pilpres di 2024.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Kadiv Pemasyarakatan, Yulius Sahruzah, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilu serentak 2024 nanti.

Salah satunya, Ia menyinggung cara pose foto ASN yang saat ini harus lebih diperhatikan. Sebab, berfoto dengan menggunakan pose tertentu akan dianggap mendukung salah satu Paslon.

“Saat ini, hal ini memang harus lebih diperhatikan, jangan sembarangan,” tegasnya dalam apel pagi, Rabu (22/11/2023).

Yulius Sahruzah menekankan bahwa ASN memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya pandangan politik atau afiliasi tertentu.

“Kita sebagai ASN harus selalu mengutamakan netralitas, jadi bijaklah menggunakan Medsos dan berkomunikasi di grup,” ujar Yulius Sahruzah.

Bagi Yulius, netralitas ASN adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini.

Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh pegawai untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat merusak citra dan integritas organisasi.

Dengan komitmen untuk menjaga netralitas, para pegawai diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dan integritas.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNews.com | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten lahat provinsi sumatera selatan. Nazarudin beserta sekretaris Balitbang Heri yulianto Mengucapkan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 pada tanggal 28 Oktober 2023.

Peringatan ini merupakan momentum untuk mengingat kembali perjuangan para pemuda Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia

( Abdul )

YUTELNews.com | Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 pada tanggal 28 Oktober 2023. Dewan Pengurus Daerah Masyarakat Adat Nusantara (DPD MATRA) bekerjasama dengan DPC Tiara Kusuma Jepara, Yayasan Marga Langit, Yayasan Kebudayaan dan Peradaban Dunia (YKPD) dan Yayasan Pelestari Budaya dan Sejarah Jepara (YPBSJ) serta didukung oleh Pemkab Jepara dan Polres Jepara, Minggu (29/10/2023) pagi pukul 09.00 WIB – selesai melaksanakan giat lomba macapat tingkat SD/MI dan lomba fashion busana adat nusantara tingkat SD, SMP, SMA, dan Umum di Pendopo Kabupaten.

Kegiatan yang di laksanakan oleh DPD MATRA Kabupaten Jepara yang ketuai oleh Kartini akrab disapa Mbak Hani, dihadiri oleh Perwakilan Pj Bupati Jepara, Polres Jepara yang di wakili oleh Kapolsek Jepara Kota AKP Sri Retno Biyanti, Ikrar Setya Dinata dari Bakesbangpol Jepara, Ketua Kadin Jepara Andang Wahyu Triyanto, Ketua Marga Langit KRT Hendro Suryo Kartiko, Ketua DPW MATRA Propinsi Jawa Tengah KRT Imam Supaat, Ketua DPC PAPDESI Kabupaten Jepara Edy Khumaidi Muhtar, dan Petinggi Desa Kecapi, Sukambali, serta nampak juga para peserta lomba dan tamu undangan lainnya.

Ketua panitia kegiatan Hendroyono S.Sn yang juga dikenal dengan panggilan Ki Hendro Suryo Kartiko Ketua PEPADI (Persatuan Pedalangan Indonesia) Kabupaten Jepara sekaligus adalah Pembina DPD Matra Jepara mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME dan ucapan terima kasih kepada peserta lomba, tamu undangan yang hadir.

“Dan terima kasih kepada para sponsor yang sudah mendukung dan mensupport terselenggaranya acara dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke 95,” ujar Ki Hendro Suryo Kartiko.

Kemudian, sambutan dari Ketua Kadin Jepara Andang Wahyu Triyanto yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jateng Fraksi PDIP.

Ia sangat mengapresiasi giat lomba macapat dan lomba fashion busana adat nusantara. Kegiatan ini bisa dilanjutkan karena termasuk salah satunya “nguri nguri” atau melestarikan adat tradisi budaya dan menjaga potensi kearifan lokal yang mempunyai banyak keragaman budayanya. “Dan lanjutkan giat seperti ini karena sangat bagus,” tegasnya.

Sedangkan, Ketua DPW MATRA Jateng, KRT Imam Supaat juga mengucapkan terima kasih sekali kepada semua stakeholder yang sudah mendukung giat acara lomba macapat dan lomba busana adat nusantara yang diselenggarakan oleh DPD MATRA Kabupaten Jepara yang bersinergi dengan semua pihak.

KRT Iman Supaat menambahkan,” Dan terima kasih kepada para peserta lomba yang ikut berpartisipasi dan kita sampaikan DPD MATRA kabupaten Jepara yang dilantik dan dikukuhkan di Omah Mbudur, Magelang pada tanggal 2 Juni 2023 lalu,” tambahnya.

Semoga bisa memberikan warna dan terus menjaga serta membangun untuk pelestarian adat budaya Jepara. Jepara juga terkenal tokoh perempuannya yang luar biasa seperti Ratu Shima, Ratu Kalinyamat, dan R.A Kartini.

“Semoga ini menjadi tonggak asal usul sejarah dan bisa terus digali,” imbuhnya.

Kepada peserta lomba macapat dan lomba busana adat nusantara dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak dan teruslah berkarya untuk mengisi pembangunan Jepara yang lebih baik,” pungkas KRT Iman Supaat.

(Taufiqurrahman)