IWOI Bandung Barat Ajukan Kerja Sama Strategis dengan Indonesia Power: Penghijauan dan Penguatan Publikasi

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat, Jawa Barat,- Dalam sebuah pertemuan yang penuh optimisme, Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), melalui Ketua Rushendi, mengajukan program kerja sama strategis kepada Indonesia Power. Program ini mencakup dua program utama: reboisasi dan penghijauan di bantaran sungai-sungai di wilayah Bandung Barat, serta pembentukan sebuah media center resmi untuk mendukung publikasi kegiatan dan program-program perusahaan secara lebih efektif dan efisien. Selasa, (22/7/2025).

Rushendi menyampaikan keprihatinan yang mendalam mengenai kondisi bantaran sungai di beberapa wilayah Bandung Barat yang mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Ia mencontohkan keberhasilan pengelolaan kawasan Saguling yang memiliki daya serap air yang baik berkat program penghijauan yang terencana. Oleh karena itu, IWOI mengusulkan program reboisasi dan penghijauan yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan.

Photo: Staf Indonesia Power (IP) Saguling

Lebih lanjut, Rushendi menawarkan IWOI sebagai mitra strategis dalam hal publikasi. “Kami siap berperan sebagai media center resmi Indonesia Power, fokus pada pemberitaan daring,” ujarnya.

Dengan jangkauan media online yang luas dan kemampuan IWOI dalam menyebarkan informasi secara cepat dan akurat, diharapkan publikasi kegiatan Indonesia Power dapat lebih masif dan terstruktur, sehingga citra perusahaan di mata masyarakat semakin positif dan terbangun dengan kokoh. IWOI berkomitmen untuk memberikan liputan yang berimbang, informatif, dan responsif terhadap isu-isu terkini.

Menanggapi hal tersebut, Agung dari Bidang Humas Indonesia Power menyambut positif inisiatif IWOI. Namun, ia juga menjelaskan beberapa kendala yang perlu dipertimbangkan, terutama terkait pengelolaan lahan di sekitar area operasional Indonesia Power.

“Pengelolaan lahan di sekitar wilayah kerja kami sangat ketat karena sebagian besar merupakan aset negara,” jelas Agung.

Beberapa area termasuk zona merah dan tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Selain itu, beberapa sengketa lahan masih dalam proses hukum.

Agung juga menjelaskan fokus Indonesia Power dalam mengembangkan program kemandirian bagi mitra binaannya, terutama di sektor pertanian dan peternakan. Bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk barang, melainkan berupa pendampingan dan pelatihan yang menyeluruh, mulai dari proses hulu hingga hilir.

“Kami ingin mitra binaan kami mandiri dan berkelanjutan,” tambahnya. Karena luasnya area operasional, program ini dijalankan secara bertahap dan terbatas.

Meskipun demikian, Agung menyatakan kesediaan Indonesia Power untuk mempertimbangkan usulan IWOI, dengan catatan proposal diajukan secara resmi dan lengkap. Rushendi menegaskan bahwa IWOI siap menjadi mitra yang aktif dan berkelanjutan, tidak hanya dalam hal publikasi, tetapi juga dalam program penghijauan dan pengembangan pertanian/peternakan.

IWOI ingin terlibat langsung dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan hingga distribusi hasil, dengan melibatkan pemerintah desa dan kelompok tani (gapoktan). Model bagi hasil yang adil diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi mikro yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Agung menambahkan bahwa Indonesia Power memiliki proses seleksi mitra yang ketat, berdasarkan kesiapan dan rekam jejak. Evaluasi program dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan keberlanjutan. Skema kerja sama yang ditawarkan IWOI, dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa, dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi model kemandirian sosial yang dapat direplikasi di berbagai wilayah.

Dengan komunikasi dan koordinasi yang intensif, sinergi antara IWOI dan Indonesia Power diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bandung Barat dan sekitarnya.

“Jika diberi kepercayaan, kami siap membuktikan bahwa kemitraan ini dapat menjadi contoh sukses, tidak hanya menghasilkan produk, tetapi juga membangun sistem ekonomi mikro yang berkelanjutan.” Tutup Rushendi dengan nada optimistis.

Dien Yoyo.

Jabat Direktur Operasional Perumda Tirta Raharja, Dadi Prioritaskan Efisiensi dan Layanan Prima

YUTELNEWS.com | Jajaran direksi Perumda Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung kini memiliki formasi baru. Jajaran Direksi berubah dengan masuknya Dadi Wardiman sebagai Direktur Operasional.

Dadi Wardiman yang juga dikenal sebagai advokat ini resmi dilantik sebagai Direktur Operasional Perumda Tirta Raharja oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna di hulu sungai Citarum, kawasan Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari, pada Senin (21/07/2025).

Ia dilantik berbarengan dengan pelantikan 385 pejabat di lingkungan Pemkab Bandung.

Dadi menyebut amanah yang diemban sebagai Direktur Operasional bukanlah hal mudah.

Namun setelah resmi menjabat Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Raharja, kepada awak media Dadi mengaku siap langsung “berlari” dan tancap gas untuk meningkatkan kinerja Perumda Tirta Raharja Kabupaten Bandung.

“Kami akan bekerja keras untuk memastikan setiap tetes air yang mengalir ke rumah-rumah warga memenuhi standar 4K yaitu kualitas, kontinuitas, kuantitas, dan keterjangkauan,” ujar Dadi kepada awak media di Soreang, Selasa (22/7/2025).

Era baru Perumda Air Minum Tirta Raharja dengan pelayanan efisien, modern dan berorientasi pada kepuasan pelanggan menjadi prioritas Dadi sebagai Direktur Operasional.

Pria berkacamata itu bahkan mengaku telah menyiapkan berbagai strategi dan program kerja unggulan yang akan menjadi fokus utamanya dalam meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

Secara garis besar, Dadi mengaku telah menyiapkan empat strategi utama dan program kerja dalam meningkatkan manajemen operasional Perumda Air Minum Tirta Raharja.

Pertama, yakni meningkatkan efisiensi operasional perusahaan yang meliputi peningkatan idle capacity untuk memaksimalkan potensi sumber daya, optimalisasi dan pemeliharaan operasional infrastruktur SPAM serta penguatan kapasitas SDM teknis berbasis kompetensi.

Selanjutnya yakni optimalisasi kinerja internal perusahaan dan Penurunan Air Tak Berekening (Non Revenue Water/NRW) melalui manajemen tekanan, monitoring dan evaluasi ganti meter pelanggan, akurasi pembacaan meter, dan lainnya.

“Kami juga ingin meningkatkan kualitas atau mutu layanan. Ini menjadi tolok ukur keberhasilan. Dan terakhir kami ingin meningkatkan digitalisasi dan transformasi operasional seiring kemajuan teknologi,” kata dis

Dengan visi dan program kerja yang jelas, Dadi Wardiman optimis Perumda Air Minum Tirta Raharja dapat bertransformasi menjadi perusahaan daerah yang unggul dan mampu memberikan pelayanan air minum terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

“Kami mohon dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat, agar program-program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan,” tutup Dadi.(**)

Yans.

Gubernur NTT Buka Turnamen Futsal PK NTT Cup 2

YUTELNEWS.com | Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Lakalena dijadwalkan untuk membuka Turnamen Futsal PK NTT Cup 2 tahun 2025, Sabtu (26/7) di Kota Batam.

Kepastian Gubernur NTT untuk membuka Turnamen Futsal PK NTT Cup 2 ini, setelah adanya konfirmasi dari protokol provinsi NTT kepada Panitia Penyelenggara (Panpel).

Sebelumnya, Panpel PK NTT Cup 2 tahun 2025, telah melakukan pencabutan undian untuk pembagian grub dalam skema kompetisi. Sebanyak 32 club Futsal di Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kota Padang dan Kota Medan berlaga dalam turnamen tetsebut. Dari 32 Club Futsal dibagi kedalam 8 grub dengan masing- masing grub terdiri dari 4 club.

Dengan menggunakan format setengah kompetisi, juara dan runer up di setiap grub akan melaju ke babak knock out (fase gugur). Pertandingan ke.udian dilanjutkan dengan sistem gugur sampai dengan penentuan juara.

Dalam acara pembukaan Turnamen Futsal PK NTT Cup 2, yang akan diselenggarakan pada Sabtu 26 Juli 2025, akan dibuka secara langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Lakalena.

Ketua Panpel Turnamen Futsal PK NTT Cup 2, Doris Atawollo mengatakan, bahwa turnamen kali ini, akan dibuka, oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Lakalena. “Setelah pelaksanaan Technical Meeting kemarin, kami langsung konfirmasi ke Pemprof NTT dan terkonfirmasi bahwa Gubernur NTT akan datang ke Batam pada Sabtu 26 Juli 2025, untuk secara resmi mebuka Turnamen Futsal PK NTT Cup 2” Jelas Doris.

Sementara Sekretaris Panitia Pelaksana Turnamen Futsal PK NTT Cup 2, Max Taufan Wesa mengatakan selain dibuka oleh Gubernur NTT, beberapa pejabat Daerah dari NTT juga berkesempatan hadir. Diantaranya, Bupati Alor, Ketua Komisi I DPRD Kabupeten Alor dan beberapa pejabat eselon II di lingkungan Provinsi NTT.

“Selain pejabat daerah NTT, kami juga mengundang Gubernur Kepri dan Wagub Kepri, Ketua DPRD Kepri dan seluruh Forkopinda Provinsi Kepri. Sementara Tuan Rumah Kota Batam, Walikota dan Wakilkota Batam, akan menerima lawatan Pejabat Daetah Provinsi NTT di Kota Batam” ujar Max. /Red

Camat Cibadak Resmikan Jalan Lingkungan RW 11 Situsaeur Kelurahan Cibadak

Yutelnews.com//

‎Sukabumi – Masyarakat Warga Kampung Situsaeur, RW 011, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi menyambut hangat kegiatan “SAMAWA” (Selasa Menyapa Warga) yang digelar pada Selasa, 22 Juli 2025. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen peresmian jalan lingkungan yang baru selesai diaspal, tepatnya di sekitar Masjid Al-Ikhlas alhamdulilah warga sangat antusias menghadiri acara tersebut.

‎Dalam kegiatan yang di laksanakan  dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat  dan pejabat penting daerah, antara lain Camat Cibadak Mulyadi, S.Pd.I., KP., M.Si., Lurah Cibadak Ridwan Kurniawan, S.Kep., Ners., perwakilan dari Komunitas Kawan Hijau, Kabid Bapenda Heri, dr. Dini dari Puskesmas Sekarwangi, UPTD Dalduk, KUA Cibadak, LPMK, UPTD Peternakan, Kapolsek Cibadak, Karang Taruna kelurahan Cibadak, serta Danramil Cibadak Edi Rosana serta warga kampung situsaeur RW 11.

‎Dalam sambutannya, Camat Cibadak ” Mulyadi, S.Pd.I., KP., M.Si.,” menyampaikan bahwa kegiatan “SAMAWA” merupakan bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam menjalin kedekatan dengan warga, sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat dan bersikaturahmi sekalian meresmikan jalan lingkungan RW 11.

‎Pada kesempatan yang sama, peresmian jalan lingkungan menjadi perhatian utama. Jalan yang sebelumnya rusak kini telah diaspal, memberikan kenyamanan dan kemudahan mobilitas bagi warga setempat. Ketua RW 011, Bapak Tedi, menyampaikan apresiasinya dan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini dan perbaikan infrastruktur yang telah dilakukan pihak pemerintah terkait.

‎“Alhamdulillah, jalan di lingkungan kami kini sudah diaspal. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan semua pihak yang telah berkontribusi. Kegiatan SAMAWA ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bapak Tedi.

‎Kegiatan ini diharapkan menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di wilayah Kecamatan Cibadak kususnya wilayah kelurahan Cibadak.

‎.      Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi )

Sekda Cakra Amiyana Pimpin Sertijab 21 Pejabat Eselon II, Tegaskan Target Kerja 3 Bulan Sesuai Arahan Bupati H.Dadang Supriatna.

Yutelnews.com//

Bandung, –Sebanyak 21 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung secara resmi melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) pada Selasa, 22 Juli 2025, di Gedung Dewi Sartika, Soreang. Sertijab tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, yang hadir mewakili Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna.

Sertijab ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan pejabat tinggi pratama yang dilaksanakan sehari sebelumnya, Senin 21 Juli 2025, secara spektakuler di kawasan Kilometer Nol Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari.

– Berikut daftar lengkap mutasi dan rotasi pejabat eselon II yang menjalani Sertijab:

1. Erwin Rinaldi – dari Kadispora menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Ruli Hadiana – dari Asspem Kesra menjadi Kadis Lingkungan Hidup (LH)
3. Asep Kusumah – dari Kadis LH menjadi Kadis Pendidikan
4. Enjang Wahyudin – dari Kadisdik menjadi Kadis Perkimtan
5. Wahyudin – dari Kadis Perkimtan menjadi Kalak BPBD
6. Uka Suska – dari Kalak BPBD menjadi Kadis Pangan dan Perikanan
7. Ina Kania – dari Kadis Pangan menjadi Kadis Pertanian
8. Ningning – dari Kadis Pertanian menjadi Kadis Sosial
9. Supardian – dari Kadis Sosial menjadi Kadis PMD
10. Tata Irawan – dari Kadis PMD menjadi Kadisdukcapil
11. Yudi Abdurrahman – dari Kadisdukcapil menjadi Kadis Arsip dan Perpustakaan
12. Teguh Purwayadi – dari Kadis Arsip menjadi Kadis Kominfo
13. Yosep Nugraha – dari Kadis Kominfo menjadi Sekwan DPRD
14. Uwais Qorny – dari Sekwan DPRD menjadi Kasatpol PP
15. Mohammad Usman – dari Kasatpol PP menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
16. Yana Rosmiana – dari Staf Ahli menjadi Kepala BKAD
17. Erwan Kusuma – dari Kepala BKAD menjadi Kepala Bapenda
18. Ahmad Djohara – dari Kepala Bapenda menjadi Kadispora
19. Irfan Ahmad – ditugaskan sebagai Kadis Kebudayaan
20. Wawan – dari Kadis Parbud menjadi Kadis Parekraf
21. Dadang Komara – dipercaya menjadi Kadisnaker

Dalam sambutannya, Sekda Cakra Amiyana menyampaikan harapan agar seluruh pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih tanggap dalam menghadapi dinamika pelayanan publik.

“Dengan semangat BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera), kami ingin Kabupaten Bandung terus bergerak maju menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa mutasi merupakan hal wajar dalam dinamika birokrasi. “Rotasi ini bertujuan untuk penyegaran serta optimalisasi kinerja lembaga pemerintahan,” jelas Ami.

Menanggapi pernyataan Bupati Dadang Supriatna sebelumnya yang menyatakan akan memberi waktu tiga bulan kepada seluruh pejabat baru untuk membuktikan kinerja mereka, Sekda Ami menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan pada triwulan ketiga.

“Dalam waktu tiga bulan ke depan, akan dilakukan evaluasi dan verifikasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat yang telah dilantik,” katanya.

Namun, saat ditanya tindak lanjut apabila pejabat tidak menunjukkan kinerja sesuai harapan, Sekda tidak memberikan jawaban pasti.*

Yans.

Dukungan Terhadap Dunia Pendidikan, Ketua Komite Sekolah SDN 12 Dayeuhkolot Tini Hernawati Berikan Seragam Baru dan Alat Tulis.

Yutelnews.com//

Bandung – Dalam rangka mendukung Program pendidikan di Kab.Bandung khususnya di wilayah Dayeuhkolot, komite sekolah SDN 12 Dayeuhkolot Lamajang Peuntas terus mendorong dalam program pendidikan yang dijalankan, khususnya mengenai pengembangan dan peningkatan kwalitas pendidikan di sekolah.

Selain melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program-program sekolah, komite sekolah juga memberikan saran dan masukan dalam merencanakan kegiatan sekolah, serta mendukung dan mengawasi langsung penyelenggaraan program sekolah yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan siswa.

Ketua komite SDN 12 Dayeuhkolot Lamajang Peuntas, Tini Hernawati terlibat aktif sebagai masyarakat memberikan dukungan penuh dalam pengembangan dan peningkatan kualitas di sekolah.

Dukungan ini dibuktikan secara langsung oleh dirinya, dengan memberikan bantuan. Tini yang merupakan Istri dari seorang tokoh masyarakat yang ada di Dayeuhkolot menyumbangkan puluhan seragam sekolah baru. Tidak cukup itu saja, Tini juga sekaligus memberikan alat tulis bagi seluruh siswa baru tahun ajaran 2025 yang mencapai sekitar 30 siswa.

“Saya sebagai ketua komite yang merupakan kepanjangan masyarakat, memahami betul apa yang diperlukan orang tua/wali untuk kebutuhan sekolah anaknya, apalagi untuk tahun ajaran baru, pasti memerlukan Baju seragam,” ungkap Tini kepada awak media ketika di temui di rumahnya, Selasa Pagi (22/7/2025).

Dalam kesempatanya, Tini juga menyampaikan bahwa komite sekolah, selain mempunyai pungsi dalam pengelolaan dan pengembangan, tentunya sebagai perwakilan orang tua siswa kita juga mendorong partisipasi orang tua dalam kegiatan sekolah, termasuk memberikan kontribusi dalam bentuk waktu tenaga atau keahlian.

” Bahkan kalau ada, kita juga bisa memberikan bantuan guna menunjang pengembangan dan kemajuan sekolah, juga memastikan kepentingan siswa untuk terpenuhi dengan baik,” katanya.

Pada tahun ajaran 2025 ini, alhamdulilah kita secara pribadi bisa memberikan bantuan seragam sekolah berikut alat-alat tulis kepada semua siswa Baru. Mudah-mudahan bantuan ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi siswa yang baru agar lebih giat dalam belajar. Selain itu, juga diharapkan dapat membantu para orang tua siswa yang kurang mampu dalam mengeluarkan biaya untuk baju seragam,” pungkas nya ketua komiteu Tini.

 

Yans.

Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi di PT.UMW Desa Tanjung Mulia, Polres Labuhanbatu Selatan Diminta Bertindak

YUTELNEWS.com | Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi kembali mencuat, kali ini menyoroti dugaan praktik ilegal di areal perkebunan kelapa sawit PT Umbul Mas Wisesa, yang terletak di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan. Selasa (22/07/2025).

Solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor usaha kecil, diduga kuat telah diselewengkan untuk mengoperasikan sekitar 20 unit alat berat excavator yang digunakan dalam proyek replanting perkebunan kelapa sawit.

Informasi ini berasal dari sumber terpercaya yang namanya dirahasiakan untuk keamanan, mengungkapkan bahwa ada indikasi kuat praktik penimbunan solar subsidi yang dilakukan oleh oknum-oknum berkedok memiliki izin resmi untuk BBM industri.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa pihak-pihak ini memanfaatkan celah hukum dan pengawasan untuk memperkaya diri, sementara hak masyarakat akan BBM subsidi terampas,
Modus operandi yang terungkap cukup terstruktur. Solar subsidi diangkut menggunakan dump truck yang mana terdapat penambahan baby tank di dalam baknya.

Dump truk ini kemudian mengantar solar ke sebuah gudang penimbunan yang diduga sengaja disiapkan untuk aktivitas ilegal tersebut. Setelah sampai di gudang, solar subsidi tersebut tidak didistribusikan sesuai peruntukannya, melainkan diecer menggunakan jeriken ke masing-masing unit ekskavator yang beroperasi di lahan perkebunan.

Dugaan praktik ini jelas-jelas melanggar aturan distribusi BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Dugaan penyelewengan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan memicu desakan agar Polres Labuhanbatu Selatan segera bertindak. Praktik penimbunan dan penyalahgunaan solar subsidi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial, di mana keuntungan pribadi diraup dari subsidi yang sejatinya ditujukan untuk membantu rakyat kecil dan sektor usaha produktif.

Masyarakat menaruh harapan besar kepada aparat kepolisian agar tidak menunda penyelidikan dan segera mengusut tuntas kasus ini. Penindakan tegas terhadap para mafia solar yang terlibat, mulai dari penimbun hingga distributor, menjadi krusial untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa subsidi BBM dapat benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak.

AP/Tim

Bupati H Dadang Supriatna Koperasi Merah Putih Sudah Terbentuk di 280 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bandung

Yutelnews.com//

Bandung – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di 270 desa dan 10 kelurahan se-Kabupaten Bandung sudah selesai legalitasnya, dengan dibiayai APBD Kabupaten Bandung.

Demikian diungkapkan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat meninjau gerai, unit usaha KDMP, seusai menyaksikan peluncuran kelembagaan 80 ribu KDMP oleh Presiden RI melalui Zoom Metting, di KDMP Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi, Senin 21 Juli 2025.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung sudah selesai 100 persen legalitas KDMP-nya di 270 desa dan 10 kelurahan,” ucap Bupati Bandung.

Setelah berdiri di 280 desa/kelurahan, imbuh bupati, dalam waktu dekat akan ditindaklanjuti dengan bimbingan teknik (Bimtek) untuk semua KDMP. Teknis bimteknya nanti degelar per dapil, dengan menghadirkan kepala desa, Ketua BPD, Ketua Koperasi dan Ketua Bumdes.

Mereka akan mengikuti Bimtek untuk membuat suatu rencana bisnis dan anggaran per tahun dari setiap KDMP. Termasuk bimtek pola pembiayaan, bagaimana mempercepat penambahan anggota koperasi dan hal lainnya seperti dengan berkolaborasi melibatkan setiap RT/RW, pelaku usaha lokal, UMKM.

“Nanti kita guide semua, hingga operasionalnya bisa optimal,” jelas Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Ia mengaku optimistis semua prosesnya bisa berjalan lancar terlebih KDMP ini didukung oleh seluruh pemerintahan desanya. “Tinggal nanti sampai kepada penyempurnaan dengan dikeluarkannya peraturan desa (Perdes) mengenai bagi hasil atau Sisah Hasil Usaha (SHU) dan sebagainya,” ujar Kang DS.

Pada kesempatan itu ia pun mengingatkan agar pengurus koperasi tetap benar-benar profesional dalam pengelolaan KDMP-nya masing-masing.

“Apakah itu mau saudara atau keluarganya, tim suksesnya, boleh-boleh saja tapi tetap harus profesional,” tegasnya.

Sebab ke depannya KDMP ini akan menjadi tambahan energi bagi desa/kelurahan dalam pembangunan. Menurutnya, ada dua keuntungannya yang akan diterima oleh desa/kelurahan.

“Pertama, dana desa dari pemerintah pusat untuk pembangunan dan adanya dana tambahan supporting dari hasil usaha KDMP,” sebut bupati.

Sementara itu Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Klaten, Jawa Tengah.

Peresmian ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) badan hukum KDMP kepada lima ketua KDMP di Jawa Tengah sebagai perwakilan, di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Klaten, Senin (21/07/2025).

Seperti diketahui, peluncuran kelembagaan 80.000 KDMPmenjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung Presiden RI.

 

Yans.

385 Pejabat Pemkab Bandung Dilantik di Hulu Citarum, Kang DS : Saya Beri Waktu 3 Bulan

Yutelnews.com//

Bandung – Bupati Bandung H Dadang Supriatna, melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Pemkab Bandung dengan cara yang berbeda dari biasanya.

Pelantikan yang dilaksanakan pada Senin (21/07/2025) ini, bertempat di Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari yang merupakan sumber mata air Sungai Citarum, sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat.

Terdapat 385 orang yang dilantik dan diambil sumpahnya yang terdiri dari 21 orang Pejabat Tinggi Pratama, 124 orang administrator, 173 orang pengawas, dan pejabat fungsional 67 orang.

Sebelum dilantik, para pejabat diwajibkan melaksanakan penanaman pohon sesuai Instruksi Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Gerakan Peduli Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Kesayangan.

Instruksi tersebut mewajibkan setiap warga Kabupaten Bandung dan ASN Pemkab Bandung untuk menanam, memiliki, dan memelihara minimal dua pohon kesayangan seumur hidup.

Kegiatan penanaman pohon ini diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik, serta para camat dari 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.

Dalam amanatnya, Bupati Dadang Supriatna menyebut pelantikan di Situ Cisanti ini bukan sekadar seremonial, tetapi juga simbol komitmen Pemkab Bandung dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.

“Kenapa di Cisanti? Karena Cisanti punya makna luar biasa. Ini adalah air yang mengalir dan mengairi Kabupaten Bandung dan Jawa Barat. Semoga kita bermanfaat seperti air sungai,” ujar Bupati Bandung saat memberikan kata sambutan pelantikan.

Lebih lanjut, Bupati menghubungkan kegiatan penanaman pohon dengan tugas para pejabat. “Sama halnya dengan menanam pohon, membangun Kabupaten Bandung membutuhkan kesabaran, keuletan, dan perawatan yang berkelanjutan. Semoga pohon yang ditanam menjadi amal zariah untuk kita semua,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu meminta para pejabat yang dilantik dapat membuktikan kemampuan dengan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Bandung.

“Tolong tunjukkan kerja yang baik, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas. Sebab, kesuksesan Kabupaten Bandung bukan hanya kesuksesan saya, tapi juga kesuksesan Bapak/Ibu ASN Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, loyalitas, dedikasi, kerjasama antar lini dan komitmen yang tinggi dalam mencapai prestasi kerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

“Saya yakin dengan niat baik, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang saudara-saudari miliki, kita semua dapat mencapai tujuan bersama, dalam mewujudkan visi Kabupaten Bandung serta mendukung tercapainya visi Presiden RI yakni menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Bupati.

Dalam kesempatan itu, Kang DS juga berpesan para pejabat yang dilantik untuk segera melakukan konsolidasi dan analisa potensi sesuai tugas pokok fungsi pada lingkup kerja masing-masing.

“Tolong dicatat, saya beri waktu Bapak/Ibu selama tiga bulan. Kalau dalam tiga bulan kinerjanya tidak baik, mohon maaf saya punya kewenangan untuk mengembalikan pada posisi sebelumnya,” tegas Kang DS.

Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu juga menegaskan bahwa proses pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Bandung ini dilakukan sesuai mekanisme dan atas rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Semua sudah sesuai mekanisme. Tolong dicatat bahwa saya tidak pernah memungut uang seperser pun dan tidak pernah menyuruh memungut uang kepada siapa pun,” tegas Bupati.(**)

 

Yans.

Diduga Sejumlah Jongos Mafia PETI Lantang Tolak Penertiban Gunung Botak

Yutelnews.com//

Penertiban tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak (GB) oleh pemerintah provinsi Maluku rupanya membuat sejumlah pihak merasa terusik, Selasa (21/07/2025) Informasi yang dihimpun menyebutkan, mereka yang paling lantang menolak penataan GB justru adalah kaki tangan para bos besar mafia tambang ilegal, yang selama ini meraup keuntungan dari aktivitas jual beli bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida.

Berdasarkan sumber terpercaya, Polda Maluku beberapa waktu lalu telah menangkap sejumlah bos besar yang selama ini menjadi otak di balik maraknya aktivitas tambang tanpa izin (PETI) di wilayah GB. Meski begitu, masih banyak bos lainnya yang hingga kini bebas berkeliaran dan tetap menjalankan bisnis haramnya, terutama dalam hal distribusi bahan kimia berbahaya (B3).

Penjualan merkuri dan sianida oleh jaringan mafia ini dilakukan secara terang-terangan, tak ubahnya pedagang sembako. Titik-titik utama distribusi B3 ilegal disebut berada di kawasan GB Lebe, khususnya di Jalur B, Desa Persiapan Wamsait. Di lokasi ini, para “jongos” atau kaki tangan bos besar tak hanya menjajakan B3, tapi juga aktif membeli emas langsung dari penambang rendaman.

Salah satu jongos yang identitasnya dirahasiakan mengaku, dirinya mendapat komisi hingga Rp50.000 per kaleng dari hasil penjualan B3. Dalam sehari, ia bisa menjual hingga 200 kaleng, dan dalam sepekan bisa tembus lebih dari 1.000 kaleng. Jika dikalkulasikan selama 14 tahun tambang ilegal ini berjalan, maka jumlah merkuri dan sianida yang beredar sudah mencapai ratusan hingga ribuan ton — mencemari lingkungan dan merusak ekosistem Pulau Buru.

Melihat kondisi ini, langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR) kepada 10 koperasi dianggap sebagai langkah maju dalam penataan GB. Namun niat baik pemerintah justru ditanggapi sinis oleh sebagian pihak dengan alasan melindungi mata pencaharian rakyat kecil.

“Padahal yang paling berteriak itu justru para jongos mafia tambang yang selama ini menikmati untung besar dari aktivitas ilegal ini,” ujar sumber tersebut.

Ironisnya, para penambang kecil yang hanya menggunakan alat seadanya seperti linggis atau yang dikenal sebagai “kodok-kodok”, justru kerap menjadi korban tertimbun longsor akibat tembakan dompeng. Mereka pula yang sering mengalami kekerasan bahkan kematian, namun suara mereka tenggelam oleh propaganda kaki tangan para bos.

Penertiban GB memang sudah sangat mendesak. Karena itu, upaya Gubernur Maluku seharusnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Penolakan yang muncul di media sosial maupun aksi di lapangan perlu ditelusuri lebih jauh—karena bisa jadi, itu hanyalah suara sumbang dari para jongos mafia yang takut kehilangan setoran.(LM-05) …
( M.Masuku)

 Sejumlah Jongos Mafia PETI Lantang Tolak Penertiban Gunung Botak 

Yutelnews.com//

Penertiban tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak (GB) oleh pemerintah provinsi Maluku rupanya membuat sejumlah pihak merasa terusik , Selasa (21/7/2025) Informasi yang dihimpun menyebutkan, mereka yang paling lantang menolak penataan GB justru adalah kaki tangan para bos besar mafia tambang ilegal, yang selama ini meraup keuntungan dari aktivitas jual beli bahan berbahaya seperti merkuri dan sianida.

Berdasarkan sumber terpercaya, Polda Maluku beberapa waktu lalu telah menangkap sejumlah bos besar yang selama ini menjadi otak di balik maraknya aktivitas tambang tanpa izin (PETI) di wilayah GB. Meski begitu, masih banyak bos lainnya yang hingga kini bebas berkeliaran dan tetap menjalankan bisnis haramnya, terutama dalam hal distribusi bahan kimia berbahaya (B3).

Penjualan merkuri dan sianida oleh jaringan mafia ini dilakukan secara terang-terangan, tak ubahnya pedagang sembako. Titik-titik utama distribusi B3 ilegal disebut berada di kawasan GB Lebe, khususnya di Jalur B, Desa Persiapan Wamsait. Di lokasi ini, para “jongos” atau kaki tangan bos besar tak hanya menjajakan B3, tapi juga aktif membeli emas langsung dari penambang rendaman.

Salah satu jongos yang identitasnya dirahasiakan mengaku, dirinya mendapat komisi hingga Rp50.000 per kaleng dari hasil penjualan B3. Dalam sehari, ia bisa menjual hingga 200 kaleng, dan dalam sepekan bisa tembus lebih dari 1.000 kaleng. Jika dikalkulasikan selama 14 tahun tambang ilegal ini berjalan, maka jumlah merkuri dan sianida yang beredar sudah mencapai ratusan hingga ribuan ton — mencemari lingkungan dan merusak ekosistem Pulau Buru.

Melihat kondisi ini, langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR) kepada 10 koperasi dianggap sebagai langkah maju dalam penataan GB. Namun niat baik pemerintah justru ditanggapi sinis oleh sebagian pihak dengan alasan melindungi mata pencaharian rakyat kecil.

“Padahal yang paling berteriak itu justru para jongos mafia tambang yang selama ini menikmati untung besar dari aktivitas ilegal ini,” ujar sumber tersebut.

Ironisnya, para penambang kecil yang hanya menggunakan alat seadanya seperti linggis atau yang dikenal sebagai “kodok-kodok”, justru kerap menjadi korban tertimbun longsor akibat tembakan dompeng. Mereka pula yang sering mengalami kekerasan bahkan kematian, namun suara mereka tenggelam oleh propaganda kaki tangan para bos.

Penertiban GB memang sudah sangat mendesak. Karena itu, upaya Gubernur Maluku seharusnya mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Penolakan yang muncul di media sosial maupun aksi di lapangan perlu ditelusuri lebih jauh—karena bisa jadi, itu hanyalah suara sumbang dari para jongos mafia yang takut kehilangan setoran.(LM-05) …
( M.Masuku)

Anggota DPRD Kab. Nias Utara Berkomunikasi Ketua Organisasi Team Libas Nias Utara Tentang Dokter.

Yutelnews.com//

Nias Utara – Puskesmas Sawo. Saat Ketua DPD Organisasi Light Independent Bersatu Team Libas Nias Utara Kharisman Gea menghubungi Anggota DPRD kabupaten Nias Utara Junianto Zega melalui WhatsApp tentang ada Dua Dokter yang ditugaskan di Puskesmas Sawo. Senin 21/07/2025.

“Ucap Anggota DPRD asal Dapil II Nias Utara kami sangat mendukung hal ini merupakan kebutuhan masyarakat kita, Dokter harus berada di wilayah Kabupaten Nias Utara.

Beberapa Media Konfirmasi tentang keberadaan dua orang Dokter yang di tugaskan di Puskesmas Sawo kepada Kepala Puskesmas Sawo Herman Zebua mengatakan bahwa Dokter tidak ada rumah mereka di Lingkungan Sawo mereka tinggal di Gunungsitoli, sikap Ketua Team Libas bagaimana kalau ada Pasien Emergency Larut malam Pak Kapus tentu mereka di luar wilayah kerja. Kapus mengatakan sebaiknya mereka berada di wilayah ini.

Ada Tokoh masyarakat Sawo bernama Elifati Telaumbanua mengucapakan supaya Dokter tetap stanby di Dekat Puskesmas Sawo selama 24 Jam.
Mereka di tugaskan di wilayah Nias Utara bukan di Gunungsitoli.

Ketua Organisasi Light Independent Bersatu Team Libas Nias Utara sering di sapa Kharis bahwa tegas saya katakan menyangkut kepentingan umum supaya Dokter yang di tugaskan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Utara berada atau ada rumah mereka di masing-masing unit kerja, bukan di Kota Gunungsitoli.

“Ujar Kharis Puskesmas Sawo yang Lama segera di fungsikan atau di tempat Dua Dokter yang bertugas di sana, mengingat kepentingan Umum.

(K.Gea)

Dinas Pu Kabupaten Sukabumi Realisasikan Rehabilitasi Perbaikan Jembatan Jalan Cihelang  IV Ruas Jalan Karang Tengah – Pawenang

Yutelnews.com//

dinas PU Kabupaten Sukabumi Realisasikan Rehabilitasi Jembatan Jalan Ci Helang IV Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang, Senin, (21/7/2025).

Rehabilitasi Jembatan Jalan Cihelang IV ini, Anggaran Bersumber Dari Apbd Kabupaten Sukabumi Tahun 2025,Di Kerjakan Oleh CV PUTRA CAKRAWALA dengan  no paket RJMB 06,Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang dengan no SPK 0032/03/Spk Rjmb.06/Dpu 2025.tanggal Spmk 02 Juli 2025 , Dengan pagu Anggaran Rp 294.789.749,39.

Kepala Desa Cihelang Tonggoh Mulyadi Mengatakan perbaikan Jembatan bertujuan untuk menunjang mobilitas masyarakat agar dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar area dalam suatu lingkungan, serta mempermudah aksesibilitas ke fasilitas umum dan tempat usaha. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan mobilitas, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal,”Ucapnya.

Dengan adanya perbaikan jembatan Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang, Kepala Desa Cihelang Tonggoh Mulyadi mengatakan Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Dinas Pengerjaan Umum ( DPU) Kabupaten Sukabumi Yang Telah memperbaiki Jembatan Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang,”Ucap Kades.

“Pembaikan Jembatan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pelayanan publik berupa pembangunan infrastruktur Perbaikan Jembatan demi kelancaran transportasi masyarakat umumnya.

Sebagai  Kepala Desa Cihelang Tonggoh saya sangat mengerti betapa pentingnya Perbaikan Jembatan Ruas Jalan Karang Tengah Pawenang yang baik dan terawat bagi masyarakat. Dengan adanya infrastruktur Perbaikan Jembatan yang baik, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, pasar, pusat kesehatan, dan tempat ibadah,” Pungkasnya.

“Lanjut Mulyadi mengungkapkan, “Kami mengucapkan Banyak terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Pekerjaan umum ( DPU)Kabupaten Sukabumi yang telah memperbaiki Jembatan ini,” Pungkasnya.

 

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi)

Paripurna DPRD, Bupati” Penyusunan Perubahan KUA PPAS Berdasarkan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas”

Sukabumi – Yutelnews.com ,Bupati Sukabumi H Asep Japar didampingi Wakil Bupati H Andreas menghadiri rapat Paripurna DPRD agenda pengambilan keputusan atas raperda tentang RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2029 dan penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025. Sidang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (21/7/2025).

Bupati Sukabumi H Asep Japar dalam sambutannya menjelaskan bahwa seluruh proses penyusunan perubahan KUA dan PPAS telah melalui pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kesepakatan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk tanggung jawab kolektif untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Penyesuaian KUA dan PPAS ini, lanjut Bupati, mengacu pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025. Setelah kesepakatan dicapai, pemerintah daerah akan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

Lebih dari sekadar dokumen administratif, RPJMD 2025-2029 yang disahkan ini merupakan tahapan pertama dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) 2025-2045. Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengusung tema besar “Peningkatan dan Penguatan Sosio Ekonomi serta Tata Kelola Pemerintahan di Sektor Unggulan” sebagai fondasi transformasi daerah menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami sadar, keberhasilan pembangunan tak hanya bergantung pada perencanaan tapi juga pada inovasi dan kolaborasi seluruh elemen pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, hingga komunitas,” ucapnya.

Bupati menegaskan komitmennya untuk tetap berada dalam koridor visi pembangunan nasional dan provinsi dengan sinergi antar sektor sebagai penggerak utama.

RPJMD ini juga menjadi instrumen penting untuk mewujudkan visi Sukabumi Mubarakah (maju, unggul, dan berbudaya dan berkah).



Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi )

Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Memimpin Rapat Paripurna Bersama PEMKAB Nias Utara.

Lotu, Nias Utara, Yutelnews.com || Pelaksanaan rapat Paripurna bertempat di Ruang Rapat Lantai III DPRD Kabupaten Nias Utara dengan pengambilan keputusan persetujuan penetapan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD Tahun 2025 , Senin 21 Juli 2025.

Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telaumbanua S.E, M.M memimpin sekaligus membuka rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nias Utara harapan kita kegiatan ini berjalan dengan baik.

Dalam sambutan Bupati Nias Utara menyampaikan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara yang telah mendukung kegiatan Pemerintah dan terlebih mengajak untuk kedepan ini kita kedatangan tamu dalam rangka kunjungan kerja dan ini merupakan kesempatan bagi kita Nias Utara dalam melakukan ekspos dan memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Nias Utara.

Pada akhir Rapat, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan Kesepakatan Pengambilan Keputusan persetujuan penetapan Rancangan perubahan KUA dan Rancangan perubahan PPAS APBD Tahun 2025.

Turut hadir pada rapat paripurna ini Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab. Nias Utara, Anggota DPRD Kab. Nias Utara, Sekda, Staff Ahli, Asisten Setda, Sekwan, Kepala OPD Kabupaten Nias Utara, Camat se-Kabupaten Nias Utara.

(K.Gea)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.