NEWS

Aceh – YUTELNEWS.com
Polemik terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menuai sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada para anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Aceh yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas terhadap persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya di sektor kesehatan.

Advokat muda, Riki Iswandi, menyampaikan kegeramannya atas kondisi tersebut. Ia menilai, di tengah keluhan masyarakat terkait sistem desil dalam penentuan penerima manfaat JKA, para wakil rakyat di tingkat pusat justru terkesan diam dan tidak menyuarakan aspirasi rakyat Aceh.

“Ini menyangkut kesehatan rakyat. Tapi mengapa para anggota DPR RI dari dapil Aceh terkesan membisu? Apakah karena takut berseberangan dengan kebijakan partai penguasa?” ujar Riki dengan nada kritis.

Menurutnya, kebijakan pengelompokan desil yang menjadi dasar penerimaan bantuan JKA dinilai tidak tepat sasaran. Ia menyebutkan adanya kejanggalan di lapangan, di mana masyarakat kurang mampu justru masuk dalam kategori desil tinggi (7–10), sementara sebagian masyarakat yang dinilai lebih mampu malah terdaftar dalam desil rendah (1–5).

“Kondisi ini sangat melukai rasa keadilan. Rakyat kecil yang seharusnya mendapat perlindungan justru tersisih. Sementara yang lebih mampu malah menerima manfaat,” tambahnya.

Riki juga mengingatkan bahwa para anggota DPR RI terpilih tidak lepas dari dukungan rakyat Aceh. Oleh karena itu, ia meminta agar para wakil rakyat tersebut tidak menutup mata terhadap penderitaan masyarakat.

“Jangan lupa, kalian duduk di kursi kehormatan itu karena suara rakyat. Saat rakyat menangis karena kebijakan yang tidak berpihak, seharusnya kalian hadir dan bersuara, bukan diam,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan penetapan penerima manfaat JKA, agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik, khususnya di bidang kesehatan, harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Tim

YUTELNEWS.com /PT PLN Batam dinilai tidak berfungsi dengan normal. Diminta Wakil rakyat DPRD Kota Batam, Kementerian BUMN dan Lembaga Pemeriksa Eksternal  untuk segera bersuara terkait komitmen. Kamis 30/4/2026.

Mati lampu sekira pukul 00.10 wib malam hari.

Padahal PT PLN Batam telah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, ekonomis, dan berkesinambungan untuk mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi di Batam. Komitmen ini berfokus pada pelayanan prima, digitalisasi, penyediaan energi bersih, serta pembangunan infrastruktur kelistrikan yang terintegrasi. Ternyata semua itu hanya omong-omong. Konsumen sangat kecewa.

“Sangat mengecewakan, diminta agar managemen hingga direktur PT PLN Dievalusia karena ini sangat merugikan konsumen,” ucap salah satu warga Bengkong Palapa.

Berikut adalah poin-poin utama komitmen PLN Batam berdasarkan informasi terkini:

Keandalan Pasokan Energi: Memastikan pasokan listrik yang andal untuk mendukung pesatnya pertumbuhan investasi dan industri di Batam.

Pelayanan Pelanggan Prima: Mempermudah layanan kelistrikan (penyambungan baru, perubahan daya, dll) melalui berbagai kanal resmi dan meningkatkan budaya kerja profesional.

Energi Bersih dan Inovasi: Menghadirkan solusi Smart Green Services (SGs) untuk kawasan industri sebagai wujud komitmen mendukung target Net Zero Emission.

Pengembangan Infrastruktur: Terus membangun dan memperkuat jaringan infrastruktur listrik demi memenuhi kebutuhan masa depan.

Penerapan Manajemen Risiko: Menerapkan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam operasional.

Budaya Kerja Inklusif: Mendukung pemberdayaan perempuan melalui program Srikandi PLN Batam

Apakah PT PLN Tau akibat mati lampu terhadap Konsumen ?, melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial, termasuk terhentinya layanan telekomunikasi, distribusi air bersih, gangguan lalu lintas, dan kerugian bagi UMKM maupun industri akibat terhentinya mesin produksi.

Semoga ini menjadi perhatian pemerintah. /TIm

Yutelnews.com//

Kuansing – Komitmen pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi kembali ditunjukkan melalui aksi cepat dan kolaboratif aparat TNI-Polri bersama masyarakat. Berawal dari informasi yang mencuat dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Timbul Sakato Tahun Buku 2025 di Kantor Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Selasa (27/4/2026), jajaran Polsek Singingi Hilir dan Koramil 09 Singingi langsung bergerak menindak aktivitas PETI ilegal di areal kebun kelapa sawit milik koperasi.

Kapolsek Singingi Hilir IPTU Alferdo Krisnata Kaban, S.H., bersama Danramil 09 Singingi KAPTEN Inf. Ardi Yasman menunjukkan respons cepat usai menerima laporan dari badan pengawas dan pengurus koperasi terkait adanya aktivitas tambang emas ilegal yang merambah kawasan kebun sawit milik anggota koperasi.

Tanpa menunggu lama, sekitar pukul 13.00 WIB, tim gabungan bersama pengurus koperasi menuju lokasi dan menemukan sebanyak 12 unit rakit PETI dalam kondisi tidak beroperasi. Meski para pelaku tidak berada di lokasi, aparat langsung melakukan tindakan tegas berupa pemusnahan seluruh rakit dengan cara dibakar guna mencegah kembali digunakan untuk aktivitas ilegal.

Langkah cepat ini mendapat apresiasi luas dari pengurus dan anggota Koperasi Timbul Sakato yang menilai kehadiran aparat menjadi bukti nyata negara hadir melindungi masyarakat dan lingkungan.

Badan Pengawas dan Badan Pengurus Koperasi Timbul Sakato menyampaikan terima kasih atas tindakan sigap aparat kepolisian dan TNI.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tindakan cepat dan reaksi cepat aparat kepolisian serta Pak Danramil terhadap PETI ilegal yang ada di area kebun sawit milik Koperasi Timbul Sakato di lokasi Tanjung Pauh. Kami mengharapkan seluruh badan pengawas, pengurus, dan anggota koperasi menghimbau masyarakat Tanjung Pauh agar tidak lagi melakukan penambangan ilegal karena merusak alam serta lingkungan, khususnya ekosistem sungai,” tegas perwakilan koperasi.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sinergi antara aparat, pemerintah desa, koperasi, dan masyarakat merupakan kunci utama menekan praktik PETI di wilayah Kuansing.

“Setiap informasi dari masyarakat akan kami respon cepat. PETI bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak lingkungan, mengancam sumber kehidupan masyarakat, dan berdampak panjang terhadap generasi mendatang. Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas PETI serta bersama-sama menjaga alam Kuantan Singingi,” tegas Kapolres.

Sepanjang periode 1 Januari 2026 hingga 28 April 2026, Polres Kuantan Singingi telah melaksanakan 90 kali penindakan PETI, dengan 7 Laporan Polisi, 11 tersangka diamankan, serta penyitaan dan penindakan terhadap 293 rakit PETI dan 2 unit alat Asbuk atau Karpet Penyaringan Emas. Rekapitulasi ini menegaskan konsistensi aparat dalam memberantas aktivitas tambang ilegal di berbagai wilayah Kuansing.

Penindakan ini juga sejalan dengan semangat Green Policing yang diinisiasi Kapolda Riau Irjen. Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., sebagai pendekatan Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Program ini menempatkan kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan mitigasi kerusakan ekologis akibat aktivitas ilegal.

“Masyarakat harus merasakan bahwa negara hadir melalui pelayanan yang profesional. Kami mendorong pendekatan yang solutif dan mitigatif, namun tetap tegas terhadap pelanggaran yang merusak lingkungan dan melanggar hukum,” tegas Kapolda Riau.

Dengan kolaborasi kuat antara TNI-Polri, koperasi, dan masyarakat, langkah pemberantasan PETI di Kuansing diharapkan tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan adalah investasi masa depan bersama.||
(AS)

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Yutelnews.com//

Gowa — Kejaksaan Negeri Gowa mendorong transparansi dana desa melalui penerangan hukum adalah untuk mencegah penyalahgunaan anggaran (tindak pidana korupsi) oleh aparat desa, memastikan dana digunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui Seksi Intelijen Andi Ardiaman S.H., M.H. dalam Siaran Persnya kegiatan Penerangan Hukum yang digelar dengan tema “Tata Kelola Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel dan Transparan”, Rabu (29/04), bertempat di Aula Baharuddin Lopa, Kantor Kejaksaan Negeri Gowa.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bambang Dwi Murcolono, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Gowa), Andi Ardiaman, S.H., M.H. (Kepala Seksi Intelijen), Kepala Sub Seksi I Intelijen Yusticia Zahrani J, S.H., M.H., dan Kepala Sub Seksi II Intelijen Vidza Dwi Astariyani, S.H., M.H., Kepala Dinas PMD yang diwakili oleh Sekretaris Dinas PMD Ibu Rizky Wahyuni, serta para Kepala Desa dan perangkat desa dari 8 (delapan) kecamatan dataran rendah yaitu Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Barombong, Pallangga, Bontomarannu, dan Pattalasang.

Sekretaris Dinas PMD dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Negeri Gowa atas pelaksanaan kegiatan penerangan hukum oleh Seksi Intelijen. Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran aktif Kejari Gowa dalam memberikan edukasi hukum kepada aparatur desa agar terhindar dari permasalahan hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat diikuti dengan baik demi kelancaran pengelolaan dana desa, serta peserta diharapkan mencermati materi yang disampaikan agar dapat mengimplementasikannya dalam tugas dan fungsi masing-masing. Ia juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan agar pengelolaan Dana Desa berjalan tepat sasaran dan bebas dari jeratan hukum.

“Selalu teliti dan berhati-hati menggunakan dana desa agar tidak melanggar aturan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan guna mencegah terjadinya penyimpangan serta potensi tindak pidana korupsi di tingkat desa,” ujarnya.

Sekretaris Dinas PMD Ibu Rizky Wahyuni juga menyampaikan perihal Kabupaten Gowa yang memiliki 121 desa dengan status 92 desa mandiri, 25 desa maju, dan 4 desa berkembang, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal maupun sangat tertinggal.

Peningkatan tersebut didukung oleh tata kelola pemerintahan desa yang semakin transparan dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi Siskeudes online serta pemanfaatan dana desa yang lebih tepat sasaran, termasuk alokasi 20% untuk ketahanan pangan melalui 121 BUMDes. Selain itu, kualitas pelayanan dasar desa terus ditingkatkan melalui pengembangan 810 Posyandu, 121 PAUD SPAS, sarana air bersih.

Bambang Dwi Murcolono, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan bahwa Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pembangunan yang merata hingga ke tingkat desa. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, disampaikan pula bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2026 juga diperuntukkan untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera.

Bahwa kegiatan penerangan hukum ini menjadi bagian dari tugas kejaksaan di bidang intelijen untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui program Jaksa Garda Desa sebagai upaya pencegahan korupsi, para perangkat desa diharapkan dapat:

Memahami aturan hukum terkait pengelolaan dana desa;

Mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;

Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa;

Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.

Perlu disadari juga bahwa setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara hukum. Kesalahan dalam pengelolaan, baik yang disengaja maupun tidak, dapat berimplikasi pada sanksi hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami aspek hukum sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran, agar pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhindar dari perbuatan melawan hukum.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Gowa, Andi Ardiaman, S.H., M.H., selaku narasumber dengan materi “Tata Kelola Dana Desa yang Akuntabel dan Transparan” menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas intelijen kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya aparatur desa.

“Kami bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam rangka pencegahan korupsi,” jelasnya.

Ia juga memaparkan prinsip-prinsip pengelolaan Dana Desa yang harus menjadi pedoman, dengan mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang berlaku, serta penting bagi perangkat desa untuk terus memperbarui pemahaman terhadap regulasi yang ada. Selain itu, disosialisasikan pula Program Jaga Desa dari Kejaksaan Agung yang bertujuan untuk mendampingi dan mengawal penggunaan Dana Desa agar sesuai aturan serta terhindar dari potensi penyimpangan.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 12.20 WITA ini mendapat respons antusias dari para peserta. Kejaksaan Negeri Gowa kembali menegaskan komitmennya dalam membangun sistem tata kelola desa yang bersih, akuntabel, dan berintegritas melalui edukasi hukum yang berkelanjutan. Kegiatan penerangan hukum ini direncanakan akan berlangsung selama 2 (dua) hari dengan melibatkan kecamatan dataran rendah dan dataran tinggi.
(Abu Algifari)

Yutelnews.com//

Pekanbaru – Polda Riau kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Institusi kepolisian di Bumi Lancang Kuning itu menerima Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Polda dengan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) terbaik kategori pagu sedang.

Penghargaan tersebut tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor: Kep/585/IV/2026 yang ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Jakarta, 23 April 2026.

Capaian itu menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran Polda Riau yang dinilai efektif, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu menjaga kualitas pelaksanaan program dan serapan anggaran secara optimal.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan, penghargaan tersebut bukanlah hasil kerja satu atau dua orang, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh personel Polda Riau dan jajaran.

Menurutnya, penghargaan dari Kapolri yang diraih Polda Riau adalah hasil kerja keras seluruh personel, mulai dari tingkat Polda sampai Polsek jajaran.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota yang selama ini bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran negara,” ujar Irjen Herry Heryawan, Rabu (29/4/2026).

Ia menegaskan, pengelolaan anggaran yang baik bukan sekadar soal administrasi, tetapi bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.

“Anggaran negara itu adalah amanah rakyat. Karena itu harus dikelola dengan baik, transparan, tepat guna, dan benar-benar memberi manfaat untuk mendukung pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” katanya.

Kapolda juga menilai capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polda Riau untuk terus meningkatkan profesionalisme dan tata kelola organisasi yang bersih serta modern.

Ia berpandangan, keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari kekompakan personel di lapangan yang selama ini tetap bekerja menjalankan tugas-tugas pelayanan, pengamanan, penegakan hukum, hingga program-program sosial dan kemasyarakatan di tengah berbagai dinamika yang ada.

“Saya bangga dengan seluruh anggota. Banyak yang bekerja tanpa sorotan, tanpa panggung, tetapi tetap tulus menjalankan tugas untuk masyarakat. Penghargaan ini milik bersama, milik seluruh keluarga besar Polda Riau,” tutupnya.||
(AS)

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Yutelnews.com//

Bekasi – Viral video dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur di kawasan Pondok Melati, Pondok Gede, Kota Bekasi, sempat menyeret nama institusi Polri, 29 April 2026.

Dalam video yang beredar di media sosial, terduga pelaku disebut sebagai anggota polisi karena mengenakan kaos bertuliskan “Polri”.

Setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut dipastikan keliru. Pria yang dimaksud bukan anggota kepolisian, melainkan seorang petugas kebersihan yang kerap singgah di Pos Polisi Chandra Lama, Pondok Melati.

Keberadaannya yang sering terlihat di sekitar pos polisi dan atribut yang dikenakannya membuat sebagian warga salah paham hingga mengira dirinya adalah anggota Polri aktif.

Humas Polsek Pondok Gede, AIPTU Narwanto, menegaskan bahwa pihak kepolisian sangat menyayangkan munculnya informasi yang tidak akurat tersebut. Menurutnya, tuduhan tanpa dasar yang jelas dapat mencoreng nama baik institusi Polri di tengah masyarakat.

“Pria tersebut bukan anggota Polri, melainkan petugas kebersihan yang biasa berada di sekitar Pos Polisi Chandra Lama. Kami berharap masyarakat tidak langsung menyimpulkan tanpa mengetahui fakta sebenarnya,” tegas AIPTU Narwanto.

Ia juga meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di media sosial, terutama jika menyangkut nama baik seseorang maupun institusi negara.

Sementara itu, pemuda yang sebelumnya menyebut terduga pelaku sebagai anggota polisi diketahui telah membuat video klarifikasi. Dalam video tersebut, ia mengakui kesalahannya dan menegaskan bahwa informasi yang disampaikannya sebelumnya tidak benar.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa setiap informasi harus diverifikasi sebelum disebarluaskan, agar tidak menimbulkan fitnah, keresahan, dan kerugian bagi pihak lain.
(Wowok)