Ketua Rw 03 Palasari Gunawan, Cetak Sejarah Baru, Resmikan Kantor Rw Yang Di Idamkan Masyarakat Selama-Lama.

Kab.Bandung – YUTELNEWS com|| Ketua RW 03 Palasari Gunawan mencatat momen bersejarah ketika kantor RW yang telah lama diidamkan warga akhirnya secara resmi diresmikan. ” Acara yang diisi dengan semangat kebanggaan dan kegembiraan seluruh warga ini menjadi bukti kerja keras bersama antara aparat RW, tokoh masyarakat, dan warga setempat dalam mewujudkan harapan bersama untuk fasilitas publik yang lebih baik. pada senin 29/12/2025.

Acara dimulai pukul 09.30 WIB di halaman kantor Rw baru dengan upacara tahlilan dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama lokal, sebagai tanda syukur atas terwujudnya impian yang telah dirindukan selama bertahun-tahun. Seiring dengan bunyi gong yang dimukulkan oleh Ketua RW 03 Palasari, Gunawan, “ini momen sejarah baru bagi Warga wilayah palasari Rw 03 tersebut pun tercipta.

“hari ini adalah hari yang sangat berharga bagi kita semua. Kantor RW yang kita dambakan selama ini akhirnya ada. Ini bukan hanya milik aparat RW, tapi milik seluruh warga RW 03 Palasari . Ini bukti nyata bahwa jika kita bersatu, tidak ada yang tidak mungkin dicapai,” ujar Iwan Setiawan dengan nada emosional saat pembukaan acara.

Sejarah permintaan akan adanya kantor RW , dimulai sejak sepuluh tahun yang lalu, ketika warga mulai menyadari bahwa di palasari Rw 03 keinginan mempunyai adanya kantor Rw , yang dulu tidak adanya Kantor Rw. Banyak warga mengajukan usulan kepada aparat Rw untuk membangun kantor Rw, namun keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama.

Tetapi adanya ketua Rw baru Gunawan, ia tidak ingin menyerah, sebagai Ketua Rw Gunawan bersama warga nya kemudian melaksanakan berbagai upaya untuk mengumpulkan dana. Mereka mengadakan acara kerja bakti bersama, dan bahkan menghubungi lembaga swadaya masyarakat serta tokoh bisnis lokal untuk meminta dukungan. Setiap warga juga berpartisipasi dengan cara memberikan bantuan tenaga kerja sukarela selama proses pembangunan.

Kantor Rw baru yang dibangun dengan luas persegi memiliki desain yang modern dan fungsional. Fasilitas yang disediakan meliputi ruang pelayanan publik yang luas, ruang rapat untuk pertemuan warga, ruang penyimpanan dokumen dengan sistem keamanan, dan juga ruang tamu untuk tamu yang datang. Lantai dasar dirancang agar mudah diakses oleh warga dengan disabilitas, sedangkan halaman depan dibuat sebagai tempat berkumpul .

“Saya sudah lama tinggal di sini, dan selama ini kita tidak pernah punya kantor RW yang benar-benar memadai. Sekarang lihat, kantornya cantik dan lengkap. Ini bukti bahwa generasi muda sekarang lebih tangguh dan memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki lingkungan kita,” ujar Neng sri sambil mengusap air mata bahagia.

Dalam acara resmikan tersebut, Lurah Pasawahan, Gandung Audi, bersama jajaran juga hadir untuk memberikan dukungan dan apresiasi. Dalam pidatonya, beliau menyatakan bahwa upaya warga Rw 03 Palasari menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mewujudkan fasilitas publik melalui kerja sama bersama.

“Kita sering mendengar keluhan tentang kurangnya fasilitas, tapi di sini warga tidak hanya mengeluh, mereka bertindak. Ini adalah contoh yang luar biasa yang harus ditiru oleh seluruh warga Kelurahan Pasawahan. Pemerintah akan selalu mendukung upaya semacam ini,” jelas Lurah Gandung Audi.

“Kantor ini tidak hanya untuk bertugas aparat, tapi juga untuk semua warga. Kita akan menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, dan acara bersama di sini. Tujuan kita adalah membuat warga Rw 03 Palasari menjadi wilayah yang sejahtera, harmonis, dan penuh semangat,” tegasnya.

Dengan terwujudnya kantor Rw yang diidamkan, warga menyatakan bahwa mereka siap untuk bekerja bersama lebih erat dalam membangun wilayah yang lebih baik. Semua berharap bahwa ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar, di mana Rw 03 Palasari akan menjadi contoh wilayah yang maju dan sejahtera di Kelurahan Pasawahan.” pungkasnya.

 

Yans.

Viral, Mirip Kadis Disperindag dalam Video, Walikota Batam Sampaikan Hal ini

YUTELNEWS.com /Viral diberbagai platform, Oknum Mirip Kadis Disperindag Batam diduga melakukan perbuatan tidak senonoh lewat Video Call kepada seseorang perempuan yang belum diketahui identitasnya. Walikota Batam pun menyampaikan hal penting kepada Publik. Selasa (30/12/25).

Video rekaman yang viral di media sosial dan media online menjadi sorotan publik, Tim media ini mengetahui Senin (29/12/25) di akun Facebook milik BD dan beberapa Media Online. Dalam rekaman video tersebut seseorang wanita dan mirip Kadis Disperindag Batam sedang Video Call.

“Apa itu, celana doank, besar, besar, ” ucap perempuan dalam rekan video tersebut dan GR ketawa sambil menunjukan batang singkongnya.

Walikota Batam Amsakar Achmad menyayangkan apa yang terjadi.

“Saya menyesali berita yang seperti itu, dan oleh karena itu saya minta kepada oknum yang bersangkutan untuk merespon,” kata Amsakar dari video tersebut.

Ternyata yang bersangkutan telah melaporkan kejadian itu kepada Pihak Aparat (Polda Kepri).

“Karena ini sudah ditangani ke proses hukum, maka kita percayakan kepada pihak berwenang,” tambahnya.

Menurutnya untuk internal diminta BKD untuk mengkaji dan mendalami informasi tersebut. Dan secara mekanisme jika case itu benar maka akan masuk kategori berat. Konsekuensinya bisa dibebas tugaskan selama 12 bulan dan diturunkan jabatan selama 12 bulan hingga diberhentikan/pecat tidak atas permintaan sendiri.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan konfirmasi dan update berita selanjutnya. /Red

Bersambung…

Bedas Pisan! Kantor RW 03 Palasari Program PSPKB ,Berjalan Lancar, Warga Apresiasi Ucapan Terimakasih Bupati Bandung Kang DS

Kab.Bandung – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM.Dadang Supriatna pada tahun anggaran 2025 lebih fokus kepada peningkatan Infrastruktur ,Salah satunya pembuatan kantor RW, Jalan gang yang ada diwilayah palasari Rw03 Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada senin 29/12/2025.

Dalam setiap moment dan kesempatan Bupati H Dadang Supriatna baik saat pertemuan dengan pada pimpinan OPD, Camat, serta Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Ia selalu menyampaikan, bahwa pemkab Bandung tengah fokus terhadap peningkatan infrastruktur serta pembangunan Pelayanan Masyarakat.

Kali ini apresiasi disampaikan warga Palasari. yang sangat mengapresiasi dan ucapkan rasa terima kasih kepada Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna atas terealisasinya pembangunan kantor Rw 03 plasari, Kelurahan Pasawahan,telah rampung.

Ungkapan terima kasih tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua Rw 03 Palasari Bapak Wawan warga setempat lewat pemerintah kelurahan “Terima kasih kepada Bupati Bandung Bapak Dr.H.M.Dadang Supriatna ,S.Ip.M.Si atas pembangunan kantor Rw dan jalan gangtelah rampung.

Disampaikan pula kepada kepala Kelurahan pasawahan Bapak Gandung, serta Ketua Lpm Om Pipik, beserta jajajaran, pasalnya Pembangunan kantor Rw dan jalan gang tersebut termasuk kepedulian pemerintah kelurahan pasawahan terhadap lingkungan dan masyarakatnya , serta sangat disambut antusias oleh warga, karena selama ini kondisi jalan gang, sudah bolong2, serta Palasari Rw 03 tidak mempunyai kantor Rw ,yang selalu , menjadi kendala bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

“Dengan adanya perbaikan jalan gang dan kantor Rw tersebut, warga berharap akses kantor Rw dan jalan gang ini menjadi lebih baik untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu warga Palasari yang bernama Dudi mengatakan, pembangunan kantor Rw dan jalan gang ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati H Dadang Supriatna. Sekarang pembangunan kantor dan jalan ini, khususnya masyarakat akan lebih bermangpaat lagi ” ujarnya.

“Semoga ini menjadi kebaikan Bapak Bupati Bandung H Dadang Supriatna sering panggilan akrab nya Kang DS,Semoga Allah SWT membalasnya,

Mudah mudahan atas kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah,Pemerintah Kelurahan Pasawahan dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata.

“Pembangunan kantor Rw dan jalan gang di pqlasari kelurahan pasawahan ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara ini, Lurah Pasawahan Gandung , menyatakan kami Pemerintah kelurahan akan terus mendorong agar pembangunan infrastruktur bisa dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kelurahan pasawahan

Ia juga berharap agar masyarakat dapat menjaga dan memelihara kantor Rw dan jalan gang ,yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Pembangunan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merawatnya,” tambahnya.

Dengan terealisasinya pembangunan kantor Rw dan jalan gang ini, masyarakat palasari optimistis aktivitas ekonomi, sosial di wilayah mereka akan semakin lancar dan berkembang.”tukasnya.

Yans.

Usai Direvitalisasi, Bupati Bandung Kang DS, Resmikan SDN Sapan 1, SDN Sapan 2 dan SDN Cipamokolan 4

KAB. BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna melaksanakan peresmian bangunan baru SDN Sapan 1, SDN Sapan 2 dan SDN Cipamokolan 4 yang digelar di lingkungan SDN Sapan 1 Jalan Raya Sapan No.79 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, pada Senin (29/12/2025).

Usai meresmikan pembangunan tiga sekolah baru SDN itu, Bupati Bandung menyaksikan pelaksanaan “Deklarasi Moral Kepala Sekolah Menuju Indonesia Emas 2045” melalui Kegiatan Evaluasi Proses Pembelajaran 3 Muatan Lokal di wilayah Kabupaten Bandung. Para kepala sekolah pun langsung menandatangani deklarasi tersebut di atas spanduk yang sudah disiapkan, sebagai bentuk komitmen mereka dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan pelaksanaan peresmian SDN Sapan 1, SDN Sapan 2 dan SDN Cipamokolan 4 Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung ini hasil kolaborasi antar revitalisasi dari program Presiden dengan program revitalisasi Pemerintah Kabupaten Bandung.

“Setelah kita kolaborasikan, ternyata hasilnya sangat kelihatan ada perbedaan yang sangat luar biasa dibanding dengan sebelumnya,” kata Kang DS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna dalam keterangannya.

Sebelumnya, lanjut Kang DS, tiga sekolah ini ruangannya tidak jelas, tempat atau lapangan upacara tidak ada, tempat bermain anak tidak ada dan toilet pun tampak kumuh.

“Hari ini alhamdulillah secara bertahap bahwa SDN Sapan 1, SDN Sapan 2 dan SDN Cipamokolan 4 ini sudah selesai kita revitalisasi. Alhamdulillah, termasuk toilet sudah direvitalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada di sekolah tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pengadaan toilet itu satu toilet berbanding 50 siswa. Misalnya, kalau di sekolah ini ada 300 siswa, artinya harus ada enam pintu toilet, dan antara toilet laki-laki dan perempuan di pisah.

“Nanti akan kita tertibkan semua sekolah di Kabupaten Bandung,” katanya.

Lebih lanjut Bupati Kang DS mengungkapkan, ia sebelumnya bercita-cita pada tahun 2026 menganggarkan sebesar Rp 400 miliar untuk revitalisasi pembangunan fisik gedung sekolah di Kabupaten Bandung. Karena ada pengurangan TKD atau (transfer ke daerah), akhirnya tinggal Rp 100 miliar dan ada pengurangan anggaran sebesar Rp 300 miliar pada tahun 2026.

“Tapi saya upayakan lagi dari potensi yang mana dan sambil berjalan, nanti di perubahan mudah-mudahan kita akan tambah lagi Rp 100 miliar,” harapnya.

Untuk pembangunan sapras (sarana prasarana), Kang DS sebelumnya sudah merencanakan dalam lima tahun kedepan sebesar Rp 2 triliun untuk kebutuhan pembangunan fisik sapras sekolah di Kabupaten Bandung tersebut.

“Saya bagi dalam lima tahun kedepan itu sebesar Rp 400 miliar per tahun, dengan adanya pengurangan TKD, jujur saya merasa terganggu dalam perencanaan revitalisasi sekolah maupun kebutuhan sapras lainnya. Maka nanti kita akan penyesuaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) karena ini sudah masuk RPJMD. Dengan adanya pengurangan ini otomatis mengganggu,” ujarnya.

Meski demikian, Kang DS akan terus mengupayakan, walaupun dari TKD ini berkurang, tapi minimal dari Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) RI ini masuk melalui program revitalisasinya. Sehingga rencana dan cita-cita seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bandung bisa selesai dalam kurun waktu lima tahun kedepan bersamaan dengan program Presiden.

Lebih lanjut Kang DS berharap dari jumlah 1.258 Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung ini semua bisa revitalisasi, terutama untuk sekolah-sekolah yang saat ini memang layak dan sifatnya urgent harus segera diperbaiki.

“Nanti kita akan lihat sekolah mana yang kira-kira lebih parah, dibandingkan dengan di antara sekolah yang ada. Memang kita akui bahwa Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung ini masih perlu ada revitalisasi,” ujarnya.

Kang DS juga turut mengucapkan menghaturkan terima kasih kepada Presiden yang sudah merevitalisasi sekolah-sekolah yang tentunya sama seperti yang tadi. Bahkan baik dengan sapras maupun dengan kelengkapan utilitas dan sebagainya.

“Termasuk mungkin ada alat revitalisasi yang akan diberikan untuk Sekolah-sekolah Dasar,” katanya.

“Tentu, saya sangat menyambut baik program Pak Presiden ini. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan tentunya saya optimis dengan adanya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Walaupun pemerintah provinsi kewenangannya SMA, tapi kali-kali lirik lah Sekolah Dasar. Tentunya, bukan hanya tanggung jawab Kabupaten Bandung saja, tapi seluruh APBD Provinsi Jawa Barat juga ikut membantu APBD Kabupaten Bandung. Apalagi yang namanya kewajiban,” imbuhnya.

Kang DS kembali mengucapkan terima kasih kepada Presiden melalui APBN atau pemerintah pusat yang sudah mengucurkan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Bandung.

“Tentu kami akan terus mengakses sekolah dan jumlah sekolah yang kiranya perlu dibantu,” katanya.

Bupati Bandung pun titip pesan kepada para kepala sekolah dengan adanya pelaksanaan “Deklarasi Moral Kepala Sekolah Menuju Indonesia Emas 2045” yang disampaikan secara bersama-sama oleh para kepala sekolah asal Gugus 8 Kabupaten Bandung, yang meliputi Kecamatan Bojongsoang, Ciparay, Pacet dan Kecamatan Kertasari.

“Yang tentunya, bukan hanya deklarasi hanya diucap saja. Tapi itu untuk diimplementasikan. Saya instruksikan dan sekaligus akan saya lombakan. Mulai tahun 2026, kepala sekolah yang menjadi ranking pertama hingga tiga besar, saya akan berangkatkan umrah ke Tanah Suci Makkah Arab Saudi,” tuturnya.

Penghargaan itu akan diberikan dengan berbagai syarat yang harus dilaksanakan oleh para kepala sekolah maupun guru-gurunya. Pertama, bagi kepala sekolah dan gurunya yang datang sebelum siswa siswinya hadir di sekolah.

“Baik mengadakan sapa, salam dan sebagainya. Sehingga secara emosional antara kepala sekolah dengan guru ini dekat dengan siswa dan siswinya,” harapnya.

Bupati mencontohkan sekolah di Medan, ada salah satu sekolah menjadi juara internasional karena menggunakan pembentukan karakternya adalah menyapa dan salam kepada anak-anak didiknya.

“Sehingga terbangun chemistry, terbangun emosional sehingga tidak ada perundungan, tidak ada lagi seorang siswa campelak ke gurunya. Hal itu tidak terjadi,” ungkapnya.

Ia berharap untuk membangun emosional itu dimulai di sekolah, karena pendidikan dasar adalah pendidikan karakter yang harus dikawal secara serius.

Ini Isi “Deklarasi Moral Kepala Sekolah Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pemimpin Ikrar;
“Apakah Saudara-saudara Kepala Sekolah bersedia mengikrarkan komitmen moral kepemimpinan Pendidikan?“
Peserta;
“Bersedia“
Pemimpin Ikrar;
“Ikuti dan ucapkan ikrar ini dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab“
Peserta; (serentak)
Kami Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung, sebagai Pemimpin Pembelajaran dan Penanggungjawab Satuan Pendidikan, dengan penuh kesadaran, kejujuran dan tanggungjawab moral, menyatakan Deklarasi Moral Kepala Sekolah sebagai komitmen kepemimpinan Pendidikan menuju terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, berikrar;

1. Menjunjung tinggi nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Etika Kepemimpinan, serta menjadi teladan integritas, kejujuran dan tanggungjawab di satuan pendidikan.

2. Menjamin Hak Peserta Didik atas Pendidikan yang Aman, Inklusif dan Bermutu, serta menolak segala bentuk kekerasan, perundungan, diskriminasi dan praktek tidak bermartabat.

3. Memimpin Pembelajaran dan Menguatkan Profesionalisme Guru serta Tenaga Kependidikan, melalui pembelajaran sepanjang hayat, refleksi diri, inovasi pembelajaran dan budaya belajar yang berkarakter, literat dan bernalar kritis.

4. Mengelola Sekolah secara Transparan, Akuntabel dan Patuh Regulasi, termasuk pengelolaan keuangan, data, sumber daya dan layanan Pendidikan.

5. Membangun Kolaborasi dan Ekosistem Pendidikan yang Berkelanjutan, dengan orang tua, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Demikian ikrar ini kami ucapkan untuk diwujudkan dalam tindakan nyata.**

 

Yans.

Sebuah Bangunan Bertingkat di Kp. Pelita Lubuk Baja Beroperasi Tanpa Papan PBG, Diminta Pemkot Batam Sidak

YUTELNEWS.com Bangunan bertingkat di Kp. Pelita, Lubuk Baja tanpa Papan Proyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) beroperasi hingga Malam. Senin (29/12/2025).

Hal ini terpantau oleh tim media ini dari siang hingga malam hari, terlihat Gedung bangunan tersebut diam-diam dikerjakan secara tertutup sehingga sulit untuk dilakukan konfirmasi.

Belum diketahui Bangunan Gedung bertingkat tersebut milik siapa dan peruntukkannya, namun yang pasti proyek tersebut diduga belum memenuhi izin resmi baik dari BP Batam dan Pemerintah Kota.

Sebuah Bangunan Bertingkat di Kp. Pelita Lubuk Baja Beroperasi Tanpa Papan PBG, Diminta Pemkot Batam Sidak
Proyek tampak Depan Jln Raya

Proyek ini menjadi sorotan publik dan tanda tanya besar,

1. Apakah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam, BP Batam serta Pemko Batam telah mengetahui hal ini?.

2. Mengapa proyek ini terus berjalan tanpa Papan Proyek PBG?.

3. Apakah DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sudah mengeluarkan izin Resmi?

Berdasarkan hasil temuan tersebut, proyek ini diduga melanggar ketentuan perizinan dan keselamatan kerja, sebagaimana diatur dalam beberapa regulasi berikut:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebelum didirikan.

Sanksi: Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp50.000.000.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung, Pasal 187 ayat (1) mewajibkan setiap pembangunan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum pelaksanaan konstruksi.

Sanksi administratif: penghentian sementara atau tetap kegiatan pembangunan, hingga pembongkaran bangunan yang tidak berizin.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 60 ayat (1) mengatur bahwa setiap penyelenggaraan konstruksi wajib memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.

Sanksi: sesuai Pasal 95 ayat (1), pelanggaran terhadap K3 dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda hingga Rp1.000.000.000.

Tuntutan Transparansi dan Penegakan Hukum

Melihat kuatnya dugaan pelanggaran tersebut, media sebagai pilar keempat demokrasi dan bagian dari fungsi sosial kontrol mendesak agar instansi teknis terkait seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Ketenagakerjaan, serta BP Batam segera turun ke lapangan untuk melakukan sidak dan verifikasi izin.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi:

Standar keselamatan kerja (K3),

Legalitas PBG dan dokumen pendukungnya, serta

Kepatuhan terhadap tata ruang dan rencana detail wilayah (RDTR).

Apabila terbukti tidak memiliki izin lengkap atau menyalahi aturan, maka proyek wajib dihentikan sementara, dan pihak pemilik maupun kontraktor dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media akan melakukan konfirmasi kepada BP Batam, Pemkot Batam, Dinas terkait dan Pengelolaan Lahan. /Tim

Bersambung

Mantan Bupati Nias Utara dan Ketua DPRD NISUT Diduga Bohongi Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Izin HGU Perkebunan Kelapa Toyolawa

YUTELNEWS.com – Mantan Bupati Nias Utara, Eduard Zega, dan Mantan Ketua DPRD Nias Utara Rasali Zalukhu, Periode 2008-2014, diduga telah melakukan pembohongan publik termasuk Pemerintah Pusat Dan Daerah Nias Utara terkait perpanjangan HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan kelapa Toyolawa yang ada di wilayah desa holigawolo kecamatan lahewa kabupaten Nias Utara. Perkebunan tersebut dikelola oleh PT Sedar Abadi Jaya (PT SAJ) Selama Beberapa Puluh Tahun tidak memiliki Izin Hak Guna Usah dari tahun 2014 hingga sekarang.

Hal ini terungkap pada saat kunjungan kerja Dirjen Perkebunan dan Kehutanan, serta Menteri Pertanian, yang didampingi oleh Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, pada 23 Juni 2025, untuk melakukan penilaian terhadap perkebunan tersebut. Ternyata, izin HGU telah berakhir pada tanggal 28 Agustus 2014, namun tidak ada informasi yang jelas tentang perpanjangan izin tersebut.

Eduard Zega dan Rasali Zalukhu, di ketahui pada tahun 2008-2024 berasal dari partai yang sama (Demokrat), diduga telah menyembunyikan informasi tentang berakhirnya izin HGU dan tidak melakukan upaya untuk memperpanjang izin tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa mereka telah melakukan pembohongan publik dan mengabaikan kepentingan masyarakat Nias Utara kenyataan nya bahwa Rasali Zalukhu begitu berakhir periode nya sebagai ketua DPRD Nias Utara menjadi penanggung jawab di perkebunan kelapa Toyolawa.

Anehnya Saat GEMA NISUT melakukan aksi demonstrasi terkait legalitas Perkebunan Kelapa Toyolawa tersebut, dan pada saat itu Rasali Zalukhu menyatakan sudah ada perpanjangan Izin HGU dan ketika di lihat katanya tidak boleh di perlihatkan kepada orang yang tidak berkepentingan aksi pada saat itu di kawal oleh Personil Polres Nias dan Kapolsek Lahewa 14 Desember 2025.

Ketika Awak media ini, mencoba konfirmasi kepada Eduard Zega melalui Nomor WhatsApp pribadinya 08116314xxx Minggu 28 Desember 2025 Beliau mengatakan, “Baiknya itu ditanyakan saja pada Dinas Perkebunan Sumut, hari itu PT Sedar Abadi Jaya akan meningkatkan dari Kelas V menjadi Kelas III kembali, jadi yang berurusan Dinas Perkebunan Sumut. Apakah persyaratan itu sudah dipenuhi, mereka yang menilai,”imbuh nya”

Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten akan mengambil langkah-langkah untuk mengusut kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat Nias Utara tidak diabaikan.”Sebut Amizaro Waruwu baru baru ini kepada media ini”

“Pemerintah kabupaten tidak akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Kami akan mengambil langkah-langkah untuk mengusut kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat Nias Utara tidak diabaikan,” kata Amizaro Waruwu.

AMIRUDIN WARUWU Masyarakat Nias Utara menuntut klarifikasi dari Eduard Zega dan Rasali Zalukhu tentang kasus ini dan meminta agar mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka.Menurutnya Kenapa di biarkan perusahaan tersebut, mengelolanya andai belum memiliki izin perpanjangan HGU nya. Sepertinya ada udang di balik batu di antara Edward Zega dengan Rasali Zalukhu.

Seandainya pihak perusahaan telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai pernyataan pak Edward Zega, tidak mungkin kantor dinas perkebunan dan ketahanan pangan, di keluarkan surat tgl 23 Juni 2025, bahwa belum sama sekali memenuhi persyaratan PT. Sedar Abadi Jaya Memperpanjang HGU tersebut.

Sekarang baru terbongkar dari chat pak Edward Zega tersebut, pasti mereka kerja sama dengan pihak yang mengelola perkebunan Toyolawa sebagai buktinya, berani dia menyerahkan perkebunan tersebut, ke PT. Sedar Abadi Jaya, untuk dikelola walaupun tidak ada izin HGUnya dan persyaratan yang lain sesuai dengan peraturan PTPN yang berlaku di seluruh Indonesia,”Ucapnya.

Hingga berita ini diterbitkan,awak media ini akan melakukan konfirmasi kepada Dinas Terkait dan Pemerintah Setempat. /Rls -Red

Bersambung..

Ft Istimewa

Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Rumah Warga Terdampak Bencana di Sumatera

Jakarta – YUTELNEWS com|| Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mengumpulkan dan menyelaraskan data kerusakan rumah warga terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pendataan yang cepat dan akurat dinilai menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

Instruksi tersebut disampaikan Mendagri saat Rapat Lanjutan Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar secara daring dari Jakarta, Minggu (28/12/2025).

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menetapkan tiga kategori kerusakan rumah akibat bencana, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, termasuk rumah yang hilang. Untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan sedang, pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah dan kembali menempatinya.

Sementara itu, bagi rumah rusak berat atau hilang, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian melalui tahapan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Pembangunan huntara akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Daya Anagata Nusantara (Danantara), sedangkan huntap dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Mendagri menegaskan, percepatan penanganan sangat bergantung pada kelengkapan dan kecepatan data yang dikumpulkan di daerah. Oleh karena itu, Pemda diminta menjadi ujung tombak pendataan hingga tingkat paling bawah.

“Kita bisa tentukan yang [kategori rusak] ringan dan sedang, [datanya harus] by name by address. Itu [harus] sudah betul-betul clear. Meskipun kita paham namanya bencana yang cukup luas seperti ini, ada yang di gunung-gunung dan lain-lain [pasti sulit]. Paling tidak data yang sementara ini, kecepatan ini untuk data baseline dulu,” tandas Mendagri.

Selain Pemda, pendataan juga dilakukan secara paralel oleh BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Seluruh data tersebut akan direkonsiliasi sebagai dasar penyaluran bantuan dan pengambilan keputusan anggaran secara tepat sasaran.

Sebagai informasi rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, serta pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

 

Yans.

Kang DS Ajak PKK Perkuat GERTAMAN dan Doa Bersama Ahir Tahun Jadi Penguat Sinergi Pemkab Bandung

KAB. BANDUNG — YUTELNEWS com|| Peran TP PKK Kabupaten Bandung semakin menguat sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan Gerakan Tanami Halaman (GERTAMAN). Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan Pengajian Bulanan dan Doa Bersama Akhir Tahun 2025, pada Senin (29/12/2025), di Gedung Moh. Toha, Soreang yang dirangkaikan dengan penyerahan simbolis bantuan kebencanaan dari Bank BJB melalui Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi dan doa bersama untuk memohon pertolongan, perlindungan, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, agar daerah ini senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, serta kemampuan untuk pulih dan bangkit dari berbagai tantangan, termasuk bencana alam, serta memasuki tahun 2026 dengan harapan dan optimisme baru.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyampaikan bahwa PKK memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan pangan keluarga sekaligus menopang kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan Program MBG tahun 2026.

“Kabupaten Bandung tahun depan akan memiliki 361 dapur SPPG untuk Program MBG dengan sasaran sekitar 2,5 juta jiwa. Nilai ekonominya mencapai Rp5,6 triliun dan bisa menyerap 18 ribu tenaga kerja. Ini peluang besar. PKK yang telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian melalui GERTAMAN bisa menjadi pemasok bahan pangan untuk SPPG. Hanya kader PKK yang tanggap dan siap menjalankan ini,” tegas Bupati yang akrab disapa Kang DS.

Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Bandung untuk terus memperkuat PKK sebagai garda terdepan pembangunan keluarga.

“Saya berusaha agar anggaran PKK tidak dikurangi karena PKK adalah garda terdepan. Terbukti, inflasi Kabupaten Bandung kini berada di posisi ke-4 terbaik nasional karena stabilitas kebutuhan pokok terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Emma Dety Permanawati menekankan bahwa GERTAMAN bukan hanya gerakan lingkungan, tetapi menjadi strategi nyata PKK dalam mendukung agenda nasional ketahanan gizi.

“Melalui GERTAMAN, kita dorong keluarga lebih berdaya, halaman rumah menjadi sumber pangan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi UMKM keluarga. Ini kontribusi nyata PKK dalam menyukseskan MBG,” ujar Emma.

Ia menambahkan, menyongsong 2026, PKK mengajak seluruh kader untuk memperkuat tiga pilar utama gerakan: keluarga berdaya, generasi sehat, dan kader modern.

“Generasi sehat harus kita siapkan dari keluarga, lewat penguatan posyandu agar anak-anak bebas stunting. Kader modern harus siap belajar teknologi agar PKK tetap relevan dan adaptif,” tambahnya.

Kegiatan yang diisi dengan pengajian bersama KH. Sofyan Yahya ini sekaligus menjadi ruang penguatan moral dan spiritual seluruh kader PKK serta masyarakat, dengan harapan Kabupaten Bandung ke depan semakin tangguh, sejahtera, sehat, dan berdaya saing, serta senantiasa berada dalam lindungan dan ridho Allah SWT.

 

Yans.

RSBP Terima Bantuan CSR dari Bank Mandiri

YUTELNEWS.com | Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam) menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Mandiri berupa 1 (satu) unit ambulance dalam kondisi siap pakai, Selasa (23/12/2025).

Penyerahan mobil Ambulance dari Bank Mandiri diterima oleh Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait, di halaman loby Gedung B RSBP Batam.

Dalam sambutannya, Ariastuty Sirait menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Mandiri atas kontribusi nyata melalui program CSR.

“Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bank Mandiri. Hal ini menjadi penanda sinergi antara dunia usaha dan instansi pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.” Kata Tuty.

Ambulans tersebut telah dilengkapi dengan perlengkapan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan siap digunakan untuk mendukung layanan kegawatdaruratan serta penanganan medis awal

BP BatamRSBP Batam Terima Bantuan CSR Mobil Ambulans dari Bank Mandiri, Sinergi Perkuat Layanan KesehatanPublished 3 jam ago on Desember 29, 2025By RedaksiIMG 20251229 WA0024Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam) menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Mandiri berupa 1 (satu) unit ambulance dalam kondisi siap pakai, Selasa (23/12/2025).

Penyerahan mobil Ambulance dari Bank Mandiri diterima oleh Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait, di halaman loby Gedung B RSBP Batam.

Dalam sambutannya, Ariastuty Sirait menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Mandiri atas kontribusi nyata melalui program CSR.

“Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Bank Mandiri. Hal ini menjadi penanda sinergi antara dunia usaha dan instansi pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.” Kata Tuty.

Ambulans tersebut telah dilengkapi dengan perlengkapan Bantuan Hidup Dasar (BHD) dan siap digunakan untuk mendukung layanan kegawatdaruratan serta penanganan medis awal.

“Melalui kolaborasi ini, RSBP Batam dan Bank Mandiri menunjukkan sinergi positif dalam memperkuat layanan kesehatan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Semoga memberikan manfaat besar bagi pelayanan Kesehatan khususnya di RSBP Batam.” Pungkas Tuty.

Bank Mandiri menyampaikan komitmennya untuk berperan serta dalam pembangunan Kota Batam, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Ke depan, kerja sama dengan instansi pemerintah, terutama di sektor kesehatan, diharapkan dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari sinergi berkelanjutan.

Usai serah terima secara simbolis, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan unit ambulance, di mana jajaran pimpinan RSBP Batam bersama perwakilan Bank Mandiri meninjau spesifik mobil ambulance yang diharapkan dapat semakin mendukung pelayanan Kesehatan di RSBP Batam.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur RSBP Batam dr Tanto Budiharto, perwakilan Bank Mandiri, serta jajaran pejabat RSBP Batam. **

Personel Polsek Dayeuhkolot Laksanakan Pengamanan Pemberangkatan Perwakilan Serikat Pekerja ke Kantor Gubernur Jabar

Kab.Bandung – YUTELNEWS com || Personel Polsek Dayeuhkolot beserta Babinsa melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan pemberangkatan perwakilan Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) se-Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot yang akan mengikuti Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 29 Desember 2025, mulai pukul 10.30 WIB hingga selesai, bertempat di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

Pengamanan dilakukan guna memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama proses pemberangkatan menuju Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Adapun jumlah perwakilan yang diberangkatkan sebanyak 25 orang, terdiri dari 18 orang dari Pengurus Pimpinan Unit Kerja SP TSK SPSI dan 7 orang dari SP RTMM SPSI (Ceres).

Teknis pemberangkatan dilakukan dari dua titik kumpul, yakni perwakilan SP TSK SPSI berkumpul di depan PT Hakatex, Jalan Moch. Toha KM 5,6, sedangkan SP RTMM SPSI (Ceres) berkumpul di PT Ceres, Jalan Moch. Toha No. 92–94, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot.

Selanjutnya seluruh peserta bergabung dengan perwakilan SP/SB dari wilayah Pameungpeuk, kemudian bergerak bersama menuju Monumen Juang Kota Bandung dan dilanjutkan ke Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4).

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengawalan aspirasi terkait Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat mengenai penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR melalui Kapolsek Dayeuhkolot selaku Kapos Pam, AKP Triyono Raharja, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa pihak kepolisian hadir untuk memberikan pengamanan maksimal demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

“Polsek Dayeuhkolot melaksanakan pengamanan dan pengawalan guna memastikan kegiatan pemberangkatan perwakilan serikat pekerja berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, serta sebagai bentuk pelayanan Polri dalam menjamin keamanan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” ujar AKP Triyono Raharja.

 

Yans.

Bhabinkamtibmas/Bhabinsa Desa Dayeuhkolot Laksanakan Sambang Kamtibmas dan Monitoring Penyaluran BLTS Kesejahteraan Rakyat 2025

Kab. Bandung — YUTELNEWS com|| Dalam rangka menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tertib dan tepat sasaran, Bhabinkamtibmas Desa Dayeuhkolot, Aiptu Dadang Suryana, melaksanakan kegiatan sambang kamtibmas serta monitoring penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 29 Desember 2025, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Gedung Serba Guna Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

Dalam kegiatan tersebut, Aiptu Dadang Suryana melakukan sambang dan silaturahmi kamtibmas kepada warga masyarakat Desa Dayeuhkolot, sekaligus memantau langsung proses penyaluran BLTS dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada 383 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Masing-masing KPM menerima bantuan tunai sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Adapun sasaran kegiatan meliputi petugas Pos Indonesia, petugas Puskesos Desa, serta warga masyarakat penerima bantuan, guna memastikan seluruh tahapan penyaluran berjalan aman, lancar, dan transparan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi yang baik antara Polri dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, sejuk, dan kondusif. Selain itu, sambang kamtibmas juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara Bhabinkamtibmas, petugas Puskesos, petugas Pos Indonesia, serta masyarakat sebagai mitra Polri.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR, melalui Kapolsek Dayeuhkolot AKP Triyono Raharja, S.I.K., M.H., selaku Kapos Pam, menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam setiap kegiatan masyarakat, termasuk penyaluran bantuan sosial, merupakan bentuk pelayanan dan pengawasan agar kegiatan berjalan tertib, aman, serta tepat sasaran.

“Kegiatan ini merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman serta memastikan bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat yang berhak secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi implementasi Program Kapolri Transformasi Menuju Polri PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Yans.

Kasat Lantas Polres Natuna Himbau Warga Tidak Gunakan Knalpot Brong Saat Malam Tahun Baru 2026

Yutelnews.com//

Natuna – Kasat Lantas Polres Natuna, IPTU Erwan Toni, mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Natuna agar tidak menggunakan knalpot brong saat berkendara, khususnya menjelang dan pada perayaan malam Tahun Baru 2026.

Menurut IPTU Erwan Toni, penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengendara jalan lainnya.

Knalpot brong ini sangat mengganggu pengendara lain, menimbulkan kebisingan, serta dapat mengganggu ketertiban umum dan kekhusyukan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah,” ujar IPTU Erwan Toni.

Ia menegaskan, Polres Natuna tidak akan memberikan toleransi terhadap pengendara yang masih nekat menggunakan knalpot brong.

Apabila ditemukan pengendara yang menggunakan knalpot brong, akan langsung kami amankan dan dibawa ke Polres Natuna untuk dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Himbauan tersebut disampaikan IPTU Erwan Toni kepada awak media pada Senin, 29 Desember 2025, di Pos Operasi Lilin Seligi 2025 Polres Natuna.

Lebih lanjut, IPTU Erwan Toni menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar patroli skala besar gabungan pada malam pergantian tahun, yang melibatkan personel Polri, TNI, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna.

Pada malam Tahun Baru nanti akan kami laksanakan patroli gabungan skala besar. Jika ditemukan pelanggaran, khususnya penggunaan knalpot brong, akan langsung kami tindak di tempat,” jelasnya.

Kasat Lantas Polres Natuna juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

Kami harap masyarakat bisa bekerja sama, patuh terhadap aturan lalu lintas, sehingga perayaan malam Tahun Baru 2026 di Natuna dapat berjalan dengan aman, tertib, dan nyaman bagi semua,” tutup IPTU Erwan Toni. Reporter ,

(BANI)

Jalan Kampung Tarajusari Mulus, Warga Apresiasi Kinerja Bupati Bandung Kang DS dan Dinas PUTR Kabupaten Bandung.

Kab.Bandung – Bupati Bandung Dr HM.Dadang Supriatna pada tahun anggaran 2025 lebih fokus kepada peningkatan Infrastruktur Jalan yang ada diwilayah jlan Kampung Rw 11 , Desa Tarajusari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada kamis 25/12/2025.

Dalam setiap moment dan kesempatan Bupati H Dadang Supriatna baik saat pertemuan dengan pada pimpinan OPD, Camat, serta Kepala Desa Ia selalu menyampaikan, bahwa pemkab Bandung tengah fokus terhadap peningkatan infrastruktur Jalan dan Gang-gang, serta pembangunan Pelayanan Masyarakat.

Kali ini apresiasi disampaikan warga Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. yang sangat mengapresiasi dan ucapkan rasa terima kasih kepada Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna dan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung Dr Ir H Zeis Zultaqawa ST. M.M. atas terealisasinya pembangunan jalan Kampung Rw 11 tarajusari Desa Tarajusari menjadi mulus.

Ungkapan terima kasih tersebut disampaikan secara langsung oleh Warga Tarajusari dan warga setempat lewat pemerintah desa “Terima kasih kepada Bupati Bandung Bapak Dr.H.M.Dadang Supriatna ,S.Ip.M.Si atas pembangunan jalan Raya Kampung tarajusari di wilayah kecamatan banjaran.

Disampaikan pula kepada kepala Desa Tarajusari bapak Uli Mulia beserta jajajaran, pasalnya Pembangunan jalan tersebut termasuk kepedulian pemerintah desa tarajusari terhadap lingkungan dan masyarakatnya , serta sangat disambut antusias oleh warga, karena selama ini kondisi jalan yang selalu hujan lebat pasti banjir, menggeunang, menjadi kendala bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

“Dengan adanya perbaikan jalan terswbut, warga berharap akses jalan kampung tarajusari ini menjadi lebih lancar dan mendorong pertumbuhan ekonomi, “.

Salah satu warga Desa Tarajusari mengatakan, pembangunan jalan kampung ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati H Dadang Supriatna. Sekarang pembangunan jalan kampung ini, khususnya masyarakat akan lebih berkembang lagi ” ujarnya.

“Semoga ini menjadi kebaikan Bapak Bupati Bandung dan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung Semoga Allah SWT membalasnya,

Mudah mudahan atas kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah,Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata.

“Pembangunan jalankampung di Desa Tarajusari ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kami Pemerintah Desa akan terus mendorong agar pembangunan infrastruktur bisa dirasakan secara merata di seluruh wilayah desa tarajusari.

Ia juga berharap agar masyarakat dapat menjaga dan memelihara jalan yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Pembangunan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merawatnya,” tambahnya.

Dengan terealisasinya pembangunan jalan kampung ini, masyarakat Desa Tarajusari optimistis aktivitas ekonomi, sosial dan pendidikan di wilayah mereka akan semakin lancar dan berkembang.”tukasnya.

 

Yans

Diduga Management RS Elisabet Langgar UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

YUTELNEWS.com / Management Rumah Sakit (RS) Elisabet Batam Kota diduga Langgar UU tentang kesehatan Rumah Sakit. Kejadian tersebut saat salah satu pasien korban Laka Lantas meminta surat rujukan. Sehingga Proses rujukan pasien korban kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota menjadi sorotan publik. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 27 Desember 2025, dan mencuat pada Senin, 29 Desember 2025.

Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media di lapangan, salah satu korban laka lantas dalam kondisi kritis dilarikan ke RS Santa Elisabeth Batam Kota untuk mendapatkan penanganan medis awal.

Walaupun Pihak rumah sakit disebut telah memberikan pelayanan awal kepada pasien, Namun, karena keterbatasan dokter spesialis dan peralatan medis, pihak rumah sakit berencana merujuk pasien ke rumah sakit lain yang dinilai memiliki fasilitas lebih memadai, yakni RS Bunda Halimah.

Persoalan muncul saat proses rujukan hendak dilakukan. Pihak keluarga pasien mengaku diminta untuk melunasi terlebih dahulu biaya perawatan yang telah berjalan sebelum pasien dapat dirujuk.

Padahal, menurut keterangan keluarga, kasus tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas yang proses klaim Jasa Raharja sedang dalam pengurusan.

“Ini kan kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja sedang kami urus. Kami mohon kebijakan agar pasien bisa segera dirujuk karena kondisinya kritis,” ujar pihak keluarga kepada awak media.

Sementara itu, salah satu perawat di RS Santa Elisabeth Batam Kota menyampaikan bahwa pelayanan medis telah diberikan dan terkait pembayaran merupakan kebijakan internal rumah sakit.

Dan ketika salah satu Pihak Keluarga Meminta tentang pernyataan secara tertulis, bahwa ternyata  harus pembayaran terlebih dahulu.

“Kalau kita berikan bayarkan langsung,”ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebelum rujukan dilakukan dan terekam oleh awak media.

Setelah keluarga melihat situasi pasien yang tidak ingin dipublikasikan namanya dalam pemberitaan, salah satu keluarganya melakukan peminjaman uang pada saat itu untuk pembayaran dengan nominal Rp4.500.000 lebih supaya pihak rumah sakit bisa mengeluarkan rujukan. Terlihat jelas Rumah Sakit Elisabeth lebih mementingkan uang daripada nyawa seorang pasien yang terbaring di rumah sakit.

Berharap kepada Kepala Dinas Kesehatan dan khususnya untuk Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan tindakan terhadap pihak rumah sakit biar perilaku seperti ini tidak terjadi lagi karena ini sudah kesekian kali terjadi di Rumah Sakit Kota Batam ini, namun rumah sakit yang melakukan hal tersebut belum mendapatkan tindakan yang serius.

Situasi ini mendapat perhatian awak media yang menjalankan fungsi kontrol sosial, dengan mengacu pada sejumlah regulasi pelayanan kesehatan, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit.

Merujuk pada Diduga Management RS Elisabet Langgar UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit wajib memberikan pelayanan gawat darurat bagi pasien dalam kondisi darurat medis tanpa memandang status pembayaran di awal. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perlindungan bagi masyarakat, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan.

Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini disampaikan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers dan membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab serta klarifikasi dari seluruh pihak terkait sesuai ketentuan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih melakukan konfirmasi dan klarifikasi resmi dari manajemen RS Santa Elisabeth Batam Centre serta keterangan dari Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. /Rls -Red

Bersambung..

Apel Pagi Ops Lilin Lodaya 2025 Digelar di Pos Pam Aloen Dayeuhkolot, Pastikan Keamanan Jelang Nataru.

Kab. Bandung — YUTELNEWS com|| Dalam rangka memberikan pelayanan serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, jajaran Polresta Bandung melaksanakan Apel Pagi Pengamanan Operasi Lilin Lodaya 2025 di Pos Pengamanan (Pos Pam) Aloen Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Senin (29/12/2025) pagi.

Apel pagi tersebut dilaksanakan sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Pos Pam Aloen Dayeuhkolot, Jalan Raya Dayeuhkolot.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ka Pos Pam Aloen Dayeuhkolot, AKP Triyono Raharja, S.I.K., M.H., didampingi Pa Pos Pam IPTU Burhan, Padal Gereja, serta Padal Jalur.
Sebanyak 47 personel gabungan turut mengikuti apel pengamanan, dengan rincian personel Pos Pam sebanyak 8 personel, pengamanan gereja 29 personel, Padal Jalur 4 personel, unsur TNI 2 personel, serta Satpol PP 4 personel.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono, S.H., S.I.K., M.H., CPHR melalui Kapolsek Dayeuhkolot AKP Triyono Raharja, S.I.K., M.H selaku Ka Pos Pam menyampaikan bahwa apel pagi ini merupakan bentuk kesiapsiagaan personel dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru.

“Apel ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama pelaksanaan Operasi Lilin Lodaya 2025,” ujar AKP Triyono Raharja.

Ia juga menekankan agar seluruh personel tetap mengedepankan sikap humanis, profesional, serta meningkatkan kewaspadaan dalam bertugas, baik dalam pengamanan tempat ibadah, pengaturan arus lalu lintas, maupun patroli di wilayah rawan gangguan kamtibmas.

Dengan dilaksanakannya apel pagi pengamanan ini, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah Dayeuhkolot dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif.

 

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.