NEWS

Yutelnews.com  | Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, “turun tangan” menindak aktivitas tambang pasir ilegal yang berada di Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa, Minggu (12/4/2026).

Langkah ini sebagai bentuk respons cepat dalam menjaga dampak lingkungan akibat aktivitas tersebut sekaligus mengawasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Dalam peninjauan tersebut, Li Claudia bersama tim gabungan dari Ditpam BP Batam dan Polda Kepri mendapati sedikitnya empat lokasi yang terindikasi melakukan aktivitas penambangan pasir tanpa izin.

“Setop tambang pasir ilegal yang ada. Aktivitas ini membahayakan dan menimbulkan dampak lingkungan. Selain itu, kegiatan ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Li Claudia di lokasi penertiban.

Selain aspek hukum, Li Claudia juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal berpotensi merusak ekosistem, mengganggu keseimbangan alam, serta meningkatkan risiko terhadap bencana seperti banjir dan longsor.

Dampak ini, lanjut Li Claudia, tidak hanya dirasakan saat ini tetapi juga membebani generasi mendatang.

“Penindakan harus langsung dan tegas. Jika terbukti melanggar, harus diproses secara pidana agar memberikan efek jera,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa BP Batam akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan proses penertiban berjalan efektif. Pengawasan di wilayah rawan juga akan ditingkatkan, termasuk melalui patroli rutin serta pelibatan masyarakat dalam pelaporan aktivitas ilegal.

Di sisi lain, Li Claudia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga lingkungan dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan. Ia menilai, partisipasi publik menjadi kunci penting dalam mencegah praktik ilegal yang merugikan banyak pihak.

“Langkah tegas yang diambil ini diharapkan tidak hanya menghentikan aktivitas tambang pasir ilegal di Kampung Jabi, tetapi juga menjadi peringatan bagi pelaku lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa,” pungkasnya. (*)

Yutelnews.com  Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan kerja Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, yang didampingi Wakil Wali Kota Serena Cosgrova Francis, di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Jumat (10/4/2026).

Kunjungan ini menegaskan posisi Batam sebagai percontohan (pilot project) pelayanan publik dan perizinan investasi berbasis digital di Indonesia.

Dalam pemaparannya, Amsakar memperkenalkan tiga inovasi utama BP Batam, yakni Dashboard Investasi sebagai command center untuk pemantauan real-time, MANTAB (Manajemen Talenta Batam) untuk integrasi tenaga kerja dengan kebutuhan industri berbasis teknologi, serta Duta Investasi sebagai penguat promosi dan daya tarik investasi Batam.

Kunjungan diawali dengan peninjauan Dashboard Investasi di ruang Anggota/Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, yang memungkinkan pemantauan langsung serta percepatan penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha. Agenda kemudian dilanjutkan dengan peninjauan layanan PTSP di Mal Pelayanan Publik.

Amsakar menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi ruang kolaborasi dan pembelajaran antardaerah dalam memperkuat daya saing.

“Substansinya, kunjungan ini menjadi komparasi yang baik bagi kedua belah pihak. Fokusnya adalah mendorong terobosan peningkatan daya saing daerah melalui simplifikasi, penyederhanaan standar, serta percepatan waktu pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa penguatan birokrasi harus berorientasi pada kemudahan layanan.

“Birokrasi yang kuat adalah birokrasi yang memudahkan masyarakat. Pertemuan ini diharapkan menjadi katalisator peningkatan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Kupang menyampaikan bahwa Batam menjadi rujukan penting dalam membangun sistem pelayanan publik yang modern dan terukur.

“Kami datang untuk menjemput standar baru pelayanan publik. Praktik baik di Batam—transparan, akuntabel, efektif, dan efisien—akan kami adaptasi. Dashboard Investasi dan MANTAB menjadi contoh konkret yang akan kami terapkan di Kupang,” ujar Christian.

Ia menilai, Batam telah berhasil menjadi lokomotif kemajuan kawasan strategis sekaligus model pelayanan publik berbasis digital yang dapat direplikasi di daerah lain.

Kunjungan ini turut dihadiri Anggota/Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad, serta sejumlah pejabat eselon II.

Melalui kolaborasi ini, Batam dan Kupang diharapkan dapat memperkuat sinergi sebagai kota jasa, termasuk membuka peluang kerja sama investasi, pengembangan SDM, dan pertukaran tenaga kerja di masa mendatang. (*)

Yutelnews.com | Pelimpahan kewenangan perizinan dari pemerintah pusat kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai menunjukkan arah. Sejak efektif berjalan pada Juli 2025 hingga 10 April 2026, ratusan permohonan izin telah diproses, meski sebagian masih tersangkut pada tahapan administrasi dan penyesuaian sistem.
‎
‎Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan dari total 784 permohonan perizinan yang masuk, sebanyak 285 telah berhasil diterbitkan. Sementara itu, 204 permohonan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
‎
‎“Selain itu, ada 188 permohonan yang kami kembalikan untuk diperbaiki, dan 107 permohonan saat ini masih dalam proses verifikasi,” ujarnya, Jumat (10/4) sore.
‎
‎Data tersebut menjadi gambaran awal implementasi pelimpahan sekitar 1.400 jenis perizinan dari kementerian dan lembaga ke BP Batam.
‎
‎Menurut Ariastuty, proses ini tidak sekadar memindahkan kewenangan, tetapi juga membutuhkan penyesuaian sistem, regulasi, hingga kesiapan teknis di lapangan.
‎
‎Ia mengakui, sejumlah kendala masih dihadapi dalam proses tersebut. Salah satu yang cukup menonjol adalah perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) darat, yang hingga kini masih diverifikasi di tingkat pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
‎
‎“Kondisi ini membuat proses menjadi lebih panjang karena belum sepenuhnya berada di daerah,” jelasnya.
‎
‎Sebagai langkah antisipasi, BP Batam sementara menggunakan skema PKKPR melalui penilaian Pemerintah Kota Batam agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha tetap berjalan.
‎
‎Selain itu, belum seluruh aplikasi perizinan dari Kementerian dan Lembaga dapat diakses dan digunakan oleh BP Batam. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam percepatan layanan.
‎
‎Untuk mengatasi persoalan tersebut, telah dilakukan rapat trilateral antara BP Batam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta 16 kementerian dan lembaga terkait. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa aplikasi perizinan akan diserahkan secara bertahap kepada BP Batam.
‎
“Jadi memang tidak bisa sekaligus. Semua berjalan secara bertahap,” jelas Ariastuty

Di sisi lain, beberapa jenis perizinan usaha sebenarnya sudah dapat diterbitkan oleh BP Batam. Namun, dalam pelaksanaannya masih diperlukan pemahaman yang sama terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang menjadi acuan dalam proses verifikasi.
‎
‎Karena itu, Ariastuy menilai sosialisasi dari kementerian dan lembaga terkait masih sangat dibutuhkan agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam penerapan aturan.
‎
‎Menurutnya, masa transisi ini merupakan fase penting untuk memastikan sistem perizinan di Batam dapat berjalan lebih efektif ke depan, sejalan dengan semangat kemudahan berusaha.
‎
‎“Ini bagian dari proses. Kami terus berupaya agar pelayanan perizinan semakin cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” kata dia.
‎
‎Dengan capaian yang ada, BP Batam optimistis pelimpahan kewenangan ini akan memperkuat iklim investasi di Batam, meski diakui masih membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi yang sepenuhnya optimal. (*)

Yutelnews.com | Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam) terus menunjukkan komitmennya dalam inovasi layanan kesehatan sekaligus pelestarian lingkungan. Terbaru, RSBP Batam mengoperasikan teknologi Sterilwave, sebuah sistem modern yang mampu menghancurkan dan mensterilkan limbah medis infeksius secara aman dan ramah lingkungan.

Teknologi ini bekerja dengan dua tahapan utama, yakni penghancuran (shredding) dan sterilisasi menggunakan gelombang mikro. Limbah medis seperti plastik bekas alat kesehatan, jarum suntik, hingga material infeksius lainnya diproses hingga menjadi material yang tidak lagi berbahaya.

Hasil pengolahan tersebut kemudian dimanfaatkan kembali, salah satunya sebagai bahan baku pembuatan paving block. Material limbah berbasis plastik yang telah disterilkan dicampur dengan bahan lain untuk menghasilkan paving block yang kuat dan layak digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti halaman, jalur pejalan kaki, hingga fasilitas umum.

Direktur Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam Kolonel Laut (K) dr. Tanto Budiharto mengatakan, inovasi ini tidak hanya mengedepankan aspek keselamatan dalam pengelolaan limbah medis, tetapi juga memberikan nilai tambah dari sisi keberlanjutan lingkungan.

“Kami berkomitmen menghadirkan pengelolaan limbah medis yang tidak hanya memenuhi standar kesehatan, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan,” ujarnya.

Langkah ini sekaligus menjadi implementasi nyata konsep circular economy, di mana limbah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan diolah menjadi produk yang bernilai guna. Selain mampu mengurangi volume limbah medis yang harus dimusnahkan secara konvensional, metode ini juga membantu menekan potensi pencemaran lingkungan.

Saat ini, RSBP Batam menjadi salah satu pelopor di Batam dan Kepulauan Riau dalam penerapan teknologi pengolahan limbah medis terpadu yang terintegrasi dengan pemanfaatan hasil olahannya.

Ke depan, pihak rumah sakit juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari fasilitas kesehatan, instansi pemerintah, hingga sektor swasta, untuk bersama-sama mengembangkan sistem pengelolaan limbah medis yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan hadirnya teknologi Sterilwave, RSBP Batam menegaskan posisinya sebagai rumah sakit yang tidak hanya unggul dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan.(*)

YUTELNEWS.com | Rumah Sakit BP Batam (RSBP) terus memperkuat transformasi layanan kesehatan dengan meraih sertifikasi ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu pada sejumlah layanan strategis.

Selain itu, RSBP juga meluncurkan berbagai layanan unggulan berbasis teknologi modern guna meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi rujukan pasien ke luar daerah maupun luar negeri.

Direktur RSBP Batam, Kolonel Laut (K) dr. Tanto Budiharto, mengatakan sertifikasi ini menjadi fondasi penting dalam peningkatan mutu layanan.

“Penerapan ISO 9001:2015 memastikan setiap proses pelayanan berjalan terstandarisasi, terukur, dan berkelanjutan sesuai standar internasional,” ujarnya, Rabu (8/4).

Layanan yang telah tersertifikasi meliputi Laboratorium Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Instalasi Radiologi, Medical Check-Up (MCU), serta Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Sebagai penguatan layanan, RSBP menghadirkan sejumlah fasilitas unggulan, di antaranya layanan neurointervensi untuk penanganan stroke dan kelainan pembuluh darah otak secara minimal invasif, serta layanan jantung bawaan.

Pengembangan ini menjadi bagian dari Cardio-Neuro-Cerebrovascular Centre yang tengah dibangun sebagai layanan unggulan rumah sakit.

RSBP juga melengkapi fasilitas dengan teknologi medis mutakhir seperti IVUS dan Rotablator untuk tindakan jantung kompleks, imunohistokimia untuk diagnosis kanker, endoscopy dan colonoscopy untuk deteksi dini penyakit saluran cerna, serta CBCT dental untuk pencitraan gigi.

Penguatan tersebut turut mendukung pembentukan Oncology Centre dan Trauma Centre sebagai bagian dari pusat layanan unggulan (centre of excellence).

Dari sisi ekonomi, pengembangan layanan ini diproyeksikan menambah pendapatan sekitar Rp14,76 miliar per tahun, sekaligus meningkatkan kompleksitas layanan (case mix INA-CBG’s) dan menekan angka rujukan pasien ke luar daerah.

Saat ini, RSBP Batam mencatat lebih dari 120 ribu kunjungan pasien per tahun, dengan tren peningkatan pada layanan spesialistik dan subspesialistik.

Tak hanya fokus pada layanan klinis, RSBP juga menerapkan teknologi Sterilwave dalam pengolahan limbah medis ramah lingkungan, serta layanan pemeriksaan endotoksin untuk menjamin kualitas air pada hemodialisa.

Secara strategis, pengembangan ini diharapkan memperkuat posisi RSBP sebagai rumah sakit rujukan regional serta mengurangi kebocoran pasien ke luar negeri, khususnya ke Singapura dan Malaysia.

“Kami berkomitmen menjadikan Batam sebagai pusat layanan kesehatan regional yang berdaya saing global,” tegas Tanto.

Sementara itu, perwakilan lembaga sertifikasi ISO, Bagus Triatmoyo, menyebut sertifikasi tersebut menjadi pengakuan internasional atas mutu layanan rumah sakit.

Hal senada disampaikan Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuti Sirait, yang menegaskan capaian ini merupakan komitmen peningkatan layanan secara berkelanjutan.

Ke depan, RSBP Batam menargetkan penguatan layanan di bidang kardiovaskular, onkologi, dan trauma, sekaligus mendorong peran dalam pendidikan serta penelitian kesehatan. (*)

YUTELNEWS.com | BP Batam melalui Direktorat Pembangunan Infrastruktur melaksanakan proyek Revitalisasi Underpass Pelita sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan wajah kota.

Underpass Pelita merupakan jalur strategis yang menghubungkan kawasan pemerintahan dan komersial Batam Center dengan pusat bisnis dan pariwisata di kawasan Nagoya.

Selain berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, underpass ini juga menjadi infrastruktur ikonik sebagai satu-satunya underpass di Kota Batam.

Seiring waktu, kondisi underpass mengalami penurunan dari sisi fungsi maupun estetika.

Coretan vandalisme, pencahayaan yang belum optimal, serta sistem drainase yang kurang berfungsi maksimal berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Menjawab kondisi tersebut, BP Batam melakukan revitalisasi menyeluruh dengan lingkup pekerjaan meliputi penataan lanskap melalui penanaman tanaman hias, pembersihan saluran drainase, pengecatan ulang dinding, marka jalan dan kanstin, pemasangan light box berisi visi pembangunan Kota Batam, serta perbaikan sistem penerangan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad mengatakan, proyek ini dilaksanakan pada April hingga Mei 2026 dengan durasi pekerjaan selama dua bulan.

Underpass ini nantinya direncanakan memiliki dimensi panjang ±90 meter, lebar ±18 meter, dan tinggi ±5 meter, dengan sumber pendanaan berasal dari anggaran pemeliharaan Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Batam.

Amsakar menyampaikan bahwa revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Revitalisasi Underpass Pelita merupakan langkah strategis untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat. Kami ingin menghadirkan infrastruktur yang tidak hanya berfungsi optimal, tetapi juga memiliki nilai estetika sebagai representasi kemajuan Kota Batam,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peningkatan kualitas pencahayaan dan sistem drainase menjadi prioritas guna meminimalkan risiko kecelakaan serta mencegah terjadinya genangan air yang dapat merusak badan jalan.

“Dengan perbaikan yang dilakukan secara menyeluruh, kami optimistis Underpass Pelita akan kembali menjadi jalur yang aman, nyaman, dan membanggakan bagi masyarakat Batam,” tambahnya.

Saat ini, progres pekerjaan telah berjalan, meliputi proses penanaman tanaman hias, pembersihan saluran drainase, serta tahap pengukuran lapangan untuk pengecatan, pemasangan light box, dan perbaikan penerangan.

Melalui revitalisasi ini, Amsakar berharap dapat meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memperkuat identitas kota.

“Tidak hanya underpass, secara bertahap, BP Batam juga akan melakukan revitalisasi di kawasan lainnya.” Pungkasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, masyarakat diimbau untuk turut menjaga fasilitas umum serta menghindari tindakan vandalisme demi keberlanjutan manfaat bersama. (*)

YUTELNEWS.com  Badan Pengusahaan (BP) Batam langsung menjemput bola. Pelaku usaha dan tokoh masyarakat dikumpulkan dalam forum “Mendengar Lebih Dekat, Bergerak Bersama Menuju 2026” di Balairungsari Lantai 3 BP Batam, Kamis (2/4) sore.
‎
‎Dalam forum itu, BP Batam membaca langsung denyut persoalan di lapangan, mulai dari investasi, perizinan, hingga tekanan global yang kian terasa.
‎
‎Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pertemuan ini menjadi ruang terbuka untuk menyerap suara pelaku industri sekaligus memetakan arah ekonomi Batam ke depan.
‎
‎Sejumlah isu strategis mengemuka. Mulai dari iklim investasi, penyederhanaan perizinan, penguatan sumber daya manusia (SDM), hingga dinamika sosial dan politik yang ikut memengaruhi stabilitas daerah.

Amsakar mengungkapkan, pembahasan juga menyentuh kemungkinan kenaikan BBM, penguatan Batam sebagai kawasan logistik, hingga persoalan mendasar seperti kualitas SDM dan tingkat pengangguran terbuka.
‎
‎”Semua kita perbincangkan. Pelaku usaha mengapresiasi yang sudah kita lakukan, tapi juga menyampaikan hal-hal yang menjadi atensi,” kata dia.
‎
‎Ia menegaskan, persoalan utama yang mengemuka adalah perizinan, kualitas SDM, serta kondisi global yang belum stabil akibat konflik di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah.
‎
‎”Termasuk juga soal BBM dan gas,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, forum ini menjadi upaya menyatukan perspektif antara pemerintah dan pelaku usaha agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
‎
‎“Kami ingin ada konstruksi pemikiran bersama. Masukan dari pelaku usaha penting agar kebijakan menjawab kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
‎
‎Amsakar optimistis, dengan dukungan Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat, Batam memiliki modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih agresif menuju 2026.
‎
‎Ia juga memastikan forum serupa akan digelar secara berkala sebagai ruang membaca persoalan riil di lapangan.
‎
‎“Dari sini kita tahu hambatan yang terjadi. Itu jadi dasar merumuskan kebijakan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuy Sirait, mengungkapkan forum ini juga mengerucut pada kendala teknis, terutama soal perizinan.
‎
‎”Perizinan sekarang mulai lancar, tapi masih ada yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
‎
‎Ia menyebut masih ada sekitar sepuluh perizinan yang belum rampung dan sedang dalam proses penyelesaian.
‎
‎Terkait RKKPL dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), sebagian besar telah diselesaikan dalam waktu sekitar 29 hari. Namun, untuk izin yang berdampak lingkungan, proses tetap dilakukan hati-hati dan membutuhkan koordinasi lanjutan.
‎
‎”Makanya masih butuh waktu untuk koordinasi,” kata Ariastuy.
‎
‎Tokoh masyarakat Kepri, Asman Abnur, menilai capaian Batam saat ini tidak lepas dari sinergi BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.
‎
‎“Kolaborasi kepemimpinan berhasil menjaga ritme pertumbuhan ekonomi Batam di tengah tekanan global,” ujarnya.
‎
‎Ia juga menyoroti regulasi pusat seperti PP Nomor 25, 28, 4, dan 47 Tahun 2025 yang dinilai mampu memangkas birokrasi dan menyederhanakan perizinan.
‎
‎“Dampaknya jelas, proses perizinan lebih sederhana dan mengurangi keraguan investor,” tambahnya.
‎
‎Forum ini turut dihadiri sejumlah pelaku usaha dan tokoh industri seperti Kris Wiluan, Abidin Hasibuan, Harry Feri Manik, Peter Vincent, dan Saptana Tri Prasetiawan.
‎
‎Mereka sepakat mendukung langkah BP Batam dalam menghadapi tekanan global, sekaligus optimistis penyatuan kepemimpinan BP Batam dan Pemko mampu mempercepat penyelesaian persoalan perizinan serta menjaga iklim investasi tetap kondusif.(*)

YUTELNEWS.com | Badan Pengusahaan (BP) Batam mengungkap temuan maraknya sambungan air ilegal di sejumlah wilayah. Praktik ini dinilai berpotensi memicu kebocoran air dan mengganggu distribusi air bersih ke masyarakat.
‎
‎Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, membenarkan adanya temuan tersebut. Ia menyebut, sambungan ilegal ditemukan di beberapa kecamatan, di antaranya Nongsa dan Sagulung. Namun, jumlah pasti titik sambungan ilegal masih dalam proses pendataan.
‎
‎“Untuk detail jumlahnya saya belum bawa data,” kata Amsakar kepada Batam Pos, Kamis (2/3) sore.
‎
‎Amsakar menegaskan, pihaknya akan segera mengambil langkah penertiban. Sebelum itu, BP Batam akan menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat agar proses penindakan tidak mengganggu suplai air bersih.
‎
‎“Kalau jalur-jalur ilegal itu tidak diawasi, kebocoran air kita makin besar,” tegasnya.
‎
‎Ia juga mengungkapkan, tim di lapangan sebenarnya telah mengantongi data awal terkait jumlah sambungan ilegal. Namun, pendataan masih terus dimatangkan sebelum dilakukan langkah lanjutan, termasuk penertiban dan penyesuaian status sambungan menjadi resmi melalui pemasangan meteran.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuy Sirait, mengatakan pihaknya masih melakukan penghitungan karena jumlah sambungan ilegal yang ditemukan cukup banyak dan tersebar di berbagai wilayah.
‎
‎“Ilegal connection itu berpengaruh terhadap debit air kepada masyarakat,” ujarnya.
‎
‎Ia menjelaskan, keberadaan sambungan ilegal kerap menjadi penyebab terganggunya aliran air di permukiman. Dalam beberapa kasus, suplai air terlihat normal di hulu, namun melemah atau terputus di hilir akibat adanya penyadapan di tengah jalur distribusi.
‎
‎“Misalnya di rumah airnya lancar, tapi tiba-tiba mati. Setelah dicek di hulu tidak ada masalah, ternyata di tengah ada ilegal connection yang mengalihkan air ke tempat lain,” jelas Ariastuy.
‎
‎Terkait lokasi sambungan ilegal tersebut, pihaknya belum memastikan apakah berada di kawasan permukiman resmi atau tidak. BP Batam masih akan melakukan verifikasi lebih lanjut di lapangan. “Kita belum pastikan apakah itu perumahan liar atau bukan. Nanti kita cek dulu,” katanya.
‎
‎Ariastuy menambahkan, indikasi sambungan ilegal hampir ditemukan di berbagai kecamatan di Batam. Karena itu, pengawasan dan penertiban akan dilakukan secara bertahap.
‎
‎BP Batam juga membuka ruang bagi masyarakat yang telah terlanjur menggunakan sambungan ilegal untuk beralih ke jalur resmi.
‎
‎Masyarakat diminta segera melapor dan mengurus pemasangan legal, dengan sanksi denda yang disebut lebih ringan sebagai bentuk pendekatan persuasif.
‎
‎“Kalau yang ingin membuat koneksi secara resmi, kami akan berikan denda yang lebih ringan karena sudah ada kesadaran,” ujarnya.
‎
‎Namun, terkait besaran denda, pihaknya belum dapat memastikan karena masih dalam pembahasan. “Denda saja, nilainya saya juga belum tahu,” katanya.
‎
‎Di sisi lain, Ariastuy juga mengungkapkan kondisi tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) di Batam. Saat ini, angka NRW berada di kisaran 19 persen, turun dari sebelumnya yang sempat mencapai 24 persen.
‎
‎“Di awal itu sekitar 13 persen, kemudian naik sampai 24 persen. Dalam satu tahun terakhir berhasil kita turunkan menjadi 19 persen. Mudah-mudahan ke depan semakin baik,” pungkasnya.(*)
‎

YUTELNEWS.com | Sejak memimpin Kota Batam Februari 2025 lalu, Amsakar – Li Claudia Chandra kembali sukses menorehkan pencapaian positif terhadap gairah ekonomi daerah.

Selain mampu menjaga daya saing kawasan di tengah ketidakpastian ekonomi global, kolaborasi keduanya dalam menghasilkan beragam kebijakan akselerasi pembangunan yang mampu memberi stimulus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam sepanjang tahun 2025.

Peningkatan signifikan ini tercatat mencapai Rp 2,36 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1,78 triliun atau naik sekitar 32 persen.

Kenaikan tersebut sekaligus mendorong peningkatan total pendapatan daerah pada 2025 yang tercatat sebesar Rp 4,29 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 3,7 triliun atau naik sebesar Rp 331,24 miliar.

Angka-angka ini menunjukkan keberhasilan Amsakar – Li Claudia dalam mengelola penerimaan yang bersumber dari sumber ekonomi daerah itu sendiri. Baik dari retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan aset yang terpisah, serta penerimaan sah lainnya.

Sebagaimana diketahui, Pendapat Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan secara mandiri.

“Pencapaian-pencapaian positif ini tidak terlepas dari sinergi yang baik oleh seluruh komponen daerah dalam mempercepat daya saing Batam sebagai kota madani yang inovatif,” ujar Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam, Amsakar Achmad.

Tidak hanya itu, kolaborasi kepemimpinan Amsakar – Li Claudia mampu mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2025 sebesar 6,76 persen (y-on-y) dari tahun sebelumnya yang hanya 6,69 persen. Tren ini sukses menjaga ritme peningkatan ekonomi dan posisi Batam sebagai lokomotif perekonomian Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir.

Bahkan, kepercayaan pelaku usaha terhadap kolaborasi kepemimpinan Amsakar – Li Claudia ikut memberikan rangsangan bagi struktur ekonomi Batam.

“Saya dan Bu Li Claudia optimis Batam akan terus tumbuh menjadi kota madani yang inovatif. Dinamika ekonomi global dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi membutuhkan inovasi dari seluruh pihak. Oleh sebab itu, masukan dan kritik konstruktif menjadi hal penting bagi kami untuk terus mempercepat akselerasi pembangunan,” pesan Amsakar. (*)

YUTELNEWS.com | Sejak memimpin Kota Batam Februari 2025 lalu, Amsakar – Li Claudia Chandra kembali sukses menorehkan pencapaian positif terhadap gairah ekonomi daerah.

Selain mampu menjaga daya saing kawasan di tengah ketidakpastian ekonomi global, kolaborasi keduanya dalam menghasilkan beragam kebijakan akselerasi pembangunan yang mampu memberi stimulus terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam sepanjang tahun 2025.

Peningkatan signifikan ini tercatat mencapai Rp 2,36 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1,78 triliun atau naik sekitar 32 persen.

Kenaikan tersebut sekaligus mendorong peningkatan total pendapatan daerah pada 2025 yang tercatat sebesar Rp 4,29 triliun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp 3,7 triliun atau naik sebesar Rp 331,24 miliar.

Angka-angka ini menunjukkan keberhasilan Amsakar – Li Claudia dalam mengelola penerimaan yang bersumber dari sumber ekonomi daerah itu sendiri. Baik dari retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan aset yang terpisah, serta penerimaan sah lainnya.

Sebagaimana diketahui, Pendapat Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan secara mandiri.

“Pencapaian-pencapaian positif ini tidak terlepas dari sinergi yang baik oleh seluruh komponen daerah dalam mempercepat daya saing Batam sebagai kota madani yang inovatif,” ujar Kepala BP Batam sekaligus Walikota Batam, Amsakar Achmad.

Tidak hanya itu, kolaborasi kepemimpinan Amsakar – Li Claudia mampu mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2025 sebesar 6,76 persen (y-on-y) dari tahun sebelumnya yang hanya 6,69 persen. Tren ini sukses menjaga ritme peningkatan ekonomi dan posisi Batam sebagai lokomotif perekonomian Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun terakhir.

Bahkan, kepercayaan pelaku usaha terhadap kolaborasi kepemimpinan Amsakar – Li Claudia ikut memberikan rangsangan bagi struktur ekonomi Batam.

“Saya dan Bu Li Claudia optimis Batam akan terus tumbuh menjadi kota madani yang inovatif. Dinamika ekonomi global dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi membutuhkan inovasi dari seluruh pihak. Oleh sebab itu, masukan dan kritik konstruktif menjadi hal penting bagi kami untuk terus mempercepat akselerasi pembangunan,” pesan Amsakar. (*)

YUTELNEWS.com | Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, meninjau langsung layanan penumpang di Pelabuhan Internasional Batam Centre dan Harbour Bay, Selasa (31/3).

Li Claudia ini sekaligus memastikan layanan keimigrasian terhadap penumpang berjalan optimal. Mulai dari alur kedatangan hingga pemeriksaan dokumen perjalanan di keimigrasian.

Amsakar menjelaskan bahwa seluruh proses terkait kelengkapan dokumen perjalanan penumpang memiliki peran vital guna mendukung kelancaran arus lalu lintas orang di pelabuhan. Apalagi saat arus kunjungan meningkat (peak season), terutama pada periode libur sekolah, libur akhir tahun, atau libur keagamaan.

“Kami hadir di sini ingin memastikan dari dekat bagaimana tata kelola pelayanan keimigrasian di kedua pelabuhan ini,” ujar Amsakar.

Ia juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak keimigrasian agar tidak ada lagi aktivitas atau kegiatan yang berpotensi mencoreng tata kelola pelayanan penumpang di dua pelabuhan tersebut.

Amsakar ingin, seluruh kendala di lapangan yang dapat menimbulkan potensi tersebut dapat segera teratasi dengan baik. Sehingga, kepercayaan turis mancanegara dan investor kian meningkat terhadap potensi Batam sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia.

“Saya ingin tidak ada lagi praktik-praktik yang dapat mencoreng wajah Batam sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia,” pesan Amsakar.

Senada dengan Amsakar, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mengatakan bahwa peninjauan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memaksimalkan perbaikan kualitas layanan di pelabuhan internasional.

Li Claudia tidak menginginkan, praktik-praktik melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dapat mengganggu stabilitas dan kepercayaan dunia internasional terhadap Batam.

“Kami bersungguh-sungguh untuk terus membenahi kualitas layanan di pelabuhan internasional yang ada. Kami juga telah mengingatkan seluruh petugas agar peristiwa yang dapat merugikan nama baik Batam sebagai kota wisata unggulan tidak kembali terulang di kemudian hari,” ujar Li Claudia. (*)

YUTELNEWS.com /Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau, Aris Munandar, dalam rangka monitoring dan evaluasi layanan pemasyarakatan, khususnya pada fasilitas dapur sehat dan klinik rutan.

Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil meninjau secara langsung fasilitas pelayanan, khususnya dapur dan klinik. Beliau juga melihat bagaimana proses pengolahan makanan di dapur sehat, mulai dari kebersihan area, kualitas bahan pangan, hingga standar penyajian makanan bagi warga binaan. Saat ini, dapur sehat Rutan Batam juga sedang dalam tahap renovasi sebagai tindak lanjut dari arahan Direktur Perawatan, Kesehatan, dan Rehabilitasi Direktorat Jendral Pemasyarakatan, dalam rangka mewujudkan standar dapur sehat yang lebih optimal. Dapur sehat menjadi perhatian utama karena berperan penting dalam menjaga kesehatan serta mendukung pembinaan yang optimal. Selain itu, beliau juga meninjau fasilitas klinik rutan guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik. Pemeriksaan meliputi ketersediaan tenaga medis, kelengkapan obat-obatan, serta prosedur pelayanan kesehatan bagi warga binaan.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga menyapa langsung warga binaan serta para pengunjung rutan untuk memastikan secara langsung bagaimana pelayanan yang mereka terima. Interaksi ini menjadi bagian penting dalam menggali masukan sekaligus memastikan pelayanan berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Kepala Rutan Kelas IIA Batam, Fajar Teguh Wibowo, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan, baik di bidang kesehatan maupun pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan. Ia juga menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti setiap arahan dan masukan dari Kakanwil demi peningkatan standar pelayanan.

Kakanwil Ditjenpas Kepri, Aris Munandar, dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga kebersihan, konsistensi kualitas makanan, serta optimalisasi layanan kesehatan sebagai bagian dari pembinaan yang humanis dan berkeadilan.