NEWS

YUTELNEWS.com | Diduga Pembuangan Limbah dari PT Cakrawala Daya Teknologi  dan PT Logam Internasional tepat di dekat PT Active Marine Industries yang berada di Tj. Uncang, Kec. Batu aji, Kota Batam, Kepulauan Riau diduga berasal dari luar Negeri.

Informasi yang didapatkan oleh tim media bahwa di lokasi tersebut Limbah seperti Ban luar dalam, Kaset VCD lama dan baru, Busa-busa Gabus/ Spon dan jenis lain kini disemen lalu dicor.

“limbah itu Di timbun di depan parkiran,” ucap sumber.

Dikatakan bahwa Perusahaan yang diduga ilegal itu telah Beroperasi dari bulan Juni  2025 hingga kini.

“Polda dulu dan DLH sudah sempat masuk di lokasi namun hingga kini tak ada tindakan tegas Diduga Pekerja Asing tidak mengantongi izin kerja,” ujar narasumber.

“Barang-barang Elektronik dibongkar-bongkar,  lalu dipres dan di over, diduga di kirim ke Seilekop, Sampah berasal dari Amerika (luar negeri), 300 orang karyawan disitu,” bebernya.

Ancaman Pidana Pelaku Pembuangan Limbah B3

Pidana bagi pembuangan limbah B3 bisa berupa penjara paling lama 15 tahun dan denda hingga Rp15 miliar, tergantung pada unsur kesengajaan dan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sanksi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Jenis sanksi pidana

Pembuangan tanpa izin: Pelanggaran ini dapat diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, serta denda minimal Rp1 miliar hingga maksimal Rp3 miliar.

Penyebab pencemaran atau perusakan lingkungan: Pelaku dapat dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar jika perbuatannya dianggap disengaja dan menyebabkan kerugian serius bagi lingkungan.

Kelalaian: Jika pembuangan limbah B3 dilakukan karena kelalaian dan mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan, pidananya bisa berupa penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak kategori III.

Dasar hukum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH):

Pasal 102: Pelanggaran pengelolaan limbah B3 tanpa izin (terkena sanksi pidana penjara 1-3 tahun dan denda Rp1-3 miliar).

Pasal 104: Pelanggaran pengelolaan limbah B3 tanpa izin (terkena sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar).

Pasal 107: Pembuangan limbah B3 secara sengaja yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar).

Pasal 374: Kelalaian yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan (pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori III).

Limbah elektronik termasuk dalam limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Hal ini karena sampah elektronik seperti ponsel, baterai, dan komputer mengandung bahan berbahaya seperti logam berat yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan jika tidak dikelola dengan benar.

Mengapa limbah elektronik berbahaya?

Mengandung zat beracun: Peralatan elektronik mengandung logam berat seperti merkuri, timbal, kadmium, dan arsenik yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Potensi pencemaran: Jika dibuang sembarangan, zat-zat beracun tersebut dapat meresap ke dalam tanah, mencemari air tanah dan sungai, serta menghasilkan gas berbahaya.

Gangguan kesehatan: Paparan terhadap limbah B3 dari elektronik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan sistem pencernaan hingga penyakit kronis.

Hingga berita ini diunggah, tim media masih melakukan konfirmasi kepada Pihak Pengelola Sampah, Perusahaan, Dinas terkait dan APH./  Red

Bersambung…

 

YUTELNEWS.com | Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menghadiri Upacara Bendera dan Tabur Bunga dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan Tingkat Kota Batam Tahun 2025, Senin (10/11/2025). Upacara berlangsung di Lapangan Upacara Mako Kodaeral IV, Tanjung Sengkuang, Batu Ampar.

Upacara yang dimulai sejak pagi itu berlangsung khidmat dan penuh rasa nasionalisme. Pimpinan lembaga tinggi daerah yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir, termasuk Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga di perairan sekitar Mako Kodaeral IV sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan, khususnya mereka yang gugur dalam pertempuran di laut.

Dalam keterangannya, Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menyampaikan rasa hormat dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa.

“Kita perlu memaknai dan meresapi perjuangan para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga tanpa pamrih. Perjuangan membangun bangsa ini belum selesai dan memerlukan pengorbanan kita semua, baik tenaga maupun pikiran, agar bangsa ini semakin maju dan menjadi bangsa yang besar,” tegas Kamaluddin.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kota Batam untuk mendoakan arwah para pahlawan agar perjuangan mereka bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, Kamaluddin turut memberikan apresiasi atas pemberian gelar pahlawan oleh Presiden kepada sejumlah tokoh yang telah berjasa dalam pembangunan bangsa.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan dan komitmen dalam melanjutkan pembangunan Indonesia.(*).

YUTELNEWS.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan. Pembentukan Pansus ini disepakati dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Selasa (4/11/2025).

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM. Agenda utama rapat kali ini adalah mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat Wali Kota Batam atas Ranperda tersebut, sekaligus pembentukan Pansus.

Seluruh Fraksi DPRD Batam Setuju Ranperda PSU Dibahas Lanjut

Seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Fraksi-fraksi memilih menyampaikan pandangan tertulis dan hanya menyampaikan ringkasan melalui tempat duduk masing-masing juru bicara.

Dimulai Fraksi NasDem melalui Kamaruddin SE, menyatakan pihaknya mendukung penuh pembahasan lanjutan Ranperda tersebut agar menghasilkan regulasi yang responsif dan berpihak kepada masyarakat. Sedangkan Fraksi Gerindra lewat Setia Putra Tarigan menegaskan pentingnya pembahasan di tingkat Pansus agar mengutamakan kepentingan semua pihak.

Fraksi PDI Perjuangan, diwakili Mangihut Rajagukguk, menyuarakan dukungan dan menegaskan siap memberi masukan konstruktif demi penyempurnaan perda yang berpihak kepada rakyat. Selanjutnya Fraksi Golkar melalui Ir H Djoko Mulyono juga menyetujui Ranperda ini dibahas di tingkat Pansus, dengan harapan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Batam.

Fraksi PKS diwakili Warya Burhanuddin, A.Md, serta Fraksi PKB oleh Amisyah ST, turut menyetujui Ranperda dilanjutkan ke tahap pembahasan berikut.

Gabungan Fraksi PAN, Demokrat, dan PPP yang disampaikan Muhammad Fadhli, SE, berharap Ranperda ini menjadi dasar hukum yang menjamin keteraturan pembangunan dan kepastian hukum. Terakhir Fraksi Hanura, PSI, dan PKN, lewat Muhammad Rizky Aji Perdana, menyebut Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan perumahan yang berkualitas.

Usai pandangan fraksi, Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin mengumumkan nama-nama anggota Pansus yang diusulkan masing-masing fraksi. Setelah itu beliau menskor rapat selama lima menit untuk memerikan Pansus berunding menentukan pimpinan pada sebuah ruangan.

Melalui musyawarah internal, akhirnya ditetapkan Ir H Djoko Mulyono (Fraksi Golkar) sebagai Ketua Pansus, dan Ir Suryanto (Fraksi PKS) sebagai Wakil Ketua Pansus. Pengumuman itu disampaikan langsung Ir H Joko Mulyono.

Kamaluddin: DPRD dan Pemko Siap Kawal Regulasi yang Pro-Masyarakat

Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin menyatakan, pembentukan Pansus ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Ranperda tentang PSU Perumahan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan visi pembangunan Kota Batam.

“Kami berharap Pansus dapat bekerja optimal bersama Pemko Batam, sehingga Perda ini nantinya mampu menjadi payung hukum yang kuat dalam penataan prasarana dan utilitas perumahan,” ujar Kamaluddin usai paripurna.

Dengan terbentuknya Pansus ini, DPRD Batam menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan yang tertib, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.(*)

YUTELNEWS.com | Anggota DPRD Kota Batam, Ir. Suryanto dari Fraksi PKS, menerima audiensi siswa-siswi SD Al Kaffah Kota Batam di Ruang Rapat Serbaguna DPRD, Rabu (5/11/2015). Kunjungan ini bertujuan mengenalkan fungsi dan tugas DPRD kepada para siswa, sekaligus melihat langsung gedung DPRD Kota Batam.

Dalam sambutannya, Ir. Suryanto menyambut baik kunjungan tersebut.

“Selamat datang di DPRD Kota Batam. Semoga kunjungan ini memberikan pengalaman dan wawasan baru bagi adik-adik,” ucapnya.

Ia juga memberikan motivasi agar para siswa rajin belajar dan menghormati orang tua serta guru.

“Belajarlah sungguh-sungguh. Sangat mungkin suatu hari nanti ada yang menjadi anggota DPRD,” ujarnya sembari tersenyum.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan peninjauan beberapa ruang kerja DPRD.(*)

YUTELNEWS.com | Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menghadiri pembukaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) RA dan Madrasah Kota Batam Tahun 2025 yang berlangsung di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Selasa (4/11/2025). Acara tahunan ini resmi dibuka oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.

Dengan mengusung tema “Cerdas Beragama, Santun Berakhlak”, Porseni diawali dengan pelepasan pawai khafilah yang menampilkan keceriaan serta semangat para peserta dari berbagai madrasah. Para siswa-siswi tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan sejak pagi.

Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan Porseni yang diperuntukkan bagi siswa-siswi di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

“Semoga Porseni ini semakin meningkatkan silaturahmi dan prestasi di bidang seni dan olahraga bagi siswa-siswi kita. Saya yakin banyak bibit-bibit potensial di sini,” ujar Kamaluddin sembari berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah pengembangan bakat dan karakter generasi muda.

Kamaluddin juga mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh peserta serta memberikan penghargaan kepada Kemenag Kota Batam atas terselenggaranya ajang bergengsi tersebut.

Dalam sambutannya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Batam terhadap kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami mengucapkan tahniah atas terselenggaranya Porseni ini. Momentum seperti ini penting untuk menumbuhkan keberanian, sportivitas, serta semangat berkompetisi di kalangan anak-anak kita. Dengan olahraga, hidup menjadi sehat, dan dengan seni, hidup menjadi indah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Budi Dermawan, dalam laporannya menyampaikan bahwa Porseni tahun ini diikuti sekitar 5.000 peserta dari berbagai jenjang pendidikan RA, MI, MTs, dan MA se-Kota Batam. Total terdapat 47 cabang lomba yang dipertandingkan, terdiri dari 6 cabang untuk RA, 14 cabang untuk MI, 12 cabang untuk MTs, dan 15 cabang untuk MA.

Porseni RA dan Madrasah Kota Batam 2025 diharapkan menjadi sarana pembinaan karakter, serta memupuk prestasi dan kreativitas siswa-siswi madrasah di Kota Batam.(Red)

YUTELNEWS.com | Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Hj. Asnawati Atiq, SE., MM., menghadiri acara Pengukuhan Pengurus PP PAUD Kota Batam yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam di Aula Kampus Ibnusina Batam, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam serta Ketua PISWAN DPRD Batam, Pujiarni Kamaluddin. Pengukuhan pengurus PP PAUD Kota Batam diharapkan menjadi langkah strategis dalam memajukan pendidikan anak usia dini di Kota Batam.

Dalam keterangannya, Hj. Asnawati Atiq menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dikukuhkan. Ia berharap kehadiran organisasi tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, sekaligus menjadi wadah komunikasi dan sinergi antarpendidik PAUD di Batam.

“Semoga PP PAUD Kota Batam dapat menjadi wadah silaturahmi dan memperkuat posisi PAUD sebagai lembaga pendidikan anak usia dini,” ujarnya.

Sementara Ketua Piswan DPRD Kota Batam Pujiarni Kamaluddin pula menegaskan bahwa keberadaan PAUD merupakan bagian penting dari pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Menurutnya, pemerintah harus memberikan apresiasi kepada para pendidik PAUD yang selama ini ikut membantu mencerdaskan generasi masa depan.

“Kita perlu berterima kasih kepada PAUD yang membantu pemerintah dalam dunia pendidikan,” tutupnya.

Acara pengukuhan berlangsung khidmat dan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh tamu undangan serta pengurus yang baru dilantik. Dengan terbentuknya struktur kepengurusan baru ini, diharapkan kiprah PP PAUD Kota Batam semakin kuat dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan bagi anak usia dini di Kota Batam. (Red)

YUTELNEWS.com | Komisi II DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait persoalan lahan parkir di Pasar Mega Legenda, Selasa (4/11/2025). RDPU berlangsung di ruang rapat Komisi II dan dipimpin oleh Sekretaris Komisi II, Safari Ramadhan. Rapat ini turut dihadiri sejumlah anggota Komisi II lainnya, di antaranya Setia Putra Tarigan SE, Yefri, Ruslan Sinaga, dan Gabriel Sianturi.

Dalam rapat tersebut, Komisi II menghadirkan pejabat dari Dinas Perhubungan Kota Batam untuk membahas pengelolaan parkir di kawasan kompleks pertokoan Mega Legenda. Safari Ramadhan menyoroti bahwa pengelolaan parkir di area tersebut hingga kini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Safari menegaskan perlunya koordinasi dan pengawasan serta data yang valid terkait Pendapatan dan titik parkir supaya tidak ada kebocoran. Dengan sistem pengelolaan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan sektor PAD dari retribusi parkir.

“Retribusi parkir menjadi salah satu sektor PAD yang selalu menjadi sorotan DPRD karena pencapaiannya masih belum menggembirakan. Kami ingin memastikan bahwa potensi ini dikelola secara optimal,” ujar Safari dalam rapat tersebut.

Komisi II berharap, melalui RDPU ini, pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan menjadi Evaluasi dalam pengelolaan parkir di Batam baik secara teknis dan administrasi dan pengawasan yang dilakukan Komisi II ini dalam rangka mendukung Dishub dalam membantu kinerja untuk mewujudkan capaian PAD dan kami yakin Dishub mampu melakukan itu.(*)

YUTELNEWS.com | Komisi IV DPRD Kota Batam menerima kunjungan silaturahmi dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) se-Kota Batam, Selasa (4/11/2025). Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang rapat koordinasi antara Komisi IV dan para pengurus LKSA untuk membahas peran serta program lembaga tersebut dalam mendukung kesejahteraan anak di Batam.

Rapat dipimpin oleh anggota Komisi IV, Haji Hery Herlangga, ST., M.Ak, dan turut dihadiri oleh Sekretaris Komisi IV, Hj. Asnawati Atiq, SE., MM. Puluhan perwakilan pengurus LKSA hadir sebagai peserta dan menyampaikan berbagai hal terkait kegiatan, tantangan, serta program kerja lembaga yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial anak tersebut.

Dalam kesempatan itu, Hery Herlangga menegaskan bahwa Komisi IV sangat mendukung peran LKSA sebagai mitra strategis pemerintah dalam perlindungan dan pengembangan kesejahteraan anak.

“Kami mengapresiasi keberadaan LKSA yang selama ini berkontribusi dalam mendukung program pemerintah terkait perlindungan anak. Komisi IV selalu siap bekerja sama dan mendorong agar pelayanan terhadap anak di Kota Batam semakin baik,” ujar Hery.

Sementara itu, Asnawati Atiq menyambut positif berbagai program yang dijalankan LKSA. Ia menegaskan bahwa keberadaan LKSA sejalan dengan visi DPRD dan Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan Batam sebagai Kota Ramah Anak.

“Saat ini kita sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Kota Ramah Anak. Sejumlah masukan dari LKSA tentu menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan regulasi tersebut,” tuturnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dan terbuka. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan kolaborasi antara Komisi IV DPRD Kota Batam dan LKSA dalam meningkatkan kesejahteraan anak di Kota Batam.(Red)