Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kang DS Sambut Program BSPS dan KUR Perumahan, 1.200 Rutilahu Kabupaten Bandung Segera Dibedah Tahun Ini

Kqb.Bandung – YUTELNEWS.com// Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah se-Jawa Barat, yang digelar di SMAN 1 Katapang Kabupaten Bandung, Senin 13 April 2026.

Program BSPS ini ditujukan bagi calon penerima bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi layak huni.

Pada kunjungan kerja Menteri PKP itu juga sekaligus diluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Sosialiasi Rumah Subsidi, serta Gerakan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Melawan Rentenir bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bandung Dadang Supriatna kepada Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui masih adanya rentenir yang berkeliaran di lingkungan warga untuk menawarkan kredit atau pinjaman kepada masyarakat.

“Masih ada rentenir atau bank emok di Kabupaten Bandung. Kalau pinjam uang bunganya bisa mencapai 20 sampai 30 persen setiap bulannya atau setahun 200 persenan,” ungkap KDS menjawab pertanyaan menteri. 

Selain itu, bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Menteri PKP, bahwa salah satu kendala untuk penyerapan kredit usaha rakyat di Bank Bjb maupun BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung yaitu adanya pemberlakukan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu syarat pencairan kredit.

“Izin menyampaikan keluhan masyarakat Pak Menteri dalam mengakses KUR itu mereka selalu terkendala dengan BI Checking atau SLIK,” ujar KDS.

Akibatnya, pada tahun 2025, akses masyarkat tehadap KUR perbankan di Kabupaten Bandung tercatat hanya mencapai Rp30 miliar.

Menanggapi hal ini Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Bang Ara ini ini menjawab untuk pengajuan KUR di bawah Rp1 juta, OJK sudah tidak lagi memberlakukan SLIK.

Lebih dari itu, dalam Program KUR Perumahan dari Presiden Prabowo, dengan bunga yang ditetapkan 0,5 persen per bulan atau hanya 6 persen pertahun. “Bahkan akses KUR Perumahan di bawah Rp100 juta itu bisa tanpa agunan atau jaminan,” imbuh Ara. 

Program kredit perumahan tersebut saah satunya merupakan hasil kolaborasi antara PT PNM dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang menghadirkan program pembiayaan mikro perumahan (HOME) untuk memberikan akses hunian terjangkau bagi nasabah PNM Mekaar dan karyawan.

Dengan Program KUR ini, kata Ara, diharapkan bisa menekan keberadaan rentenir di Kabupaten Bandung. “Program KUR Perumahan ini guna melawan rentenir dan meningkatkan kesejahteraan. Kita bikin program pinjaman yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat cairnya bagi rakyat kita, sehingga keberadaan rentenir bisa ditekan,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut kuota Kabupaten Bandung dalam program bedah rutilahu atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.200 unit rutilahu untuk tahun 2026.

“Kami akan segera ground breaking untuk bedah 1.200 unit rutilahu ini di Kabupaten Bandung,” ujar Cucun. 

Secara nasional sepanjang tahun 2025, kata dia, telah diperbaiki 180.000 unit rutilahu di 220 kabupaten/kota se-Indonesia. Namun untuk tahun ini naik tiga kali lipat menjadi 430.000 unit rutilahu, sehingga dapat lebih menjangkau 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Kami DPR RI merasa bangga dan mengapresiasi atas kinerja Kementerian PKP dan siap mengawal program-program unggulannya Pak Menteri PKP,” ucap Cucun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengimbau kepada calon pengantin untuk mulai mengubah alokasi anggaran untuk pesta pernikahan diganti dengan membeli rumah.

“Saya mengajak kepada semua Gen-Z, ketika mau menikah, daripada uangnya untuk pesta pernikahan lebih baik diganti untuk uang muka beli rumah walaupun nyicil,” serunya.

Untuk itu pihaknya berterima kasih kepada Menteri PKP yang sudah menawarkan program subsidi perumahan berupa KUR dengan bunga sangat rendah dan Program BSPS untuk perbaikan ribuan rutilahu di Jawa Barat.

“Selain itu juga minggu depan Pemprov Jabar sendiri akan meluncurkan aplikasi Imah Aing bagi rakyat Jawa Barat untuk rehab rutilahu,” kata KDM.

Kedua, ada program subsidi perumahan berupa KUR perumahan , dan yang ketiga, rencana pembangunan perumahan apartement.

“Jadi, setiap kawasan industri di Jawa Barat itu wajib menyediakan apartement untuk karyawan ke depannya,” tandas KDM.(*)

Yans.

Camat Dayeuhkolot Drs Asep Suryadi M.K.P, Kolaborasi Bersama Pentahelix dan Prima Angkat Sampah Penyebab Banjir di Sukabirus

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA, TNI - POLRI|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot kembali melakukan aksi nyata penanganan banjir dengan melaksanakan pembersihan sampahndi saluran Sungai Cigede di kawasan Jembatan Sukabirus desa citeurep, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini melibatkan unsur Forkopimcam, relawan, serta kolaborasi aktif dari komunitas Pentahelix bersama Prima. pada Jumat (10/04/2026).

Aksi ini dilakukan sebagai respons cepat terhadap kondisi aksi rutin saat debit air meningkat, di mana sampah terbawa arus dari aliran kota Bandung, kemudian tersangkut di badan jembatan sukabirus hingga menumpuk sampah dan menghambat aliran air. Akibatnya, air meluap dan menggenangi permukiman warga di wilayah hilir, khususnya kampung lamajang desa citeurep.

Dalam kegiatan tersebut, petugas dan relawan terlihat kompak dan langsung mengangkat tumpukan sampah yang menggunung di bawah Jembatan Sukabirus, yang selama ini menjadi salah satu titik krusial penyebab meluapnya air ke permukiman warga.

Camat Dayeuhkolot, Drs Asep Supriadi M.K.P, menyqmpaikan bahwa kegiatan ini bukan kali pertama yang dilakukan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengantisipasi banjir di wilayah kecamatan dayeuhkolot.

“Hari ini kita kembali melaksanakan pembersihan sampah aliran Sungai Cigede di Jembatan Sukabirus. Setiap debit air naik, sampah selalu terbawa dan tersangkut di jembatan hingga menggunung. Bahkan, tumpukan sampah yang kita angkat hari ini terbukti menjadi penyumbat utama aliran air, sehingga saat hujan deras air langsung meluap dan dampak banjir ke permukiman warga,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, respons cepat menjadi kunci utama dalam mencegah dampak yang lebih besar.
“Setiap volume air meningkat, kita harus bergerak cepat agar sampah tidak sempat tertahan. Kami juga berkolaborasi dengan unsur Forkopimcam dan mengapresiasi peran aktif Pentahelix bersama Prima yang selalu hadir dalam penanganan banjir. Terima kasih atas kerja sama semua pihak sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Camat Drs Asep juga menyampaikan dan menghimbau dengan tegas kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya ke aliran sungai.

“Kami mengajak seluruh masyarakat yang peduli lingkungan untuk tidak membuang sampah ke sungai. Karena faktanya, kami di wilayah hilir seperti Dayeuhkolot selalu menerima kiriman sampah dari hulu. Dampaknya, saat hujan deras dan air besar, banjir tidak terhindarkan,” tegasnya.

Ia juga mendorong masyarakat untuk mulai mengelola sampah secara mandiri dan produktif di lingkungan masing-masing.

“Sampah seharusnya bisa dikelola bersama melalui musyawarah warga. Bisa dimanfaatkan menjadi kompos, pupuk, biogas, bahkan energi alternatif sesuai kondisi lingkungan. Ini bisa menjadi sumber ekonomi, bukan justru menjadi sumber masalah seperti yang kami alami saat ini,” jelasnya.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat, sehingga permasalahan banjir akibat sampah dapat ditekan secara signifikan melalui kolaborasi semua pihak,” pungkasnya.

 

Yans.

Bedas Pisan! Acep Koswara Menangkan Pemilihan Kepala Desa PAW Desa Cangkuang Kulon.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Kemenangan gemilang diraih oleh Acep Koswara dalam pemilihan kepala desa Antar Waktu (PAW) Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung. Hasil penghitungan suara menunjukkan kemenangan yang sangat telak dan meyakinkan.pada rabu 08/04/2026.

Dengan perolehan suara yang jauh di atas kandidat lain, Acep Koswara resmi terpilih menjadi kepala desa PAW desa cangkuangkulon yang baru. Kemenangan ini mencerminkan kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat dan seluruh elemen yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut.

“Bedas pisan!” ujar warga menyambut kemenangan ini, menandakan bahwa sosok Acep Koswara dinilai tepat dan sangat layak untuk mengemban amanah tersebut.

Diharapkan dengan terpilihnya Acep Koswara, pengawasan di Desa Cangkuang Kulon dapat berjalan lebih maksimal, transparan, dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan desa dan masyarakat Desa cangkulon Kulon.

 

Yans.

Calon Paw Cangkuang Kulon No. Urut 2 Acep Koswara : Siap Wujudkan Tata Kelola Baik dan Penguatan Ekonomi Untuk Kesejahtraan Masyarakat.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung –YUTELNEWS.com// Calon Pamong Wilayah (Paw) Desa Cangkuang Kulon nomor urut 2, Acep Koswara menyatakan kesiapannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik serta memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal jika terpilih nanti. Hal ini disampaikannya dalam rangkaian kegiatan rapat penutupan hasil kampanye yang digelar di kantor bumdes desa setempat. pada 04/04/2026,malam.

Acep Koswara, yang hadir bersama para calon Paw lainnya, menegaskan bahwa visi dan misinya berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola dan pengembangan ekonomi desa. “Kami menyadari bahwa kemajuan sebuah desa dimulai dari tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain itu, kami juga akan berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi yang ada di wilayah desa Cangkuang Kulon,” ujar Acep.

Lebih lanjut, Acep Koswara pun menjelaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengembangkan potensi unggulan desa, baik di sektor pertanian, perkebunan, kerajinan tangan, maupun sektor lainnya yang memiliki nilai ekonomis. “Kami akan berupaya memberikan dukungan, baik berupa pelatihan, pendampingan, maupun akses pasar bagi produk-produk unggulan warga. Tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan kesejahteraan warga semakin meningkat,” tambahnya.

Acep Koswara juga menyampaikan apresiasinya terhadap seluruh rangkaian kampanye yang telah berlangsung. Menurutnya, momen ini bukan hanya ajang sosialisasi program, tetapi juga sarana untuk mendengar langsung aspirasi dan harapan masyarakat. “Terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan oleh warga desa Cangkuang Kulon. Hasil kampanye ini akan menjadi landasan bagi kami untuk terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi kemajuan desa,” pungkasnya.

Rapat penutupan hasil kampanye ini sendiri berjalan lancar dengan dihadiri oleh H Zaenudin selaku Ketua Panitia desa Cangkuang kulon Paw, seluruh calon Paw, Panwas dari kecamatan dayeuhkolot, ketua Bpd, perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat. Acara ditutup dengan doa bersama dan harapan agar seluruh proses selanjutnya dapat berjalan transparan dan sesuai harapan warga.

 

Yans.

Tokoh PKB Kabupaten Bandung H. Asep Bubun Hadiri Acara Halal Bihalal, Perkuat Silaturahmi Pengurus Se-Kabupaten

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung –YUTELNEWS.com//  Tokoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung H. Asep Bubun menghadiri acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh DPC PKB Kabupaten Bandung. Acara yang diikuti oleh pengurus PKB dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung menjadi ajang penting untuk mempererat tali silaturahmi dan menyatukan komitmen antar kader. pada rabu 01/04/2026.

Dalam kesempatan tersebut, H. Asep Bubun menekankan bahwa kekompakan antar pengurus adalah kunci keberhasilan partai dalam menjalankan mandat rakyat. “Acara halal bihalal ini bukan hanya untuk saling memaafkan, tetapi juga untuk menyatukan visi dan misi kita dalam membangun Kabupaten Bandung yang lebih baik. Kita harus terus memperkuat sinergi agar program kerja PKB dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Acara juga menyaksikan sesi pembahasan arah program kerja PKB Kabupaten Bandung untuk tahun mendatang, serta penegasan komitmen para pengurus dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan nilai-nilai yang diemban oleh partai. Para hadirin pun saling berbagi pengalaman dan strategi untuk meningkatkan peran serta partai di tingkat lokal”, tukasnya.

 

 

Yans.

Iwan Ridwan Jadi Kabid SMP, Siap Menompang Kemajuan Pendidikan di Kabupaten Bandung

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Perjalanan panjang pengabdian di dunia pendidikan menjadi bekal kuat bagi H. Iwan Ridwan, S.Pd., M.Pd. dalam mengemban amanah baru sebagai Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Mengawali karier sebagai ASN tenaga pendidik sejak tahun 1998, hingga dipercaya menjabat Kepala Sekolah pada tahun 2021, kini di 2026 beliau melangkah pada tanggung jawab yang lebih luas dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Iwan Ridwan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mensupport saya. Amanah ini tentu bukan hal yang ringan, namun akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ungkapnya pada Wartawan Rabu (1/4/26)

Mengawali tugas barunya, ia menegaskan pentingnya koordinasi dan sinergi sebagai langkah awal.

“Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan berbagai pihak, khususnya internal bidang serta pimpinan, yakni Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas. Hal ini penting agar setiap program berjalan selaras dan terarah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berkomitmen untuk melanjutkan serta memperkuat program-program yang telah berjalan, terutama program prioritas Bupati di bidang pendidikan.

“Fokus utama kami adalah meningkatkan akses dan mutu pendidikan, sehingga seluruh peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas dan merata,” tambahnya.

Tak hanya itu, H. Iwan Ridwan juga menaruh perhatian pada penguatan muatan lokal serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan.

“Kami akan merefleksi dan mengembangkan muatan lokal, meningkatkan kompetensi serta kesejahteraan guru, karena peran guru sangat strategis dalam mencetak generasi unggul,” tegasnya.

Dalam aspek pembentukan karakter, ia menekankan pentingnya nilai-nilai religius dan kearifan lokal.

“Pendidikan karakter menjadi prioritas, termasuk penguatan bahasa Sunda serta program hafalan Al-Qur’an dan tahfidz, sebagai bagian dari pembentukan akhlak dan jati diri peserta didik,” ujarnya.

Lebih jauh lagi Iwan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan.

“Kami akan terus merefleksi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan, guna melakukan perbaikan dan evaluasi ke depan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi dunia pendidikan,” pungkasnya.***

 

Yans.

Penyegaran Birokrasi, Kang DS Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Tegaskan Integritas .

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr H.M Dadang Supriatna melantik dan mengambil sumpah jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, pada Rabu (01/04/2026), di Rumah Dinas Bupati, Soreang.

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Kang DS tersebut menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi agar birokrasi di Kabupaten Bandung semakin adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Ia meyakini, dengan niat baik, pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki para pejabat yang dilantik, seluruh jajaran dapat bersama-sama mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih maju dan berdaya saing.

“Kita harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai tersebut harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar slogan,” tegasnya.

Kang DS juga menginstruksikan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi serta pemetaan tugas pokok dan fungsi di unit kerja masing-masing. Hal tersebut dinilai penting agar dapat bergerak cepat dan efektif dalam menjalankan amanah baru.

Selain itu, Kang DS menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

“Bekerjalah dengan ikhlas dan tuntas. Jangan melihat jabatan dari aspek materi semata, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pejabat untuk menjaga kesehatan fisik, terus meningkatkan wawasan, serta mengembangkan kompetensi sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada kesempatan tersebut, Kang DS juga menegaskan bahwa proses pelantikan dilaksanakan secara transparan dan tanpa pungutan biaya.

“Saya tidak pernah memungut uang sepeser pun untuk pelantikan ini. Semua murni untuk kebaikan dan kemajuan pelayanan masyarakat Kabupaten Bandung,” tandasnya.

 

Yans.

Pemerintah Luncurkan Tranformasi Budaya Kerja ASN 2026, Dorong Efisiensi dan Digitalisasi

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS.com//
Pemerintah melalui kementerian dalam negeri resmi menerapkan Tranformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara( ASN)
Mulai 1 April 2026 , dengan fokus utama Pada peningkatan efesiensi energi , penghemat anggaran , dan transisi ke ekosistem digital menyeluruh.pada 01/04/2026.

Salah satu poin krusial adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga 50% untuk dalam negeri dan 70% untuk luar negeri , Serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas maksimal 50 % dengan imbauan beralih ke kendaraan listrik atau tranportasi Umum.
“Kepala perangkat daerah di beri peran sebagai auditor energi internal untuk memastikan penghematan utilitas dan BBM , yang hasilnya wajib di alokasikan kembali untuk program prioritas daerah yang berdampak langsung pada masyarakat .

Penerapan pola kerja hibrid di lakukan dengan batasan tegas ; jabatan strategis dan unit layanan publik dasar seperti kesehatan , pendidik , dan perizinan tetapi wajib bekerja dari kantor . Bagi ASN yang di perbolehkan Bekerja dari rumah ( WFH) , wajib menjaga kinerja dan mematikan perangkat elektronik di ruang kerja kantor .

Transportasi ini juga mengedepankan Digitalisasi melalui sistim pemerintahan berbasis Elektronik ( SPBE ), e office, dan tanda tangan elektronik untuk mengurangi ketergantungan Pada dokumen kertas . Pelaksanaan kebijakan dipantau setiap dua bulan dengan pelaporan digital melalui tautan resmi , dimana bupati/ wali kota harus melaporkan capaian ke Gubernur paling lambat tanggal 2 setiap bulan ,dan selanjutnya di sampekan ke kementerian dalam negeri pada tanggal 04 Mei 2026 .

 

Yans.

Di Musrembang RKPD 2027, Bupati Kang DS Soroti 157 Ribu Rumah yang Perlu Mendapatkan Perhatian Pemerintah

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna mengungkapkan sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Tingkat Kabupaten Bandung yang dilaksanakan di Hotel Grand Sunshine Soreang, Selasa (31/3/2026).

Bupati Dadang Supriatna mengatakan yang menjadi isu strategis dalam Musrenbang RKPD tahun 2027 itu di antaranya Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus fokus pada peningkatan infrastruktur jalan, peningkatan sumber daya manusia, dan fokus pada penanganan 157 ribu rumah tidak layak huni atau rutilahu yang tersebar di Kabupaten Bandung.

“Isu strategis yang menjadi prioritas tahun 2027 adalah pertama infrastruktur karena akses jalan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu dalam rangka mengatasi kemacetan,” ujar Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna dalam keterangannya.

Apalagi sebelumnya, Kang DS mendapatkan informasi dan aspirasi dari masyarakat yang menyebutkan di Jalan Cibaduyut pada setiap pagi dan sore kerap dilanda kemacetan kendaraan.

Selain memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan, Bupati Bandung fokus pada bagaimana penataan saluran drainase untuk mengurangi genangan air, selain untuk mempercepat aliran air.

“Ini menjadi skala prioritas. Saya dengar tadi dari Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) Kabupaten Bandung pagu anggarannya tahun 2027 di angka Rp103 miliar. Kalau dibagi 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, sehingga Rp3 miliar per kecamatan,” ujarnya.

Namun demikian, Kang DS mengungkapkan pada Musrenbang tersebut terungkap ada belanja-belanja strategis, sehingga nanti akan dikaji lagi.

“Berharap tahun 2027, belanja modal bisa melebihi diatas Rp1 triliun. Maka kalau Rp1 triliun bisa dibagi untuk sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan infrastruktur dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat. Terutama dalam upaya mendukung program strategis Pak Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Bedas menyoroti isu strategis lainnya dalam menyoroti peningkatan SDM atau Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung.

“Nantinya untuk pencari kerja melalui dinas-dinas yang sudah ada di lingkungan Pemkab Bandung. Contohnya Dinas Ketenagakerjaan, dan ibu-ibu yang tidak bekerja dan tidak punya penghasilan bisa melalui Dinas Pendidikan, yaitu melalui program makeup artist. Tapi pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang. Bahkan disampaikan oleh masing-masing delegasi, seperti ini keinginan di tiap-tiap desa pelatihannya,” tuturnya.

Apa yang disampaikan dalam Musrenbang itu, lanjut Kang DS, kemudian ditampung oleh Bapperida sesuai dengan kebijakannya.

“Nanti kita akan programkan. Apa kira-kira yang paling dominan. Tetapi saya menyarankan dalam rangka peningkatan SDM dan untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi, saya lebih menyarankan mendorong dan mensukseskan program prioritas Pak Presiden, terutama dalam ketahanan pangan. Contoh dalam ketahanan pangan hortikultura, contoh ketahanan pangan terhadap protein. Kebutuhan telur kita tinggi, kebutuhan sayuran kita tinggi, ” tuturnya.

Untuk itu, ditegaskan Kang DS, Pemkab Bandung menggerakkan program Gertaman atau Gerakan Tanami Halaman.

“Maka kita akan dorong untuk pembibitan dan polibag, termasuk lainnya. Termasuk dalam pembibitan ayam petelur juga akan kita dorong,” ujarnya.

Dengan mendorong masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi itu, Kang DS berharap suplai telur, sayuran dan lainnya untuk kebutuhan program MBG atau Makan Bergizi Gratis bisa terpenuhi dan kolaborasi dengan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) yang ada di masing-masing desa.

Bupati Kang DS juga turut menyoroti sebanyak 157 ribu rumah di Kabupaten Bandung masuk dalam daftar rumah yang harus diperbaiki atau menjadi perhatian pemerintah.

“Dari 157 ribu rumah itu, sebanyak 80 ribu rumah status tanahnya milik pribadi. Ternyata 80 ribu rumah itu, setelah dilakukan assessment ternyata keluar angka 45 ribu yang harus prioritas diselesaikan. Yang 77 ribu di atas tanah PT.PN (Perkebunan Nusantara) dan tanah-tanah carik,” ujarnya.

Menurutnya, rumah yang ada di atas tanah PTPN dan tanah carik tidak bisa dibantu melalui APBN maupun APBD.

“Tetapi saya kemarin mendengar dari Pak Dirjen, bahwa untuk tahun berikutnya boleh dibantu melalui APBN maupun APBD selama ada surat dari yang bersangkutan, misalnya dari PTPN bisa menempati minimal selama 10 tahun. Apabila sudah ada surat pernyataan, nanti bisa diusulkan untuk mendapatkan program dari BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya),” ungkapnya.

Terkait hal itu, Kang DS berencana untuk bertemu langsung dengan Direktur PTPN untuk mencari solusi terbaik.

“Insya Allah kita akan dorong terus, sehingga angka kemiskinan ekstrem di Kecamatan Pangalengan dan Pacira Kabupaten Bandung bisa selesai,” harapnya.**

 

Yans.

Kawal Program Prioritas Nasional, Wamendagri Wiyagus Harap IPDN Konsisten Hasilkan Kader Pemerintahan Kompeten

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Jatinangor,Jabar – YUTELNEWS.com// Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus berharap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) konsisten menghasilkan kader aparatur pemerintahan yang kompeten. Hal ini penting untuk mengawal program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Penegasan itu disampaikan Wiyagus saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan, lulusan IPDN dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak birokrasi yang akan ditempatkan di seluruh pelosok daerah. “Guna memastikan kehadiran negara dan keberhasilan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali,” ujarnya.

Wiyagus menekankan perlunya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih, tantangan pelayanan publik saat ini mengarah pada digitalisasi. Karena itu, para praja IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Hanya dengan cara demikian, alumni IPDN akan memiliki kekuatan daya saing yang dapat diandalkan dalam memasuki era kompetisi global yang ketat dan penuh tantangan,” ujarnya.

Ia berpesan agar momentum dies natalis menjadi ajang refleksi untuk mematangkan langkah strategis IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang inovatif dan berdaya saing. Ia berharap IPDN terus berbenah dalam berbagai bidang, terutama terkait penataan dan penyempurnaan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang terintegrasi.

Di sisi lain, Wiyagus menyinggung kiprah penting IPDN dalam sejumlah isu kemanusiaan di Indonesia. Teranyar, IPDN turut mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dengan mengirimkan praja ke lokasi terdampak. Langkah tersebut mencerminkan peran penting IPDN dalam upaya pemulihan tata kelola pemerintahan di wilayah bencana.

“Hal ini membuktikan bahwa IPDN adalah lembaga yang responsif dan tangguh dalam menghadapi krisis nasional,” tegasnya.

Sebagai informasi, sidang tersebut turut diisi dengan penyampaian orasi ilmiah dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor IPDN Halilul Khairi, para guru besar dan anggota senat IPDN, serta civitas academica IPDN.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans

Warga Kian Geram, Bina Marga Provinsi Didesak Segera Tangani Perbaikan Dranase.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Keluhan warga terhadap kondisi saluran drainase di jalan Terusan Mohamad Toha, Kecamatan Dayeuhkolot, kini tidak lagi sekadar keresahan, melainkan telah berubah menjadi desakan keras. Banjir yang terus berulang setiap hujan deras, ditambah kerusakan jalan yang kian parah, dinilai masyarakat sebagai persoalan serius yang tak kunjung ditangani secara nyata.

Seperti hal di kawasan Palasari, genangan air hampir selalu terjadi saat hujan turun, dengan ketinggian mencapai pinggang orang dewasa. Kondisi ini membuat akses jalan terganggu dan memaksa warga serta pengendara mempertaruhkan keselamatan setiap kali melintas.

Masalah utama yang disorot warga adalah buruknya sistem drainase yang diduga mengalami pendangkalan dan tidak berfungsi optimal. Air dengan cepat meluap ke badan jalan, menciptakan genangan luas yang tak kunjung tertangani secara menyeluruh.

Di saat yang sama, kondisi jalan yang berlubang dan tertutup air memperparah risiko. Lubang-lubang besar yang tidak terlihat menjadi “jebakan” bagi pengendara. Bahkan, beberapa bulan lalu, kecelakaan tragis terjadi hingga merenggut nyawa seorang mahasiswa, yang diduga terperosok akibat kondisi jalan tersebut.

Peristiwa tersebut semestinya menjadi alarm serius bagi semua pihak. Namun dari sudut pandang media, kondisi yang terjadi justru dinilai ironis. Pasca kejadian yang memakan korban jiwa tersebut, hingga kini belum terlihat adanya respons nyata di lapangan dari pihak Bina Marga Provinsi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan publik terkait kecepatan dan prioritas penanganan terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat.

“Setiap hujan pasti banjir, tidak pernah berubah. Air tinggi, jalan rusak, kami selalu was-was. Sudah ada korban, tapi sampai sekarang belum ada tindakan yang benar-benar terasa. Kami hanya ingin jalan ini aman dan perbaikan drainase dari pihak bina marga,” ujar asep, warga setempat, pada Selasa (31/3/2026) di lokasi

Nada serupa juga disampaikan warga lainnya yang sering melintas jalan Palasari yang semakin kehilangan kesabaran.

“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, kami khawatir akan ada korban lagi. Kami minta Bina Marga jangan menunggu lebih lama. Harus ada tindakan nyata, terutama perbaikan drainase,” ungkap warga

Dari penelusuran tim media, sebelumnya telah ada komunikasi dengan tim Penangan banjir Dayeuhkolot yang menyebutkan bahwa usulan, kajian, dan langkah mitigasi telah berulang kali disampaikan kepada pihak terkait. Namun demikian, hingga saat ini, masyarakat menilai belum terlihat adanya tindak lanjut yang signifikan di lapangan.

Di sisi lain, upaya swadaya yang dilakukan masyarakat dan penangan banjir di wilayah RW 3 Palasari sempat menunjukkan hasil, di mana genangan air pada hujan terakhir relatif lebih cepat surut. Meski demikian, warga menilai langkah tersebut hanya bersifat sementara dan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan tanpa penanganan menyeluruh di sepanjang Jalan Terusan Mohamad Toha.

Dari sudut pandang media, kondisi ini menjadi catatan serius. Banjir yang terus berulang, drainase yang tidak optimal, serta jalan rusak yang telah memakan korban jiwa, menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian biasa. Diperlukan langkah cepat, terukur, dan menyeluruh untuk mencegah risiko yang lebih besar.

Masyarakat kini tidak hanya mengeluhkan, tetapi secara terbuka mendesak adanya respons cepat dari Bina Marga Provinsi. Penanganan drainase, pengerukan saluran, hingga perbaikan jalan berlubang dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda.

Dengan kondisi yang terus berulang dan risiko yang nyata di depan mata, warga berharap Bina Marga Provinsi segera menunjukkan respons konkret di lapangan.

“Sebelumnya telah ada usulan, kajian, serta langkah mitigasi yang disampaikan melalui berbagai pihak terkait. Namun demikian, kami menilai belum terlihat adanya tindak lanjut yang signifikan di lapangan terutama dari pihak Bina Marga, Provinsi,” pungkas warga .

 

Yans

Kang DS Sampaikan LKPJ 2025, Tegaskan Komitmen Transparansi dan Kinerja Pembangunan.

DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna (Kang DS) menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, pada Selasa (31/03/2026).

Dalam penyampaiannya, Kang DS menegaskan bahwa LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berimbang antara eksekutif dan legislatif.

“Dokumen ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan transparansi, akuntabilitas, dan check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Kang DS.

Ia menjelaskan, LKPJ 2025 memuat ringkasan capaian kinerja pembangunan, realisasi program dan kegiatan, serta progres pelaksanaan visi-misi pembangunan daerah. Meski dihadapkan pada berbagai dinamika, Pemerintah Kabupaten Bandung dinilai mampu menjaga tren positif indikator pembangunan, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengendalian inflasi, hingga penguatan layanan publik berbasis digital.

Dari sisi keuangan, pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp7,33 triliun dan terealisasi Rp6,89 triliun atau 94,01 persen. Pendapatan tersebut bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,81 triliun (81,47%) dari target Rp2,23 triliun
2. Pendapatan Transfer: Rp5,03 triliun (99,31%) dari target Rp5,07 triliun
3. Lain-lain pendapatan sah: Rp44,62 miliar (127,50%) dari target Rp35 miliar

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp6,96 triliun atau 92,35 persen dari anggaran Rp7,53 triliun, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Pemerintah Kabupaten Bandung mencatat defisit sebesar Rp61,77 miliar. Adapun pembiayaan daerah terealisasi optimal, dengan penerimaan pembiayaan mencapai 100,02 persen dari target.

Kang DS juga menegaskan bahwa data keuangan dalam LKPJ ini masih bersifat sementara (unaudited) dan akan disempurnakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah diaudit oleh BPK RI.

Dalam aspek pembangunan, sejumlah indikator makro menunjukkan kinerja positif. IPM Kabupaten Bandung tahun 2025 mencapai 75,58 poin, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 74,27 poin.

Kang DS menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung mencapai 6,45 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 6,04 persen, kemiskinan ekstrem ditekan menjadi 0,5 persen, dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 89,01 (kategori sangat baik).

Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka tercatat meningkat menjadi 6,68 persen, yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor industri pengolahan dengan kontribusi 51,17 persen terhadap PDRB.

Pemkab Bandung juga terus mendukung berbagai program strategis nasional, di antaranya pembentukan Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan, program makan bergizi gratis yang menjangkau sekitar 1,2 juta penerima manfaat, serta pengembangan Sekolah Rakyat.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bandung berhasil meraih 67 penghargaan di tingkat regional dan nasional. Capaian ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat.

“Prestasi bukan tujuan utama, tetapi menjadi bukti dari kerja keras bersama dalam mendorong pembangunan daerah,” ungkapnya.

Kang DS berharap LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Ia juga mengharapkan dukungan DPRD dalam memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan pembangunan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan serta menjaga kualitas pembangunan demi terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan,” tegasnya.

 

Yans.

Setdako Rida Ananda Laporkan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PEMERINTAHAN|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Pemerintah Kota Payakumbuh menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Laporan ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Rida Ananda yang diadakan pada, Selasa (31/03/2026).

Amanat Konstitusi Sekda menyoroti bahwa penyampaian LKPJ adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mengharuskan kepala daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD.

Isi Dokumen LKPJ mencakup kebijakan pemerintah, pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, serta tanggapan terhadap rekomendasi DPRD sebelumnya, Ini untuk akuntabilitas publik dan evaluasi kinerja.

Pendapatan dan Belanja Target daerah Rp762,79 miliar tercapai Rp782,43 miliar (102,57%). Belanja daerah terealisasi Rp765,45 miliar dari target Rp851,009 miliar (89,95%).

Pelaksanaan Urusan Wajib dan Pilihan, 24 urusan wajib diimplementasikan dengan alokasi Rp625,91 miliar dan realisasi Rp570,78 miliar (91,19%). Urusan pilihan mendapat alokasi Rp33,16 miliar dengan realisasi Rp29,17 miliar (87,97%).

Harapan untuk DPRD, Setdako Rida Ananda berharap DPRD dapat membahas LKPJ dengan baik untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan ,” harapannya.

Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan serta layanan publik, berharap rekomendasi dari DPRD dapat digunakan untuk perbaikan kinerja ke depan.

(MD)

Mendagri Tito Karnavian: Apresiasi BSPS, Program Mulia Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Tangerang – YUTELNEW.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi berbagai program perumahan yang diimplementasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurutnya, program tersebut sangat mulia lantaran bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kalangan kurang mampu.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Peluncuran Program BSPS secara Nasional Tahun Anggaran 2026 dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bersama Kementerian PKP – BP Tapera – Pemkab Tangerang – BRI – PNM – SMF di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (30/3/2026).

“Oleh karena itu saya juga all out untuk mendukung beliau (Menteri PKP), ya. Dan bukan hanya itu, karena bagi saya ada sesuatu juga yang penting. Tugas saya, Mendagri, membina pemerintahan daerah, termasuk juga mendukung kepala daerah [menyukseskan program tiga juta rumah],” ujar Mendagri.

Secara khusus, Mendagri juga mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait atas kontribusinya terhadap rakyat kecil melalui program perumahan. Ia menyebut, program tiga juta rumah merupakan program inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Program ini telah banyak direalisasikan di daerah seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, keberadaan program di bidang perumahan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara bagi rakyat. Selain dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh hunian layak, program itu juga menghasilkan multiplier effect bagi ekosistem perekonomian, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Usaha-usaha material kita akan hidup. Perbankan dapat klien baru, customer baru, ada uang berputar. UMKM bergerak semua, karena kegiatan perumahan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan kepala daerah yakni apabila mampu menurunkan angka kemiskinan di daerahnya. Hal itu, kata dia, dapat dilakukan salah satunya dengan mendukung program tiga juta rumah. Terlebih, sektor perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan oleh rakyat.

Di lain sisi, Mendagri juga menegaskan komitmennya dalam mendukung suksesnya program tiga juta rumah di daerah. Bersama Menteri PKP, Mendagri menyebut bakal terus mengawal realisasi program tersebut sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Program perumahan [ini perlu] ditangkap [kepala daerah] … supaya apa? Supaya ikut berhasil juga kepala daerahnya. Kolaborasi kita bersama, selain akan menyelesaikan masalah juga memberi kontribusi untuk Indonesia dan ini ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandasnya.

Turut hadir pada acara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama jajaran, Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang, serta pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans.

Rapat dengan DPR, Mendagri Jelaskan Capaian Kinerja Strategis Kemendagri

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan berbagai capaian kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada triwulan I tahun 2026. Hal itu disampaikannya saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Salah satu capaian strategis yang disampaikan yakni keberhasilan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026. Forum tersebut menjadi momentum dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah guna mendukung program prioritas Presiden. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta dari berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, Kemendagri juga aktif mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Dukungan tersebut mencakup pembentukan Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, pembinaan dan pengawasan penggunaan bantuan anggaran daerah terdampak, hingga pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola bagi masyarakat terdampak.

Di samping itu, lanjut Mendagri, Kemendagri juga mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri dalam beberapa gelombang ke daerah terdampak bencana. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pemulihan di daerah terdampak.

Dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan, Kemendagri turut melakukan pembinaan kepada kepala daerah. Hal ini mencakup upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan serta memastikan kondisi daerah tetap kondusif di awal tahun. Kemendagri juga mengatur perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah saat Lebaran untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.

“Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah 7 hari [sebelum] dan 7 hari sesudah setelah hari raya,” ujarnya.

Di bidang administrasi kependudukan, capaian signifikan juga ditunjukkan melalui tingkat perekaman KTP elektronik yang telah mencapai 97,64 persen. Selain itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan juga mencapai 98,68 persen, yang menunjukkan peningkatan akurasi data nasional.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan peran strategis Kemendagri dalam mendukung program prioritas Presiden di daerah. Dukungan tersebut antara lain seperti pengawalan pertumbuhan ekonomi daerah, pengendalian inflasi, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kemudian pengendalian inflasi juga dilakukan rapat setiap minggu dan juga langkah-langkah ke lapangan di daerah-daerah yang tinggi inflasi,” jelasnya.

Kemendagri juga mendukung program strategis lain seperti pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penanganan sampah melalui pengelolaan menjadi energi listrik dan kebijakan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Kemendagri juga turut mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran Kemendagri hingga 29 Maret 2026 telah mencapai Rp1,005 triliun atau sebesar 12,85 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,82 triliun.

Turut hadir dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta jajaran pejabat Kemendagri lainnya. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.