Pemerintah

BANDUNG – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS memimpin upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hari Otonomi Daerah ke-30, dan Hari Buruh Internasional Tahun 2026 tingkat Kabupaten Bandung di Lapangan Upakarti, pada Senin (04/05/2026).

Dalam amanatnya, KDS menegaskan bahwa ketiga momentum tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Jika kita cermati, pendidikan, otonomi daerah, dan kesejahteraan pekerja merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiganya adalah pilar utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar KDS.

Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, KDS menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa.

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun daya saing sumber daya manusia,” tegasnya.

Ia menyampaikan, Pemkab Bandung terus menunjukkan komitmennya melalui berbagai capaian, di antaranya meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 9,4 tahun, serta harapan lama sekolah yang naik dari 12,74 tahun pada 2024 menjadi 12,99 tahun pada 2025.

Selain itu, dari target pembangunan 27 unit sekolah baru, sebanyak 24 unit telah terealisasi dan sisanya akan dituntaskan pada tahun ini. KDS juga menegaskan pentingnya penguatan karakter melalui muatan lokal.

“Kami tidak hanya membangun fisik sekolah, tetapi juga membangun karakter generasi melalui pendidikan Pancasila, budaya Sunda, serta pendidikan keagamaan,” ungkapnya.

Di bidang pendidikan tinggi, KDS menyebut program Beasiswa Ti Bupati (BESTI) telah menjangkau 562 mahasiswa sejak 2022 hingga 2025 dan kembali dibuka untuk 200 mahasiswa pada tahun ini. Selain itu, program Beasiswa Indonesia Emas Daerah (BIE-D) juga terus dilanjutkan untuk mencetak generasi unggul.

Memasuki momentum Hari Otonomi Daerah, KDS menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan, tetapi instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelas KDS.

Ia juga mengungkapkan capaian membanggakan Pemkab Bandung yang berhasil meraih peringkat ketiga nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025. Padahal, sebelumnya Kabupaten Bandung menempati posisi 172 nasional.

“Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Namun, capaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri, melainkan harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, dalam peringatan Hari Buruh Internasional, KDS mengajak seluruh pihak untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan saling menguatkan.

“Hubungan pekerja dan pengusaha bukanlah hubungan yang saling berhadapan, tetapi kemitraan yang harus dibangun dalam semangat kebersamaan,” ujarnya.

Ia menyebut tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung saat ini berada di angka 6,68 persen, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam meningkatkan kompetensi dan memperluas kesempatan kerja.

“Kita harus bersama-sama meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan agar mampu bersaing di dunia kerja,” tambahnya.

Menutup amanatnya, KDS optimistis Kabupaten Bandung akan terus berkembang dengan dukungan seluruh elemen masyarakat.

“Dengan semangat kolaborasi dan kebersamaan, saya yakin Kabupaten Bandung akan semakin maju, Bedas, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas,” pungkasnya. ***

Yans.

KAB BANDUNG – YUTELNEWS.com// Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Bandung mendorong konsolidasi organisasi melalui penataan distribusi kader, penegasan sikap politik, dan pembenahan basis data.

Ketua IKA PMII Kabupaten Bandung, H Tarya Witarsa, mengatakan organisasi alumni perlu bergerak melampaui kegiatan seremonial. IKA PMII, menurut dia, harus menjadi ruang pengembangan sekaligus pengelolaan kader secara terarah.

“IKA PMII tidak boleh hanya menjadi ruang nostalgia. Kader perlu didistribusikan secara strategis agar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar H Tarya dalam Dialog dan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Gedung Moh Toha, Kabupaten Bandung, pada Minggu (03/05/2026).

Peran alumni, kata dia, kini tersebar di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, akademisi, masyarakat sipil, hingga dunia usaha. Penempatan kader yang tepat menjadi salah satu penopang kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Tarya juga menyoroti sikap politik organisasi. Ia menegaskan, IKA PMII harus tetap independen, kritis, dan konstruktif.

“Kita tidak boleh terjebak pada kepentingan jangka pendek. Sikap organisasi harus berpijak pada nilai keislaman, kebangsaan, dan keadilan sosial,” ujarnya.

Pembenahan basis data menjadi agenda lain yang dibenahi. Sekitar 300 alumni PMII di Kabupaten Bandung telah terdata dan jumlahnya terus bertambah.

Menurut Tarya, data kader menjadi dasar pengambilan kebijakan. Data yang tertata memudahkan penyusunan program agar lebih tepat sasaran.

IKA PMII Kabupaten Bandung juga menyiapkan peluncuran situs web resmi sebagai pusat informasi sekaligus pengelolaan data kader. Platform ini digunakan untuk mengintegrasikan data serta memperkuat komunikasi antaralumni.

Ia menambahkan, persoalan basis data selama ini menghambat pengelolaan organisasi. Karena itu, sistem yang terintegrasi menjadi kebutuhan.

Setelah pembenahan data, IKA PMII Kabupaten Bandung berencana membentuk Pengurus Anak Cabang (PAC) di 31 kecamatan.

“Dengan data kader yang terintegrasi, roda organisasi dapat berjalan lebih optimal melalui pembentukan PAC di tingkat kecamatan, seiring bertambahnya jumlah alumni PMII di Kabupaten Bandung,” ujar Tarya yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung itu.

Tarya menambahkan, konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola organisasi agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

“Dengan sinergi antar kader dan alumni, IKA PMII Kabupaten Bandung dapat memperluas kontribusi dalam pembangunan daerah, baik di bidang sosial, politik, maupun keagamaan,” ujar Tarya.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna berharap seminar dan rapat kerja ini mampu melahirkan keputusan maupun inovasi, salah satunya dalam penanganan persoalan persampahan yang hingga kini masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.

“Pemkab Bandung siap bekerjasama, berkolaborasi dengan PMII dalam melakukan langkah-langkah terobosan untuk perbaikan di Kabupaten Bandung,” ujar Kang DS.

Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan seperti IKA PMII menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan daerah, termasuk lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Kang DS berharap forum tersebut tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan dapat diimplementasikan, baik dalam konteks kebijakan publik maupun pengembangan ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, kontribusi pemikiran dari para alumni PMII yang memiliki latar belakang beragam sangat dibutuhkan untuk memperkaya perspektif pembangunan di Kabupaten Bandung.

Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, ia optimistis berbagai tantangan daerah dapat dihadapi secara lebih efektif dan berkelanjutan.(*)

Yans.

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Potret pilu kembali terjadi di Kampung Cipatat RT 04 RW 10, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Di tengah gencarnya program bantuan dan janji kesejahteraan, seorang warga bernama Pa Usman justru harus bertahan hidup dalam ancaman nyata: rumahnya yang nyaris ambruk kapan saja.

Kondisi bangunan yang ditempati Pa Usman sangat memprihatinkan. Dinding retak di berbagai sisi, tiang penyangga mulai lapuk, dan atap rumah tampak tak lagi mampu menahan beban. Setiap hembusan angin dan guyuran hujan menjadi momok menakutkan yang mengancam keselamatan dirinya dan keluarga.pada Minggu (03/05/2026)

Lebih ironis lagi, upaya untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah bukan hal baru. Pengajuan telah dilakukan sejak tahun 2024. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan, tidak ada realisasi, bahkan terkesan tidak ada kepedulian dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab.

Warga sekitar pun angkat bicara. Mereka menyayangkan sikap aparat setempat yang dinilai lamban, bahkan terkesan tutup mata terhadap kondisi darurat yang jelas terlihat di depan mata. Padahal, persoalan rumah tidak layak huni bukan sekadar administrasi , ini menyangkut keselamatan jiwa manusia.

“Sudah sering diajukan, sudah disampaikan, tapi hasilnya nihil. Jangan sampai harus menunggu rumah itu benar-benar roboh dan menelan korban dulu baru ada tindakan,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar tentang keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Di saat bantuan sosial dan program perumahan digembar-gemborkan, mengapa masih ada warga yang luput dari perhatian? Di mana letak tanggung jawab moral dan fungsi pelayanan aparat kepada rakyat?

Kini, masyarakat berharap ada langkah nyata dan cepat dari pemerintah desa hingga instansi terkait di tingkat yang lebih tinggi. Jangan biarkan Pa Usman terus hidup dalam bayang-bayang bencana di rumahnya sendiri.

Karena sejatinya, negara hadir untuk melindungi setiap warganya—bukan membiarkan mereka berjuang sendiri di tengah ancaman yang nyata. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya rumah yang runtuh, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap kepedulian aparat yang ikut hancur.**

Yans.