PEMERINTAHAN

Pekanbaru – yutelnews.com ||Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai menggelar acara Pelepasan Pejabat Lama dan Perkenalan Pejabat Baru, yakni Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi
Bimbingan Narapidana Anak Didik Dan Kegiatan Kerja. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, yang berlangsung di Aula Lapas Narkotika Rumbai. (Jum’at, 17/04/2026)

Dalam pisah sambut tersebut jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha yang sebelumnya dijabat oleh Ade Kurniawan digantikan oleh Budi Hamidi. Lalu Kepala KPLP sebelumnya dijabat oleh Ridho Kurniawan digantikan oleh Theo Tri Utama Panggabean. Serta Kepala Seksi Binadik dan Giatja yang sebelumnya dijabat oleh Ralphy Prasetyo digantikan oleh Sunu Istiqomah Danu.

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Narkotika Rumbai yang menyampaikan terimakasih atas pengabdiannya kepada pejabat yang lama dan kepada pejabat yang baru selamat bergabung.

“Saya pribadi mengucapkan selamat dan sukses kepada pejabat yang lama, raih terus prestasi dan raih cita-cita serta berikan yang terbaik kepada negeri, serta selamat bergabung kepada pejabat yang baru semoga dapat memberikan kontribusi positif dan meningkatkan sinergi di segala lini untuk kemajuan Lapas Narkotika Rumbai ini,” ujarnya. Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan foto bersama.|| AS

YUYELNEWS.COM |
Serasan, Natuna – Krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan di wilayah Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Nelayan skala kecil mengeluhkan keterbatasan kuota solar subsidi yang dinilai tidak proporsional dengan kebutuhan operasional melaut.

Berdasarkan laporan lapangan, sistem penyaluran melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) belum berjalan optimal. Frekuensi operasional yang tidak reguler serta stok yang cepat habis menyebabkan disrupsi aktivitas perikanan tangkap.

“Distribusi tidak kontinyu, kadang hanya buka dua minggu sekali dan kuota langsung habis. Ini sangat mengganggu produktivitas kami,” ujar salah satu nelayan.

Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan intensitas melaut, efisiensi operasional, hingga pendapatan harian nelayan tradisional yang bergantung penuh pada BBM subsidi sebagai komponen utama biaya produksi.

Para nelayan mendesak adanya intervensi kebijakan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk melakukan rasionalisasi kuota serta optimalisasi tata kelola distribusi energi subsidi agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Mereka juga menyoroti disparitas distribusi dibanding wilayah lain seperti Bunguran Barat, yang dinilai memiliki sistem suplai BBM subsidi lebih stabil dan aksesibel.

Menanggapi hal tersebut, Camat Serasan, Iwan, mengakui bahwa defisit kuota BBM subsidi merupakan persoalan struktural yang telah berlangsung lama. Pihak kecamatan, kata dia, telah melakukan berbagai upaya fasilitasi melalui forum koordinasi dan rapat bersama nelayan.

“Kuota saat ini sekitar 50 ton per bulan untuk dua kecamatan, sementara kebutuhan riil mencapai sekitar 100 ton per kecamatan. Artinya, terjadi gap yang cukup signifikan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa kewenangan kecamatan terbatas pada fungsi rekomendasi kebutuhan, sementara penetapan alokasi kuota berada pada instansi teknis terkait.

Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Kabupaten Natuna, Agino Riko, menjelaskan bahwa mekanisme pengajuan kuota BBM subsidi dilakukan melalui proses verifikasi dan administrasi berjenjang. Mulai dari pendataan kebutuhan di tingkat kecamatan, pengajuan ke SPBU, hingga diteruskan ke pemerintah daerah.

Selanjutnya, usulan tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai regulator dalam menetapkan alokasi kuota.

“Penambahan kuota dimungkinkan, terutama menjelang akhir periode distribusi, tergantung kebijakan otoritas terkait,” ujarnya.

Hingga kini, nelayan di Serasan berharap adanya kebijakan afirmatif dan solusi konkret guna memastikan ketersediaan BBM subsidi yang berkeadilan, sehingga keberlanjutan aktivitas ekonomi sektor perikanan tetap terjaga.

Sumber: Tim IWO-I Redaksi: Yutelnews.com
Editor: Darmansyah Kabiro Natuna

Pelalawan – yutelnews.com ||
Bupati Pelalawan, H. Zukri, SM.,MM melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Selasih pada Selasa (14/4/2026). Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas viralnya keluhan seorang pasien yang mengaku tidak mendapatkan pelayanan optimal di Instalasi Gawat Darurat (IGD) diduga karena berobat menggunakan BPJS Kesehatan.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi oleh Asisten I Zulkifli S.Ag, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Asril, Direktur RSUD Selasih, serta sejumlah kepala OPD terkait.

Bupati Zukri langsung menemui tenaga kesehatan yang bertugas pada saat pelayanan terhadap pasien yang bersangkutan. Bupati menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan, termasuk terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan.

“Kedepannya, pelayanan di RSUD Selasih harus lebih baik. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan, baik pasien umum maupun pasien BPJS. Jika pasien sudah berada di RSUD, tidak boleh lagi dirujuk kembali ke Puskesmas. Manajemen yang harus aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Jangan sampai pasien yang dalam kondisi sakit harus bolak-balik ke beberapa fasilitas kesehatan.” tegas Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan kepada awak media bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melaksanakan program Universal Health Coverage (UHC) dan pengobatan gratis sejak tahun 2023. Bupati menjelaskan, layanan kesehatan gratis tidak hanya tersedia di fasilitas kesehatan, tetapi juga telah menjangkau hingga ke desa-desa.

”Pemerintah daerah telah memfasilitasi para bidan desa untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis, seperti pengecekan gula darah, asam urat, tekanan darah, serta kolesterol.

Khusus bagi kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia), Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga memberikan perhatian lebih melalui layanan jemput bola ‘Santun Lansia’. Para bidan desa ditugaskan untuk mendatangi langsung rumah warga guna melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis.

Bupati menegaskan, apabila masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, dirinya siap bertanggung jawab dan akan segera melakukan koordinasi dengan jajaran terkait, mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, kepala puskesmas, hingga tenaga kesehatan di lapangan.

“Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat. Jika ada yang tidak terlayani dengan baik, itu menjadi tanggung jawab kami bersama untuk memperbaikinya.” tutupnya.|| AS

TANJUNGPINANG –  YUTELNEWS.COM ||Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau mendesak evaluasi menyeluruh terhadap operasional Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 36 yang melayani rute Sintete–Natuna–Anambas.

Desakan ini muncul setelah ditemukannya praktik penggantian tiket resmi dengan kuitansi manual kepada penumpang, yang dinilai melanggar prosedur serta berpotensi merugikan masyarakat.

Kepala Seksi Badan Usaha dan Angkutan Perairan Dishub Kepri, Haliansyah, menegaskan bahwa sistem penjualan tiket harus dilakukan secara resmi melalui loket pelabuhan sebelum keberangkatan, bukan di atas kapal.

Penjualan tiket harus disterilkan. Semua tiket wajib dikeluarkan melalui pelabuhan agar tercatat dan resmi, bukan menggunakan kuitansi di atas kapal,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/4/2026).

Selain persoalan tiket, Dishub Kepri juga menyoroti aspek pelayanan dan kebersihan fasilitas kapal yang dinilai perlu segera dibenahi.

Menurut Haliansyah, sebagai kapal perintis yang menjadi tumpuan masyarakat di wilayah perbatasan, KM Sabuk Nusantara 36 seharusnya mengutamakan kenyamanan, keselamatan, serta standar pelayanan yang layak bagi penumpang.

Pelayanan dan kebersihan fasilitas kapal harus menjadi prioritas. Ini menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan laut,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa kewenangan pengawasan operasional kapal tersebut berada di bawah pemerintah pusat, sehingga pihaknya tidak dapat melakukan penindakan langsung.

Secara kewenangan, operasional berada di bawah pusat melalui Syahbandar Sintete di Kalimantan. Namun, kami tetap mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh,” jelasnya.

Penggunaan kuitansi sebagai pengganti tiket resmi dinilai memiliki risiko tinggi. Selain tidak tercatat dalam manifest penumpang, hal ini juga dapat menyulitkan proses klaim asuransi apabila terjadi kecelakaan di laut.

Dishub Kepri berharap pihak terkait segera mengambil langkah tegas guna membenahi sistem pelayanan KM Sabuk Nusantara 36, demi menjamin keselamatan dan hak-hak penumpang.

Sumber:Tim IWO-I

(Penerbit:Darmansyah,Yutelnews.com Kabiro Natuna.)

YUTELNEWS.COM | JAKARTA – Kinerja fiskal Indonesia pada triwulan I-2026 menunjukkan tren positif. Pemerintah mencatat penerimaan pajak tumbuh signifikan, seiring terjaganya aktivitas ekonomi domestik serta penguatan sistem administrasi perpajakan.

Menteri Keuangan, Purbaya Sadewa, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026), mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp394,8 triliun atau setara 16,7 persen dari target APBN tahun berjalan.

“Secara tahunan, penerimaan pajak neto tumbuh 20,7 persen, mencerminkan pemulihan dan penguatan ekonomi yang terus berlanjut,” ujarnya.

Kenaikan tersebut ditopang oleh penerimaan bruto yang mencapai Rp518,2 triliun atau tumbuh 9,9 persen. Momentum ini turut diperkuat oleh meningkatnya aktivitas ekonomi selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Dari sisi jenis pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan signifikan sebesar 57,7 persen atau Rp155,6 triliun. Sementara itu, Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan Pasal 21 tumbuh 15,8 persen menjadi Rp61,3 triliun, serta PPh badan meningkat 5,4 persen menjadi Rp43,3 triliun.

Pemerintah juga menilai implementasi sistem Coretax berperan penting dalam memperluas basis pajak sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan nasional.

Di sisi lain, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Maret 2026 tercatat Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meski secara tahunan mengalami kontraksi 3 persen, sejumlah komponen masih menunjukkan kinerja yang solid.

PNBP dari sektor sumber daya alam nonmigas tumbuh 7,1 persen seiring kenaikan harga komoditas. PNBP dari kementerian/lembaga meningkat 22 persen berkat optimalisasi layanan dan penguatan penegakan hukum. Adapun pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) melonjak 27,3 persen, didorong kenaikan tarif pungutan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.

Dalam menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penempatan dana kas negara sebesar Rp200 triliun di sektor perbankan.

Kebijakan tersebut terbukti mampu menurunkan suku bunga kredit dari 9,20 persen pada Januari 2025 menjadi 8,80 persen pada Februari 2026. Likuiditas juga meningkat, tercermin dari pertumbuhan uang beredar (M0) yang mencapai 19,2 persen pada Maret 2026.

“Langkah ini penting untuk memastikan penyaluran kredit tetap berjalan dan mendukung sektor riil,” jelas Purbaya.

Dari sisi permintaan domestik, konsumsi masyarakat menunjukkan tren meningkat, terutama pada sektor barang konsumsi, pendidikan, dan mobilitas. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang tetap tinggi di level 125,2, menandakan optimisme publik terhadap kondisi ekonomi.

Sektor industri turut menunjukkan perbaikan kinerja. Penjualan mobil tercatat tumbuh 12,2 persen secara tahunan, sementara konsumsi semen domestik melanjutkan tren positif sejak akhir 2025, mengindikasikan meningkatnya aktivitas pembangunan.

Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai sejumlah risiko global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Dari sisi pengawasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memperkuat penindakan terhadap barang ilegal. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, penindakan rokok ilegal mencapai 3.851 kasus atau meningkat 26,7 persen, dengan total sitaan sebanyak 422 juta batang.

Selain itu, tercatat 325 kasus penindakan narkotika dengan barang bukti mencapai 1,27 ton. Sementara dari sisi penegakan hukum administratif, kebijakan ultimum remedium berhasil menyumbang penerimaan denda sebesar Rp23,1 miliar.

Pemerintah optimistis, dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter serta terjaganya daya beli masyarakat, kinerja ekonomi nasional akan tetap solid hingga akhir tahun 2026.

Sumber: btm.co.id (diolah)
Editor: Darmansyah | Kabiro Natuna Yutelnews.com

NATUNA – YUTELNEWS.COM || Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mengkaji kemungkinan evaluasi Harga Patokan Mineral (HPM) menyusul permintaan sejumlah perusahaan pertambangan di Natuna agar harga tersebut diturunkan.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa langkah penyesuaian HPM tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut berbagai aspek, mulai dari kepentingan daerah hingga kepatuhan terhadap regulasi.

“Kita sedang kaji dulu, karena menurunkan harga patokan itu harus penuh dengan kehati-hatian,” ujarnya saat ditemui di sela kegiatan penyaluran bantuan pangan di Natuna, Sabtu (4/4/2026).

Ia menambahkan, setiap kebijakan terkait HPM harus melalui kajian komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.

HPM sendiri merupakan acuan harga dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar penghitungan kewajiban keuangan perusahaan, termasuk pajak daerah. Penetapannya mengacu pada berbagai regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Terkait pajak opsen sebesar 25 persen pada sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan, Ansar menyebut hingga saat ini tidak ada keberatan dari pihak perusahaan. Ia menegaskan kebijakan tersebut merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan.

“Yang terpenting itu bagian pemerintah kabupaten harus lebih besar karena di sinilah lokasinya,” jelasnya.

Selain aspek fiskal, Gubernur juga mendorong perusahaan untuk memperhatikan tanggung jawab sosial (CSR) dan pengelolaan pascatambang secara berkelanjutan. Ia mencontohkan pemanfaatan lahan bekas tambang untuk sektor produktif seperti perkebunan kelapa.

Menurutnya, pengelolaan pascatambang yang baik sejak awal akan membantu menekan dampak lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela kegiatan penyaluran bantuan pangan di Natuna, yang juga menjadi momentum interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. (Bani)

BATAM, YUTELNEWS.COM – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun pelaporan 2025 kembali membuka fakta menarik terkait kondisi finansial pejabat publik di Kota Batam. Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menunjukkan perbedaan signifikan, baik dari sisi pertumbuhan maupun total kekayaan yang dimiliki.

Amsakar Achmad tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 6.910.737.715. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5.829.583.118, atau mengalami kenaikan Rp 1.081.154.597. Lonjakan tersebut tergolong cukup signifikan dalam satu periode pelaporan.

Komposisi kekayaan Amsakar didominasi aset properti berupa tanah dan bangunan di Batam senilai Rp 5,2 miliar. Selain itu, terdapat kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas yang juga mengalami peningkatan, mencerminkan pertumbuhan aset yang relatif stabil.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra mencatat total kekayaan jauh lebih besar, yakni Rp 18.124.408.082. Namun, kenaikannya hanya sebesar Rp 475.887.224 dari periode sebelumnya, menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat.

Hal yang cukup mencuri perhatian adalah tidak adanya aset tanah di Batam dalam laporan Li Claudia, meskipun ia berada dalam lingkup pemerintahan daerah dan BP Batam yang identik dengan pengelolaan lahan. Seluruh aset properti yang dimilikinya berada di wilayah Tangerang dengan total nilai Rp 10,375 miliar.

Selain properti, Li Claudia juga memiliki alat transportasi senilai Rp 2,42 miliar, kas dan setara kas lebih dari Rp 5 miliar, serta harta bergerak lainnya. Namun demikian, terdapat penurunan pada pos kas sebesar Rp 234 juta selama periode pelaporan.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, meskipun Amsakar mencatat kenaikan lebih besar, total kekayaan Li Claudia masih unggul dengan selisih mencapai Rp 11,21 miliar. Perbandingan ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup lebar dalam struktur kekayaan kedua pejabat tersebut.

LHKPN sendiri merupakan instrumen penting dalam sistem pencegahan korupsi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Melalui pelaporan ini, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial serta memantau potensi konflik kepentingan maupun indikasi peningkatan kekayaan yang tidak wajar.

Dengan terbukanya data ini, publik diharapkan semakin kritis dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, khususnya di Kota Batam.

Sumber: BatamNow.com (diolah)
Editor: Darmansyah | Kabiro Natuna Yutelnews.com