Sempat Menegangkan, Komisi I DPRD Nias Utara Gelar RDP atas Laporan Masyarakat Desa Hilimbosi Kecamatan Sitolu Ori 

YUTELNEWS.com | Melalui Komisi I DPRD Nias Utara, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Warga Masyarakat Hilizimali dari Desa Hilimbosi Kec. Sitoluori atas laporan beberapa orang masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran PT. Karunia Sejahtera Sejati ( PT.KSS) yang bergerak di bidang Aspal Hotmix ( AMP), bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Nias Utara di lantai III, Senin (16 Oktober 2023).

Rapat Dengar pendapat ini, di pimpin langsung oleh Ketua Komisi I Ya’aman Telaumbanua didampingin oleh unsur Ketua DPR Nias Utara ( Sukanto Waruwu SE, dan Noferman Zega), Komisi III dan anggota DPRD Nias Utara lainnya.

Ketua komisi I Ya’aman Telaumbanua pada awal pembukaan rapat bahwa adapun tujuan rapat dengar pendapat hari ini, adalah “berdasarkan surat laporan beberapa masyarakat dari Desa Hilimbosi Kecamatan Sitoluori, dimana dalam surat masyarakat itu, beberapa point’ yang perlu kita tindaklanjuti, sehingga pada hari ini, Komisi I DPRD Nias Utara mengadakan rapat dengar pendapat,” Jelasnya.

Sempat Menegangkan, Komisi I DPRD Nias Utara Gelar RDP atas Laporan Masyarakat Desa Hilimbosi Kecamatan Sitolu Ori 

Ketua DPRD Nias Utara, Sukanto Waruwu SE, pada kata sambutannya menyampaikan kekesalannya, “dimana salah satu pihak yakni Perwakilan dari PT. KSS yang tidak menghargai undangan rapat dengar pendapat dengan lembaga DPRD Nias Utara, walaupun sudah disampaikan surat undangan agar menghadiri rapat yang kita laksanakan pada hari ini,”Kesalnya.

“Semoga hal ini, menjadi perhatian kita bersama, karena salah satu pihak ( PT. KSS), yang seyogianya wajib hadir pada rapat ini, namun tidak menghargai rapat yang kita laksanakan ini”, tuturnya.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Anggota DPRD Nias Utara, Hizikia Harefa, menyampaikan bahwa “kami anggota DPRD ini, adalah wakil rakyat. Jadi kami wajib hadir menampung, menyalurkan dan membela kepentingan masyarakat Nias Utara,” Ucapnya.

“Kami ini utusan masyarakat. Kami menampung keluhan masyarakat, menyampaikan kepada pemerintah, untuk dicarikan solusi yang tepat. Jadi jika pihak perusahaan tidak menghargai undangan Lembaga Terhormat DPRD Nias Utara, jadi Kami berhak untuk merekomendasikan kepada pemerintah kabupaten Nias Utara, agar perusahaan itu di tutup sementara waktu, sampai legal standing perusahaan itu, telah terpenuhi “. Pungkasnya

Pantauan awak media ini, rapat dengar pendapat yang di pimpin oleh Komisi I DPRD Nias Utara itu, cukup Alot dan menegangkan, dimana ketua komisi satu Ya’aman telaumbanua beberapa kali menegur para pelapor yang tidak beretika dalam melakukan perekaman video dengan sembarangan menghampiri meja pimpinan rapat.

Rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Nias Utara itu, Turut dihadiri Unsur Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Nias Utara, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Perizinan, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR, Sekwan berserta ASN dan THL lingkup sekwan dan OPD, beberap ketua dan Anggota LSM dan Pers, Para Pelapor dan Undangan lainnya

( Serius Jaya Nazara )

Pemerintah Desa Molamahu Gelar Musyawarah Penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2024 

YUTELNEWS.com | Pemerintah Desa Molamahu mengelar Musyawarah Desa dalam rangka penetapan RKPDes tahun anggaran 2024, berlangsung di aula kantor Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, pada Minggu (15/10/23) berjalan lancar dan aman.

Musyawarah Desa Molamahu di pimpin langsung oleh ketua BPD desa Molamahu, Bapak Ismail Side, S.Pd, Ketua LPM desa, Risno Ngabito. Pada kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Desa Molamahu, Bapak Taryono Ahaya bersama ketua PKK Desa, Ny. Magdalena Sampouw, Sekretaris Desa Sofyan Rabi, PDL dan seluruh aparat desa serta para tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat undangan lainnya.

Kepala Desa Molamahu Bapak Taryono Ahaha, SH dalam sambutannya mengatakan, melalui Musdes penetapan RKPDes 2024 ini bisa bersama di sepakati dan segera ditetapkan sehingga pembangunan di tengah masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.

Pemerintah Desa Molamahu Gelar Musyawarah Penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2024

“Alhamdulillah, Sumber dana desa molamahu yaitu bersumber dari DD pusat, ADD kabupaten,” jelasnya.

Sementara itu, secara terpisah, Fitriyati Pakaya selaku Camat Pulubala mengatakan, Sangat apresiasi terhadap pemerintah Desa Molamahu dan BPD Molamahu yang telah melakukan MusDes RKPDes tahun anggaran 2024.

“Nantinya ada perubahan yang terjadi karena ada 3 hal, yaitu keadaan belanja bergeser, adanya silpa, dan adanya penambahan dan pengurangan,” terang Camat Fitriyati.

Ketua BPD Desa Molamahu, Ismail Side kepada awak media ini juga menjelaskan, Add untuk tahun ini memang ada pengurangan untuk menyikapi inflasi, dari kabupaten.

“Sedang DD Pusat dalam perubahan Peraturan Mentri keuangan sehingga ada sisa dana yang boleh di gunakan untuk dana pemulihan ekonomi, ketahanan pangan dan lain-lain sehingga dapat di evaluasi sesuai poin nya nanti,” singkat Ismail mengakhiri penyampaiannya kepada awak Media.

( GolA 69 )

Amsakar Achmad Ajak Mahasiswa Ekonomi Bisnis UNRIKA Tumbuhkan Jiwa Enterpreneur

YUTELNEWS.com | Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menghadiri Inagurasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Angkatan 2023.

Kegiata tersebut dilaksanakan di Aula Utama Kampus UNRIKA, pada Sabtu (14/10/2023). Acaranya juga diseiringkan dengan kuliah umum.

“Saya mengapresiasi dan menyampaikan rasa bangga. Acara ini (inagurasi dan kuliah umum) adalah tradisi yang baik untuk membuka cakrawala berpikir,” kata Amsakar.

Amsakar Achmad Ajak Mahasiswa Ekonomi Bisnis UNRIKA Tumbuhkan Jiwa Enterpreneur

Ia berharap, mahasiswa UNRIKA, khususnya mahasiswa baru FEB UNRIKA 2023, menjadi generasi yang membanggakan dan kelak menyandang predikat yang baik setelah lulus dari Unrika.

Untuk mewujudkan ini, ia berpendapat hendaknya ‘dipupuk’ melalui tradisi akademik yang juga baik.

“Jadilah mahasiswa yang aktif, dalam forum diskusi baik internal kampus maupun di luar. Budayakan kebiasaan menulis, juga jadi mahasiswa yang berpikir kritis namun konstruktif,” imbuhnya.

Bukan tanpa sebab, harapan kepada mahasiswa seiring statusnya merupakan kalangan terdidik yang tentunya menjadi harapan ke depan. Maka tak heran, ada diksi ‘maha’ dalam mahasiswa, Yanng menurutnya adalah diksi yang luar biasa dan memiliki tanggung jawab yang juga besar.

“Hakikatnya perguruan tinggi hadir dalam rangka mencetak manusia yang handal, manusia yang mampu menganalisa dan memberi sumbangsih kepada peradaban,” ujarnya.

Lanjut dia, ia juga mengajak para mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa enterpreneurship yang juga pandai memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan digital.

“Pada tahun 2030 atau 2035, populasi manusia Indonesia didominasi usia produktif 62 persen hingga 65 persen. Sudah saatnya ini dipersiapkan dari sekarang. Generasi produktif ini adalah kalian, isi peradaban salah satunya dengan berwirausaha ini,” papar dia.

Harapan ini kerap ia sampaikan dalam beberapa kesempatan, terlebih saat menemui generasi-generasi muda.

“Saya yakin generasi muda Batam yakni kalian milenial maupun gen z ini adalah anak-anak hebat,” pungkasnya mengakhiri.

(Red)

Sosialisasi Peraturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Danau Toba, Bupati : Dahulukan Pengurusan Izin

YUTELNEWS.com |Seusai Sosialisasi Peraturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Danau Toba kepada masyarakat di Balai Data Kantor Bupati Toba, Jumat (13/10/2023), Bupati Toba, Poltak Sitorus menyampaikan agar masyarakat mendahulukan pengurusan ijin. Hal ini agar tidak terjadi penindakan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

“Saya kira tadi sudah jelas disampaikan bahwa jangan sampai harus ditertibkan. Mulai sekarang disampaikan, uruslah ijinnya. Hal-hal yang belum paham nanti, masyarakat silahkan datang ke kita. Jadi aktiflah bertanya agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran,” kata Poltak Sitorus.

Pada acara sosialisasi ini, dua orang narasumber hadir. Pemateri pertama Direktur Penertiban dan Pemanfaatan Ruang, Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada Kementerian ATR/BPN l, Ariodillah Virgantara dengan materi Perpres 81 Nomor Tahun 2014 RTR Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, sedangkan pemateri kedua adalah Kepala Balai Wilayah Sungai Simatera II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DR. Mohammad Firman dengan materi Sosialisasi Keputusan Menteri PUPR Nomor 1695/KPTS/M/2022 tentang penetapan garis sempadan Danau Toba.

Sosialisasi ini juga dihadiri KasatgasKoordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah I, Maruli Tua Manurung serta seluruh camat, pimpinan perangkat daerah, Asisten dan Staf Ahli dan juga sejumlah pengusaha.

Narasumber menyampaikan perihal manfaat dan kegunaan sempadan danau, dan juga larangan-larangan di sempadan danau. Kemudian diterangkan juga prosedur pengurusan izin pemanfaatan sempadan .

“Kami tadi sudah menyosialisasikan mana batas sempadan sungai dan pemanfaatan sempadannya,” kata Mohammad Firman seusai acara.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah masih memberikan ruang dan waktu bagi masyarakat dan pengusaha untuk mengurus ijin penggunaan sempadan yang telah ditetapkan.

“Terkait regulasi nanti, kita masih memberi ruang bagi teman-teman pengusaha untuk bisa menerbitkan ijin dulu. Kalau tidak sampai melakukan pengrusakan, tentunya ada ranah lain. Larangannya nanti untuk itu bisa dilakukan oleh pihak Pemda,” katanya.

Terkait sosialisasi ini,Kasatgas Korsup Wilayah I KPK RI Maruli Tua Manurung mengatakan Danau Toba adalah kekayaan negara. Dengan demikian, pihaknya bersama dengan pemerintah menyosialisasikan seputar hukum dan aturan penggunaan sempadan Danau Toba.

“Kita berterimakasih kepada seluruh stakeholder, masyarakat, dan pengusaha atas kolaborasi ini. Yang sebelumnya Perpres 60 Tahun 2021 itu masih bisa kita optimalkan, sekarang sudah semakin bergerak optimal. Pemkab Toba, pemerintah provinsi, pusat semakin bergerak,” katanya.

Sosialisasi tersebut melibatkan peserta masyarakat sekitar dan pengusaha yang berada di garis sempadan Danau Toba. Dilakukan juga sesi tanya jawab antar peserta dengan pemateri. Salah satu hal yaitu kekhawatiran akan penggusuran dipertanyakan. Namun secara tegas pemateri mengatakan saat ini hanya sebatas sosialisasi aturan penggunaan sempadan danau.

(Lase)

Gubernur Kepri Serahkan Beras Bantuan Pangan Pemerintah Tahap-II Untuk 535 KPM di Karimun

YUTELNEWS.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad menyerahkan secara simbolis beras Bantuan Pangan Pemerintah Tahap-II kepada masyarakat Kabupaten Karimun di Gedung Nasional Tanjung Balai Karimun, Kamis (12/10). Bantuan ini bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan dan menekan angka inflasi di akhir tahun.

Beras Bantuan Pangan Pemerintah Tahap-II merupakan program pemerintah pusat yang disalurkan melalui Perum Bulog. Sebanyak 535 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Karimun mendapatkan bantuan beras 10 kg tiap bulannya selama tiga bulan dari bulan September sampai November 2023.

Provinsi Kepri sendiri mendapatkan alokasi kurang lebih 2.111.520 kg beras untuk 70.384 keluarga penerima manfaat diseluruh kabupaten dan kota se-Kepulauan Riau. Sebelumnya, Gubernur Ansar juga telah menyerahkan bantuan beras serupa untuk masyarakat kota Tanjungpinang dan Batam.

Dalam sambutannya, Ansar Ahmad mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Perum Bulog yang terus berupaya memberikan bantuan pangan untuk masyarakat. Ia juga mengingatkan agar masyarakat melakukan diversifikasi pangan agar tidak tergantung pada satu jenis komoditas saja.

“Jelang akhir tahun biasanya harga-harga kebutuhan pokok naik, tapi kita upayakan terus agar tidak terjadi inflasi salah satunya penyaluran beras ini,” kata Ansar Ahmad.

Penyaluran Bantuan ini merupakan hasil kerjasama antara berbagai pihak, yaitu Perum Bulog untuk penugasan, Kantor Pos untuk transporternya, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Bersama 7 Kabupaten/ Kota untuk melakukan monitoring dan pengawasan.

(Red)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.