You Tell News

Gunungsitoli, Yutelnews.com ||Bertempat di Kaliki Gunungsitoli Gubernur Sumatera Utara Melaksanakan Pertemuan dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Se-Kepulauan Nias, 09/03/2025.

Pada pertemuan ini masing masing Kepala Daerah menyampaikan beberapa hal yang menjadi Dukungan dan perhatian Provinsi Sumatera Utara.

Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu S.Pd., M.IP menyampaikan bahwa saat ini dan hampir merata di masing masing Kab/Kota di Kep Nias adalah
1. Permasalahan Jalan.
2. Normalisasi sungai.

Bupati Nias Utara menyampaikan Kepulauan Nias ini adalah DESTINASI WISATA namun Persoalan transportasi Udara masih minim, Berharap Pak Gubernur memberi perhatian agar maskapai route Binaka- Kuala Namu di tambah.

Pada hari ini Senin 10 Maret 2025 Gubernur Sumatera Utara dan Ketua TP PKK Provinsi Sumut beserta Rombongan melaksanakan Kunjungan kerja di Nias Utara.

(K.Gea)

Kepulauan Nias, Yutelnews.com ||Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, SE., M.Si yang sekaligus juga selaku koordinator FORKADA Kepulauan Nias dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, SH, bersama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah se-Kepulauan Nias menyambut kedatangan Gubernur Sumatera Utara Boby Nasution bersama Nyonya Kahiyang Ayu dalam rangka kunjungan kerja perdana di Kepulauan Nias di Bandara Binaka, Kunjungan kerja dijadwalkan berlangsung selama 3 (tiga) hari, Hari Minggu 09/03/2025.

Hadir Danrem 023/Kawal Samudra Sibolga, Forkopimda se-Kepulauan Nias, Sekretaris Daerah se-Kepulauan Nias, pimpinan instansi vertikal BUMN/BUMD se-Kepulauan Nias, Ketua Tim Penggerak PKK se-Kepulauan Nias, Ketua Persit KCK Korcab Rem 023/Kawal Samudra, Ketua Jalasenastri Korcab II DJA I, Ketua Bhayangkari Polres Nias, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Gunungsitoli, Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Gunungsitoli, Ketua Dharmayukti Karini Gunungsitoli serta hadirin lainnya.
(K.Gea)

Bandung – Yutelnews com|| Akibat intensitas curah Hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Bandung, sedikitnya ada 4 Sekolah Jenjang SMP dan 40 Sekolah Dasar terendam Air.

Sementara untuk akses menuju Sekolah ketinggian Air mencapai kurang lebih 1 meter, bagi siswa siswi yang sekolahnya masih terendam Air proses pembelajaran di bulan suci Ramadhan dirumahkan, dengan penugasan secara Daring, hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Enjang Wahyudin saat melakukan monitoring kebencanaan, pada Minggu 9 Maret 2025.

Enjang Wahyudin, didampingi Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung H. Yusup Salim mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak BKPSDM, Diskominfo, dan BPBD berkaitan dengan proses Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM) siswa.

” Dinas pendidikan kabupaten Bandung sudah melaksanakan monitoring langsung khusus di wilayah Kecamatan Bojongsoang dan Dayeuhkolot, ada 40 Sekolah Dasar dan 4 SMP yang hingga kini masih dalam kondisi terendam Air, ” Ujarnya.

Ditegaskan Kadisdik, berkaitan dengan KBM untuk para Tenaga Pendidik dipersilahkan melakukan absensi secara WPH, sedangkan peserta didik mengikuti pembelajaran melalui Daring, Ucapnya saat berada di SMPN 1 Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Sehari sebelumnya salah seorang Alumni SMPN 1 Bojongsoang, yang tidak lain adalah Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna saat melakukan pantauan langsung terdampak Banjir, di SMPN 1 Bojongsoang menegaskan bahwa untuk Bangunan Sekolah Bojongsoang khususnya SMPN 1 harus dilakukan renovasi bangunan.

” SMPN 1 Bojongsoang harus naik kurang lebih 80 cm dari bangunan yang ada saat ini, ” Tutur Bupati Bandung. ( ** )



Yans.

Gunungsitoli – Yutelnews.com

Dalam rangka menjaga silaturahmi di bulan Ramadhan, Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, S.E., M.Si menghadiri Safari Ramadhan di Mesjid Al-Iman Desa Fowa, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, Sabtu (08/03/2025) malam.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa ibadah puasa di bulan suci merupakan ibadah yang hukumnya wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia.

“Ujar Walko Ibadah Puasa Ramadhan sangat penting dijalankan karena merupakan sebuah latihan pengendalian diri agar lebih ikhlas dan sabar dalam menghadapi hidup dan kehidupan serta memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk memperbaiki tingkah laku, perkataan dan perbuatan dan memperbaiki jalinan silaturahmi dengan saling berkomunikasi dan berinteraksi sebaik-baiknya.

“Kami atas nama Pemko Gunungsitoli, pribadi dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah Puasa Ramadhan kepada jama’ah Mesjid Al-Iman Fowa dan seluruh masyarakat Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, semoga Allah Subhanahuwata’ala memberikan balasan yang setimpal berupa pahala yang berlipat ganda kepada bapak/ibu semua,” UJarNya.

Wali Kota Gunungsitoli juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli khususnya masyarakat Gunungsitoli Idanoi atas kepercayaan yang telah diberikan terpilih menjadi kepala Daerah periode 2025-2030 kedepan.

“Kami memberikan apresiasi kepada PHBI Kota Gunungsitoli, tim pelaksana dan seluruh pihak terkait atas terlaksananya kunjungan Safari Ramadhan tahun 1446 Hijriyah/2025 Miladiyah kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BKM Mesjid Al-Iman Fowa dan seluruh jama’ah yang telah menyambut hangat kedatangan Tim Safari Ramadhan Pemko Gunungsitoli pada malam hari ini,” tutup Wali Kota mengakhiri sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Gunungsitoli juga menyampaikan bingkisan Ramadhan dari Pemerintah Kota Gunungsitoli kepada Pengurus BKM Al-Iman Desa Fowa.

Turut hadir mendampingi, Kepala Kantor Kementerian Agama RI Kota Gunungsitoli, Camat Gunungsitoli Idanoi beserta jajarannya, sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, PHBI Kota Gunungsitoli, Pengurus BKM Al-Iman, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan seluruh jama’ah mesjid/ masyarakat sekitar.
(K.Gea)

BELAWAN//Yutelnews.com
Warga Belawan terus meminta kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, SIK MH, Kejatisu, BPH Migas, DirPolairud, PSDKP , PPSB, dan Instansi terkait untuk segera menindak tegas pelaku kegiatan masih bebasnya pemasaran dugaan BBM solar ilegal ke gudang gudang wilayah Pelabuhan Perikanan Samudra(PPS)Gabion Belawan kali ini pengisian ke Gudang Bincuan dan Gudang SU, Minggu (2/03/2025) sekitar pukul 17.00 WIB.

Entah apa yang mendasari bebasnya kegiatan pemasaran tersebut, Diduga kebal hukum, seakan tidak ada aparat penegak hukum dapat menghentikan langkah penyalurannya kegudang-gudang wilayah Pelabuhan Perikanan Gabion seperti giliran ke gudang Bincuan, gudang SU, Gudang Abadi Jaya, dll, penyalur BBM disebut sebut wakuteh sebagai agennya Wak Ran, mobil tangki biru putih yang bertuliskan di lambung tangki transportir seolah resmi dari pihak penyalur, disinyalir dengan harga di bawah harga industri dan tanpa PPN

Tampak mobil tangki ukuran 12000 liter Dengan BK 8071 GL bergerak masuk di pintu gate PPSB Belawan menuju ke gudang Bincuan. Sementara BK 8503 EB dengan muatan 5 Ton masuk ke gudang SU Gabion Belawan.

Sebelumnya diketahui Kapal Ikan disebut sebut milik Bincuan di Gudang Gabion PPS Belawan Diduga gunakan BBM Ilegal atau black market yang di muat ke kapal penangkap ikan atau kapal yang dilarang misalnya Pukat Tarik Hela Berkantong atau kapal diduga melanggar Undang Undang Kelautan Dan Perikanan.

Penggunaan BBM yang diduga ilegal itu diperoleh oleh pemilik kapal kapal ikan tersebut dari para mafia dengan harga yang sangat terjangkau dan diduga tak kantongi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga melanggar undang-undang migas, .

Akibat ulah dari mafia dan juga pemilik gudang gudang tersebut dapat merugikan Negara dan masyarakat kita diduga izin dan pajaknya tidak di penuhi oleh penjual dan pembeli.
menyalurkan minyaknya diduga tanpa pajak dan izin sah dengan semena-mena melakukan usahanya tidak sesuai Standard Oprasional Prosudur (SOP).

Bahwa hal ini telah di atur didalam undang-undang yang menyatakan bahwa penyalah gunaan BBM bersubsidi dapat dijerat dengan Pasal 55 UU Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 6 Tahun 2014. Peraturan yang menggantikan Permen ESDM No. 18 Tahun 2013 itu memperbolehkan seluruh jenis kapal nelayan menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Di dalam peraturan terbaru itu, seluruh jenis kapal nelayan dimungkinkan menggunakan solar dengan volume 25 kiloliter (KL) per bulan.

Bebasnya pemasaran dugaan BBM solar ilegal di gudang Bincuan dan gudang Su tersebut, Senin(3/03/2025) sekitar pukul 14.50 WIB, dikonfirmasi Kepala Perum Perikanan Indonesia Cabang Belawan, Jansen Sitorus mengatakan agar mengkonfirmasi PPSB

“Konfirmasi ke PSDKP konfirmasi ke pelabuhan Samudera Belawan” Katanya.

Sebelumnya menurut Ir Mansyur Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan mengatakan Bahwa PPSB bekerja sesuai dengan kewenangan dan fungsi pihaknya tentang kesyahbandaran,
Fungsinya mengawasi bahan bakar(BBM) ke kapal ikan

“Itu kalau teman teman tau yang begitu Ilegal, Langsung laporkan saja ke APH” Ujarnya

“Kewenangan kami hanya dua kesiapan kesiagaan
Alat Pema

Sebelumnya masa kepimpinan Kepala PPSB Henry Batu Bara pernah BBmelayangkan surat edaran bahwa melarang masuk tangki biru putih yang menyalurkan BBM ke wilayahnya (Rizal hsb)

Sukabumi – Yutelnews.com ,Adanya pemberitaan dari salahsatu media online di Sukabumi, yang menduga ada pungutan liar di tingkat SMPN mendapat tanggapan serius dari pihak sekolah.

Dimana dalam kesimpulan dari hasil kajian pemberitaan menyebutkan, sekolah yang dimaksud mengambil pungutan kepada orangtua siswa yang memberatkan.

Padahal, yang dimaksud adalah sumbangan yang dihasilkan dari kesepakatan antara orangtua siswa yang dipandu oleh komite sekolah.

Salah seorang Kepsek SMPN di Kabupaten Sukabumi, Yana Rudiana mengungkapkan bantahannya atas dugaan adanya pungli fi sekolahnya.

“Saya pastikan tidak ada pungli disini. Kalaupun ada uang yang terkumpul, itu bentuknya sumbangan sukarela. Dimana, pihak sekolah ataupun komite tidak pernah menentukan besaran, jumlah ataupun jangka waktu,” ungkapnya, Minggu 09/03/2025.

“Bahkan, masih banyak diantara siswa yang sampai selesai belajar di kelas IX tidak menyumbang pun, bagi kami tidak ada masalah. Mereka dibebaskan, karena sumbangan sifatnya sukarela,” tambahnya.

Ditanya terkait uang yang terkumpul digunakan untuk apa, Kepsek menjelaskan semuanya murni untuk kegiatan pembelajaran tambahan yaitu Pengembangan Pendidikan Agama Islam (PPAI).

“Uangnya semua digunakan untuk kegiatan PPAI (DTW). Mulai honor gurunya, raportnya serta kegiatan lain yang berhubungan dengan PPAI,” jelasnya.

Sementara itu, salah seorang pengurus Komite SMPN Suherman mengatakan, adanya isu pungli disekolahnya menjadi konsen bagi dirinya beserta pengurus yang lain dalam menata kelola keuangan komite yang diperbolehkan sesuai regulasi.

“Sebenarnya, setiap agenda apapun yang ada disekolah, termasuk pengumpulan sumbangan, itu selalu berdasarkan kesepakatan dengan orang tua siswa,” katanya.

“Kami juga tidak pernah menentukan besaran sumbangan. Mereka sendiri para orang tua siswa yang menulis dan menandatanganinya. Persoalan ada orang tua siswa yang keberatan, itu ada dua kemungkinan, pertama dia tidak ikut rapat, kedua memang benar-benar tidak mampu. Walaupun demikian, semuanya tidak akan menjadi kewajiban diakhir, karena sifatnya sukarela,” lanjutnya.

Ditanya terkait pengumpulan dana apa saja, pengurus komite sekolah menuturkan, pihaknya hanya mengumpulkan sumbangan untuk kegiatan yang sama sekali tidak dibolehkan dibiayai oleh BOS.

“Yang kami kumpulkan adalah sumbangan untuk PPAI, perpisahan dan biaya study tour. Dimana, semua nya sudah disepakati oleh orang tua siswa. Kami sebagai komite sejauh ini belum menerima aduan keberatan atau keluhan orangtua siswa,” tuturnya.

“Sangat disayangkan, ketika ada orangtua siswa yang keberatan tidak disampaikan kepada komite. Padahal komite jelas-jelas sebagai tempat dan ruang pengaduan,” imbuhnya.

“Walaupun demikian, berdasarkan aspirasi yang berkembang, maka : kegiatan perpisahan sudah disepakati akan dihapus, kegiatan PPAI juga akan dihentikan sampai ada regulasi berikutnya dan kegiatan study tour akan dikaji ulang, bahkan secepatnya akan dilaksanakan rapat dengan orangtua kelas 7 dan 8. Khusus untuk perpisahan seluruh uang yang masuk sudah dikembalikan, dan apabila dalam kesepakatan study tour di batalkan, maka Kami pastikan seluruh uangnya akan dikembalikan,” pungkasnya.

Reporter : Mirna

Bandung – Yutelnews.com|` Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Nia Purwakania SH.M.K.N bersama Anggota DPRD Kab.Bandung Angie Natesha Goenadi Go S.Ked.M.HI beserta jajaran partai , cepat tanggap turun langsung menemui dan memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir di tiga titik wilayah Kecamatan Dayeuhkolot,Kabupaten Bandung , minggu (09/03/2025).

Ketua DPC Partai PDI Perjuangan Nia Purwakania SH,Bersama Anggota DPRD Angie Natesha, mengunjungi tiga titik lokasi yaitu pertama di Kp.Cisirung, titik kedua Kp.Palasari kelurahan Pasawahan dan titik ketiga di Bojong Asih Desa Dayeuhkolot, wilayah kecamatan Dayeuhkolot.

Nia Purwakania yang turun langsung ke lokasi yakni Anggota DPRD Kabupaten Bandung dan rombongan Partai. Adapun bantuan yang diserahkan untuk korban bencana banjir yaitu Mie instan, air mineral makanan buat keperluan bayi.

Ketua DPC PDI Perjuangan Nia pun mengatakan, pihaknya yang datang hari ini mewakili DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung,monitoring langsung dan untuk memberikan sejumlah bantuan untuk sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak.

“Ini bentuk perhatian partai kami dan Anggota DPRD, dalam merespon cepat menemui langsung masyarakat yang terdampak dan kami memberikan sedikit bantuan kepada korban yang dilanda banjir ,” ucapnya Ketua Nia.

Dirinya turut prihatin atas musibah yang menimpa sejumlah warga di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot ini. Dan dirinya berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat serta musibah ini segera terselesaikan,” tambahnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Nia juga mengatakan hal serupa, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung turut menyerap aspirasi sekaligus menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak di salah satu titik banjir terparah, Kecamatan Dayeuhkolot

“Kami dari PDI Perjuangan Kabupaten Bandung mewakili DPC PDI Perjuangan Ibu Nia Purwakania SH Ketua DPC bergerak hari ini, di satu wilayah kecamatan Dayeuhkolot di tiga lokasi dan beberapa daerah di pesisir untuk membantu saudara -saudara kita yang terdampak,” pungkasnya Nia.

Angie Natesha Goenadi Go S.Ked.M.HI juga sebagai Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bandung mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, harus lebih serius menangani dan menuntaskan permasalahan bencana banjir melanda kecamatan dayeuhkolot setempat.

Peristiwa banjir hebat terjadi di sebagian besar wilayah di Kabupaten Bandung. Insiden ini mengakibatkan ratusan rumah warga terdampak hingga sempat memutus beberapa akses jalan raya.

“Sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang serius dari Pemerintah Kabupaten Bandung,kecamatan, Kelurahan /Desa. ” Harapan kami, ketika sudah terjadi bencana yang meluas seperti ini diharapkan lebih serius dan harus ada solusi,” ujar anggota DPRD kabupaten bandung.

Dalam beberapa bulan terakhir, Angie Natesha mengatakan, peristiwa banjir terjadi di Kecamatan Dayeuhkolot saat ini tidak lagi hanya melanda wilayah pesisir, melainkan, genangan air juga sudah memasuki tengah-tengah perkotaan.

Kondisi dimaksud dapat dilihat banjir menggenangi jalan-jalan protokol hingga wilayah pemukiman warga sekitarnya.

“Jadi sekarang bukan lagi hanya penanggulangan sesaat, tapi harus ada solusi terbaik. Ini Kabupaten Bandung adalah jantung kota, jangan ada lagi masyarakat yang terdampak,”tegasnya.



Yans.

Gunungsitoli, Yutelnews.com ||
Selamat Datang Gubernur Sumatera Utara dan Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara Beserta Rombongan Dalam rangka Kunjungan Kerja di Kepulauan Nias, 09/04/2025.

Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega bersama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekda, Kepala OPD se Kepulauan Nias Pada penyambutan Bpk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Ketua TP PKK Provinsi di Bandara Binaka.

Masyarakat Nias antusias mendengar Kedatangan Gubernur Sumut saat Kampanye dulu”UjarNya Pasti saya berkantor Kepulauan Nias. Tentu hal ini menjadi angin segar melihat langsung daerah 3T, Kami doakan bencana alam yg terjadi akibat Cuaca hujan Extrim seperti putusnya jembatan dan Infrastruktur yang tidak mendukung aktifitas masyarakat di Kepulauan Nias supaya terperbaiki kembali.

(K.Gea)

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat,- Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I), Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Bandung Barat (DPD KBB), Kembali menggelar Audensi. Audensi kali ini giliran dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Bandung Barat. Jum’at, (07-02-2025).

Setelah Sebelumnya, IWO Indonesia KBB Mengadakan Audensi dengan beberapa dinas yang ada di KBB, diantaranya dengan PJ Bupati KBB, Disdukcapil KBB, Dinkes KBB, dan kali ini giliran dengan DPMD KBB.

Rushendi selaku Ketua DPD IWO Indonesia KBB memaparkan, berbagai program strategis, termasuk ketahanan pangan dan keterbukaan informasi publik.

Dirinya juga menyoroti pentingnya pemanfaatan tanah desa yang tidak produktif untuk mendukung program nasional Asta Cita Presiden Prabowo. Ia juga menegaskan bahwa informasi terkait penggunaan APBD dan APBN wajib dipublikasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menanggapi hal ini, Kepala DPMD KBB, Dudi Supriadi, mengapresiasi peran jurnalis dalam mendorong transparansi pemerintahan dan menyebut bahwa minimal 20% dana desa Dialokasikan untuk ketahanan pangan sesuai Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat transparansi dan penegakan hukum di tingkat desa melalui Program Jaksa Garda Desa. Program ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri, bertujuan untuk memberikan edukasi hukum serta mencegah penyalahgunaan dana desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Dudi Supriadi, menjelaskan bahwa Jaksa Garda Desa sudah berjalan di tiga kecamatan, yaitu Padalarang, Batujajar, dan Cikalong Wetan. Program ini menjadi bagian dari arahan Bupati KBB sebagai upaya meningkatkan sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pengelolaan dana desa.

“Program ini bertujuan agar aparatur desa memahami regulasi dalam penggunaan anggaran, sehingga dapat menghindari penyimpangan dan memastikan dana desa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Dudi.

Selain edukasi hukum, Jaksa Garda Desa juga berfungsi sebagai pendamping bagi perangkat desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam pengelolaan dana desa serta dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang.

Pemerintah KBB berharap program ini dapat diperluas ke seluruh kecamatan, sehingga setiap desa memiliki pemahaman hukum yang kuat dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola anggaran desa secara transparan dan akuntabel.

“Semoga Kerja sama antara IWO Indonesia dan pemerintah terus berlanjut demi penyebarluasan informasi yang transparan dan bermanfaat bagi masyarakat” pungkas Rushendi.

(Dien Yoyo)

YUTELNEWS.com | Tragedi Longsor di Gunung Botak: 7 Tewas, Pengamanan Mandul, Tambang Ilegal Kian Menggila Kabupaten Buru, Indolensa – Gunung Botak kembali menelan korban. Longsor yang terjadi pada Sabtu (8/3/2025) sekitar pukul 05.30 WIT menewaskan tujuh orang dan melukai enam lainnya. Tragedi ini menambah daftar panjang korban akibat tambang emas ilegal yang terus beroperasi di bawah bayang-bayang lemahnya pengawasan aparat keamanan.

Kawasan yang seharusnya steril dari aktivitas tambang ilegal ini justru masih dipadati penambang liar. Operasi penertiban kerap dilakukan, tetapi selalu bersifat sementara, seakan hanya formalitas. Siapa yang bermain di balik mandulnya pengamanan? Mengapa tambang ilegal tetap eksis meski sudah dinyatakan zona larangan? Bersalah dalam Kasus Korban Jiwa Bertambah, Aparat Dimana?

Berikut identitas korban meninggal dunia:

Isra (51) – Penambang, asal Ternate.

Sarbia (49) – Ibu rumah tangga, asal Ternate.

Iman (8) – Anak dari Isra dan Sarbia, asal Ternate.

Henda L. – Penambang, asal Sunda/Cimahi.

Judin – Penambang, asal Manado. Badrun (41) – Penambang, asal Ternate. Korban belum teridentifikasi. Selain korban tewas, enam orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk patah tulang akibat tertimpa material longsor.

Menurut saksi mata Ikram Boko, yang saat kejadian berada di warungnya, longsor terjadi akibat derasnya aliran air dari tebing di atas tambang ilegal.

“Saya dengar suara air sangat deras dari atas tebing, lalu tiba-tiba tanah dan batu runtuh menghantam tenda dan warung di bawahnya,” ujar Ikram.

Para penambang yang selamat berusaha menggali korban dengan alat manual, tetapi upaya penyelamatan memakan waktu hingga tiga jam. Ketika ditemukan, para korban sudah tidak bernyawa, diduga kehabisan oksigen akibat tertimbun material longsor.

Gunung Botak telah lama dinyatakan sebagai zona larangan bagi aktivitas tambang ilegal. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Penambang tetap berdatangan, bahkan setelah aparat melakukan penyisiran dan menutup lokasi.

Rekam jejak bencana akibat tambang ilegal di Gunung Botak:

22/10/2020: Dua orang kakak-beradik tewas kehabisan oksigen di lubang galian tambang. 21/11/2022: Tiga penambang tewas tertimbun longsor, satu orang selamat. 04/06/2022: Satu penambang tewas akibat runtuhan tanah dan batu. 15/05/2024: Pengamat hukum menilai Polres Buru gagal melakukan penyisiran besar-besaran. 20/10/2024: Dua penambang ilegal tertangkap saat beraktivitas di Gunung Botak. Tambang ilegal ini bukan hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan lingkungan dan diduga menjadi jalur masuk obat terlarang ke Kabupaten Buru.

Aparat Lalai atau Ada yang Bermain?

Keamanan Gunung Botak berada di bawah kewenangan Polres Buru dan Polda Maluku, dengan dukungan Kodim 1506/Namlea dan Kodam XVI/Pattimura. Beberapa kali Brimob diterjunkan untuk menertibkan lokasi, tetapi hasilnya selalu sama: penambang kembali datang setelah aparat mundur.

Pertanyaannya, apakah ini hanya kelalaian, atau ada pembiaran yang disengaja?

Dugaan bahwa ada oknum yang bermain di balik lemahnya pengawasan semakin menguat. Jika kepolisian benar-benar serius ingin memberantas tambang ilegal, mengapa hingga kini Gunung Botak masih dikuasai penambang liar?

Jangan Tunggu Korban Bertambah, Aparat Harus Bertindak!

Tragedi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan aparat keamanan. Berapa nyawa lagi yang harus melayang sebelum ada tindakan konkret?

Pihak kepolisian telah mengimbau agar seluruh aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak dihentikan. Namun, tanpa penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan, imbauan itu tidak lebih dari sekadar retorika.

Masyarakat kini menunggu apakah pemerintah dan aparat benar-benar berani menutup Gunung Botak dari tambang ilegal, atau tragedi seperti ini akan terus berulang? Kabiro buru

(M Masuku)

YUTELNEWS.com | Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir bandang dibeberapa wilayah di Kecamatan Dayeuhkolot Banyak warga yang menjadi korban akibat fenomena alam ini.

Mendapat informasi bencana yang melanda warga wilayah kecamatan Dayeuhkolot, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dari Fraksi PDI Perjuangan Angie Natesha Goenadi Go S.Ked.M.HI , bergerak cepat untuk membantu.korban banjir bersama tim bergegas menyalurkan bantuan berupa keperluan bayi, makanan siap saji, air minum dan air bersih kepada warga terdampak banjir di Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Sabtu (08/03/2025).

Pada kesempatan tersebut, Angie Natesha menyampaikan keprihatinannya terhadap musibah yang menimpa warga. Ia berharap warga tetap bersabar dan tetap kuat dalam menghadapi bencana ini.

“Kami akan selalu siap untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Saya mengajak semua pihak untuk bergotong royong membantu masyarakat menghadapi musibah ini,” cetus Anggota DPRD Angie dari Partai PDI P ini.

Pada kesempatan yang sama,Angie Natesha mengungkapkan pihaknya berupaya keras untuk membantu masyarakat yang musibah korban banjir.

Ia pun berharap pemerintah daerah serius dalam menyikapi musibah korban banjir ini dengan memantapkan upaya mitigasi karena bencana bisa terjadi kapan dan dimana saja.

“Saya harap pemerintah serius dengan masalah bencana banjir ini. dan menekankan meminta kepada pemkab untuk segera memberikan bantuan dan mencari solusi banjir yg hampir selalu datang tiap turun hujan.

Lebih lanjut ,Saya meminta pemkab bisa memberikan bantuan kepadawarga yang terdampak banjir terutama bahan makanan, karena banyak kepala keluarga yang tidak bisa mencari nafkah dgn adanya banjir ini, selain itu saya juga meminta pemkab bandung untuk membuat solusi nyata penanganan banjir ini yang hampir pasti terjadi setiap turun hujan lebat. “Harusnya pemkab sudah bisa membuat mitigasi plan atas banjir yg rutin terjadi ini,” pungkasnya.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Banjir besar kembali melanda wilayah Kecamatan Dayeuhkolot dan sekitarnya, terutama di Kampung Babakan Leuwi Bandung Rw 01, Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, Genangan air yang cukup tinggi menyebabkan ratusan warga kesulitan beraktivitas dan membuat banyak rumah terendam.

Banjir kali ini berdampak luas, dengan 325 kepala keluarga (KK) dan lebih dari 1.050 jiwa di enam RT yang mengalami kesulitan. “Banyak warga terpaksa bertahan di rumah mereka yang tergenang air, sementara akses keluar masuk kawasan tersebut menjadi terbatas.

Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan, Bupati Bandung, Dr.HM Dadang Supriatna, merespons cepat dengan mengirimkan bantuan mesin pompa sedot air untuk membantu mengatasi genangan yang masih tinggi. Bantuan ini disalurkan melalui tokoh masyarakat Dayeuhkolot, Tri Rahmanto, yang turun langsung ke lokasi banjir untuk menyerahkan alat tersebut kepada Ketua RW 01, Yomi. Sabtu 08/03/2025.

Ketua RW 01, Yomi, menyampaikan dengan rasa ucap syukur dan ucapkan terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, mesin pompa sedot air ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penyedotan air, sehingga warga bisa segera kembali beraktivitas.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan ini dari pa bupati Dadang Supriatna. Dengan adanya mesin pompa sedot air, kami berharap genangan bisa cepat surut dan warga tidak lagi terjebak dalam kondisi sulit,” ujar ketua Rw 01,Yomi.

Banjir di wilayah kecamatan Dayeuhkolot memang menjadi permasalahan tahunan yang kerap terjadi saat curah hujan tinggi. Warga berharap, selain bantuan darurat, akan ada solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan banjir yang terus berulang.

Semoga bantuan mesin pompa sedot yang telah diberikan dapat meringankan beban warga dan mempercepat proses pemulihan di kawasan terdampak,” tukasnya.

(Yans)

Jepara -Yutelnews.com
Polres Jepara | Dalam rangka memastikan proses seleksi penerimaan anggota Polri yang transparan, bersih, dan akuntabel, Kepolisian Resor (Polres) Jepara, Polda Jawa Tengah, menggelar Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan Taruna/I Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2025 Panda Jateng di Aula Mapolres Jepara, pada Jumat (7/3/2025).

Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso yang diwakili oleh Wakapolres Jepara Kompol Edy Sutrisno dan dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polres Jepara, panitia seleksi, serta para calon siswa (casis) beserta orang tua mereka.

Kehadiran orang tua calon siswa dalam acara tersebut juga menunjukkan dukungan penuh terhadap transparansi dan integritas dalam proses seleksi.

Kegiatan dimulai dengan pembacaan pakta integritas oleh seluruh peserta, yang merupakan simbol dari komitmen mereka untuk menjalani proses seleksi dengan prinsip yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, dilakukan pengambilan sumpah untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam seleksi ini akan menjalankan proses seleksi dengan jujur dan sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakapolres Jepara Kompol Edy melalui Kasihumas AKP Dwi Prayitna mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga integritas dalam proses seleksi anggota Polri.

“Kegiatan ini dilaksanakan juga dengan tujuan untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa seleksi penerimaan calon anggota Polri dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri,” ujar AKP Dwi Prayitna.

Lebih lanjut, Kasihumas menyampaikan, bahwa seleksi penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2025 ini akan diawasi dengan ketat, baik oleh Pengawas Internal Polri maupun Pengawas Eksternal.

Pengawasan yang melibatkan berbagai pihak ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan rekrutmen Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis dapat tercapai.

“Pelaksanaan seleksi penerimaan terpadu anggota Polri Tahun Anggaran 2025 akan diawasi oleh Pengawas Internal Polri dan juga melibatkan Pengawas Eksternal, hal ini dilaksanakan agar tercapainya tujuan rekrutmen Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis,” tambahnya.

Dengan adanya kegiatan ini, Polres Jepara menegaskan komitmennya untuk melaksanakan seleksi yang berpegang pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis), yang akan terus dijadikan pedoman dalam setiap tahapan rekrutmen anggota Polri.

“Dengan adanya penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah ini, kami memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan dengan prinsip BETAH, yang kami harap dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa proses rekrutmen anggota Polri benar-benar dilaksanakan dengan profesional dan sesuai ketentuan,” tutup AKP Dwi Prayitna.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat, karena menunjukkan bahwa Polres Jepara berkomitmen untuk mewujudkan proses seleksi yang bersih dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Singgih

YUTELNEWS.com | Pemerintah Kota Pekanbaru kembali melakukan rotasi pejabat struktural di lingkungan pemerintahan. Firman Hadi kini resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru, menggantikan Maisisco yang kembali ke jabatan sebelumnya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, Irwan Suryadi, mengumumkan bahwa Firman mulai bertugas di posisi barunya sejak 3 Maret lalu.

Sebelum ditunjuk sebagai Plt Kepala Diskominfotiksan, Firman Hadi menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat DPRD Pekanbaru. Dengan jabatan baru ini, ia kini harus membagi fokus antara dua peran strategis dalam pemerintahan kota.

Dalam pernyataannya kepada media, Firman Hadi menyampaikan kesiapannya untuk menjalankan tugas di Diskominfotiksan dengan maksimal.

“Kami akan berusaha maksimal untuk menjalankan tugas di Diskominfotiksan, terutama dalam meningkatkan sistem komunikasi dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru,” ujarnya, Sabtu (8/3/25).

Firman menyebut bahwa pentingnya pengelolaan informasi yang transparan dan efektif dalam pemerintahan, mengingat peran Diskominfotiksan sangat vital dalam mendukung komunikasi publik serta pengelolaan data pemerintahan.

Sebagai Plt Kepala Diskominfotiksan, Firman Hadi memiliki beberapa fokus utama dalam kepemimpinannya. Salah satunya adalah memperkuat sistem komunikasi dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Teknologi informasi memegang peranan penting dalam pelayanan publik saat ini. Kami akan berusaha untuk meningkatkan sistem komunikasi agar lebih responsif dan transparan,” tambahnya.

Firman juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan berbagai instansi di Pemko Pekanbaru untuk mendukung program-program berbasis teknologi informasi. Ia berharap dengan sinergi yang baik, Diskominfotiksan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya.

Dalam menjalankan tugas barunya, Firman berharap mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pegawai Diskominfotiksan serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama yang baik agar berbagai program kerja dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.”||

(AS)