YUTELNEWS.com | Untuk menjadi perangkat desa, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.
Perangkat desa merupakan pembantu kepada desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemerintahan desa.
Adapun perangkat desa meliputi sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
Syarat menjadi perangkat desa tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Berdasarkan data yang dihimpun, Jumat (9/8/2024), berikut syarat-syarat menjadi perangkat desa sesuai UU Desa 2024:
1). Warga negara Indonesia
Perangkat desa harus memiliki loyalitas dan komitmen terhadap negara dan masyarakat desa.
2.) Berdomisili di desa setempat
Perangkat desa harus bertempat tinggal di desa tempat bertugas minimal 1 tahun sebelum mendaftar.
Tujuannya adalah untuk memastikan perangkat desa memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat desa serta memiliki hubungan baik dengan warga.
3.) Pendidikan minimal SMA atau sederajat
Syarat berikutnya adalah memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup untuk menjalankan tugas administrasi, pembangunan, dan pelayanan desa.
Namun beberapa posisi tertentu mungkin perlu tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau kualifikasi khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4) Usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun
Perangkat desa harus berada dalam rentang usia produktif dan memiliki pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa.
5). Tidak pernah terlibat tindak pidana
Selanjutnya, harus memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat desa.
6.) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Selain itu, masih ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi.
Syarat tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masing-masing desa.
YUTELNEWS com | LAHAT, sumsel – Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat Hj Lidyawati Cik Ujang dan H Haryanto atau yang bisa dikenal dengan “Berlian” menghadiri pengukuhan Koorcam dan Koordes Kecamatan Pagar Gunung dan Mulak Sebingkai di Desa Kupang Kecamatan Pagar Gunung, Jumat 9 Agustus 2024.
Turut mendampingi kegiatan Pasangan Berlian hari ini, anggota DPRD Lahat dari Partai Demokrat, Hj. Sumiati.
Dalam sambutanya Hj Lidyawati Cik Ujang menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat kedepannya, salah satu Pasangan Berlian berkomitmen melanjutkan pembangunan maupun program-program pemimpin sebelumnya yakni Cik Ujang dan Haryanto yang mana sebelumnya telah membangun di desa-desa bahkan sekolah gratis dengan seragam sekolah gratis bahkan ditambah dengan sepatu gratis untuk siswa.
“Kedepan program-program Kepimpinan Pak Cik Ujang tetap dilanjutkan bahkan ditambah bahkan untuk di Desa Tim Penggerak PKK juga sama halnya dengan Kepala Desa bisa mengikuti Bimtek keluar kota untuk mengembangkan potensi PKK di Desa,” ungkapnya.
Masih dilanjutkan Hj Lidyawati, pembangunan yang belum diselesaikan di zaman Bupati Lahat sebelumnya akan dilanjutkan.
“Saya tahu masih ada pembangunan jalan yang memang butuh dilanjutkan, itu tetap kita lanjutkan bahkan bila perlu diselesaikan karena saya tahu betul yang menjadi kendala di desa ialah perbaikan jalan,” katanya.
Selain itu juga dikatakan Hj Lidyawati, dengan disandikan Cik Ujang sebagai pasangan Herman Deru pada Pilkada Calon Gubernur Sumsel jelas menambah manfaat bagi Kabupaten Lahat.
“Tidak menutup kemungkinan kedepan Lahat tetap diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel apa lagi nanti Pak Cik Ujang ada dilantor Gubernur Sumsel sebagai Wakil Gubernur,” ujarnya.
Hj Lidyawati meminta kepada koorcam dan Koordes Kecamatan Mulak Sebingkai dan Pagar Gunung tetap kompak dan jangan terpecah belah dan sosialisasikan visi dan misi Berlian ke lapisan warga.
“Sosialisasikan kepada warga visi misi Berlian dan jangan lupa gunakan hak pilihnya pada Pilkada nanti,” Abdul / Asmuni
YUTELNEWS.com | Jalan sehat adalah olahraga yang murah meriah, tidak banyak keluar biaya, tapi sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Konon menurut pakar kesehatan, orang-orang yang rajin jalan sehat di pagi hari akan menuai banyak manfaat dari aktifitas sederhana ini.
Kontek maupun ramuan turun menurun tersebut hingga saat ini masih terus dilestarikan, bahkan dilaksanakan secara umum diantaranya pada momen-mimen tertentu seperti yang saat ini dilaksanakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. (Sabtu, 10/8/2024).
Digelarnya kegiatan gerak jalan sehat yang dihadiri seluruh Forkopimka Kecamatan Pohjentrek yang mana Start di halaman Kantor Kecamatan yaitu dalam rangka meyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke 79 tahun 2024. Sebagai pembina wilayah, Sertu Anton selaku Babinsa Desa Susukanrejo anggota Koramil 0819/02 Pohjentrek hadir dalam undangan gerak jalan sehat.
Babinsa Sertu Anton, mengatakan bahwa terdapat semangat yang luar biasa dalam acara tersebut, di mana peserta jalan sehat turut merasakan kegembiraan dan semangat kebersamaan. Para peserta dapat menikmati aktivitas olahraga yang sehat dan bermanfaat untuk tubuh mereka, sambil merayakan momen bersejarah dalam peringatan HUT RI ke-79..
“Dengan dukungan dari Forkopimda Kecamatan Pohjentrek dan seluruh elemen serta instansi terkait, maka acara ini berhasil mengumpulkan banyak peserta dari berbagai kalangan. Keberhasilan penyelenggaraan jalan sehat ini juga tidak terlepas dari kontribusi dari berbagai pihak yang ikut berperan dalam menciptakan atmosfer yang meriah dan memberikan hadiah-hadiah menarik bagi peserta”, Pungkas Babinsa saat dikonfirmasi.
Turut hadir pada kegiatan gerak jalan sehat antara lain Bapak Ifan Gunadi selaku Camat Pohjentrek, Akp Krisnanto (Kapolsek), para dewan Guru Kecamatan Pohjentrek dan Perwakilan Siswa Sekolah. Acara yang dimulai sekira pada pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun titik start dan finis di Kantor Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur.
YUTELNEWS.com | Pelaksanaan Pengukuhan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) disertai dengan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pilkada bagi Badan AD HOC Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024, bertempat di Gedung Howu-howu Desa Lasara Kecamatan Gido. Jumat, 09 Agustus 2024.
Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Nias, Elisati Zandroto menyampaikan bahwa tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sudah dan sedang berjalan. Yang menjadi bagian penting yang mendukung jalannya proses Pilkada ini adalah Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.
Menurutnya, dengan adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan mampu Menjunjung tinggi Independecy, Integritas dan Netralitas Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Sebagai bagian penting dari Penyelenggara Pemilu, diharapkan peserta yang dilantik ini nantinya dapat menyesuaikan dengan tahapan yang sudah berjalan.
“Dengan fleksibilitas dan sinergi yang baik dapat terjalin kerjasama dengan PPK masing-masing Kecamatan. Setelah pelaksanaan pelantikan, PPK dan Sekretariat segera melakukan Konsolidasi Tim sehingga dapat sejalan untuk mensukseskan pekerjaan di Tingkat Kecamatan masing-masing” Harapnya.
“Untuk membekali PPK dan Sekretariat akan dilakukan Bimbingan Teknis Penyaluran Dana dan Pertanggungjawaban Penggunaan Data Tahapan Pilkada” Tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Samson P. Zai, S.H., M.H menyampaikan bahwa pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
Ia mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias berkomitmen mendukung dan memfasilitasi sepenuhnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dalam rangka pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Nias.
“Pelaksanaan Pembentukan dan Pengukuhan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) disertai dengan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pilkada bagi Badan AD HOC Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024” Terangnya.
Mengakhiri sambutannya, Sekda Kabupaten Nias menyampaikan apresiasi kepada KPU Kabupaten Nias atas dedikasi yang telah diberikan. Ia berharap agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Nias dapat sukses dan berjalan dengan baik.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Ketua KPU Kabupaten Nias, Kajari Gunungsitoli diwakili oleh Kasi Datun, Kapolsek Gido, Inspektur Daerah Kabupaten Nias dan Seluruh Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nias.
YUTELNEWS.com | Tiga Periode Kepala Daerah Sidoarjo berturut-turut berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena Kasus Korupsi, sehingga Kabupaten Sidoarjo membutuhkan Pemimpin Baru Yang Egaliter, dan Memiliki Wawasan Yang Luas sehingga “Politik Balas Dendam” Yang sedang mendera Elit Politik Indonesia saat ini bisa terselesaikan dengan damai. Sehingga Kota Petis Ini dapat Melesat Ke depan Dan Mengejar ketertinggalannya dari Kabupaten atau Kota yang lain.
Karena permasalahan diatas sehingga, kami dari *Relawan Srikandi Gibran Jaya Melihat Kebutuhan Akan Adanya Perubahan Bagi Kepemimpinan Di Kabupaten Sidoarjo Melalui Pemilihan Bupati 2024 Mendatang* . Maka dari itu kami menyatakan sikap :
(1) Pertama, Kami berkeyakinan bahwa figur *Ir.H. Fandi Utomo* adalah Figur yang tepat untuk membawa Kabupaten Sidoarjo lebih Baik.
(2) Latar Belakang Fandi Utomo sebagai Lulusan Insinyur Teknik dan Pengalaman Kerja di Bidang Teknik, merupakan figur yang tepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis pembangunan berkesinambungan di Kab Sidoarjo.
(3) Fandi Utomo adalah Pendatang Baru atau New Comer yang berasal dari Rakyat Untuk Rakyat sehingga bebas dari Latar Belakang Kasus Korupsi sehingga bisa mengemban amanah Kepemimpinan Dan Kepemerintahan Yang Bersih Dari Korupsi (Clean Government).
(4) Relawan kami bersama masyarakat akan segera melakukan gerak cepat pendukungan pada Bapak Fandi Utomo dengan membentuk Relawan pada tingkat Kecamatan Dan Desa Se-Kabupaten Sidoarjo.
(5) Kami mengajak kepada seluruh warga Sidoarjo, untuk Bergandeng tangan bersama memenangkan Bapak Fandi Utomo Demi Sidoarjo Yang Lebih Baik.
Demikian Pernyataan sikap kami ini, terkait hal hal lain akan diatur selanjutnya.
YUTELNEWS.com | Payakumbuh- Setelah membawa harum nama kota Payakumbuh di tingkat Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), kontingen GSI Sepak Bola (Gala Siswa Indonesia) Kota Payakumbuh disambut Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno di ruang pertemuan Randang lantai II kantor Wali Kota Payakumbuh. Jumat, (9/8/2024).
Tidak sendiri, Suprayitno menyambut kontingen GSI Kota Payakumbuh bersama kepala dinas pendidikan Kota Payakumbuh, Dasril beserta jajaran serta kepala sekolah, pelatih dan tim official.
Diawal penyampaiannya, Suprayitno ungkapkan rasa terimakasih kepada seluruh tim yang tergabung dalam GSI Kota Payakumbuh.
“Alhamdulilah, anak-anak kita ini telah membawa nama kota Payakumbuh ke puncak gelaran GSI tingkat Sumbar. Dan kami dari Pemko Payakumbuh sangat berterima kasih atas perjuangannya menjadi yang terbaik untuk mewakili Sumbar ke tingkat nasional,” ujar Suprayitno.
Diketahui, GSI Kota Payakumbuh telah menjadi utusan Provinsi Sumbar dua tahun berturut-turut untuk bertanding di tingkat nasional, yakni tahun 2023 dan tahun 2024.
“Dan jika tahun lalu kita belum bisa tampil dengan maksimal, maka di kesempatan kedua ini kita harus bisa memberikan penampilan yang maksimal dengan berdasarkan pengalaman tahun lalu untuk kita mempersiapkan diri menghadapi tim lawan yang sudah kita lihat dan hadapi di tahun lalu,” ujar Suprayitno.
Lebih lanjut, Suprayitno ungkapkan jika untuk menjadi yang terbaik dan dapat mempertahankan posisi itu tidaklah mudah, dan hal ini telah dilakukan tim GSI Kota Payakumbuh.
Dan terkait dengan persiapan menjelang keberangkatan ke tingkat nasional, Suprayitno meminta kepada kepala dinas pendidikan, Dasril untuk dapat benar-benar berperan aktif dalam melakukan konsolidasi untuk kelancaran seluruh tim GSI Kota Payakumbuh sampai ke tingkat nasional yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2024 mendatang.
Dan tidak lupa, Pj. Wali Kota Payakumbuh juga akan turut membantu tim GSI Kota Payakumbuh agar dapat berangkat sampai ke ajang tingkat nasional dengan lancar, dengan turut membawa serta ibu dari masing-masing anak.
“Insya alloh saya juga akan turut membantu nantinya untuk bagaimana agar para orang tua (ibu) untuk turut serta dapat mendampingi anak-anak nya berlaga. Karna restu seorang ibu itu merupakan langkah awal kita meraih capaian terbaik dalam perjalanan yang kita tempuh,” ungkap Suprayitno.
Atas arahan dan penyampaian Pj. Wali Kota Payakumbuh, Kepala dinas pendidikan kota Payakumbuh dalam kesempatan itu langsung menyambut baik dengan akan melaksanakan arahan dan permintaan dari Pj. Wali Kota Payakumbuh untuk tim GSI Kota Payakumbuh berangkat ke tingkat nasional.
Dasril dalam kesempatan tersebut turut menyampaikan sejarah singkat perjalanan dari tim GSI Kota Payakumbuh untuk menjadi yang terbaik di tingkat Provinsi Sumbar.
YUTELNEWS.com | Payakumbuh- Wujudkan Kota Payakumbuh yang lebih maju, sejahtera, produktif dan sebagai pusat pelayanan perdagangan serta jasa regional, Pj. Wali Kota Payakumbuh mendukung penuh penyusunan revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Payakumbuh untuk 20 tahun ke depan.
“Kita ingin mewujudkan Kota Payakumbuh yang lebih maju, sejahtera dan lebih produktif di masa yang akan datang. Makanya kami sangat mengharapkan partispasi, masukan dan dukungan masyarakat dalam penyusunan revisi RDTR ini,” kata Pj. Wali Kota Payakumbuh Suprayitno saat membuka Konsultasi Publik di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, Jumat, (09/08/2024).
Saat ini, dinamika pembangunan Kota Payakumbuh terus berkembang dan kebijakan Nasional yang berubah dengan upaya pemberian kemudahan investasi melalui kebijakan untuk mendorong ketersediaan dokumen RDTR di seluruh Indonesia.
Kebutuhan pembangunan ini tentunya tetap harus sinergi dengan pelestarian lingkungan. Kota Payakumbuh merupakan kota dengan kondisi lahan yang masih didominasi sebagian besar adalah pertanian yang mendukung kebijakan ketahanan pangan melalui penetapan sawah LP2B seluas 1.745 Ha dan kebijakan LSD yang diatur oleh kementerian ATR/BPN seluas 2.734 Ha.
“Harapan kita, bagaimana nanti kedepannya kegiatan pembangunan non pertanian hendaknya selaras dan serasi dengan kawasan pertanian LP2B. Hal inilah yang menjadi perhatian dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini,” ucapnya.
Selain potensi, disebutkan Suprayitno, tentunya isu yang menjadi perhatian adalah pengelolaan persampahan, peningkatan kualitas pelayanan air minum, pengurangan kemiskinan dan stunting, penanganan air limbah, peningkatan pelayanan transportasi publik dan penyediaan ruang publik.
“Ini menjadi tugas besar kita untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dan memberdayakan seluruh stakeholder terkait,” ujarnya.
Maka dari itu, Ia meminta seluruh stakeholder yang berperan dalam pembangunan Kota Payakumbuh memberikan masukan dan saran terkait dengan kegiatan penjaringan isu strategis pembangunan prioritas di Kota Payakumbuh.
“Melalui pemetaan isu strategis yang ada saat ini diharapkan kebijakan, rencana dan program yang kita lahirkan dapat mendorong pertumbuhan Kota Payakumbuh dengan menerapkan prinsip ecocity ke depan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim mengatakan, Pemko Payakumbuh sudah menyampaikan permohonan peninjauan kembali dan revisi kepada Kementerian ATR/BPN yang dilengkapi dengan berbagai kajian.
“Kita telah memperoleh rekomendasi dari Menteri ATR/BPN tanggal 20 Maret 2024 lalu perihal Rekomendasi atas Peninjauan Kembali Perda Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang RDTR Kota Payakumbuh, dimana Perda RDTR dapat dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Makanya, melalui Konsultasi Publik ini sebagai sarana interaksi dua arah antara Pemerintah dengan masyarakat, Muslim mengharapkan bisa menjaring dan menghimpun aspirasi para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah ataupun dari masyarakat.
“Sesuai arahan Pak Wali Kota, kita ingin menyesuaikan dan memastikan kembali kebutuhan pembangunan saat ini hingga 20 tahun mendatang terakomodir dalam dokumen RDTR Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045, sehingga dokumen RDTR ini dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan investasi,” pungkasnya.
YUTELNEWS.com | Kota Langsa – Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri dan Forkopimda Kota Langsa, Brimob adakan Senam Gembira dan Olahraga Bersama dalam rangka Semarak Kemerdekaan RI Ke-79 di Lapangan Mako Kompi 2 Batalyon B Pelopor Aramiyah.
Satuan Brimob Polda Aceh, Jumat ( 09/08/2024 ). Guna memperkuat sinergitas, soliditas dan Menyemarakkan Kemerdekaan RI ke-79, Brimob menggelar Senam Gembira dan Olah Raga Bersama di Lapangan Mako Kompi 2 Batalyon B Pelopor Aramiyah.
Turut Hadir dalam kegiatan tersebut, Personel Kompi 2 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Aceh, Personil Kodim 0104 Aceh Timur, Personel Polres Langsa dan Forkopimda Kota Langsa.
Seperti disampaikan Danki 2 B AKP Muhammad Rizaldi, giat Senam Gembira dan Olah Raga Bersama ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan menjaga sinergitas TNI Polri dan Forkopimda Kota Langsa yang selama ini terjalin dengan baik.”Giat ini juga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79 Tahun 2024. 17 Agustus mendatang,”
“Salah satu tujuan dari kegiatan olahraga bersama ini agar terwujudnya Soliditas dan Sinergitas TNI-POLRI dan Forkopimda Kota Langsa khususnya di wilayah Pemko Langsa, kami siap menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif,”. Tutup Danki.
YUTELNEWS.com | Gowa- Telah terjadi Kebakaran Di Lingkungan Galoggro, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Jumat, (09/8), kejadian yang menggegerkan seluruh warga lingkungan galoggoro ini sempat mengundang sedikit kemacetan karena mata para pengendara menuju pada kobaran api.
Sebagai upaya dan bentuk prihatin, Warga Galoggro dengan sigap membantu memadamkan api dengan alat seadanya, dengan menggunakan selang air dan kain basah hingga api padam, sehingga pihak damkar tiba di lokasi api sudah padam.
Dari Informasi yang dihimpun media ini serta hasil Kroscek di lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), kondisi rumah saat ini masih dikunjungi oleh pihak warga dan keluarga silih berganti, selain itu kondisi rumah yang berlantai dua beralas papan ini ikut hangus dan menghanguskan sejumlah Pakaian, tempat tidur dan kursi
Dari pengakuan warga sekitar yang berada di lokasi kebakaran bahwa kebakaran ini diduga bersumber dari Kosleting listrik dimana salah satu kabel yang tercolok di bawa kursi mengalami panas hingga meleleh dan merembes ke kursi kayu yang bercampur busa dan merambat ke dinding walpaper hingga kobaran api sampai kelantai dua yang beralas papan, akunya.
Adapun kejadian kebakaran tersebut belum bisa ditaksirkan jumlah kerugian materil namun diketahui ada salah seorang korban anak dari pemilik rumah korban kebakaran bernama Adel yang sempat melompat dari lantai 2 hingga kaki dan telapaknya mengalami luka hingga dilarikan ke klinik terdekat.
Terpisah sebagai kepedulian Warga Galoggoro, melalui ketua LPM Bontoramba Drs. Muh. Said Dg. Parumpa menjalankan list Open Donasi bagi siapa saja warga masyarakat yang ingin berpartisipasi secara sukarela dan membuka ta’awun di mesjid Selama 1 pekan hingga jumat berikutnya.
YUTELNEWS.com | Tenaga honorer dibutuhkan di setiap instansi pemerintahan atau pemerintah daerah untuk membantu tugas-tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.
Namun secara fakta di lapangan kadang honorer sering menjadi tulang punggung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang malas, bahkan tak jarang dijumpai seorang honorer lebih sibuk bekerja dengan maksimal sepenuh hati dan segenap jiwa raganya bahkan lebih banyak memberikan pelayanan kepada masyarakat ketimbang Pegawai Negeri Sipil.
Sebagaimana telah diketahui Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Indonesia. Keduanya sama-sama bertugas melayani kepentingan masyarakat dan mengabdi pada negara. Namun keduanya berbeda, misal PPPK memiliki kontrak kerja yang tidak melekat pada PNS.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), yang telah diangkat secara tetap dan berhak mendapatkan jabatan tertentu dalam satuan tugasnya sebagai penopang pemerintahan suatu negara, berperan menciptakan sistem pada suatu negara dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat .Dengan posisi sebagai status Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat layak memberikan keteladanan kepada honorer agar ke depan saat seorang honorer terangkat menjadi PPPK dapat bekerja dengan maksimal layaknya sebagai seorang ASN yang tanpa kontrak
Untuk diketahui setidaknya ada 12 jenis tenaga honorer yang berjalan di instansi pemerintah di antaranya petugas kebersihan, petugas keamanan, sopir, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, penjaga pintu air, dan operator komputer, honorer ini kadang kerjanya lebih maksimal dan jauh lebih telaten dan patuh kepada aturan. Setelah bulan Desember 2024, pemerintah dilarang merekrut tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan penataan tenaga honorer dengan pengangkatan PPPK 2024 melalui seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Penghapusan honorer berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tertuang dalam Bab XIII Larangan, Pasal 65, yang menyebutkan, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Larangan berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. Dan Pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghapusan honorer itu, berlaku 2025.
“Pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-undang ini mulai berlaku, Instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN,” sebutnya.
Hanya saja, pengangkatan honorer menjadi PPPK tergantung kesiapan anggaran pemerintah daerah. “Jika daerah belum siap anggarannya, honorer yang sekarang bisa dinaikkan dengan status PPPK paruh waktu. Tapi jika daerah sudah punya anggaran cukup, bisa diakselerasi dinaikkan statusnya jadi penuh,” jelas Azwar menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dilansir, Jumat (09/08/2024) Terobosnusantara.com.
Dalam sebuah sidang pekan lalu anggota DPR RI mengatakan seorang honorer sering menjadi tulang punggung bagi PNS yang tidak becus kerja ,hal ini menjadi sebuah argumen yang menuai berbagai polemik di masyarakat , entah itu adalah sebuah kebenaran atau sekedar spirit agar kinerja PNS lebih maksimal dan lebih edukatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, harapan masyarakat agar PNS lebih berkompeten dan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ,demi terciptanya tata kelola birokrasi yang lebih inovatif dan terukur.
MEDAN -Badan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPP ABUJAPI) turun ke Medan dalam rangka merespon kisruh di tubuh Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia Sumatera Utara (BPD ABUJAPI SUMUT).
Kisruh yang dipicu oleh Pergantian Antar Waktu (PAW) belasan pengurus BPD ABUJAPI SUMUT oleh Djoned Djubaidi. Melihat sikap arogansi Djoned Djubaidi tersebut para pimpinan BUJP di Sumut melayangkan Mosi Tidak Percaya atas kepemimpinan Ketua Umum BPD ABUJAPI Sumut tersebut serta mendesak dilaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
BPP ABUJAPI lalu melakukan verifikasi terkait mosi yang disampaikan. Verifikasi tersebut dilaksanakan di Restoran Srikandi Samanhudi dihadiri sebanyak 60 pimpinan bujp di sumatera utara.
Pada kesempatan tersebut para pimpinan BUJP yang diwakili oleh M. Iqbal Sinaga, Fedriansyah Lubis dan M. Rizal menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum BPP ABUJAPI Komjend. Pol Purn. Sofjan Jacoeb, MM atas atensi yang diberikan.
Iqbal Sinaga yang didampingi M. Rizal serta Fedriansyah Lubis juga mengucapkan Selamat dan sukses atas terpilihnya Bapak Komjend. Pol. Purn. Sofjan Jacoeb, MM sebagai Ketua Umum BPP ABUJAPI. Semoga dibawah kepemimpinan Bapak Sofjan Jacoeb kisruh ABUJAPI Sumut dapat segera diselesaikan dengan mencabut mandat kepemimpinan Djoned Djunaidi serta menunjuk caretaker untuk memimpin BPD ABUJAPI Sumut hingga dilaksanakannya Musdalub.
Hal ini cukup beralasan karena arogansi yang ditunjukkan oleh Djoned Djubaidi dengan menghambat pengurusan KTA ABUJAPI sabagai syarat perpanjangan Surat Izin Operasional. Sehingga para pengusaha jasa pengamanan tersebut mengalami kerugian secara materil karena perizinan yang terhambat.
Para pimpinan BUJP yang hadir meminta agar segera pembekuan BPD ABUJAPI Sumut dan Pelaksanaan Musdalub. Jika tidak segera dilakukan dapat membuat kisruh dan gejolak yang lebih besar dan berpotensi menimbulkan ketidak percayakan semua pihak yang pada akhirnya mengganggu ketenangan berusaha. Para pimpinan BUJP meyakini dengan pengalaman dan kredibiltias Komjend. Pol. Purn. Sofjan Jacoeb dapat bersikap tegas dan secepatnya untuk membekukan kepengurusan BPD ABUJAPI Sumut serta melakukan Musdalub.
Hadir dari BPP ABUJAPI pada verifikasi tersebut adalah Agus Vickram selaku Sekjen BPP ABUJAPI dan Novembriono selaku Wakil Ketua Umum Bid. Organisasi dan keanggotan BPP ABUJAPI serta Ketua Bidang Hukum Samuel Lengkey mewakili Ketua Umum BPP ABUJAPI.
YUTELNEWS.com | Batam – Keputusan Penyesuaian Tarif yang diperintahkan oleh Pusat ke PT PLN Batam Diduga Sepihak tanpa diketahui oleh Anggota DPR RI Komisi VII.
Dalam forum diskusi, Ada 4 poin tuntutan dari Aliansi Aksi Demo yang disampaikan langsung oleh Rico Aliansyah,
1. Membatalkan atau tunda Tarif Adjustment
2. Kompensasi
3. Pemutusan aliran listrik sementara
4. Pemasangan baru dan penurunan Daya.
Ruang Diskusi di PT PLN Batam
Terkait tuntutan tersebut, Pihak PLN membalas surat dari Aliansi Batam Menggugat (ABM) dengan Nomor 3071/STH.01.03/PLNBATAM010100/2024 pada Jumat (9/08/2028) siang hari.
Bahwa balasan surat tersebut Menindak lanjuti surat ABM terkait Penolakan tarif listrik dan tuntutan lainnya, Pihak PLN membalas surat tersebut dengan membuka ruang diskusi kepada Aksi Demo.
Diskusi tersebut digelar pada hari ini Jumat,(09/8/2024) Pukul 13.00 WIB s.d Selesai di Kantor Korporat PT PLN Batam.
Beberapa perwakilan yang mengikuti aksi tersebut ada dari Ormas, LSM dan masyarakat lainnya. Turut hadir Ketua Team Libas (Light Independent Bersatu) DPW Kepri Y. Telaumbanua, ketua FPI Pak Ismail, Feradi WPI Pak Mikael Kaka dkk serta beberapa LSM dan masyarakat lainnya. Hadir juga Kasat Intelkam Polresta Barelang Bapak Kompol Edi Buce.
Dalam forum diskusi tersebut, Pak Mukti Penggabean memohon maaf atas keterlambatan balasan surat tersebut.
“Mohon maaf jika surat balasan agak terlambat karena mengikuti arahan dari atasan atau pimpinan,Terimakasih sudah menanggapi surat kami siang ini, semoga pembahasan di siang ini berjalan baik, “ucap Pak Bukti Panggabean Humas PLN.
Ismail, SH ketua FPI Batam Kepri menjelaskan bahwa aksi demo ini tidak ditunggangi oleh pihak manapun, Pergerakan ini murni.
“Mati hari ini dan besok sama, karena ini penting untuk masyarakat. Kita semua sama-sama cari makan tapi jangan mengabaikan hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Dikatakan bahwa kalau Harga tarif tetap naik, maka Pak Ismail akan memimpin pergerakan aksi Demo tersebut.
“Jangan pikir kami ditunggangi oleh politik. Tuntutan kami yaitu batalkan atau ditunda kenaikan tarif,” Tegasnya.
Sekretaris PT PLN Zulhamdi dalam ruang diskusi mengatakan bahwa terkait kenaikan tarif adalah suatu perintah. Yang menetapkan kenaikan tarif itu Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya dan Mineral).
Tarif Adjustment diberlakukan atas perintah Menteri ESDM dengan nomor T-277/TL.04/MEM.I/2024 yang berpedoman Berdasarkan Pergub PLN No 21 tahun 2017.
Pasal 5 ayat 2
Penyesuaian tarif tenaga listrik (Tarif Adjustment) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan sejak peraturan ini ditanda tanganin dan dilaksanakan setiap triwulan.
Penyesuaian tarif tenaga listrik (tarif Adjustment) oleh Direktur PT PLN Batam sebagaimana pada ayat 4 ditetapkan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
Pihak PLN mengatakan bahwa Sosialisasi telah digelar mulai dari tingkat Lurah, di Sosmed lainnya.
Aliansi Aksi demo berharap tidak harus diwajibkan 10 Amper diberlakukan di Batam karena tidak seluruh masyarakat bisa membayar di 10 Amper.
“Turunkan ke 4 Amper atau 10 Amper ke bawah bagi yang kurang mampu untuk mendapatkan subsidi,” ucap Rico ketua ABM.
Karena menurut Aksi Demo bahwa Keputusan ini Tidak dilibatkan DPR RI Komisi VII sebagai wakil Rakyat dan Gubernur jika itu ada. Maka Pihak Aliansi aksi demo meminta surat tersebut.
Kasat Intelkam Kompol Edi Buce dalam ruang diskusi mengatakan bahwa untuk menjaga kondusifitas aksi demo ditunda dan membuka ruang diskusi.
Selain itu dikatakan sehubungan dengan kunjungan kepala Kasad Jenderal TNI, Kegiatan Sertijab di Polres
Maka Personil ikut mengamankan Kegiatan tersebut.
“Tidak melarang demontrasi, Tapi mari kita menjaga Batam agar tetap Kondusif, Kita sudah kordinasi dengan Kodim, dan pengamanan lainnya,” Tuturnya.
Sekretatis PLN Zulhamdi mengatakan bahwa Tarif Adjustment sudah perintah dari pusat untuk diikuti.
“Kami melaksanakan perintah, PLN di batam ini sesuai regulasi yang berlaku. Jika ada hal hal yang yang dinilai cacat hukum, silahkan ke bagian Hukum,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa PLN di Batam tidak ada subsidi dari Pemerintah.
“Perintah dari atasan harus dilaksanakan,” Tegas Pak Zulhamdi Sekretaris PLN.
Aliansi Aksi Demo berharap agar Dirut PLN menemui tim Aliansi untuk mendengarkan langsung tuntutan masyarakat.
Y. Telaumbanua/ Jony dari Team Libas saat diwawancarai juga mengatakan bahwa Musyawarah, Mufakat, Diskusi adalah suatu yang baik untuk mencapai suatu tujuan.
“Kita menghargai surat dari PLN dan juga dari Kasat Intelkam dalam menghadiri ruang diskusi karena Musyawarah tetap kita junjung tinggi untuk mencapai suatu keputusan. Disamping itu juga jika tuntutan kita tidak dianggap tentunya kita akan terus melakukan aksi demo untuk menyuarakan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Ketua Feradi WPI Mikael Kaka juga bahwa Tarif Adjustment itu tetap ditolak karea Sektor perekonomian terganggu.
“Terkait kenaikan tarif PLN ini tetap kita tolak karena sangat mengganggu perekonomian masyarakat pada umumnya,” katanya. | Tim Red
YUTELNEWS.com | PASURUAN- Babinsa Desa Wonosari, Serda Dadang Guritno, anggota Koramil 0819/20 Gempol, turut serta dalam kegiatan pendampingan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bulan Agustus 2024 di Balai Desa Wonosari, Kecamatan Gempol. Bantuan sebesar Rp. 300.000 per Kepala Keluarga (KK) ini disalurkan kepada 54 KK yang tergolong sebagai warga miskin di desa tersebut. Jum’at (09/08/24).
Dalam kegiatan ini, selain Babinsa, turut hadir Kepala Desa Wonosari, Bapak Damanhuri, Sekretaris Desa, Bapak Mujib, serta seluruh Kepala Dusun dan perangkat desa. Kehadiran aparat desa dan Babinsa bertujuan untuk memastikan pembagian bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Serda Dadang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai Babinsa dalam mendampingi serta membantu masyarakat desa. “Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa bantuan ini diterima oleh mereka yang berhak, dan juga sebagai bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat di wilayah binaan,” ujarnya.
Masyarakat Desa Wonosari menyambut baik kegiatan ini dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah desa serta TNI yang selalu hadir dan membantu dalam berbagai kegiatan sosial. Diharapkan, bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi warga yang kurang mampu di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Langsa — Yutelnews.com —Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia Ke-79 sinergitas antara TNI-POLRI dan instansi lainnya di wilayah Kota Langsa semakin solid dengan digelarnya kegiatan olahraga bersama, Acara ini berlangsung di Mako Brimob Kompi 2 Langsa pada Jumat pagi dan dihadiri oleh personel Kodim 0104/Aceh Timur, Brimob Kompi 2 Langsa, Polres Langsa, serta berbagai instansi vertikal, Jum’at (09/08/2024).
Kegiatan olahraga bersama ini dimulai dengan apel pagi yang dipimpin oleh Komandan Kompi 2 Batalyon B Pelopor Brimob Langsa AKP Muhammad Rizaldi yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kekompakan dan sinergi antara TNI, POLRI, dan instansi vertikal untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Langsa.
“Olahraga bersama ini bukan hanya sebagai sarana untuk menjaga kesehatan fisik tetapi juga sebagai wujud kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi tantangan tugas ke depan khususnya dalam menjaga stabilitas wilayah kita,” ujar AKP Muhammad Rizaldi.
Setelah apel pagi, “kegiatan dilanjutkan dengan berbagai olahraga yang melibatkan seluruh peserta seperti senam bersama, dan voli. Suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan terlihat jelas saat seluruh personel dari berbagai instansi berbaur dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan.
Sementara Komandan Kodim 0104/Aceh Timur, Letkol Inf Tri Purwanto, S.I.P, menyampaikan apresiasinya atas partisipasi semua pihak dalam kegiatan ini. “Kegiatan ini menunjukkan bahwa sinergitas antara TNI, POLRI, dan instansi lainnya bukan hanya sebatas kerja sama dalam tugas tetapi juga dalam menjaga kebugaran dan keharmonisan di antara kita. Semoga momentum HUT RI Ke-79 ini semakin memperkuat solidaritas kita dalam menjalankan tugas negara,” ungkapnya.
Kegiatan olahraga bersama ini diakhiri dengan ramah tamah dan foto bersama sebagai simbol persatuan dan kebersamaan dalam menyambut HUT RI ke-79. Acara ini diharapkan dapat menjadi contoh dan motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Langsa – Kapolres Langsa, AKBP Andy Rahmansyah,SIK,SH,MH, memimpin upacara serah terima jabatan Kasat Reskrim Polres Langsa yang berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Langsa pada Jumat, (09/08/2024)
Upacara tersebut menandai pergantian pejabat Kasat Reskrim Polres Langsa dari Iptu Rahmad, S.Sos., SH., M.Si. kepada AKP Sumasdiono, SH.
Dalam upacara yang penuh khidmat tersebut, Iptu Rahmad, S.Sos., SH., M.Si. diserahterimakan jabatan Kasat Reskrim Polres Langsa kepada AKP Sumasdiono.
Iptu Rahmad kini menjabat posisi baru sebagai Ps. Panit 2 Unit 1 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Aceh, sedangkan AKP Sumasdiono sebelumnya menjabat sebagai Panit 2 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Aceh.
Kapolres Langsa AKBP Andy Rahmansyah,SIK,SH,MH, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Iptu Rahmad atas dedikasi dan kontribusinya selama menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Langsa. Beliau juga berharap AKP Sumasdiono dapat melanjutkan tugas dengan baik serta terus meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat.
Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari rotasi rutin di lingkungan Kepolisian untuk memperkuat kinerja organisasi dan memberikan kesempatan kepada para perwira untuk berkembang di posisi baru. Upacara ini dihadiri oleh seluruh jajaran Polres Langsa dan berlangsung dengan tertib dan lancar.
Kapolres Langsa mengakhiri sambutannya dengan mengingatkan seluruh personel Polres Langsa untuk tetap menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Langsa.
