You Tell News

YUTELNEWS.com | Payakumbuh- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan dinilai tim penilai lomba LPM Terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat, Senin (05/08/2024).

Pj Wako Payakumbuh Suprayitno diwakili Asisten I Dafrul Pasi mengatakan Pemerintah Kota Payakumbuh bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan OPD terus konsen melakukan pembinaan kepada LPM.

“Selain pembinaan kita juga mengalokasikan anggaran untuk LPM. Ini keseriusan Pemko karena sadar akan tugas yang berat dari LPM sehingga memang perlu dukungan dan pembinaan,” kata Dafrul Pasi.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua LPM Kota Payakumbuh YB. Dt. Parmato Alam, Kepala OPD, Camat Payakumbuh Selatan Resti Desmila, Kapolsek Payakumbuh dan lurah Se-Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Tokoh Masyarakat.

Ia mengatakan bahwa Pemko Payakumbuh kesulitan untuk memilih LPM mana yang terbaik di Kota Payakumbuh karena seluruh LPM Kelurahan memiliki peran yang sangat besar untuk Kota Payakumbuh.

“Tentu dari yang terbaik harus ditentukan yang paling baik, dengan banyak pertimbangan kita memilih Kelurahan Limbukan yang sudah banyak mendukung dalam kemajuan kelurahan Limbukan,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa Pemko Payakumbuh juga menyadari penilaian Kelurahan Terbaik bukan hanya semata lomba, tapi media dan wadah evaluasi dalam melakukan pembinaan.

“Kelurahan Limbukan memiliki 12 inovasi, potensi, dan unggulan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan pembinaan terhadap masyarakat dan juga telah menjadi role model bagi LPM di Kota Payakumbuh semoga bisa menjadi role model di Sumatera Barat,” katanya.

Ketua Tim Penilai LPM Tingkat Provinsi Sumatera Barat Quartita Evari Hamdiana mengatakan penilaian LPM berprestasi tingkat Sumatera Barat merupakan upaya dalam peningkatan fungsi LPM karena dari penilaian ini akan menjadi evaluasi dari program LPM.

“Penilaian ini juga untuk melihat langsung peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat. Bagaimana dukungan LPM terhadap kelurahan, dukungan kelurahan terhadap LPM, dukungan masyarakat terhadap LPM,” katanya.

Ia mengatakan bahwa penilaian dilaksanakan dengan dua tahap yakni penilaian administrasi dan kunjungan lapangan. Berdasarkan penilaian administrasi ditetapkan empat nominator salah satunya LPM Kelurahan Limbukan.

“Dari beberapa kelurahan tersebut Kelurahan Limbukan merupakan LPM yang pertama kali kita kunjungi. Dan penilaian akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan.

Ketua LPM Limbukan Alfiandri mengatakan terdapat 12 inovasi, potensi dan unggulan yang telah dilakukan oleh LPM Kelurahan Limbukan yakni Pasa Pabukoan, Kampung Wisata, Sumber Mata Air Pincuran Tigo Liruang Saiyo.

“Selanjutnya Kampung Digital, TPST Kubang Gajah, Heterogenisasi Multietnis, Kerjasama/kolaborasi, Posyandu Remaja, Pemuda Penggiat Anti Narkoba, UMKM dan Pelaku Usaha, Celengan Door to Door, dan Swadaya Masyarakat,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa dari 12 inovasi, potensi dan unggulan tersebut LPM Kelurahan Limbukan memiliki peran di masing-masingnya. Seperti di Pasa Pabukoan dimana LPM bertindak sebagai pembina kegiatan, melakukan komunikasi dengan pihak terkait dalam persiapan.

“Sementara untuk di Kampung Wisata, LPM berperan mendorong pengembangan kampung wisata, menginisiasi terbentuknya Pokdarwis, melakukan konsolidasi dengan penyerapan tenaga kerja.”Pungkasnya.

( Mahwel )

YUTELNEWS.com | Rokan Hilir– Dinamika politik memang indah jika dilakukan dengan cara profesional atau siap kalah dan menang.

Berbeda yang dialami Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong S.Ip M.Si, tidak ada angin dan hujan tiba-tiba muncul akun bodong menggunakan fhoto profilnya dan mengatasnamakan Rohil Bekalaha.

Tentu saja akun bodong mengatas profil Bupati itu menuai kritikan dari berbagai netizen lantaran mereka tahu bahwa akun Facebook Bupati hanya mengatasnamakan Afrizal Sintong Epi Sintong dimana akun ini juga sebelum beliau menjabat Bupati sudah eksis sampai saat ini

Melihat akun bodong Facebook mengatasnamakan Photo profil Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong S.Ip M.Si lalu Bupati pun spontan meresponsnya dengan santun dan tegas.

Beliau mengatakan Akun bodong!!! Sudah di mulai dengan cara cara kotor berdemokrasi dengan gagasan dan visi misi.

Selain itu Bupati juga mengajak untuk menciptakan pilkada damai, santun, supaya ada kenyamanan dalam berdemokrasi.

Disisi lainnya Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong S.Ip.M.Si menyarankan dengan tegas Stop menyebarkan kan berita hoax dan tidak menggunakan akun bodong hanya untuk merusak nama baik seseorang.

”Masyarakat Rokan Hilir tidak semudah itu percaya hanya menggunakan akun bodong. kepada masyarakat khususnya Rokan Hilir, harap berhati-hati dengan akun bodong mari kita ciptakan politik tertib, aman dan damai.” Pungkasnya.

Kabiro Panca Sitepu.

YUTELNEWS.com | Program di kepemimpinan Bercahaya masa periode 2018-2023 untuk kabupaten Lahat akan dilanjutkan oleh pasangan calon Cabup dan cawabup Lidyawati dan Haryanto ( BERLIAN ) kedepannya agar kabupaten Lahat kembali berkilau, salah satunya program berobat gratis yang telah di rasakan oleh masyarakat kabupaten Lahat. Senin (5/8/2024).

Salah satu masyarakat kabupaten Lahat yang telah merasakan manfaat dari program bercahaya dimasanya yaitu pasien berkelamin ganda yang dialami oleh bocah 7 tahun yang berasal dari Desa Tanjung Rajo kecamatan Gumay ulu kabupaten Lahat yang bernama Faiz yang saat ini telah menjalani operasi sebanyak 3 kali dan saat ini sudah menjalani kehidupan sebagai seorang laki-laki yang seutuhnya.

Pasien kelamin Ganda Kelamin ganda (Ambiguous Genitalia) adalah kondisi langka ketika organ kelamin bayi tidak terlihat dengan jelas, apakah ia laki-laki atau perempuan. Kelamin ganda tidak tergolong dalam suatu penyakit, melainkan kelainan perkembangan organ kelamin

Umar selaku orang tua dari Faiz sangat merasa bahagia karena putranya sudah dibantu oleh Cik Ujang dan Haryanto selaku Bupati sewaktu menjabat,” Alhamdulilah dengan program Bercahaya Putra saya Faiz dapat di operasi sebanyak 3 kali operasi selama 2 tahun ini di rumah sakit Mohammad Husein provinsi sumatra selatan di dampingi oleh team garda, pengobatan rawat jalan dari sebelum operasi dan setelah operasi Faiz tinggal di rumah singgah Garda, Alhamdulillah Cik Ujang bersama istri Lidyawati memberikan bantuan baik secara pribadi dan melalui program Bercahaya,” ucap umar

“seluruh warga sanak keluarga kami mengucapkan terima kasih banyak dengan Cik Ujang Lidyawati, dan seluruh keluarga Faiz yang berada di Desa tanjung rajo berkeyakinan penuh dan berharap kedepannya Lidyawati menjadi Bupati Lahat 2024 -2029 dan Herman Deru bersama Cik Ujang menjadi Gubernur dan wakil Gubernur sumsel periode tahun 2024-2029, dan kami akan mendukung penuh di Pilkada ini,” Lanjut Umar

Tak lupa Umar mengucapkan terimakasih atas partisipasi kepada kepala Desa Tanjung Rajo, kepala Puskesmas dan warga kecamatan Gumay Ulu yang memberikan dukungan dan doa untuk Faiz.

(Abdul / Asmuni) 

YUTELNEWS.com | Kota Langsa – Pemerintah Kota Langsa dalam rangka mengikuti Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) di Aula Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, Senin (05/08/2024), di Banda Aceh.

Pj. Walikota Langsa DR. (C ) Syaridin, selaku Pimpinan Badan Publik, menyampaikan presentasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Kota Langsa kepada Komisioner Komisi Informasi Aceh dan Tenaga Ahli yang terdiri dari professional Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam persentasinya Syaridin memaparkan Pengembangan Inovasi Digital dan Non Digital terkait Keterbukaan Informasi Publik Pemerintahan Kota Langsa yang telah berjalan pelaksanaanya memenuhi kebutuhan pelayanan informasi kepada masyarakat.

“Dalam Pengelolaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik secara Digital yakni, Website PPID Langsa, E-Lapor Kota Langsa, E-PDAM Kota Langsa, E-RSUD Kota Langsa, SIPON Kota Langsa, Langsa Carong dan lain-lainnya,” kata Syaridin.

Ini merupakan implementasi dari tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Langsa dalam memenuhi Keterbukaan Informasi Publik di Era Digitalisasi yang mudah di akses oleh masyarakat pada umumnya.

“Selain Inovasi Digital, Pemerintah Kota Langsa juga menyediakan Layanan Publikasi Non Digital yakni berupa Videotron di berbagai titik lokasi di Kota Langsa, Informasi Keliling atau yang lebih dikenal dengan Mobil Pom-pom dan juga dengan adanya kerjasama dengan pihak media,” jelas Syaridin.

Bukan hanya itu, sebagai komitmen Pemerintah Kota Langsa dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan juga tengah merintis Inovasi terobosan terbaru untuk Tahun 2025 nanti, salah satunya adalah Gedung Mall Pelayanan Publik sebagai pusat layanan publik terpadu yang sudah dilakukan Soft Launchingnya pada Sabtu 03 Agustus 2024 yang lalu.

“Alhamdulillah dengan adanya Gedung Mall Pelayanan Publik ini nantinya, pelayanan masyarakat mulai dari Layanan Kantor DPMPTSP, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Bea Cukai, Badan Pertanahan Negara, Pajak Bumi dan Bangunan, PLN, Perbankan dan juga Samsat ini akan sangat mempermudah karena sudah dalam satu gedung yang sama,” terangnya.

Pj. Walikota Langsa Syaridin pada kegiatan didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Langsa Muzammil, Sekertaris Saifuddin Juhri, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Boto Prana Jaya, dan Kasi pengelolan Opini Publik Yuni Mariko, dan Staff Informasi Pelayanan Publik Hamdan.

(Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Rohil- Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong, S.I.P., M.Si dan Kepala Dinas Kesehatan Rohil, Ners Afrida, S.Kep, S.KM, M.Kes menerima penghargaan atas pencapaian jaminan kesehatan semesta/ Universal Health Coverage (UHC) dari Gubernur Provinsi Riau , Ir.SF.Hariyanto, MT.

Hal itu atas keberhasilan pencapaian UHC dimana Gubernur Riau melalui melalui Pj. Sekdaprov. Indra SE memberikan piagam penghargaan Kepada Bupati Rohil dan Kepala Dinas Kesehatan, pada 31 Juli 2024, kemaren.

“Alhamdulillah Kabupaten Rokan Hilir telah berhasil memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan BPJS dengan pencapaian jaminan kesehatan semesta/ Universal Health Coverage (UHC ), dengan pencapaian persentase 98,50 persen,” kata Kepala Dinas Kesehatan Rohil Afrida, S Kep, S.KM, saat dikonfirmasi wartawan di Kantornya Jalan Lintas Pesisir Batu Enam Bagansiapiapi, Rohil, Provinsi Riau, Senin (5/8/2024).

Afrida mengatakan, bahwa masyarakat itu jaminan kesehatannya seluruhnya harus tercover dan terlayani. namun, Jika Rohil sudah memperoleh capaian UHC 98,50 persen berati status UHC Rohil non cut off dimana peserta BPJS yang aktif di atas 75 persen.

”Jadi tidak ada masa tunggu keaktifan peserta BPJS. Artinya jika ada pasien berobat cukup bawa KTP maka 1 x 24 jam pasien akan di proses. Tapi kalau BPJS nya aktif di bawah 75 persen maka untuk masa aktif pelayanan BPJS nya selama 14 hari,” jelasnya.

Menurutnya dari jumlah penduduk Rohil ada sekitar 45 % yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional PBI. bahkan, ada juga yang BPJS nya di bayarkan dari dana sharing antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi serta BPJS mandiri.

”Dengan seluruh lapisan masyarakat mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional baik itu PBI, Jamkesda yang terintegrasi ke JKN maupun Mandiri adalah bentuk pengoptimalisasian UHC.” ucapnya.

Afrida juga menjelaskan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara JKN memiliki 2 ( dua ) golongan yaitu golongan mampu dan tidak mampu. Namun, golongan mampu akan membayar premi sesuai dengan yang ditetapkan setiap bulannya.

”Sedangkan bagi golongan yang tidak mampu preminya akan dibayarkan oleh negara,” Tambahnya.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

”Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah kita telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dimana Program JKN ini bertujuan untuk memberikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial,” Sambungnya.

Pencapaian Universal Health Coverage yang ditargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024), yaitu sedikitnya 98% dari total populasi menjadi anggota JKN.

Capaian UHC itu juga tidak hanya menyangkut jumlah peserta JKN saja melainkan berorientasi pada tiga hal yaitu Proporsi populasi yang dapat mengakses pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas, Proporsi penduduk yang menghabiskan pendapatan rumah tangga untuk pelayanan kesehatan serta Keadilan terhadap akses pelayanan dan akses pendanaan.

Kabiro Panca Sitepu.

YUTELNEWS.com | Rokan Hilir- Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) masa bakti 2024-2029 secara resmi telah dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan oleh Sekretaris Umum MUI Riau yang dipusatkan di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (5/8/2024).

Dengan mengusung tema “Kita satukan peran MUI sebagian Khadumatul ummah, Himayatul ummah dan Shodiqul hukumah untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Rohil yang maju dan Religius” pengukuhan sekaligus rapat kerja tersebut dihadiri langsung oleh ketua MUI Riau Prof. Dr. H. Ilyas Husni M. A, Bupati Rohil Afrizal Sintong, ketua DPRD Rohil Maston, Forkopimda, para kepala OPD, Organisasi keagamaan serta berbagai unsur lainnya.

Dimana, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rohil masa bakti 2024-2029 di ketua oleh H Suhaimi Hasyim S. Ag dan Sekretaris H Sarman Syahroni S.T., M.I.P..

Ketua MUI Rohil Suhaimi Hasyim dalam sambutannya mengatakan ahwa sejak berdirinya MUI di Kabupaten Rohil, ini merupakan tercepat dalam pengukuhan dan pelantikan. Dimana sebutnya, Musda dilaksanakan pada 3 Juli lalu dan pelantikan digelar 5 Agustus yang berarti hanya berselang waktu 1 bulan 2 hari.

“Kami juga sangat berterimakasih pelantikan ini dihadiri langsung oleh pak Bupati, ketua DPRD dan unsur lainnya,” katanya.

H Husaimi menyebutkan, setelah diamanahkan menjadi ketua umum MUI Kabupaten Rohil, dirinya bersama jajaran membangun komitmen bahwa di dalam tubuh MUI tidak ada yang membawa jabatan di birokrasi.

“MUI adalah sebagai pelayan ummat, MUI adalah sebagai mitra strategis pemerintah. Prinsip kami hanya satu, yakni tolong menolong. Semua harus saling berkomunikasi baik dengan semua ormas, pemerintah daerah maupun lainnya untuk membangun Kabupaten Rohil secara bersama-sama,” jelasnya.

Ia berpesan kepada semua pimpinan harian MUI agar jangan sampai MUI hanya sebagai simbol atau papan nama. Namun harus dapat membangun kompetensi agar ummat bisa merasakan bahwa MUI ada di Kabupaten Rohil.

“Masyarakat dan ummat membawa harapan besar kepada MUI. Kami tidak akan mampu berbuat maksimal tanpa dukungan pemerintah daerah,” katanya.

Ketum MUI Riau Prof. Dr. H. Ilyas Husni M. A dalam sambutannya mengatakan belum genap satu bulan pelaksanaan Musda namun telah kita lakukan pelantikan.

“Ini sangat luar biasa. Kami yakin dan percaya ini berkat kerjasama MUI dengan Pemda Rohil. Mudah-mudahan ini salah satu tanda bahwa Rohil ini akan maju, jaya dan sejahtera,” sebutnya.

MUI Rohil lanjutnya, harus bisa menjalankan fungsi dengan baik dan kuat. “Satu bulan lalu kita melaksanakan musda dan ini kewajiban organisasi. Banyak harapan ummat bagaimana MUI ini menjadi organisasi yang bisa dirasakan masyarakat,” paparnya.

MUI katanya lagi, menjadi sorotan dunia. Hal tersebut, dikarenakan Indonesia yang begitu besar dan penduduk nya banyak, agamanya banyak, suku nya juga banyak namun Indonesia masih utuh menjadi NKRI dan ini menjadi perhatian bagi dunia.

Sementara itu, Bupati Rohil Afrizal Sintong dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik dan menyampaikan ucapan terimakasih kepada pengurus MUI yang sebelumnya.

“Selama ini memang belum ada anggaran untuk MUI namun ke depan akan kita anggarkan termasuk kantor MUI. Ini sangat perlu karena ini termasuk marwah sebagai bumi Melayu. Insyaallah kantor akan kita anggarkan di APBD tahun 2025,” sebut Bupati.

MUI lanjutnya, sangat membatu pemerintah daerah. Ke depan kata Bupati, pemerintah daerah siap mendukung seluruh program dan kegiatan MUI Kabupaten Rohil.

“Mudah-mudahan ke depan kami selaku pemerintah daerah siap dalam mendukung program MUI demi kemaslahatan ummat.” pungkasnya.

Kabiro Panca Sitepu.

YUTELNEWS.com | Melawi- Sekelompok oknum warga masyarakat Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, mengeluhkan atas kinerja Kepala Desa Nanga Nuak Kecamatan Menukung, atas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 minggu 4 agustus 2024.

Mendapatkan keluhan masyarakat tersebut kami dari awak media langsung kroscek lapangan untuk mengecek langsung informasi yang didapati.

Menurut keterangan beberapa warga bahwa Dana Desa Nanga Keruap Tahun anggaran 2023 berkisar lebih kurang sebesar Rp.700 juta Rupiah.

Menurut Mereka penggunaan DD tersebut hanya digunakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sebanyak 30 KPM dan untuk belanja ketahanan pangan.

Jenis ketahanan pangan yang di salurkan kepada masyarakat 2 Liter racun rumput merk Paratop dan 10 Kg pupuk NPK Mutiara per KK,sementara untuk kegiatan fisik sama sekali tidak ada.

Setelah menerima keterangan tersebut kami sebagai awak media mendatangi ketua BPD desa Nanga Nuak untuk mengkonfirmasi langsung ketua BPD, ternyata apa yang disampaikan sekelompok masyarakat tadi memang benar adanya kalau di tahun 2023 memang tidak dianggarkan untuk fisik ucapnya.

Saat mendapatkan keterangan dari ketua BPD kami mempertanyakan apakah bapak ketua ada nyimpan salinan RAPBDES serta RKPDES tahun 2023, Ketua BPD menjawab sama sekali kami tidak pernah mendapatkan salinan tersebut ucapnya.

Begitu juga selanjutnya kami konfirmasi langsung menemui Sekdes dan Bendahara Desa mereka menjawab sama persis dengan apa yang disampaikan ketua BPD tersebut.

Ada apa dengan Kepala Desa Nanga Nuak sehingga beliau tidak memberikan salinan APBDes tahun anggaran 2023 kepada BPD dan tidak menyimpan arsip tersebut di Kantor Desa? Padahal APBDes disusun bersama oleh Aparatur Desa dan BPD bersama sehingga BPD tidak mendapatkan salinan.

Sekretaris IWO Indonesia DPD Kabupaten Melawi Jumain mengatakan jika hal tersebut diatas terjadi maka patut di duga ada hal yang di sembunyikan tentang penggunaan Anggaran Dan Desa Nanga Keruap, kenapa demi kian…?

Seharusnya Kepala Desa Bekerja sesuai dengan tupoksinya berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Berkaitan Wewenang Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang :

Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa;

Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

Menetapkan Peraturan Desa;

Menetapkan APBDES;

Membina Kehidupan Masyarakat Desa;

Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa;

Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;

Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

Memanfaatkan teknologi tepat guna;

Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasif;

Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA

Tugas Sekretaris Desa / Juru Tulis

Sekretaris Desa bertugas membatu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi Sekretaris Desa / Juru Tulis

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi;Melaksanakan urusan umum seperti: penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan Rapat, Pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;Melaksanakan urusan keuangan seperti: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; Melaksanakan urusan perencanaan seperti; menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan Laporan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Tugas Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;

Penyusunan rancangan regulasi desa;

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Desa;

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa;

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa;

Penataan dan pengelolaan wilayah;

Pendataan dan pengelolaan profil Desa;

Pemantauan kegiatan sosial politik di Desa;

Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa, Laporan Keterangan Penyelengaraan Pemerintahan dan pemberian informasi penyelengaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat;

Pelayanan kepada masyarakat;

Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;

Pelaksanaan fungsi lain yang akan diberikan Kepala Desa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN

Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat;

Menginventarisir dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Desa;

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Desa;

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;

Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa serta peraturan Desa lainnya sesuai bidang tugasnya;

Pelayanan kepada masyarakat;

Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA SEKSI PELAYANAN

Tugas Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan bertugas sebagai membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;

Peningkatan upaya partisipasi masyarakat;

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya;

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan;

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan;

Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya;

Pelayanan kepada masyarkat;

Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;

Penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya dan pelaksanaan pungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

Tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Umum bertugas Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan TU dan Umum

Kepala Urusan TU dan Umum memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti :

Administrasi surat menyurat;

Arsip;

Ekspedisi;

Penataan administrasi perangkat desa;

Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;

Penyiapan rapat;

Pengadministrasian aset;

Inventarisasi;

Perjalanan dinas;

Pelayanan umum dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PERENCANAAN

Tugas Kepala Urusan Perencanaan :

Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Perencanaan :

Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti :

Menyusun rencana APBDesa;

Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;

Melakukan monitoring dan evaluasi program;

Penyusunan laporan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN KEUANGAN

Tugas Kepala Urusan Keuangan :

Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Urusan Keuangan :

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi pelaksanaan urusan keuangan seperti :

Pengurusan administrasi keuangan;

Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;

Verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya; serta

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris Desa atau Kepala Desa.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DUSUN

Tugas Kepala Dusun :

Kadus berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.

Kadus mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayahnya.

Fungsi Kepala Dusun

Pembinaan Ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah kerjanya;

Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya;

Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;

Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

Pelayanan kepada masyarakat;

Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa;

Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai Kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya;

Selain itu ada BPD:

Tugas Pokok & Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut. Tugas Badan Permusyawaratan Desa:

Menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi, masyarakat mengelola aspirasi, masyarakat menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Menyelenggarakan musyawarah Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ucap Jumain

Jumain berharap kepada pemerintah Kabupaten Melawi melalui instansi terkait seperti Camat Menukung, BPMPD Kabupaten Melawi serta Inspektorat Kabupaten Melawi untuk memanggil Aparatur Desa setempat guna dimintai keterangan dan di lakukan Audit penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Nanga Keruap Tahun Anggaran 2023 sesuai bidang bidang seperti bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat desa bidang pemberdayaan masyarakat, bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak desa dan hasil audit tersebut disampaikan kepada masyarakat Desa Nanga Keruap dengan tujuan keterbukaan Informasi Publik agar masyarakat tidak menduga duga tutupnya.

Jmn/Alimin