You Tell News

YUTELNEWS.com/

Langsa – Seiring dengan berjalannya waktu, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan dari tahun ketahun kita sebagai anak bangsa yang selama ini berkarakter memegang teguh sendi-sendi kebangsaan, kini karakter tersebut dengan irama dan tempo yang sangat cepat telah bergeser oleh perubahan zaman.

Fenomena dimaksud terlihat dari sikap apatis kita yang tidak ada lagi rasa cinta terhadap bangsa ini, yang semestinya rasa cinta itu harus dipertahankan hingga kita benar-benar menjadi patriot bangsa.

Hal ini tuangkan oleh salah satu tokoh Organisasi Kepemudaan (OKP) yang juga tokoh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kota Langsa, Junaidy dalam press realisenya kepada media ini, Kamis(01/07/2024).

Tulisan ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang kesadaran dan rasa nasionalisme masyarakat umum khususnya di Kota Langsa yang saat ini serasa sirna terpupus oleh waktu.
Sangat miris, ironis dan memprihatinkan
apabila ketika mata melihat dibeberapa instansi pemerintah khusunya Kota Langsa, baik itu instansi Dinas, Badan, maupun disebahagian pemerintahan terkecil (Desa) serasa tidak tampak wujud dan rasa nasionalisme atau cinta tanah air lagi.

Hal dimaksud tercermin dari sikap dan tindakan yang dipertontonkan beberapa instansi tersebut diatas yang enggan untuk melaksanakan apel pagi atau apel menaikkan bendera merah putih pada setiap hari seninnya,

“jangankan mengadakan apel atau menaikkan bendera kebangsaan (merah putih) tapi ada juga tiang bendera yang berada didepan kantor benderanya tidak ada, juga ada bendera merah putih yang tidak sesuai ukurannya dengan tiang (bendera kecil dinaikkan ke tiang yang tinggi). Yang lebih mirisnya lagi, adalagi bendera yang terpasang namun sudah robek dan memudar warnanya”, jelas Junaidy..

Lanjutnya, tontonan ini menimbulkan pertanyaan dibenak kita. Apakah ini memang rasa Nasionalisme yang terpatri di dada kita sudah tidak ada lagi, ataukah faktor kesengajaan (pelecehan) terhadap bendera merah putih sebagai salah satu lambang negara?

Padahal dengan menaikkan bendera kebangsaan (Merah Putih) sekaligus apel pagi hari Senin disetiap perkantoran, di kesempatan itu pimpinan dapat mengarahkan bawahannya dalam menjalankan aktifitas pekerjaan.

Dalam hal ini, “perlukah aparat negara (TNI – POLRI) turun tangan untuk menyadarkan atau mengambil tindakan terhadap instansi yang hilang rasa nasionalismenya tersebut? Jawabannya sangat perlu. Mengingat disetiap desa atau gampong telah ditugaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas (Polmas)” Oleh pimpinannya masing-masing.

Selanjutnya, tambah aktivis LSM itu, selama ini kita dihimbau untuk menaikkan bendera merah putih di setiap hari-hari besar nasional, apalagi menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Dan setiap Instansi/perkantoran tetap menganggarkan biaya pembelian bendera, dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya tapi mengapa setelah selesai peringatan HUT Kemerdekaan RI pada setiap tahunnya tidak tampak lagi bendera dihalaman beberapa perkantoran?

“Bagaimana kita bisa ber-ikrar dengan menyebut cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan NKRI HARGA MATI namun rasa nasionalisme kita sudah tidak ada lagi”, ketus Junaidy yang juga berprofesi sebagai wartawan.

“Maafkan kami para pahlawan bangsa,
bukan kami tidak bisa mempertahankan kemerdekaan yang telah kau perjuangkan, bukan kami tidak komit menjaga keutuhan bangsa ini, bukan pula kami tidak mampu melanjutkan cita-cita mu.
Kami hanya tidak dapat menjaga rasa nasionalisme yang telah hilang”, Junaidy.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com/

Kota Langsa – Persatuan Wartawan Langsa (Perwal) masa bhakti 2024-2029 resmi dikukuhkan oleh Dewan Pendiri dan dilantik oleh Pj Walikota Langsa Syaridin, S.Pd, M.Pd yang di wakili oleh Muzammil, S.STP, MSP Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Diskominfo) Kota Langsa yang digelar di Cafe Rangkang Kupi, Jln.A.Yani, Kota Langsa, Kamis (01/08/2024).

Dalam sambutan Pj Walikota Langsa yang dibacakan oleh Kepala Dinas Infokom kota Langsa mengatakan, Selamat dan sukses atas pengukuhan dan pelantikan organisasi pers Persatuan Wartawan Langsa (Perwal). Dan kita juga berharap Peran serta pers dalam pembagunan khususnya kota Langsa, sangatlah penting baik Pemerintah dan juga Masyarakat.

“Pers adalah pilar keempat demokrasi yang berpengaruh besar terhadap kemajuan pembangunan suatu daerah, secara khusus hari ini kota Langsa,”akunya.

Lebih Lanjut Muzammil menyebutkan Perwal adalah organisasi yang independen dan profesional, di pandang perlu kepengurusannya dipimpin oleh sosok yang mempunyai motivasi tinggi sebagai mitra pembangunan di kota Langsa.
Pemerintah kota Langsa berharap, dengan telah terbentuknya organisasi Pers Persatuan Wartawan Kota Langsa (Perwal) dapat semakin meningkatnya kualitas dan kredibilitas organisasi ini, baik dari segi keakuratan berita dan informasi yang disajikan maupun dari segi peningkatan mutu sumber daya manusianya, agar ke depan Perwal memiliki wartawan yang profesional dan bertanggung jawab, ungkapnya.

“Jagalah profesionalitas dengan tetap berpedoman pada visi dan misi organisasi dan kode etik jurnalistik, tidak memanfaatkan Perwal untuk kepentingan pribadi atau kelompok serta jaga kekompakan antara sesama pengurus dan anggota, demi citra, kredibilitas dan integrasi wartawan. Buatlah pelatihan seperti diklat ataupun pelatihan untuk meningkatkan SDM Perwal ke depan,”Pesan Pj Walikota Langsa yang dibacakan oleh Kadis Kominfo.

Sedangkan salah satu penasehat Perwal Ngatiman, S.Pd mengucapkan selamat atas pengukuhan dan dilantiknya Pengurus Persatuan Wartawan Langsa (Perwal), semoga ini membawa warna baru dunia jurnalistik di kota Langsa, dan terima kasih juga atas kepercayaan rekan-rekan yang telah mempercayai saya sebagai salah satu penasehat dalam struktur kepengurusan Perwal, ujarnya.

Ngatiman yang juga merupakan anggota dewan terpilih pada Pemilu lalu dan mantan Komisioner KIP Kota Langsa selama tiga periode, berharap Perwal bisa bersinergi dengan stakeholder dalam menjalankan eksistensi masing-masing demi kemajuan masyarakat kota Langsa. Dan saya berharap semoga Perwal bisa menjadi mitra kerja pemerintah kota Langsa yang kritis, yang mampu menjawab tantangan global kekinian.

Sedangkan ketua Perwal terpilih untuk masa bhakti 2024-2029 Chaidir atau yang lebih dikenal dengan panggilan Chaidir Toweren, menyampaikan dalam kata sambutannya sebagai ketua Perwal masa bhakti 2024-2029, Perwal memiliki visi yaitu untuk meningkatkan marwah kota Langsa dengan menjujung profesionalitas martabat dan membangun jajaran dengan spirit kebersamaan dan kebhinekaan.

Chaidir menegaskan, Perwal memiliki misi untuk siap bersinergi dengan pihak manapun untuk membangun jejaring yang seluas-luasnya dengan spirit kebersamaan. “oleh karena itulah kami sangat berharap pemerintah daerah kota Langsa ikut membantu kami dalam peningkatan sumber daya manusia, dengan cara menfasilitasi kami dengan kegiatan pelatihan kompetensi jurnalistik yang merupakan salah satu syarat agar seseorang di akui sebagai jurnalis yang profesional. Dan dengan ini juga kami wartawan di Perwal menyatakan sikap, siap untuk mengawal semua program dan kebijakan Walikota Langsa, guna mewujudkan visi misi pembangunan di kota Langsa,” tegasnya.

Adapun susunan pengurus Perwal masa bhakti 2024-2029, ketua Chaidir (1kabar.com), Wakil Ketua, Burhanuddin Rangkuti (mediaLBhwartawan), Said Muhammad (WartaPolri), Soni (tugasnegaranews), Sekretaris Wiwin Hendra (Sinar Aceh Baru), Rosmawati (horizontalnews.com), Bendahara Nurma (Indonesiainvestigasi), Wakil Bendahara Yunita (Nusapos.com), Humas Syafruddin (sinarpos), Arman, ketua Bidang Kaderisasi dan organisasi Hendra Bangsawan, Hendrik (A1News.com), Bidang Antar Lembaga T.M.Nur Yusuf (Brasnews.net), Bidang Hukum Gustiawan, SH, Ishak, SH, CPCL,CPM, Bidang SDM Sofyan Rizal (1kabar.com), Suryadi, Bidang Olah Raga dan Seni Misnani (Media Indonesia24), Syahrul AK, Bidang UMKM Rosita (Brasnews.net).

Hadir dalam acara tersebut, Muzammil, SSTP, MSP Kadis Kominfo Kota Langsa, Jauwahir SE, M.AP sekretaris Baitul Mal kota Langsa, Kalapas Narkoba kota Langsa, Ngatiman Anggota DPRK terpilih kota Langsa, Perwakilan PWI kota Langsa, Pengurus IWO I Langsa, Anggota Ormas FKPPI dan para insans pers kota Langsa.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Ketua Umum Pikori BP Batam, Marlin Agustina Rudi hadiri pertemuan dengan Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas TPPO), Rahayu Saraswati dan rombongan pada Rabu (31/7/2024) di Kelong Baba Seafood Restaurant.

Rahayu Saraswati yang didampingi Romo Paschal serta para aktivis dari seluruh Indonesia dalam pertemuan ini turut membahas berbagai issue mengenai tindak pidana perdagangan orang serta berbagai upaya pencegahannya.

“Terima kasih kepada JarNas Anti TPPO yang terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya TPPO khususnya di Batam, mengingat kawasan ini adalah salah satu pintu masuk internasional di Indonesia,” ujar wanita yang juga seorang Wakil Gubernur Kepulauan Riau ini.

“Dengan kehadiran Mba Sara (sapaan akrab Rahayu Saraswati) selaku Ketua JarNas Anti TPPO yang memotivasi kita di daerah, semoga kita bisa terus bergerak dalam memberikan rasa aman bagi saudara-saudara kita khususnya perempuan yang ingin bekerja di luar negeri,” imbuhnya.

Sejalan dengan yang telah disampaikan Marlin, Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati menekankan pentingnya sinergi seluruh stakeholder di setiap daerah untuk mencegah kasus yang kerap menimpa perempuan dan anak di Indonesia ini.

“Untuk mencegah terjadinya TPPO secara berkelanjutan, upaya ini memerlukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder baik pemerintah, lembaga masyarakat, sektor swasta, akademisi, hingga rekan-rekan media,” terang Sara.

Dalam kesempatan ini, Sara turut mengapresiasi komitmen Ketua Umum Pikori BP Batam beserta jajaran dalam mendukung langkah pencegahan TPPO khusunya di Batam dan Kepulauan Riau.

“Terima kasih atas dukungan Ibu Marlin Agustina melalui pertemuan ini, kami akan terus hadir dan melawan segala bentuk TPPO terhadap anak-anak Bangsa Indonesia,” tegas Sara.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol, Ariastuty Sirait; Kabinda Kepri, Brigjen Bonar Panjaitan; serta beberapa Pejabat Tingkat III dan IV di lingkungan BP Batam. /Red

YUTELNEWS.com |Sulsel – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, SH.,MH mengikuti secara daring kegiatan Launching Blue Print “Transformasi Penuntutan Menuju Indonesia Emas 2045” dan Dialog Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di The Westin Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024.

Melalui Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi dalam siaran Persnya adapun yang turut hadir mendampingi Kajati Sulsel mengikuti kegiatan Launching Blue Print “Transformasi Penuntutan Menuju Indonesia Emas 2045”, Asisten Tindak Pidana Militer, Asisten Tindak Pidana Khusus, Asisten Intelijen, Asisten Pembinaan, KTU, Koordinator dan Kasi pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Kegiatan Launching Blue Print “Transformasi Penuntutan Menuju Indonesia Emas 2045” dan Dialog Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilaksanakan di The Witen Jakarta diinisiasi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Jaksa Agung ST Burhanuddin hadir untuk membuka acara sekaligus menyampaikan Keynote Speech-nya yang berjudul “Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam KUHP Nasional”, Jaksa Agung menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan Kejaksaan dalam menyongsong pemberlakuan KUHP Nasional, dalam konteks optimalisasi peran Jaksa dalam KUHP Nasional yang akan diimplementasikan dalam RPP tentang Pelaksanaan KUHP Nasional ke depan.

“Secara khusus ST Burhanuddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum beserta jajaran yang dengan cepat dan sigap merespon Perintah Harian Jaksa Agung yang diucapkan pada Upacara Hari Bhakti Adhyaksa 22 Juli 2024 untuk mempersiapkan arah dan kebijakan institusi Kejaksaan dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045”, ujarnya.

Oleh karenanya, Jaksa Agung mengungkapkan bahwa Blue Print Transformasi Penuntutan yang telah dirumuskan itu merupakan salah satu bentuk persiapan dan kesiapan jajaran Bidang Pidana Umum dalam menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. Salah satu agenda dalam draf rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Menuju Indonesia Emas 2045 adalah reformasi hukum dan supremasi hukum untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, untuk mencapai tujuan mulia tersebut, Jaksa Agung berpesan agar setiap proses penegakan hukum harus menyasar pada terwujudnya supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat yang berdasarkan Hak Asasi Manusia.

Lanjut, ST Burhanuddin mengatakan “Penegakan supremasi hukum tersebut dapat diawali melalui tataran kebijakan, salah satunya dengan penerapan kebijakan percepatan pembaruan substansi hukum peninggalan kolonial, yang saat ini kita perjuangkan dengan telah diterbitkannya KUHP Nasional untuk kemudian melahirkan tanggung jawab berikutnya dan menyusun aturan-aturan pelaksananya sebagai penopang pembaruan substansi hukumnya,” imbuh Jaksa Agung.

Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, Kejaksaan telah menjadi bagian agenda pembangunan pemerintah dalam upaya transformatif super prioritas atau game changers pembangunan nasional 2045, Menurut Jaksa Agung, transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga Kejaksaan RI sebagai advocaat generaal adalah landasan transformasi yang sangat penting dan diprioritaskan demi kesuksesan Transformasi Indonesia 2045.

Dalam hal sistem penegakan hukum single prosecution system, Jaksa akan menjadi pengendali proses penuntutan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi, Dengan demikian tugas, fungsi dan kewenangan Kejaksaan RI akan lebih diperkuat, Sedangkan, posisi Kejaksaan RI sebagai advocaat generaal artinya Kejaksaan RI adalah penasihat hukum tertinggi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Juga, Kejaksaan RI bertanggung jawab untuk memberikan pendapat hukum yang independen mengenai kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung RI.

“Banyaknya kewenangan baru bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa dalam mengimplementasikan KUHP Nasional juga perlu mendapat perhatian, terlebih sebagai pemegang asas dominus litis tentunya akan memiliki peranan besar dalam menentukan arah penegakan hukum,” ujar Jaksa Agung.

Untuk menjaga marwah dominus litis, Jaksa Agung mendorong jajaran Kejaksaan untuk mengawal proses pembahasan dan penyusunan RPP tentang Pelaksanaan KUHP Nasional ini. Terdapat setidaknya beberapa poin yang harus disikapi oleh Kejaksaan dalam proses penyusunan RPP tentang Pelaksanaan KUHP ini sebagai berikut:

Pertama, ketentuan Pasal 2 Ayat (3) KUHP Nasional mengatur mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kejaksaan harus mengawal pembuatan RPP tersebut agar dalam hukum materiilnya benar-benar memberikan peran bagi masyarakat hukum adat untuk melaksanakan norma hukum adat sebagai penyelesaian konflik di masyarakat itu sendiri dan sebagai bentuk perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Kedua, ketentuan Pasal 54 KUHP Nasional yang mengatur konsep dari asas Rechterilijke Pardon atau pemaafan hakim dalam tindak pidana. Dalam perkembangannya pemerintah sedang menyusun RPP tentang penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Kejaksaan berperan penting untuk mendorong pendekatan keadilan restoratif dapat diimplementasikan dalam satu kesatuan proses peradilan pidana sehingga terwujudnya keharmonisan peraturan pada masing-masing institusi penegak hukum, harapnya.

Ketiga, ketentuan Pasal 69 ayat (2) KUHP Nasional, mengatur mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi, maka perubahan tersebut menjadi domain Presiden dalam memberikan Grasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung.

Ke Empat, Kejaksaan dalam hal ini perlu untuk terlibat sebagai proses pemberian pertimbangan Grasi mengingat peran Penuntut Umum sebagai pelaksana putusan pengadilan;

Keempat, ketentuan Pasal 76 Ayat (6) KUHP Nasional, mengatur bahwa Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan;

Kelima, ketentuan Pasal 110 Ayat (3) KUHP Nasional, mengatur bahwa Jaksa diberikan kewenangan menghentikan perawatan di rumah sakit jiwa untuk diusulkan kepada hakim dan tata caranya akan diatur dalam PP;

Keenam, ketentuan Pasal 111 KUHP Nasional, mengatur tata cara pidana dan tindakan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Tindakan sendiri dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga dan perbaikan akibat tindak pidana;

Ketujuh, ketentuan Pasal 124 KUHP menyebutkan bahwa dalam Pasal 118 s.d Pasal 123 KUHP akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dimana pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pidana dan tindakan bagi korporasi, untuk itu peran Kejaksaan mendorong agar pembuatan PP tersebut diperlukan pola pemidanaan terhadap korporasi dapat sesuai dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi maupun selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Jaksa Agung mengajak seluruh stakeholder untuk saling bersinergi, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam hal peningkatan keilmuan. Salah satunya untuk menyamakan persepsi khususnya tentang kedudukan Jaksa pada rencana peraturan pemerintah terkait pelaksanaan KUHP Nasional baru serta arah penegakan hukum ke depannya menuju Indonesia Emas 2045, paprnya.

“Semoga dengan adanya forum diskusi ini nantinya dapat mendorong Kejaksaan dan stakeholders pada kementerian/lembaga beserta para Akademisi dapat mempersamakan pemikiran dan perspektif tentang arah kebijakan supremasi hukum khususnya yang berhubungan dengan peran Kejaksaan,” pungkas Jaksa Agung. (Abu Algifari).

YUTELNEWS.com | Beredar informasi di kalangan masyarakat Bagansiapiapi Kecamatan Bangko, Korban di tangkap Buaya baru baru ini telah ditemukan, terkait informasi tersebut Pj. Penghulu Labuhan Tangga Hilir Andi Aurit menyampaikan informasi yang beredar itu tidak benar.

“Sampai saat ini korban masih belum ditemukan, terkait informasi yang berkembang Korban telah ditemukan, kami menyampaikan Informasi tersebut tidak benar,” Kata Pj Andi Aurit, Kamis (01/08/2024) di ruang kantornya.

Pj. Penghulu Andi ikut menyampaikan upaya pencarian dari pihak korban juga telah dihentikan dan pihak keluarga korban ditangkap Buaya telah menggelar shalat gaib untuk korban.

“Tadi kita konfirmasi kepada Pak RT lagi, upaya pencarian sudah dihentikan, keluarga korban juga telah menggelar shalat gaib,” Terang Andi.

Andi juga menghimbau kepada masyarakatnya untuk selalu berhati hati ketika melalut, mengingat keganasan Buaya Sungai Rokan yang telah banyak memakan Korban.

“Kepada masyarakat terkhusus masyarakat labuhan tangga hilir yang mencari nafkah atau mencari rezeki di laut kami menghimbau untuk selalu berhati hati, mengingat Sungai Rokan banyak Buayanya,” Himba Pj Penghulu.

Keterangan Tim Basarnas Rohil sedang melakukan pencarian korban ditangkap Buaya di Sungai Rokan, Kamis (01/08/2024), dok/Tim SAR Rohil.

Terpisah, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Rohil ketika dikonfirmasi mediapesisirnews.com ikut menyampaikan upaya pencarian korban hingga saat ini masih terus dilakukan.

” Upaya pencarian korban hingga saat ini masih terus dilakukan, hari ini upaya pencarian korban dimulai sejak pukul 07:00-18:00 Wib, pencarian hari ini masih nihil,” Kata Dhoni Kanit Unit Siaga SAR Rohil.

Untuk diketahui, Korban ditangkap Buaya yang terjadi baru baru ini telah memasuki hari ke-6 (enam), peristiwa naas nelayan Rohil ditangkap Buaya Sungai Rokan hingga saat ini masih menyisakan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Dari informasi yang diterima, Korban atas nama Ruslan (53) merupakan warga Jalan Ar Rahman, tinggal di RT/RW 002/001 Ke Penghuluan Labuhan Tangga Hilir, saat ini Korban meninggalkan lima orang anak yang masih kecil, sebelumnya Peristiwa naas tersebut terjadi pada Sabtu siang (27/07/2024) sekira pukul 14:00 Wib, Ruslan bersama temannya pergi memancing di sungai Rokan, naas dihari itu menimpa Ruslan ketika ia sedang mencari umpan di pinggir bibir pantai kakinya diterkam Buaya dan dibawa langsung ke dalam air.

Atas kejadian tersebut, Pj Penghulu turut menyampaikan atas nama Pemerintah Ke penghuluan Labuhan Tangga Hilir turut menyampaikan belasungkawa dan mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu berhati hati ketika melalut.

Kabiro Panca Sitepu.