You Tell News

YUTELNEWS.com | KABUPATEN NIAS – Bupati Nias hadiri Pelaksanaan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan Ma’u di Gedung Gereja BNKP Lasara Siwalubanua, Kecamatan Ma’u. Rabu, 10 Juli 2024.

Mengawali kegiatan tersebut, Camat Ma’u Rano Artafa Gulo, S.E., M.A.P, menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut mendeklarasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Nias bersama Masyarakat dan Stakeholder terkait Intervensi Stunting serta Merumuskan Intervensi Gizi Spesifik untuk mengatasi penyebab stunting.

Sementara itu, Bupati Nias, Yaatulo Gulo, S.E., S.H., M.Si dalam arahan dan bimbingannya mengatakan bahwa masalah stunting sangat penting dan harus ada reaksi atau tindak lanjutnya melalui beberapa aksi tentunya menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan karena stunting merupakan masalah yang sangat serius.

“Stunting adalah masalah masa depan Kabupaten Nias. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk serius dalam menangani masalah ini” Tegasnya.

Ia menghimbau agar seluruh Tenaga Medis, Bidan Desa dan Kader Posyandu di Kecamatan Ma’u untuk bekerja sesuai fungsi-fungsi pelayanan kesehatan serta berperan aktif dalam pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mensosialisasikan peningkatan kesadaran pemenuhan gizi terhadap anak, merubah pola asuh serta melakukan berbagai langkah yang dirasa perlu guna mewujudkan generasi baru yang sehat, cerdas dan berkualitas baik dari segi fisik maupun mental.

“Kepada seluruh Kepala Desa, Bidan Desa dan Kader Posyandu se-Kecamatan Ma’u saya instruksikan untuk mendata seluruh bayi yang ada di desanya masing-masing. Saya minta agar kita semua bekerjasama terhadap upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Nias” Harap Bupati Nias.

Lanjut, Kabupaten Nias saat ini dihadapkan dengan masalah sanitasi yang dapat memicu masalah sosial dan dampak lingkungan yang mengganggu Kesehatan. Untuk itu, Bupati Nias berharap agar bekerjasama untuk menjaga lingkungan yang sehat termasuk dalam hal membuang sampah agar tidak sembarangan.

Mengakhiri arahannya, Bupati Nias mengharapkan kepada semua pihak untuk mau dan mampu berperan sebagai agen perubahan sehingga memberi kontribusi nyata terhadap upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Nias.

“Semoga komitmen dan upaya kita bersama untuk mewujudkan masyarakat Nias yang sehat, mandiri, dan sejahtera mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa” Tutup Bupati Nias.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Nias, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda Kabupaten Nias, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Nias, Kepala BappedaLitbang Kabupaten Nias, Camat se-Kabupaten Nias, Sekcam se-Kabupaten Nias, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Nias, Kapolsek Moi, Babinsa (Kodim 0213 Nias), Kepala Kantor BPJS Kabupaten Nias, Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Nias, Pendeta BNKP Siwalubanua Ma’u, Kepala Desa se-Kecamatan Ma’u, Ketua BPD se-Kecamatan Ma’u, Ketua PKK Kecamatan Ma’u, Ketua PKK Desa se-Kecamatan Ma’u, Bidan desa dan Kader Posyandu, Tokoh Agama/Masyarakat dan Penerima Manfaat Pencegahan Penurunan Stunting.

(Y,Z)

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Ketua Komunitas Jurnalis Jawa Timur (KJJT) wilayah Banyuwangi bersama jajaran pengurus melakukan silaturahmi ke Mako Pangkalan TNI-AL (Lanal) Banyuwangi, pada Rabu (10/7/2024) siang.

(lebih…)

YUTELNEWS.com | Payakumbuh Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh mulai mengonsepkan ni Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh.

Pj Wali Kota Payakumbuh Suprayitno mengatakan setelah terjadinya longsor di TPA Regional Payakumbuh pada 20 Desember 2023 Dinas Lingkungan Hidup provinsi selaku pengelola menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh.

“Payakumbuh saat ini tidak memiliki lagi TPA sampah dan tidak ada lahan di Kota Payakumbuh yang layak untuk pembangunan TPA sampah baru baik dari segi teknis maupun peraturan perundangan yang berlaku,” kata Pj Wako Payakumbuh, Rabu (10/07/2024).

Hal itu disampaikan saat Launching Tidak Ada TPA Sampah di Payakumbuh di Kawasan GOR Kubu Gadang. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekda Payakumbuh Rida Ananda, Asisten I Dafrul Pasi, Kepala OPD, dan Lurah.

Ia mengatakan konsep Pengelolaan sampah Kota Payakumbuh untuk ke depan adalah dengan merancang pembangunan TPST dan TPS3R untuk mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi.

“Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di sumbernya, baik itu di rumah, di tempat usaha, maupun di instansi menjadi tiga jenis yaitu sampah organik, sampah, anorganik yang bernilai, dan sampah lainnya/residu,” katanya.

Selanjutnya melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan membuat lubang atau menggunakan komposter sederhana.

Sampah anorganik yang masih bernilai sepeeti botol plastik, kertas, karton, kaleng, alumunium, dan lainnya agar disalurkan ke bank sampah atau lapak barang bekas.

“Sampah lainnya atau residu dibuang melalui becak motor kelurahan atau ke TPS pada jadwal yang diperbolehkan sesuai Perda No 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yaitu pukul 18.00 WIB sampau 06.00 WIB,” ujarnya.

Selanjutnya, Suprayitno juga meminta peran dari seluruh pihak untuk mengawasi dan melaporkan jika ada warga daerah lain yang membuang sampah di area Kota Payakumbuh.

“Kami mohon doa, dukungan, dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat agar Kota Payakumbuh segera bisa mengatasi persoalan sampah ini, sehingga Kota Payakumbuh kembali menjadi kota yang bersih, sehat, dan lestari lingkungannya,” pungkasnya.

(MAHWEL)

YUTELNEWS.com | Payakumbuh Pj. Wali Kota Payakumbuh yang juga Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Air Minum Tirta Sago (PAMTIGO) Kota Payakumbuh menyerahkan SK Dewan Pengawas (Dewas) PAM Tigo untuk periode 2024-2028.

“Kami ucapkan selamat kepada Dewas PAMTIGO periode 2024-2028 yang baru saja menerima SK nya. Semoga amanah yang diemban dapat dikerjakan sebaik-baiknya dalam mendorong peningkatan kinerja PAMTIGO kedepannya,” kata Pj. Wako Suprayitno di halaman kantor PAMTIGO, Rabu (10/07/2024).

Dikesempatan itu, Suprayitno juga mengucapkan terimaksih kepada Dewas periode 2020-2024 atas dedikasinya selama menjalankan amanah.

“Semoga tugas yang sudah dilaksankan selama ini menjadi ibadah di sisi Allah,” ujarnya.

Pj. Wako berpesan kepada Dewas yang baru, kedepan akan dihadapkan dengan tugas berat yang menjadi keluhan masyarakat yaitu persoalan air minum yang masih belum maksimal.

“Harapan kita Dewas yang baru bisa saling bekerjasama dengan direksi mengatasi permasalahan atas keluhan masyarakat tersebut. Selamat bekerja semoga persoalan ini bisa segera teratasi,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Elzadaswarman mengatakan, semua proses seleksi sudah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai Permendagri 37 tahun 2018.

“Semuanya sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang undangan. Kita telah melaksankan tahapan seleksi yang ketat hingga wawancara akhir 7 Juni lalu untuk mendapatkan 2 orang calon anggota Dewas Independen terpilih,” pungkasnya.

Adapun Ketua Dewas PAMTIGO periode 2024-2028 adalah Rida Ananda dengan anggota Hendri Wanto dan Wahyudi Thamrin.

(MAHWEL)

YUTELNEWS.com | Pemerintah Desa (Pemdes) Neglasari  Kecamatan Cibadak  Kabupaten Sukabumi Jawa barat, realisasikan Dana Desa Tahap (1) 2024 untuk pengaspalan jalan Rabu, (11/7/12).

Kepala desa (Kades) Ukat diwakili oleh LPM kusnadi mengatakan, pemdes telah mengalokasikan Dana Desa Tahap (1) 2024 sebesar Rp.199,99600  untuk pengaspalan jalan desa. “Kami bersyukur pembangunan berjalan aman dan lancar sesuai rencana,”pungkas Lpm kusnadi.

Sementara itu Lpm kusnadi  menambahkan, pengaspalan berada di Ruas Jalan kp.ci cadas dana bantuan ini kami salurkan untuk membangun jalan di Kampung Cicadas RW 08 Dusun selagombong  dengan volume 1000 x 2 meter,” pungkasnya.

Ia berharap, dampak positif dari perbaikan jalan tersebut adalah mempermudah akses masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. “Mudah-mudah dengan terealisasinya jalan ini intinya bisa meningkatkan perekonomian, pendidikan dan kesehatan masyarakat,” harapnya.

Reporter : Mirna

YUTELNEWS.com | Unit Reskrim Polsek Beji yang dipimpin oleh Kapolsek Beji Kompol Yokbeth Wally, S.I.K. berhasil menangkap 2 (dua) pria pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian di depan teras rumah korban Dusun Rokepuh, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Rabu (10/07/2024).

Kedua pelaku yakni AD(27) dan AN(26) warga Dusun Buraja, Desa Mambulu Barat, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, keduanya merupakan saudara kandung kakak-beradik. Sedangkan Korban yakni seorang pria bernama Murdiono(29) warga Dusun Rokepuh, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan.

Kapolres Pasuruan AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si. melalui Kapolsek Beji menjelaskan terkait kronologi kejadian bahwa pada hari Rabu (10/07/2024) pukul 00.30 WIB telah terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis Celurit yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Dugaan penyebab penganiayaan tersebut karena kedua pelaku merasa tersinggung dan marah yang disebabkan Adik kandung perempuannya sering digoda oleh korban dan bahkan sampai menunjukkan Video Porno kepada Adik Pelaku, sedangkan Adik Pelaku telah bersuami.

“Kedua pelaku tersebut kemudian menganiaya korban dengan menyabetkan Celuritnya kepada tubuh Korban, dan korban pun mengalami luka parah pada bagian kaki, tangan dan pipi kiri dan kemudian meninggal dunia di tempat akibat bacokan Celurit pelaku,” jelas Kapolsek.

“Dari hasil penangkapan, kedua pelaku telah mengakui perbuatannya, dan anggota Reskrim Polsek Beji juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis clurit dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki smash nopol S 2166 Q.”

“Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan Pasal 338 dan atau 170 KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia,” ungkapnya.

(okik)

YUTELNEWS.com | Untuk memperkuat kebhinekaan dan kebersamaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DPD Bravo Lima Jawa Timur mengadakan Sosialisasi dan Dialog Kebangsaan pada Rabu (10/7/2024).

Acara yang digelar di aula kantor Bakesbangpol Jatim ini bertema “Merajut Kembali Persatuan Bangsa Menuju Perdamaian Pasca Pemilu 2024,” dengan Irjen. Pol. Dr. Andry Wibowo, MH., Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi KEMENKO POLHUKAM RI, sebagai pemateri.

Dalam kegiatan, dilakukan pelantikan beberapa jajaran pengurus DPC Bravo Lima, antara lain DPC Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota/Kabupaten Kediri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kota/Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Nganjuk.

Irjen Pol Andry menyampaikan bahwa Pemilu 2024 berjalan baik dan lancar, dengan stabilitas di bidang politik, ekonomi, keamanan, dan sosial. Meski begitu, ada tantangan yang memerlukan dukungan dari semua elemen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat, TNI/Polri, dan organisasi masyarakat sipil.

“Bravo Lima Jatim harus menjadi inisiator untuk membangun kembali dan merangkul seluruh komponen masyarakat yang sempat terpolarisasi pada pilihan partai politik maupun calon presiden selama Pemilu,” ujar Jenderal Polisi bintang dua ini. “Itu harus diurai dan diikatkan kembali pada konstruksi membangun harmoni, karena ke depan kita juga akan menghadapi Pilkada.”

Irjen Pol Andry berharap Pilkada mendatang dapat berlangsung dalam suasana demokrasi yang aman dan demokratis, serta setelah masa transisi pemerintahan, Bravo Lima akan mendukung agenda pemerintahan baru.

“Proses demokrasi ini harus membangun birokrasi yang modern, profesional, akuntabel, dan melayani masyarakat dan bangsa,” lanjutnya.

Ketua DPD Bravo Lima Jatim, Raya Sumantoro, menjelaskan bahwa Bravo Lima, yang awalnya relawan politik di bawah binaan Luhut Binsar Pandjaitan, kini telah menjadi sebuah Organisasi Masyarakat (Ormas).

“Tugas kami sekarang adalah terus mengampanyekan perdamaian hingga transisi pemerintahan,” ujar Raya.

Raya menegaskan bahwa sesuai arahan Ketua Umum Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Bravo Lima akan tetap netral dan tidak mendukung partai atau calon politik.

“Tugas kita adalah mengawal pemerintah dan mencegah potensi ancaman terhadap NKRI,” ujarnya.

Kepengurusan Bravo Lima kini telah mencapai 70 persen di kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Kami akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta menjadi benteng melawan kepentingan politik yang berusaha memecah belah bangsa,” pungkasnya.

(Samhaji)

YUTELNEWS.com | Seorang warga Dusun Rohkepuh Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan ditemukan tewas bersimbah darah di depan rumah kontrakannya, Rabu (10/7/2024) dini hari.

Menurut informasi dari warga, korban bernama Murdiono ditemukan terkapar di teras rumahnya di Lingkungan Rohkepuh, Desa Beji, Kecamatan Beji. Bahkan, dalam video amatir yang didapat, nampak dua orang yang diduga pelaku nampak tengkurap dan diamankan pihak kepolisian.

Diketahui, korban mengalami luka bacokan di leher, lengan tangan, dan kaki.

“Korban mengalami luka di bagian leher, lengan dan kaki, darah juga terlihat banyak di depan rumah,” kata Nurkholis, Kepala Dusun setempat.

Warga juga mengaku tidak mengetahui persis motif di balik pembunuhan ini. Salah satu perangkat desa, tetangga dekat korban, mengatakan bahwa dia mendengar cekcok antara korban dengan pelaku sebelum korban ditemukan tewas.

“Saya tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi saya dengar mereka cekcok. Setelah itu, saya melihat korban sudah tergeletak di teras rumah,” ujar perangkat desa tersebut.

Jenazah Murdiono kemudian dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Bhayangkara di Desa Watu Kosek, Kecamatan Gempol.

Hingga saat ini, polisi saat ini sedang melakukan olah TKP dan mengamankan dua pelaku ke Mapolsek setempat untuk proses penyelidikan.

(Okik)

YUTELNEWS.com | Sulsel – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim, S.H., M.H menghadiri dan menandatangani perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan KPU Provinsi Sulawesi bersama KPU Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan dengan Kejaksaan Negeri Se Sulawesi Selatan, Rabu (10/07/2024) pukul 09.30 Wita, bertempat di Hotel Fourpoints Makassar.

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dihadiri oleh Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Upi Hastati, Asdatun Kejati Sulsel, Aspidum Kejati Sulsel, Ketua KPUD Se Sulawesi Selatan, Kajari dan Kasi Datun Se Sulawesi Selatan, Ujar Soetarmi Selaku Kasi Penerangan Hukum Kejati Sulse dalam siaran Persnya.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Hasbullah dalam sambutannya mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan tugas negara pesta demokrasi di Sulawesi Selatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilukada Wali Kota/Bupati dan Wakil Bupati, tentunya akan menghadapi banyak kendala dan permasalahan hukum mulai dari proses pengadaan surat suara, bilik suara dan pengadaan logistic pemilu lainnya. Olehnya kami sangat membutuhkan saran dan masukan dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan sentra Gakkumdu yang dapat membantu mensukseskan pesta demokrasi ini.

Disamping itu, Kajati Sulsel Agus salim menyampaikan bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan wadah yang sangat berharga untuk kita semua untuk saling berdiskusi dan menganalisis potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada proses pemilukada mendatang (baik pada tahapan pengadaan barang dan jasa, pencocokan pemili, pendaftaran dan penetapan calon, pelaksanaan kampanye sampai tahap penetapan pemenang pemilu), katanya.

Kajati Sulsel Agus salim menyampaikan bahwa pimpinan Kejaksaan telah mengeluarkan sikap dan Perintah Harian Jaksa Agung RI Tahun 2024 agar setiap ASN Kejaksaan “Jaga Netralitas dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024”. Untuk menindak lanjuti perintah Jaksa Agung tersebut, Agus Salim telah memerintahkan seluruh Pegawai Kejaksaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk “wajib menjaga netralitas” dan tidak menunjukkan keberpihakan di tahun politik, Netralitas ASN sebagai faktor penting dalam pemilu dan pemilukada tahun 2024, tegasnya.

Kajati Sulsel Agus Salim menegaskan bahwa untuk menghadapi pemilukada serentak tahun 2024, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan “SIAP” dan akan bersinergi kolaborasi dengan KPU Provinsi Sulawesi menciptakan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Adapun peran kesiapan dukungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meliputi 4 bidang (Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Tindak Pidana Khusus), ujarnya.

Pada bidang intelijen, perlu dilakukan optimalisasi kegiatan berupa pembentukan posko pemilukada serentak tahun 2024 di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejari dan Cabjari), Pemetaan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) sebagai bentuk deteksi dan pencegahan dini, Melaksanakan kegiatan intelijen dan/atau operasi intelijen terkait penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2024, Pengamanan / pendampingan logistik Pemilukada serentak tahun 2024, Memberikan konsultasi hukum terkait penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2024, Melaksanakan program penyuluhan dan penerangan hukum, Koordinasi internal dan eksternal atas indikasi penyimpanan penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2024. Bidang Tindak Pidana Umum, menugaskan Jaksa dalam keanggotaan Sentra Gakumdu, dimana Jaksa Sentra Gakumdu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, netral, kompoten, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta tidak mengedepankan ego sektoral, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) baik internal maupun eksternal, Menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu / pemilukada serentak 2024 dengan Bawaslu dan Kepolisian setempat, dan Menghindari disparitas tuntutan, pengajuannya memperhatikan batas waktu pemeriksaan persidangan dengan menggunakan sarana tercepat (e-Rentut).

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan Jasa Hukum kepada KPU berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion / LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance / LA), Audit Hukum (Legal Audit), dan Pertimbangan Hukum. Bidang Tindak Pidana Khusus, Penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati serta mengantisipasi adanya Indikasi terselubung yang bersifat “Black Campaign”, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri menunda proses pemeriksaan terhadap pihak sebagaimana dimaksud, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses dan tahapan pemilihan guna mengatisipasi dipergunakannya proses penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu, tutupnya.

(Abu Algifari Algowawy)