You Tell News

YUTELNEWS.com | Payakumbuh – Didampingi kepala Dinas Kokunikasi dan Informatika yang diwakili Sekretaris Armen Busra bersama kepala DPMPTSP Meizon Satria, Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh, Suprayitno sambut kedatangan rombongan dari UP3 PLN Payakumbuh.

Kunjungan rombongan dari UP3 PLN Payakumbuh yang bertujuan untuk pererat tali silaturahim sekaligus memperkenalkan Manager UP3 PLN Payakumbuh yang baru itu diterima Suprayitno diruang kerja lantai II Kantor Wali Kota Payakumbuh, Kamis (13/6/2024) siang.

Ucapkan selamat datang, Suprayitno langsung sampaikan bahwa komitmen pemerintah kota hadir untuk terus mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat kota Payakumbuh. Dirinya meyakini bahwa sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk bersama UP3 PLN Payakumbuh akan dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

“Pemerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk membangun kota ini dapat menjadi lebih maju. Kami tidak bisa melakukannya sendiri, dan karenanya kami membutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk UP3 PLN Payakumbuh,” ujar Suprayitno.

Pj. Wali Kota Payakumbuh itu juga menyampaikan beberapa poin mengenai program-program yang bisa di sinergikan bersama antara Pemko Payakumbuh dan UP3 PLN Payakumbuh. Ia menyoroti program penghijauan dan juga pengelolaan sampah serta program penerangan jalan dan kendaraan listrik.

“Program-program tersebut nantinya bisa di kordinasikan dengan Pemko Payakumbuh melalui dinas-dinas terkait agar terciptanya sinergitas yang erat untuk menciptakan pembangunan Kota Payakumbuh yang lebih maju,” imbuh Suprayitno.

Rombongan hadir dengan dipimpin langsung Manager UP3 PLN Payakumbuh Teguh Budi Oktavianto dan didampingi Manager ULP Payakumbuh Benny Aulia, Asisten Manager Keuangan dan Umum Deri Ardovi, Asisten Manager Transaksi Energi Listrik Ardiman, Team Leader K3 dan KAM Yudi Marsaf Satria, dan Office Kinerja Keuangan dan Umum Naraputra Prayinda.

Teguh sampaikan terimakasih kepada Pj. Wali Kota Payakumbuh atas sambutan yang hangat terhadap dirinya beserta jajaran UP3 PLN Payakumbuh. Teguh menjelaskan jika kedatangan rombongan dari UP3 PLN Payakumbuh merupakan salah satu bentuk komitmen dalam menjalin sinergitas bersama Pemko Payakumbuh dalam upaya mendukung pemerintah dalam pembangunan kota.

Manager UP3 PLN Payakumbuh itu turut menyampaikan jika kedepannya pihaknya (UP3 PLN Payakumbuh) berencana akan menambah Stasiun Penyedia Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kota Payakumbuh, hal ini mengingat jumlah daei pengguna kendaraan listrik yang terus meningkat di kota Payakumbuh dibandingkan daerah tetangga yang masih berada dibawah kota Payakumbuh dalam hal tersebut,” ungkap Teguh.

Tekait dengan SPKLU yang akan ditambah tersebut, Teguh sampaikan kepada Pj. Wali Kota Payakumbuh agar rencana UP3 PLN Payakumbuh dapat segera terealisasi, tentunya dengan bantuan dari pihak Pemko Payakumbuh terutama,” ujarnya.

Selain SPKLU, Teguh utarakan keinginannya kepada Pj. Wali Kota Payakumbuh untuk dapat bisa menetapkan di beberapa kesempatan dan waktu kawasan wisata Batang Agam menjadi kawasan yang hijau. Dimana bagi para pedagang dan pengunjung wisata Batang Agam ini tidak mengunakan perangkat konvensional seperti biasa.

“Akan tetapi, para pedagang dan pengunjung dapat beralih mengingatkan perangkat listrik saat berkunjung ke kawasan Batang Agam. Seperti kendaraan konvensional beralih ke kendaraan listrik, dan pedagang dapat sepenuhnya menggunakan perangkat listrik dalam menjalankan usahanya disana,” harap Teguh.

Dilanjutkan, dan untuk memenuhi kebutuhan atas penggunaan perangkat listrik yang ada di kawasan Batang Agam ini nantinya pihak UP3 PLN Payakumbuh akan berkoordinasi bersama dinas terkait mendirikan Stasiun Pengisian Listrik Umum di beberapa titik,” sambungnya.

Pertemuan yang terlihat berlangsung hangat tersebut itu ditutup dengan foto bersama sebagai tanda Sinergitas Pemko Payakumbuh bersama UP3 PLN Payakumbuh akan terus diperkuat.

( MAHWEL )

YUTELNEWS.com | Payakumbuh – Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dari seberapa baik Pemerintah Daerah setempat mampu menangani masalah kesehatan, termasuk masalah stunting.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno saat memantau langsung kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Dahlia Tanjuang Anau, Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kamis (13/6/2024).

Intervensi serentak yang dilakukan bertahap di seluruh Posyandu di Kota Payakumbuh tersebut menyasar ibu hamil, bayi dan balita, serta calon pengantin.

Dikatakan Suprayitno pertemuan ini menunjukkan seluruh lapisan masyarakat telah bersepakat untuk mencegah stunting, terlebih program ini diadakan serentak secara nasional.

“Tidak boleh lagi ada anak yang mengalami stunting di Kota Payakumbuh, ini komitmen kita,” tekadnya.

Suprayitno mengungkapkan, upaya mencegah stunting adalah PR kita bersama, oleh karena itu, kita perlu kerjasama yang baik dari semua pihak, salah satunya masyarakat.

“Jadi, warga harus aktif dan jangan segan. Aktif datang ke posyandu dan juga aktif mengkomunikasikan perkembangan kehamilannya atau bayinya. Kalau memang ada gejala yang mungkin tidak biasa, harus dikomunikasikan dengan kader kesehatan atau petugas kesehatan,” katanya.

Kemudian, Suprayitno juga berpesan kepada seluruh kader posyandu agar memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar serta memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran ke dalam sistem informasi EPPGBM di hari yang sama.

“Bagaimanapun, kita perlu memastikan intervensi PMT pangan lokal diterima oleh ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi dengan baik,” terangnya.

Melalui intervensi serentak ini, ia berharap pendataan seluruh sasaran di posyandu dapat menyentuh angka akurat dan para sasaran mendapatkan pendampingan yang layak serta datang ke posyandu.

“Pemeriksaan yang lebih diintensifkan ini dapat mempercepat temuan dan penanganan. Bayi atau balita, bumil, maupun catin yang memiliki perkembangan di bawah standar agar dapat segera dilakukan penanganan,” tukasnya.

“Kita menargetkan penurunan jumlah balita stunting baru lebih tajam melalui intervensi serentak pencegahan stunting ini. Mari kita cegah dan lawan bersama stunting demi generasi emas 2045,” tutupnya dengan optimis.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Wawan Sofianto, Camat Payakumbuh Utara Jhonny Parlin, Lurah Ompang Tanah Sirah, TP PKK Kelurahan Ompang Tanah Sirah, kader posyandu, serta tamu undangan lainnya.

( MAHWEL )

YUTELNEWS.com | Kab.Bandung- Banyak masyarakat yang mendukung kebijakan 13 program prioritas Bupati Bandung Dadang Supriatna untuk dilanjutkan. Harapan masyarakat itu berkaitan dengan kepemimpinan Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna selalu memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat.

Hal itu terungkap pada berbagai kegiatan Bupati Bandung saat melaksanakan tatap muka atau silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Bandung. Baik pada kegiatan rutin Rembug Bedas, Bunga Desa maupun kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat banyak di setiap desa maupun kelurahan.

Banyak di antara masyarakat yang mengaku bersyukur alhamdulillah karena sebagai penerima manfaat langsung dari program prioritas Bupati Bandung tersebut.

Ucapan terima kasih kepada Kang DS, di antaranya terlontar dari sejumlah guru ngaji (ustad/ustadzah) sebagai penerima manfaat dari program insentif guru ngaji. Ungkapan serupa dari kader PKK, RT, RW, aparatur desa, BPD, LPM dan unsur lainnya, yang turut merasakan langsung kebijakan program prioritas Bupati Bandung.

Seorang guru ngaji di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung mengungkapkan, program prioritas Bupati Bandung, khususnya insentif guru ngaji sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk itu, dia sangat mendukung program insentif guru ngaji dari 13 program prioritas itu untuk dilanjutkan. Para guru ngaji juga mengucapkan terima kasih karena program insentif guru ngaji sudah dirasakan manfaatnya.

“Program insentif guru ngaji, yang digulirkan Pak Bupati Bandung untuk dilanjutkan,” katanya.

Selain dilanjutkan, program insentif guru ngaji itu ada penambahan kuotanya. Karena masih banyak guru ngaji yang belum terakomodir. Bupati pun mendorong para kepala desa dan camat untuk mendata dan mengusulkannya, supaya semua guru ngaji terakomodir sebagai penerima manfaat program insentif guru ngaji.

Para guru ngaji tak hanya mengajar di sekolah SD dan SMP saja, mereka pun secara rutin mengajarkan anak-anak mengaji Al-Qur’an di masjid dan madrasah.

Tak hanya itu, mereka juga berharap program insentif guru ngaji untuk ditambah.

Lebih menarik lagi adalah para penerima manfaat 13 program prioritas Bupati Bandung itu mendukung orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut untuk melanjutkannya pada periode kedua kepemimpinannya. Di hadapan Bupati Bandung, mereka pun secara lugas menyatakan dukungannya 100 persen kebijakan 13 program prioritas Bupati untuk dilanjutkan. “Saya perwakilan guru ngaji, 100 persen mendukung Pak Bupati untuk melanjutkan program tersebut,” katanya.

Guru ngaji pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan Bupati Bandung terkait program insentif guru ngaji. “Terima kasih adanya program insentif guru ngaji,” katanya.

Para penerima manfaat program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pun meminta Bupati Bandung untuk melanjutkan program tersebut. Karena dengan adanya jaminan BPJS, para penerima manfaat sudah bisa merasakan manfaat dari program BPJS.

Di antaranya, kartu BPJS itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit secara gratis. Disaat meninggal dunia, ahli warisnya mendapatkan santunan Rp 42 juta.

Jika kepesertaannya sudah 3 tahun, maka ahli warisnya mendapatkan beasiswa sebesar Rp 174 juta untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Setelah program prioritas itu digulirkan Bupati Dadang Supriatna, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah kepada masyarakat selaku penerima manfaat.

( Yans )

YUTELNEWS.com | Seorang warga atas nama Syukur Anwar Lawolo protes pembangunan rabat beton yang melewati lahan atau kebun milik Kakeknya FULI’ARO LAWOLO Almarhum dan Bapaknya ASA’ARO LAWOLO Almarhum. tepat di Dusun I Desa Sisaratandrawa, Kecamatan Somolo-Molo, Kabupeten Nias, Provinsi Sumatera Utara dimana lahan tersebut belum pernah mereka hibahkan untuk pembangunan Jalan Desa. Kamis, 13/06/2024.

camat mengatakan yg menggugat rabat beton di Desa Sisara tandawa itu, bukan manusia, tetapi, ternyata Camat somolo-molo dalam pernyataan tersebut, di panggil di polres Nias bersama kepala Desa sisaratandawa. Rabu 12 juni 2024.

Pada tanggal Rabu, 12 juni 2024. Awak media konfirmasi ke pada. Camat somolo-molo setelah keluar dari ruang pemeriksaan. Namun Camat Somolo-molo menjawab kepada awak media, no comment.

B/Und-4546/XII/RES.1.2./2023/Reskrim. Undangan wawancara Klarifikasi perkara dan juga telah saya terima surat Nomor : B/139/XII/RES.1.2./2023/Reskrim Pemberitahuan Perkembangan hasil penelitian Laporan. “Tambah Syukur Anwar Lawolo, dalam wawancara saya dicecar beberapa pertanyaan oleh pihak penyidik diruang Kanit IV Tipiter Polres Nias,” Imbuh Syukur.

Terkait poin diatas tim media konfirmasi kepada Camat Somolo-Molo Abadi Halawa, SH beberapa hari lalu berhubung dengan surat berita acara pada pertemuan tanggal 28 Juli 2023, jawaban Camat iya, ”terkait dengan permasalahan itu sudah kita evaluasi dan kita menunggu hasil serta lanjutan tindakan bagi siapa yang keberatan untuk memastikan keabsahannya secara Hukum, di dalam berita acara tersebut sudah di cantumkan apa hasil pertemuan pada saat itu.

“Tambah Camat Somolo-Molo, pihak yang keberatan atas tanah hibah tersebut itu bukan Manusia, ucapan itu secara berulang-ulang disampaikan oleh Camat kepada awak media.

Dipertanyakan apa tujuan maksud Pak Camat mengatakan hal itu bahwa oknum yang keberatan bukan Manusia, Camat menjawab, udahlah Pak jangan dipersoalkan bahasa itu, ngak usah lagi dibahas, bila ada waktu orang bapak dari media silahkan masuk aja ke lokasi kita siap memfasilitasi kelapangan kata Camat Abdi Halawa melalui panggilan telepon selulernya.

Dengan adanya permintaan Camat awak media mendatangi Kantor Camat Somolo-Molo pada tanggal 11 Desember 2023 di ruang kerjanya. Hal yang sama juga disampaikan Camat bahwa penggugat lahan tersebut bukan Manusia bahkan dikatannya bukan hanya sekedar bukan Manusia itu orang Manusia Spiderman mafia besar,” kata Abdi Halawa

Dalam berita acara yang dimaksud pada tanggal 28 Juli 2023 ada delapan (8) poin kesepakatan bersama diduga Pemerintah Desa Sisaratandrawa dan Pemerintah Kecamatan Somolo-Molo melanggar kesempatan berita acara persetujuan bersama di Poin 3, 4, 5 dan 7 yaitu berikut.

Poin (3) : Pihak yang keberatan meminta tidak dilanjutkan pembangunan diatas jalan yang sedang dibangun oleh Pemerintah Desa Sisaratandrawa dari Dana Desa tahun anggaran 2023.

Poin (4) : Diharapkan kepada pihak yang keberatan atas nama Syukur Anwar Lawolo untuk memperjuangkan haknya sebagaimana yang diklaim melalui jalur Pengadilan.

Poin (5) : Bahwa jalan yang sudah dibangun Pemerintah Desa Sisaratandrawa, maka Pemerintah Desa Sisaratandrawa tidak akan melanjutkan pembangunan diatas tanah atau titik jalan yang sedang dipermasalahkan sampai memiliki keputusan Hukum yang tetap. Kepada pihak yang keberatan diberikan waktu selama 1 tahun terhitung sejak tanggal hari ini untuk melakukan upaya Hukum kepemilikan melalui Pengadilan dan apabila tidak ada keputusan s/d tanggal 28 Juli 2024 maka Pemerintah Desa Sisaratandrawa bisa melanjutkan pembangunan diatas tanah/jalan tersebut.

Poin (7) : Apa bila sudah ada kekuatan Hukum yang tetap terhadap kepemilikan tanah yang dipermasalahkan, dan apa bila Pengadilan mengatakan yang keberatan sebagai pemilik sah. Maka Pemerintah Desa Sisaratandrawa dan Pemerintah Kecamatan Somolo-Molo harus membongkar jalan yang sudah dibangun tersebut.

Berita acara tersebut turut ditanda tangani berikut :

Pihak yang keberatan/ Pelapor (Syukur Anwar Lawolo)

Pihak yang dilaporkan/tergugat atas nama Pemerintah Desa Sisaratandrawa Kades Sisaratandrawa (Hatisokhi Lawolo)

Unsur Forkopimka, Kapospol Somolo-Molo (Aipda T.N. Giawa Babinsa Kecamatan Somolo-Molo)

Pihak kelurga (Fatisama Lawolo)

(Praka Fitetrima Nazara)

(Samarudi Lawolo)

Mewakili Tokoh masyarakat (Fatisanolo Lawolo)

Pimpinan pertemuan Camat Somolo-Molo (Abadi Halawa, SH)

Tanggapan salah seorang tokoh masyarakat Desa Sisaratandrawa Kecamatan Somolo-Molo Kabupaten Nias yang tak mau di cantumkan identitasnya dalam pemberitaan media ini, menyampaikan bahwa sepengetahuan dia lahan/kebun tersebut memang benar milik Kekek/Leluhur Syukur Anwar Lawolo (penggugat) secara garis adat keturunan ahli waris tentu dia berhak sepenuhnya atas tanah/kebun tersebut setelah bapak dari mereka almarhum.

“Menurut pandangan saya dalam hal ini terlalu buru-buru Pemerintah Desa Sisaratandrawa dan Pemerintah Kecamatan Somolo-Molo mengambil keputusan dalam pembangunan rabat beton di Dusun I itu tanpa ada kejelasan Administrasi lengkap dari pemilik lahan yang dilewati pembangunan,” ucapnya.

Ketika awak media meminta tanggapan tokoh masyarakat itu, terkait ucapan Camat Somolo-Molo Abadi Halawa mengatakan bahwa penggugat lahan itu bukan Manusia, “Jawabannya sangat disayang bahasa seperti itu seorang Pejabat Kecamatan yang menjadi contoh ditengah-tengah masyarakat dan sebagai orang tua di dibeberapa Desa wilayah tugasnya malah berbahasa konyol tidak terpuji hal itu perlu dipertanyakan kepada Camat Somolo-Molo,” terlihat tokoh masyarakat itu kesal.

Lanjutnya, seumur hidupnya di Desa Sisaratandrawa Kecamatan Somolo-Molo Kabupaten Nias belum pernah melihat Manusia berupa binatang atau setan dan lainnya sebagainya seperti tujuan bahasa Camat Somolo-Molo Abadi Halawa menggugat lahan dan kebun miliknya, ini sudah sangat keliru menuai polemik baru bukan tambah redam permasalahan makin panas sangat disayangkan Camat bukan mencari solusi malah berkata aneh-aneh.

(Y,Z)

YUTELNEWS.com | Banyak masyarakat yang mendukung kebijakan 13 program prioritas Bupati Bandung Dadang Supriatna untuk dilanjutkan. Harapan masyarakat itu berkaitan dengan kepemimpinan Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna selalu memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat.

Hal itu terungkap pada berbagai kegiatan Bupati Bandung saat melaksanakan tatap muka atau silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Bandung. Baik pada kegiatan rutin Rembug Bedas, Bunga Desa maupun kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat banyak di setiap desa maupun kelurahan.

Banyak di antara masyarakat yang mengaku bersyukur alhamdulillah karena sebagai penerima manfaat langsung dari program prioritas Bupati Bandung tersebut.

Ucapan terima kasih kepada Kang DS, di antaranya terlontar dari sejumlah guru ngaji (ustad/ustadzah) sebagai penerima manfaat dari program insentif guru ngaji. Ungkapan serupa dari kader PKK, RT, RW, aparatur desa, BPD, LPM dan unsur lainnya, yang turut merasakan langsung kebijakan program prioritas Bupati Bandung.

Seorang guru ngaji di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung mengungkapkan, program prioritas Bupati Bandung, khususnya insentif guru ngaji sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Untuk itu, dia sangat mendukung program insentif guru ngaji dari 13 program prioritas itu untuk dilanjutkan. Para guru ngaji juga mengucapkan terima kasih karena program insentif guru ngaji sudah dirasakan manfaatnya.

“Program insentif guru ngaji, yang digulirkan Pak Bupati Bandung untuk dilanjutkan,” katanya.

Selain dilanjutkan, program insentif guru ngaji itu ada penambahan kuotanya. Karena masih banyak guru ngaji yang belum terakomodir. Bupati pun mendorong para kepala desa dan camat untuk mendata dan mengusulkannya, supaya semua guru ngaji terakomodir sebagai penerima manfaat program insentif guru ngaji.

Para guru ngaji tak hanya mengajar di sekolah SD dan SMP saja, mereka pun secara rutin mengajarkan anak-anak mengaji Al-Qur’an di masjid dan madrasah.

Tak hanya itu, mereka juga berharap program insentif guru ngaji untuk ditambah.

Lebih menarik lagi adalah para penerima manfaat 13 program prioritas Bupati Bandung itu mendukung orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut untuk melanjutkannya pada periode kedua kepemimpinannya. Di hadapan Bupati Bandung, mereka pun secara lugas menyatakan dukungannya 100 persen kebijakan 13 program prioritas Bupati untuk dilanjutkan. “Saya perwakilan guru ngaji, 100 persen ngadukung Pak Bupati untuk melanjutkan program tersebut,” katanya.

Guru ngaji pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan Bupati Bandung terkait program insentif guru ngaji. “Terima kasih adanya program insentif guru ngaji,” katanya.

Para penerima manfaat program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pun meminta Bupati Bandung untuk melanjutkan program tersebut. Karena dengan adanya jaminan BPJS, para penerima manfaat sudah bisa merasakan manfaat dari program BPJS.

Di antaranya, kartu BPJS itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit secara gratis. Disaat meninggal dunia, ahli warisnya mendapatkan santunan Rp 42 juta.

Jika kepesertaannya sudah 3 tahun, maka ahli warisnya mendapatkan beasiswa sebesar Rp 174 juta untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Setelah program prioritas itu digulirkan Bupati Dadang Supriatna, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah kepada masyarakat selaku penerima manfaat.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Gresik (31/05/2024) Proyek rehabilitasi jalan paving Anggaran dana desa (ADD) tahun anggaran 2023 di Dusun Sumberrejo,Bureng, Sumberwaru, Desa SumberWaru Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik diduga ada Pungli ke Warga sebesar Rp 25 Ribu dan ditengarai tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja (RAB) yang sudah ada.

Diduga hal ini sengaja dilakukan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan besar dengan Menarik Pungli sebesar Rp 25 Ribu.

Pembangunan jalan dengan metode Rehab pemasangan paving blok di Desa Sumberwaru, Kecamatan Wringinanom, Gresik, di Duga Asal Pasang sehingga menyisakan kekhawatiran. Terlihat dalam pengerjaan kurang rapi, dan masih banyak paving blok yang pecah.

Selain itu, proyek ini tampaknya tidak memasang papan informasi nama proyeknya, memberikan kesan kurang transparan bagi masyarakat setempat.

Proyek pembangunan Rehab jalan ini menggunakan anggaran dari pemerintah daerah yaitu ADD, namun kualitas pemasangan dan bahan paving yang digunakan menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan infrastruktur tersebut.

Apakah masalah ini muncul akibat kurangnya pengawasan selama proses pembangunan ataukah ada niatan dari pihak dinas terkait untuk tidak mengawasi proyek ini dengan cermat.

Sebagai upaya untuk memastikan kualitas proyek infrastruktur yang dibiayai oleh dana publik, penting bagi pihak terkait, terutama dinas terkait, untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat.

Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan proyek-proyek seperti pembangunan jalan paving ini dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Transparansi dalam pelaksanaan proyek, seperti pemasangan papan informasi, juga menjadi kunci untuk membina kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan proyek-proyek yang dilaksanakan.

pelaksanaan proyek Rehab Pavingisasi itu juga terindikasi telah melabrak Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sebab dilokasi proyek tidak terpampang papan informasi.

Warga setempat, yang juga merupakan pemilik sawah di lokasi tersebut, memberikan penjelasan mengenai pembangunan jalan paving yang baru saja selesai. Namun, sayang, hasilnya terlihat kurang rapi dan banyak paving yang patah.

Sementara kepala desa SumberWaru Sohidin, menyebut proyek ini baru selesai, Pekerjaan pada waktu bulan Puasa Ramadhan tahun ini dan sistem pengerjaan dengan swadaya masyarakat sekitar dengan gaji atau upah Rp 120 RB / orang dengan pekerja berjumlah 5 orang.

hasil pengerjaanya bisa dilihat sendiri banyak yang rongga dan terdapat sejumlah paving pecah masih saja dipasang,” kata Sohidin saat dibalai desa.

Hingga saat ini, informasi terkait panjang, lebar, dan anggaran yang dialokasikan untuk proyek paving tersebut masih belum diketahui.

Sebab lanjut Deva Limbad, pengerjaan proyek tersebut ada ditemukan beberapa kejanggalan yang menjadi keluhan masyarakat diantaranya, ada penarikan Pungutan sebesar Rp 25 Ribu/ rumah, yang petugas penariknya ke rumah warga adalah Rukun Tetangga dengan disetorkan kepada kepala dusun yang bernama Sprn, sebagai bendahara penerima pengumpulan Dvd dari perangkat desa yang didalam struktur organisasi kepala desa sebagai Trantib, dengan disetujui Oleh Kades Shdn.

Sementara kepala desa Sumberwaru sohidin, saat dikonfirmasi diklarifikasi oleh tim awak media dan LSM LP KPK dan BPKP dikantor balai desa menjawab : bahwa beliau merasa bersalah terkait penarikan pungutan Rp 25 Ribu/rumah sebanyak kurang lebih 295 unit Rumah.

Dan aneh nya diwaktu klarifikasi selanjutnya, keterangan yang diterima pihak Lembaga dan tim media juga pengakuan dari Kades Shdn, bahwa tarikan Rp 25 Ribu itu adalah bukti kompensasi warga setempat disaat tidak ikut kerja bakti kena sanksi Rp 25 Ribu /rumah. Jadi keterangan Kades Sohidin terbilang mencla mencle.

adanya tarikan Pungutan ke warga sebesar nominal Rp 25.000 per unit rumah Warga oleh seorang oknum Kades SumberWaru, untuk oknum Kades dan Perangkat Desa yang terkait tarikan pungutan Rp 25000, wajib disangkakan Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan juncto Pasal 55 KUHP.

Kekurangan informasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, yang seharusnya memiliki pemahaman yang jelas terkait proyek yang sedang berlangsung di lingkungan mereka.

Penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera merespons dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar pembangunan infrastruktur di Desa Sumberwaru dapat mencapai standar kualitas yang diharapkan.

Kades SHDN Desa Sumberwaru Kabupaten Gresik patut di curigai adanya dugaan korupsi dana desa sehingga saat dikonfirmasi rekan wartawan dan LSM enggan memberikan komentar.

Terkait dugaan tersebut diminta kepada pihak terkait Kejaksaan ada Kepolisian agar turun tangan melakukan audit, tegas Warga setempat.

(okik)

YUTELNEWS.com |Di Dusun Kedamean, Gresik, masyarakat dikejutkan dengan dugaan praktik jual beli jabatan yang melibatkan sejumlah oknum. Kejadian ini terungkap dalam sebuah rapat mutasi yang hanya melibatkan Kepala Desa tanpa melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD), menimbulkan kecurigaan pemalsuan dokumen dan kekuasaan yang tidak sesuai prosedur.

Dalam surat yang di keluarkan oleh kepala desa kedamean nomor :141/260/437.110.05/2024 perihal pemberitahuan mutasi jabatan perangkat desa kedamean .berdasarkan pasal 7 ayat(5)Permendagri no 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ,yang berbunyipengisian perangkat desaharus dikonsultasikan dengan camat,,konsultasi dalam hal ini adalah “kepala desa berkonsultasi terkait rencana mutasi perangkat desa kepada camat dan mendapat rekomendasi “. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 6 ayat(2) peraturan bupati Gresik no 19 tahun 2017 tentang tata cara penjaringan ,penyaringan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang berbunyi “pengisian jabatan perangkat desa dapat dilakukan dengan cara mutasijabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa”

Warga menuntut klarifikasi dari Camat mengenai persetujuan rapat dan kehadiran anggota BPD. Selain itu, mereka juga menyoroti ketidaksesuaian tugas yang diberikan kepada Kepala Dusun yang terpilih, serta berbagai isu seperti biaya pelantikan yang mencapai jumlah yang fantastis, kurangnya pemberian hak tanah, intimidasi terhadap Kasun, dan kekhawatiran warga dari dusun lain yang merasa terganggu dengan situasi ini.

(Boedi-yt)