You Tell News

YUTELNEWS.com | Jumlah warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City yang telah menempati hunian sementara terus bertambah menjadi 103 Kepala Keluarga (KK), Senin (10/6/2024).

Terbaru, BP Batam kembali memfasilitasi sebanyak lima KK asal Sembulang Tanjung dan Sembulang Hulu untuk bergeser.

Warga asli Kampung Sembulang Tanjung, Nurlaeli atau Eli mengatakan, pergeseran terhadap keluarga merupakan pilihan yang datang dari hati nurani tanpa ada intervensi pihak manapun.

Menurutnya, keputusan untuk bergeser ke hunian sementara menjadi bentuk dukungan terhadap proyek Rempang Eco-City yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN).

“Saya berharap, proyek Rempang Eco-City bisa terealisasi dengan baik. Kami mendukung penuh apalagi program ini bertujuan untuk memajukan ekonomi masyarakat,” ujar Eli.

Senada, warga kampung lainnya, Azis Saputra mengungkapkan jika program Rempang Eco-City merupakan peluang untuk memajukan kampung mereka.

Di samping itu, Azis berharap, program tersebut dapat membuka peluang terhadap generasi muda di Rempang untuk memiliki ekonomi lebih baik ke depannya.

“Saya berharap, anak cucu kami bisa hidup lebih baik dengan adanya program ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena telah membantu perpindahan kami ke hunian sementara,” ujar Azis.

Terpisah, BP Batam melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyampaikan jika jumlah warga yang membuka diri terhadap pengembangan proyek Rempang Eco-City juga terus bertambah.

Tuty, panggilan akrabnya, mengatakan, jumlah warga yang telah mendaftar pun telah mencapai 386 KK. Tidak hanya itu, jumlah warga yang telah berkonsultasi dengan tim di Posko Rempang Eco-City juga bertambah menjadi 627 KK.

“Secara perlahan, warga mulai membuka diri. Ini tidak terlepas dari kerja keras tim untuk terus melakukan sosialisasi dengan mengedepankan komunikasi yang sifatnya persuasif,” ujar Tuty.

Untuk tahap pertama pembangunan di lahan seluas 2.370 hektare, Tuty menyebut jika jumlah KK yang terdampak sebanyak 961 KK. Dimana, data tersebut telah disesuaikan dengan pendataan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

“BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan tahap awal di Rempang. Kami juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar tahapannya bisa berjalan maksimal,” tutup Tuty. (Red)

Batam, 10 Juni 2024

Kabiro Humas, Promosi dan Protokol

Ariastuty Sirait

Website: bpbatam.go.id

Email: humas@bpbatam.go.id

Twitter: @bp_batam

Facebook: BIFZA

Instagram: BPBatam

Youtube: BPBatam

YUTELNEWS.com | Kota Langsa – Pelantikan dan Pengukuhan Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab), Pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) dan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Gerakan Pramuka Kota Langsa Masa Bakti 2024-2029 oleh Ketua Kwarda Daerah Pramuka Aceh Muzakir Manaf di Pendopo Walikota Langsa, Senin (10/06/2024).

Pada hari ini, Ketua Kwarda Aceh Muzakir Manaf melantik dan mengukuhkan Pj. Walikota Langsa Syaridin, S.Pd, M.Pd sebagai Ketua Mabicab, dan Sekda Ir. Said Mahdum Majid sebagai Sekretaris, beserta pengurus. Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi, S.Sos sebagai Ketua Kwarcab dengan Sekretaris Tatang Wardana, dan Bendahara Nadra Juliana, beserta pengurus. Faisal, M.H, M.Kn sebagai Ketua LPK dan Sekretaris Muslim, berserta pengurus.

Turut dihadiri, Dandim 0104/Aceh Timur, Letkol Inf Tri Purwanto, SIP, Kapolres Langsa diwakili Kabag Ren Kompol Eliadi, SE, MAP, Kajari Langsa diwakili Kasubbag Pembinaan Zulfan, S.Ag, Ketua Rektor Universistas IAIN Cot Kala Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. Asisten I Pemko Langsa Suriyatno, AP, MSP, Jajaran Kwartir Gerakan Pramuka Langsa dan tamu undangan lainnya.

Ketua Kwarda Daerah Pramuka Aceh Muzakir Manaf dalam sambutannya mengatakan, kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Majelis Pembimbing dan pengurus Kwartir Cabang gerakan pramuka Kota Langsa sekaligus menjadi ajang silahturahmi dengan keluarga besar gerakan Pramuka.

“Selamat kepada pengurus yang baru semoga sukses dan dapat menjalankan amanah yang di berikan sehingga pembinaan kepramukaan terus berjalan dengan baik”, jelasnya.

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Daerah Kota Langsa adalah Kwarti Cabang yang telah 6 (enam) kali berturut-turut meraih Cabang Kwartir Tergiat, ini menandakan estafet kepemimpinan Pramuka Kota Langsa berjalan sangat baik

Selama ini Kwartir Cabang Pramuka Kota Langsa sudah menunjukan jati dirinya dalam pembinaan anggota dalam melakukan kegiatan kepramukaan di bawah kepengurusan ketua yang lama dapat memberikan masukan-masukan yang positif demi terus majunya Gerakan Pramuka Kota Langsa.

“Besar harapan kepada Walikota dan DPRK Langsa dapat mendukung anggaran APBK kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Langsa dan kalau ada anggaran yang memadai agar di kelola dengan baik”, papar Muzakir Manaf.

Selanjutnya, pada kesempatan yang sama Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Cabang Langsa Syaridin juga menyampaikan ucapan selamat kepada yang baru saja dilantik. Semoga amanah yang telah diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen yang tinggi untuk memajukan Gerakan Pramuka di Kota Langsa cabang ini.

“Gerakan Pramuka memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter generasi muda, Pramuka adalah wadah yang efektif dalam mengembangkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kerja sama, dan rasa tanggung jawab”, katanya.

Di era globalisasi dan digitalisasi seperti sekarang ini, Gerakan Pramuka menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Para Anggota pramuka terutama para pembina dan pelatih dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan Gerakan Pramuka.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran Pramuka untuk terus berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi agar dapat bersaing dan tetap relevan di masa kini dan masa depan”, ungkap Syaridin.

Lebih lanjut, Syaridin juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para orang tua, untuk memberikan dukungan penuh kepada anak-anak kita yang aktif di Pramuka. Dukungan moral dan material dari keluarga sangat penting untuk membentuk karakter anak-anak yang kuat dan berbudi pekerti luhur.

Sinergi antara Gerakan Pramuka dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, harus terus ditingkatkan.Saya yakin Kolaborasi ini akan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembinaan generasi muda dan pembangunan daera kita.

“Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Marzuki Hamid, MM beserta seluruh jajaran pengurus sebelumnya atas segala dedikasi dan sumbangsihnya selama menjabat, pengabdian yang telah diberikan menjadi fondasi yang kuat bagi kepemimpinan yang akan datang”, terang Syaridin.

Marilah kita bersama-sama mendukung Ketua Kwartir Cabang yang baru dalam menjalankan tugasnya. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, saya yakin kita dapat membawa Gerakan Pramuka ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com – Payakumbuh Upaya dalam mengatasi permasalahan sampah tak henti-hentinya dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh yang menggelar rapat terkait pengelolaan sampah, Senin (10/6/2024) di Aula Randang Lt. 2 Balai Kota Payakumbuh.

Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari rencana Pemko Payakumbuh yang akan menggunakan lahan sendiri untuk menampung sampah, imbas dari berakhirnya izin penggunaan sementara TPA Regional terhitung tanggal 31 Mei 2024 kemarin.

“Tadi kita telah berdiskusi, solusi yang mencuat ke permukaan adalah penggunaan lahan breeding farm sebagai tempat pengelolaan sampah yang baru dengan cara mengalihkan aset breeding farm tersebut dari Dinas Pertanian Kota Payakumbuh ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh,” ujar Pj Wali Kota Payakumbuh Suprayitno dalam arahannya.

Diketahui, pengalihan aset dinyatakan telah bisa dilakukan pada Semester II Tahun 2024 dengan mempedomani Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

“Saya minta agar semua pihak yang terlibat agar segera mengurus administrasi, melakukan konsultasi, serta membuat rencana terperinci untuk permasalahan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,” mintanya.

“Sebab, hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu, sehingga harus dilakukan percepatan dalam penanganan dan pengelolaannya,” tegasnya.

Terlebih, Suprayitno sempat menemui Menteri Dalam Negeri di Jakarta, beliau betul-betul berpesan untuk dilakukan percepatan agar masalah sampah ini tuntas. Persoalan dana ataupun administrasi tidak boleh dijadikan hambatan.

“Rencana percepatan ini mesti dibuat sematang mungkin, sehingga apa yang kita rencanakan lancar ketika eksekusi. Bagaimanapun, kita harus mencari solusi yang paling sedikit dampak negatifnya,” imbuhnya lagi.

Suprayitno menambahkan, sepanjang persoalan itu untuk kesejahteraan masyarakat dan membangun daerah, Pemko berkomitmen untuk menuntaskannya.

“Persoalan sampah ini harus kita keroyok bersama. Kita butuh keterlibatan seluruh stakeholder terkait, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, dari atas hingga ke bawah, dari hulu hingga ke hilir,” tutupnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Rida Ananda, Asisten I dan III Setda Kota Payakumbuh, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Pertanian, Kadis PUPR, Kepala Inspektorat, Camat Payakumbuh Barat, dan OPD terkait lainnya.

( MAHWEL )

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Bahwa Dana Peran Serta Masyarakat PSM adalah dana amanat masyarakat yang digalang oleh komite sekolah, untuk dipergunakan semaksimal mungkin membantu kelancaran dan peningkatan mutu layanan kegiatan belajar mengajar agar terjadi peningkatan mutu pendidikan.

PSM juga untuk meningkatkan daya guna serta tercapainya tujuan peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, kepedulian sosial dilingkungan serta upaya menggalang peningkatan partisipasi masyarakat maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur pengelolaan Keuangan Dana Peran Serta Masyarakat Bahwa untuk memudahkan proses penerimaan, pencatatan, pelaporan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Peran Serta Masyarakat PSM.

“Jadi untuk itu kepala sekolah dan pihak komite harus bisa saling Transparan dan bisa saling kerja sama untuk mengelola dana PSM tersebut, jika tidak adanya keterbukaan maka akan timbul saling curiga dan menimbulkan masalah dibelakang hari.

Seperti apa yang Terjadi di SMP N 1 Singojuruh saat ini, hasil-hasil dari penggalangan dana PSM yang dialokasikan untuk pembangunan Aula serta kantin perumahan adat Osing, yang disitu tidak ada keterbukaan antara pihak sekolah dan pihak komite.

“Kepala sekolah saat dikonfirmasi oleh awak media lewat saluran WhatsApp menyampaikan, “Laporan PSM sudah diinvestigasi Dispendik, dan sudah ditangan beliau laporannya. Insyaalloh, akan lebih akurat lagi, karena inspektorat juga kami minta untuk audit, “tuturnya.

Kemarin sudah dijelaskan semua ke p Sekdin. Lap komite lengkap, dan sudah dilaporkan pada wali murid pada akhir tahun pelajaran 2022/2023.
Wali murid mendengar langsung laporan.

Rumah Osing, peruntukannya untuk geopark ijen yang wajib ada di sekolah, karya P5 kurikulum merdeka, outdoor learning dan pertemuan.Kemarin disampaikan pada p Sekdin oleh komite bahwa Aula PSM full
Rumah osing/geopark ijen sharing PSM dan BOS. Angka detailnya di lap tersebut.”tambahnya kepala sekolah.

Disisi lain menurut pihak komite malah sebaliknya? Pihak komite malah tidak tau menahu nilai anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan tersebut, mulai dari RAB serta nominal yang dikeluarkan dari dana PSM tersebut.

“Yang seharusnya sama sama saling mengetahui pengelolaan Keuangan Dana (Peran Serta Masyarakat) PSM, Bahwa untuk memudahkan proses penerimaan, pencatatan, pelaporan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana PSM.

(Slamet/imam)

YUTELNEWS.com | Payakumbuh Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Suprayitno menghadiri kegiatan Sosialisasi Integrasi Layanan Primer (ILP) Puskesmas, Pustu, dan Posyandu Bidang Kesehatan di Aula Ngalau Lt. 3 Balai Kota Payakumbuh, Senin (10/6/2024).

“Transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang dilakukan dalam bentuk ILP bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat ,” ujar Pj Wako Suprayitno dalam sambutannya.

“Ada tiga hal yang menjadi fokus ILP, pertama adalah penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Kemudian, kedua adalah mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan kelurahan termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan yaitu melalui deteksi atau screening penyakit.

“Ketiga adalah memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard situasi kesehatan desa/kelurahan,” tambahnya lagi.

Ditegaskan Suprayitno, Pemko berkomitmen untuk mendukung penuh setiap upaya untuk mewujudkan tiga hal tersebut demi Kota Payakumbuh sehat.

“Penguatan struktur akan kita lakukan melalui penguatan Puskesmas, Pustu, Posyandu, kesehatan sekolah dan kesehatan kerja serta akan diintegrasikan dalam unit kegiatan PKK di desa dan kelurahan,” bebernya.

Dikatakannya, ILP merupakan lompatan besar dalam meningkatkan kesehatan, sehingga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi yang baik dari semua pihak.

“Mari bersama-sama kita sukseskan ILP ini agar Kota Payakumbuh dapat menjadi lebih sehat, dengan pelayanan kesehatan primer yang kuat,” tutupnya dengan optimis.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Wawan Sofianto mengatakan target indikator Puskesmas menerapkan ILP secara nasional sebesar 40 persen atau sekitar 4.072 puskesmas.

“Oleh karena itu, diperlukan pembekalan pengetahuan dan kemampuan serta penguatan peran tentang ILP untuk persiapan pelaksanaannya di Payakumbuh,” bebernya.

“Melalui pertemuan ini diharapkan dapat mempercepat dan menyamakan persepsi peserta tentang ILP yang akan diterapkan, dimana 8 puskesmas, 173 posyandu, dan 23 pustu akan dibina dan didampingi untuk menjalankan layanan primer ini,” pungkasnya.

Turut hadir Bagian Tata Pemerintah Setda Kota Payakumbuh, OPD terkait, Camat dan Lurah, TP PKK, serta Kepala Puskesmas se Kota Payakumbuh.

(MAHWEL)

YUTELNEWS.com | Payakumbuh – Pj. Wali Kota Payakumbuh menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi–fraksi DPRD Kota Payakumbuh terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Payakumbuh dalam Rapat Paripurna yang di gelar di Ruang Sidang DPRD setempat, Senin (10/06/2024).

“Alhamdulillah, setelah kami mendengar dan membaca secara seksama pandangan umum 7 fraksi DPRD, dapat kami simpulkan bahwa kita mempunyai persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh,” kata Pj. Wako Payakumbuh Suprayitno.

Suprayitno menyebut, hal ini terbukti dengan cukup banyaknya tanggapan dan masukan-masukan yang signifikan dari DPRD yang harus disikapi bersama-sama secara arif dan bijak demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan Kota Payakumbuh yang dicintai.

“Mudah-mudahan kedepan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan semangat kemitraan yang sejajar semakin terjalin sinergitas dalam menjalankan amanah rakyat Kota Payakumbuh yang kita emban Bersama,” ucapnya.

Dalam Pandangan Umum yang disampaikan, fraksi mengharapkan agar mekanisme yang dilakukan dalam pembentukan Ranperda RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045, Ranperda tentang RPIK Tahun 2024-2044 dan Ranperda tentang Pembentukan Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD sesuai dengan ketentuan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami sepakat, hal itu harus kita laksanakan sehingga kaidah program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Payakumbuh bisa diwujudkan. Dan akan menjadi catatan bagi kami untuk kita perhatikan dalam proses/ tahapan selanjutnya,” ujarnya.

“Dan kami telah menjawab dan menanggapi seluruh pandangan umum fraksi, namun kami menyadari bahwa jawaban dan tanggapan tersebut belum sepenuhnya sempurna. Kami yakin dan percaya bahwa para anggota DPRD dapat memakluminya. Insyaa Allah dalam rapat kerja yang telah dijadwalkan dapat kita jawab secara tuntas dan kita diskusikan secara bersama-sama,” tutupnya.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus Bersama Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dan Armen Faindal dan dihadiri anggota DPRD lainnya, Sekda Kota Payakumbuh Rida Ananda, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala OPD serta undangan lainnya.

“Selanjutnya jawaban wali kota ini akan kita bahas dalam rapat kerja,” pungkas Ketua DPRD Hamdi Agus.

( MAHWEL )

YUTELNEWS.com | Payakumbuh – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Slamet Haryanto SH, MH mengungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Payakumbuh berkomitmen menuntaskan Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam SD/SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 50 Kota yang sudah bergulir ke Ranah Penyidikan.

Komitmen tersebut disampaikan Kajari saat berkenan menjumpai awak media ini di Ruangannya Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Senin 10/6.

Dalam keterangannya Kajari menyampaikan,
“Tim Kejaksaan Negeri (Penyidik) berkomitmen menuntaskan Proses Penyidikan Pengadaan Seragam SD dan SMP yang Sprindiknya sudah kami Ekspos Sejak Januari 2024 yang lalu” papar Kajari.

“Satu Hari Pasca Sprindik terbit, kami juga sudah mengirimkan secara resmi Permintaan Audit Pengadaan Seragam ke BPKP” imbuh Kajari.

Kajari memastikan Proses penuntasan kasus dugaan Korupsi tersebut tidak pernah berhenti,
“Ya, tidak pernah berhenti, sejak Pulbaket, Penyelidikan hingga Penyidikan sampai nantinya Penetapan Tersangka kita terus bekerja” tukuknya.

“Mudah-mudahan menjelang Hari Adhyaksa (22 Juli) akan ada tersangka” Katanya lagi.

Saat ditanyakan kenapa Proses Penetapan Tersangka terkesan berlarut-larut, Padahal Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) sudah terbit sejak Januari, Apakah Kejaksaan Negeri Masuk Angin?

Kajari Menjawab begini…
“Kami Pastikan Kejaksaan Negeri tidak masuk angin (tersenyum.red), tapi dalam suatu Perkara Pihak Penuntut (Kejaksaan) harus Melengkapi Berkas Penuntutan, kan konyol juga Jika kami terburu-buru Menetapkan Tersangka lalu di Pra Peradilan oleh Para Pihak kita kalah, lalu mulai lagi dari Awal” katanya lagi.

“Dapat di Informasikan bahwa Kejari sedang Menunggu Audit BPKP, Jika hasil audit BPKP sudah keluar, besoknya kami sudah bisa menetapkan tersangka” paparnya.

Kajari juga menambahkan bahwa BPKP sudah selesai melakukan Audit (20 Mei-5 Juni).

Dalam Proses Auditnya BPKP juga sudah melakukan Pemanggilan kepada para Pihak terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, Korwil Kecamatan (13), Rekanan, bahkan orang-orang Politik yang diduga bermain dalam Proyek Pengadaan Seragam SD/SMP yang menguras APBD 50 Kota TA 2023 senilai ± 8 Milyar juga ikut dipanggil untuk dimintai keterangan.

Bahkan pihak BPKP juga sudah melakukan teleconference dengan Toko-toko atau Perusahaan Pengadaan Seragam di Solo, Bandung dan Jakarta, tempat seragam tersebut dibeli oleh Rekanan.

Saat ditanya berapa orang tersangka yang akan di tetapkan oleh Kejari?
“Ditunggu saja, Pokoknya lebih dari satu” pungkasnya.

( MAHWEL )