You Tell News

YUTELNEWS.com – Salah satu oknum yang mengaku dari Media Suluhnusantara menelpon Redaksi untuk takedown berita yang mirip dengan foto dan beritanya, hal ini pihak redaksi telah berusaha menghubungi wartawan perwakilan di Jawa timur. Selasa (4/5/2024).

Selasa (4 Juni 2024) siang hari Oknum Wartawan yang di Jawa timur inisial Nugraha C.K yang tergabung di media Yutelnews mengatakan bahwa itu berita fakta dan sumbernya mengakui dan sudah di takedown. Belum diketahui alasan untuk menghapus berita tersebut. Menurut peraturan bahwa menghilangkan barang bukti juga ada pidananya.

Terpisah, Oknum wartawan dari Media suluhnusantara tersebut mengakui bahwa foto tersebut mirip dengan beritanya.

“Itu berita kita bang, saya yang follow up, sudah saya turunkan, nanti jadi masalah lagi, saya tanya dia itu sudah ke lokasi atau jiplak darimana, itu bisa kena dia bang UU ITE mengambil jiblak orang  lain ” ucapnya melalui telepon WhatsApp.

Menurut oknum wartawan Nugraha Candra yang tergabung di Yutelnews.com ;

Selasa (4 Juni 2024) siang hari Oknum Wartawan yang di Jawa timur inisial Nugraha C.K mengatakan bahwa itu berita fakta dan sumbernya mengakui dan sudah di takedown. Belum diketahui alasan untuk menghapus berita tersebut.

Sumber berita sebelumnya dari Media Suluhnusantara : 

Situasi di SATPAS Colombo Polrestabes, Jalan Ikan Kerapu 2-4 Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Surabaya kembali mencuat ke permukaan dengan adanya praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan oknum petugas dan calo. Praktek yang tak lazim ini semakin marak, meski sudah ada perintah tegas dari Dirlantas Polda Jatim, Kombes Pol Komarudin, untuk memberantas calo atau joki di area Satpas Colombo.

Dari pantauan awak media pada Selasa, 28 Mei 2024, ditemukan bahwa kerjasama antara petugas dengan jasa calo sangat mengganggu kenyamanan pengunjung. Para pengunjung merasa tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dan cenderung dipaksa membayar biaya tambahan yang tidak resmi. Praktek ini jelas berbau pungli, di mana petugas terang-terangan memungut biaya formulir pendaftaran pembuatan SIM A dan C sebesar Rp.900 ribu dan biaya cek kesehatan sebesar Rp.50 ribu. Rincian biaya menunjukkan bahwa untuk SIM C dikenakan setoran sebesar Rp.550 ribu, dan SIM A sebesar Rp.650 ribu, yang harus disetorkan kepada petugas di meja 6. Petugas di meja 6 inilah yang vokal mengatur hingga proses cetak SIM baru.

Seorang warga berinisial AR mengungkapkan pengalaman buruknya saat mengurus SIM pada 25 Mei 2024 lalu. “Saya hanya perlu foto saja, tanpa mengikuti tes dan lainnya,” ujarnya, menandakan adanya ketidakberesan dalam proses pengurusan SIM.

Investigasi lebih lanjut oleh tim media menemukan banyaknya makelar yang berjajar di sepanjang jalan, menawarkan jasa mereka secara terang-terangan. Bahkan, ada calo yang menawarkan pembuatan SIM secara kilat atau langsung jadi dengan biaya yang tidak wajar, mencapai Rp.1 juta ke atas. “Harga segitu sudah murah, pak. Soalnya kita bekerja sama dengan petugas orang dalam dan langsung jadi tanpa antri,” ucap salah satu makelar kepada tim investigasi.

Praktik semacam ini tidak hanya mencoreng citra Satpas Colombo dan Polrestabes Surabaya, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pungli merupakan bentuk korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 12 huruf e UU tersebut menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Dengan banyaknya data yang telah dikumpulkan, awak media berencana segera melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang, yaitu POLDA Jatim dan Mabes Polri, untuk segera melakukan tindakan tegas. Pelaporan ini diharapkan dapat mendorong penindakan yang lebih serius dan sistematis terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik pungli di Satpas Colombo. Tidak hanya untuk membersihkan citra kepolisian, tetapi juga untuk memastikan pelayanan publik yang adil dan transparan.

Kondisi ini mendesak penegakan hukum yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih ketat dari institusi terkait. Dengan demikian, diharapkan praktik pungli dan kolusi yang merugikan masyarakat dapat diberantas hingga tuntas.

Sumber Suluhnusantara

(Nugraha Candra Kusuma / Red)

YUTELNESW.com | Sanggau, Kalbar – Manajemen PT. Agro Palindo Sakti, (APS) akhir – akhir ini kinerjanya semakin buruk, pasalnya seringnya berulang kali limbah PT. APS mencemari sungai Sekayok yang merupakan sebagai air baku yang di konsumsi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang berada di Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Kejadian bocornya limbah yang keluar dari kolam penampungan limbah tersebut adalah untuk yang ketiga kalinya terjadi, namun hingga sampai saat ini kinerja manajemen PT. Agro Palindo Sakti masih juga tidak pernah becus dan genah.

Kolam limbah pabrik Kelapa sawit (PKS ) milik Wilmar Group ini kembali ambruk pada 25/5/2024 dan hingga mengalir ke Sungai Sekoyok, Sosok dimana sungai tersebut merupakan air baku yang di pergunakan PDAM Sosok, sebagai intek air minum yang dialirkan ke rumah – rumah penduduk.

Menyikapi situasi tersebut, F. Luncung, ketua Forum Tumenggung Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau menyampaikan kepada media ini “Bahwa dirinya mempertanyakan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, mengapa tidak membuat catatan penting atas kejadian pencemaran yang berulang kali dilakukan PT. APS dan ini sebagai dasar pencabutan ijin operasional PKS”, Ucapnya

Sabtu, 25/05/2024, bahkan menurut Luncung, aparat penegak hukum dalam hal ini harus mengusut pidana sesuai pasal 374 UU Lingkungan Hidup yang bisa menjerat penanggung jawab pabrik tersebut, ” jelasnya dengan tegas.

Menurut informasi yang dihimpun media ini bahwa pihak perusahaan yaitu PT. APS sibuk melakukan lobi – lobi kepada para pejabat sehingga ijin Perusahaan ini tidak kunjung di cabut.

Selain itu juga, kepada media ini, Jungkarnaen Sagala, selaku ketua bidang Lingkungan Hidup di LSM – Rakyat Menanti Keadilan (LSM – RMK) mengatakan, ” Sangat di sayangkan, para wakil rakyat yang ada di daerah ini juga tidak ada ambil bagian dalam peristiwa terkait limbah pabrik sawit yang berdampak langsung bagi masyarakat banyak terutama pelanggan PDAM Sosok, untuk itu, kami akan segera melaporkan kejadian ini ke Polda Kalimantan Barat, ” Tegasnya.

Manager PKS PT. APS, Habibi yang dihubungi Awak Media melalui WhatsApp mengatakan, pihaknya telah dengan terbuka melaporkan diri ke instansi terkait atas peristiwa meluapnya limbah kolam pabrik ke Sungai Sekayok dan melakukan penanganan sesuai standar perusahaannya, ” ujarnya.

Namun sangat di sayangkan dan di pertanyakan oleh Luncung, mengapa pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dan pejabat pemberi ijin operasional pabrik PT. APS ini seolah – olah menutup mata atas peristiwa yang banyak merugikan masyarakat dan Lingkungan ini.

Luncung meminta agar pihak Kepolisian segera bergerak melakukan tindakan untuk mengusut tuntas terjadinya pencemaran sungai dan lingkungan karena kasus tersebut terjadi berulang kali, ” tegasnya lagi.

Penulis : Musa

YUTELNEWS.com | Jakarta — Indonesian Journalist Watch (IJW) menilai dalam masalah bantuan dana hibah BUMN untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan) Rp. 6 milyar, Ketua Umum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Hendri Ch.Bangun dan kroninya Diduga kuat telah melakukan pelanggaran aturan organisasi PWI dan pelanggaran hukum penggelapan sesuai KUHP Pasal 372 dan 374 atau Pasal 488 UU I/2023.

Pada konferensi pers, Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Indonesian Journalist Watch (IJW), HM. Jusuf Rizal,SH menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta tentang kasus yang menimpa organisasi wartawan tertua di Indonesia, yang kini viral akibat Ketumnya, Hendri Ch.Bangun disebut diduga mengkorupsi dana bantuan senilai Rp.2,9 milyar.

Kasus ini pertama kali di buka Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat, Sasongko Tedjo dan Bendum PWI Pusat, Martin Slamet. Kemudian, 16 April 2024, DK memberikan sanksi Organisasi terhadap Hendri Ch. Bangun berupa Peringatan Keras dan pengembalian uang yang dikuasai secara tidak sah Rp.1,7 milyar. Sementara Sekjen, Sayid Iskandarsyah, Wabendum, M.Ihsan dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah direkomendasikan dipecat. Keputusan DK didukung Dewan Penasehat (DP) PWI Pusat.

Menurut Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi berdarah Madura-Batak itu, ada dua hal yang dilanggar Hendri Ch.Bangun dan tiga pengurus harian PWI Pusat itu. Pertama, pelanggaran peraturan organisasi PWI. Ini bersifat internal menjadi domain Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat.

Kedua, pelanggaran hukum. Ada delik pidana berupa penguasaan dana tanpa hak yang masuk kategori penggelapan KUHP 372 dan 374 atau Pasal 488 UU I/2023. Namun bisa masuk tindak pidana korupsi jika terbukti ada dana cash back (gratifikasi) kepada oknum berinisial G di Kementerian BUMN, Erick Thohir.

Dalam konteks penggelapan tersebut, tidak perlu harus ada pengaduan masyarakat ke pihak berwajib. Ini delik hukum biasa yang bisa diproses hukum, karena sudah ada peristiwa hukum. Apalagi, dalam kasus bantuan dana BUMN itu telah dilaporkan ke Mabes Polri oleh Wartawan Edison Siahaan yang merasa dirugikan dan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat)

Hendri Ch. Bangun telah melakukan persekongkolan jahat bersama tiga pengurus harian PWI Pusat untuk menguasai dana bantuan Kementerian BUMN secara pribadi tanpa hak. Sudah mengambil uang dengan cara melanggar Pasal 12 dan 14 ART PWI, membagi-bagi dengan merekayasa kebijakan serta menggunakan dana tersebut diluar ketentuan — untuk UKW

Bukannya menurut informasi, sebagian sudah dikembalikan, tanya wartawan. Pengembalian uang tidak otomatis menggugurkan peristiwa hukumnya. Dan Hendri Ch.Bangun Cs jelas telah melanggar hukum dalam hal penguasaan dana tanpa hak itu, jawab Jusuf Rizal.

“Jadi ini urusan sederhana. Pihak Kepolisian semestinya tidak perlu berlama-lama untuk bisa menentukan pelanggaran hukumnya. Masyarakat kan tidak perlu mengajari bebek berenang,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu

Disebutkan juga IJW juga akan meminta informasi dan klarifikasi secara resmi ke Forum Humas BUMN terkait masalah tersebut. IJW perlu tau dana bantuan BUMN yang disebut dipungut dari Forum Humas BUMN itu dari perusahaan mana saja. Masing-masing BUMN menyumbang berapa. Lalu bagaimana realisasi kontraprestasinya,” tutur Jusuf Rizal /Red

YUTELNEWS.com | Unit Reskrim Polsek Purwodadi yang dipimpin oleh Kapolsek Purwodadi AKP Pujianto, S.Sos. berhasil menangkap Daftar Pencarian Orang (DPO) pelaku penjambretan Handphone yang terjadi pada hari Selasa (19/09/2023) pukul 16.30 WIB di Jl. Raya Surabaya-Malang, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.

Pelaku yakni seorang laki laki berinisial PS(20) warga Dusun Bakalan, Desa Gajahrejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan korban yakni seorang wanita bernama Nafa Wahyu Tyas(26) warga Dusun Karangsono, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

Kapolres Pasuruan AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si. melalui Kapolsek Purwodadi menjelaskan terkait kronologi kejadian sekira delapan bulan yang lalu bahwa pada hari Selasa (19/09/2023) pukul 16.30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Jambret) di Jl. Raya Surabaya-Malang, Kecamatan Purwodadi yang dilakukan oleh pelaku MF(Vonis) dan PS(Kap), yang mana pada saat itu kedua pelaku melakukan pencurian dengan cara menjambret sebuah Hp merk iPhone 8 milik seorang wanita, yang pada saat itu sedang berhenti di pinggir jalan raya Surabaya – Malang Desa Parerejo dan ketika korban hendak memasukan Hp miliknya tersebut ke dalam tas, tiba tiba didatangi oleh kedua pelaku yang langsung melakukan penjambretan terhadap Hp milik korban, dan selanjutnya setelah itu korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Purwodadi

“Salah satu Pelaku penjambretan yang bernama MF saat itu berhasil tertangkap oleh petugas kepolisian dan menjalani Vonis, tetapi satu pelaku yang lain yakni PS sempat melarikan diri dan menghilang selama beberapa bulan dari pengejaran petugas kepolisian, sehingga pelaku PS tersebut menjadi DPO. Selanjutnya pada hari Senin (03/06/2024) pukul 17.30 WIB, Unit Reskrim Polsek Purwodadi berhasil melakukan penangkapan terhadap DPO atas nama PS(20) di dalam rumahnya, dan langsung diamankan ke Polsek Purwodadi untuk di proses lebih lanjut,” terang Kapolsek.

“Anggota juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk iPhone 8 warna grey (sudah disita sebagai barang bukti pada berkas Perkara sebelumnya yaitu MF), dan kedua pelaku dikenakan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan,” tandasnya. (kik)

YUTELNEWS.com | Payakumbuh – Malang nian nasib Ibu Ernawilis biasa disapa Ni Lis, Warga Jalan H.Rasul RT 003/ RW 006 Lingkungan Koto Baru Kelurahan Kapalo Koto di Balai Kecamatan Payakumbuh Utara yang di tendang dan Dipukul tetangganya Sendiri, Senin 3 Juni 2024.

Ni Lis yang sudah berumur 62 tahun harus mendapatkan Penganiayaan dari Seorang Lelaki (Inisial DM) tetangganya Berumur 35-an tahun hanya gara-gara seekor Itiak (bebek) Peliharaannya yang patah kaki.

Kronologis Peristiwa DM menuduh Ni Lis yang mematahkan kaki Itiak Jao nya karena itiaknya sering bertandang ke Pekarangan Rumah Ni Lis.

Ni Lis tentu tidak terima dituduh sudah mematahkan kaki Itiak DM, karena Ni Lis juga punya Itiak Jenis yang sama, Akibat saling tuduh dan bantah terjadi lah cekcok mulut.

Bukan hanya cekcok mulut, diduga karena terpancing emosi, sampai-sampai DM tega menendang bahu Ni Lis hingga tajilantang (terlentang) ke tanah, lalu membenturkan kepala nya ke kepala Ni Lis, hingga membuat Ni Lis pusing bahkan nyaris pingsan.

Dalam melakukan Penganiayaan DM Juga Menyerang Ni Lis secara Verbal dengan kata-kata kotor, hingga merendahkan martabat Ni Lis sebagai Orang tua.

Bukan itu saja, DM menurut keterangan Ni Lis juga membalas dengan mematahkan Kaki Itiak Jao milik Ni Lis.

Peristiwa tersebut sempat di rekam warga dan disaksikan oleh seorang Saksi (Tukang) Endi yang sedang bekerja di rumah Ni Lis.

Peristiwa tersebut akhirnya di Laporkan ke SPKT Polres Payakumbuh pada hari yang sama.

Laporan tersebut di registrasi dengan Nomor : STTLP/B/157.a/VI/2024/SPKT/Polres Payakumbuh/Polda Sumatera Barat.

Bunyi Laporan nya adalah : Peristiwa Tindak Pidana Penganiayaan Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 351.

Rumusan Pasal 351 berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Atas Permintaan Penyidik, Ni Lis juga sudah melakukan Visum et Repertum di RSUD Adnan WD Payakumbuh.

( Mahwel )

YUTELNEWS.com | Sulsel – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Zet Tadung Allo, SH.,MH mengikuti 3 (Tiga) ekspose perkara untuk dimohonkan persetujuan Restorative Justice (RJ) kepada Jaksa Agu ng Muda TIndak Pidana Umum, yaitu perkara pidana dari Kejari Sidrap, Kejari Makassar dan Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara.Senin (03/06/2024) bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,

Ekspose Perkara untuk Penghentian Penuntutan dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh Plt. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H. M.H., Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda, Nanang Ibrahim Sholeh, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Zet Tadung Allo, S.H,M.H, Plt Asisten Tindak Pidanan Umum Kejati Sulsel Jabal Nur, S.H.,M.H., Kasi Orang dan Harta Benda Bidang Pidum Kejati Sulsel, Kasi Penkum, Plt Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap, Plt Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara beserta jajaran, ujar Soetarmi dalam siaran Persnya.

Selanjutnya, Adapun Perkara Tindak Pidana yang dimohonkan Restorative Justice (RJ), yaitu;

Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan 1 (satu) Perkara yaitu Perkara Tindak Pidana Penggelapan atau Penipuan melanggar Pasal 372 KUHPidana atau Pasal 378 KUHPidana, yang dilakukan oleh Tersangka Muliaty  Djafar  Als Muli Binti Muh Djafar Ambo  (57 tahun) terhadap korban atas nama M. Fathur Rahman (21 tahun), katanya.

Adapun alasan permohonan RJ oleh pihak Kejaksaan Negeri Makassar kepada JAM PIDUM karena Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun dan telah ada perdamaian dari kedua belah pihak.

Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara mengajukan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan melanggar Pasal 351 pasal (1) KUHPidana. Perkara pidana tersebut dilakukan oleh Tersangka Musliadi Als Ludin Bin Ali (49 tahun) terhadap korban atas nama Kasma Als Kasma Binti Ali   (50 tahun).

Adapun alasan permohonan RJ kepada Jam Pidum oleh pihak Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban tanpa paksaan dan tanpa syarat,terdakwa dan Korban memiliki hubungan keluarga (Saudara), Kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan bukan seorang residivis, Ancaman pidana yang dilakukan tersangka tidak lebih dari 5 (lima) Tahun, dan kerugian materiil tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kejaksaan Negeri Sidrap mengajukan 1 (satu) Perkara untuk dimohonkan Restorative Justice (RJ) yaitu Perkara Tindak Pidana Penipuan melanggar PASAL 378 KUHPidana Subs. Pasal 372 KUHPidana. Perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Tersangka Sari Juwita Mustafa Alias ITA Binti Mustafa (40 tahun) terhadap korban atas nama Nyamin bin Nikke (30 tahun). Adapun alasan permohonan RJ oleh pihak Kejaksaan Negeri Sidrap karena Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, Tersangka telah memulihkan kerugian korban, Telah terjadi perdamaian antara Tersangka dengan Saksi Korban yang di fasilitasi oleh Kepala Adat warga To Lotang, Tindak Pidana yang disangkakan terhadap Tersangka, diancam dengan Pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan Telah mendapat respon positif dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, ungkapnya.

Setelah dilakukan ekspose perkara dihadapan Plt JAM PIDUM Kejaksaan Agung, maka terdapat 2 (dua) perkara tindak pidana yang memenuhi syarat dan diberikan persetujuan untuk dilakukan penghentian penuntutan yaitu, Restorative Justice (RJ) yang diajukan oleh Kejari Makassar dan Restorative Justice (RJ) yang diajukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Bone di Kajuara. Sedangkan 1 (satu) perkara yang dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Sidrap atas nama Tersangka Sari Juwita Mustafa   Alias ITA Binti Mustafa melanggar pasal 378 KUHPidana ditolak karena tidak memberikan kepastian secara hukum atas kerugian yang telah dialami oleh korban sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan hukum baru apabila perkara tersebut dihentikan, Sehingga Plt JAM PIDUM Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H. M.H., merekomendasikan agar perkara ini dilanjutkan dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang untuk melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri, terangnya.

Diakhir Rapat Ekspose Perkara, Plt JAM PIDUM Leonard Eben Ezer Simanjuntak, S.H. M.H., mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran Kejaksaan “bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Hal ini sesuai dengan pesan Jaksa Agung RI ST Burhanuddin “agar para jaksa senantiasa melaksanakan keadilan hati nurani mengedepankan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Keadilan yang didasari oleh hati nurani harus terus dilatih dengan melihat langsung korban, pelaku, Masyarakat, dan local genius (kearifan lokal yang hidup dalam Masyarakat), dan jika itu dilakukan protes, kontroversi, polemic dalam setiap penanganan perkara dapat dihindarkan”, Pungkasnya.

(Ibnu Algifari).