You Tell News

YUTELNEWS.com | Pemerintah Kota (Pemko) Langsa gelar acara dan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2024 bertempat di Aula Cakra Donya Langsa, Kamis (22/02/2024).

Pj. Walikota Langsa Syaridin dalam sambutannya mengatakan tingkat inflasi yang stabil memiliki dampak positif terhadap perekonomian daerah kita. Inflasi yang terkendali menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan menciptakan lapangan kerja.

“Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dan strategis dalam pengendalian inflasi perlu terus kita laksanakan”, papar Pj. Walikota Langsa.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang hadir hari ini merupakan perwakilan dari berbagai sektor, baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat, kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan kita, dalam mengatasi tantangan inflasi, jelasnya.

Lalu, Pada Tahun 2023 Kota Langsa memperoleh Dana Insentif Fiskal Periode Pertama dari Pemerintah Pusat terkait Pengendalian Inflasi dan juga mendapatkan Skor IETPD 87,5 yaitu tahap digital dalam Percepatan Perluasan digitalisasi daerah.

Selain itu, kita perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang faktor-faktor yang memengaruhi inflasi, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, lanjutnya.

“Peranan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk mendorong percepatan digitalisasi berbagai sektor keuangan dan pelayanan kita”, ungkap Syaridin.

Kemudian, berbagai transaksi secara non tunai termasuk membayar pajak, dengan demikian akan terwujud digitalisasi pajak dan restribusi daerah di Kota Langsa.

“InsyaAllah dengan kemudahan pembayaran ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah yang akan bermuara pada peningkatan PAD dan stabilitas fiskal daerah”, terangnya.

Kepala BI Perwakilan Lhokseumawe Gunawan menjelaskan berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Aceh mencatatkan angka 2,12% pada Januari 2024, lebih rendah bila dibandingkan Januari 2023 yang mencapai 5,25%.

“Dikarenakan kondisi cuaca dan perubahan iklim yang terjadi sepanjang tahun 2023 menyebabkan pergeseran musim panen hingga mengakibatkan komoditas beras, rokok kretek dan tomat menjadi komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi.

Turut hadir mengikuti HLM tersebut, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lhokseumawe Gunawan, ST, Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi, S.Sos, Forkopimda, Bank Aceh, Perum Bulog, Asisten, Pimpinan OPD, Instansi Vertikal, BUMN, Para Kabag dalam Lingkup Pemko Langsa dan Tamu undangan lainnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Reaksi Penolakan terhadap Perpres Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, pertama-tama datang dari Organisasi Pers Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (PPDI). 21/02/2024.

Sikap menolak tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum DPP-PPDI, Feri Sibarani, S.H.,M.H, hari ini di Pekanbaru, dengan menimbang, bahwa dalam Perpres yang sejatinya dapat membangkitkan kesejahteraan insan pers secara adil dengan prinsip-prinsip Demokrasi, namun setelah di cermati pasal demi pasal, dalam Perpres tersebut, ditemukan sejumlah kejanggalan dan unsur-unsur yang dapat merongrong kemerdekaan Pers dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)di Indonesia.

“Kami selaku organisasi Pers yang resmi berbadan hukum Indonesia, melihat ada beberapa ayat dan pasal dalam Perpres tersebut yang justru akan mengancam kemerdekaan Pers dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Kami tidak yakin jika pasal-pasal dan ayat-ayat itu adalah dari niat bapak Presiden RI, Joko Widodo, melainkan kami duga itu adalah pasal dan ayat titipan pihak yang berkepentingan, atau para “Mafia” dunia Pers Indonesia, ” Sebut Feri Sibarani.

Hal itu dijelaskan oleh Feri, ketika membandingkan pasal 1 ayat (8) Perpres tersebut, bahwa Perusahaan Pers disebut adalah Badan Hukum Indonesia, yang melakukan penyelenggaraan usaha Pers, yang meliputi Media cetak, Media Elektronik, dan Kantor Berita, serta perusahaan Media lainnya, yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Namun, masih menurut analisa pihaknya, Feri kemudian mengatakan bahwa dalam pasal 6 terjadi suatu kontra understanding dan konflik norma yang sangat jelas yaitu dikatakan, oleh pasal 6, bahwa Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, dan c, dan huruf f merupakan Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

“Nah, di pasal 6 ini langsung terlihat apa maunya Dewan Pers atau pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan besar dari Perpres itu. Kami menganalisa, dari norma itu, justru akan melahirkan kembali persoalan ketidakadilan, ketidakdemokrasian, tidak pancasilais, tidak sepaham dengan prinsip-prinsip bernegara sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (1) dan (2) dan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tentang kesamaan semua warga di hadapan Negara. Semua orang harus dan wajib mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya, serta medapatkan hak-haknya,” Tegas Feri Sibarani.

Selanjutnya Feri Sibarani, selaku ketua Umum DPP-PPDI, juga melihat sebahagian besar peraturan Dewan Pers terutama Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan -DP/2019 sangat jelas telah menghambat dan menghalangi kemerdekaan Pers di Indonesia.

Demikian juga surat keputusan Dewan Pers dan Surat Edaran yang kerap menjadi permasalahan di kalangan Pers nasional. Ia dengan penuh keheranan mempertanyakan apa sesungguhnya motivasi Dewan Pers dan aliansinya untuk mengatur-atur kehidupan Pers di Indonesia, sebab disebutkan oleh Undang-Undang Pers, bahwa yang menjadi tupoksi Dewan Pers justru harus mengembangkan kemerdekaan Pers itu dari semua sisi.

“Intinya Presiden RI, Joko Widodo, harus benar-benar mencermati pasal demi pasal dan ayat demi ayat dalam perpres itu. Itu benar-benar sudah tidak sesuai dengan asas keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Bahkan secara khusus pasal 6 perpres itu sudah bertentangan dengan norma pada pasal 1 ayat (8), Junto pasal 27 ayat (1) dan (2), junto pasal 33 ayat (1) UUD 1945,” Sebutnya.

Menurut Feri Sibarani, Jika Perpres itu tidak dicabut oleh Presiden, maka akan terjadi pelegalan terhadap praktik monopoli ekonomi oleh pihak-pihak tertentu yang berkuasa di Dewan Pers dan Organisasi Pers lainnya, yang selama ini terus merenggut hak-hak wartawan dan perusahaan Pers kecil di daerah seluruh Indonesia dengan dalil Verifikasi perusahaan Pers dan Uji Kompetensi Wartawan.

“Perpres ini kami lihat hanya ingin menguatkan tujuan mereka untuk membunuh kehidupan ekonomi perusahaan Pers kecil di daerah seluruh Indonesia. Cara-cara mereka membuat interpretasi sesat terhadap ketentuan pasal 15 ayat 2 UU Pers dengan menjabarkan penyesatan itu melalui peraturan, sehingga terlihat benar dan kami lihat terjadi pembodohan publik selama hampir dua dekade pasca Reformasi, ” Kata feri.

Menurut Feri Sibarani, adalah perbuatan sangat jahat, memasukkan klausul terverifikasi Perusahaan Pers kedalam sebuah Peraturan Presiden yang seharusnya Presiden bermaksud ingin menolong seluruh insan Pers di Indonesia tanpa terkecuali, dari kehidupan yang memprihatinkan secara ekonomi. Namun oleh karena klausul itu, dapat dipastikan hanya segelintir perusahaan Pers dan kelompok tertentu saja yang akan menikmati hasil kebijakan Kepala Negara.

“Saya minta, ini saatnya bergerak lah wahai para praktisi Pers di manapun di Indonesia ini. Kita sudah di tipu berpuluh tahun. Hak-hak kita sudah mereka rampok dengan cara elegan melalui modus aturan. Undang-undang Pers dengan jelas sudah memberikan semangat kebebasan itu kepada kita, namun begitu saja mereka rampas dengan dalil Verifikasi perusahaan Pers dan UKW. Negara ini sudah mereka buat sesuka hati mereka, dan tidak perduli dengan nasib puluhan ribu wartawan di seluruh Indonesia, ” Pungkasnya.

pernyataannya, Feri Sibarani juga meminta kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo, agar dapat dengan bijaksana mengevaluasi kembali Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung jawab Platform terhadap Jurnalisme Berkualitas, karena ada Norma yang saling bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemerdekaan Pers, serta sangat bertentangan dengan pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945.

“Tolong pak Presiden RI, Ir. Joko Widodo, yang kami banggakan, untuk melihat kembali pada pasal 1 ayat (8) dan pasal 6 Perpres Nomor 32 Tahun 2024. Itu sangat menghancurkan harapan puluhan ribu wartawan dan ribuan perusahaan Pers di seluruh daerah di Indonesia. Jangan musuhi kami pak Presiden karena tidak terverifikasi dan tidak UKW. Selama ini Dewan Pers hanya melahirkan permusuhan saja kepada insan Pers kecil di daerah. Kami hanya jadi korban konspirasi rasis dari Dewan Pers karena telah membangun perbedaan dan mengkotak-kotakkan kami karena soal terverifikasi dan UKW. Peraturan Dewan Pers telah merampas hak-hak wartawan dan perusahaan Pers di Indonesia,”Pungkasnya.

Sumber: Konferensi Pers

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | Sejumlah kontraktor mengeluh dengan kondisi saat ini lantaran mengurus administrasi surat perintah membayar (SPM) untuk pencairan kegiatan proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rokan Hilir, gagal total.

Pasalnya salah seorang pengurus menyebut kegagalan total yang dimaksud adalah sistem di dinas PUTR Rohil, eror atau salah input.

Parahnya lagi, kata salah seorang itu sudahlah mengurus administrasi eror di dinas PUTR pencairan juga sebagian banyak masih tunda bayar.

”Kita heran dengan keadaan sekarang ini kok bisa eror atau salah input,” jelasnya kepada media ini kamis 22 February 2024.

Dia juga meminta kepada Bupati Rokan Hilir, untuk berperan ke dinas terkait agar proses mengurus administrasi dan pencairan kegiatan proyek yang tunda bayar bisa secepatnya terakomodir.

”Harapan kita kepada Bupati begitu proses pengurusan administrasi dan pencairan bisa secepatnya karna ini sudah mau dekat bulan puasa,” tutupnya.

Sementara itu saat di konfirmasi Kasubbag keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Rokan Hilir, Iqbal mengakui sudah 4 hari jaringan sistem wabset sistem informasi pemerintahan (SIP) dari kemendragri eror.

”Tidak bisa di buka wabsetnya, kadang bisa di buka kadang menunya hilang dan menunya hilang sebagian besar sistemnya juga hilang.” Katanya.

Iqbal juga menjelaskan jumlah keseluruhan yang belum selesai dalam pengurusan administrasi surat perintah membayar (SPM) di PUTR mencapai lebih kurang lima ratur (500) berkas.

Disinggung apakah wabset sistem informasi pemerintahan (SIP) dari kemendragri eror itu bisa secepatnya pulih, Iqbal kembali menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi jarak jauh dengan Kemendagri.

”Selfer tak bisa kita prediksikan karna ini produk dari kemendragri. kalau kita komunikasi jarak jauh itu lah gendalanya dan ini di mulai dari hari Senin kemaren,” ucapnya.

Selain itu Iqbal juga menghimbau kepada seluruh kontraktor harap bersabar menunggu perbaikan sistem dari perbaikan. Tutupnya.

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | DPD Partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir mengklaim berhasil memenangi Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2024 berdasarkan penghitungan internal Partai, tidak hanya menang secara akumulasi, namun juga unggul di semua Daerah Pemilihan (5 Dapil).

“Berdasarkan penghitungan internal yang kami lakukan, Alhamdulillah Partai GOLKAR berhasil mengumpulkan suara terbanyak pada Pileg 2024 kali ini,” ungkap Kepala BSN (Badan Saksi Nasional) Partai Golkar Rokan Hilir, Andi Pramurianto ST, Minggu, 18/02/2024.

Menurut Andi Pramurianto ST, hasil penghitungan internal menunjukkan perolehan suara partainya mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding pemilu sebelumnya tahun 2019. Ia juga meyakini hasil pileg kali ini dapat mengamankan jumlah kursi yang ditargetkan oleh Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Rohil Afrizal Sintong SIP, MSi.

“Target Partai GOLKAR Rohil seperti yang sudah pernah saya kaatakan sebelumnya untuk Pemilu tahun 2024 kita seluruh Anggota dan Kader GOLKAR Rohil bergerak meraup suara massa untuk mendukung GOLKAR agar Pileg bisa menang dan memperoleh penambahan kursi anggota dewan yang saat ini 6 kursi bisa bertambah minimal 12 kursi di Parlemen Kabupaten Rohil dari Partai GOLKAR sebagai partai pemenang Pileg 2024,” Ungkap Ketua DPD GOLKAR Rohil, Afrizal Sintong, SIP, MSi.

Unggul sementara dalam perolehan hasil rekapitulasi suara di internal Partai GOlLKAR pada PEMILU 2024 ini sebut Andi Pramurianto, ST Kepala BSN PG Rohil, karna kita punya sosok pemimpin Kepala Daerah Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong SIP, MSi, dimana beliau juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya kabupaten Rohil adalah sosok yang fleksibel, sehinga masyarakat dari semua kalangan mudah mengenal dan memahami beliau. Ini adalah satu kepercayaan publik kepada Pemimpin sehingga dampak positif perubahan Partai GOLKAR berada pada Rating tertinggi.

Penambahan kursi diprediksi akan terjadi di 5 Dapil Kabupaten Rohil dimana pada Pileg 2019 hanya berhasil mengamankan 1 kursi dan kali ini kita akan mampu merebut minimal 2 kursi. Kami juga pastikan jika partai Golkar akan terus berjuang untuk mendorong program-program pro rakyat, karena sejatinya suara Golkar adalah suara rakyat,” Ungkap Andi.

(Kabiro Panca Sitepu)

YUTELNEWS.com | Kota Langsa – Pemerintah Kota (Pemko) Langsa meninjau harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok jelang Bulan Suci Ramadhan dan Pengendalian Inflasi Daerah di Mini Market dan Swalayan di Kota Langsa, Kamis (22/02/2024).

Peninjauan tersebut dilakukan langsung oleh Pj. Walikota Langsa Syaridin, S.Pd, M.Pd bersama Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lhokseumawe Gunawan, ST, Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi, S.Sos, Forkopimda, Bank Aceh, Perum Bulok, Asisten, Pimpinan OPD, Instansi Vertikal, BUMN, Camat dan Para Kabag dalam Wilayah Pemko Langsa.

“Mini Market dan Swalayan juga diharapkan dapat memasarkan Produk-produk lokal agar harganya dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah”, tegas Syaridin.

Lalu Syaridin juga menjelaskan, kegiatan ini juga merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Langsa terhadap masyarakat, ditengah kesulitan ekonomi saat ini, Pemerintah Kota Langsa akan senantiasa menyikapi persoalan-persoalan yang timbul ditengah masyarakat.

Kepala BI Perwakilan Lhokseumawe Gunawan juga menambahkan kegiatan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar menjadi tugas dan konsentrasi kita bersama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga ke Pemerintah Gampong untuk menekan atau mengantisipasi inflasi yang terjadi.

“Dalam menghadapi tantangan Inflasi ini diharapkan menjadi perhatian kita bersama untuk memantau harga dan stok kebutuhan pokok, baik itu di Mini Market dan Swalayan agar harganya tetap terjangkau oleh masyarakat,” jelasnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Para prajurit TNI Angkatan Udara dan warga di sekitar Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung patut berbahagia setelah diresmikannya Rumah Sakit (RS Norman T Lubis.

Rumah Sakit kelas empat tersebut diresmikan Presiden Joko Widodo secara daring bersamaan dengan 19 RS TNI lainnya dan RS Pusat Pertahanan Negara (RS PPN), Senin (19/02/2024).

Dijelaskan Komandan Lanud Sulaiman, Kolonel Pnb. Rohmat Kusmayadi, Rumah Sakit Norman T Lubis merupakan bagian dari program Kementerian Pertahanan RI.

“Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi prajurit TNI, umumnya bagi masyarakat sekitar,” jelas Rohmat.

Sebenarnya Rumah Sakit Norman T Lubis bukan Rumah Sakit baru, namun kapasitasnya kini meningkat setelah dibangun gedung baru dan fasilitas tambahan.

Rohmat menambahkan, sebelumnya Rumah Sakit tersebut hanya memiliki kapasitas 25 tempat tidur. Kini, setelah dilakukan revitalisasi meningkat menjadi 52.

“Disebut Rumah Sakit tingat 4 karena termasuk RS dengan kapasitas minimal 50 rawat inap,” tambahnya.

Rohmat berharap, kehadiran Rumah Sakit Norman T Lubis yang baru dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi prajurit TNI AU dan masyarakat di sekitar Lanud Sulaiman.

Meski berada di dalam komplek TNI AU, Rohmat berjanji akan memudahkan akses bagi warga yang memerlukan layanan kesehatan, terlebih saat kondisi darurat.

Peresmian Rumah Sakit yang juga dihadiri Bupati Bandung Dr HM.Dadang Supriatna,Camat Margahayu, Lurah Sulaeman, itu dirangkaikan dengan kegiatan pengobatan massal dan bakti sosial.

(Yans)

YUTELNEWS.com | Kota Langsa – Pj Walikota Langsa Syaridin, mengapresiasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada acara High Level Meeting (HLM), di Aula Cakra Donya, Kamis (22/02/2024).

Pj Walikota Langsa Syaridin dalam sambutan mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang telah menginisiasi kegiatan kita pada pagi hari ini.

“Salah satu tugas yang diamanatkan kepada saya oleh Bapak PJ Gubernur adalah penaganan inflasi Kota Langsa agar tidak meroket,” tegas Syaridin.

Kita semua menyadari bahwa tingkat inflasi yang stabil memiliki dampak positif terhadap perekonomian daerah kita. Inflasi yang terkendali menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dan strategis dalam pengendalian inflasi perlu terus kita laksanakan, ucapnya.

“Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang hadir hari ini merupakan perwakilan dari berbagai sektor, baik pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan kita, dalam mengatasi tantangan inflasi,” ujarnya.

Syaridin mengatakan bahwa upaya yang sudah dilkukan oleh TPID Kota Langsa tahun 2023 yaitu:

1.Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.

2. Pelaksanaan HML dan rapat teknis TPID.

3. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting.

4. Pencanangan gerakan menanam.

5. Melaksanakan operasi pasar dan pasar murah bersama dinas terkait.

6. Melaksanakan sidak kepasar dan distributor agar tidak menahan barang.

7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan (Penandatangan dokumen kerjasama Daerah atau KAD).

8. Memberikan bantuan transportasi dari APBD (pelaksanaan transportasi gratis bagi masyarakat).

“Pada tahun 2023 Kota Langsa memperoleh dana insentif fiskal periode pertama dari Pemerintah Pusat terkait pengendalian inflasi,” terangnya.

Pj Walikota menambahkan upaya yang sudah dilakukan oleh TP2DD Kota Langsa tahun 2023 antara lain:

1. Penerimaan pajak dan retribusi Daerah melalui kanal digitalisasi yaitu ATM, Internet Mobile atau SMS Banking dan Qris.

2. Pelaksanaan HLM atau rapat teknis TP2DD.

3. Pelaksanaan koordinasi dan monitoring.

4. Penerbitan keputusan Walikota Langsa tentang peta jalan implementasi ETPD Kota Langsa.

5. Penganggaran untuk teknologi informasi dan komunikasi.

6. Pengembangan aplikasi sistem pendapatan daerah terintegrasi.

7. Pelaksanaan capacity building.

9. Edukasi kepada masyarakat secara Offline dan Online.

“Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Langsa juga mendapatkan skor IETPD 87,5 yaitu tahap digital dalam Percepatan Perluasan digitalisasi daerah,” jelas Syaridin.

Syaridin mengajak seluruh pihak untuk terus berkomitmen, bekerja sama, dan berkoordinasi dengan baik guna mencapai target pengendalian inflasi yang telah kita tetapkan.

Pj Walikota mengatakan bahwa penting bagi kita untuk melakukan evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan dan langkah-langkah yang telah diambil. Kita perlu bersikap responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi global dan nasional, serta memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan relevan dan efektif.

Selain itu, edukasi dan partisipasi aktif masyarakat juga menjadi bagian integral dari upaya pengendalian inflasi. Kita perlu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang faktor-faktor yang memengaruhi inflasi, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, lanjutnya.

“Pada posisis ini TP2DD mungkin bisa ikut ambil peranan, kita ingin mendorong percepatan digitalisasi berbagai sektor keuangan dan pelayanan kita,” tegasnya.

Sehingga nantinya masyarakat atau stakeholder tergerak melakukan berbagai transaksi secara non tunai termasuk membayar pajak, dengan demikian akan terwujud digitalisasi pajak dan restribusi daerah.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | BANDA ACEH – TPS 03 Desa Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pemilihan DPR RI, Kamis 22 Februari 2024.

Pelaksanaan PSU ini berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan Panwascam, setelah adanya seorang ibu yang melakukan pencoblosan untuk 10 surat suara di kotak suara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada hari H pemungutan suara, Rabu 14 Februari 2024.

Ketua Divisi Penyelenggaraan Pemilu KIP Banda Aceh, Rahmat Hidayat, mengatakan PSU ini hanya dilakukan untuk pemilihan DPR RI dan diikuti oleh 260 lebih pemilih yang terdaftar di DPT, serta dua orang DPTB dan dua orang DPTK.

“Pelaku yang melakukan pencoblosan 10 surat suara saat ini masih diamankan oleh pihak kepolisian di Polresta Banda Aceh dan termasuk kategori pidana pemilu,” jelas Rahmat di TPS setempat.

Sementara itu, karena terjerat kasus tersebut pelaksanaan PSU di TPS tersebut mendapatkan pihak kepolisian memperketat keamanan untuk menghindari berbagai kecurangan lagi dengan menambahan personel dari Polresta Banda Aceh, namun jumlahnya tidak signifikan.

“Pengamanan di TPS masih sama dengan jumlah dua orang Linmas dan juga dibantu anggota TNI, Polri yang bertugas di gampong. Polresta Banda Aceh hanya menambah personel pengamanan namun tidak signifikan,” jelas Rahmat.

Sebelumnya, Bawaslu Aceh merekomendasikan 16 TPS di Aceh untuk melaksanakan PSU, termasuk TPS 3 di Banda Aceh. PSU di TPS 3 ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat pemungutan suara hari H dan memastikan hak pilih masyarakat terpenuhi.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)