You Tell News

Bupati Nias Hadiri Forum Konsultasi Publik 

PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Bupati Nias hadiri Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Nias, bertempat di Aula Gido Lantai III Kantor Bupati Nias.Rabu,31/01/2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Nias, Jellysman B. Geya, SSTP., M.Si melaporkan bahwa tujuan kegiatan tersebut adalah menyatukan pemahaman dan langkah ke depan seluruh stakeholder, optimalisasi partisipasi para stakeholder dan sinkronisasi RPJPD Kabupaten Nias dengan RJPD Provinsi Sumatera Utara 2025-2045.

Hasil dokumen evaluasi RPJPD 2005-2025 Kabupaten Nias telah mendapat apresiasi dari Kemendagri dan menjadi Role Model untuk penyusunan dokumen evaluasi RPJPD Kabupaten/Kota lain di Kepulauan Nias” Ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Penyusunan RPJPD Kabupaten Nias 2025-2045 memuat Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Kabupaten Nias. Adapun beberapa Isu Strategis di Kabupaten Nias yakni Sarana dan Prasarana Wilayah yang belum memadai, Pertumbuhan Ekonomi belum optimal, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Kualitas SDM, Teknologi, Kualitas Lingkungan dan Iklim, Pemerataan Pembangunan dan Geografis.

“Saya berharap dengan hadirnya seluruh Stakeholder dan Para Narasumber dapat memberikan Saran dan Masukan sebagai bahan dalam menyusun RPJPD 20 tahun ke depan” Harapnya.

Dalam arahannya, Bupati Nias Yaatulo Gulo, S.E., S.H., M.Si mengajak semua yang hadir untuk memberikan pandangan dan informasi dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Nias.

Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD ini adalah kelestarian lingkungan serta menggali keunggulan internal Kabupaten Nias. Karena yang kita persiapkan adalah masa depan Kabupaten Nias bagi generasi penerus di masa yang akan datang” Pesan Bupati Nias.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Staf Ahli Bupati Nias, Asisten Sekda Kabupaten Nias, Unsur Forkopimda Kabupaten Nias, Para Narasumber (Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Sub Substansi Wilayah IA Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Bpk.Efin Mei Aniffiyan, ST, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbang Sumatera Utara, Ibu Oktavia Siska Yanti, SH dan Kadis Perkim Kabupaten Nias, Bernard Nazara, ST., ME), Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias, Pimpinan Instansi Vertikal, Camat se-Kabupaten Nias, Akademisi Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Agama, dan Pemuda.

(Kom/Y,Z)

Marthinus Hukom Lantik Pejabat Baru. Sumpah Jabatan Adalah Janji Moral

HUKUM|oleh

YUTELNEWS.com | Jakarta.Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si., memimpin langsung upacara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di Lingkungan BNN, di Ruang Moh.Hatta-BNN RI, Cawang, Jakarta, pada Kamis (1/2).

Adapun para pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:
1. Rudi Hartono, S.H., S.I.K., sebagai Kepala BNN Provinsi Kalimantan Timur.
2. Hisar Siallagan, S.I.K., sebagai Kepala BNN Provinsi Kalimantan Utara.
3. Heri Istu Hariono, S.Si., sebagai Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
4. Drs. Aldrin Marihot Pandapotan Hutabarat, S.H., M.Si., sebagai Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
5. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., sebagai Direktur Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
6. Alexander Sabar, S.I.K., M.H., sebagai Direktur Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
7. Natalya Dewi Dina Tonglo, S.H., sebagai Kepala Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Utama BNN.
8. Satria Oktoreza, S.I.K., sebagai Kepala Sub Direktorat Intelijen Teknologi Direktorat Intelijen Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
9. Roby Karya Adi, S.I.K., sebagai Penyidik Madya Direktorat Interdiksi Deputi Bidang Pemberantasan BNN.

Dalam sambutannya, Kepala BNN RI mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini harus dimaknai sebagai ikatan atau janji batin tentang apa yang harus dilakukan dan dilaksanakan secara bersama-sama.

“Pertama janji pada diri sendiri, artinya Kita tidak boleh membohongi diri Kita sendiri. Kedua, ikatan Kita secara spiritual pada Tuhan YME, dan ketiga, ikatan moral kepada seluruh masyarakat Indonesia. Artinya setelah melakukan sumpah dan menandatangani sumpah serta serah terima jabatan, ada tiga ikatan moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada tiga pihak tadi”, ujar Kepala BNN RI.

Ia juga mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah adalah sebuah janji moral sehingga tidak boleh main-main dalam melaksanakan tugas, apalagi tugas-tugas yang berhubungan dengan keselamatan masyarakat Indonesia, menyelamatkan generasi muda, menyelamatkan negara dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Dalam momen pelantikan dan serah terima jabatan tersebut, Kepala BNN RI juga menyampaikan apresiasinya kepada para pejabat sebelumnya yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Terima kasih atas pengabdiannya dan Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga rekan-rekan yang selama ini mendampingi dan mendoakan rekan-rekan sekalian pada saat melaksanakan tugas”, imbuh Kepala BNN RI.

Lebih lanjut Kepala BNN RI mengatakan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan dinamika organisasi yang harus dilakukan untuk memacu roda organisasi terus berputar ke arah yang lebih baik lagi. Oleh karena itu Ia berharap agar para pejabat yang baru saja dilantik dapat bekerja dengan tulus dan ikhlas.

“Saya yakin ketulusan dan keikhlasan ini akan membawa rekan-rekan lebih jauh melangkah lebih maju. Tidak ada orang yang tulus tidak diberikan amalan atau _reward_ oleh Tuhan YME. Kerjalah dengan sungguh-sungguh karena dengan sungguh-sungguh itu kekuatannya sama dengan doa kita setiap hari”, pungkas Kepala BNN RI mengakhiri sambutannya.

Sumber BIRO HUMAS dAN PROTOKOL BNN RI

Yb

Deklarasi Milenial Prabowo Gibran (MPG) Aceh Singkil Mendukung Prabowo-Gibran Jadi Presiden 2024-2029

POLITIK|oleh

YUTELNEWS.com | ACEH SINGKIL – Kegiatan ini murni dari hati nurani Milenial Prabowo Gibran (MPG) Aceh Singkil dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029 tanpa di tunggangi dari partai politik manapun, yang dilaksanakan di Kecamatan Gunung Meriah. (1/2/2024)

Peserta yang berhadir mencapai seratus anak muda dari berbagai latar belakang, tentu hal ini sesuai dengan harapan milenial itu sendiri yang ikut memberikan kontribusi dalam mendukung dan memilih Prabowo -Gibran sebagai Presiden 2024-2029 dari Aceh Singkil untuk Indonesia.

“Kegiatan ini diadakan murni dari hati nurani kami, tanpa ada yang menunggangi dari partai politik manapun. Sesuai dengan target, peserta yang hadir mencapai seratus orang.” Kata Muhammad Syariski Koordinator MPG Aceh Singkil.

Tentunya dengan memilih Prabowo-Gibran, ada keberlanjutan pembangunan di Indonesia termasuk di Aceh Singkil sendiri yang selama ini di pimpin oleh Pak Jokowi Presiden saat ini. Disamping dari itu tentu harapannya sosok yang menjadi Presiden Indonesia kedepan itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, jujur, adil dan amanah.

“Prabowo-Gibran pasangan yang paling cocok, yang satu memiliki jiwa kepemimpinan, jujur adil dan amanah serta satu lagi sebagai perwakilan milenial yang sudah memiliki pengalaman sebagai walikota. Yang terpenting milenial harus cerdas dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden tanpa menjelekkan pasangan lainnya, “tutup Muhammad Syariski.

(Jalaludin Barat/RS)

Arogan Satpol PP Terhadap Wartawan, Saat Meliput Penertiban PKL Depan Pasar Kembang Tegalsari

PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS. com | Surabaya – Satuan Polisi Pamong Praja yang sedang menertibkan para PKL (pedagang kaki lima) di depan pasar kembang kecamatan Tegalsari surabaya jam 09 :18 wib Kamis (1/2/2024).

Saat itu Wartawan sedang melintas di jalan pasar kembang dan melihat adanya pertiban para pedagang kaki lima oleh satpo pp di depan pasar. Kemudian wartawan berinisial (SM) menghampiri dan meliput kejadian depan pasar kembang.

Ironisnya, ada seorang anggota Satpol PP tersebut ARKANU mendatangi wartawan dengan lantang bersuara tinggi pada wartawan berinisial(SM) yang sedang meliput sempat adu mulut mau dibawa kemana liputanya., (SM) menjelaskan dirinya dari media,”Ujarnya (SM) sangat kecewa dengan perilaku Satpol PP tersebut ARKANU dan tidak pantas arogan kepada wartawan yang sedang menjalankan tugasnya sebagai media sosial publik.

Kronologi saat itu awak media berinisial (SM) datang langsung menuju titik lokasi yang ditertibkan oleh oleh Satpol PP, dengan nada lembut awak media berinisial (SM) mengatakan pada Satpol PP yang bertugas dilapangan jalankan sebagai mana untuk penertipan para PKL, dan sebagai media sosial akan menjalankan tupoksinya sebagai profesinya.

Seharusnya tidak sepatutnya memberikan contoh buruk kepada masyarakat atau Profesi Jurnalis. Seorang Jurnalist dalam mencari brita sudah di lindungi UUD. Pers Adalah Profesi yang benar-benar mulia,dan di akui pemerintah sebagai Pilar Ke 4 Negara.

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Sanksi Indra menjelaskan, dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa: Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Jadi, poinnya kepada siapa saja yang sengaja melawan hukum, menghambat, atau menghalangi ketentuan Pasal 4 ayat (3), maka dapat dipenjara maksimal 2 tahun, dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Adapun ketentuan sanksi terlampir pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, BAB VII Ketentuan Pidana. Pasal 18 ayat (1) disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta,”Pungkasnya.

(Siaji)

Bupati Bangkalan Ikut Menyalurkan Bantuan Beras Untuk Masyarakat Tidak Mampu

NEWS, SOSIAL - BUDAYA|oleh

YUTELNEWS.com | Bangkalan – (PJ) Bupati Arief M Edie ikut menyerahkan bantuan berupa beras kepada masyarakat kurang mampu pada kegiatan penyaluran bantuan pangan cadangan beras Pemerintah, Kamis (01/2/2024), di Kelurahan Mlajah, Bangkalan.

Pada kesempatan ini Pj Bupati mengatakan, bantuan beras seberat 10 Kg merupakan program Pemerintah tahun 2024 melalui Badan Pangan Nasional yang ditujukan selain untuk memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, bantuan ditujukan untuk menekan harga beras di pasar agar tidak naik.
Untuk Kabupaten Bangkalan, bantuan beras akan disalurkan kepada 102.516 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 18 Kecamatan. Untuk sementara, bantuan beras akan diberikan selama 3 bulan, yaitu dari Januari hingga Maret.

“Pemerintah telah merencanakan penyaluran bantuan pencadangan beras untuk 6 bulan, namun untuk sementara akan disalurkan selama 3 bulan untuk bulan Januari-Maret. Jika kondisi memungkinkan, bantuan akan dilanjutkan untuk 3 bulan selanjutnya, yaitu bulan April-Mei,” jelas Pj Bupati.

“Penyaluran bantuan pada hari ini merupakan distribusi bantuan untuk bulan Januari. Karena itu, saya mengimbau agar distribusi dan penyalurannya dapat terlaksana dengan cepat sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat segera memenuhi kebutuhannya,” kata Pj Bupati bangkalan

Sedangkan untuk proses distribusi, Pj Bupati mengatakan bantuan akan didistribusikan ke kecamatan-kecamatan yang kemudian akan disalurkan ke Kepala Desa dan KPM.

“Saya minta para Forkopimcam khususnya Camat untuk terus mengawal proses distribusinya,” tegas Pj Bupati Arif M Edie

Sementara itu Pimpinan BULOG Cabang Madura, Kuswadi, mengatakan beras bantuan yang disalurkan kepada masyarakat merupakan beras jenis medium.

“Untuk Kabupaten Bangkalan, setiap bulan akan kita salurkan sebanyak 1.020 ton, jadi untuk bantuan dari Januari hingga Maret nanti, totalnya 3.060 ton,” jelasnya.

Terkait stok beras di Kabupaten Bangkalan, Kuswadi mengatakan hingga 3 bulan ke depan masih aman.

Terlebih lagi setelah bulan Maret nanti, para petani juga akan panen sehingga diharapkan akan menambah stok pangan beras dan menekan harga beras.

(SPD)

Kronologi Peristiwa Hukum Tentang Pembatalan dan Pencabutan IMB The Sato Hotel Kudus

HUKUM|oleh

YUTELNEWS.com |  Kudus – Kronologi peristiwa hukum tentang polemik keberadaan bangunan The Sato Hotel. Pemuda No.77, Nganguk, Kramat, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah berawal dari terbitnya IMB atau Ijin Mendirikan Bangunan. Tetapi saat ini perizinan pendirian bangunan telah berubah menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).

Berdasarkan informasi sebelumnya The Sato Hotel Kudus mendapatkan ijin IMB berdasarkan keputusan Kepala Dinas DPMPTSP atau Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus. No. 644/106/15.04/2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 29 Maret 2022. Sementara The Sato Hotel Kudus adalah milik Sri Endang Susilowati warga Jalan Sunter Hijau VI Blok H4 No. 14, RT/RW 012/010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Baik Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Jepara dan Sri Endang Susilowati, keduanya menjadi Termohon Peninjauan Kembali I dan II. Keduanya menjadi Termohon oleh Benny Gunawan Ongkowidjojo (Pemohon, Red.) yang diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. Budi Supriyatno, S.H., M.H., C.L.A dan kawan-kawan, advokat pada BEJ and Associates, Kabupaten Kudus.

Pemohon PK di MA RI yaitu Benny Gunawan Ongkowidjojo, setelah sebelumnya melakukan gugatan ke PTUN Semarang dan gugatan tersebut dikabulkan dengan Putusan Nomor 57/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 8 Desember 2022. Namun kemudian ditingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 16/B/2023/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Februari 2023.

“Peninjauan Kembali atau PK.

Peristiwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atau PK disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Agustus 2023.
Pemohon mengetahui dan menemukan bukti baru (novum), lalu melakukan upaya PK atau Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum sebagaimana Berita Acara Sumpah, Nomor 57/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 4 September 2023.
Berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 3 Agustus 2023. Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding/Penggugat dan 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 16/B/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan Peninjauan Kembali.
Majelis Hakim Agung berpendapat pembangunan gedung Hotel Sato bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung juncto Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.
Bahwa pembangunan The Sato Hotel/Hotel Beauty yang mengakibatkan kerusakan bagi rumah Penggugat, menunjukkan bahwa pembangunan tersebut tidak sesuai dengan prinsip mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan diperoleh kaidah hukum bahwa perizinan bangunan gedung (PBG/IMB) haruslah sesuai standar teknis bangunan gedung, sedangkan standar teknis bangunan gedung Hotel Sato telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 17, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung junctis Pasal 3, Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, maka sudah sepatutnya perizinan bangunan gedung/IMB hotel Sato (objek sengketa) dibatalkan dan dicabut. Jumpa Pers.

Benny Gunawan Ongkowidjojo warga Jalan A. Yani No. 100, Kelurahan Panjunan RT 007 RW 003, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2024) siang, bertempat di Taman 1000 Merpati, Kudus, mengadakan acara jumpa pers tentang hasil putusan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung RI.

Benny Gunawan Ongkowidjojo dan Benny Djunaedi mendampingi kuasa hukumnya Dr. Budi Supriyatno, S.H., M.H. C.L.A dari BEJ & Associates. Dalam jumpa pers ini, Dr. Budi Supriyatno, S.H. membacakan salinan hasil putusan MK tentang hasil upaya PK ke Mahkamah Agung RI.
Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memutuskan hasil putusan nomor 212 PK/TUN/2023 (15/12/2023) yaitu mengadili 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Benny Gunawan Ongkowidjojo, 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 16/B/2023/PT.TUN.SBY, tanggal 28 Februari 2023. Mengadili Kembali : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, 2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Nomor : 644/106/15.04/2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung tanggal 29/03/2022, 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus Nomor: 644/106/15.04/2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung tanggal 29/03/2022, 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00
(dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Jum’at, tanggal 15 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, bersama Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. sebagai anggota, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Salinan Putusan PK oleh MA RI.

Sesuai pembacaan salinan hasil putusan MA oleh Dr. Budi Supriyatno kepada awak media yang hadir, baik dari media cetak dan online. Benny Gunawan Ongkowidjojo dan Benny Djunaedi, keduanya mengatakan agar Pemkab Kudus segera menutup operasional The Sato Hotel Kudus.

“Karena IMB dicabut, mohon pihak-pihak yang berwenang segera melakukan pembongkaran bangunan The Sato Hotel,” katanya.
“Kami meminta penutupan dan pembongkaran bangunan The Sato Hotel Kudus,” pungkas Benny Gunawan Ongkowidjojo yang diiyakan oleh Benny Djunaedi.

(Kertosono)

Civitas Akademika FH UM Sumbar Demo Suarakan Aksi Damai Kawal Pemilu Bersih Anti Politik Uang

POLITIK|oleh

YUTELNEWS.com | Payakumbuh – Bukittinggi, 1 Februari 2024-Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kampus III (FH UM Sumbar) melaksanakan aksi damai dan deklarasi Kawal Pemilu Bersih 2024 anti politik uang.

Dekan Wendra mengatakan, “Aksi ini dimulai dengan longmarch dari Lokasi FH UM Sumbar menuju pelataran Jam Gadang sebagai titik kumpul untuk melakukan orasi kawal pemilu bersih.

Aksi ini juga diikuti oleh beberapa organisasi kemahasiswaan kampus yang tersebar di Kota Bukittinggi, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), BEM Universitas Mohammad Natsir, serta BEM ITB HAS Bukittinggi, ujarnya Dekan FH UM Sumbar

Dalam demo ini Dekan Wendra juga ikut berjalan bersama rombongan mahasiswa, dalam orasinya menuturkan bahwa “Aksi damai kawal pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (LuHak FH UM Sumbar)

Demo ini terjadi bertujuan untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai pintu masuk untuk menyaring kontestan pemilu yang bersih dari cengkraman politik uang, bermartabat secara teologis dan sosiologis, serta punya integritas yang sangat tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Dr. Wendra Yunaldi selanjutnya menekankan bahwa aksi damai dan deklarasi kawal pemilu bersih anti politik uang pemilu 2024 ini, merupakan salah satu bagian dari Rencana Tindak Lanjut/follow up tema Kampus Merdeka-Merdeka Belajar-Program Kawal Pemilu Bersih (KALIBER) yang dibentuk oleh FH UM Sumbar dibawah naungan LuHaK FH UM Sumbar, ujar wendra

Wedra juga mengatakan, “Aksi ini merupakan salah satu bentuk nyata dari proses kampanye program tersebut agar lebih masif dan menjadi role model bagi kampus-kampus lainnya, dan keterlibatan seluruh civitas akademika FH UM Sumbar dalam mengawal pemilu 2024 anti politik uang”, nukilnya.

Ikut juga menyampaikan Direktur LuHak FH UM Sumbar, Raju Moh Hazmi, dalam orasinya menyampaikan bahwa
(1) politik uang dalam pemilu memberangus pilar negara hukum dan demokrasi,
(2) politik uang bahaya laten korupsi,
(3) politik uang mencabik akar historis daulat rakyat, serta
(4) politik uang adalah kultur yang melahirkan para cukong, demagog, dan para penghianat cita-cita kultus kemerdekaan dan reformasi.

Dekan Wendra mengatakan Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa aksi dan gerakan ini murni berdiri di atas kesadaran dan keresahan kita sebagai masyarakat kampus (akademik) terhadap praktik culas politik uang yang kerap menyandera kita dalam pemilu.

Pemilu 2024 ini sebagai kanal sirkulasi pemimpin kerap disandera dan diracuni oleh “tuba politik uang”. Sehingga, tidak mengherankan jika rahim pemilu acap kali melahirkan para pemimpin yang mengidap penyakit korup yang akut, banal, nir-etik, minim program dan irasional.

Praktik inilah yang kemudian secara sistemik merusak “tubuh” bangsa ini. Politik uang mengakibatkan pemilu gagal menjadi instrumen dalam melahirkan pejabat publik yang berintegritas.

Dengan demikian Wendra juga menjelaskan dalam sistem proporsional terbuka, pemilu menjadi arena pertarungan kekuatan finansial dan popularitas personal semata, kata wendra

Relasi kuasa patronase bergumul dengan kultur pragmatisme yang justru semakin menambah runyamnya pemilu. Oleh karena itu, memutus mata rantai politik uang adalah suatu keniscayaan.

Wendra juga mengatakan, “Ini adalah tanggung jawab moral, sosial, dan akademik dari masyarakat kampus untuk menyuarakannya”, tegasnya.

Aksi ini juga menampilkan teatrikal dan pembacaan puisi pergerakan oleh Ridwan, salah satu mahasiswa FH UM Sumbar. Ridwan memulai teatrikalnya dengan mengatakan demokrasi telah mati yang disimbolisasi dengan penaburan Bunga diatas nisan yang bertuliskan kematian demokrasi.

Seorang mahasiswa dan juga dari BEM Ridwan dalam teatrikalnya ingin menunjukan bahwa kematian demokrasi sesungguhnya terjadi salah satunya oleh politik uang. Politik uang menjadi momok menakutkan bagi proses demokrasi (pemilu) karena kuasa uang telah membeli daulat rakyat, sehingga tidak heran jika pemilu gagal menjaring sosok pemimpin yang berintegritas, ujar Maulana/Kordinator Litbang & Humas LuHak

Dekan Wendra juga menyampaikan kepada masyarakat semua untuk mempergunakan Hak Pilih sebaik-baiknya dan Mari ramaikan tanggal 14 febuary 20204 ini menuju TPS Suara masing-masing, ungkap Dekan Wendra FH UM UMSB.

( MMD )

Pj Jasman Membuka Resmi Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025

PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Payakumbuh – Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Jasman membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Kamis (01/02/2024).

Pj Jasman mengucapkan “Saya berterima kasih kepada peserta Forum Konsultasi Publik RKPD 2025 yang telah hadir hari ini. Hal ini merupakan salah satu cerminan dari rasa kebersamaan dan partisipasi
kita dalam merumuskan perencanaan pembangunan untuk kemajuan Kota Payakumbuh di masa depan,” kata Pj Jasman

Pembukaan resmi dihadiri oleh kepala OPD se-Kota Payakumbuh, ketua LKAAM Kota Payakumbuh YB. Dt. Parmato Alam, Niniak Mamak, Bundo Kanduang dan berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Payakumbuh.

Pj Jasman mengatakan, “Bahwa keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintahan, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat.

Disampaikannya bahwa FKP bukan hanya sekedar hadir namun seluruh peserta harus memberikan saran dan masukan sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan,” ucap Jasman

Pj Walikota Payakumbuh Jasman mengatakan “Dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 merupakan salah satu rangkaian dari Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 ujarnya

“Tahun 2025 juga merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPD masa jabatan Penjabat Kepala Daerah Kota Payakumbuh,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Jasman mengatakan bahwa Kota Payakumbuh merupakan daerah pertama di Provinsi Sumbar yang melaksanakan FKP RKPD Tahun 2025.

Ia berharap bahwa nanti hasil dari FKP RKPD tahun 2025 harus juga memikirkan isu strategis untuk beberapa tahun ke depan sehingga nantinya rencana-rencana yang ada hari ini dapat terus berkesinambungan.

Beliau mengatakan, “Baik itu permasalahan stunting, kemiskinan, teknologi, pertanian dan permasalahan lainnya harus diperhitungkan bersama untuk beberapa tahun ke depan atau bahkan hingga 20 tahun ke depan,” katanya.

Kepala Bappeda Kota Payakumbuh Yasrizal mengatakan bahwa FKP yang dilaksanakan ini untuk menyempurnakan Ranwal RKPD sehingga seluruh isu strategis dapat tertampung.

“Tentu hal ini mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan tentunya harus merujuk kepada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029,” ucapnya.

( MMD )

Deklarasi 1000 Ojek Online dan 1000 Relawan Ormas Sekota Bandung Untuk Kemenangan Prabowo-Gibran

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Ormas Buah Batu Corps (BBC), bersama Driver Online Bandung Raya Bersatu dan Relawan Aliansi Pro Rakyat se- jawa Barat, Deklarasi dan Doa Bersama Dua Roda Jabar Untuk Indonesia Maju, mendukung pasangan calon Presiden dan wakil Presiden Prabowo- Gibran untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden Rebublik Indonesia 2024-2029.

Dalam deklarasi tersebut di hadiri langsung oleh Ketua Umum Ormas Buah Batu Corps (BBC), H Mugi Sudjana bersama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Jawa Barat Aries Marsudiyanto beserta Miing Bagito, Ketua Driver Online Bandung Raya Bersatu Yayan Sofian, Ketua Relawan Aliansi Pro Rakyat se-jawa Barat serta Ribuan peserta deklarasi Dua roda Jabar untuk Indonesia maju Prabowo-Gibran di Balai Sartika Jalan Suryalaya Indah Kota Bandung, pada Rabu (31/01/2024).

Diacara Deklarasi tersebut diisi dengan hiburan musik dagdut dan disediakan pula hadiah Doorprize 4 yunit Motor dan 4 yunit sepeda listrik serta berbagai hadih Doorprize lainya. Tak heran acara Deklarasi prabowo gibran semakin meriah.

Usai menghadiri deklarasi, Ketua umum Ormas BBC Mugi Sudjana mengatakan, setelah deklarasi pihaknya akan mensosialisasikan kepada seluruh anggota BBC supaya mengajak masyarakat mendukung bapak Prabowo-Gibran, ” ucapnya.

Sambung Mugi, kami senjak tahun 2014 mendukung pak Prabowo karena Pak Prabowo ini orangnya tegas berani dan mempunyai kemampuan untuk membuat Indonesia maju,” tuturnya.

Harapan kedepan buat BBC kata Mugi, semoga bisa membawa program-program Pak Prabowo-Gibran, ” pungkas Ketua Umum Ormas BBC

Ketua Bappilu Partai Gerindra Jawa Barat, Aries Marsudiyanto juga mengatakan, dirinya merasa bersyukur karena sebanyak 1000 ojek online dan 1000 relawan ormas BBC, serta

Relawan Aliansi Pro Rakyat se-Jawa Barat dan THMP(Tim Hukum Merah Putih), memenuhi undangan dan telah mendeklarasikan,“Doa Bersama Dua Roda Jabar Untuk Indonesia Maju”, untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran satu putaran.

Kegiatan kampanye Pada kesempatan ini kata Dia, bertema kebulatan tekad mengawal suara Prabowo Gibran dalam satu putaran.

Menurut fraksi hukum Pidel Giawe yang di sapa akrabnya Bang Fidel. Kampanye Kebulatan tekad 1 putaran tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

“Jadi, jangan ada lagi suara-suara Sumbang yang tidak mendukung baik relawan, simpatisan maupun yang pro nomor urut 2 tidak boleh ragu atau terpengaruh kepada isu-isu yang tidak jelas Prabowo Gibran utuh dan tidak hilang satu suara pun,”ujarnya.

Prabowo- Gibran lanjut Aries, pasangan yang tepat untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan karena telah diuji baik dari segi pengalaman maupun saat diuji di area debat yang diselenggarakan oleh KPU.

“Dalam debat pasangan kandidat lain mengambil kesempatan untuk saling menjatuhkan reputasi kepada kandidat lain, sementara kandidat nomor urut 2 menyampaikan prinsip kebangsaan dan kenegaraan untuk mencapai kejayaan dan kemakmuran bersama kita.

Kami harap pengawalan tersebut diharapkan hanya satu putaran saja di Pemilihan presiden 2024 ini,” pungkasnya.

DY

Babinsa Desa Tegalrejo Hadiri Pelantikan Anggota KPPS Pemilu Tahun 2024

TNI - POLRI|oleh

YUTELNEWS.com | Tegalsari – Sertu Sadarman Lase Babinsa Desa Tegalrejo Posramil 0825/23 Tegalsari, Menghadiri acara pelantikan Anggota KPPS Desa Tegalrejo yang dikuti sebanyak 65 orang.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua PPS Desa Tegalrejo, Kepala Desa Tegalrejo beserta staf dan Perwakilan dari Forpimka.
Selasa (30/01/2024)

Sebagai anggota KPPS harus melaksanakan tugas dan amanah negara yang diamanatkan.
Pahami dan pedomani apa yang menjadi tugas dan kewajiban masing-masing di dalam pelaksanaan kegiatan nantinya tetap bertugas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan jauhi pelanggaran sekecil apapun demi aturan dan hukum yang telah berlaku.

“Kepada semua anggota KPPS diharapkan selalu bahu membahu untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat agar pelaksanaan pemilihan nanti bisa berjalan dengan lancar” Ucap Babinsa Desa Tegalrejo Sertu Sadarman Lase

Sumber:opr23

(Slamet/imam)

Pj Jasman Mengatakan Musrenbang Salah Satu Wadah Untuk Menyerap Aspirasi Masyarakat

PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Payakumbuh – Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (Latina) menjadi kecamatan pertama di Kota Payakumbuh yang melaksanakan Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan.

Pj Jasman mengatakan “Musrenbang yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat yang dimulai dari setiap kelurahan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif,” kata Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman saat membuka Musrenbang di Kecamatan Latina, Kamis (01/02/2024).

“Dan setiap usulan yang disampaikan masyarakat ini harus berbasis data karena semuanya akan terintegrasi by sistem yang sudah diterapkan dua tahun terakhir ini,” tambahnya.

Pj Jasman mengutarakan, selama ini masyarakat hanya menilai suksesnya pembangunan di suatu daerah itu hanya dilihat dari pembangunan fisik semata. Makanya setiap usulan yang lahir saat musrenbang itu lebih didominasi dengan pembanguan di sektor fisik tanpa diimbangi dengan pemberdayaan, ujarnya

Jasman mengatakan “Selama ini kita semua telah terlena dan terjebak, hanya melihat suksesnya pembangunan dari pembangunan fisik semata. Kalau ini tidak diimbangi dengan pembangunan jiwanya mau jadi apa negeri kita ini dimasa yang akan datang,” ujarnya.

Keinginan Pj Jasman mengharapkan, untuk porsi pembangunan jiwa ini bisa ditingkatkan, karena dengan jiwa serta mental yang kuat dan sehat apapun bisa diwujudkan untuk kemajuan pembanguan daerah di Payakumbuh ini.

“Kalau bisa porsi untuk pemberdayaan ini bisa lebih ditingkatkan lagi, karena ini sangat penting untuk masa yang akan datang. Kalau generasi mudanya tidak dibina dari sekarang mau jadi apa negeri kita khususnya Latina dimasa yang akan datang,” harapnya.

Ia menjelaskan, agar sukses dalam merencanakan pembangunan disuatu daerah, sebelumnya harus melihat dan mengkaji karakter suatu daerah. Apa yang menonjol di daerah itu, seperti kelurahan A lebih menonjol tentang pertaniannya, kelurahan B di sektor UMKM nya, maka porsi usulan untuk sektor itu harus ditinggikan.

“Kalau sudah seperti ini, dengan memperhatikan potensi daerahnya insyaallah daerah itu akan maju,” katanya.

“Usulkan yang benar-benar di butuhkan masyarakat, apa yang betul-betul urgent seperti masalah banjir, sampah dan lain sebagainya. Karena kalau tidak secepatnya ini akan berdampak langsung kepada masyarakat,” tukuknya.

Selanjutnya Camat Latina Diki Engla Mardianto mengatakan, telah memulai tahapan musrenbang sejak awal Januari lalu yang dimulai dari mufakat tingkat RT hingga musrenbang tingkat kecamatan.

“Saat ini telah kita sepakati usulan prioritas dari masing-masing kelurahan sebanyak 59 usulan. Dan ini yang aka kita bawa ke musrenbang tingkat kota nanti,” ujarnya.

“Insaallah, usulan – usulan yang lahir di tingkat kelurahan ini telah mewakili semua usulan masyarakat di Latina,” tambahnya.

Diki mengatakan, untuk mengatasi krisis air bersih yang dirasakan masyarakat Latina selama ini, PDAM Kota Payakumbuh sedang mempersiapkan sumur bor dalam sedalam 100-120 meter, katanya

“Sekarang sedang dilakukan kajian untuk dampak lingkungannya. Nanti setelah dilakukan kajian dan aman, insyaallah krisis air bersih disini akan teratasi,” katanya.

Musrenbang di Kecamatan Latin itu juga dihadiri anggota DPRD Kota Payakumbuh, seluruh kepala OPD, Forkopimca Latina, Ketua LKAAM Latina, lurah, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, perwakilan pemuda serta tamu undangan lainnya.

( MMD )

Bupati Bandung, RKPD 2025 Fokus Pemantapan Daya Saing Daerah

PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Kab Bandung – Bupati Bandung HM Dadang Supriatna menyatakan penyusunan rancangan awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 difokuskan terhadap isu pemantapan daya saing daerah. Tema ini sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2021-2026.

“Rancangan awal (Ranwal) RKPD tahun 2025 ini nantinya menterjemahkan secara detail arah kebijakan pembangunan tahun 2025, yang difokuskan terhadap pemantapan daya saing daerah,” kata Bupati Bandung saat membuka Konsultasi Publik RKPD 2025, di Grand Sunshine Soreang, Kamis (01/02/2024).

Bupati kemudian menyampaikan pembangunan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2 tahun 8 bulan terakhir kepemimpinannya, telah menghasilkan beberapa kemajuan yang ditandai oleh meningkatnya capaian indikator makro pembangunan, baik ekonomi maupun sosial.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung meningkat yang sebelumnya minus 1,8% di tahun 2020, menjadi 5,35% pada tahun 2022.

Kemudian dari sisi sosial kemajuan diperoleh melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semula 72,73 poin menjadi 73,16 poin pada tahun 2022.

“Akan tetapi keberhasilan tersebut masih menyisakan persoalan-persoalan dan isu-isu strategis yang aktual, serta beberapa program prioritas yang belum tercapai secara optimal,” tukas bupati.

Karena itu, pihaknya menunggu informasi-informasi dan masukan-masukan, sehingga terjaring aspirasi dari para pemangku kepentingan pada tahap awal untuk menghimpun aspirasi tahap awal terhadap prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung di tahun 2025.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi menambahkan, dari konsultasi publik ini diharapkan dapat menjaring aspirasi pengampu kepentingan melalui kegiatan dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan publik.

“Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah dengan mengajak akademisi, unsur pemerintah kabupaten/kota, para pemangku kepentingan dari berbagai bidang, agar berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan wawasan dalam perencanaan pembangunan,” jelas Erwin.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugiyanto mengatakan, sebagai lembaga legislatif pihaknya sangat berkepentingan untuk bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan seluruh masukan yang datang OPD maupun stakeholder lainnya.

“Sehingga Ranwal (rancangan awal) RKPD 2025 betul-betul bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung di seluruh pelosok,” kata Sugiyanto.

DPRD Kabupaten Bandung, kata Sugih, sangat mengapresiasi tahapan yang dilakukan dalam pembahasan Ranwal RKPD ini.

Sebab menurutnya DPRD pun pada saat melakukan reses atau kunjungan lapangan, begitu pula Bupati Bandung dengan Program Rembug Bedas dan Bunga Desa, menemukan berbagai permasalan yang harus diakomodir dalam Ranwal RKPD.

Menurut Sugih, tema konsultasi publik Pemantapan Daya Saing Daerah harus diawali dari daya saing internal antar OPD, antar kecamatan, antar desa yang harus saling berlomba untuk memiliki program-program unggulan.

“Maka daya saing itu dimulai dari internal kita, sebelum berdaya saing dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat maupun di tingkat nasional,” tandas Sugiyanto.

Yans

Panwascam Pangalengan Optimalkan Pengawasan Kampanye, Jelang Pemilu 14 Februari 2024

POLITIK|oleh

YUTELNEWS.com | Kab Bandung – Menjelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, kembali mengajak seluruh lapisan masyarakat Pangalengan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pengoptimalan pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilu Serentak 2024.

Saat konferensi Pers Ketua Panwascam M Hasan Surahman didampingi Kordiv HP2HM Wawan Setiawan dan Kordiv P3S M Saepurohman mengatakan, masa kampanye yang hanya tersisa kurang dari dua minggu ini menjadi waktu krusial bagi jajaran pengawas pemilu karena rawan terjadi berbagai pelanggaran seperti politik sogok masyarakat dengan Sembako dan uang (money politics), penyebaran berita bohong, sara hingga potensi intimidasi terhadap masyarakat dalam memilih.

Tidak lama lagi pemungutan suara pemilu 2024, kami Panwascam Pangalengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 ini, termasuk nanti dihari masa tenang dan di hari pemungutan suara,” ungkap Ketua Panwascam kepada awak media saat konferensi Pers. Rabu (31/01/2024).

Menurut ketua panwascam, Dengan lebih mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 mudah mudahan tidak terjadi kecurangan, serta masyarakat juga diikut sertakan agar langsung dapat ikut memastikan proses demokrasi dapat berjalan dengan adil, jujur, damai serta kondusif.

Selain itu dikatakannya, dengan bersinergi bersama masyarakat menjalin hubungan baik dengan jajaran pengawas pemilu untuk ikut terlibat dalam mengawasi pelaksanaan kampanye Pemilu 2024.

Ia meyakini hal tersebut dapat membantu mencegah dan mempersempit ruang terjadinya pelanggaran terutama kecurangan dalam politik.

“Mari kita awasi dan laporkan kepada kami atau Bawaslu kabupaten Bandung seandainya terjadi pelanggaran seperti politik bagi bagi sembako dan uang, penyebaran berita bohong, netralitas ASN dan aparat, serta potensi intimidasi terhadap pemilih,” tuturnya.

“Kami menyadari tidak mungkin dapat melakukan pengawasan secara optimal dikarenakan keterbatasan personel, sehingga membutuhkan peran serta masyarakat agar turut andil dalam melakukan pengawasan,” jelasnya.

“Pengawas TPS yang berjumlah 489 orang dari 14 desa se-Kecamatan Pangalengan yang sudah dilantik itu, kami libatkan untuk mengawasi pelaksanaan kampanye,” sambungnya.

Ia menambahkan, Panwascam Pangalengan juga memaksimalkan fungsi pencegahan dan pengawasan dengan melibatkan jajaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang sudah resmi dilantik dan mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) terkait pengawasan dan pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Maka dari itu ia mengharapkan, Pada saatnya pemungutan suara nanti 14 Februari 2024 nanti menginginkan sukses tanpa ekses, aman dan kondusif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yans

Pj Jasman Kukuhkan Nyonya Lasta Jasman Bunda Literasi dan Pengurus Forikan

PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Payakumbuh – Bunda Literasi Kota Payakumbuh, Bunda Literasi Nyonya Lasta Jasman Kecamatan se-Kota Payakumbuh, dan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kota Payakumbuh dalam Formasi Jabatan Ex Officio periode 2023-2024 resmi dikukuhkan di Balai Kota Payakumbuh, Kamis (1/2/2024).

Pengukuhan ini turut dihadiri oleh Bunda Literasi dan Ketua Forikan Sumatera Barat yang diwakili oleh Wakil Ketua 2 Forikan Sumatera Barat Lina Hansastri, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Jumaidi, Pj Wali Kota Payakumbuh Jasman, Bunda Literasi dan Ketua Forikan Kota Payakumbuh Ny. Lasta Jasman beserta jajaran, Bunda Literasi Kecamatan se-Kota Payakumbuh, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, dan Lurah se-Kota Payakumbuh.

Dalam sambutannya, Pj Wako Jasman menyampaikan bahwa hari ini merupakan momen penting dalam memperkuat komitmen terhadap literasi dan peningkatan konsumsi ikan di Kota Payakumbuh.

“Literasi dan perikanan ini sebenarnya memiliki kaitan yang kuat. Sebanyak apapun literatur yang dibaca, tidak akan berarti jika tidak didukung dengan kecerdasan dalam bernalar dan berpikir,” ungkapnya.

Terlebih, sambung Jasman, rata-rata pejuang dari Sumatera Barat yang terkenal dengan banyaknya danau dan laut adalah yang kuat dengan nilai literasinya.

“Oleh karena itu, Bunda Literasi Kecamatan se-Kota Payakumbuh serta Ketua Forikan dan pengurus adalah langkah awal yang sangat berarti dalam menggerakkan roda pembangunan di bidang literasi dan konsumsi ikan,” ucapnya.

Pj Jasman mengatakan , dalam beberapa tahun terakhir, upaya meningkatkan minat baca di Kota Payakumbuh telah dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan terhadap Perpustakaan kelurahan dan TBM sebanyak 40 dari 47 kelurahan.

Jasman mengucapkan “Saya yakin, dengan semangat dan dedikasi Bunda Literasi yang hari ini dikukuhkan, kita dapat meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat secara signifikan di Kota Payakumbuh,” ucapnya.

“Literasi tidak hanya sebatas membaca dan menulis, melainkan juga bagaimana kita mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang maju akan tercipta pula di Payakumbuh seiring dengan meningkatnya tingkat literasi ini,” pungkas Jasman

Selanjutnya, Jasman mengulas Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kota Payakumbuh tahun 2022 adalah 39,01 kg/kapita/tahun, sedangkan tahun 2023 adalah 39,25 kg kapita/tahun.

“Perlu dicatat bahwa angka ini masih berada di bawah Angka Konsumsi Ikan (AKI) tingkat provinsi. Meskipun demikian, Program GEMARIKAN diharapkan dapat memberikan dorongan agar masyarakat lebih memilih ikan sebagai bagian dari konsumsi makanan sehari-hari,” tambahnya.

Terakhir, Jasman berharap Bunda Literasi dan Pengurus Forikan Kota Payakumbuh dapat berperan aktif guna mendorong peningkatan literasi dan konsumsi ikan di masyarakat Kota Payakumbuh.

Sementara itu, Bunda Literasi dan Ketua Umum Forikan Kota Payakumbuh Ny. Lasta Jasman mengungkapkan keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang mempunyai peran penting dalam masa pertumbuhan dan pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Pembentukan SDM harus dimulai sedini mungkin, bahkan sejak dalam kandungan hingga usia balita. Asupan yang sehat dan pembiasaan berliterasi pada fase ini bermanfaat untuk pertumbuhan fisik dan membentuk kecerdasan anak,” ujarnya.

“Melalui Bunda Literasi dan Forikan, kita berharap dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai nutrisi yang baik dan berimbang melalui makan ikan serta menumbuhkan kegemaran membaca pada anak,” jelasnya.

Prosesi pengukuhan ini ditandai dengan pengalungan selempang kepada Bunda Literasi Payakumbuh dan Bunda Literasi Kecamatan se-Payakumbuh, penyematan pin Forikan oleh Pj Wako Jasman didampingi Bunda Literasi dan Wakil Ketua 2 Forikan Sumatera Barat, Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat, dan Asisten I dan II Kota Payakumbuh, Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Kota Payakumbuh, serta Kadis Pertanian Kota Payakumbuh.

( M&&D )

Quick Respon Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor Bantu Warga Pingsan Saat Bekerja

TNI - POLRI|oleh

YUTELNEWS.com | Sat-Brimob Polda Aceh, Aksi Quick Respon Brimob Kompi 2 Batalyon B Pelopor membantu seorang warga yang pingsan, kemudian membawanya ke RSUD Kota Langsa, Kamis (01/02/24).

Warga Desa Rantau Panjang Kec. Rantau Selamat Kab.Aceh Timur, Atas nama Bapak Firman Limbong (54 Tahun) harus dilarikan ke RSUD Kota Langsa untuk mendapatkan Perawatan medis setelah tak sadarkan diri pada saat bekerja di Kantor Sp. Goto yang bertempat di Desa Aramiyah Kec.Birem Bayeun Kab.Aceh Timur.Berdasarkan dari laporan masyarakat atas nama Ardiansyah (34 Tahun) meminta bantuan kepada Personil Piket Jaga Kompi 2 Batalyon B Pelopor untuk membantu temannya yang tak sadarkan diri pada saat bekerja di Kantor Sp. Goto yang bertempat di Desa Aramiyah Kec.Birem Bayeun Kab.Aceh Timur.

Berdasarkan dari laporan tersebut Komandan Kompi 2 Batalyon B Pelopor AKP Muhammad Rizaldi memerintahakan Aipda Nyakdam Kamil Munthe, S.T. selaku Pawas Piket Jaga beserta Personel Piket Jaga untuk langsung melakukan tindakan menolong dan mengantarkan ke RS. Umum Kota Langsa.

Sesampainya di RS. Umum Kota Langsa. Atas nama Bapak Firman Limbong (54 Tahun) dinyatakan sudah meninggal dunia oleh Tim Medis RS. Umum Kota Langsa.

Komandan Kompi 2 Batalyon B Pelopor AKP Muhammad Rizaldi, mengatakan sudah menjadi kewajiban bagi seluruh anggota Polri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

“Inilah tugas dan fungsi anggota Polri sebagai pelindung, penganyom dan pelayan masyarakat dan tak luput dari moto Brimob “JIWA RAGA KU DEMI KEMANUSIAAN” sehingga dengan keberadaan kami (Brimob) ditengah-tengah masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri,” Tutupnya.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.