You Tell News

YUTELNEWS.com | Sebuah kontroversi muncul di media sosial ketika video menunjukkan oknum Satpol PP diduga terlibat dalam kampanye untuk seorang calon Wakil Presiden, dan video tersebut menjadi viral diberbagai platform online.

Insiden ini menjadi perbincangan hangat dan menarik perhatian publik terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks politik.

Dalam video yang beredar luas, beberapa petugas Satpol PP terlihat mengenakan seragam resmi sambil menyatakan dukungan terhadap salah satu Calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Mereka juga membawa foto yang diduga merupakan foto Calon Wakil Presiden Gibran. Diduga, mereka melakukan kegiatan kampanye di media sosial, yang seharusnya tidak sesuai dengan peraturan netralitas aparat pemerintah.

“Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari forum komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, menyatakan Indonesia membutuhkan Pemimpin muda dimasa depan,” ucap puluhan orang berseragam Pamong Praja itu.

“Mas Gibran Raka Buming, Raka,” lanjut mereka sambil mengangkat foto yang mirip dengan Gibran.

Tidak lama setelah video itu beredar di Instagram, yang diposting oleh akun justinfogarut, langsung mendapatkan beragam respons dari netizen. Pemilik akun serraromeoindia menuliskan “Rupina hoyong viral…,”

Netizen lainnya juga menanyakan keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum.“Panwas mana panwas…, buktikan klo netralitas itu memang ada…,” tulis akun galihf.qurbany.

Kasus ini menjadi peringatan penting terkait netralitas ASN, terutama menjelang pemilihan umum. Kejadian ini menekankan perlunya penerapan aturan yang konsisten untuk memastikan bahwa aparat pemerintah tidak terlibat dalam aktivitas politik yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Sangat bertentangan dengan isi pasal 2 huruf f UU Nomor 5/ 2014 pasal 280 JO 494 UU Nomor 7/2017 pasal 5 huruf n PP Nomor 94/2014 Dan PP Nomor 53/2010

(Exsel Mochamad Wiki, SH)

YUTELNEWS.com |Pemprov Jawa Barat menghentikan program Jabar Quick Response (JQR) yang selama ini menjadi lembaga bantuan kemanusiaan di Jabar. Program JQR yang digagas saat Ridwan Kamil menjabat Gubernur Jabar tidak dilanjutkan oleh Pj Gubernur Bey Machmudin. Selasa, (2/1/2024)

“Iya betul (JQR telah dibubarkan). Kami berterima kasih kepada JQR yang telah melaksanakan tugas dengan luar biasa dan semoga yang telah dilakukan membawa kebermanfaatan bagi semua,” kata Kepala Diskominfo

Ika mengatakan JQR telah membuat layanan kemanusiaan secara cepat tanggap di Jawa Barat. Hal itu kemudian mendorong Pemprov Jabar mengembangkan sistem pengaduan secara elektronik.

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin sebelumnya telah mengatakan pihaknya akan mengevaluasi sejumlah program pada 2024. Bey menyatakan ada program yang bisa dilanjutkan atau dihentikan pada tahun ini.

“Ada yang baik di Pemprov, yang kurang baik kita drop dan yang baik tentu kita pertahankan,” kata Bey di Gedung Sate

(D.Yoyo)

YUTELNEWS.com | Mengawali tahun 2024 Lembaga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) menyampaikan laporan dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) ke Kantor Kejaksaan Negeri (KEJARI) Pesawaran pada, Selasa (02/01/2024).

Terkait penggunaan uang negara/daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran pada DAK non fisik BOS reguler senilai Rp. 54.130.075.678,- untuk SDN senilai Rp. 49.916.090.000,- dan SMPN senilai Rp. 3.870.610.000,- tahun anggaran 2022.

Dalam keterangan persnya, Ketum lembaga DPP KAMPUD, Seno Aji didampingi Sekretaris Umum, Agung, menyampaikan bahwa laporan tersebut telah resmi didaftarkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Pesawaran.

“Kita telah resmi menyampaikan laporan terhadap dugaan korupsi dalam belanja DAK non fisik BOS reguler senilai Rp. 54.130.075.678,- untuk SDN senilai Rp. 49.916.090.000,- dan SMPN senilai Rp. 3.870.610.000,- tahun anggaran 2022, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, ke kantor Kejari setempat melalui bagian PTSP,” ujar Seno Aji usai menyampaikan laporan pada Selasa (02/01/2024).

Beliau juga menerangkan sejumlah modus operandi dalam dugaan KKN terhadap anggaran dana BOS reguler oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2022 tersebut.

“Adapun modus operandi dalam penggunaan dana BOS tersebut yaitu, melalui dugaan mark-up harga kegiatan berupa uang transport minimal sebesar Rp. 21.000.000,-, kemudian terdapat laporan pertanggungjawaban fiktif minimal senilai Rp. 590.176.086,-

Lantaran dana BOS tidak digunakan sesuai dengan petunjuk teknis, parahnya dugaan korupsi juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran yaitu dengan cara mengkondisikan perusahaan CV. KNT sebagai perusahaan penyedia aplikasi pendataan dan aplikasi PPDB dalam jaringan yang dibayarkan menggunakan dana BOS reguler, hal ini dibuktikan dengan surat perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran dengan CV. KNT dengan nomor KNT/105/KB/03-2/3/MEI/2022, yang dibayarkan dengan menggunakan sumber dana BOS minimal sebesar Rp. 369.527.229,-, dan hal ini telah menyimpangi Permendikbudriset dan teknologi nomor 2 tahun 2022”, jelas Seno Aji.

Sosok aktivis yang dikenal sederhana ini juga menyampaikan pihaknya menyimpulkan atas dugaan penyimpangan tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan.

“Maka atas dasar tersebut, penggunaan keuangan negara/daerah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran bersama-sama pihak sekolah yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran atas penggunaan DAK non fisik BOS Reguler tahun anggaran 2022 patut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yaitu khususnya UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, atau suatu koorporasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain”, pungkas Seno Aji yang dikenal sederhana ini.

Sementara itu, bagian PTSP Kejari Pesawaran menyampaikan pihaknya akan segera meneruskan kepada pimpinan.

“Laporan ini akan segera kita teruskan kepada Pimpinan Pak, dan nantinya akan di disposisi oleh Pimpinan bidang yang akan menangani laporan tersebut,” terang Dina.

Selain melaporkan atas dugaan KKN di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran ke Kantor Kejari Kabupaten Pesawaran, sebelumnya Lembaga DPP KAMPUD juga telah melaporkan sejumlah dugaan korupsi diantaranya atas dugaan korupsi penggunaan dana APBD tahun anggaran 2022 di Bagian Perlengkapan diperuntukan pemeliharaan kendaraan dinas dan belanja BBM sebesar Rp. 3.455.953.155,- dan dugaan KKN di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran terkait belanja hibah sebesar Rp. 1.055.600.000,-, dan belanja perjalanan ziarah Wali Songo sebesar Rp. 1.400.000.000,- pada Selasa (2/1/2023).

(Kaperwil Aceh/Said Yan Rizal)

YUTELNEWS.com | Payakumbuh bersama seluruh ASN di lingkup Pemko Payakumbuh di halaman balai kota Payakumbuh, Selasa (02/01/2024).

“Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh ASN Pemkot Payakumbuh yang telah bekerja keras selama tahun 2023, sehingga kita diganjar segudang prestasi baik ditingkat nasional, regional maupun Prov. Sumbar,” kata Pj. Walikota Payakumbuh Jasman.

“Yang berprestasi itu bukan kami, tapi bapak ibu semua, kami mengucapkan terimakasih kepada bapak ibu semua,” tambahnya.

Ia berpesan, walaupun banyak prestasi yang diraih, namun ada beberapa hal yang harus disempurnakan, karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tidak retak.

“Makanya tahun 2024 ini kami minta kepada semuanya untuk terus meningkatkan kinerjanya, mari kita introspeksi diri kita teruslah berusaha untuk menjadi yang terbaik,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Jasman menegaskan kepada seluruh jajaran, terkait isu dirinya meminta sejumlah uang untuk mengisi jabatan tertentu di Pemkot Payakumbuh itu tidak benar. Dan ini merupakan pekerjaan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

“Ini tidak benar, saya tidak pernah menyuruh orang mengatasnamakan nama saya meminta-minta ini. Kalau ada yang minta-minta duit sama bapak ibu sekalian dan menjanjikan jabatan tertentu itu bukan saya, segera laporkan nanti akan kita proses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Jasman.

“Ini sangat memalukan, tidak bermoral dan merugikan nama baik Pj. Walikota secara pribadi. Jangan mau terperdaya dengan janji-janji muluk seseorang, karena untuk mengangkat seseorang dalam jabatan tertentu ada mekanisme dan aturannya,” terangnya lagi.

Kemudian, disebutkan Jasman, dipenghujung 2023 lalu Payakumbuh dihadapkan dengan bencana yang tidak bisa dielakkan, yaitu masalah sampah karena terjadi longsor di TPA regional Sumbar.

“Kami minta kepada seluruh jajaran sampai ke tingkat kelurahan agar mengingatkan masyarakat kita terkait sampah ini. Diharapkan kepada masyarakat bisa bersabar dan bisa merubah pola terkait pembuangan sampah ini,” ujarnya.

“Kalau perlu ajarkan masyarakat kita bagaimana cara mengolah sampah organik, ini nanti kan bisa bermanfaat juga bagi masyarakat kita,” tukuknya.

Ia juga mengapresiasi petugas pengumpul sampah yang telah berjibaku menanggulangi masalah sampah di Kota Payakumbuh. Jasman meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memperhatikan kesehatan petugas kebersihan ini.

“Tolong perhatikan betul kesehatan petugas kita ini, karena mereka adalah garda terdepan dalam masalah kebersihan ini. Kalau perlu cek kesehatannya secara berkala,” pintanya.

Mantan Kadis Kominfo Prov. Sumbar itu berharap, mulai awal tahun ini bagaimana disetiap rapat itu tidak ada lagi snack yang akan menghasilkan sampah anorganik.

“Kita akan kembali galakkan gerakan menggunakan tambler, ini merupkan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik,” katanya.

Tak lupa Pj. Jasman terus mengingatkan dan meminta seluruh jajaran ASN agar tetap netral, jangan sampai terkontaminasi politik praktis tetap jaga netralitas.

“Sebentar lagi kita akan melaksanakan Pemilu dan Pilpres, kami minta tetap jaga netralitasnya jangan sampai terjerat masalah hukum nantinya,” ucapnya.

“Tetap jaga silaturahmi, hargai perbedaan, jangan sampai perbedaan pendapat bisa memecah belah kita. Karena di minangkabau, perbedaan itu akan merekatkan hubungan silaturahmi antara kita,” pungkasnya.

MAHWEL

YUTELNEWS.com | Di tahun 2024 Wartawan Fast Respon yang tugasnya di lokasi pertambangan akan dibekali dengan Drone, bantuan dari Dirjen Minerba Kementrian ESDM.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Persatuan Wartawan (PW FRN) Pusat Agus Flores. Pemberian drone tersebut akan diberikan secara simbolis.

Manfaat drone tersebut untuk mengawasi koridor pertambangan seluruh Indonesia termasuk pengeboran minyak ilegal.

“Terimakasih dukungan Pemerintah , terhadap jurnalis Fast Respon,” tegas Agus, Selasa (2/1/24).

Agus mengatakan, untuk keperluan drone tersebut di daerah padat pertambangan ilegal dan pengeboran ilegal.

Daerah yang akan menjadi prioritas Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi.

Sumber : Ketum FW FRN Conter Polri

(Aliminho)

YUTELNEWS.com | Tubagus Rahmad Sukendar selaku Ketua Umum BPI KPNPA-RI, disaat wawancara dengan awak media meminta kepada Kepolisian Daerah Bali segera melakukan pengusutan menindaklanjuti adanya ujaran kebencian dan rasisme terhadap Umat Muslim, Selasa (02/01/24).

Sangat disayangkan seorang anggota DPD RI yang duduk di Parlemen dari Komisi 1 membidangi Hukum sudah melontarkan kata kata yang sangat melukai bagi wanita berhijab dan juga bagi warga umat muslim di Indonesia.

Arya Wedakarna sebagai anggota Senator yang terhormat utusan dari Bali dan juga sebagai tokoh masyarakat maupun Pejabat Publik sudah sepantasnya dapat menjaga marwah dan martabat dirinya yang notabene wakil masyarakat sebagai Senator yang duduk di Parlemen.

Jika benar apa yang diadukan masyarakat kepada dirinya terkait pelayanan yang kurang humanis dan simpatik dari pegawai Imigrasi Bandara Ngurah Rau Bali ya bisa diselesaikan secara baik dan bijak tidak mengedepankan arogansi kekuasaan.

Apalagi dalam forum rapat sebagai Senator Arya Wedakarna harus membentak bentak dan melontarkan kata kata yang akan menyinggung umat beragama lain, ini yang harus bisa dijaga apalagi sebagai warga Bali yang memiliki adat budaya untuk menghormati sesama umat.

Indonesia ini bukan hanya Bali namun banyak yang lain dengan beragam suku, agama, kita semua harus bisa menghargai dan menjaga toleransi terhadap umat beragama bukannya dengan cara membentak bentak serta arogansi terhadap muslimah muslim yang berhijab ini sudah sangat rasis.

Tunjukkan dirinya adalah sebagai perwakilan warga masyarakat yang duduk di Parlemen dalam melayani dengan baik sehingga untuk melakukan tugas sebagai Senator di wilayah Bali tidak mengedepankan arogansi kekuasaan.

Kang Tebe Sukendar juga menegaskan bahwa hijab itu adalah sebagai kewajiban bagi kaum perempuan umat islam ya harus dihargai dan jangan disinggung ataupun dilecehkan apalagi ini sudah rasis ya harus pihak kepolisian segera bertindak.

Kepolisian harus bergerak cepat harus melakukan pengusutan apakah ini masuk katagori pelecehan atau penistaan agama biar hukum yang berjalan, dan kita tidak boleh main hakim sendiri jangan sampai ada tanggapan di masyarakat bahwa biar hukum tidak tajam kebawah namun tumpul keatas.

Agar hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada tebang pilih dalam penerapan hukum dimana ketika ada anggota parlemen dan tokoh masyarakat yang bermasalah, hukum harus dapat tegak lurus dan jika terbukti ada bersalah harus dihukum.

Tujuannya untuk memberi pembelajaran bagi semua warga negara di indonesia agar bisa bertoleransi dengan umat beragama lain dan agar kasus kasus seperti ini tidak muncul kembali tutup Kang Tebe Sukendar.

(Kaperwil Aceh/Said Yan Rizal)

YUTELNEWS .com | Payakumbuh Diterima langsung Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman diruang kerjanya, rombongan dari IPMM (Ikatan Pelajar Mahasiswa Minang) Bogor gelar silaturahim dengan orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh tersebut yang turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Dasril dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah IV Syafrudin.

Diawal kedatangannya, rombongan yang terdiri dari Lusi Oktaviani (statistika dan sains data), Muhammad Jauhari (pertanian), dan Renhard Al Rasyid (teknik dan manajemen lingkungan) katakan jika mereka bermaksud untuk mengundang Pj. Wali Kota Payakumbuh untuk dapat hadir sekaligus membuka kegiatan Canvassing IPB (Institut Pertanian Bogor) oleh IPMM Bogor di Kota Payakumbuh nantinya.

Selaku ketua pelaksana regional Payakumbuh, Renhard katakan jika Canvasing akan berlangsung pada tanggal 14 Januari 2024, dan bertempat di SMAN 2 Payakumbuh.

“Alhamdulilah, juga akan turut dihadiri Wakil Gubernur Audi Joinaldy pada kesempatan tersebut,” sampai Renhard kepada Pj. Wali Kota Payakumbuh.

Ketua pelaksana tersebut beberkan jika kegiatan Canvassing yang akan digelar nanti merupakan kegiatan sosialisasi dan pengenalan kampus IPB secara langsung oleh mahasiswa/mahasiswi melalui pembinaan dan pengarahan dari Alumni serta dibawah pengawasan dari pihak yang berwenang yaitu IPMM Bogor dengan Biro Hukum, Promosi dan Humas IPB.

Dengan mengusung tema “Merajut Asa dan Mimpi di Kampus Pertanian Terbaik Bangsa”, Renhard katakan jika Canvasing ini bertujuan untuk memberikan pandangan serta wawasan tentang IPB University dan sharing mengenai Jalur masuk IPB serta pengalaman menjadi mahasiswa IPB University.

“Siswa/siswi ini nantinya bakal dapat memahami dengan jelas mengenai jalur masuk IPB University serta dapat membuka wawasan para peserta terhadap kampus IPB University sebagai kampus pertanian terbaik bangsa dengan menghadirkan para alumni yang sudah sukses di berbagai sektor bidang,” ungkapnya.

Tanpa menunggu, setelah mendengarkan maksud dan tujuan dari rombongan, Pj. Wali Kota Payakumbuh Jasman pada kesempatan tersebut sampaikan jika dirinya akan hadir pada kesempatan tersebut.

“InshaaAlloh saya akan hadir nantinya,” ujar Jasman, Selasa 2 Januari 2024.

Orang nomor satu di lingkup Pemko Payakumbuh itu turut berbagi pengalaman kepada Renhard dan kawan-kawan, dimana saat saya ketika masih baru lulus sekolah dulu juga pernah mendapat penghargaan dari IPB.

“Di 1987 yang lampau, saya sempat menjadi mahasiswa undangan dari IPB pada jurusan ternak perah. Akan tetapi, karna saya sudah terbiasa mandiri (bekerja) saat itu, maka saya lebih memilih bekerja,” ungkap Jasman

Setelah memilih untuk bekerja daripada mengambil kesempatan menjadi mahasiswa undangan dari IPB tersebut, Jasman katakan jika dirinya setelah berselang waktu teringat kembali untuk melanjutkan pendidikan, dan setelah menolak (mahasiswa undangan IPB) itu saya akhirnya memilih untuk melanjutkan sekolah di sekolah pemerintahan,” ungkapnya lanjut.

Diakhir penyampaiannya, Jasman turut berikan motivasi dan dukungan kepada Renhard dan kawan-kawan dalam menjalani perjalanan pendidikannya, serta semoga apa niat dan rencana Ananda untuk adik-adik yang akan melanjutkan pendidikan nya nanti di IPB dapat menjadi ladang amal ibadah bagi Ananda semua,” tukas Jasman.

(Red)

YUTELNEWS.com | Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) asal Sabang ditemukan tewas berlumuran darah di rumah miliknya yang berada di Dusun Mutiara Cemerlang, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar.

Keuchik Gampong Kajhu, Khairizal, mengatakan bahwa korban bukan merupakan warga yang berdomisili di Kajhu, melainkan hanya sering pulang pergi ke rumah tersebut.

“Di Kajhu dia pulang pergi, ada rumah di sini. Rumahnya juga tidak asing, berdempetan di komplek,” kata Khairizal di Kajhu, Selasa 2 Januari 2024.

Kapolsek Baitussalam, Iptu Endang Sulastri, mengatakan kejadian tersebut awalnya diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat setempat. Warga melaporkan telah terjadi aksi pembunuhan terhadap salah seorang warga bernama Evy, 50 tahun.

“Saya menduga insiden itu terjadi Selasa dini hari, di lokasi perumahannya di Dusun Mutiara Cemerlang. Korban PNS di Sabang, karena ada anaknya di Desa Kajhu, jadi beliau pulang pergi,” ucapnya.

Sementara itu, Endang mengungkapkan, saat kejadian korban berada di rumah bersama anak perempuannya. Namun, hingga kini kepolisian belum mengetahui kronologi pasti dari kejadian tersebut.

“Alhamdulillah anaknya tidak apa-apa. Tapi belum bisa kita mintai keterangan karena anaknya terus menjerit, pingsan,” tutupnya.

Saat ini jasad korban sudah dibawa menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainoel Abidin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

(Kaperwil Aceh – Said Yan Rizal)

(Red)

YUTELNEWS.com | Dalam upaya memajukan ekonomi lokal terutama para pedagang UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah), Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 21/Madat Kodim 0104/Aceh Timur Kopda Dali Suhaili dan Bhabinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsek Madat, mengadakan program sosialisasi semangat wirausaha kepada Pak Zakir, yang berusaha menjual ikan dagangannya di pinggir jalan Desa Ulee Ateueng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Selasa (02/01/24).

Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya berwirausaha dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah.

Pesan yang disampaikan Kopda Dali kepada Pak Zakir saat sosialisasi adalah semangat dan tekad mereka dalam menjalani usaha ini sangat berarti. Saya mengingatkan mereka bahwa perjuangan mereka membangun ekonomi lokal, dan kedisiplinan serta kerja keras mereka memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, “ungkapnya.

Saya juga menekankan, pentingnya keberanian menghadapi tantangan, kejujuran dalam berbisnis, dan kerjasama antarpedagang. Saya juga mengingatkan betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kualitas ikan yang mereka jual untuk menjaga kepercayaan pelanggan.

“Alhamdulillah, responnya positif. Mereka terlihat termotivasi untuk terus berusaha dan memperbaiki aspek-aspek yang saya tekankan. Ini adalah upaya bersama untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan bersama, ” jelas Dali.

“Saya mengajak semua masyarakat untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, ” pungkasnya.

(Kaperwil Aceh/Said Yan Rizal)