You Tell News

YUTELNEWS.com | Priyo Hardono Ketua DPD PEKAT IB (Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu), Kabupaten Jepara memberikan catatan akhir tahun terkait kinerja pemerintah Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2023.

Priyo Hardono akrab disapa Kang Priyo, Sabtu (30/12/2023) saat ditemui di kantornya Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, mengatakan kalau kinerja Pemkab Jepara masih banyak yang harus dikritisi dan dikontrol.

Kang Priyo kepada awak media berujar,” Ormas kami selama setahun penuh ikut serta untuk meningkatkan fungsi partisipasi dan memperdayakan masyarakat Kabupaten Jepara dalam mengkontrol dan mengawasi kinerja pemerintahan Kabupaten Jepara.”

Beberapa catatan akhir tahun menurut Kang Priyo yaitu:

1. Pada tanggal 27/7/2023 dan 30/8/2023 PEKAT IB ikut demonstrasi bersama Ormas dan LSM di Kabupaten Jepara yang tergabung di FKOJ atau Forum Komunikasi Ormas Jepara dengan tujuan mengawasi kinerja Sekda Jepara, Edy Sujatmiko, agar tidak menyimpang dari tugas dan wewenangnya.

2. Ikut mengawasi operasional perusahaan manufaktur yang ada di wilayah Kecamatan Mayong agar sesuai dengan UU Perseroan dan UU lingkungan hidup.

3. Ikut mengkritisi keberadaan tambak ilegal di Kecamatan Karimun jawa yang merusak lingkungan hidup dan mencemari perairan laut.

4. Ikut mengawasi hasil persidangan di PN Jepara dalam kasus narkoba. Agar memberikan hukuman maksimal serta efek jera kepada pelaku dan bandar narkoba. Dan menekan angka peredaran narkoba di wilayah hukum Kabupaten Jepara.

5. Ikut berperan aktif mengawasi kinerja pemerintah Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, agar tata kelola pemerintahan desa berjalan dengan baik seperti pengelolaan tanah kas desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan dana CSR pabrik di desa, pengawasan penggunaan PADesa untuk pembangunan di wilayah desa Banyuputih.

6. Berperan aktif dalam hal pengawasan penggunaan anggaran di desa se-Kabupaten Jepara baik dari sumber APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

7. Tentang tambang galian C ilegal di lereng gunung Muria seperti di desa Pancur, desa Bungu dan sekitarnya, semestinya Pemkab Jepara maupun Pemprov Jateng memberikan perijinan agar bisa memberikan kontribusi PAD Kabupaten Jepara. Kalau tambang Galian C dilegalkan tentunya berdampak terhadap peningkatan pendapatan dari sektor pajak.

Menurut Kang Priyo tentang penggunaan anggaran,” Seperti penggunaan anggaran DD (Dana Desa) dalam pembangunan infrastruktur di desa harus dipergunakan sebaik-baiknya dan dikelola dengan transparan dan akuntabel serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program pemerintah desa,” paparnya.

Kemudian tentang polemik adanya keberadaan tambak ilegal di Karimunjawa hingga berlarut-larutnya pengesahan Perda RT/RW 2023-2043 menjadi catatan tersendiri. Penyidik Gakkum KLHK terbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama 4 pelaku usaha tambak yaitu MSD (47 Th), S (49 Th), SL (50 Th) dan TS (43 Th) yang diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dan/atau mengakibatkan kerusakan lingkungan dari Kawasan Taman Nasional Kerimunjawa (TNKJ).

“Dan sudah ada gelar perkara oleh Penyidik Gakkum KLHK dengan Korwas PPNS Polda Jawa Tengah di bulan November 2023,” imbuhnya.

“Jadi kami mendorong APH atau Aparat Penegak Hukum agar segera menetapkan status 4 orang terduga pelaku usaha tambak ilegal di Karimunjawa. Agar ada kepastian hukum terhadap pelanggaran dan ancaman serius terhadap lingkungan hidup di Karimunjawa,” harapnya.

Kemudian tentang kinerja Sekda Jepara,” Edy Sujatmiko harus benar-benar kita awasi, apalagi santer beredar informasi di masyarakat luas bahwa Sekda Jepara dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya melampaui wewenang dari Pj Bupati Jepara,” tegasnya.

“Sekda Jepara selalu menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Seperti peristiwa di bulan November 2023, pasar murah di Kenari sepi peminat dan tidak tepat sasaran sampai membuat Pj Bupati Jepara kecewa dan menegur penyelenggara,” tandasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa,” Sebelumnya di era Dian Kristiandi, Bupati Jepara. Sekda Jepara, Edy Sujatmiko pernah diusulkan ke KASN untuk dimutasi. Dan pernah dibebastugaskan sementara karena sangkaan pelanggaran disiplin berat. Apalagi di tahun 2021, berdasarkan hasil pemeriksaan tim dari Provinsi Jateng, penilaian sosiokultural nilainya tidak masuk standar sehingga diajukan untuk dimutasi ketika itu,” ungkap Kang Priyo.

Bakal Cabup dan Cawabup Bupati Jepara 2024

Saat ini Kang Priyo juga sedang mendata dan mengamati calon-calon potensial Bacabup dan Bacawabup Jepara atau K1 dan K2 yang akan ikut kontestasi pilkada tahun 2024.

“Hasil Pileg bulan Februari 2024 nanti, akan menentukan perolehan jumlah kursi di DPRD Jepara. Dan jumlah kursi dari fraksi-fraksi partai politik di Gedung Taman Sari nantinya akan menentukan siapa kandidat yang akan diusung dan dicalonkan,” tutur Kang Priyo.

“Saat ini semua orang punya peluang yang sama untuk menjadi Bupati Jepara di tahun 2024. Saya melihat orang-orang lama seperti mantan Bupati Jepara, Dian Kristiandi masih layak diperhitungkan,” katanya.

Lalu Witiarso Utomo atau Mas Wiwit perlu juga diperhitungkan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Secara jaringan Mas Wiwit mesti diakui dan secara finansial juga perlu diperhitungkan.

Lalu Sekda Jepara sebagai senior birokrat di Pemkab Jepara mempunyai kemampuan dan keunggulan baik secara ilmu pemerintahan dan jaringan birokrasi. Namun kelemahannya yang mendasar dia kurang bersosialisasi dengan kalangan ORMAS dan LSM. Bahkan, publik Jepara khususnya akar rumput masih belum mengenal dengan baik figurnya. Publik hanya mengenal dia sebagai Sekda namun secara personal tidak ada kedekatan antara warga dengan dia sebagai pejabat publik.

Kemudian menurut analisa Kang Priyo nama-nama kandidat lainnya, mulai Purwanto Gerindra, Agus Sutisna PPP, Gus Haiz, Farisal Adib (Notaris) bisa menjadi “kuda hitam” dalam percaturan politik di Pilkada Jepara nantinya.

Tak lupa nama seperti Andang Wahyu Triyanto, Maskur Aulia Jati, Samsul Anwar Ketua KONI, perlu juga diperhitungkan. Karena mereka juga cukup populer di Kabupaten Jepara.

“Mereka juga memperoleh dukungan dari pengusaha daerah, provinsi dan nasional,” jelas Kang Priyo.

“Apalagi Samsul Anwar punya pengalaman pernah menjajaki jalur independen,” imbuhnya. Nama-nama lama seperti Gus Nung, Ahmad Jamhari (pengusaha mebel), Aris Isnandar, dan Munandhirin Bantrung, layak juga diperhitungkan. Sedangkan Cawabup Jepara jelas tidak jauh dari nama-nama sekelas Pratikno, M. Latifun, Arizal Wahyu Hidayat Gerindra, Masykuri PPP, M. Habli Mubarok, H. Junarso, sosok muda seperti Muhammad Ibnu Hajar. Lalu Murdiyanto Ketua Ormas PP, Sholehan Petinggi Desa Ngabul, Mayor Purn. Yusuf warga Desa Ngeling, juga layak dimunculkan sebagai kandidat potensial K1 atau K2.

“Karena nanti di Pilkada Jepara, jangan salah memilih calon K1 dan K2 dan hindari menggunakan politik dagang sapi atau membeli kucing dalam karung dalam pemilihan Bupati Jepara di tahun 2024. Kalau kita salah pilih dan dukung orang, Kabupaten Jepara akan mengalami kemunduran,” tegas Kang Priyo.

Kemudian tentang rush money atau menarik uang tunai di bank yang dilakukan serentak atau bersamaan oleh masyarakat dan dalam jumlah besar, hal ini terjadi di PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) menjelang akhir tahun 2023.
Rush money menjadi sorotan Kang Priyo, Ia mengatakan bahwa,” Berdasarkan informasi terjadi rush money di BJA Jepara dan informasinya peristiwanya terkait dengan dana kampanye untuk salah satu Paslon di pemilu 2024,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2018 Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha, jelas terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 5 bahwa jajaran Direksi dan Dewan Komisaris tidak menjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Dewan Komisaris PT. BPR Bank Jepara Artha – BPR BJA (Perseroda) bisa mengusulkan kepada Bupati Jepara untuk memberhentikan Dirutnya atas terjadinya rush money karena jelas merugikan nasabah dan menimbulkan kepanikan.

Kemudian Kang Priyo juga akan segera melayangkan surat permintaan kepada Pj Bupati Jepara tentang hasil audit anggaran dari Pemkab Jepara kegiatan untuk KONI Jepara. “Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas anggaran, kita akan meminta kepada Pj Bupati Jepara tentang pemakaian anggaran KONI Jepara khususnya untuk cabor-cabor yang dibawah pembinaan KONI Jepara,”cetus Kang Priyo.

Kang Priyo juga menyampaikan tentang banyaknya perangkat desa di Pemdes di Kabupaten yang akan habis masa jabatannya. “Kami mohon Petinggi Desa mempelajari dulu mekanisme tentang regulasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal ini agar tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.
Kemudian memasuki tahun politik atau menjelang Pemilu 2024. Kang Priyo berpesan kepada para Petinggi Desa menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.
Larangan Desa Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Politik Praktis dan Kampanye. Karena Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

(Taufiqurrahman).

YUTELNEWS.com |  Meningkatkan keamanan dan mengantisipasi kejahatan siang maupun malam, Bhabinkamtibmas Desa Ciparakan Bripka Barly Bersama Babinsa Desa Ciparakan Sertu Isman Dan Anggota FKPM (Forum Kemitraan Polisi Dan Masyarakat) termasuk Pemerintahan Desa (pemdes) Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran menindaklanjuti imbauan dari Polres Pangandaran untuk Antisipasi Tindak Pidana, Pada Hari ini Jum’at (29/12/2023). Pukul 16.06 WIB sore.

Babinsa Desa Ciparakan Sertu Isman. yang diwakili Oleh Bhabinkamtibmas Desa Ciparakan Bripka Barly meresmikan Pemasangan CCTV sebanyak 8 unit di 8 titik tetapi yang terpasang baru 3 titik, yakni di Dusun Bantardawa, Dusun Ciparakan, Dusun Karangkadawung yang di anggap jalan yang rawan kejahatan atau perbatasan antar Desa dan Kecamatan.

“Pemasangan alat bantu berupa CCTV sangat diperlukan, dalam proses penyelidikan dan penyidikan guna membantu Polri untuk pengungkapan kasus tindak pidana,” kata Bhabinkamtibmas.

Selain itu, Kejahatan yang terekam CCTV merupakan bukti yang memudahkan polisi untuk mengungkap pelakunya.

Di samping itu dengan pemasangan CCTV di luar/Pertigaan/perempatan jalan akan membuat pelaku berpikir dua kali untuk melakukan aksinya.

“Untuk itu, saya menghimbau dan mohon kerja sama Kepala Desa (Kades), Tokoh masyarakat  (Tomas), Tokoh Pemuda, Tokoh Adat, Tokoh agama (Toga) maupun Warga masyarakat untuk memasang CCTV pada pertigaan atau perempatan jalan agar dapat memantau setiap kegiatan baik di pertigaan atau perempatan jalan,” tambah Bhabinkamtibmas.

Hal itu merupakan bentuk tindakan preventif yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat, dalam memberi pemahaman dan pengetahuan guna meminimalisir tindak kriminalitas yang mungkin saja terjadi.

Tak hanya secara lisan, imbauan berbentuk surat pun juga akan dibuat oleh Bhabinkamtibmas maupun Babinsa untuk diteruskan kepada kalangan masyarakat luas.

(Rev. Susi)

YUTELNEWS.com | Dandim 0833/Kota Malang Letkol Arm Aris Gunawan bersama Forkopimda Kota Malang menghadiri Apel dalam rangka memperingati Hari Relawan PMI Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Malang Raya berlangsung di Stadion Dalam Gajayana Jalan Tangkuban Perahu Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang, Sabtu (30/12/2023).

Apel dipimpin langsung PJ. Walikota Malang Dr.Ir.Wahyu Hidayat, MM, yang dalam amanatnya menyampaikan Relawan PMI adalah pejuang yang hadir karena panggilan jiwa dalam memberikan tenaga, pikiran, dan waktu untuk pelayanan masyarakat.

Selaras dengan tema peringatan Hari ini bersatu dalam kerelawanan memberikan kandungan makna yang sangat mendalam, relawan bukan sekitar tindakan, melalui sebuah semangat keikhlasan serta kepedulian tanpa batas dan relawan PMI adalah tindakan nyata dalam semangat. Itu siap memberikan bantuan dan menjadi harapan bagi mereka yang membutuhkan.

Dari rasa kemanusiaan yang tinggi menjadikan relawan PMI menjadikan ujung tombak dengan kata lain relawan PMI menjadi penolong demi mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan tanpa memandang latar belakang dan lebih diutamakan adalah keselamatan jiwa.

Melalui momentum ini saya ingin menuliskan pesan agar terus meningkatkan kualitas diri baik secara profesional maupun secara personal. Hal ini penting agar para relawan PMI dapat memberikan pelayanan kemanusiaan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian saya percaya kompetensi relawan PMI Malang Raya tidak diragukan lagi dan mampu menjadi sosok penerang jiwa bagi masyarakat.

Dengan mengambil Tema “Bersama Relawan PMI Siaga Menghadapi Bencana Alam Dan Bencana Kemanusiaan”, yang diikuti Relawan PMI dari Malang Raya, BPBD dan perwakilan pengurus PMI kabupaten, Kota Malang dan Batu.

Sementara Dandim 0833/Kota Malang Letkol Arm Aris Gunawan menyampaikan “Kita harus bersinergi, kompak dan solid dalam setiap penanganan bencana, sehingga akan memperkecil dampak atau korban yang ditimbulkan”.

Kami sangat mengapresiasi eksistensi dan kontribusi PMI terhadap sosial kemanusiaan, apalagi ditengah kehidupan yang semakin individualis dan mengutamakan materi. PMI hadir dan mewakafkan diri untuk menolong dan berbuat baik demi kemanusiaan tampa memandang suku, agama, status sosial, maupun pilihan politik, namun mengutamakan korban yang paling membutuhkan pertolongan segera demi keselamatan jiwa,” ujarnya.

Candra

YUTELNEWS.com | Diakhir tahun 2023 kami (BCW) mencatat beberapa hal tentang kinerja pemerintahan kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dibawah kepemimpinan Bupati Ipuk Azwar Anas.

Bahwa dibawah kepemimpinan Bupati Ipuk Banyuwangi masih diduga terlihat landai landai saja, dengan kata lain belum ada pencapaian kemajuan yang dirasakan oleh rakyat Banyuwangi.

Justru sebaliknya yang paling disorot oleh masyarakat (dalam catatan saya) adalah persoalan lemahnya bidang penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Kedua bidang tersebut relatif tidak menjadi sekala prioritas dalam pemerintahan bupati Ipuk yang meneruskan kepemimpinan suaminya Abdullah Azwar Anas. Bagaimana faktanya mari kita bahas.

Aspek penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan aspek yang paling penting dalam suatu pemerintahan, dan merupakan kekuatan dasar dalam membangun kepercayaan rakyat.

Oleh karena itu ketika kedua aspek itu bisa di realisasikan oleh sang penguasa maka artinya penguasa telah berhasil membangun kepercayaan rakyat, dan itulah sebagai modal utama menggerakkan pembangunan disegala sektor.

Tetapi sebaliknya kalau kedua hal itu tidak bisa diwujudkan oleh penguasa berarti secara tidak sadar penguasa telah menghancurkan kepercayaan rakyat.

Ujung dari semua itu pembangunan carut marut. Kwalitas pembangunan akan menjadi sangat rendah karena banyaknya pemotongan pemotongan fee secara illegal.

Apalagi proyek proyek di Banyuwangi rata rata menganut sistem penunjukan langsung yang lekat dengan nuansa KKN. Sehingga tak dapat dielakkan terciptanya bangunan bangunan berkwalitas rendah, belum satu tahun sudah ambrol. Inilah potret yang terekam hari ini. Belum lagi di bidang pendidikan.

Komersialisasi di bidang pendidikan lebih parah lagi, yang seolah olah praktek komersialisasi pendidikan ini dibiarkan. Padahal sekolah sekolah Negeri sudah ada dana Bos tetapi nyatanya tarikan tarikan sekolah masih marak, dengan alasan dana Bos kurang. Pertanyaannya kalau dana Bos kurang kenapa mereka tidak pernah melapor ke pemerintah malah memeras wali murid?.

Itulah fakta sampai akhir 2023. Dengan mata kita melihat keganjilan keganjilan seperti itu. Penegakkan hukum katanya tumpul keatas tajam kebawah kayaknya tidak salah Buktinya salah satu yang dipertontonkan adalah keanehan seorang pejabat Banyuwangi yang benar benar kebal hukum. Sudah dinyatakan tersangkapun karena kasus korupsi masih bisa menikmati kebebasan . Alih alih ditahan yang terjadi justru sebaliknya pejabat itu justru dinaikan jabatanya oleh pemerintah daerah Banyuwangi.

Catatan yang lain adalah pelayanan kesehatan. Masih banyak kalangan tidak mampu yang masih kesulitan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Banyak kaum miskin di desa desa tidak mendapatkan BPJS gratis. Sehingga ketika keluarganya mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit mereka bingung cari biaya kemana, sedangkan untuk makan sehari hari saja kesulitan.

Ada layanan SPM ( Surat Pernyataan Tidak Mampu) tetapi biasanya mengurusnya berbelit Belit dan waktunya dibatasi hanya tiga hari. Ketika surat SPM keluar lebih tiga hari maka dinyatakan tidak berlaku dan si miskin harus bayar rumah sakit secara penuh. Apakah orang miskin dilarang masuk rumah sakit ? Atau mungkin ke pengobatan alternatif saja ? Kemana wakil rakyat yang pada saat pencalonan dulu berjanji akan memperjuangkan nasib rakyat kecil. Begitu sudah duduk di kursi empuk ruang ber AC lupalah kepada rakyat yang mengusungnya.

Sedangkan langkah langkah pemerintah daerah untuk mendapatkan penambahan pendapatan daerah ( PAD) ditaraf gagasan sangat bagus. Tetapi begitu diimplementasikan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Contoh nyata adalah di bidang usaha transportasi yaitu pengadaan dua kapal penyeberangan Banyuwangi ke Gilimanuk Bali dengan nama Sritanjung dan Sritanjung 1, awalnya perusahaan penyebarangan yang di kelola PT. PBS ini bagus tetapi di era Pak Anas sampai Bu Ipuk mengalami kebangjkrutan, kapalnya jadi rongsokan pegawainya tidak terbayarkan.

(Slamet/imam)

YUYELNEWS.com | Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri atau Perumdam TJM Sukabumi Cabang Parungkuda memasang pipa sambungan baru di Kampung Babakan Gobang, Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jumat (29/12/2023).

Kepala Perumdam TJM Sukabumi cabang Parungkuda, Agus, menjelaskan bahwa pemasangan pipa air bersih sambungan baru ini merupakan respons terhadap permintaan masyarakat setempat. Adapun ukuran pipa yang dipasang sepanjang 3 inci dengan kondisi crosing dibawah jalan raya.

“Karena jaringan tersebut belum ada di wilayah kita sebelumnya, maka kami melakukan penambahan jaringan ini untuk melayani konsumen. Kami telah menyiapkan distribusi jaringan yang besar, sehingga nantinya dapat melayani sekitar 10-20 konsumen,” kata Agus.

Menurut Agus, pemasangan pipa sambungan baru ini diharapkan berdampak positif dalam mengatasi masalah kekeringan atau sumur yang mengering di Musim kemarau.

“Dengan kapasitas yang kami miliki, kami akan terus melayani tanpa kendala dilapangan, karena kami sudah melakukan persiapan sebelumnya,” pungkasnya.

Mirna