Gubernur Jawa Barat KDM Tekankan Hari Jadi Kabupaten Bandung Yang Ke -385, Momen Jaga Lingkungan Hidup

Bandung – YUTELNEWS.com// Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-385 tahun menjadi pengingat seluruh pihak untuk menjaga lingkungan hidup.

“Peringatan milangkala ini mengingatkan pada Bandung sebagai nama. Saya jelaskan tadi kan, Bandung, bendungan, artinya ada nilai -nilai hutan yang harus dijaga. Saya tadi sudah berkomunikasi dengan bupati untuk berkolaboratif menyelesaikan berbagai persoalan di Bandung selatan,” ujarnya usai upacara peringatan hari jadi Kabupaten Bandung ke-385 di Lapang Upakarti, Soreang, pada Senin (20/04/2026).

Kolaborasi itu termasuk mengalihfungsikan profesi buruh tani yang sebelumnya menanam sayuran ke teh atau pun kopi. Hal ini, diutarakan Kang Dedi Mulyadi, agar penghasilan mereka bertambah sehingga kesejahteraan petani makin meningkat. “Secara variabelnya kan sudah dijalankan sekarang, tinggal nanti jumlahnya akan terus ditambah,” imbuhnya.

Ia pun mengapresiasi kebijakan Bupati H Dadang Supriatna telah melakukan perubahan tata ruang guna mengatasi persoalan banjir. “Oleh karena itu, pemerintah provinsi Jawa Barat bakal membantu dalam penanganan banjir dengan membangun danau retensi seiring adanya pembebasan lahan sebesar tiga hektare.

“Saya sudah kasih konsep. Satu, jalannya ditingkatin kualitasnya. Yang kedua, daerah-daerah situ yang tanahnya sudah dibebas oleh perusahaan dibuatkan danau. Itu cara ya, Bandung itu harus diperbanyak danau. Bandung itu adalah bendungan,” pungkasnya.

Yans.

HUT Ke-385 Kabupaten Bandung, Ketua DPRD Hj Reny Rahayu Fauzi S.H, Gelar Rapat Paripurna, Tekankan Sinergi dan Pelestarian Budaya

Bandung – YUTELNEWS.com// Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-385 Kabupaten Bandung, pada Senin (20/04/2026). Kegiatan berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD dan dihadiri unsur pimpinan daerah hingga Forkopimda.

Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bupati Bandung, pimpinan dan anggota DPRD, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Prosesi pembukaan ditandai dengan pengetukan palu sidang sebanyak tiga kali oleh pimpinan dewan.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj Renie Rahayu Fauzi S.H , dalam pidato pengantarnya menyampaikan apresiasi kepada para tokoh pendahulu yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bandung.

Menurutnya, capaian pembangunan saat ini tidak terlepas dari peran para perintis pemerintahan, purna bupati dan wakil bupati, serta pimpinan DPRD terdahulu.

“Pencapaian pembangunan yang kita rasakan hari ini merupakan hasil dari kolaborasi yang kuat antara eksekutif, legislatif, Forkopimda, serta dukungan dari pemerintah provinsi hingga pusat,” kata hj Renie.

Ia menegaskan, momentum Hari Jadi ke-385 harus menjadi refleksi bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

*Angkat Filosofi Sunda dalam Pembangunan*

Mengusung tema “Ngarawat Lembur, Ngaronjatkeun Zaman”, peringatan HUT tahun ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai lokal.

Hj Renie menjelaskan, pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga harus menjaga harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam.

“Kita diingatkan untuk menjaga tiga relasi utama, yaitu hubungan dengan Tuhan (hablum minallah), sesama manusia (hablum minannas), dan alam (hablum minal ‘alam). Nilai-nilai ini harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan pembangunan,” katanya.

Ia juga mengutip filosofi Sunda seperti “kudu bisa nulung ka nu butuh, nalang ka nu susah” serta prinsip pelestarian lingkungan “leuweung kaian, gawir awian” sebagai pedoman dalam membangun daerah yang berkarakter.

Menurutnya, kemajuan zaman harus diimbangi dengan upaya menjaga identitas budaya dan kelestarian lingkungan.

“Kita harus mampu berinovasi tanpa kehilangan jati diri. Masyarakat harus sejahtera, namun alam dan budaya tetap terpelihara,” tegasnya.

*DPRD Luncurkan Buku “Jejak Parlemen”*

Dalam kesempatan tersebut, DPRD Kabupaten Bandung juga meluncurkan buku berjudul “Jejak Parlemen, Catatan Tahun Pertama DPRD Kabupaten Bandung Periode 2024–2029”. Buku ini menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga legislatif kepada publik.

Buku tersebut memuat dokumentasi pelaksanaan fungsi DPRD, mulai dari pembentukan peraturan daerah (perda), penganggaran, hingga pengawasan.

Penyerahan buku dilakukan secara simbolis kepada Gubernur Jawa Barat sebagai representasi sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi.

Rangkaian rapat paripurna ditutup dengan pembacaan doa dan sisindiran Sunda yang sarat makna, mencerminkan harapan agar Kabupaten Bandung semakin “Bedas” (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) serta mampu berkontribusi bagi kemajuan Jawa Barat.

Momentum HUT ke-385 ini pun menjadi pengingat penting bahwa pembangunan daerah tidak hanya tentang pertumbuhan, tetapi juga tentang menjaga warisan budaya dan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.**

Yans.

Kang DS Sambut Program BSPS dan KUR Perumahan, 1.200 Rutilahu Kabupaten Bandung Segera Dibedah Tahun Ini

Bandung – YUTELNEWS.com // Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah se-Jawa Barat, yang digelar di SMAN 1 Katapang Kabupaten Bandung, pada Senin 13 April 2026.

Program BSPS ini ditujukan bagi calon penerima bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi layak huni.

Pada kunjungan kerja Menteri PKP itu juga sekaligus diluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Sosialiasi Rumah Subsidi, serta Gerakan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Melawan Rentenir bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bandung Dadang Supriatna kepada Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui masih adanya rentenir yang berkeliaran di lingkungan warga untuk menawarkan kredit atau pinjaman kepada masyarakat.

“Masih ada rentenir atau bank emok di Kabupaten Bandung. Kalau pinjam uang bunganya bisa mencapai 20 sampai 30 persen setiap bulannya atau setahun 200 persenan,” ungkap KDS menjawab pertanyaan menteri. 

Selain itu, bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Menteri PKP, bahwa salah satu kendala untuk penyerapan kredit usaha rakyat di Bank Bjb maupun BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung yaitu adanya pemberlakukan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu syarat pencairan kredit.

“Izin menyampaikan keluhan masyarakat Pak Menteri dalam mengakses KUR itu mereka selalu terkendala dengan BI Checking atau SLIK,” ujar KDS.

Akibatnya, pada tahun 2025, akses masyarkat tehadap KUR perbankan di Kabupaten Bandung tercatat hanya mencapai Rp30 miliar.

Menanggapi hal ini Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Bang Ara ini ini menjawab untuk pengajuan KUR di bawah Rp1 juta, OJK sudah tidak lagi memberlakukan SLIK.

Lebih dari itu, dalam Program KUR Perumahan dari Presiden Prabowo, dengan bunga yang ditetapkan 0,5 persen per bulan atau hanya 6 persen pertahun. “Bahkan akses KUR Perumahan di bawah Rp100 juta itu bisa tanpa agunan atau jaminan,” imbuh Ara. 

Program kredit perumahan tersebut saah satunya merupakan hasil kolaborasi antara PT PNM dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang menghadirkan program pembiayaan mikro perumahan (HOME) untuk memberikan akses hunian terjangkau bagi nasabah PNM Mekaar dan karyawan.

Dengan Program KUR ini, kata Ara, diharapkan bisa menekan keberadaan rentenir di Kabupaten Bandung. “Program KUR Perumahan ini guna melawan rentenir dan meningkatkan kesejahteraan. Kita bikin program pinjaman yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat cairnya bagi rakyat kita, sehingga keberadaan rentenir bisa ditekan,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut kuota Kabupaten Bandung dalam program bedah rutilahu atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.200 unit rutilahu untuk tahun 2026.

“Kami akan segera ground breaking untuk bedah 1.200 unit rutilahu ini di Kabupaten Bandung,” ujar Cucun. 

Secara nasional sepanjang tahun 2025, kata dia, telah diperbaiki 180.000 unit rutilahu di 220 kabupaten/kota se-Indonesia. Namun untuk tahun ini naik tiga kali lipat menjadi 430.000 unit rutilahu, sehingga dapat lebih menjangkau 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Kami DPR RI merasa bangga dan mengapresiasi atas kinerja Kementerian PKP dan siap mengawal program-program unggulannya Pak Menteri PKP,” ucap Cucun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengimbau kepada calon pengantin untuk mulai mengubah alokasi anggaran untuk pesta pernikahan diganti dengan membeli rumah.

“Saya mengajak kepada semua Gen-Z, ketika mau menikah, daripada uangnya untuk pesta pernikahan lebih baik diganti untuk uang muka beli rumah walaupun nyicil,” serunya.

Untuk itu pihaknya berterima kasih kepada Menteri PKP yang sudah menawarkan program subsidi perumahan berupa KUR dengan bunga sangat rendah dan Program BSPS untuk perbaikan ribuan rutilahu di Jawa Barat.

“Selain itu juga minggu depan Pemprov Jabar sendiri akan meluncurkan aplikasi Imah Aing bagi rakyat Jawa Barat untuk rehab rutilahu,” kata KDM.

Kedua, ada program subsidi perumahan berupa KUR perumahan , dan yang ketiga, rencana pembangunan perumahan apartement.

“Jadi, setiap kawasan industri di Jawa Barat itu wajib menyediakan apartement untuk karyawan ke depannya,” tandas KDM.(*)

Yans.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegaskan Larang Aktivitas Penyapu Koin di Jembatan Sewo, Siapkan Kompensasi untuk warga.

Indramayu – YUTELNEWS.com// Aktivitas penyapu koin di kawasan Jembatan Sewo yang berada di perbatasan Kabupaten Indramayu dan Subang menjadi sorotan serius menjelang arus mudik Lebaran tahun ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Dedi Mulyadi secara tegas meminta agar kegiatan tersebut dihentikan karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kawasan yang kerap disebut “Jembatan Sewo” selama ini dikenal sebagai lokasi tempat sejumlah warga menyapu koin yang dilempar pengendara. Namun aktivitas tersebut dianggap berpotensi mengganggu kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas, khususnya saat lonjakan kendaraan pemudik menuju kampung halaman.

Melalui himbauannya, Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk segera melakukan pendataan terhadap para penyapu koin yang selama ini beraktivitas di sekitar jembatan tersebut. Pendataan itu nantinya menjadi dasar untuk penyaluran kompensasi atau bantuan agar mereka tidak lagi beroperasi di lokasi tersebut.

“Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas, terutama saat arus mudik Lebaran yang biasanya dipadati kendaraan,” demikian disampaikan dalam himbauan yang menjadi perhatian publik.

Menurut sejumlah pihak, keberadaan penyapu koin memang kerap menimbulkan risiko bagi pengendara. Selain membuat kendaraan melambat secara tiba-tiba, aktivitas tersebut juga memicu pengendara berhenti atau melempar koin yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

Langkah tegas Gubernur Jawa Barat ini pun mendapat dukungan dari jajaran kepolisian, termasuk Satuan Lalu Lintas Polres Indramayu yang menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga keselamatan para pemudik.

Polisi menilai, menjelang Lebaran intensitas kendaraan di jalur pantura dipastikan meningkat drastis. Karena itu, berbagai potensi gangguan lalu lintas, termasuk aktivitas penyapu koin di sekitar jembatan, perlu diantisipasi sejak dini.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan arus mudik di wilayah perbatasan Indramayu–Subang dapat berlangsung lebih aman dan lancar, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan yang kerap mengintai pengguna jalan di kawasan tersebut.

 

 

Yans.

Menhub dan Gubernur Jabar Tinjau Kesiapan Mudik di Garut, Ratusan Kusir Delman dan Penarik Becak Terima Kompensasi

Kab. Garut – YUTELNEWS.com// Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut dalam rangka meninjau kesiapan jalur mudik sekaligus menyerahkan Kompensasi Bantuan Gubernur kepada pengemudi kendaraan tidak bermotor. Kegiatan ini dipusatkan di Mapolres Garut, Jalan Jend. Sudirman, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu (14/03/2026).

Langkah tersebut dilaksanakan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalur nasional dan provinsi yang kerap mengalami penyumbatan akibat aktivitas kendaraan tradisional saat puncak arus mudik Lebaran.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa selama masa puncak mudik, operasional delman dan becak di jalur utama akan diliburkan sementara. Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan kompensasi sebesar Rp200.000,- per hari bagi setiap pengemudi.

Tercatat sebanyak 483 kendaraan tradisional yang terdiri dari 477 delman dan 6 becak yang biasa beroperasi di ruas jalan nasional dan provinsi wilayah Garut mendapatkan bantuan ini.

“Kegiatan ini bertujuan mempermudah dan memperlancar tugas dari kementerian Perhubungan dan Mabes Polri, sehingga jalur yang berpotensi menimbulan kamacetan bisa melintas dengan lancar. Kami berharap kegiatan ini memberikan dampak ekonomi karena ada uang yang berputar di masyarakat sekaligus memberikan dampak kebagiaan bagi mereka,” tutur Dedy Mulyadi.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Gubernur Jawa Barat tersebut. Menurutnya, program ini tidak hanya memperlancar mobilitas pemudik, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para pelaku transportasi tradisional.

Disisi lain, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan bahwa wilayahnya telah siap menyambut lonjakan pemudik. Melalui koordinasi intensif bersama Kapolres Garut, seluruh instansi telah menjalankan fungsinya, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan hingga penyiapan fasilitas kesehatan.

“Jalur mudik sudah sepenuhnya bisa dilewati, bahkan jalur alternatif yang berlubang telah selesai diperbaiki. Kamu juga sudah mempersiapkan Pos Terpadu di empat titik utama, yaitu Pamengpeuk, Cisewu, Garut Kota, dan Malangbong,” tegas Bupati Garut.

Bupati menambahkan bahwa momentum mudik ini harus dimanfaatkan sebagai ajang promosi daerah.

“Ini kesempatan langka. Warga Garut yang akan memberikan penilaian terhadap kondisi Garut sekarang. Ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin supaya mereka memberikan kesan _(impression)_ yang baik sehingga kedepan mereka mengajak teman mereka untuk berkunjung ke Garut,” tambahnya.

Detail Kesiapan Fasilitas di Jalur Mudik Garut Tahun 2026:

1. PUPR: Penuntasan perbaikan jalan berlubang di jalur utama dan alternatif.
2. Dishub: Pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan.
3. Dinas Kesehatan: Penyiagaan Puskesmas di sepanjang jalur mudik selama 24 jam.
4. Fasilitas Umum: Penyiapan rest area dan penjagaan kebersihan lingkungan secara masif.

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.