Mendagri Tito Karnavian Tinjau Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Cilegon -MYUTELNEWS.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung kesiapan arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Jumat (13/3/2026). Peninjauan ini dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta pejabat terkait lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, Mendagri bersama rombongan meninjau langsung fasilitas pelayanan di pelabuhan, termasuk ruang penumpang di Kapal Ferry yang akan berangkat menuju Pelabuhan Bakauheni. Mendagri juga sempat berdialog dengan sejumlah calon pemudik untuk menanyakan tujuan perjalanan mereka.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan transportasi penyeberangan menjelang periode mudik Lebaran yang diperkirakan akan mengalami lonjakan penumpang. Pelabuhan Merak menjadi salah satu titik utama mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan dari Pulau Jawa menuju Sumatera.

Usai peninjauan lapangan, Mendagri bersama para menteri dan pejabat terkait mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2026 yang digelar di Dermaga Eksekutif Pelabuhan ASDP Merak, Banten.

Dalam keterangannya kepada media, Menko PMK Pratikno mengatakan, pemerintah menargetkan pelaksanaan mudik tahun ini dapat berjalan aman, lancar, nyaman, dan selamat. “Kami baru saja menyelenggarakan rakor dan peninjauan di Pelabuhan Merak. Targetnya tentu saja adalah agar mudik ini aman, lancar, nyaman, dan selamat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, arus mudik diperkirakan mulai terjadi sekitar 18 Maret 2026, sementara arus balik diprediksi berlangsung pada 29 Maret 2026. Meski demikian, pemerintah berharap pergerakan pemudik dapat tersebar di beberapa hari agar tidak menumpuk pada waktu tertentu. Terlebih rentang waktu mudik tahun ini relatif panjang karena adanya akhir pekan, kebijakan flexible working arrangement bagi ASN, cuti bersama, serta berdekatan dengan Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.

“Oleh karena itu, dengan rentang yang panjang ini, kami mengharapkan ada distribusi mudik tidak tertumpuk di hari tertentu,” ujarnya.

Pratikno menambahkan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menghadirkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan mudik. Tahun sebelumnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik dinilai sangat tinggi dan diharapkan dapat meningkat pada tahun ini.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai potensi kendala, termasuk faktor cuaca. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk terus bersinergi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Ini adalah kerja kita bersama supaya mudik dan arus balik nanti berjalan dengan aman, nyaman, lancar, dan selamat,” pungkasnya.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans.

Pihak Swasta Beri Bantuan Ambulans, Kasatgas Tito: Bukti Ketahanan Nasional dan Kepedulian Sosial

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Jakarta – YUTELNEWS.com// Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, bantuan ambulans dari pihak swasta melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuktikan kuatnya konsep ketahanan nasional dan kepedulian sosial.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam acara penyerahan bantuan ambulans kepada daerah terdampak bencana yang digelar di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Dalam kesempatan itu, sebanyak 31 mobil ambulans dan sejumlah alat kesehatan dari pihak swasta diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah terdampak bencana.

Menurut Tito, dukungan dari sektor nonpemerintah menjadi bagian penting dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan berbagai pihak lainnya mencerminkan kuatnya ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi bencana. “Karena kita menangani bencana yang besar ini dengan kekuatan nasional kita sendiri,” ujar Tito.

Ia menambahkan, keterlibatan dunia usaha dalam memberikan bantuan juga menunjukkan tingginya kepedulian sosial serta semangat gotong royong untuk membantu masyarakat terdampak. Adapun donatur yang memberikan bantuan mobil ambulans tersebut, yakni PT Astra International Tbk, PT Indomobil Trada Nasional, dan Yayasan Imeco Bhakti Nusa.

Di sisi lain, Tito mengapresiasi langkah cepat Kemenkes dalam memulihkan fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah terdampak bencana. Ia menuturkan, sebagian besar rumah sakit dan Puskesmas telah kembali beroperasi dalam waktu relatif singkat setelah bencana terjadi. “Karena Pak Menkesnya turun langsung, kemudian juga mengirim relawan, relawannya saya ketemu banyak sekali, sampai di gunung-gunung, dan itu sangat membantu,” katanya.

Selain itu, pemerintah masih menargetkan penyelesaian pemulihan sejumlah faskes di tingkat desa. Berdasarkan data yang dihimpun, masih terdapat Puskesmas pembantu (pustu) yang tengah dalam proses penanganan.

Tak hanya fokus pada pemulihan faskes, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap tenaga kesehatan (nakes) yang terdampak bencana. Ia menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan bagi nakes agar mereka dapat tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Supaya nakes mau membantu masyarakat, dia enggak memikirkan diri sendiri, sudah selesai dengan diri sendiri [karena sudah mendapat bantuan], kira-kira begitu,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan jajaran Kemenkes, serta perwakilan dari para donatur maupun Pemda penerima bantuan.

Satgas PRR

 

 

Yans.

Wamendagri Ahmad Wiyagus Dorong Pemda Percepat Penanggulangan TBC

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung –YUTELNEWS.com//  Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC), terutama di sejumlah wilayah Jawa Barat dengan angka kasus yang masih tinggi. Langkah ini ditempuh melalui penguatan perencanaan dan penganggaran daerah.

Menurut Wiyagus, penanganan TBC merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemda.

“Tuberculosis ini salah satu ya boleh dikatakan endemik yang memang harus mendapat perhatian khusus,” ujar Wiyagus saat Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data kasus TBC agar strategi penanganan dapat dirumuskan secara lebih tepat. Dalam hal ini, Pemda diminta untuk tidak ragu menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

“Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya sekalipun itu besar dari segi angka, justru di sinilah nanti kita akan menentukan strategi yang tepat penanganannya,” katanya.

Selain itu, Wiyagus mengingatkan pentingnya kolaborasi dari tingkat kabupaten hingga desa dalam upaya percepatan penanganan TBC. Peran camat, kepala desa, hingga kader masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat secara langsung.

Ia menambahkan, penanganan TBC juga perlu memperhatikan berbagai faktor risiko, seperti kepadatan hunian, ventilasi rumah yang kurang baik, kemiskinan, hingga kondisi sanitasi yang tidak layak. Karena itu, upaya penanggulangan penyakit tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor serta dukungan dari berbagai pihak.

Penanganan TBC yang terintegrasi diharapkan dapat menekan angka kasus sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari penguatan sumber daya nasional.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri.

 

 

Yans.

Mendagri Terbitkan SE Penggunaan Bantuan Keuangan dan Pergeseran Anggaran pada Daerah Bencana

NEWS|oleh

Jakarta – YUTELNEWS com|| Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) serta Pergeseran Anggaran dalam APBD Daerah Bencana. Surat yang ditujukan kepada kepala daerah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) tersebut diteken Mendagri pada Kamis, 11 Desember 2025.

SE tersebut memberikan pedoman kepada Pemda terdampak bencana dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan Pemda lainnya. Selain itu, surat tersebut juga mengatur mekanisme pergeseran anggaran dalam APBD untuk percepatan penanganan bencana. SE ini diterbitkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat segera digunakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dalam surat tersebut, Mendagri menekankan agar bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun Pemda dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga sarana dan prasarana dasar. Surat ini juga merinci berbagai kebutuhan yang mencakup tiga komponen tersebut.

“Penampungan dan hunian sementara, seperti tenda, terpal, matras, tali tambang,” tulis Mendagri mengenai salah satu sarana dan prasarana dasar yang perlu diperhatikan daerah terdampak bencana.

Lebih lanjut, bagi Pemda yang masih menetapkan kondisi tanggap darurat, penggunaan bantuan dapat dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui pembebanan langsung dengan sejumlah tahapan yang diatur dalam surat.

Apabila kondisi tanggap darurat telah berakhir, penggunaan bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemda lainnya dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan kewenangannya pada program, kegiatan, dan subkegiatan, serta kode rekening belanja berkenaan dengan tahapan yang diatur dalam surat.

Puspen Kemendagri

 

Yans.

Kang DS: Implementasi Visi Misi Dikolaborasikan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran

NASIONAL, NEWS|oleh

Jakarta – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna tampil menjadi narasumber pada Leadership Forum:
Pilar Nusantara Penopang Asta Cita: “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Perspektif
Daerah”.

Leadership Forum ini digelar CNN Indonesia di Studio 2 CNN Indonesia (Gedung Trans TV Lt.Ground Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).

Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin menjadi narasumber pada bahasan Menerjemahkan Asta Cita: Kepemimpinan Lokal dan Inovasi Daerah.

Di hadapan Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian dan sejumlah pejabat dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi DKI Jakarta dan pejabat pemerintahan lainnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan paparannya mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan visi misi dan rencana aksi pada pemerintahannya di Kabupaten Bandung. Karena Pemilunya lebih awal, dan Pilkada dilaksanakan pada bulan November 2024, artinya para kepala daerah harus mengadopsi visi misi presiden terpilih.

“Sehingga kami dalam menentukan visi misi, ini seluruhnya masuk pada visi misi Pak Presiden. Sehingga dalam implementasinya kami tidak mengalami kesulitan. Hampir 40 persen dari misi kami ada lima itu yang sesuai dengan delapan Asta Cita itu sesuai semuanya,” ujarnya.

Meski demikian, Bupati Bandung mengucapkan syukur alhamdulillah walaupun kondisi saat ini ada transisi sistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah berusaha semaksimal mungkin sehingga roda pemerintahan tidak stag.

“Karena tujuan pemerintah yang utama itu ada tiga hal yang harus kita persiapkan. Pertama adalah bagaimana untuk bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Kedua, meningkatkan pelayanan, yang ketiga membuat aman dan tentram. Ini tentu tugas pokok utama pemerintah,” tuturnya.

Dadang Supriatna mengatakan, dalam implementasi melaksanakan visi misi Presiden, ia tidak mengalami kesulitan karena semua alat negara sudah berada di tiap-tiap daerah.

“Tinggal kolaborasi dengan TNI-Polri, sudah selesai,” katanya.

Untuk menuju Asta Cita, disebutkan, ada program yang sifatnya penugasan langsung dari Presiden, yang notabene pemerintah daerah tidak bisa menolak karena program prioritas yang harus disukseskan.

“Sehingga tugas pemerintah daerah dalam hal ini, diminta ataupun tidak diminta sudah menjadi kewajiban. Karena selaku pembina langsung adalah Pak Mendagri, sehingga apa yang dilakukan Pak Presiden maka pemerintah daerah harus bisa mendukung dan mensuport bahkan mensukseskannya,” tuturnya.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa ia tidak mengalami kesulitan karena selalu komunikasi dan konsolidasi, sehingga program-program yang diberikan Presiden tidak ada hambatan di lapangan.

“Kami pemerintah daerah harus bisa menjalankan tugas pokok selaku kepala daerah. Salah satunya mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kang DS menjelaskan bahwa Kabupaten Bandung adalah daerah terluas dan terpadat penduduknya kedua di Jawa Barat. Penduduk 3,8 juta jiwa, luas wilayah 174 ribu hektare, dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bandung mempunyai lahan pertanian dan juga mempunyai sumber daya manusia di antaranya 77 ribu petani. Selain itu ada beberapa destinasi wisata, sehingga sumber daya alam ini bisa memberikan kontribusi.

“Kita lihat perbandingan dan perkembangan pada tahun 2021, pengunjung ke Kabupaten Bandung baik domestik maupun internasional itu sekitar 2 juta pengunjung. Kemarin Desember 2024 mencapai 7 juta pengunjung. Artinya, keindahan di Kabupaten Bandung sangat prospek dan sangat diminati baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Bupati Bedas mengatakan, program Presiden betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat, walaupun secara faktual merasa kebingungan adanya pengurangan tentang TKD (Transfer ke Daerah). Tetapi kalau TKD ini dikonversikan, contoh Kabupaten Bandung saat ini tahun 2026 akan mengalami pengurangan sekitar Rp1 triliun. Dari Rp3,6 triliun, jadi Rp2,6 triliun, secara sekilas memang bingung.

“Tetapi kalau dikonversikan dengan program Pak Presiden, contohnya program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Saya hitung dari 361 titik dapur MBG, itu sekitar 1,253 juta jiwa penerima manfaat dikonversikan dengan uang mencapai Rp5,4 triliun,” jelasnya.

Kang DS mengungkapkan bahwa pemerintah daerah ada yang melaksanakan sesuai dengan visi misi lokal. “Visi kami adalah mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Kang DS mengungkapkan ada tiga program prioritas yang sifatnya penting, dan sangat dinantikan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya, program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan setelah dihitung Kabupaten Bandung potensi penerima manfaatnya 1,253 juta jiwa atau dihitung per dapurnya 3.000 sampai 3.500 jiwa.

“Ada 361 titik dapur. Dan ada daerah tertinggal, dalam artian daerah terjauh, perbatasan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur misalnya. Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung dengan Bandung Barat, Kabupaten Bandung dengan Sumedang,” jelasnya.

Kemudian dikolaborasikan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga dua program ini tidak bisa dipisahkan.

Ia mengatakan dampak program MBG mengurangi angka pengangguran. Pertama, menambah pengusaha baru, selaras dengan program Pemkab Bandung setiap tahunnya akan menciptakan 10.000 wirausaha muda dan lapangan kerja.

“Setelah dihitung angka pengangguran di Kabupaten Bandung yang saat ini 6,32 persen, artinya hampir 123.000 jiwa masyarakat Kabupaten Bandung sampai saat ini belum mempunyai pekerjaan,” ujarnya.

Namun realitasnya, lanjut Kang DS, dengan masuknya program MBG di Kabupaten Bandung justru terbantu. Salah satu contoh setiap dapur itu membutuhkan 47 tenaga relawan dan dikali 361 titip dapur MBG, sehingga sekitar 18.000 orang masyarakat Kabupaten Bandung sudah bisa bekerja.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus hadir bagaimana masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. “Nah kita berikan edukasi dan modal. Kita ada program pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kenapa ini dihadirkan, karena bank emok masih ada di lapangan. Pinjol masih merajalela, ini harus hadir pemerintah,” ujarnya.

Menghadapi Indonesia Emas 2045, kata Kang DS, tidak lepas dari lima hal. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham digitalisasi. Maka pemerintah harus hadir bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Ketiga, riset and development. Kajian dan inovasi ini penting, sehingga belanja isu ini penting. Solusinya seperti apa, sehingga riset and development ini salah satu acuan untuk bisa melakukan suatu program yang disesuaikan dengan visi misi daerah.

“Tentunya setiap daerah memiliki visi misi yang berbeda,” katanya.

Keempat, institusi yang kuat. Tentu, mental ini penting. Integritas penting, karena suatu program tidak akan sukses kalau karakter dan mental tidak mumpuni.

“Sehingga organisasi yang kuat perlu ditingkatkan, harus ada kekompakan, kerja sama yang baik dan kolaborasi,” ujarnya.

Kelima, pengelolaan keuangan yang baik. Program sebagus apapun, kalau pengelolaan keuangan tidak baik, pasti pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

“Saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat mari kita manfaatkan program yang konkrit untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” tutupnya.**

 

Yans

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.