Aksi Nyata Kepala Desa Bersama Pengurus Rw 12 Serta Para Ketua Rt, Perumahan Sanggar Mas Lestari, kompak tingkatkan Kamtibmas Siskamling.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Ronda malam yang di laksanakan di perumahan sanggar mas lestari Rt 03 Rw 12 Desa Tarajusari adalah kegiatan menjaga keamanan jelang hari Idul fitri 1447 hijriah yang di lakukan pengurus Rw bersama para ketua Rt setempat secara bergiliran bersama warga nya.

Ronda malam ini sebagai bentuk kegiatan gotong royong yg di lakukan masyarakat sanggar mas lestari untuk melakukan keamanan, ketertiban dan kondisivitas lingkungan dari berbagai ancaman, baik ancaman kejahatan seperti pencurian,perkelahian, maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat( kamtibmas) lainnya.

Hal itu di ungkapkan oleh Kades Tarajusari , Kecamatan banjaran, Kabupaten Bandung, Uli mulia, usai keliling di perumahan sanggar mas lestari sekaligus pos penjagaan ronda Rt 03 ,Rw 12. pada kamis 19/03/2026.dini hari.

di katakan nya , kegiatan tersebut menjadi ajang mempererat tali silahturohim sesama warganya.
untuk kegiatan ronda malam ini bertujuan menciptakan suasana pemukiman yang aman,nyaman dan tenteram. selain itu yang paling utama adalah untuk memperkuat tali silahturohmi sesama warga. dengan ronda malam , warga yang tidak kenal menjadi kenal, yang sudah kenal menjadi semakin akrab dan saling satu dengan yang lainnya,” ungkap kades Uli Mulia , yang di aminin sekretaris Rw dan para ketua Rt.

kades Uli Mulia juga menjelaskan, dalam ronda malam menjelang Idul Fitri tersebut, seluruh petugas ronda terlihat komplit, pengurus Rw beserta para ketua Rt di sanggar mas lestari, tiap Rt mengirim pengurus ronda , jadi tiap malam jadi terisi.

Lebih lanjut kades juga menjelaskan dengan kekompakan nya sangat terlihat, maka saya yakin keamanan lingkungan perumahan sanggar mas semakin meningkat, karenanya saya mohon yang jaga malam untuk ronda agar saling mengingatkan bahwa keamanan lingkungan harus di wujudkan di perumahan sanggar mas lestari Rt 03, Rw 12 ,” beber kades uli.

Sementara itu, Ketua Rt 03 Dani Ramdani pun menjelaskan, poin penting terkait tujuan ronda malam adalah meningkat kan keamanan, mencegah tindak kriminalitas, mulai dari pencurian motor, perampokan dan gangguan ketertiban lain nya, hususnya pada malam hari.

Ia juga sampaikan pula bahwa dengan ronda malam ini sebagai salah satu wujud solidaritas, yakni mempererat tali silahturohim,persaudaraan dan kepedulian sosial antarwarga,” tambah nya.

Bahkan lanjut nya, sinergi lingkungan, sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam siskamling untuk menjaga lingkungan tempat tinggal.
‘ Maka ronda malam ,warga bisa mendekteksi dini dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah masing2.

Pada intinya untuk kegiatan ronda malam adalah aktivitas keamanan yang di lakukan warga secara bergantian untuk menjaga dan memantau keamanan lingkungan sekitar., terutama pada malam hari.

Jadi di perumahan sanggar mas lestari Rt 03 Rw 12 ini, tidak hanya melibatkan pengurus Rw dan para ketua Rt saja. tetapi juga dari semua warga turut mensupot, ikut di libatkan jaga malam oleh pengurus rw dan ketua Rt. ” Saya selaku ketua Rt dan pengurus Rw , ucapkan terimakasih kepada kepala desa bapak Uli Mulia yang sudah memberikan kami arahan tur amanah jaga malam dengan sebaik baik nya kepada kami,” pungkasnya.

 

 

Yans.

Bulan Ramadhan Tindak Menjadi Halangan Bagi Penjual Miras di Wilayah Desa Gandasari.

Berita, DAERAH, Kriminal, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Sebagaimana digaungkan Wakil Ketua DPR RI H. H Cucun Ahmad Syamsurijal juga Bupati Bandung H. Dadang Supriatna dalam setiap event event yang digelar bersama masyarakat kabupaten Bandung.

” Kabupaten Bandung harus Zero Judol ( Judi Online) dan peredaran Miras, Pereangi Judol dan Peredaran Miras “,

Sangat menggelitik bila peredaran Miras yang dipandang tidak jauh dari Komplek Pemda Kabupaten Bandung, berjalan dengan lancar dan Aman meski di Bulan Ramadhan.

Hal ini memicu kemarahan warga sekitar ” Pasalnya Aparat setempat terkesan diam dan tutup mata dengan peredaran Miras tersebut.

Akhirnya ketegangan di Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, kian memuncak, pada Kamis (19/3/2026)

Setelah peringatan resmi soal maraknya peredaran minuman keras (miras) tak kunjung direspons aparat penegak hukum (APH), warga kini bersiap turun langsung. Bahkan, aksi orasi di lokasi pedagang miras disebut akan digelar malam ini.

Sebelumnya telah mengingatkan adanya potensi gangguan ketertiban menjelang Idul Fitri 1447 H/2026 M akibat peredaran miras, melalui Surat pemberitahuan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Desa Gandasari tertanggal 19 Maret 2026.

Dalam surat tersebut, masyarakat, terutama pengurus DKM, majelis taklim, hingga remaja masjid, diajak ikut menjaga keamanan lingkungan di titik-titik rawan.

Bahkan surat tersebut secara resmi ditembuskan kepada sejumlah pihak berwenang, yakni Camat Katapang, Kapolsek Katapang, Danramil Arjasari, Kepala Desa Gandasari, MUI Kecamatan Katapang, DMI Kecamatan Katapang, serta para Ketua RW se-Desa Gandasari.

Namun, di balik ajakan tersebut, tersirat kondisi yang jauh dari kondusif. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pemerintah desa telah melaporkan persoalan ini kepada aparat. Ironisnya, hingga kini belum terlihat adanya tindakan yang diambil dan nyata.

Ketiadaan respons itu kini berbuah reaksi keras dari masyarakat. Sejumlah warga menyatakan tidak akan tinggal diam. Mereka bahkan mengancam akan mendatangi langsung lokasi yang diduga menjadi titik penjualan miras untuk melakukan aksi orasi pada malam hari.

“Kalau aparat tidak bergerak, masyarakat yang akan bergerak. Ini demi menjaga lingkungan kami,” ujar salah satu warga dengan nada tegas.

Jika tidak segera diantisipasi aksi massa yang dipicu kekecewaan terhadap lambannya penanganan bisa berujung pada gesekan, bahkan tindakan di luar kendali

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun aparat terkait lainnya untuk langkah penanganan.

Padahal, dengan adanya tembusan resmi kepada berbagai pihak tersebut, seharusnya potensi gangguan ini sudah dapat diantisipasi sejak dini.

Kini publik menunggu, apakah aparat akan segera turun tangan, atau justru membiarkan situasi berkembang tanpa kendali? Hingga Hukum Adat warga sekitar yang bertindak. ***

 

Yans.

Gertaman Jadi Inovasi Cerdas: Bupati Bandung Kang DS dan Wakil BGN Soni Sonjaya, Panen Sayuran dari Lahan Tak Produktif

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya secara resmi melaksanakan panen perdana program Gerakan Tanami Halaman (Gertaman) di areal Rumah Dinas Bupati, komplek Pemkab Bandung, pada Kamis (19/03/2026).

Keduanya memanen berbagai komoditi sayuran, seperti pakcoy, seledri, bayam, kangkung, dan ubi jalar, sebagai wujud nyata dukungan terhadap program ketahanan pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengapresiasi langkah terobosan Bupati Dadang yang meluncurkan program Gertaman di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Program ini menurutnya, merupakan langkah cerdas untuk mengoptimalkan lahan pekarangan rumah atau kantor yang tidak produktif dengan ditanami berbagai komoditi bernilai ekonomi dengan waktu panen yang singkat.

Sony menilai program ini sangat bermanfaat untuk memperkuat gerakan ketahanan pangan dan membantu suplai kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Bandung.

“Inovasi ini layak dicontoh dan dikembangkan oleh daerah lain, karena hasil panen Gertaman dapat disalurkan ke SPPG sehingga mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar. Inovasi Pak Bupati luar biasa,” ujar Sony Sonjaya di sela-sela panen perdana.

Selain dapat mensuplai kebutuhan MBG untuk dapur SPPG sekitar, lanjut Sony, masyarakat juga mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan sayuran tersebut.

Oleh karena itu, kata Sony, jika dijalankan secara serius dan konsisten, program Gertaman ini dapat rutin memasok kebutuhan MBG sekaligus berperan menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan, Gertaman secara resmi baru diluncurkan pada 23 Desember 2025 lalu di Kantor Kecamatan Soreang. Program ini bertujuan mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto dan MBG di Kabupaten Bandung.

“Alhamdulillah setelah dilaunching 23 Desember lalu, hari ini kita bisa melaksanakan panen perdana bersama Bapak Wakil Kepala BGN. Hasil panennya luar biasa,” jelas Bupati Dadang Supriatna.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menyebut gerakan Gertaman ini adalah ikhtiar dan upaya nyata Pemkab Bandung untuk membangun kemandirian pangan keluarga di Kabupaten Bandung.

“Sejak awal diluncurkan, gagasannya adalah memanfaatkan lahan pekarangan tidak produktif untuk ditanami tanaman bernilai ekonomi dan waktu panennya singkat. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pribadi, kalau surplus nanti bisa dijual di KDMP untuk support MBG,” tutur Bupati yang akrab disapa Kang DS.

Ia kembali mengajak masyarakat untuk menangkap peluang program MBG yang memiliki perputaran uang hingga Rp 5,4 triliun per tahun di daerah tersebut.

“Saya optimistis nanti hasil panen masyarakat juga akan memenuhi kebutuhan MBG karena kebutuhan MBG sangat besar,” ujarnya.

Berbagai komoditi tanaman, seperti cabai merah, cabai rawit, wortel, kol, pakcoy, bayam, dan terong, ditanam dalam program ini. Pemilihan komoditi didasarkan pada kebutuhan pasar dan potensi adaptasi tanaman di pekarangan.

Bupati Dadang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk berpartisipasi aktif dalam Gertaman guna mencapai kemandirian pangan dan stabilitas ekonomi keluarga.

“Mari kita bersama-sama memanfaatkan halaman rumah kita untuk ditanami tanaman dan sayuran yang produktif. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah,” ajak Bupati.(**)

 

Yans.

Kang DS Evaluasi dan Perkuat Kualitas Bangunan RSUD Bedas Pacira Pasca Insiden Plafon

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna meninjau langsung kondisi RSUD Bedas Pacira menyusul adanya laporan kerusakan plafon akibat angin kencang yang terjadi pada Rabu, (18/03/2026). Peninjauan tersebut dilakukan bersama jajaran terkait, termasuk Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, serta pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.

Dalam keterangannya, Bupati Bedas tersebut menyampaikan bahwa kerusakan plafon tersebut dipicu oleh faktor alam, mengingat wilayah Pacira merupakan kawasan yang cukup rentan terhadap cuaca ekstrem, khususnya angin kencang. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut menjadi pengingat penting akan perlunya penyesuaian material bangunan terhadap kondisi lingkungan setempat.

“Ini murni karena faktor alam. Kita tahu wilayah Pacira ini cukup rentan terhadap angin kencang, dan sehebat apa pun kita, kalau sudah berbicara kondisi alam tentu ada batasnya,” ujarnya.

Meski terjadi kerusakan pada bagian plafon, Bupati yang akrab disapa Kang DS ini memastikan bahwa secara keseluruhan kondisi bangunan RSUD Bedas Pacira masih kuat dan layak digunakan. Hal ini dibuktikan dengan telah terpenuhinya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum operasional, serta hasil pemeriksaan yang menyatakan bangunan aman dari sisi konstruksi, fasilitas, dan kualitas pekerjaan.

“Secara keseluruhan bangunan ini kuat dan sudah memenuhi standar. Sebelum operasional juga sudah dicek dan dinyatakan layak fungsi,” tambahnya.

Sebagai langkah cepat penanganan, perbaikan telah dilakukan, termasuk oleh pihak pelaksana pembangunan sebelumnya sebagai bentuk tanggung jawab, meskipun masa kontrak telah berakhir. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bandung akan melakukan peningkatan kualitas material, khususnya pada bagian eksterior dengan penggunaan bahan yang lebih tahan terhadap kelembapan dan cuaca, seperti GRC, guna meningkatkan daya tahan bangunan.

Selain itu, Kang DS menyebutkan bahwa Pemkab Bandung tengah menyiapkan anggaran untuk mendukung pemenuhan sertifikasi kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan operasional RSUD Bedas Pacira dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kami juga akan segera menganggarkan untuk sertifikasi BPJS Kesehatan, supaya operasional rumah sakit ini bisa lebih optimal dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa RSUD Bedas Pacira memiliki potensi untuk dikembangkan tidak hanya sebagai fasilitas layanan kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari kawasan yang memiliki daya tarik wisata, mengingat lokasinya yang berada di area strategis.

Pemerintah Kabupaten Bandung memastikan kejadian ini menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pembangunan ke depan, terutama dalam menyesuaikan spesifikasi bangunan dengan kondisi alam di wilayah tersebut.

 

Yans.

Gerak Cepat Pemkab Bandung Tangani Ambruknya Pasar Soreang, Keselamatan dan Pedagang Jadi Prioritas

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung bergerak cepat menangani peristiwa ambruknya kios di Pasar Soreang dengan langsung melakukan rapat koordinasi lintas sektor dan langkah penanganan menyeluruh guna memastikan keselamatan masyarakat serta perlindungan bagi para pedagang terdampak sehari setelah kejadian, Selasa (17/03/2026). Rapat tersebut membahas langkah konkret penanganan pascabencana, mulai dari penanganan korban, evaluasi konstruksi bangunan, hingga skema perlindungan bagi pedagang.

Sebagai langkah awal, Bupati Bandung, Dadang Supriatna menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) agar segera melakukan asesmen teknis terhadap kondisi bangunan pasar secara menyeluruh. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kelayakan struktur serta mencegah potensi kejadian serupa di area lain.

Selain itu, Pemkab Bandung juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian yang tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya bangunan, termasuk melalui pengujian material dan pelibatan ahli konstruksi. Untuk menjamin keselamatan, kios terdampak untuk sementara ditutup hingga proses pemeriksaan selesai.

Bupati yang akrab disapa Kang DS tersebut menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dan meminta pihak pengelola, yaitu PT. Bangun Bina Persada (BBP) bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.

“Pengelola wajib bertanggung jawab terhadap seluruh dampak yang ditimbulkan, baik kepada korban maupun para pedagang. Kompensasi harus diberikan selama masa pemulihan karena kios tersebut merupakan sumber penghasilan mereka,” tegasnya.

Kang DS juga meminta agar pengelola segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konstruksi bangunan serta menyusun desain ulang dengan standar keselamatan yang lebih ketat. Seluruh bangunan ke depan diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui asesmen DPUTR.

“Pertama, korban meninggal dunia harus ditangani secara layak. Kedua, pengelola wajib bertanggung jawab terhadap korban luka. Ketiga, pedagang yang kiosnya ambruk harus diberikan kompensasi selama masa pemulihan karena itu merupakan sumber penghasilan mereka,” tegas Kang DS.

Ia memastikan Pemkab Bandung akan terus mengawal proses penanganan secara cepat, terpadu, dan transparan, agar aktivitas masyarakat di Pasar Soreang dapat segera pulih dengan rasa aman.

Sebagai informasi, peristiwa ambruknya bagian atap (kanopi) kios terjadi pada Senin (16/03/2026) sekitar pukul 12.30 WIB di Blok III area penggilingan tepung Pasar Soreang. Sebanyak 14 kios terdampak dalam kejadian tersebut.

Insiden ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia atas nama Ade Supriatna, serta tiga orang lainnya mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Selain itu, reruntuhan juga menimpa sejumlah kendaraan di sekitar lokasi.

Berdasarkan penelusuran awal, kios yang terdampak merupakan area usaha penggilingan yang dalam operasionalnya menggunakan mesin listrik maupun diesel. Aktivitas tersebut diduga menimbulkan getaran yang dalam jangka panjang berpotensi memengaruhi struktur bangunan. Namun demikian, penyebab pasti kejadian masih menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang.

 

 

Yans.

Dikhawatirkan Kepercayaan RT/RW Runtuh Terhadap Pemkab Bandung, Insentip RT / RW Jelang Idul Fitri Tidak Cair

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam proses pencairan insentif RT/RW melalui Bank BJB kini tak sekadar menuai kritik, melainkan kemarahan terbuka. Program yang digadang-gadang mempermudah, justru berubah menjadi simbol kegagalan pelayanan publik yang nyata di depan mata, Jum’at (17/3/26).

Di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, para RT/RW dipaksa “berlomba” sejak subuh. Datang pukul 06.00 WIB bukan lagi pilihan, tapi keterpaksaan. Ironisnya, setelah antre berjam-jam, banyak yang tetap tak kebagian. Hak mereka, yang seharusnya dijamin, seolah berubah menjadi undian nasib.

“Ini bukan pelayanan, ini penyiksaan secara sistem,” cetus seorang RT dengan nada geram, karena cape menunggu panggilan antrian.

Momentum menjelang Idul Fitri justru memperparah luka. Saat kebutuhan hidup melonjak, para RT/RW yang berharap pada insentif malah dipaksa pulang dengan tangan kosong. Lebih pahit lagi, ada yang harus menerima kenyataan bahwa pencairan baru bisa dilakukan setelah Lebaran. Ini sebuah ironi yang sulit diterima akal sehat.

Sorotan tajam juga menghantam Bank Bjb. Karena minimnya petugas hingga antrean mengular panjang dinilai sebagai bentuk kelalaian serius. Hanya satu kasir untuk melayani gelombang antrean? Ini bukan sekadar kurang siap, ini kegagalan manajemen pelayanan yang terang-terangan. Janji penambahan fasilitas seperti ATM hanya terdengar sebagai retorika kosong tanpa bukti di lapangan.

Belum selesai di situ, dugaan potongan administrasi makin menyulut emosi. Para RT/RW merasa “dipalak secara halus”. Oleh pihak bank. Karena dari dulu ketika insentif di distribusikan atau di cairkan oleh pemerintah desa sama sekali Tidak ada potongan, kenapa saat di cairkan di bank jadi ada pemotongan. Transparansi dipertanyakan, keadilan dipertaruhkan.

“Kalau ini dibiarkan, jangan salahkan kalau kepercayaan kami runtuh. Kami ini bekerja untuk masyarakat, bukan untuk dipersulit seperti ini,” tegas perwakilan RT lainnya.

Masalah ini diyakini bukan kasus tunggal. Indikasi persoalan serupa di berbagai wilayah Kabupaten Bandung menguatkan dugaan adanya cacat sistemik, bukan sekadar kendala teknis. Artinya, ini bukan soal antrean semata, tapi soal kegagalan kebijakan yang berdampak luas.

Lebih memprihatinkan lagi, penghasilan tetap perangkat desa hingga kini juga belum cair. Alasan klasik: administrasi. Di saat bersamaan, kebutuhan hidup tak bisa ditunda. Ketika gaji dan insentif sama-sama tersendat, wajar jika muncul pertanyaan, di mana sebenarnya letak keseriusan pemerintah dalam mengurus aparatnya sendiri?

Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada keterlambatan pencairan, tapi pada runtuhnya kepercayaan. RT/RW, yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan publik, kini justru diperlakukan seolah tidak penting.

Ini bukan lagi sekadar keluhan. Ini peringatan keras. Jika Pemerintah Kabupaten Bandung dan Bank Bjb tetap abai, maka kemarahan ini hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak lebih luas.***

 

Yans.

Kang DS, Lepas 700 Warga Mudik Gratis, Wujud Nyata Kepedulian Terhadap Masyarakat

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti halaman Gedung Budaya Soreang, pada Selasa (17/3/2026) sore. Ratusan warga yang akan pulang ke kampung halaman tampak tak bisa menyembunyikan senyum mereka, saat Bupati Bandung, Kang DS, hadir langsung melepas keberangkatan program mudik gratis.

Dengan sapaan hangat dan gaya khasnya yang merakyat, Kang DS terlihat menyempatkan diri menyapa satu per satu peserta mudik. Ia berbincang ringan, menyalami, bahkan mendoakan warga agar perjalanan mereka lancar hingga tiba di kampung halaman.

Bagi Kang DS, program mudik gratis bukan sekadar agenda tahunan, melainkan wujud kepedulian nyata pemerintah terhadap masyarakat. Ia memahami betul, momen pulang kampung adalah hal yang sangat dinanti, terutama bagi mereka yang harus berjuang di perantauan sepanjang tahun.

Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bandung memberangkatkan 700 pemudik menggunakan 13 bus dengan tujuan Yogyakarta dan Solo. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 pemudik, dan ke depan direncanakan akan terus bertambah hingga 1.000 pemudik, termasuk perluasan rute ke wilayah Jawa Timur.

Pelepasan peserta mudik gratis dilakukan langsung oleh Kang DS dalam sebuah acara yang digelar di Gedung Budaya Soreang. Momen tersebut menjadi penanda dimulainya perjalanan ratusan warga menuju kampung halaman dengan penuh harapan dan kebahagiaan.

Dalam pelaksanaannya, program ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya Bank BJB yang turut membantu menyediakan dua unit bus guna memperkuat armada yang telah disiapkan pemerintah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini begitu tinggi. Dalam waktu hanya 32 jam sejak pendaftaran dibuka, kuota 700 pemudik langsung terpenuhi. Hal ini menjadi bukti bahwa program mudik gratis benar-benar dinantikan dan menjadi solusi nyata bagi warga.

Selain memberikan kemudahan, program ini juga berdampak positif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Jika diasumsikan para pemudik menggunakan sepeda motor, maka keberangkatan 700 orang ini setidaknya telah mengurangi sekitar 350 kendaraan roda dua di jalan selama arus mudik berlangsung.

Tak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Bandung juga menyiapkan 12 pos pengamanan mudik di sejumlah titik strategis guna memastikan perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan terkendali.

“Semoga seluruh perjalanan ini selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kelancaran, keselamatan, dan kesehatan hingga sampai ke kampung halaman. Jadikan momen mudik ini sebagai waktu untuk mempererat silaturahmi, saling memaafkan, dan kembali dengan hati yang bersih. InsyaAllah, kebahagiaan yang dirasakan hari ini akan menjadi keberkahan bagi kita semua,” ujar Kang DS dengan penuh ketulusan.****

 

 

Yans.

Ali Syakieb Tinjau TKP Kanopi Pasar Soreang Ambruk, Sampaikan Duka dan Pastikan Penanganan Korban serta Pedagang

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Bagian atap atau kanopi beton dari 13 kios di Pasar Soreang Blok III Penggilingan Tepung, Desa/Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, ambruk sekitar pukul 12.30 WIB, pada Senin (16/03/2026).

Akibatnya satu orang pria dilaporkan meninggal dunia tertimpa material reruntuhan, sementara tiga korban lainnya dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Soreang. Selain menimpa penjual dan pengunjung pasar, ada lima kendaraan roda dua dan satu roda empat yang tertimpa reruntuhan beton.

Petugas gabungan yang menerima laporan langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP). Termasuk Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb yang langsung meninjau lokasi kejadian.

Wabup Bandung menyampaikan duka cita atas kejadian ini khususnya kepada korban yang tertimp reruntungan materail bangunan.

“Kami menyampaikan turut berduka cita. Karena ada satu pria meninggal dunia dan tiga warga pengunjung pasar lainnya luka-luka akibat tertimpa material bangunan yang runtuh,” kata Wabup Ali Syakieb kepada wartawan di TKP.

Ali Syakieb menyatakan setelah meninjau lokasi, dirinya segera menjenguk keempat korban yang sedang mendapat perawatan intensif Rumah Sakit Otto Iskandar Di Nata Soreang.

Terkait penyebab runtuhnya atap kanopi beton tersebut, Ali mengatakan masih dalam proses pemeriksaan Polresta Bandung apakah terdapat unsur kelalaian atau tidak. Namun dugaan sementara, kondisi bangunan sebenarnya masih layak, hanya saja sering mendapatkan getaran yang cukup kuat yang bersumber dari mesin penggilingan.

“Cuma, kalau kita lihat sekilas kelihatannya aman-aman saja karena dibangunnya pun tahun 2020. Tapi di situ ada beberapa kios yang mengoperasikan mesin penggilingan yang menimbulkan getaran cukup kuat. Untuk hasil pastinya kita menunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian,” ungkap wabup.

Sementara dari Pemkab Bandung sendiri akan segera dilakukan kordinasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Rang (DPUTR) dan pengelola Pasar Soreang juga perwakilan pedagang pasar.

“Nanti dari DPUTR akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi bangunan pasar secara keseluruhan untuk memastikan kondisinya masih dalam keadaan baik atau layak. Jangan sampai dari ambruknya atap dari beberapa kios ini merembet ke kios-kios lainnya. Kejadian ini juga menadi peringatan bagi kita semua,” imbuh Ali.

Ditanya soal nasib 13 pedagang yang kiosnya tertimpa reruntuhan materal kanopi beton ambruk itu, Ali juga menjawab hal itu akan dikordinasikan lebih lanjut antara Disdagin, pengelola dan pedagang pasar.

“Setelah bangunannya dicek oleh DPUTR dan semua dikomunikasikan lebih lanjut, di situ kita akan melihat apakah perlu adanya relokasi untuk para pedagang yang kiosnya tertimpa reruntuhan materal bangunan,” kata Ali.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono menjelaskan Polresta Bandung dibantu tim gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD Kabupaten Bandungn langsung melakukan upaya evakuasi dan menolong korban meninggal dan korban selamat. Termasuk mengevakuasi kendaraan roda dua dan empat yang tertimpa reruntuhan.

Selanjutnya, petugas Polresta Bandung melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan. “Korban meninggal dunia kita bawa ke rumah sakit untuk kita lakukan identifikasi kemudian akan kita autopsi penyebab meninggalnya,” ujar Kapolresta Bandung.

Sementara korban luka diketahui seorang perempuan bernama Cucu Cuningsih, warga Kampung Cipeundeuy RT 01 RW 21, Desa Soreang, dan dua anak lainnya, salah satu di antaranya di bawah umur.

Kapolresta menuturkan, petugas juga bakal mengecek kondisi kontruksi bangunan. Polresta Bandung telah berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk ikut melakukan penyelidikan dengan pendekatan saintifik.

“Nanti kita hasil penyelidikan tentu dengan pemeriksaan ahli-ahli, ahli konstruksi dan sebagainya untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya bangunan atap kanopi beton ini,” tutur Kombes Pol Aldi.

Aldi mengatakan, penyidik akan menggandeng ahli untuk mengecek kondisi bangunan, termasuk mendengarkan keterangan para saksi.

Pihaknya mengimbau kepada pengelola pasar dan dinas terkait untuk mengidentifikasi bangunan yang rawan ambruk.

“Kami mengimbau agar diambil langkah-langkah apakah tutup sementara atau bagaimana. Jangan sampai timbul korban-korban berikutnya,” ucapnya.

“Oleh karena itu, saya minta segera ini pengelola pasar, dinas terkait yang mengambil langkah-langkah untuk mengecek kembali kondisi bangunan yang ada yang lainnya,” ujar Aldi.

Perwakilan dari pengelola Pasar Soreang, PT Bangunbina Persada, Aditia mengatakan pihaknya turut berduka atas insiden ini. Aditia menyatakan untuk sementara 13 kios yang terdampak reruntuhan tersebut akan ditutup sampai ada hasil dari proses pemeriksaan dari pihak kepolisian maupun DPUTR.

“Untuk kondisi konstruksi kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan terkait kelayakan bangunan demi keselamatan para pedagang dan pengunjung pasar. Tapi yang pasti kami akan melakukan segala sesuatunya untuk penyelesaian permasalahan ini, termasuk memperhatian hak-hak para pedagang yang meninggal maupun luka-luka,” ujar Aditia.(*)

 

Yans.

Bedas Pisan! Insan Pers Kolaborasi Dengan RW 04 Mulyasari Gandasari, Ngabuburit Bareng’ Si Cepot, Berbagi Takjil dan Santunan Anak Yatim.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Kampung Mulyasari RW 04 Desa Gandasari menggelar acara Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim pada bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. di Lapangan Toktak Sebelah Mesjid Umar Bin Khattab.”Kegiatan ini berlangsung dengan penuh kebersamaan dan kepedulian sosial, dihadiri oleh pengurus wilayah, tokoh masyarakat, serta para Ketua RT, Insan Pers.

Acara diawali dengan sambutan dari Ketua PWI Kabupaten Bandung H.Asep Syahrial yang diwakili Apih Igun yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap anak-anak yatim piatu di lingkungan RW 04 Kampung Mulyasari, Desa Gandasari, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung . padab Sabtu (14/03/2026)

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan, khususnya anak-anak yatim. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua di bulan yang penuh rahmat ini,” ujar Apih Igun

Di tempat yang sama, Ketua RW 04, Dadang Ongky juga dalam sambutannya mengapresiasi inisiatif Karang taruna RW 04 dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. “Saya sangat bangga dengan semangat gotong royong warga RW 04, terutama Karang taruna yang terus aktif dalam kegiatan sosial. Semoga kebaikan ini terus berlanjut dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat,” ucapnya ketua Rw Dadang Ongky

Sementara Kades Gandasari Rizal Solihin, juga memberikan pernyataan mengenai pentingnya kolaborasi antara Karang taruna, Masyarakat dan pemerintah, awak media dalam menciptakan lingkungan yang harmonis.

“Sinergi antara Karang taruna, masyarakat pengurus wilayah, dan warga sangat penting untuk membangun lingkungan yang peduli dan solid. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan dan menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya,” ujar Rizal Solihin.

Pada sore di kampung Mulyasari terasa berbeda. Menjelang waktu berbuka puasa, tawa dan tepuk tangan warga pecah saat tokoh wayang Cepot tampil dalam gelaran “Cepot Ngabuburit”,

Kegiatan yang digelar di Kampung Mulyasari RW 04 itu menjadi bagian dari penguatan Ekosistem budaya hiburan, pertunjukan tersebut memadukan seni, dakwah, dan refleksi spiritual Ramadhan.

Dalang Yuda Deden Kosasih Sunarya menghidupkan suasana lewat dialog khas Sunda yang sarat pesan moral. Materi pertunjukan mengangkat pentingnya budaya dan nilai-nilai Islam yang saling menguatkan dan melengkapi dalam kehidupan masyarakat.

Acara ini diakhiri dengan pembagian santunan kepada 28 anak yatim piatu se-Rw 04 serta Tausiyah bersama yang dipimpin oleh Ustad Jahrudin

Kehadiran para tokoh masyarakat dan pengurus wilayah menambah kekhidmatan acara ini, menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan kepedulian sosial masih sangat kuat di tengah masyarakat.

 

Yans.

Bupati Bandung Sampaikan Kabar Gembira: SE Mendikdasmen Terbit, Honor Guru P3K PW Bisa Dibayar Lewat Dana BOSP

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Bandung -YUTELNEWS.com//  Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna kembali menyampaikan kabar gembira bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW) Guru dan Tenaga Kependidikan, setelah sebelumnya mehnyampaikan kabar baik bahwa (P3KPW) akan segera menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026.

Kali ini kabar gembira yang disampaikan setelah dirinya menerima Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Nomor 6 tahun 2026 tentang Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2026.

“Alhamdulillah, perjuangan meraih hasil. Turunnya SE Mendagri ini menjadi berkah buat seluruh kepala daerah se-Indonesia,” ucap Bupati Dadang Supriatna yang juga menjabat Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dalam keterangan resminya, Kami (12/3/2026).

Dengan turunnya SE Mendagri ini, kata bupati, maka honor untuk guru dan tenaga kependidikan Non ASN dapat dibiayai dari sumber Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) tahun 2026.

“Dengan diizinkannya dana BOSP bisa digunakan untuk menghonor guru P3K PW, maka ini menjadi sebuah solusi yang kami perjuangkan sejak awal demi peningkatan kesejahteraan guru di Kabupaten Bandung. SE Mendagri ini menjadi pedoman untuk bisa menggaji guru P3K Pw dari dana BOSP,” imbuh Kang DS, sapaan Dadang Supriatna.

Dengan dapat dibiayai dari BOSP, maka honorarium untuk guru tenaga P3K PW dan tenaga kependidikan tidak akan terlalu membebani APBD lagi. Bahkan dapat memungkinkan honor untuk guru P3K PW akan mengalami kenaikan dari yang saat ini sebesar Rp500 ribu.

“Setelah terbitnya SE Mendagri ini, kami akan segera mengajukan usulan relaksasi honor dengan penggunaan Dana BOSP untuk honor guru dan tenaga kependidikan P3KPW ke Kemendikdasmen,” ujar Kang DS.

Di dalam SE Mendagri tersebut dinyatakan, dalam rangka menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan serta memperhatikan kondisi fiskal Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya memungkinkan pengalokasian pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan ASN yang diangkat berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK PW melalui APBD secara optimal, maka diperlukan kebijakan relaksasi terbatas.

Terbatas dalam artian hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2026 saja, bersifat sementara dan tidak dimaksudkan sebagai kebijakan permanen. Kebijakan iin juga diberikan kepada Pemerintah Daerah yang menyampaikan pernyataan kondisi fiskal dan rencana penguatan penganggaran melalui APBD.

Pemerintah Daerah juga tetap berkewajiban mengalokasikan anggaran pendidik dan tenaga kependidikan melalui APBD sesuai kewenangannya.

Relaksasi ini diberikan untuk memastikan tidak terjadinya gangguan layanan pendidikan, dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan penguatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penganggaran pendidikan.

Surat Edaran Mendikdasmen ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian relaksasi penggunaan Dana BOSP untuk pembiayaan komponen honor guru dan tenaga kependidikan bagi ASN yang diangkat berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K PW.

“SE ini ditujukan guna menjamin keberlangsungan proses pembelajaran; dan memberikan kepastian administratif atas penggunaan Dana BOSP,” demikian isi SE Mendikdasmen.

Di Kabupaten Bandung sendiri ada 4.360 tenaga P3K PW yang terdiri dari 2.379 guru, 1.941 tenaga kependidikan, dan 40 tenaga administrasi di Disdik. Selama ini mereka berperan penting dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan di Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan, usulan penggunaan dana BOSP untuk honor guru P3KPW tersebut muncul di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan. Tahun ini, terjadi penurunan transfer dana pusat (TKD) hingga kurang lebih Rp1 triliun, sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas.

Sebelumnya, pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan paruh waktu sepenuhnya harus ditanggung melalui APBD Kabupaten Bandung.

Pemkab Bandung mengalokasikan anggaran pembayaran selama 14 bulan, termasuk gaji ke-13 dan ke-14 dengan total Rp47,978 miliar. Rinciannya, bidang SD sebesar Rp37,415 miliar (3.479 orang) dan bidang SMP sebesar Rp10,563 miliar (841 orang). Skema yang diberlakukan saat ini menyesuaikan kemampuan fiskal daerah, di antaranya bagi guru yang sudah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan yang belum menerima TPG.

Selain itu, kebutuhan untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan selama 12 bulan mencapai Rp8,891 miliar, sehingga total kebutuhan anggaran untuk pendidik dan tenaga kependidikan paruh waktu mencapai Rp56,869 miliar. Sementara itu, total ketersediaan anggaran di bidang SD dan SMP saat ini sebesar Rp46,368 miliar, sehingga terdapat selisih kebutuhan anggaran sekitar Rp10,501 miliar.

Sejak 2021, Pemkab Bandung juga telah memberikan sejumlah perlindungan bagi guru, antara lain melalui kepesertaan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta jaminan kematian.(*)

 

 

Yans.

Sinergi TNI dan Pemkab Bandung Wujudkan Pembangunan Desa Lewat TMMD ke-127 di Rancabali.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, TNI - POLRI|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung mengapresiasi pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di wilayah Kodim 0624/Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali yang resmi ditutup hari ini, pada Rabu (11/03/2026).

Penutupan kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb bersama jajaran TNI, perangkat daerah, serta unsur masyarakat.

Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada TNI beserta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD. Menurutnya, program tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa.

“Pemerintah Kabupaten Bandung mengucapkan terima kasih kepada TNI dan seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam membangun desa melalui program TMMD ini. Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena pembangunan desa merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa,” ujar Ali.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana desa yang maju dan mandiri menjadi pilar penting bagi kemajuan negara.

“Kita semua memiliki keyakinan bahwa jika ingin menjadi negara yang maju dan kuat, maka pembangunan harus dimulai dari desa. Apa yang dilakukan melalui TMMD ini merupakan langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program TMMD dan karya bakti TNI melalui alokasi anggaran sekitar Rp9 miliar dari APBD. Dukungan tersebut dilaksanakan pada satu lokasi TMMD reguler dan delapan lokasi karya bakti lainnya.

Selain itu, berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung juga memberikan dukungan melalui kegiatan fisik maupun nonfisik dengan total anggaran sekitar Rp1,1 miliar.

Adapun sasaran pembangunan dalam kegiatan TMMD kali ini meliputi pembangunan jalan beton, rabat beton, tembok penahan tanah, serta drainase yang tersebar di delapan desa lokasi kegiatan.

Secara khusus di Kecamatan Rancabali, pembangunan difokuskan pada pembangunan jalan beton sepanjang 1.500 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 15 sentimeter. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat.

Ali menilai program TMMD tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga semangat kolaborasi dalamv membangun Kabupaten Bandung yang BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) menuju daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.

“Kami berharap hasil pembangunan melalui program TMMD ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, meningkatkan akses wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung,” tutupnya.

 

Yans.

Wamendagri Ahmad Wiyagus Dorong Pemda Percepat Penanggulangan TBC

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung –YUTELNEWS.com//  Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC), terutama di sejumlah wilayah Jawa Barat dengan angka kasus yang masih tinggi. Langkah ini ditempuh melalui penguatan perencanaan dan penganggaran daerah.

Menurut Wiyagus, penanganan TBC merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari Pemda.

“Tuberculosis ini salah satu ya boleh dikatakan endemik yang memang harus mendapat perhatian khusus,” ujar Wiyagus saat Pertemuan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC di Gedung Mohamad Toha Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data kasus TBC agar strategi penanganan dapat dirumuskan secara lebih tepat. Dalam hal ini, Pemda diminta untuk tidak ragu menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

“Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya sekalipun itu besar dari segi angka, justru di sinilah nanti kita akan menentukan strategi yang tepat penanganannya,” katanya.

Selain itu, Wiyagus mengingatkan pentingnya kolaborasi dari tingkat kabupaten hingga desa dalam upaya percepatan penanganan TBC. Peran camat, kepala desa, hingga kader masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat secara langsung.

Ia menambahkan, penanganan TBC juga perlu memperhatikan berbagai faktor risiko, seperti kepadatan hunian, ventilasi rumah yang kurang baik, kemiskinan, hingga kondisi sanitasi yang tidak layak. Karena itu, upaya penanggulangan penyakit tersebut memerlukan kerja sama lintas sektor serta dukungan dari berbagai pihak.

Penanganan TBC yang terintegrasi diharapkan dapat menekan angka kasus sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sebagai bagian dari penguatan sumber daya nasional.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri.

 

 

Yans.

Pemkab Bandung Sosialisasikan Pengarusutamaan Gender kepada Aparat Penegak Hukum dan Unsur pentahelix

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung — YUTELNEWS.com// Pemerintah Kabupaten Bandung melalui bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dalduk PPA) menyelenggarakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dan unsur pentahelix lainnya di Ruang Rapat Bapperida. pada Selasa (10/03/2026).

Kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkuat pemahaman lintas sektor mengenai pentingnya penerapan perspektif gender dalam kebijakan, pelayanan publik, serta proses penegakan hukum, sehingga tercipta pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Kepala DALDUKPPA Kabupaten Bandung, dr. Mulja Munadjat, M.M., MH.Kes, menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi penting dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

“Pengarusutamaan gender bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat sinergi,” ujarnya.

Menurutnya, aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam memastikan proses penanganan kasus maupun pelayanan hukum dapat dilakukan secara adil, sensitif gender, dan berpihak pada perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai unsur pentahelix, yang meliputi pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta komunitas. Hadir di antaranya perwakilan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Polresta Bandung, Pengadilan Agama Soreang, Kodim 0624 Kabupaten Bandung, Kementerian Agama Kabupaten Bandung, serta sejumlah organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan sektor swasta dan lembaga sosial seperti perusahaan, organisasi perempuan, dan yayasan yang memiliki perhatian terhadap isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami konsep dasar serta implementasi Pengarusutamaan Gender dalam tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat mendorong lahirnya kebijakan, program, dan pelayanan yang lebih responsif gender serta mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung yang inklusif dan berkeadilan.

DALDUKPPA Kabupaten Bandung berharap sinergi lintas sektor yang terbangun melalui kegiatan ini dapat terus diperkuat dalam berbagai program pembangunan daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender di Kabupaten Bandung. (**)

 

Yans.

Wabup Bandung Ali Syakieb Sambut Delegasi Lemhannas, Bahas Ketahanan Pangan dan Pembangunan Daerah

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, TNI - POLRI|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com// Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb menyambut kedatangan delegasi Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) P4N Angkatan 69 dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung,pada Senin (09/03/2026).

Kunjungan tersebut menjadi forum strategis bagi para peserta pendidikan calon pemimpin nasional untuk menggali secara langsung dinamika pembangunan daerah serta kondisi ketahanan nasional di tingkat wilayah. Sebanyak 55 peserta dari berbagai instansi mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian studi lapangan tahun anggaran 2026.

Dalam kesempatan itu, Ali Syakieb menegaskan, kehadiran delegasi lintas instansi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga strategis negara dalam memetakan potensi wilayah.

Menurutnya, Kabupaten Bandung memiliki sejumlah sektor unggulan yang dapat menjadi contoh dalam mendukung ketahanan nasional, khususnya di bidang pangan dan ekonomi kerakyatan.

“Pertemuan ini menjadi ruang kolaborasi strategis untuk melihat secara langsung bagaimana dinamika pembangunan daerah serta potensi wilayah yang dapat dikembangkan guna mendukung ketahanan nasional,” ujar Ali.

Dalam paparannya, ia menyoroti keunggulan sektor peternakan di kawasan Pangalengan yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi susu terbesar di Indonesia. Dari wilayah tersebut, produksi susu segar tercatat mencapai sekitar 75 ton per hari.

Produksi tersebut tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga pasokan pangan berbasis protein hewani bagi masyarakat luas.

Selain sektor peternakan, Pemerintah Kabupaten Bandung juga terus memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah pusat, salah satunya melalui implementasi program pemenuhan gizi bagi masyarakat.

Ali menjelaskan, saat ini Kabupaten Bandung telah mengoperasikan sebanyak 331 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi sekitar 1,2 juta penerima manfaat.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat daerah.

Di sisi lain, penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa juga terus didorong melalui pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, sebanyak 278 koperasi telah aktif beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Bandung.

Koperasi tersebut berperan penting dalam memutus rantai distribusi yang selama ini dikuasai oleh tengkulak, dengan cara menyerap langsung hasil pertanian dan peternakan masyarakat dengan harga yang lebih kompetitif.

Dengan sistem tersebut, petani dan peternak memperoleh kepastian pasar sekaligus harga jual yang lebih menguntungkan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, Ketua Rombongan SSDN P4N Angkatan 69, Roy Sinaga, menyampaikan apresiasi terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung.

Roy mengungkapkan berdasarkan penilaian dari Gubernur Lemhannas, kinerja tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Bandung dinilai berada di atas rata-rata nasional.

Menurut Roy, kegiatan studi strategis ini bertujuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai aspek pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan Astagatra, yaitu konsep ketahanan nasional yang mencakup unsur geografi, sumber daya alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

“Tim yang terdiri dari berbagai instansi ini akan melakukan kajian komprehensif untuk melihat bagaimana kebijakan daerah dapat berkontribusi terhadap ketahanan nasional,” kata Roy.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta juga akan meninjau secara langsung sejumlah program yang telah berjalan di Kabupaten Bandung, termasuk integrasi pengelolaan limbah peternakan menjadi pupuk organik dan energi biogas di kawasan Kertasari.

Program tersebut dinilai sebagai salah satu inovasi yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, rombongan juga dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) yang berada di wilayah Pangalengan.

Koperasi tersebut dikenal sebagai salah satu koperasi peternakan terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam pengelolaan produksi susu dari para peternak lokal.

Kegiatan studi lapangan ini dijadwalkan berlangsung hingga 11 Maret 2026 dengan berbagai agenda peninjauan langsung di sejumlah lokasi strategis.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para peserta dapat memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga strategis nasional ini juga diharapkan dapat melahirkan berbagai rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pembangunan nasional ke depan.

Dengan potensi yang dimiliki, Kabupaten Bandung terus memantapkan posisinya sebagai salah satu daerah mitra strategis dalam mendukung stabilitas pangan nasional sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif.

Pertukaran gagasan dalam forum ini diharapkan mampu menghasilkan pemikiran yang kontributif bagi arah kebijakan pembangunan Indonesia di masa mendatang agar semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.(*)

 

Yans.

Hadir di Rapat Paripurna DPRD, Wabup Ali Syakieb Tekankan Pentingnya Regulasi Komprehensif Pengelolaan Aset Daerah

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna diwakili Wakil Bupati (Wabup) Bandung Ali Syakieb menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, pada Senin (09/03/2026).

Rapat Paripurna ini dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait usulan pembahasan serta penandatanganan keputusan DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung mengusulkan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk dibahas pada tahun 2026.

Ali Syakieb menyebutkan usulan tersebut dinilai penting sebagai langkah penyesuaian terhadap terbitnya regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengenai pedoman pengelolaan barang milik daerah.

“Regulasi daerah yang saat ini berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2017, sudah tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan terbaru dari pemerintah pusat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui pembentukan peraturan daerah yang lebih relevan dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan pengelolaan aset daerah saat ini,” tuturnya.**

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.