Perbedaan Pendekatan Amerika Serikat dan Israel Terkait Masa Depan Gaza
Washington, AS – Pernyataan kontroversial dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengenai rencana perluasan penguasaan wilayah di Jalur Gaza hingga mencapai 70 persen, mendapatkan bantahan tegas dari Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump sama sekali tidak terlibat dalam rencana tersebut dan menekankan bahwa proposal perdamaian yang sedang disiapkan Washington memiliki arah yang berbeda.
Dalam sebuah sesi keterangan di hadapan Kongres AS pada Selasa (2/6/2026), Rubio secara eksplisit menyatakan bahwa rencana yang diumumkan oleh Netanyahu bukanlah bagian dari inisiatif perdamaian yang sedang digagas oleh Amerika Serikat. “Kami memiliki rencana, dan itu tidak mencakup hal tersebut. Dia (Netanyahu) mengeluarkan pernyataan itu, tetapi itu bukan bagian dari rencana kami,” tegas Rubio, mengklarifikasi posisi AS dalam konflik yang terus berlanjut di Gaza.
Proposal Perdamaian AS yang Terus Berjalan
Rubio lebih lanjut menjelaskan bahwa proposal perdamaian Amerika Serikat, yang terdiri dari 20 poin penting, masih dalam tahap pelaksanaan dan terus diupayakan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza. Salah satu poin krusial yang sedang dibahas oleh Washington adalah pembentukan pasukan stabilisasi internasional. Pasukan ini diharapkan dapat ditempatkan di wilayah Gaza setelah konflik mereda, guna membantu memulihkan stabilitas dan keamanan.
Pentingnya pelucutan senjata Hamas menjadi sorotan utama dalam pernyataan Rubio. Ia menekankan bahwa investasi apa pun di Gaza tidak akan berjalan efektif selama Hamas masih memiliki kemampuan militer. “Tidak ada yang akan berinvestasi di Gaza sampai Hamas dilucuti karena semua orang memahami bahwa perang akan kembali terjadi jika kelompok itu masih memiliki kemampuan militer,” ujar Rubio, menyoroti tantangan besar dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
Rencana Netanyahu: Penguasaan 70 Persen Gaza
Sebelumnya, Benjamin Netanyahu memang telah mengumumkan niatnya untuk memperluas kontrol militer Israel atas Jalur Gaza secara signifikan. Dalam sebuah konferensi di Lembah Yordan, Tepi Barat, Netanyahu mengungkapkan bahwa pasukan Israel saat ini telah menguasai sekitar 60 persen wilayah Gaza. Ia menambahkan bahwa instruksinya adalah untuk terus meningkatkan kontrol tersebut secara bertahap hingga mencapai 70 persen. “Saat ini kami berada di 60 persen wilayah Jalur Gaza. Sebelumnya kami berada di 50 persen dan kini bergerak ke 60 persen. Instruksi saya adalah melangkah secara bertahap menuju 70 persen. Mari kita mulai dari sana,” ucap Netanyahu.
Pernyataan ini sontak memicu kekhawatiran dan perhatian luas dari komunitas internasional. Banyak pihak menilai rencana tersebut berpotensi memperluas operasi militer Israel di wilayah kantong Palestina yang sudah hancur akibat perang yang telah berlangsung lama. Laporan-laporan independen juga mengindikasikan bahwa militer Israel memang telah mengendalikan lebih dari separuh wilayah Gaza.
Dampak Potensial dan Kekhawatiran Internasional
Penguasaan wilayah Gaza hingga 70 persen diperkirakan akan semakin mempersempit ruang hidup bagi sekitar dua juta warga Palestina yang masih bertahan di kawasan tersebut. Kondisi ini dapat memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah terjadi.
Lebih lanjut, rencana Netanyahu ini juga menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai masa depan kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya berhasil dimediasi oleh Amerika Serikat. Selain itu, upaya diplomatik internasional yang terus dilakukan untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas juga terancam terganggu oleh langkah-langkah unilateral yang diambil oleh Israel.
Perbedaan Sikap yang Mencolok
Pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, secara jelas menunjukkan adanya jurang pemisah antara pendekatan yang diambil oleh Washington dan Tel Aviv terkait masa depan Gaza. Pemerintah Amerika Serikat lebih menekankan pada solusi politik dan stabilisasi keamanan pascaperang, dengan fokus pada pembangunan kembali dan pemulihan.
Sebaliknya, pemerintahan Benjamin Netanyahu tampaknya masih berpegang teguh pada strategi perluasan kontrol militer sebagai taktik utama untuk menekan Hamas dan memastikan keamanan Israel. Perbedaan fundamental ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mencapai perdamaian yang komprehensif dan berkelanjutan di Timur Tengah. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih yang secara eksplisit mendukung target penguasaan 70 persen wilayah Gaza yang disampaikan oleh Netanyahu, semakin menggarisbawahi ketidakselarasan kedua negara dalam isu krusial ini.
