Perombakan Besar di Badan Gizi Nasional: Pimpinan Baru Ditunjuk di Tengah Sorotan Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan pergantian besar di jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang krusial dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diambil menyusul evaluasi kinerja yang telah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun, yang mencakup berbagai aspek mulai dari kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga kualitas pengawasan makanan.
Presiden Prabowo Subianto, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengumumkan pemberhentian sejumlah pejabat utama BGN pada Selasa (2/6/2026) malam. Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Bersamaan dengannya, dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga tidak lagi menduduki posisi tersebut.
Sebagai pengganti, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru. Posisi wakil kepala kini dipercayakan kepada Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Eddy Trenggono. Pemerintah mengharapkan agar jajaran pimpinan baru ini dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan program strategis nasional ini berjalan lebih optimal.
“Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru kami berharap untuk dapat segera konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Prasetyo Hadi dalam pengumumannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Pergantian pucuk pimpinan BGN ini menjadi sorotan publik mengingat peran vital lembaga tersebut dalam menjangkau jutaan penerima manfaat Program MBG di seluruh penjuru negeri.
Dasar Evaluasi dan Temuan Kinerja
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pergantian pimpinan ini bukanlah keputusan mendadak. Keputusan tersebut didasarkan pada berbagai laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja BGN yang telah diterima Presiden selama sekitar 1,5 tahun. Evaluasi ini meliputi laporan internal, pengawasan pemerintah, serta masukan dari berbagai pihak terkait.
Beberapa temuan menjadi pertimbangan utama Presiden dalam mengambil keputusan ini. Catatan-catatan tersebut mencakup:
- Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP): Pentingnya kepatuhan terhadap SOP dinilai krusial agar setiap program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
- Tata Kelola Organisasi: Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan internal organisasi menjadi salah satu aspek yang dievaluasi.
- Pengawasan Kualitas Makanan dalam Program MBG: Kualitas nutrisi dan keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat menjadi prioritas utama.
Pemerintah menilai bahwa aspek-aspek tersebut memerlukan perhatian serius guna memastikan program berjalan sesuai target dan standar yang telah ditetapkan. Prasetyo Hadi menambahkan bahwa seluruh catatan hasil evaluasi tersebut menjadi landasan bagi Presiden untuk melakukan penyegaran kepemimpinan di BGN.
Dugaan Praktik Jual Beli Titik Dapur MBG Menjadi Sorotan
Perombakan di BGN ini juga terjadi di tengah maraknya sorotan publik terhadap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Salah satu isu yang paling banyak dibicarakan adalah dugaan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang merupakan dapur tempat makanan disiapkan dan didistribusikan untuk penerima manfaat MBG.
Menanggapi isu ini, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah masih dalam proses pemeriksaan melalui audit internal. Audit ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap seluruh pelaksanaan program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaannya.
Sebelumnya, Sony Sanjaya, yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, sempat mengeluarkan peringatan publik mengenai adanya dugaan penipuan yang mengatasnamakan pengurusan titik dapur MBG. Ia mengungkapkan bahwa ada oknum yang mengaku dapat mempercepat proses verifikasi dan pengurusan lokasi SPPG dengan mencatut nama pejabat BGN atau pihak pemerintah. Setidaknya, tiga kasus dugaan tindak pidana terkait penawaran titik lokasi dan jasa pengurusan SPPG dilaporkan sedang dalam penanganan aparat penegak hukum.
Temuan KSP Soal Kebersihan Dapur MBG
Sorotan terhadap BGN tidak hanya terbatas pada isu tata kelola organisasi. Kantor Staf Presiden (KSP) juga menemukan sejumlah persoalan di lapangan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa dapur MBG.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Dudung Abdurachman, melakukan sidak ke dua dapur SPPG di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada 12 Mei 2026. Dalam inspeksi tersebut, ditemukan berbagai kondisi yang dinilai belum memenuhi standar kesehatan, meliputi:
- Area dapur yang kotor.
- Keberadaan belatung.
- Penggunaan palet yang tidak memenuhi standar kesehatan.
- Fasilitas pencucian yang kurang memadai.
- Suhu dapur yang terlalu panas.
- Area penyimpanan bahan makanan yang masih bercampur.
Lebih lanjut, Jenderal Dudung juga mengungkap adanya indikasi praktik jual beli titik SPPG. Dalam pertemuannya dengan Dadan Hindayana pada 19 Mei 2026, Dudung menegaskan komitmen KSP untuk mengawal ketat pelaksanaan MBG. “Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus,” tegasnya.
Pagi Mendampingi, Malam Dicopot: Kehidupan Politik yang Dinamis
Keputusan pergantian pimpinan BGN ini sempat menimbulkan keheranan di kalangan publik. Hal ini dikarenakan pada pagi hari sebelum pengumuman pencopotan, Dadan Hindayana masih terlihat mendampingi Presiden Prabowo meninjau SPPG Palmerah di Jakarta Barat. Dalam kunjungan tersebut, Dadan menyambut dan mendampingi Presiden saat melihat langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Namun, pada malam harinya, Istana justru mengumumkan pergantian pimpinan BGN.
Meskipun demikian, berdasarkan informasi yang berkembang, keputusan pencopotan tersebut disebut-sebut telah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya, menunjukkan adanya proses yang matang di balik keputusan tersebut.
Apresiasi DPR RI dan Respons Pimpinan yang Dicopot
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyambut baik langkah Presiden yang melakukan evaluasi terhadap pimpinan BGN. Menurut Dasco, tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah peka terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. “Kami mengucapkan apresiasi dari DPR RI kepada pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR,” ujarnya.
Dasco berharap pergantian ini menjadi momentum untuk perbaikan menyeluruh di tubuh BGN. “Kami harapkan dengan adanya evaluasi dan evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat penerima manfaat.” Ia juga menekankan bahwa pergantian pimpinan tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Menanggapi pencopotannya, Dadan Hindayana menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Ia memahami bahwa Presiden memiliki pandangan terbaik untuk menjalankan program kerja pemerintah. “Beliau paham betul yang terbaik untuk melaksanakan program kerja yang dicanangkan,” ungkapnya.
Dadan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang telah diberikan selama dirinya memimpin BGN. Ia mengaku tidak pernah membayangkan sebelumnya akan mendapatkan amanah sebesar itu. “Insyaa Allah Beliau akan sukses memimpin bangsa Indonesia dan membawa kesejahteraan pada seluruh masyarakat,” doanya.
Selain itu, Dadan turut menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan BGN yang baru. “Selamat bekerja kepada pimpinan BGN yang baru. Insyaa Allah akan membawa program MBG makin berkualitas dan bermanfaat untuk seluruh penerima manfaat.”
