Sinergi DPRD dan Pemprov Jambi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Melalui Lima Ranperda Inisiatif
JAMBI – Upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Jambi semakin menguat melalui kolaborasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Hal ini terlihat jelas dalam agenda rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi yang baru-baru ini dilaksanakan, membahas penyampaian pendapat Gubernur Jambi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif dari DPRD Provinsi Jambi.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani. Dalam sambutannya, Wagub Sani tidak henti-hentinya menyampaikan apresiasi yang mendalam terhadap inisiatif yang telah disusun oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Ia menilai kelima Ranperda tersebut merupakan cerminan niat positif yang kuat untuk memperkuat fondasi pemerintahan di tingkat daerah.
“Saya menyambut baik serta mengapresiasi setinggi-tingginya niat positif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi hingga tersusunnya lima Ranperda inisiatif DPRD ini,” ujar Wagub Sani. Ia menambahkan bahwa atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, pihaknya menyampaikan terima kasih yang tulus atas segala gagasan dan pemikiran konstruktif yang telah dicurahkan dalam penyusunan Ranperda ini.
Lebih lanjut, Wagub Sani berharap agar setiap Ranperda yang nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat Jambi. Tak hanya itu, regulasi-regulasi baru ini juga diharapkan mampu menjadi katalisator yang mendorong kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan di berbagai aspek.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Sani secara tegas menekankan betapa krusialnya kerja sama dan komunikasi yang efektif, serta berkelanjutan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi. Sinergi yang kuat ini dinilai sebagai kunci utama untuk memastikan seluruh tahapan dalam proses pembentukan peraturan daerah dapat berjalan lancar hingga tuntas.
Lima Ranperda Inisiatif dan Potensi Dampaknya
Kelima Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi ini mencakup berbagai sektor strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah. Berikut adalah ringkasan Ranperda tersebut beserta pandangan dari Wakil Gubernur Jambi:
- Ranperda tentang Pengelolaan Lahan dan Taman Hutan Raya Provinsi Jambi
Wagub Sani menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap Ranperda ini. Ia mengapresiasi inisiatif Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi dalam menyusun regulasi ini, mengingat Provinsi Jambi memiliki kawasan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam dan Taman Hutan Raya Bukit Sari. Kawasan ini memegang peranan penting sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati. Perda ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif, mendorong pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
-
Ranperda tentang Fasilitasi dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Daerah Jambi
Perlindungan HKI di tingkat provinsi dianggap sangat penting oleh Wagub Sani, terutama dalam menjaga aset budaya, ekspresi tradisional, serta produk lokal dari potensi plagiarisme. HKI tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang substansial bagi masyarakat. Dengan kekayaan kreativitas, inovasi, dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki Jambi, Ranperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi seluruh potensi tersebut, baik yang berbasis alam, seni, budaya, maupun sektor lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing Jambi di kancah lokal, nasional, hingga global. -
Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Wagub Sani menyambut baik Ranperda ini dan berharap agar perda yang dihasilkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif dalam pengelolaan air. Pengelolaan ini mencakup seluruh siklus, mulai dari perencanaan, konservasi, pendayagunaan, hingga pengendalian potensi daya rusak air. Pengaturan terkait perizinan dan peran serta masyarakat juga menjadi bagian penting untuk menjamin kelestarian dan pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan. -
Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan
Pemerintah Provinsi Jambi memberikan pandangan positif terhadap Ranperda ini, mengingat sektor perikanan sangat bergantung pada keberlanjutan sumber daya ikan. Perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, mulai dari nelayan kecil, nelayan buruh, pembudidaya ikan skala kecil, hingga pengolah dan pemasar hasil perikanan mikro dan kecil, menjadi prioritas. Wagub Sani menyadari tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha ini, seperti ancaman ketersediaan bahan bakar, pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (overfishing), perubahan iklim, cuaca ekstrem, fluktuasi harga, hingga konflik pemanfaatan wilayah pesisir.
- Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Keterampilan Masa Depan
Ranperda ini dinilai sangat sejalan dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama dengan mengembangkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi, diharapkan Ranperda ini akan memberikan dampak signifikan. Dampak tersebut meliputi penopangan ketahanan ekonomi masyarakat Jambi, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan inovasi, kreativitas, daya saing, serta penciptaan lapangan kerja baru yang lebih luas.
“Dengan demikian, pembangunan perekonomian daerah dapat berjalan lebih maju dan berkelanjutan,” tutup Wagub Sani, menggarisbawahi pentingnya sinergi dan regulasi yang kuat untuk masa depan Provinsi Jambi.
