YUTELNEWS.com | SUKABUMI ,Kabar menggembirakan datang bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Pemerintah bersama pimpinan DPR RI menyepakati peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi, tidak hanya tenaga pendidik atau guru, tetapi juga dosen, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan, hingga tenaga pelaksana lainnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, Jumat (6/11/2026).
Ganjar menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, informasi ini menjadi kabar baik yang telah lama dinantikan oleh rekan-rekan PPPK.
“Kami selaku bagian dari Pemerintah Daerah mengucapkan syukur Alhamdulillah dan mengapresiasi atas informasi menggembirakan yang dinantikan oleh rekan-rekan PPPK,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan keterangan resmi pemerintah melalui TVR Parlemen, kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi finalisasi pembahasan aspirasi kepegawaian antara pimpinan DPR RI dan pemerintah yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kesepakatan itu juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu berlaku lintas profesi.
Tidak hanya peningkatan status, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK yang telah diangkat menjadi Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027, sesuai dengan persyaratan dan mekanisme yang berlaku.
Selain itu, pemerintah menyepakati perpanjangan masa kerja bagi guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta memiliki perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026.
Secara nasional, kebijakan perpanjangan masa kerja tersebut diperkirakan mencakup 172.323 guru non-ASN serta 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama.
Perlakuan serupa juga akan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN. Pemerintah turut mempertimbangkan pengaturan khusus terkait persyaratan seleksi, termasuk batas usia bagi tenaga pada bidang tertentu yang ingin mengikuti seleksi menjadi PNS.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyampaikan rencana rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan aparatur negara, terutama menggantikan pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki batas usia pensiun setiap tahunnya serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Pendaftaran CPNS direncanakan mulai dibuka pada November 2026, dengan Menteri PAN-RB sebagai ketua tim pelaksana rekrutmen.
Seluruh kebijakan penataan kepegawaian tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027 dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah.
Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian status dan keberlanjutan masa kerja bagi para tenaga yang selama ini telah berkontribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut juga membuka peluang pengembangan karier bagi PPPK melalui kesempatan mengikuti seleksi CPNS.
Reporter: Mirna
( Kabiro Sukabumi )
