YUTELNEWS.com | Penangkapan wartawan berinisial H di Kota Batam menuai kecaman keras dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Kota Batam. Terlebih, sebelum diamankan, H diketahui aktif memberitakan dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai merek Manchester di Batam.
Rezky Law, sapaan akrab Ketua DPD PWMOI Kota Batam, mempertanyakan penanganan perkara tersebut. Ia menilai aparat harus mengusut secara objektif seluruh pihak yang berkaitan, bukan hanya wartawan yang mengangkat persoalan tersebut ke ruang publik.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa justru wartawannya yang ditangkap? Mengapa pihak yang melaporkan, yang diduga berkaitan dengan usaha rokok tersebut, tidak turut diperiksa secara terbuka? Penegakan hukum harus objektif, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegas Rezky Law, Senin (16/11/2026).
Ia mengecam segala bentuk tindakan yang berpotensi menjadi tekanan terhadap kebebasan pers. Menurutnya, proses hukum tidak boleh dijadikan alat untuk mengintimidasi wartawan yang menjalankan fungsi jurnalistik.
“Kami mengecam keras segala bentuk intimidasi dan upaya membungkam pers. Wartawan yang menyampaikan informasi untuk kepentingan publik tidak boleh diperlakukan seolah-olah menjadi musuh penegakan hukum. Pers memiliki fungsi kontrol sosial yang dilindungi undang-undang,” tegasnya.
Rezky meminta aparat membuka secara terang dasar penangkapan H, dugaan perbuatan yang disangkakan, serta memastikan apakah perkara tersebut berkaitan dengan aktivitas jurnalistiknya.
“Jika memang ada dugaan pelanggaran hukum, silakan diproses sesuai aturan. Namun, jangan sampai proses hukum digunakan untuk menekan wartawan yang sedang mengungkap persoalan kepentingan publik,” ujarnya.
Desak Polda Kepri dan Polresta Barelang Transparan
Rezky mendesak Polda Kepulauan Riau dan Polresta Barelang menjelaskan secara terbuka konstruksi perkara yang menjerat wartawan H, termasuk dasar penangkapan dan pemenuhan hak-hak hukumnya.
“Jangan biarkan persoalan ini menjadi tanda tanya berkepanjangan. Aparat harus menjelaskan dasar penangkapan, dugaan perbuatan yang disangkakan, serta proses hukum yang dijalankan. Transparansi adalah kewajiban, bukan sesuatu yang harus terus-menerus dituntut masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan pers dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, setiap persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan dan tugas jurnalistik harus memperhatikan mekanisme serta perlindungan hukum pers.
Desak Dugaan Jaringan Rokok Ilegal Diusut Tuntas
Selain menyoroti penangkapan H, DPD PWMOI Kota Batam mendesak aparat penegak hukum bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengusut dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai merek Manchester.
Rezky meminta pengusutan tidak berhenti pada pedagang kecil, tetapi menelusuri seluruh rantai distribusi, termasuk pemasok, pemodal, gudang penyimpanan, hingga pihak yang diduga mengendalikan peredaran.
“Kami tidak ingin muncul kesan wartawan yang memberitakan dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai justru lebih cepat diproses, sementara dugaan jaringan di balik peredarannya belum diungkap. Jika ditemukan pelanggaran, bongkar semuanya. Telusuri siapa pemasok, pemodal, dan pihak yang mengendalikan distribusinya,” tegasnya.
Menurutnya, dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan persoalan serius karena berpotensi melanggar ketentuan cukai dan merugikan penerimaan negara. Bea Cukai Batam diminta menunjukkan langkah pengawasan dan penindakan yang nyata serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
PWMOI Ajak Insan Pers Kawal Kasus
Rezky mengajak seluruh organisasi pers, wartawan, dan masyarakat sipil mengawal perkara tersebut agar penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan tidak mengabaikan hak-hak wartawan.
“Ini bukan sekadar persoalan satu wartawan, tetapi menyangkut marwah profesi jurnalistik dan kebebasan pers. Kami meminta seluruh insan pers mengawal kasus ini agar tidak ada hak yang dilanggar maupun kewenangan yang disalahgunakan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, DPD PWMOI Kota Batam akan terus memantau perkembangan perkara dan mendesak agar seluruh fakta dibuka secara objektif.
“Hukum harus berlaku sama bagi semua pihak. Jangan sampai hukum terlihat tegas terhadap wartawan yang menyampaikan informasi kepada publik, tetapi tidak menunjukkan ketegasan yang sama dalam mengusut dugaan praktik yang merugikan negara. Kami mendesak penangkapan wartawan H dan dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai di Batam diusut serius, transparan, dan tanpa tebang pilih,” tutup Rezky.






































