YUTELNEWS.com | Jepara – Bupati Jepara H. Witiarso Utomo atau yang akrab disapa Mas Wiwit mendorong percepatan rencana pembangunan Terminal Kembang Pelabuhan Jepara. Proyek strategis ini dinilai berpotensi memperkuat konektivitas logistik, meningkatkan daya saing daerah, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi Kabupaten Jepara.
Hal tersebut disampaikan Mas Wiwit saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Pembangunan Terminal Kembang Pelabuhan Jepara di Pendopo Kabupaten Jepara, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar, Asisten II Sekda Jepara Aris Setyawan, Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) Noor Fuad, Penilik Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan Anggoro, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, serta Ketua Departemen Teknik Industri Universitas Diponegoro Dr. Singgih Saptadi, S.T., M.T.
Dalam sambutannya, Mas Wiwit menjelaskan bahwa FGD tersebut merupakan bagian dari upaya melengkapi dokumen studi kelayakan awal atau pra-feasibility study (pra-FS) pembangunan pelabuhan. Salah satu aspek utama yang perlu dikaji adalah potensi pasar, terutama volume arus keluar dan masuk peti kemas (kontainer) di wilayah Jawa Tengah.
Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Kabupaten Jepara mengajak perwakilan perusahaan, pelaku usaha, serta instansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah untuk berpartisipasi memberikan informasi terkait volume kontainer ekspor maupun impor.
“Data yang kami butuhkan cukup jumlah kontainernya saja, baik ekspor maupun impor. Tidak perlu mencantumkan nilai transaksi ataupun invoice. Data ini semata-mata untuk melengkapi kajian pra-FS dan mengukur apakah pembangunan pelabuhan di Jepara layak secara ekonomi,” ujar Mas Wiwit.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi awal, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang melayani sekitar 1,1 juta TEUs kontainer per tahun untuk aktivitas domestik maupun internasional. Sementara itu, potensi arus kontainer di Jawa Tengah diperkirakan mencapai sekitar 2 juta TEUs per tahun. Angka tersebut menunjukkan adanya potensi pasar yang perlu dikaji lebih mendalam untuk melihat peluang pengembangan layanan kepelabuhanan di Jepara.
Menurutnya, peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan alternatif layanan pelabuhan sekaligus mendorong persaingan yang sehat di sektor logistik dan kepelabuhanan.
“Kalau potensi pasar Jawa Tengah mencapai 2 juta TEUs, sedangkan Tanjung Emas melayani sekitar 1,1 juta TEUs, tentu ada potensi pasar yang perlu kita pelajari. Ini menjadi peluang bagi Jepara untuk ikut mengambil bagian dalam mendukung aktivitas ekspor-impor dan logistik,” jelasnya.
Meski demikian, Mas Wiwit menegaskan bahwa kondisi kedalaman perairan menjadi salah satu faktor penentu kelayakan pembangunan pelabuhan. Kedalaman minimal sekitar 12 meter dinilai penting agar pelabuhan mampu melayani kapal berukuran besar, termasuk kapal dengan kapasitas hingga 8.000 TEUs.
Ia menilai kondisi perairan di Jepara berpotensi menjadi keunggulan geografis dibandingkan sejumlah wilayah pesisir utara Jawa Tengah yang memiliki karakteristik perairan relatif dangkal.
Sebagai gambaran, kawasan perairan di sekitar PLTU Tanjung Jati B memiliki kedalaman sekitar 15 meter. Potensi tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk menentukan lokasi terminal yang memenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan.
Selain aspek teknis, pembangunan pelabuhan di Jepara juga diharapkan mampu menjawab persoalan efisiensi pengiriman barang. Mas Wiwit menyebut, berdasarkan informasi dari pelaku usaha, keterlambatan pengiriman melalui Pelabuhan Tanjung Emas saat ini dapat mencapai enam hingga 16 hari.
“Ini menjadi salah satu peluang bagi Jepara. Jika kita mampu menghadirkan pelabuhan dengan fasilitas dan kedalaman yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan memberikan pilihan layanan yang lebih baik bagi dunia usaha,” katanya.
Lebih lanjut, Mas Wiwit mengaitkan rencana pembangunan pelabuhan tersebut dengan sejarah maritim Jepara. Menurutnya, Jepara memiliki akar sejarah panjang sebagai kawasan perdagangan dan kepelabuhanan sejak masa kerajaan terdahulu. Potensi geografis dan sejarah tersebut diharapkan dapat kembali dioptimalkan melalui pembangunan infrastruktur pelabuhan modern.
Namun, ia menegaskan bahwa pengembangan kawasan kepelabuhanan harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.
Dalam kesempatan tersebut, Mas Wiwit juga menyampaikan bahwa PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), operator pelabuhan yang telah mengelola fasilitas kepelabuhanan di Banten, menyatakan kesediaannya menjadi calon pemegang konsesi pengelolaan pelabuhan di Jepara.
Keterlibatan KBS diharapkan dapat memperkuat persiapan proyek, khususnya dalam memenuhi berbagai persyaratan untuk melanjutkan proses menuju studi kelayakan penuh atau feasibility study (FS).
“Alhamdulillah, KBS sudah menjadi calon tunggal yang bersedia memegang konsesi. Ini menjadi salah satu langkah penting bagi ikhtiar kita mewujudkan pelabuhan di Kabupaten Jepara,” ungkapnya.
Mas Wiwit berharap penyusunan pra-FS dapat segera diselesaikan sehingga tahapan berikutnya menuju FS pada 2027 dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, sejumlah perwakilan perusahaan yang hadir dalam FGD menyambut positif rencana pembangunan Terminal Kembang. Keberadaan pelabuhan di Jepara dinilai berpotensi menekan biaya logistik (logistics cost) sekaligus memperluas pilihan jalur distribusi barang.
Selain itu, ketersediaan fasilitas yang mampu melayani kapal berkapasitas lebih besar diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkut dan membuka akses terhadap rute pelayaran yang lebih luas.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai potensi arus barang, kebutuhan dunia usaha, serta kelayakan teknis pembangunan pelabuhan. Hasil kajian tersebut akan menjadi landasan dalam menentukan langkah strategis pengembangan Terminal Kembang sebagai infrastruktur penting untuk memperkuat konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jepara serta Jawa Tengah.
(Singgih)
(DiskominfoJepara/YFR)






































