Penulis: Admin

YUTELNEWS.com | Sukabumi– Bencana Alam pada hari Rabu, 4 Desember 2024 Kp. Nyamplung RT 04, RW 02,Desa Cisarua, kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, di Pohon tumbang yang menimpa Rumah Warga akibat intensitas hujan tinggi.

Mendapatkan laporan tersebut Sertu Parjiman Anggota Koramil Nagrak 0607-10 bergerak kelokasi untuk melakukan evakuasi.

“Hujan intensitas tinggi yang berlangsung cukup lama menyebabkan satu rumpun bambu yang berada di tebing belakang rumah warga, Akibatnya bambu roboh dan batangnya menimbun dua rumah”ujar Sertu Parjiman

“Rumah tidak mengalami kerusakan, namun batang bambu yang menimbun atap belum dapat dievakuasi karena kondisi diarea longsor, masih membahayakan, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut”Pungkasnya.

Reporter : Mirna

YUTELNEWS.com | Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bersama Tim Tabur Kejari Pinrang dibantu Tim Tabur AMC Kejagung RI berhasil menangkap lelaki HB (59 tahun) tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Pinrang di Samirah Regency B7, Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/12/2024).

Proses penangkapan terpidana berhasil dilakukan berkat kerjasama Tim Tabur Kejati Sulsel yang dipimpin Kasi V pada Bidang Intelijen, Erfah Basmar dan Tim Tabur Kejari Pinrang yang dipimpin Kajari Pinrang, Agung Bagus Kade Kusimantara.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan terpidana HB terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Gedung Mall Pinrang tahun 2017 sampai 2024 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.278.555.466 (Satu miliar dua ratus tujuh pulh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).

“Tersangka ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Pinrang Berdasarkan Surat Penetapan DPO Nomor: R-319/P.4/Dti.2/11/2024 tanggal 20 November 2024,” kata Soetarmi.

HB selama ini telah dinyatakan buronan Kejaksaan selama 2 bulan sebab yang bersangkutan mangkir. Telah dipanggil secara patut untuk memenuhi pemeriksaan sebagai Saksi maupun tersangka terkait dengan Pengelolaan Gedung Mall Pinrang tahun 2017 sampai 2024. Sehingga perlu dilakukan upaya tegas berupa penjemputan paksa kepada tersangka HB.

Setelah ditangkap, tersangka HB sempat diamankan ke sel tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu diterbangkan dari Bandar Udara Internasional Soekarna Hatta di Tangerang menuju Bandar Udara Internasional Sultan Hasanudin di Maros.

Saat ini tersangka telah diamankan di Rutan Makassar untuk menjalani proses penyidikan yang sempat tertunda karena tersangka melarikan diri dan dinyatakan buronan Kejaksaan.

“Penangkapan tersangka ini merupakan realisasi program Jaksa Agung dalam memaksimalkan pencarian dan penangkapan tersangka demi penegakan hukum,” jelas Soetarmi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus salim mengapresiasi kinerja jajarannya yang telah bergerak cepat dan berhasil mengamankan buronan. Dan Agus Salim senantiasa meminta jajarannya untuk selalu memonitor dan segera mengamankan buronan yang masih berkeliaran untuk dieksekusi demi kepastian hukum.

Kajati Sulsel juga menghimbau kepada seluruh buronan yang telah dietapkan DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena “tidak ada tempat yang aman bagi para buronan”. (Abu Algifari)

YUTELNEWS.com | Sejumlah pedagang mulai dari pedagang gorengan, lapok tuak, bengkel, pasar kaget, dan beberapa jualan yang lain. Yang berjejeran depan sebrang jalan Ruko ABC Simpang Hutatap, yang membuat pandangan tidak elok di pandang.

Pemantauan temuan awak media dari salah satu warga sekitar yang enggan di sebutkan namanya, ” Para pedagang itu disetor sama orang yang bermarga “S” , mulai dari simpang sampai di pasar kaget mandalai sama dia disetor, ” ucapnya, Senin (2/12/ 2024)

” Depan kedai lapo tuak itu bising sekali apa lagi kalau udah mabuk, suara bising, membuat kami terganggu, ” ucap salah satu warga sekitar.

Sudah ada beberapa temuan yang diduga yang beking para penguasa pungli terhadap pedangan, diduga oknum Pol PP ikut bermain dan oknum tersebut sudah kita kantongin siapa aja yang ikut bermain.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah: Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Team media pernah menghubungi Imam Tohari sebagai kepala Pol PP Kota Batam, ” saya tidak ada wewenang masalah yang penertiban yang jualan, ” ucapnya saat di via WhatsApp, Rabu (20/11/ 2024).

Team media akan terus minta konfirmasi atas oknum – oknum yang terlibat masalah kutipan yang seharusnya itu ditertipkan malah mereka bermain dan menjadikan mesin ATM berjalan, hingga berita ini turun. NZ/tim

YUTELNEWS.com||Surabaya – PT. Corps Boxer Guard, perusahaan penyedia jasa keamanan, mengungkapkan kekhawatiran serius terkait pelanggaran kode etik dan ketidakprofesionalan dalam insiden yang melibatkan enam mantan tenaga satpamnya. Para satpam tersebut sebelumnya bertugas di Perumahan Mansion Nine, Lakarsantri, Surabaya, hingga kontrak kerja mereka berakhir pada 30 November 2024.

Sejak 1 Desember 2024, Mansion Nine telah mengalihkan kontrak keamanan ke perusahaan lain, yaitu PT. Swabina Gatra. Namun, PT. Corps Boxer Guard menuduh bahwa enam satpam yang sebelumnya berada di bawah naungannya “dibajak” oleh PT. Swabina Gatra untuk terus bekerja di lokasi yang sama, tanpa adanya pengunduran diri resmi atau penyelesaian administrasi dari pihak satpam tersebut.

Pelanggaran Identitas Perusahaan yang lebih memprihatinkan, hingga 2 Desember 2024, enam satpam yang kini berada di bawah PT. Swabina Gatra masih menggunakan badge atau logo PT. Corps Boxer Guard selama bertugas di Mansion Nine. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran identitas yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat serta merusak reputasi PT. Corps Boxer Guard.

“Entahlah hari ini, Selasa 3 Desember, apakah mereka masih menggunakan badge kami atau tidak,” ujar seorang pengurus PT. Corps Boxer Guard. Ia menyatakan bahwa tindakan ini mencerminkan ketidak profesionalan PT. Swabina Gatra dan melanggar etika profesional dalam industri jasa keamanan.

Imbas pada Hubungan Kerja Sama dan Kepercayaan Klien.

Tidak hanya PT. Swabina Gatra, manajemen Perumahan Mansion Nine juga dinilai menunjukkan sikap yang tidak profesional. Mereka tetap mempekerjakan mantan personel PT. Corps Boxer Guard di bawah kontrak perusahaan lain tanpa memastikan penyelesaian administrasi dan prosedur resign sesuai ketentuan.

“Ini adalah pelanggaran serius terhadap norma kerja sama profesional. Reputasi kami sebagai penyedia layanan keamanan berisiko tercoreng akibat tindakan ini,” lanjut pengurus PT. Corps Boxer Guard.

Langkah Selanjutnya

PT. Corps Boxer Guard berencana mengambil langkah resmi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Surat resmi akan disampaikan kepada PT. Swabina Gatra dan pengelola Mansion Nine (PT. Hutomo Mandala Raharjo) guna meminta klarifikasi dan tindakan tegas terhadap insiden ini.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Diperlukan langkah cepat dan bijaksana untuk memastikan bahwa insiden ini tidak berdampak pada nama baik perusahaan kami maupun kepercayaan klien terhadap layanan keamanan yang kami sediakan,” tegas pihak PT. Corps Boxer Guard.

Hingga berita ini ditulis, upaya klarifikasi melalui WhatsApp kepada PT. Swabina Gatra dan pengelola Mansion Nine belum mendapatkan respons, meski pesan telah terlihat terbaca (centang dua).

Kejadian ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak untuk menghormati norma-norma profesionalisme dan etika kerja dalam sektor jasa keamanan. PT. Corps Boxer Guard berharap agar permasalahan ini segera terselesaikan demi menjaga hubungan baik antar perusahaan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang dilayani. (Boedipras)

YUTELNEWS.com | Lima Puluh Kota – Pasca bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Lima Puluh Kota akibat tingginya curah hujan tanggal 22 November 2024 silam, menyisakan derita teramat dalam bagi warga Lima Puluh Kota yaitu Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru , Namun berbeda dengan masyarakat di jorong Siamang Bunyi Nagari Kubang Kecamatan Guguak dan Jorong Soriak Nagari Suliki Kecamatan Suliki.

Hari ke 10 kegiatan tanggap darurat di Jorong Siamang Bunyi, tinggal pembersihan material banjir bandang di sungai Batang Lampasi dan pembersihan satu unit rumah ,karena tidak bisa secara manual, butuh alat berat,sebab di sekitar rumah tersebut terdapat tumpukan kayu-kayu yang besar, juga sungai Batang Lampasi sekarang sudah berubah aliran akibat tertutup material banjir bandang yang terdiri dari berbagai ukuran .

Hal ini di benarkan oleh Kalaksa BPBD Rahmadinol, saat awak media meliputi lokasi bencana.
Rahmadinol juga menjelaskan bahwa Selasa 3 Desember adalah hari ke-11 kegiatan tanggap darurat, alat berat sudah kita perintahkan untuk rolling ke jorong soriak nagari suliki kecamatan Suliki sejak Hari Minggu kemaren, rencana BPBD akan membersihkan material banjir bandang dari pemukiman penduduk di jorong Soriak lanjut sampai kebawah di jorong Siamang Bunyi,Nagari Kubang Kecamatan Guguak.

Sesuai dengan Slogan yang sering disampaikan Rahmaninol “Bencana urusan bersama”
BPBD sudah melakukan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V(BWSS V) , dibuktikan dengan diturunkannya 1 (satu) unit alat berat untuk membersihkan material banjir bandang di Nagari Pauh Sangik, karena alat berat PC 200 tidak bisa menempuh lokasi sampai ke pemukiman penduduk di jorong Soriak nagari Suliki.
Berdasarkan laporan Kalaksa BPBD Rahmadinol, bahwa masih banyak material longsor berupa kayu-kayu di bagian hulu, hal ini berpotensi untuk banjir bandang susulan, mungkin ini akan terjadi 3 sampai 5 tahun yang akan datang, untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD sudah berkoordinasi dengan Dinas kehutanan Provinsi Sumbar, dan hari Senin tanggal 2 Desember 2024, Dinas Kehutanan telah menurunkan Polisi Kehutanan ,mudah-mudahan penanganan bencana alam ini bisa di keroyok bersama sesuai kewenangan .

“Rahmadinol menghimbau masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai, perbukitan untuk selalu siaga dan waspada, kalau bisa,hindari membangun rumah di sekitar daerah aliran sungai dan perbukitan, kalau memang itu tidak bisa dihindari, tetap siaga dan waspada, lakukan evakuasi mandiri, hubungi pejabat pemerintahan terdekat.

( MAHWEL )

YUTELNEWS.com | Natuna, Batam– Isu mengenai kebijakan Kominfo yang dinilai hanya memberikan ruang kerja sama kepada media yang terdaftar di Dewan Pers kembali memicu kritik keras dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan pers dan berpotensi meminggirkan media independen yang telah berbadan hukum, kredibel, dan profesional, tetapi belum terdaftar di Dewan Pers. Senin, (02/12/2024)

Nursalim Turatea, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, secara tegas menyuarakan bahwa Kominfo sebagai institusi negara tidak seharusnya menerapkan kebijakan diskriminatif yang menghalangi media untuk berkontribusi dalam penyebaran informasi. Menurutnya, dasar hukum di Indonesia tidak pernah mengatur secara eksplisit kewajiban media untuk terdaftar di Dewan Pers demi bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah.

“Kominfo Harus Menjadi Fasilitator, Bukan Penghalang”

“Kominfo seharusnya berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung keberagaman media di Indonesia, bukan menjadi penghalang. Tidak ada aturan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mewajibkan media terdaftar di Dewan Pers untuk bekerja sama dengan pemerintah,” tegas Nursalim saat diwawancarai di Batam.

Lebih lanjut, Nursalim mengingatkan bahwa Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers bersifat internal dan tidak mengikat seluruh media di Indonesia. “Pendaftaran di Dewan Pers adalah langkah sukarela, bukan kewajiban. Banyak media yang sudah profesional dan mematuhi kode etik jurnalistik, tetapi memilih untuk tidak mendaftar. Mereka tetap memiliki hak yang sama untuk bekerja sama dengan pemerintah,” tambahnya.

Komentar Tegas dari Pimpinan Pusat IWO Indonesia

Melalui sambungan telepon pada Senin, 2 Desember 2024, pukul 15.00 WIB, NR Ichang Rahardian, Pimpinan Pusat Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, juga menyoroti kebijakan ini sebagai langkah yang berpotensi melanggar prinsip kebebasan pers.

“Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang tidak boleh diintervensi oleh kebijakan yang diskriminatif. Media yang telah berbadan hukum dan mematuhi aturan jurnalistik sudah memenuhi kriteria untuk bekerja sama dengan pemerintah, tanpa harus bergantung pada status keanggotaan di Dewan Pers,” ujar Ichang.

Ia menekankan pentingnya inklusivitas dalam menjalin hubungan dengan media, baik skala besar maupun independen. “Kami akan terus mengawal isu ini. Media adalah mitra strategis pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang informatif. Tidak boleh ada diskriminasi yang meminggirkan salah satu pihak,” tambahnya.

Diskriminasi Media: Ancaman Bagi Demokrasi dan Kebebasan Pers

Nursalim memperingatkan bahwa kebijakan yang membatasi kerja sama hanya kepada media yang terdaftar di Dewan Pers berpotensi menciptakan monopoli dan diskriminasi di sektor pers. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 F UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat, memperoleh informasi, dan menyampaikan informasi.

“Prinsip kebebasan pers yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 harus ditegakkan. Membatasi media berdasarkan status administratif sama saja dengan mengingkari hak dasar mereka. Media yang berbadan hukum, mematuhi undang-undang, dan kode etik jurnalistik berhak mendapatkan perlakuan yang setara,” kata Nursalim.

Kominfo Harus Mengedepankan Prinsip Inklusivitas dan Non diskriminasi

Sebagai lembaga pemerintah, Kominfo diharapkan mengutamakan prinsip inklusivitas. Menurut Nursalim, keputusan kerja sama dengan media seharusnya berdasarkan profesionalisme dan kualitas pemberitaan, bukan semata-mata status pendaftaran.

“Kominfo harus membuka ruang bagi semua media yang telah memenuhi persyaratan hukum untuk bekerja sama. Kebijakan yang diskriminatif ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan transparansi yang seharusnya diusung oleh pemerintah,” tegasnya.

Ichang Rahardian juga mendesak agar kebijakan tersebut segera dievaluasi. “Kami mendorong Kominfo untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan tidak memprioritaskan satu kelompok media tertentu. Kami siap berdialog dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.

Harapan untuk Masa Depan Kebebasan Pers di Indonesia

Nursalim menyampaikan bahwa kebebasan pers hanya dapat diwujudkan jika semua pihak, termasuk pemerintah, menghormati hak media tanpa terkecuali. “Keberhasilan media dalam menjalankan tugasnya tidak ditentukan oleh status administratifnya, melainkan oleh komitmennya terhadap kebenaran, profesionalisme, dan kode etik jurnalistik. Kita harus bersatu menolak kebijakan diskriminatif ini demi masa depan demokrasi Indonesia,” tutupnya dengan penuh semangat.

(Darmansyah)