Penulis: Admin

YUTELNEWS.com ||Kapolres Humbahas AKBP Hary Ardianto, S.H., S.I.K., M.H, bersama sejumlah pejabat utama polres, melaksanakan kunjungan dan pengecekan ke kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah hukum Polres Humbang Hasundutan. Sabtu (30/11/2024)

Dilaksanakannya kunjungan ke kantor PPK tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan logistik Pilkada 2024, kesiapan personel pengamanan, dan kondisi tempat penyimpanan logistik.

Sejumlah kantor PPK yang dikunjungi oleh rombongan mencakup kantor PPK Kecamatan Paranginan, Lintongnihuta, Onan Ganjang, Pollung dan Doloksanggul.

Selama kunjungan dan pengecekan di lakukan beberapa hal penting berhasil dipastikan, di antaranya logistik Pilkada 2024 dalam keadaan aman dan lengkap. Tidak ada kekurangan atau kerusakan pada logistik yang disimpan di kantor PPK.

“Personel pengamanan hadir lengkap, hadir sesuai jadwal dan melaksanakan tugas dengan baik.” kata Kapolres AKBP Hary Ardianto

Kapolres meminta kepada seluruh personil yang melaksanakan tugas agar setiap potensi gangguan keamanan atau kejadian mencurigakan segera dilaporkan kepada pimpinan untuk penanganan cepat dan tepat.

“Kami ingatkan kepada anggota untuk selalu waspada, segera kenali kerawanan yang ada di sekitar, tingkatkan fokus dalam melaksanakan tugas sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengganggu kelancaran Pilkada 2024.” Tutup Kapolres.(Tiara Aritonang) 

YUTELNEWS.com | Semarang – Maraknya Bangunan di Kota Semarang dari semi permanen hingga permanen, bahkan bangunan Mewah tanpa Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemerintah yang dalam hal ini Dinas Perizinan mengundang kecaman dari berbagai elemen masyarakat khususnya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEKAT dan RPK RI.

Pasalnya, Pergantian dari IMB ke PBG ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021. Aturan setebal 406 halaman yang diterbitkan pada 2 Februari 2021 ini merupakan turunan revisi Undang-undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung yang dilakukan Pemerintah lewat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta Kerja.

Mereka juga menyoroti proyek pembangunan gedung sarana yang dikerjakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) diatas luas tanah sekitar 2.700 meter persegi diduga tidak mengantongi ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) .

Terkonfirmasi oleh salah satu Drafteri Iqbal sebagai perwakilan dari PT. KAI, ia bertugas membuat gambar teknis atau rancangan 3D dari sebuah konsep suatu gedung atau bangunan. Dirinya membenarkan bahwa terkait perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masih proses pembuatan.

Sangat ironis sekali jika praktek hal semacam ini di lakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang mana merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melanggar aturan UUD 45 yang telah disetujui dan disahkan oleh pemerintah itu sendiri.

Hal ini membuat Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PEKAT Joko Budi Santoso dan Susilo H Prasetyo selaku Ketua Umum RPK RI serta Dedi Hadi Irianto selaku divisi investigasi RPK RI angkat bicara angkat bicara terkait permasalahan ini.

Ia menegaskan bahwa pembangunan apa pun, termasuk yang dilakukan oleh perusahaan milik negara, seharusnya mendahulukan kelengkapan perizinan sebelum dimulai.

“Kami sebagai lembaga kontrol sosial mendesak agar pembangunan ini dihentikan sementara waktu” ucapnya.

Ia juga menyampaikan peran Satpol PP sangat penting sebagai penegak Perda untuk menindak hal semacam ini.

“Aparat Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah seharusnya bertindak tegas untuk memastikan pembangunan tanpa izin ini tidak dilanjutkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa tindakan ini mencoreng upaya pemerintah dalam menegakkan aturan dan mendukung ketaatan pajak, seperti yang sering digaungkan oleh Presiden RI.

Menurutnya, contoh buruk seperti ini justru mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perusahaan milik negara.

Dalam konteks ini, ia berharap PT KAI Daerah Operasi (DAOP) 4, yang bertanggung jawab atas pembangunan tersebut, dapat segera menyelesaikan permasalahan perizinan sebelum melanjutkan proyek.

Hal ini penting demi menjaga integritas perusahaan pemerintah di mata masyarakat.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya disiplin terhadap peraturan, baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.

Semua pihak kini menunggu tindakan tegas dari otoritas terkait untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Padahal telah diketahui jika melanggar perturan yang tersebut diatas ada sanksi Administratif maupun pidana seperti penjabaran dibawah ini.

Apabila Pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, penilik, dan/atau pengkaji tekhnis tidak memenuhi kewajiban fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung(dalam hal ini kepemilikan PBG), berpotensi dikenakan sanksi administratif berupa :

– Peringatan tertulis.

– Pembatasan kegiatan bangunan.

– Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.

– Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.

– Pembekuan persetujuan bangunan gedung.

– Pencabutan persetujuan bangunan gedung.

– Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

– Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

– Perintah pembongkaran gedung.

Selain itu, terdapat sanksi pidana dan denda apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam UU Bangunan Gedung Jo.UU Cipta Kerja jika, Pemilik bangunan gedung dan/atau pengguna bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka berpotensi dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 10% dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain.

Kemudian, jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, pelaku berpotensi dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling lama 15% dari nilai bangunan gedung dan jika, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, pemilik bangunan gedung dapat dan/atau pengguna bangunan gedung dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 20% dari nilai bangunan gedung.

Selanjutnya, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan hak kepada masyarakat untuk melaporkan secara tertulis jika melihat adanya indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan/atau bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkaran berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya pada pengguna, masyarakat dan lingkungan.

Reporter : Sakti

YUTELNEWS.com | Ratusan massa yang mengatas namakan aksi peduli pemilu jujur kota medan geruduk kantor KPU kota medan jalan kejaksaan nomor 37 kelurahan petisah tengah kecamatan medan petisah,jumat (29/11/24).

Aksi peduli pemilu jujur itu dasarin oleh minimnya partisipasi masyarakat memilih saat pilkada serentak berlangsung 27 November 2024 kemarin, karena kondisi hari pemilihan keadaan kota medan mengalami bencana alam yaitu banjir di beberapa titik atau sejumlah wilayah.

Tuntutan aksi di sampaikan massa aksi diantaranya meminta pemilihan ulang kembali karena terjadi bencana alam banjir dan curah hujan yang begitu deras sehingga pemilu tidak antusias untuk datang dan memilih calon walilota medan, padahal anggaran sosialisasi per TPS itu adalah Rp 15,4 juta per Tps, tapi kenapa para pemilu yang datang tidak sampai 30 % (persen).

Dan tidak profesional KPU adalah banyak pelanggaran yang di lakukan di TPS seperti pemilih di saat pencoblosan mendapatkan kertas suara yang berlebih dari satu yang videonya viral di medsos.

Ketua KPU medan bu mutia merespon atas aspirasi pengunjuk rasa peduli pilkada jujur kota medan, kita akan kaji ulang dan kami sampaikan ke bawaslu, karena kami sama sama penyelenggara tetapi bawaslu adalah badan pengawas pemilu (30/11/24).

(Redaksi rizal hsb)

YUTELNEWS.com ||Polres Samosir bersama jajaran Polsek menggelar pengamanan ketat pada hari pertama Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Pilkada Serentak 2024 tingkat Kabupaten Samosir. Kegiatan ini berlangsung serentak di sembilan kecamatan di Kabupaten Samosir, melibatkan berbagai unsur terkait untuk memastikan kelancaran proses demokrasi tersebut.(29/11/2024)

Dalam pelaksanaannya, sejumlah koordinator wilayah pengamanan turut hadir di setiap kecamatan. Di antaranya IPTU S. Pangaribuan di Kecamatan Simanindo, IPDA Jusuf Ketaren di Kecamatan Ronggurnihuta, IPTU Bangun Dalimunthe di Pangururan, hingga AKP Marlan Silalahi di Kecamatan Nainggolan. Koordinator lainnya seperti IPDA DB Siregar untuk PPK Sianjur Mulamula, AKP Hasudungan Rajagukguk untuk PPK Harian, AKP Parlindungan Sinaga untuk PPK Palipi, dan IPDA Parimpunan Siregar Untuk PPK Sitiotio.

Kapolres Samosir memobilisasi 107 personel untuk memastikan pengamanan logistik dan proses pleno berjalan aman. Langkah pertama dilakukan dengan pengamanan pendistribusian logistik dari tempat penyimpanan menuju lokasi rapat. Sterilisasi lokasi juga dilakukan sebelum kegiatan dimulai untuk memastikan tidak ada benda mencurigakan yang dapat mengganggu jalannya pleno.

Pengamanan dilakukan secara berlapis, baik di dalam ruang rapat pleno oleh personel pengamanan tertutup, maupun di luar ruangan oleh petugas pengamanan terbuka. Selain itu, patroli jalan kaki dan patroli wilayah juga dilakukan untuk mencegah potensi gangguan dari pihak luar.

“Kami pastikan kotak suara yang berisi surat suara tetap aman dan tidak ada yang hilang atau rusak selama proses ini. Sistem pengamanan 24 jam diberlakukan di setiap lokasi penyimpanan kotak suara,” ujar Pejabat Sementara Kasi Humas Polres Samosir, Brigpol Vandu P. Marpaung. Ia juga menegaskan kesiapan Polres Samosir melalui penempatan Unit Reaksi Cepat dan Personel Pengendali Massa di setiap wilayah.

Rapat pleno ini juga dihadiri oleh Ketua PPK, Ketua Panwascam, Forkopimca, perwakilan KPU Kabupaten Samosir, Perwakilan Bawaslu Kabupaten Samosir, saksi pasangan calon Kepala Daerah, serta pihak keamanan.

Karendal Ops Mantappraja Polres Samosir, AKP Tito Juardi, bersama Pamatwil AKBP Kristian Sianturi dan Kompol MS Ritonga turut mengawasi pengamanan.

Dengan pengamanan yang intensif ini, Polres Samosir berharap seluruh rangkaian Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Samosir berjalan lancar, aman, dan tertib hingga selesai. “Kami siap bertindak cepat jika ada gangguan keamanan, dan berharap masyarakat turut mendukung terciptanya suasana kondusif,” pungkas Brigpol Vandu P. Marpaung.

Proses penghitungan suara tingkat kecamatan akan terus berlangsung hingga selesai, dengan pengamanan ketat di seluruh wilayah Kabupaten Samosir.(Tiara Aritonang)

YUTELNEWS.com|Reses tahap 1 2024 masa persidangan ke-1 daerah pemilihan kisaran barat dan kisaran timur, Daniel banjarnahor SH MH anggota DPRD kabupaten Asahan.

Didampingi oleh Farida butar-butar sebagai waka DPC PDIP Kabupaten Asahan, dan Toga Lumban gaol ketua PDIP PAC Kistim, Daniel menyapa masyarakat yang hadir di wisma Dikky tobing atas undangan reses yang di laksanakan oleh Daniel Banjarnahor.

Selamat siang buat kita semua Bapak Ibu dan saudara sekalian, terimakasih sudah memilih saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan yang mewakili dari komisi 2 sebagai perpanjangan tangan untuk memperjuangkan aspirasi kita di Kabupaten Asahan khususnya di Gambir baru ini.

Jadi memang ini tahap pertama bagi saya reses di Kabupaten Asahan dan kali ini pula saya reses di kabupaten Asahan pas di lumbung suara saya, tepuk tangan dulu untuk gambilr baru, kenapa saya pilih gambir baru karena ada enak nya Gambir baru ini. Sebelumnya saya reses di Kabupaten yang dingin bapak ibu yaitu di Humbang Hasundutan.

Saya tidak akan panjang lebar menyampaikan kepada bapak dan ibu sekalian, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas apa project yang akan kita kerjakan ke depan, nanti akan ada sesi tanya jawab maka saya minta kepada bapak ibu sekalian untuk menyampaikan atau mempertanyakan apa yang menjadi keinginan kita bersama yang mungkin bisa saya jembatani dengan adanya saya di komisi A, misalnya bedah rumah, kesehatan dan sekolah.

Salah seorang warga meminta kepada Bapak Daniel jika posisi hujan tolong lewati jalan merpati biar Pak Daniel lihat bagaimana air meluber dari parit yang persis di depan fotocopy saya, karena waktu itu sudah dilaporkan dan pihak kecamatan juga PUPR sudah datang bahkan ke Pak Taufik juga sudah sampai tapi sampai pada hari ini tidak ada solusinya.

Warga juga meminta perbaikan di jalan merak karena sudah cukup lama jalan itu tidak pernah ada pembangunan maka kami sangat berharap dengan duduknya pak Daniel di komisi A kami sangat berharap bagaimana pak Daniel menjembatani supaya terealisasi pembangunan di jalan merak, dan jika mengizinkan kami bermohon kepada bapak Daniel supaya kami juga ada kegiatan karena memang kami yang ada di sini sudah terbiasa beternak babi, jika boleh dibantu kamu mohon supaya diadakan lokalisasi peternakan untuk kami agar bisa berusaha dan mewujudkan cita-cita kami untuk menyekolahkan anak-anak kami dari hasil beternak babi.

Warga juga menyampaikan bagaimana untuk mendapatkan bedah rumah bagi yang betul-betul layak mendapatkannya .

Menjawab pertanyaan daripada warga Daniel banjarinahor menyampaikan terkait dengan jalan merpati saya akan berupaya untuk menyampaikan kepada PUPR dan kepada dinas terkait untuk merealisasikan permohonan pembuatan gorong-gorong tersebut saya tidak berjanji tapi saya akan upayakan.

Karena saya tidak pernah berjanji pantang bagi saya berjanji tapi tidak saya laksanakan nah dengan ini saya akan berupaya menjembatani permohonan bapak dan ibu sekalian untuk pemasangan gorong-gorong seperti yang disampaikan.

Dan untuk jalan merak juga sama halnya dengan jalan merpati tetap akan kita sampaikan tetap akan kita jembatani nah untuk itu kita akan upayakan itu mungkin di tahun-tahun berikutnya, karena anggaran di tahun 2025 sudah ketuk palu oleh anggota-anggota dewan di tahun 2024 maka kalaupun ada yang bisa saya upayakan itu nanti akan terlaksana di tahun 2026 ke atas kalau untuk di 2025 sudah tidak ada lagi ujarnya.

Untuk ternak babi atau lokalisasi untuk peternakan babi saya juga akan mencoba menyampaikan bagaimana solusi ini nanti bisa terlaksana, tapi saya mau bertanya kepada saudara sekalian apakah sudah ada wadah atau tempat jika yang kita mohonkan untuk ternak babi ini bisa kita dapat. Untuk ternak babi ini usulan yang cukup luar biasa nah saya berharap bentuk dulu kelompok tani karena dari kelompok tani lah kita akan mendapatkan ini maka bentuk kelompok tani secepatnya supaya bisa kita mohonkan nantinya.

Nah untuk bedah rumah yang bisa mendapatkannya adalah orang yang betul-betul tak mampu atau rumahnya terbuat dari papan atau sudah tak layak huni, Kalau untuk bantuan untuk masyarakat yang belum mempunyai rumah dan masih mengontrak pemerintah sudah sediakan perumahan subsidi KPR.

Pertanyaan terakhir datang dari seorang warga yang menyampaikan bagaimana cara mengurus BPJS gratis atau bagaimana caranya membantu masyarakat yang betul-betul tak mampu supaya bisa mendapatkan BPJS pemerintah karena saya sangat miris melihat beberapa warga yang tidak mampu untuk berobat yang tidak mempunyai penghasilan, kamu berharap bapak bisa membantu kami dalam pengurusan BPJS karena kami terlalu sering dipersulit oleh pihak-pihak terkait, kami sangat berterima kasih bapak ada di komisi ini untuk membantu kami dalam pengurusan BPJS.

Dan berharap bantuan kepada anak sekolah juga bisa diterapkan masyarakat yang tak mampu banyak yang tidak pernah mendapatkan bantuan pemerintah untuk anak sekolah.

Untuk BPJS dan kartu kip itu akan kita upayakan kebetulan kami dari partai PDIP sangat terstruktur 1 komando ranting pac sampai ke atas sangat terstruktur dan kami tetap satu komando kebetulan untuk yang di atas ada bang Bani raja Manalu yang menguruskan KIP dan BPJS dengan ini nanti akan kita sampaikan kepada beliau supaya memperhatikan atau supaya anak-anak kita atau warga kita bisa mendapatkan kartu Kip dan BPJS Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ujarnya. ( Tiara Aritonang )