Penulis: Imam Ansori

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Banyuwangi kembali menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah bersama Tiga Pilar, Selasa (23/9/2025), bertempat di Lapangan Tenis Indoor GOR Tawang Alun. Agenda ini mengusung tema “Peran Tiga Pilar dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjaga Kondusifitas Wilayah.”

Acara ini bukan sekadar koordinasi rutin, melainkan bagian dari sejarah panjang perjalanan konsep Tiga Pilar Banyuwangi, yang pertama kali digagas oleh Kapolres Banyuwangi kala itu, AKBP Nanang Masbudi, pada 2012 silam. Setahun kemudian, Februari 2013, program ini resmi dilaunching di Mapolres Banyuwangi dengan melantik Hakim Said, SH, sebagai Polisi Desa (Poldes) sekaligus Pemimpin Redaksi Tabloid/Majalah Poldes. Program tersebut bahkan menjadi pilot project Mabes Polri.

Hakim Said mengenang momentum itu sebagai tonggak penting lahirnya sinergitas Tiga Pilar di tingkat desa. “Saat itu saya dipercaya dan dilantik sebagai Poldes, tugasnya mengawal dan memastikan sinergitas Tiga Pilar berjalan. Intinya sederhana: Njogo Deso Mbangun Deso. Kalau desa aman, pembangunan lancar, dan Banyuwangi bisa tumbuh pesat,” ujar Hakim Said, Selasa (23/9/2025).

Konsep Tiga Pilar, yang melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala Desa, dirancang untuk menekan angka permasalahan hukum sejak dini. Persoalan kecil tidak harus naik ke ranah hukum, melainkan cukup diselesaikan di tingkat desa dengan semangat gotong royong.

Kapolres Banyuwangi kala itu, AKBP Nanang Masbudi, menegaskan bahwa tujuan utama Tiga Pilar adalah menciptakan stabilitas di desa sebagai fondasi pembangunan.

“Jika desa-desa terjaga keamanannya, investor tidak akan ragu masuk. Banyuwangi butuh kondusivitas, dan Tiga Pilar adalah deteksi dini yang paling efektif,” ungkap AKBP Nanang dalam sambutannya saat peluncuran pada 2013 lalu.

Seiring waktu, konsep tersebut diadopsi penuh oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan leading sektor di bawah Bakesbangpol. Program ini terbukti mampu menjaga stabilitas sosial dan keamanan, sehingga Banyuwangi menjadi daerah rujukan studi banding berbagai daerah dan kota di Indonesia. Jika tiga pilar ditingkat desa/kelurahan pimpinannya kades/lurah (Forkopimdes/Forkopimkel), ditingkat kecamatan otomatis camat sebagai pimpinannya (Forkopimcam) dan ditingkat kabupaten Bupati sebagai pimpinannya (Forkopimda).

Kini, setelah lebih dari satu dekade berjalan, jargon “Njogo Deso Mbangun Deso” masih relevan dan menjadi kunci Banyuwangi tetap kondusif.

( Red )

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Gerakan Buruh Bersama Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa besar pada Senin, 29 September 2025. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari kekecewaan mereka terhadap mandeknya penanganan kasus-kasus korupsi di Banyuwangi, terutama perkara makan-minum fiktif di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.

Rencana aksi tersebut diumumkan GEBRAK melalui surat pemberitahuan resmi bernomor 5673/GEBRAK/IX-2025 yang ditujukan kepada Kapolresta Banyuwangi. Massa diperkirakan mencapai 1.000 orang, terdiri dari buruh, mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga jurnalis. Titik kumpul akan dimulai di Simpang Lima, lalu bergerak menuju Kantor Bupati, DPRD, hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi.

Langkah ini dipicu insiden pada Rabu (17/9/2025) ketika warga, aktivis antikorupsi, dan jurnalis mendatangi Kejari Banyuwangi untuk audiensi terkait kasus-kasus korupsi. Surat resmi permohonan audiensi bernomor 5672/GEBRAK/IX-2025 telah lebih dulu dilayangkan kepada Kepala Kejari. Namun, audiensi gagal setelah rombongan merasa diperlakukan tidak pantas: salah satu aktivis ditegur keras lantaran menerima panggilan video, dan satpam diminta menyita handphone mereka. Situasi memanas hingga rombongan membatalkan audiensi dan memilih melakukan orasi di luar kantor.

Dalam orasinya, massa menyoroti lambannya penanganan perkara korupsi makan-minum fiktif BKPP Banyuwangi. Padahal Kejari Banyuwangi pada 28 Oktober 2022 telah mengumumkan penetapan Kepala BKPP, NH, sebagai tersangka. Namun hingga kini, tiga tahun berselang, kasus tersebut mandek tanpa kejelasan. Pengadilan Negeri Banyuwangi bahkan telah memerintahkan Kejari melanjutkan proses hukum, tetapi publik menilai Kejari masih belum menunjukkan progres berarti.

Ketua GEBRAK, Mohammad Helmi Rosyadi, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi dugaan “pembiaran” kasus korupsi oleh aparat penegak hukum.

“Kami sudah berkali-kali menempuh jalur resmi, termasuk audiensi, tapi hasilnya nihil. Kasus korupsi makan-minum fiktif BKPP Banyuwangi adalah bukti nyata bagaimana Kejari gagal memberi kepastian hukum. Karena itu, pada 29 September nanti, rakyat akan turun ke jalan,” ujar Mohammad Helmi Rosyadi saat dikonfirmasi pada Rabu, 24 September 2025.

Helmi menambahkan, jika aksi ini tidak digubris, GEBRAK siap mendirikan posko permanen di depan kantor Kejari Banyuwangi sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap korupsi. “Kami tidak ingin keadilan hanya jadi jargon. Jika Kejari tidak bisa bekerja, biarlah rakyat yang mengawalnya secara langsung,” tegasnya.

Rencana aksi GEBRAK ini juga ditembuskan hingga Presiden RI, Ketua DPR/MPR, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Kejati Jawa Timur, sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum serius memberantas korupsi di daerah.

Sumber media ini dilingkungan Polresta Banyuwangi yang dikonfirmasi terkait surat pemberitahuan rencana aksi demo GEBRAK di depan Kantor Kejari Banyuwangi, mengakui sudah masuk dan diterima. “Masih kami cek lagi,” jawabnya singkat.

( Red )

YUTELNEWS.com | Bandung — Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) resmi memulai pembangunan Jembatan Roda Dua Cijeruk pada Rabu, 24 September 2025. Kegiatan ini ditandai dengan pengarahan langsung oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Asep Subrata, S.T., M.K.P, di lokasi proyek.

Proyek ini merupakan bagian dari komitmen Bupati Bandung, Dadang Supriatna, atau yang akrab disapa Kang DS, dalam merespons cepat kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang aman dan memadai. Jembatan Cijeruk dibangun sebagai solusi alternatif untuk mengurangi kemacetan serta memberikan jalur evakuasi saat banjir terjadi, terutama di kawasan Baleendah dan Cikarees.

“Alhamdulillah, hari ini pelaksanaan pekerjaan tiang pancang sudah dimulai. Proyek ini diawali dengan mengutamakan prinsip Safety First Project demi menjamin keselamatan semua pihak,” ujar Asep Subrata saat memberikan pengarahan.

Jembatan Roda Dua Cijeruk dirancang untuk menjadi jalur penghubung alternatif antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, guna memperlancar arus lalu lintas yang sering terhambat, khususnya saat musim hujan. Selain itu, jembatan ini juga diharapkan dapat mendukung evakuasi darurat ketika banjir melanda wilayah langganan seperti Baleendah.

“Ini adalah bagian dari upaya konkret Pemerintah Kabupaten Bandung dalam membenahi infrastruktur, dan tentunya memberikan kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat,” kata Asep menambahkan.

Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Galaxy Intranusa, dengan pengawasan dari konsultan teknis PT. Kriyasa Abdi Nusantara. Pekerjaan akan berlangsung selama 105 hari kalender dengan nilai anggaran sebesar Rp6,6 miliar.

Sejak dimulainya pekerjaan berjalan sekitar lima hari, pembangunan Jembatan Cijeruk sudah menjadi perhatian masyarakat dan ramai dibahas di media sosial. Warga menyambut baik kehadiran proyek ini dan berharap pengerjaan dapat selesai tepat waktu

Pemerintah Kabupaten Bandung berharap proyek ini dapat berjalan lancar, sesuai jadwal, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas warga serta peningkatan kualitas infrastruktur daerah.

“Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar proyek ini bisa selesai dengan baik dan membawa manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” tutup Asep.

Yans

YUTELNEWS.com | Bandung – Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung, setujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan modal non permanen sebesar 10 Miliar Rupiah kepada PT BPR Kertaraharha tahun anggaran 2026. Disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung H. Asep Ikhsan pada saat rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Raperda tentang Penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui lembaga keuangan bank. Pada Selasa (23/09/2025)

Lebih lanjut Asep Ikhsan memaparkan bahwa perda No.14 tahun 2022 tentang perubahan peraturan daerah no 11 tahun 2022 tentang penyertaan modal non permanen berupa pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui lembaga keuangan bank telah berakhir peraturannya sampai dengan Desember 2025, maka perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal non permanen berupa pinjaman dana bergulir kepada masyarakat, untuk mewujudkan pertumbuhan serta pemerataan perekonomian di Kabupaten Bandung, lanjut ketua fraksi, sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta mendorong upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Bandung, paparnya.

Dengan memperhatikan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang menyeluruh terhadap dana bergulir, lanjut Asep Ikhsan, kami mengapresiasi setinggi tingginya agar program ini terlaksana, namun kami pun berharap agar pelaksanaanya dana bergulir dilaksanakan secara transfaran dan accountable sehigga berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kecil, yang mana program ini seyogyanya dapat menjadi instrumen pemerintah untuk menumpas praktek bank emok, pinjol ilegal dan judi online yang semakin meresahkan masyarakat dan membuat kehidupan warga terjerembab dalam jeratan hutang, ujar Ketua Fraksi Demokrat.

“Bersama dengan itu, kami berharap agar lembaga keuangan terus meningkatkan kinerjanya dalam menekan angka Non Performing Loan (NPL) atau Kredit Macet Nasabah, agar uang terus bergulir pada masyarakat kecil yang membutuhkan,” pesan Asep Ikhsan.

Terkait Raperda tentang Penyertaan modal PT BPR Kertaraharja, Ketua fraksi partai Demokrat H. Asep Ikhsan menegaskan, merujuk pada Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 21 ayat 5, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan daerah yang bertujuan antara lain;
Pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah.

Pernyataan modal tersebut dapat dilakukan setelah adanya analisis investasi dan juga tersedianya rencana bisnis BUMD, sehingga penyertaan modal tersebut dapat menguntungkan dan mendongkrak pendapatan asli daerah, tegasnya.

Lebih jauh, H. Asep Ikhsan menjabarkan pandangan fraksinya di depan sidang paripurna tersebut bahwa bila pendapatan asli daerah tersebut dapat terwujud dengan maksimal jika manajemen BUMD dapat secara konsisten menjalankan tata kelola yang baik dan produktif terhadap penyertaan modal tersebut.

Penyertaan modal daerah kepada PT BPR Kertaraharja yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2026 sebesar Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah), harus memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan pendapatan hasil daerah, sehingga tujuan pendirian BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah dapat tercapai.

Dalam kaitan itu kami pun mengingatkan agar Direksi PT BPR Kertaraharja dalam mengelola penyertaan modal tersebut mengedepankan azas kehati-hatian, profesionalitas dan berorientasi pada keuntungan (Profitable) karena sebagaimana tercantum pada rencana perda ini pada pasal 4 ayat 3 secara explisit dicantumkan bahwa segala akibat hukum atas penyimpangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi PT BPR Kertaraharja, pungkasnya.

Yans

YUTELNEWS.com  | BANYUWANGI – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta se-Kabupaten Banyuwangi menggelar forum diskusi publik bertajuk “Kajian dan Analisis Hukum Permasalahan di Satuan Pendidikan”, Senin (22/9/2025), bertempat di Griya Ekologi, Desa Kelir, Kecamatan Kalipuro.

Ketua MKKS SMA Swasta Banyuwangi, Drs. Hari Prasmono, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang penting bagi para kepala sekolah untuk memperdalam pemahaman hukum. “Kami ingin kepala sekolah memiliki bekal yang cukup, tidak hanya dalam manajerial pendidikan, tetapi juga dalam tata kelola yang sesuai regulasi agar terhindar dari masalah hukum,” ujarnya.

Acara menghadirkan narasumber Iptu Karyono Setyawan, S.H.MH., Kanit Pidkor Satreskrim Polresta Banyuwangi, serta Drs. Slamet Riyadi, M.Pd, Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah (Cabdindikprovwil) Banyuwangi. Diskusi dipandu oleh Hakim Said, S.H., Ketua Firma Hukum Rumah Advokasi Kebangsaan Banyuwangi (RAKB).

Iptu Karyono dalam paparannya menekankan pentingnya transparansi dan kehati-hatian dalam penggunaan dana pendidikan. “Potensi pelanggaran sering muncul bukan karena niat, melainkan kurangnya pemahaman regulasi. Maka kepala sekolah wajib berhati-hati,” tegasnya.

Senada, Drs. Slamet Riyadi menegaskan komitmen Dinas Pendidikan untuk terus melakukan pembinaan. “Kami ingin memastikan tata kelola sekolah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujarnya.

Moderator, Hakim Said, S.H., memberi penekanan khusus bahwa sekolah tidak boleh dibiarkan terjebak dalam praktik yang berpotensi menyalahi aturan. “Pendidikan adalah ladang pengabdian, bukan ruang jebakan. Kepala sekolah harus berani berkata tidak pada segala bentuk intervensi menyimpang. Regulasi harus menjadi pagar, bukan jerat,” tandasnya.

Adapun agenda MKKS SMA Swasta Banyuwangi pada Senin, 22 September – Selasa, 23 September 2025 di Griya Ekologi Kelir, diantaranya:

Pembahasan dasar hukum pengelolaan sekolah.

Identifikasi permasalahan aktual di SMA Swasta.

Analisis hukum dari perspektif pendidikan.

Strategi pencegahan dan rekomendasi tindak lanjut.

Forum ini menghasilkan kesepahaman penting: perlunya literasi hukum yang lebih kuat bagi kepala sekolah, serta kolaborasi erat antara MKKS, Cabang Dinas Pendidikan, dan Polresta Banyuwangi dalam mencegah maladministrasi dan praktik penyimpangan di dunia pendidikan.

( Red )

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – aroma korupsi kembali tercium menusuk. Ironisnya, kali ini bukan dari proyek besar berlapis beton, bukan pula dari pengadaan barang mewah, melainkan dari kegiatan makan-minum fiktif. Ya, anggaran yang sejatinya diperuntukkan untuk kebutuhan resmi aparatur, justru dijadikan bancakan segelintir oknum.

Saat itu, Kejaksaan Negeri Banyuwangi sudah menetapkan satu orang tersangka, NH, selaku pengguna anggaran di BKPP Banyuwangi tahun anggaran 2021. Dari hasil penyidikan, terbongkar bahwa anggaran ratusan juta rupiah cair untuk kegiatan yang tidak pernah ada. Celakanya, perintah pencairan itu dilakukan dengan penuh kesadaran meski mengetahui kegiatan dimaksud hanyalah “hidangan ilusi”.

Publik tentu muak. Bagaimana tidak? Di tengah rakyat kecil berjuang membeli beras dan minyak goreng, ada pejabat yang dengan entengnya “menyantap” uang negara tanpa rasa malu. Rp400 juta rupiah raib, hanya untuk membiayai makan-minum fiktif yang tak pernah terhidang di meja rakyat.

Kasus ini ibarat wajah buram birokrasi: anggaran rakyat diperlakukan seperti pesta, sementara yang dihidangkan bukan nasi dan lauk, melainkan kebohongan dan kejahatan hukum. Bukankah ini pelecehan terhadap nilai integritas dan penghinaan terhadap rakyat yang membayar pajak?

Patut diapresiasi langkah Kejari Banyuwangi yang sigap menindaklanjuti kasus ini. Namun, penetapan satu orang tersangka belum cukup. Korupsi adalah kejahatan berjamaah, dan publik mendesak agar penyidik membongkar seluruh aktor yang ikut berpesta pora. Jangan sampai hanya “koki kecil” yang dikorbankan, sementara “chef besar” tetap bebas berkeliaran.

Di tengah kekecewaan publik ini, Gerakan Buruh Bersama Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK) yang diketuai Mohammad Helmi Rosyadi, Rabu, 17 September 2025 sekitar pukul 14.00 WIB turut menyuarakan protes keras. Massa GEBRAK yang berusaha melakukan audiensi ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi justru tidak diterima dengan baik. Hal itu memicu kekecewaan yang kemudian berujung pada ancaman aksi lanjutan.

GEBRAK menegaskan, bila aspirasi rakyat terus diabaikan, mereka siap membuka posko pengawalan kasus korupsi tepat di depan Kantor Kejari Banyuwangi sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap praktik busuk yang merampok hak publik.

Kasus ini harus menjadi peringatan keras bahwa korupsi sekecil apapun adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Jika uang makan-minum saja tega diakali, bagaimana dengan proyek-proyek raksasa lainnya? Jangan-jangan, rakyat Banyuwangi hanya diberi sisa remah-remah, sementara anggarannya habis disantap tanpa rasa bersalah.

Penulis adalah;
Alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan II Tahun 2006 di Universitas Jember (Unej)

Hakim Said, S.H
Ketua Rumah Advokasi Kebangsaan Banyuwangi (RAKB)

(Tim Red )

YUTELNEWS.com | BANDUNG – Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna monitoring sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) di Pasar Soreang Kabupaten Bandung, pada Sabtu (20/09/2025).

Bupati Bandung sempat melakukan komunikasi dengan sejumlah pedagang bahan pangan di pasar tersebut. Di antaranya dengan pedagang ayam, daging sapi, ikan, tahu dan pedagang kebutuhan pokok masyarakat lainnya untuk mengetahui harga-harga bahan pokok yang berlaku hari ini.

Hasil monitoring di pasar tersebut, Bupati Dadang Supriatna mengatakan ada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, khususnya harga ayam pedaging yang sebelumnya Rp 32 ribu per kg, saat ini para pedagang menjual Rp 40 ribu sampai Rp 42 ribu per kg.

“Artinya ada kenaikan. Beras premium di angka Rp 15 ribu per kg,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna di sela-sela monitoring harga-harga bahan pokok di Pasar Sehat Soreang.

Meski demikian, lanjut Kang DS, program dari Bulog yaitu SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) terus digulirkan.

“Untuk cadangan beras relatif aman,” ucapnya.

Tetapi untuk ayam pedaging, kata Kang DS, pihaknya akan mencari tahu penyebabnya sehingga harganya alami kenaikan.

“Kita akan lihat pasok dan pasarnya. Dan juga suplai, sehingga kita akan antisipasi,” ujarnya.

Yans

YUTELNEWS.com | Alasa, Nias Utara – BAKTI KOMDIGI RI laksanakan sosialisasi dan rekruitmen agen perubahan dalam program prioritas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan Pariwisata. yang di laksanakan di Kecamatan Alasa dan Kecamatan Alasa Talumuzoi yang di laksanakan pada hari Kamis 18 September 2025.

Pada kegiatan ini berkerjasama dengan Dinas Kominfo Kabupaten Nias Utara, merupakan bagian dari program strategis Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), yang berkolaborasi dengan RUMAH PERUBAHAN untuk membangun ekosistem pemanfaatan infrastruktur digital secara inklusif dan berkelanjutan.

Yang menjadi lokus kegiatan ini di Kecamatan Alasa dan Alasa Talumuzoi adalah PPL Alasa , PPL Alasa Talumuzoi, Perangkat dan PKK Desa Dahana Tugala oyo dan Siswa/i SMKN 1 Alasa Talumuzoi

Tim BAKTI KOMDIGI , Bapak Vykar menegaskan bahwa PPL Alasa, PPL ATM, Perangkat Desa dan PKK Desa Dahana Tugala Oyo dan siswa/i SMKN 1 ATM dipilih sebagai lokus kegiatan pada kegiatan ini karena potensinya dalam mendorong transformasi layanan Pertanian, berbasis masyarakat. “Kami ingin membentuk Agen of Change yang mampu menjadi motor penggerak perubahan dari dalam.

Ibu Palmy Meliala, Project Manager RUMAH PERUBAHAN, menjelaskan mekanisme seleksi ide: peserta dapat mengajukan gagasan melalui formulir, yang kemudian akan disaring untuk tahap pendampingan dan implementasi.

“Ujar Kepala Dinas Kominfo, Bapak Raradodo Waruwu menyambut baik kegiatan ini dan mengajak seluruh PPL, PKK dan Siswa siswi SMK untuk memanfaatkan momentum ini. “Jadilah Agen of Change yang membawa dampak. Gunakan akses internet yang telah difasilitasi Pemkab Nias Utara untuk menyebarluaskan informasi secara digital dan cepat.

“Lebih lanjut Kadis Kominfo mengatakan pentingnya sinergi antara teknologi informasi dan pelayanan kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Alasa dan Kecamatan Alasa Talumuzoi.

Turut hadir Kadis Kominfo Nias Utara, Tim Bakti Komdigi, Seksis Kominfo, Kabid Teknologi, Kades Dahana Tugala Oyo, Koordinator PPL Alasa Talumuzoi, Kasek SMKN 1 ATM, PPL, Perangkat Desa dan siswa siswi SMKN 1 Alasa Talu Muzoi.

(Kharisman Gea)

YUTELNEWS.com | Jakarta – Organisasi LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia dan Majelis Belia, Penang, Malaysia bentuk Generasi Muda Anti Korupsi Non Governmental Organization (NGO) Asean (GEMAKU NGO ASEAN) atau Asean Non-Governmental Organization (NGO) Anti-Corruption Youth Generation guna membangun generasi anti korupsi serta menciptakan kawasan Asean yang bersih dari korupsi, Jumat (19/9/25).

Komitmen mendirikan Gemaku NGO Asean tersebut dilakukan LSM LIRA dari Indonesia dan Organisasi Mejelis Belia dari Malaysia, Kamis, 18 September 2025 di Pendopo LSM LIRA di Cibubur, Jakarta Timur saat menerima kunjungan persahabatan (Friendship NGO) Rombongan Pengurus Majelis Belia, Penang, Malaysia.

Kesepakatan tersebut ditandatangani KRH.HM.Jusuf Rizal, SH, Presiden LSM LIRA Indonesia dengan Ketua Umum Majelis Belia, Penang, Malaysia M. Alif Anas. Sedikitnya 20 orang rombongan dari Malaysia. Dari LSM LIRA ada Wapres Imam Bogie, Samsudin, Mustakim Ishak, Ada Irham (Ketum Pemuda Lira), Ranti Tanjung (Ketum Perempuan Lira), Miftah Yusufpati (Pemred Liranews), Haji Fauzi (Sekjen Ormas Madas Nusantara), dan lainnya

Baik Jusuf Rizal dan Alif Anas sepakat berpandangan jika generasi muda perlu bergerak melawan praktek-praktek korupsi yang merusak generasi muda, masyarakat dan bangsa. Korupsi itu musuh bangsa dan membawa kesengsaraan bagi masyarakat dari semua aspek.

“Karena itu kami merasa senang atas jalinan kerjasama yang membuahkan lakhirnya Generasi Muda Anti Korupsi Non Governmental Organization (NGO) Asean. Gerakan generasi muda tingkat Asean melawan korupsi,” tegas Alif Anas antusias.

Sementara itu pria berdarah Madura-Batak penggiat anti korupsi, Jusuf Rizal menambahkan jika Gemaku NGO Asean merupakan upaya kolaboratif pemuda dari berbagai negara di Asia Tenggara untuk memerangi korupsi melalui berbagai program antara lain pendidikan, aksi nyata, dan inovasi digital, dengan berbagai NGO maupun lembaga pemerintah.

Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal, Inisiatif pembentukan Gemaku NGO Asean bertujuan membentuk generasi penerus yang berintegritas, menyuarakan anti-korupsi, dan menciptakan kawasan ASEAN yang bersih dari korupsi melalui Peran dan Aksi Generasi Muda.

Adapun berbagai program yang akan dijalankan yaitu :

Pendidikan dan Kesadaran

Menginisiasi program edukasi antikorupsi, serta menanamkan nilai-nilai jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sejak dini.

Aksi Nyata di Lingkungan

Membentuk komunitas antikorupsi, melakukan pengawasan partisipatif, dan menindaklanjuti dengan aksi nyata di daerah masing-masing.

Kontrol Sosial dan Moral

Generasi muda memiliki peran sebagai kontrol sosial untuk mengkritisi kebijakan yang tidak adil dan sebagai kekuatan moral untuk mencegah praktik korupsi.

Inovasi Teknologi

Mengembangkan teknologi transformasi digital untuk mendorong transparansi dan melawan korupsi melalui konten kreatif.

Peran sebagai Agen Perubahan

Melalui seminar, dialog, dan kegiatan ilmiah, pemuda dapat memahami dampak korupsi dan bergerak menjadi bagian dari solusi bagi bangsa.

“Bagi Indonesia ini sejalan dengan program pemerintah guna menyiapkan Generasi Emas 2045 (100 tahun Indonesia) yang anti korupsi. Sekaligus mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto perang dan rela mati guna melawan korupsi,” tegas Jusuf Rizal yang juga akan memantau pejabat terkorup di Asean.

( Red )

YUTELNEWS.com | Deli serdang – Audensi lembaga wahana aspirasi rakyat dengan sekretariat dprd deli serdang, kamis (18/09/2025), berubah panas ketika temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) kembali dipersoalkan.

Dalam laporan resmi bpk, tercatat ada 139 unit barang elektronik senilai rp 2,85 miliar yang keberadaannya tidak dapat ditelusuri, barang tersebut terdiri dari laptop, notebook, hingga smartphone yang tercatat berada di dinas sdabmbk dan sekretariat dprd deli serdang.

Fakta yang mengejutkan, dari hasil audensi terungkap bahwa hanya sebagian kecil laptop dan smartphone yang dikembalikan oleh oknum mantan anggota dprd maupun pegawai ke inspektorat deli serdang. sisanya, hingga kini, belum jelas rimbanya.

Ketika lembaga mempertanyakan tindak lanjut serta menuntut ditunjukkannya surat bantahan atau klarifikasi resmi atas temuan bpk, pihak dprd memilih bungkam,dengan alasan “rahasia”, mereka menolak menunjukkan dokumen bantahan yang katanya sudah ada.

“Ini jelas mencurigakan. publik berhak tahu, karena ini uang rakyat,kalau memang ada bantahan resmi, tunjukkan,jangan sembunyikan di balik kata ‘rahasia’,” tegas perwakilan wahana aspirasi rakyat dalam forum.

Tak hanya soal aset hilang, wahana aspirasi rakyat juga menyoroti buruknya administrasi sekretariat dprd deli serdang. pasalnya, meski undangan audensi sudah ditandatangani dan distempel resmi Sekretaris dprd, namun anehnya pihak administrasi mengaku tidak tahu-menahu tentang agenda tersebut.

“Ini sungguh ironis, sekelas dprd tidak memahami administrasi surat,bagaimana bisa mengelola anggaran miliaran rupiah kalau urusan surat-menyurat saja amburadul?” kecam perwakilan wahana aspirasi rakyat.

Sebagai tindak lanjut, wahana aspirasi rakyat memastikan akan melakukan aksi ke kejaksaan tinggi sumut dan dprd deli serdang untuk menuntut penuntasan kasus aset fiktif dan administrasi kacau yang diduga disengaja untuk menutupi praktik penyelewengan.

Kasus ini semakin menambah daftar panjang kejanggalan pengelolaan aset daerah di deli serdang. publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan bpk yang sudah sangat terang benderang.

(Red.rizal hasibuan)

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Teddy Setiadi, melaksanakan reses ketiga tahun sidang 2025 dengan menyerap langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Kamis 18/09/25.

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, serta warga yang antusias menyampaikan berbagai usulan dan keluhan, mulai dari peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam dialog interaktif, Teddy Setiadi menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat.

“Reses ini adalah kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung suara masyarakat, menyerap aspirasi, serta menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan warga ke dalam program pembangunan daerah,” ujar Teddy.
Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang masuk akan dibawa ke DPRD untuk kemudian diperjuangkan melalui pembahasan program kerja bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Teddy juga berpesan agar masyarakat tetap kompak, menjaga persatuan, dan bersama-sama mengawal pembangunan agar tepat sasaran.
“Saya akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama terkait kebutuhan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga,” tambahnya.

Reses tersebut ditutup dengan diskusi terbuka, di mana warga menyampaikan masukan secara langsung, sekaligus menyatakan dukungan agar wakil rakyat dapat terus berperan aktif membawa perubahan positif bagi Kabupaten Sukabumi.

Reporter : Mirna ( Kabiro Sukabumi )

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Semangat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/2025 M, Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) Banyuwangi menggelar Diskusi Publik bertema “Merajut Wawasan Kebangsaan dan Harmoni Lintas Agama: Menjaga Kondusivitas Banyuwangi di Momentum Maulid Nabi”, Rabu malam (17/9/2025).

Acara ini tidak main-main. Hadir tokoh-tokoh penting dari unsur Forkopimda Banyuwangi, mulai dari Bupati Banyuwangi yang diwakili Kepala Bakesbangool T. Agus Mulyono, Kapolresta diwakili Kasat Binmas Kompol Toni Irawan, Kajari diwakili Kasi Pidum Agus Hariyono, Dandim 0825 diwakili Danramil Banyuwangi, Kapten Andoko, Danlanal diwakili Pasi MIN Kapten Rianto, Kepala Lapas Kelas IIA diwakili Solihin, hingga Ketua FKUB H. Nur Khozin, ADM/KKPH Banyuwangi Selatan Wahyu Dwi Hadmojo, Kepala Kantor ATR/BPN Machfoed Effendi, dan Dr. Haya, Rekor Universitas Bhakti Indonesia (UBI)0) Cluring, Banyuwangi.

Diskusi publik ini juga dihadiri beragam audiens, seperti tokoh lintas agama, akademisi, mahasiswa, pemuda, penggiat masyarakat hingga puluhan perwakilan SKPD Pemkab juga Ketua PGRI Banyuwangi Akung Sudarman. Suasananya cair, penuh semangat kebersamaan, dan mengedepankan dialog terbuka untuk memperkuat persatuan serta harmoni di tengah masyarakat Banyuwangi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Bakesbangpol R. Agus Mulyono, yang hadir mewakili Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Banyuwangi.

“Ibu Bupati menyampaikan salam hangat dan apresiasi atas terselenggaranya forum ini. Banyuwangi adalah rumah besar dengan keragaman budaya, agama, dan suku. Tugas kita bersama adalah menjaga kondusivitas agar daerah ini tetap aman, damai, dan terus maju. Mari kita perkuat sinergi lintas elemen masyarakat demi masa depan Banyuwangi yang lebih baik,” ujarnya.

Puncaknya, setelah jajaran perwakilan Forkopimda dan beberapa pejabat lainnya memberikan masukan konstruktif, acara ditutup dengan tausiyah oleh Rektor UBI dan doa oleh KH. Ikrom Hasan, setelah sebelumnya dibacakan deklarasi bersama oleh Zacky Zagarino, mahasiswa Poliwangi yang juga Ketua Alumni MAN 1 Banyuwangi.

Deklarasi tersebut menegaskan tiga poin penting: menjaga kerukunan lintas agama dan budaya, menolak provokasi dan ujaran kebencian, serta mendukung penuh upaya Forkopimda bersama masyarakat dalam mewujudkan Banyuwangi yang aman, damai, dan sejahtera.

Ketua RKBK, Hakim Said, SH, menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata untuk merawat kondusivitas Banyuwangi. “Diskusi publik ini adalah momentum untuk menyatukan komitmen bersama, agar Banyuwangi tetap aman, tentram, dan damai,” ujarnya.

Dengan semangat Sinergitas 3KO, Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi, diskusi publik di RKBK menjadi ruang kebersamaan yang meneguhkan semangat kebangsaan sekaligus memperkokoh harmoni lintas agama.

Tampak dalam ratusan undangan yang hadir, diantaranya Forpimka Banyuwangi, Ketua KKMA H. Saeroji, MPd, dari KKMTsN hadir H. Anwarudin beserta brberapa pengurus komite madrasah dan sekolah, Ustadz Harun dari Pondok Gontor IV Kaligung Blimbingsari, komunitas peternak lebah madu Banyuwangi dan Sedulur Terapis Blambangan (STB) Banyuwangi yang diketuai Budy Amboyna, serta Komunitas Banyuwangi Creative Market (BCM) CFD Taman Blambangan Banyuwangi.

(Red)

YUTELNEWS.com | Bandung – Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bandung Hj. Emma Dety Permanawati, S.Pd.I., MM., menyatakan kesiapannya untuk kembali memimpin KORMI Kabupaten Bandung di periode 2025-2029. Musyawarah Kabupaten (Muskab) KORMI Kabupaten Bandung bakal digelar 26 September 2025.

hj Emma Dety berkomitmen untuk melanjutkan program-program sukses yang telah berjalan. Di bawah kepemimpinannya, KORMI Kabupaten Bandung telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan olahraga, menjadikannya salah satu yang terdepan di Jawa Barat.

“Alhamdulillah, kepercayaan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus berjuang memajukan KORMI,” ucap Emma di Soreang, Rabu 17 September 2025.

Ia menyatakan tidak hanya akan melanjutkan program yang sudah ada, tetapi juga akan menambah program baru yang tentunya bertujuan untuk kepentingan KORMI.

“Dan yang paling penting, peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga,” tandas Emma yang juga istri dari Bupati Bandung Dadang Supariatna ini.

Ia menjelaskan, program-program baru akan difokuskan pada inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan komunitas.

“Tujuannya adalah agar olahraga masyarakat semakin mudah diakses dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehat warga Kabupaten Bandung,” jelas Emma.
Keputusannya untuk mencalonkan lagi sebagai Ketua Kormi ini didukung kuat oleh 33 dari 34 Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang ada. Termasuk 11 INORGA tetap pemilik hak suara dan 22 INORGA sementara.

Dengan dukungan solid ini,  Emma Dety Permanawati menjadi kandidat terkuat dalam Muskab KORMI Kabupaten Bandung dan diharapkan dapat membawa KORMI Kabupaten Bandung ke level yang lebih tinggi lagi.

Yans

YUTELNEWS.com | BANDUNG – Terkait penentuan lokasi definitif pembangunan Sekolah Rakyat, Bupati Bandung melakukan Audiensi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa 16 September 2025.

Dalam audiensi yang dilakukan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini, kelayakan lokasi akan menjadi dasar koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI sebagai penentu akhir kelayakan lokasi pembangunan Saat audiensi di Jakarta.

Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Ningning Hendarsah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, menegaskan Sekolah Rakyat hadir untuk memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin, Ujarnya.

Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari program pengentasan kemiskinan dan merupakan program unggulan Presiden RI, Prabowo Subianto. Peserta didik diprioritaskan bagi anak-anak keluarga desil 1 dan 2, terutama desil 1, Jelas Dia.

” Selain pendidikan, program ini mencakup dukungan kesehatan dan kesejahteraan. Siswa hanya melalui seleksi administrasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, serta pemetaan bakat melalui sistem Talent DNA berbasis Al dari Universitas Ary Ginanjar “.
Sekolah Rakyat juga akan terintegrasi dengan program makanan bergizi gratis, pemberian jaminan kesehatan PBI JKN, bantuan PKH, dan program atensi. Orang tua siswa akan diberdayakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara rumah tangga mereka difasilitasi perbaikan melalui program 3 juta rumah.

Selain pendidikan, program ini mencakup dukungan kesehatan dan kesejahteraan. Siswa hanya melalui seleksi administrasi, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan, serta pemetaan bakat melalui sistem Talent DNA berbasis Al dari Universitas Ary Ginanjar.

Sekolah Rakyat juga akan terintegrasi dengan program makanan bergizi gratis, pemberian jaminan kesehatan PBI JKN, bantuan PKH, dan program atensi. Orang tua siswa akan diberdayakan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara rumah tangga mereka difasilitasi perbaikan melalui program 3 juta rumah.

Sementara Bupati Bandung Kang DS melaporkan bahwa Pemkab Bandung telah menjalankan Sekolah Rakyat sementara di kawasan Stadion Si Jalak Harupat. Untuk lokasi definitif, Bupati Bandung mengusulkan dua titik, yakni Ciwidey dan Baleendah.

“Di Ciwidey tersedia lahan 24 hektar dengan 8 hektar di antaranya siap dibangun,” kata Kang DS.

Pemkab Bandung juga menyatakan kesiapan menggunakan APBD untuk pematangan lahan.

Audiensi ini diharapkan mempercepat realisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung sebagai sarana pendidikan inklusif sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat.

Yans

YUTELNEWS.com | Lahewa, Nias Utara – Pemerintah Kabupaten Nias Utara terus menunjukkan komitmennya dalam upaya peningkatan kualitas gizi anak-anak sekolah dengan melalui program inovatif “Makan Bergizi Gratis” (MBG) yang resmi di launching Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega yang di laksanakan di di SMP Negeri 1 Lahewa, Senin 15/09/2025.

Arahan Wakil Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa Program ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak. Melalui asupan gizi yang cukup dan seimbang, anak-anak sekolah dapat tumbuh sehat dan lebih fokus dalam proses belajar di sekolah, sehingga kedepan anak-anak Nias Utara dapat sama dan setara dengan anak-anak sekolah di daerah yang maju melalui pemenuhan gizi yang tercukupkan.

“Ucap Wakil Bupati Nias Utara berharap kepada Bapak dan ibu guru supaya ini tidak dijadikan sebagai beban tetapi mari kita jadikan hikmah bagi anak didik kita, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, semoga dengan pemberian Makanan Bergizi Gratis ini kepada peserta didik dapat menunjang program Presiden RI menuju generasi Emas 2045.

Pada kegiatan tersebut turut hadir ada kegiatan Wakil Bupati Nias Utara bersama Nyonya, Sekda bersama Nyonya, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, Camat Lahewa, Danramil 05 Lahewa, Kapolsek Lahewa (diwakili), Tokoh Masyarakat, SPPI, Lurah Lahewa, Pj. Kades, ASN Lingkup Pemerintah Kab. Nias Utara, Kepala Sekolah SMP N. 1 Lahewa, Guru-Guru dan siswa-siswi SMP N 1 Lahewa.

(Kharisman Gea)