DPRD Pelalawan Gelar Rapat Paripurna Ranperda Perubahan APBD Anggaran Tahun 2025

Pelalawanyutelnews.com || Bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (15/8/2025).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Pelalawan tersebut dipimpin Ketua DPRD H. Syahrizal, S.E., serta dihadiri langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri, S.M., M.M., dan Wakil Bupati H. Husni Tamrin, S.H., M.H. Sebanyak 30 dari 40 anggota DPRD turut hadir mengikuti jalannya rapat paripurna yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Zukri memaparkan secara rinci dasar dan tujuan dari dilakukannya perubahan terhadap APBD tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa perubahan anggaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran semester I dan triwulan III tahun berjalan yang menunjukkan adanya pergeseran asumsi pendapatan dan kebutuhan belanja daerah.

“Perubahan APBD ini bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi langkah penyesuaian agar seluruh program pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan kondisi riil daerah,” ujar Bupati Zukri.

Ia menegaskan bahwa perubahan ini juga untuk menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta memperbarui estimasi pendapatan asli daerah dan transfer pusat yang mengalami dinamika.

Dalam Ranperda Perubahan APBD 2025, total Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan ditetapkan sebesar Rp 1,910 triliun, turun sekitar Rp 87,8 miliar dibandingkan APBD Murni 2025 yang berjumlah Rp 1,998 triliun.

Adapun rincian perubahan belanja daerah antara lain:

Belanja Operasi menjadi Rp 1,440 triliun, turun Rp 26,58 miliar.

Belanja Modal menjadi Rp 201,19 miliar, turun Rp 66,40 miliar.

Belanja Tidak Terduga menjadi Rp 1,5 miliar, turun Rp 18,5 miliar.

Belanja Transfer naik menjadi Rp 267,55 miliar, meningkat Rp 23,62 miliar dari sebelumnya.

Menurut Bupati Zukri, meskipun secara total terjadi penurunan anggaran, Pemerintah Kabupaten tetap berkomitmen menjaga arah pembangunan agar berjalan optimal dan berkeadilan.

“Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak yang jelas. Fokus kita tetap pada sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat — seperti infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa,” tegasnya.

Setelah penyampaian nota keuangan oleh Bupati, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Pelalawan, Zulfan, S.E., memaparkan rincian teknis perubahan APBD. Ia menjelaskan strategi Pemkab dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional, termasuk optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja.

“Perubahan ini merupakan bagian dari penataan ulang prioritas agar pembangunan tetap berjalan, meskipun dengan penyesuaian anggaran. Kita ingin memastikan semua kegiatan tetap berjalan produktif dan tidak terganggu oleh dinamika fiskal,” kata Zulfan.

Sementara itu, Ketua DPRD Pelalawan H. Syahrizal, S.E., menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Pelalawan yang tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

“Rapat paripurna ini menjadi momentum penting untuk menelaah dan menyepakati arah kebijakan fiskal yang berimbang. DPRD akan memastikan bahwa setiap perubahan yang disetujui benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera membahas lebih lanjut rincian perubahan anggaran untuk kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Dengan perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Pelalawan berharap dapat memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efektivitas program prioritas, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan dan berorientasi pada hasil.

“Meskipun anggaran kita menurun, semangat pembangunan tidak boleh berkurang. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan rakyat Pelalawan,” tutup Bupati Zukri.|| AS

Parlementerial

DPRD Pelalawan Gelar Sidang Istimewa Sempena Hari Jadi Pelalawan Yang Ke – 26 Tahun 2025

Pelalawanyutelnews.com || Sempena peringatan hari Jadi ke-26 Kabupaten Pelalawan menjadi semangat refleksi dan penguatan komitmen antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah yang semakin menawan. Melalui Sidang Paripurna Istimewa yang digelar di ruang rapat utama DPRD Pelalawan, Rabu (12/10/2025), semangat kolaborasi diteguhkan untuk memperkuat sinergi menuju Pelalawan yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Pelalawan H Syafrizal SE, didampingi Wakil Ketua I Baharudin SH MH dan Wakil Ketua II Tengku Azriwardi ST. Hadir pula Bupati Pelalawan H Zukri SM MM, unsur Forkopimda, Sultan Besar Pelalawan Assayyidus Syarif H Tengku Kamaruddin Haroen, serta para mantan kepala daerah yang pernah memimpin kabupaten hasil pemekaran dari Kampar tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Pelalawan H Syafrizal menyampaikan bahwa usia ke-26 tahun bukan hanya menjadi penanda waktu, tetapi juga simbol kematangan daerah dalam menapaki perjalanan pembangunan. Ia menekankan pentingnya menjaga harmoni antara lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Pelalawan dibangun atas dasar gotong royong dan kolaborasi. Maka, kebersamaan harus terus menjadi fondasi utama dalam setiap langkah pembangunan,” ujar Syafrizal.

Sementara itu, Bupati Pelalawan H Zukri menegaskan bahwa peringatan hari jadi tidak hanya sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud peneguhan tekad bersama untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

“Tak ada kemajuan tanpa kebersamaan. Dengan semangat sinergi, kita mampu mewujudkan Pelalawan yang menawan – maju, mandiri, dan berdaya saing,” ungkap Zukri di hadapan tamu undangan.

Dalam dua tahun terakhir, Pelalawan mencatat berbagai kemajuan signifikan di berbagai sektor. Sejumlah indikator utama pembangunan daerah menunjukkan tren positif:

Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,36%, melampaui rata-rata Provinsi Riau yang berada di 3,52%.

Investasi melonjak hingga Rp13,6 triliun pada 2024, tertinggi di Riau, sekaligus mengantarkan Pelalawan meraih penghargaan Investasi Terbaik I.

Tingkat kemiskinan menurun dari 8,49% menjadi 7,24%, sementara kemiskinan ekstrem turun drastis dari 445 menjadi 188 kepala keluarga.

Tingkat pengangguran terbuka kini hanya 2,13%, jauh di bawah rata-rata provinsi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,25 poin, masuk kategori tinggi berkat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Capaian tersebut, menurut Zukri, menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan mampu menghadirkan hasil konkret bagi masyarakat

Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga terus memperkuat sektor pelayanan dasar masyarakat. Program Pelayanan Kesehatan Gratis berbasis KTP kini dapat diakses oleh seluruh warga tanpa diskriminasi.

Di bidang pendidikan, pemerintah membangun ruang kelas baru dan menyalurkan bantuan seragam untuk pelajar kurang mampu sebagai bentuk kepedulian terhadap kesetaraan akses pendidikan.

Pembangunan infrastruktur strategis turut menjadi fokus utama. Tingkat kemantapan jalan meningkat menjadi 41,96%, disertai pengembangan Kawasan Sentra Pangan Pulau Mendol serta Kawasan Wisata Bono yang kini tengah diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dari sisi energi, rasio elektrifikasi hampir sempurna di angka 99,99%, sementara jaringan gas rumah tangga dari Kementerian ESDM telah menjangkau 3.076 sambungan — menjadikan Pelalawan satu-satunya kabupaten di Riau yang menerima bantuan program tersebut.

Sidang Paripurna Istimewa ini juga menjadi wadah refleksi atas perjalanan dua dekade lebih pembangunan daerah. Pemerintah dan DPRD berkomitmen untuk terus menapaki visi jangka panjang: “Pelalawan Maju, Ekonomi Mandiri, Nyaman dan Aman, Bermarwah dan Berkelanjutan Tahun 2029.”

Usia ke-26 menjadi bukti bahwa Pelalawan tidak hanya tumbuh dari sisi fisik, tetapi juga berkembang secara sosial dan spiritual, menuju kabupaten yang modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi di jantung Provinsi Riau. Kehadiran jajaran pemerintah, tokoh masyarakat, dan mantan kepala daerah menjadi bukti kuat bahwa semangat kebersamaan tetap terjaga di Bumi Tuah Negeri Seiya Sekata ini.

Bupati Zukri dan Ketua DPRD Syafrizal sama-sama menegaskan komitmen untuk terus menjaga harmoni antara eksekutif dan legislatif, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, dan memastikan setiap program pembangunan berpihak pada masyarakat.

“Harapan kami, semangat kolaborasi ini dapat terus terjaga agar seluruh program pembangunan berjalan berkesinambungan,” tutup Ketua DPRD H. Syafrizal.|| AS

Parlementerial DPRD Pelalawan

Ketua Pentahelix Tri Rahmanto Gercep Lakukan Percepatan Penanggulangan di Wilayah Rawan Banjir Dayeuhkolot

Bandung – Ketua pentahelix Tri Rahmanton gercep melakukan Percepatan Penanganan Banjir Dayeuhkolot melaksanakan untuk mengetahui penyebab kejadian banjir yang ada di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot dan Sekitarnya.

Kegiatan ini dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh ketua Tim Percepatan Penanganan Banjir Dayeuhkolot, bapak Tri Rahmanto bersama juru operasional dan pemeliharaan sumber daya air sungai UPTD DAS Ciwidey PUTR Kabupaten Bandung.pada senin 17/11/2025.

Ketua pentahelix melaksanakan dimulai dari titik wilayah rawan yang dianggap sering banjir, yang berlokasi di Desa Dayeuhkolot belakang Pom Bensin, Metro Palasari anak sungai Ci Palasari, setelah itu diteruskan di titik
rawan kedua yaitu di Kp.Bojong Asih RW 3 Desa Dayeuhkolot dan titik lainya.

Hasilnya dari penelusuran ketua pentahelix bersama tim, disimpulkan bahwa harus dilakukanya normalisasi saluran drainase dan anak sungai, Saluran-saluran karna terjadi pendangkalan dan juga perbaikan TPT yang ada diwilayah tersebut.

Selain itu, setelah ketua pentahelix dan anggota berkomunikasi dengan kepala desa Dayeuhkolot, mendapat solusi lainya terkait banjir yang terjadi.

Seperti disampaikan Tri Rahmanto kepada Awak media usai pengecekan kelapangan, bahwa harus dibuatkan Polder mesin penyedot air di RW O4 guna menanggulangi banjir yang ada di RW 4 dan RW 05 Desa Dayeuhkolot dan juga harus dibuatnya kolam retensi sebagai titik temu air banjir yang sangat bagus, karena semua titik air banjir bisa masuk sehingga nantinya bisa dibuang langsung ke sungai Citarum dan banjirnya bisa cepat surut,” ujarnya.

“Semoga pada hari ini ketua pentahelix Tri Rahmanto, hasil monitoring bisa menjadikan sebuah langkah awal dalam penanggulangan bencana banjir di Dayeuhkolot. Dengan turun langsung, melihat dan menggali informasi tentunya akan menjadi ukuran bagi kita, upaya apa yang harus dilakukan guna mendapatkan solusi terbaik dan tepat dalam menanggulangi banjir,” kata Tri.

Dalam kesempatannya Tri juga menyampaikan, diperlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk dari pengusaha yang ada diwilayah Kecamatan Dayeuhkolot ini supaya menanggulangan banjir di Dayeuhkolot ini bisa maksimal.

Ketua pentahelix terus melakukan percepatan penanggulangan banjir Dayeuhkolot terus bergerak menelusuri wilayah rawan banjir yang berada di wilayah kecamatan Dayeuhkolot untuk mengukur sedimentasi air dititik-titik rawan banjir dan mengetahui dengan pasti penyebab terjadinya banjir untuk dicari solusi dan penangananya.”tukasnya.

 

Yans.

Pelaksanaan Desk Penginputan dan Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025

GUNUNG SITOLI, YUTELNEWS.COM —Kegiatan Desk Penginputan dan Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025 resmi dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Dinas Kominfo pada, Senin (17/11/2025).

Data dipandang sebagai aset strategis dalam pembangunan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua kegiatan yang menghasilkan data di masing-masing Perangkat Daerah.

Kepala Dinas berharap kegiatan ini memperkuat sinergi dan menjadikan data sebagai fondasi pembangunan yang bermanfaat.

Kegiatan berlangsung selama lima hari, dari 17 hingga 21 November 2025.

Hadir dalam acara ini perwakilan dari BPS, Bapperida, dan peserta dari beberapa kecamatan di Gunungsitoli.

Desk ini merupakan langkah penting untuk menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi demi mendukung pembangunan daerah dengan efektif.

(Kharisma Gea)

H. Dadan Ramdani: SMP Islam Al-Munawwaroh Sapan Siap Lahirkan Generasi Cerdas dan Berdaya Saing

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Yayasan Al-Munawwaroh Sapan yang beralamat di Kampung Sapan RT 005 RW 006, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, resmi membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Islam Al-Munawwaroh serta Penerimaan Santri Baru Pondok Pesantren Al-Munawwaroh untuk Tahun Ajaran 2026/2027.

Melalui program pendidikan terpadu, Yayasan Al-Munawwaroh menghadirkan konsep sekolah dan pesantren yang menekankan adab, ilmu, dan Al-Qur’an, dipadukan dengan kurikulum nasional dan program pembentukan karakter santri.

Adapun Program Unggulan SMP Islam Al-Munawwaroh Sapan antara lain : Boarding School berbasis adab dan Al-Qur’an, Program tahfidz dengan target 3 juz, Pembelajaran Kurikulum Merdeka, Public speaking (Conversation & Muhadatsah)

Sementara Program Unggulan Pondok Pesantren antara lain : Tahfidzul Qur’an, Kajian kitab kuning salafiyah, Pembelajaran Bahasa Arab & Inggris, Pembinaan akhlak dan kedisiplinan

Selain itu, para santri juga mengikuti berbagai kegiatan kepesantrenan seperti muhadatsah, muhadoroh, tadarrus, sorogan kitab, hingga kegiatan kebersihan dan pembiasaan ibadah.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh, H Dadan Ramdani S.Ag, M.Pd mengatakan Yayasan Al-Munawwaroh menyediakan ruang kelas yang nyaman, masjid, aula, asrama putra-putri, kantin, dapur umum, lapangan olahraga, serta layanan makan tiga kali sehari.

“Dengan biaya terjangkau dan kualitas pendidikan terjamin, Yayasan Al-Munawwaroh Sapan berkomitmen melahirkan generasi berakhlak mulia, cerdas, dan berdaya saing,” ujar H Dadan Ramdani.

Pria jebolan Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya ini menambahkan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Sapan membuka kesempatan bagi para calon santri untuk bergabung dalam lingkungan pendidikan yang membentuk karakter disiplin, memadukan pengetahuan agama dan pengetahuan umum.

Selain itu, kata Dadan, para pengajar di Ponpes Al-Munawwaroh Sapan merupakan para almuni dari beberapa Ponpes yang terkenal di Jawa Barat seperti Pondok Pesantren Cipasung, bahkan lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

Selain SMP Islam Al-Munawwaroh, untuk tahun 2026 Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Sapan juga menerima pendaftaran untuk jenjang RA Al-Munawwaroh dan DTA Al-Munawwaroh.

Bagi para orang tua yang berminat untuk mendaftarkan anaknya masuk ke Ponpes Al-Munawwaroh Sapan bisa menghubungi langsung nomor kontak : 082117484555, 081223169396, 082117020036

Sekilas Ponpes Al-Munawwaroh Sapan

Pondok Pesantren Al Munawwaroh Sapan merupakan lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan Al Munawwaroh Sapan yang didirikan oleh H Dadan Ramdani S.Ag., M.Pd pada tahun 2002.

Cikal bakal Ponpes Al Munawwaroh Sapan adalah pengajian anak-anak Kampung Sapan yang diasuh oleh (Alm) Abah H. Apud yang bertempat di Tajug (mushola).

Sepulangnya menimba ilmu di beberapa Pesantren, H Dadan Ramdani atas dorongan do’a dari kedua orang tua (Alm Abah H Apud dan Almh Ibu Hj E.Maryamah) mendirikan Yayasan Al-Munawwaroh Sapan dengan tujuan sebagai wadah untuk berkembangnya lembaga pendidikan baik formal maupun non formal

Ponpes ini merupakan Pesantren yang berhaluan alhusunnah wal jamaah yang selalu mengedepankan nilai nilai tasammuh (toleran), tawassuth (pertengahan) tawajun (seimbang) dan mu’adallah (adil)

“Di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Sapan, para santri diberikan materi pelajaran diantaranya kitab kuning, bahasa arab, bahasa inggris dan tahfidz serta extra kulikuler lainnya,” jelas H Dadan. (**)

 

Yans

Kapolres AKBP Ricky Ricardo Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Singgalang 2025 di Payakumbuh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Polres Payakumbuh mengadakan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Singgalang 2025, Acara ini dihadiri oleh perwakilan Forkopimda dan personil TNI-Polri pada, Senin ( 17/11/2025).

Tema apel adalah “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas. ”

Kapolres Payakumbuh, AKBP Ricky Ricardo, SIK., SH., MH., menyampaikan bahwa apel ini bertujuan memastikan kesiapan personel dan peralatan untuk operasi tersebut,” ucapnya.

Operasi Zebra Singgalang akan dilaksanakan selama 13 hari dari 17 hingga 30 November 2025.

Selanjutnya Kapolres AKBP Ricky Ricardo mengatakan,” Tujuan operasi adalah menurunkan pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan serta meningkatkan disiplin masyarakat,” Kata Ricky.

Fokus pelanggaran termasuk penggunaan helm, penggunaan handphone saat berkendara, dan kelengkapan administrasi kendaraan.

Kapolres AKBP Ricky Ricardo, SIK., SH., MH., mengingatkan pentingnya doa keamanan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta menghindari praktik pungli,” ujarnya.

Setelah apel, Kapolres dan perwakilan Forkopimda memeriksa kesiapan kendaraan dan alat untuk mendukung operasi.

(MMD)

Kordinator UKW Kabupaten Bandung Patut Bangga, Setelah Dinyatakan Kompeten Oleh Dewan Pers, 14 Jurnalis Terima Id Card dan Sertifikat UKW

Bandung – YUTELNEWS com|| Peningkatan kualitas jurnalisme di Kabupaten Bandung terus menunjukkan progres positif. Hari ini, Koordinator Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Kabupaten Bandung Asep Awing atau Asep Syahrial menyampaikan apresiasi besar kepada 14 wartawan yang lulus UKW di Kabupaten Indramayu. Setelah proses penilaian selesai, para wartawan langsung menerima ID Pres dan sertifikat kompetensi dari Dewan Pers.

Asep membuka keterangannya dengan semangat. “Saya mengucapkan selamat kepada 14 rekan wartawan yang setiap hari meliput di Pemda Kabupaten Bandung. Semua rekan dinyatakan kompeten dan langsung menerima ID Pres serta sertifikat,” ujarnya. Ia menilai pencapaian tersebut mencerminkan kerja keras para peserta saat mengikuti setiap tahapan uji kompetensi.

Setelah itu, Asep mendorong para wartawan untuk terus meningkatkan kemampuan. “Dengan ID Pres dan sertifikat ini, saya ingin rekan-rekan tampil lebih kompeten, lebih inovatif, dan lebih percaya diri. Selain itu, saya berharap semua tetap menjunjung tinggi Undang-Undang Pers dalam setiap liputan,” tambahnya.

Suasana penerimaan sertifikat berlangsung tertib sejak pagi. Para wartawan hadir dengan antusias karena mereka melihat sertifikat tersebut sebagai pengakuan resmi atas profesi yang mereka jalani. Transisi menuju industri media digital juga menuntut wartawan bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan lebih adaptif. Karena itu, Asep menilai UKW sebagai fondasi penting untuk menjaga profesionalitas di tengah perubahan pola konsumsi informasi.

Selain itu, Asep memberikan dorongan agar para wartawan tidak berhenti pada pencapaian hari ini. “Jika ada peluang, saya ingin wartawan muda melanjutkan ke jenjang madya. Selanjutnya, wartawan madya juga bisa naik ke tingkat utama. Setiap jenjang membutuhkan proses yang fokus dan konsisten,” katanya dengan tegas.

Dengan perkembangan itu, kegiatan UKW di Indramayu menghasilkan dampak signifikan bagi ekosistem media. Para wartawan kini memegang legitimasi resmi dari Dewan Pers yang menilai kemampuan mereka melalui uji praktik dan teori. Karena itu, setiap peserta membawa tanggung jawab baru untuk menjaga standar kerja jurnalistik dalam setiap peliputan lapangan.

Asep juga menyoroti pentingnya integritas. Ia meminta para wartawan menjaga etika ketika menghadapi isu sensitif. Menurutnya, publik membutuhkan informasi yang jelas, akurat, dan tidak bias. Karena itu, kompetensi yang terukur membantu wartawan menghindari kesalahan yang dapat merugikan masyarakat atau institusi yang mereka liput.

Selain itu, sertifikat kompetensi memberi nilai tambah bagi media tempat mereka bekerja. Ruang redaksi dapat memperkuat kualitas pemberitaan melalui wartawan yang memiliki standar profesional. Dengan demikian, media mampu menghadirkan informasi yang lebih meyakinkan, terutama ketika isu penting muncul di Kabupaten Bandung dan wilayah sekitarnya.

Menjelang akhir pernyataannya, Asep kembali memberikan pesan kuat. “Sukses selalu untuk semua rekan jurnalis. Jaga marwah jurnalis dan jaga marwah Persatuan Wartawan Indonesia. Kompetensi yang kuat akan menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.

Dengan pencapaian tersebut, kualitas wartawan di Kabupaten Bandung diharapkan terus berkembang. Melalui proses berjenjang, para jurnalis bisa memperkuat posisi mereka sebagai garda terdepan penyampai informasi yang kredibel.***

 

Yans

11 Non ASN Kecamatan Cikalongwetan Resmi Diangkat Menjadi PPPK Paruh Waktu

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat– Sebanyak 5.812 Non ASN di Kabupaten Bandung Barat resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail. Prosesi pengangkatan dilaksanakan serentak pada Jumat, (14/11/2025).

Dari Kecamatan Cikalongwetan, terdapat 11 orang yang menerima keputusan pengangkatan tersebut. Satu perwakilan mengikuti agenda secara langsung di Gedung Balai Gempungan Kabupaten Bandung Barat, sementara lainnya mengikuti pelaksanaan melalui virtual meeting dari Pendopo Kecamatan Cikalongwetan.

Nama-nama Non ASN Kecamatan Cikalongwetan yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu meliputi Derry Yanuar, Zezen Zaenal Rosyidin, Ahmad Syarip Hidayat, Saripudin, Rudi, Dani Mulyana Ibrahim, Ramli Ruswanto, Erwin Awaludin, Denny Andriyana H., Sandi Dinda Nirmawan, dan Yanto.

Non ASN Kecamatan Cikalongwetan yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu; Derry Yanuar, Zezen Zaenal Rosyidin, Ahmad Syarip Hidayat, Saripudin, Rudi, Dani Mulyana Ibrahim, Ramli Ruswanto, Erwin Awaludin, Denny Andriyana H., Sandi Dinda Nirmawan, dan Yanto dengan di dampingi oleh Sekertaris Kecamatan Dadang Romans yah dan Kasi Trantibum Pipin Irawan.

Pada momen penuh rasa syukur tersebut, para PPPK Paruh Waktu Kecamatan Cikalongwetan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Camat Cikalongwetan H. Dadang A Sapardan, M.Pd., KP., Sekretaris Camat Dadang Romansyah, para Kasi, para Kasubbag, serta seluruh ASN Kecamatan Cikalongwetan yang selama ini telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan penuh dalam menjalankan tugas sebagai Non ASN.

Mewakili rekan-rekannya, Ramli Ruswanto menyampaikan rasa haru dan syukur atas amanah yang diterima. Ia menegaskan bahwa pengangkatan ini bukan hanya sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sepenuh hati.

“Alhamdulillah, ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi kami. Pengangkatan ini bukan semata-mata tentang status, tetapi tentang kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk bekerja lebih profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”ujarnya

“Kami sangat berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran Kecamatan Cikalongwetan atas bimbingan dan kepercayaannya selama ini. Amanah baru ini akan kami jadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan dedikasi dalam melayani masyarakat,”tuturnya.

Ramli juga menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung program-program kecamatan dan berperan aktif dalam pelayanan publik.

“InsyaAllah, kami akan berusaha memberikan yang terbaik, menjaga integritas, serta berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Kecamatan Cikalongwetan dan Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.

Dengan pengangkatan ini, para PPPK Paruh Waktu diharapkan dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dien Yoyo

Wakil Ketua DPRD Erlinda Dengarkan Jawaban Walikota di Wakili Sekdako Rida Ananda 

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh diadakan untuk mendengarkan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 pada, Kamis (13/11/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Erlindawati, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Rida Ananda.

Erlindawati menekankan pentingnya pembahasan APBD yang melampaui angka, fokus pada pembangunan yang menguntungkan masyarakat,” ujarnya.

DPRD mengapresiasi respons Pemko Payakumbuh terhadap berbagai isu, seperti pengaturan jam operasional kafe dan digitalisasi sistem retribusi pasar.

Komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan menekan potensi kebocoran pendapatan daerah diakui.

Isu lainnya yang diperhatikan adalah penyelesaian sengketa lahan wisata dan perbaikan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Erlindawati menegaskan dukungan DPRD terhadap langkah pemerintah namun mengingatkan pentingnya pengawasan agar kebijakan tidak hanya berada di tataran perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Payakumbuh,” ungkapnya.

Hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.

(MMD)

Wirman Putra Pimpin Rapat Paripurna Dalam Pandangan Umum Tujuh Fraksi Tentang Nota Keuangan Walikota Payakumbuh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Tujuh fraksi di DPRD Kota Payakumbuh memberikan pandangan umum mengenai Nota Keuangan Wali Kota terkait,” Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Wirman Putra pada, Selasa (11/11/2025).

Pertimbangan Fiskal Wirman menyatakan, “RAPBD 2026 disusun dengan memperhatikan penyesuaian kondisi fiskal nasional dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat,” ucap Wirman Putra.

Pandangan Fraksi sebagai berikut
Fraksi Partai Golkar Mengkhawatirkan Car Free Day mengganggu UMKM, meminta evaluasi dan pemindahan lokasi.

Fraksi Partai NasDem Menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh dan meminta penertiban.

Fraksi KIR Mendorong keseimbangan pendapatan dan belanja untuk program prioritas.

Fraksi PKS Memperhatikan masalah kenakalan remaja dan permintaan revitalisasi objek wisata.

Fraksi Partai Demokrat Menegaskan pentingnya kualitas pelayanan publik, terutama BPJS Kesehatan.

Fraksi PAN Menyokong digitalisasi layanan pajak dan peningkatan sumber daya manusia.

Fraksi PPP mendorong efisiensi anggaran dan pembangunan kembali Pasar Payakumbuh.

Wakil Wali Kota, Elzadaswarman, berkomitmen untuk mengkaji semua masukan dari fraksi-fraksi dan akan memberikan jawaban resmi pada rapat paripurna berikutnya,” ungkap Elzadaswarman.

(MMD)

Peringati HUT ke-25, DPRD Kota Batam Gelar Upacara

YUTELNEWS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar upacara khidmat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 pada Jumat (31/10/2025) di halaman Gedung DPRD Batam Center. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, sebagai inspektur upacara. Sekretaris DPRD Dr. Ridwan Apandi, SSTP, M.Eng., bertugas sebagai komandan upacara, sementara Perwira Upacara dijabat oleh Kepala Bagian Umum Setwan, Zulkifli Aman.

Upacara diikuti jajaran pimpinan DPRD, yaitu Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM dari Fraksi PDIP. Seluruh anggota DPRD juga hadir, termasuk para pegawai dan staf Sekretariat Dewan. Kehadiran seluruh anggota Piswan—baik istri maupun suami para anggota dewan—menjadi salah satu momen yang menarik pada peringatan tahun ini.

Pada rangkaian kegiatan, anggota Komisi IV Muhammad Yunus, SPi, membacakan sejarah singkat terbentuknya DPRD Kota Batam. Ia menyampaikan bahwa DPRD Kota Batam lahir pada era reformasi seiring penetapan Batam sebagai daerah otonom.

“Pada saat pertama kali terbentuk, DPRD Kota Batam berjumlah 30 anggota. Kini, setelah 25 tahun perjalanan, DPRD Kota Batam telah berkembang menjadi 50 anggota dengan peran dan tanggung jawab yang semakin besar,” ujar Muhammad Yunus dalam pembacaan sejarah tersebut.

Dalam amanatnya, Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan DPRD selama 25 tahun.

“Dirgahayu HUT ke-25 DPRD Kota Batam. Terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang telah menunjukkan integritas dan kerja sama, sehingga tercipta ekosistem kerja yang baik di rumah rakyat ini,” ujar Kamaluddin.

Kamaluddin juga mendorong seluruh anggota DPRD lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.

Peringati HUT ke-25, DPRD Kota Batam Gelar Upacara

“Saya mengajak kita semua untuk semakin responsif terhadap apa pun yang terjadi di tengah masyarakat. Kita ada di sini untuk rakyat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kamaluddin turut menyampaikan rasa bangga atas penghargaan dari Tribun Batam yang menobatkan DPRD Kota Batam sebagai lembaga paling aspiratif, responsif, transparan, dan informatif tahun 2025.

“Penghargaan ini bukan akhir, tetapi menjadi penyemangat bagi kita semua agar bekerja lebih baik dan semakin dekat dengan rakyat,” ungkapnya.

Kamaluddin juga memberikan apresiasi kepada Sekretariat Dewan atas dukungan administrasi dan teknis yang selama ini membantu kelancaran agenda DPRD.

“Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Setwan yang selalu bekerja profesional dalam memfasilitasi kegiatan DPRD,” ucapnya.

Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada organisasi Piswan.

“Terima kasih kepada Piswan yang memberikan motivasi dan dukungan melalui berbagai kegiatan sosial. Peran Piswan sangat membantu keberhasilan tugas para anggota dewan sebagai wakil rakyat,” tambahnya.

Di akhir amanat, Kamaluddin menyampaikan doa.

“Semoga seluruh anggota DPRD selalu diberi kesehatan dan bimbingan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, serta terus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan Batam yang semakin maju dan sejahtera,” tutupnya.(Red)

Bupati Bandung Kang DS Tawarkan Konsep Pentahelix, Perusahaan Dayeuhkolot Diminta Berkontribusi Nyata

BANDUNG -YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna mengungkapkan kekecewaannya terhadap perusahaan terutama pabrik-pabrik industri besar di Kecamatan Dayeuhkolot yang belum berkontribusi maksimal dalam menyelesaikan permasalahan banjir di kawasan Dayeuhkolot.

Hal tersebut disampaikan Bupati Dadang Supriatna dalam Rakor Sinergitas Pelaksanaan Program Pentahelix terkait Penanganan Banjir di Wilayah Dayeuhkolot Kabupaten Bandung di Gedung BBS Kecamatan Dayeuhkolot, Selasa (11/11/2025).

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu berharap Kecamatan Dayeuhkolot akan memasuki babak baru dalam percepatan penanganan banjir, jika konsep kolaborasi pentahelix dengan berbagai elemen masyarakat Dayeuhkolot dapat dilaksanakan dengan serius.

“Urusan banjir ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD saja, tapi akan lebih cepat penanganannya jika kita berkolaborasi dengan BBWS, PSDA Jabar, pihak swasta atau perusahaan dan unsur masyarakat lainnya,” ujar Kang DS.

Oleh karena itu, Bupati Bandung mengajak perusahaan-perusahaan di Dayeuhkolot untuk ikut berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang kerap menerjang sejumlah desa di Kecamatan Dayeuhkolot melalui konsep kolaborasi pentahelix.

“Banjir bukan urusan pemerintah saja, termasuk pengusaha juga harus peduli. Kan mereka punya CSR. Karena kalo banjir, bukan hanya masyarakat yang merasakan, mereka juga terkena dampaknya,” tambahnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu bahkan sempat “menyentil” beberapa perusahaan yang selama ini “mengeruk uang’ di Dayeuhkolot, namun mereka seolah tidak peduli dan enggan berkontribusi terhadap warga di Kecamatan Dayeuhkolot.

“Saya juga bisa marah. Tapi bukan tipikal saya harus marah-marah. Saya hadir di sini untuk bersama-sama mencari solusi. Para pengusaha juga jangan picik pikirannya. Ini kewajiban kita bersama untuk menyelesaikan masalah banjir ini,” kata Bupati Bedas.

Konsep kolaborasi pentahelix ini kembali dipilih Bupati Bandung Dadang Supriatna karena dinilai efektif dan berhasil. Sebelumnya, program kolaborasi pentahelix ini sukses diterapkan dalam penanganan banjir di kawasan Rancaekek, Solokanjeruk dan Cidawolong Majalaya.

Ia mencontohkan, Pemkab Bandung dapat menyelesaikan persoalan banjir menahun di Rancaekek dan Majalaya tanpa sama sekali menggunakan APBD. Salah satunya karena para pengusaha di sana peduli dan ikut berkontribusi membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir.

“Setelah sukses menyelesaikan banjir di tiga lokasi sebelumnya, konsep pentahelix dalam penanganan banjir ini akan diterapkan di Dayeuhkolot. Tadi kita sepakat membentuk langsung panitia yang dipimpin Pak Tri Rahmanto (tokoh Dayeuhkolot),” ujar Bupati.

Pada kesempatan tersebut, delapan strategi percepatan penanganan banjir Dayeuhkolot telah disiapkan Kang DS diantaranya normalisasi saluran drainase Jalan Moh Toha-Dayeuhkolot, normalisasi folder Babakan Sangkuriang, pengerukan saluran lingkungan Bojongasih, pengerukan connecting drainase Bojongasih.

Selain itu, program selanjutnya adalah pengerukan Sungai Cipalasari, pengadaan pomoa kapasitas 1.500 liter/detik, pengerukan aliran sungai Cipalasari dan normalisasi saluran Desa Dayeuhkolot.

Jika ditotalkan, anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan banjir Dayeuhkolot tahap pertama ini memerlukan anggaran sekitar Rp 9,5 miliar dan rencananya percepatan penanganan banjir Dayeuhkolot ini akan dimulai pada Januari 2026.

“Jadi perusahaan harus ada kontribusi. Saya selama ini tidak pernah minta apa-apa ke pabrik. Tapi ini demi kepentingan rakyat saya, masyarakat Dayeuhkolot. Saya minta perusahaan harus berkontribusi. BBWS juga harus turun. Jangan APBD kami terus. Dengan konsep pentahelix, mudah-mudahan bisa selesai,” tutur Kang DS.

Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam program pentahelix tersebut, Kang DS mengaku siap menyumbangkan uang dari kantong pribadinya sendiri.

“Saya ingin menyelesaikan banjir Dayeuhkolot yang tidak selesai-selesai. Intinya kita semua sepakat ingin banjir Dayeuhkolot ini terus berkurang dan akhirnya enggak banjir lagi
Jadi kalau perusahaan tidak berpartisipasi, itu enggak tahu malu. Itu bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat saya,” tutup Kang DS. (**)

Yans.

Bupati Kang DS Targetkan Pentahelix Langkah Strategis Penanganan Banjir Dayeuhkolot Perlu Rp9,5 Milyar, Bisa Dimulai Januari 2026

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna menargetkan penanganan banjir Dayeuhkolot yang rencananya dilakukan secara pentahelix bisa mulai running pada Januari 2026. Bupati Bandung berkomitmen akan terus berupaya menekan terus banjir Dayeuhkolot semaksimal mungkin sehingga bisa lebih cepat menuntaskannya.

Hal itu disampaikan bupati saat rapat koordinasi pembahasan sinergitas pelaksanaan Program Pentahelix terkait penanganan banjir Kecamatan Dayeuhkolot, di Gedung Pinus Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Jl. M Toha Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung,pada Selasa 11 November 2025.

Dalam rakor disepakati dan sudah ditunjuk sebagai panitia Program Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot ini yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Untuk saat ini sampai Desember 2025 dipersiapkan terlebih dulu rencana aksi dan rencana pelaksanaan teknis dengan melibatkan pihak perusahaan dan tokoh masyarakat.

“Jadi, pemeritah daerah tinggal mengawal saja. Kita targetkan Januari 2026 sudah mulai berjalan,” kata Bupati Dadang Supriatna.

Kendati dilakukan secara pentahelix, namun khusus untuk Dayeuhkolot ini masih perlu anggaran dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat.

“Dari APBD Kabupaten Bandung 2026, sendiri sudah menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jembatan yaitu Jembatan Sukabirus yang membutuhkan Rp 4 miliar dan Jembatan Psigaran Rp1 miliar,” kata Kang DS.

Pada kesempatan itu ia pun mengingatkan kepada 30-an perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot untuk tidak ego sektoral. ‘ Mereka harus memberikan kontribusi nyata demi kenyamanan wilayah operasionalnya sendiri.

“Banjir di wilayah kecamatan Dayeuhkolot bukan urusan pemerintah saja, tapi juga para pengusaha. Kalau upaya pentahelix penanganan banjir Dayeuhkolot ini berhasil, toh perusahaan sendiri akan menikmati. Daripada perusahaan rugi Rp1 miliar akibat bencana banjir, lebih baik memberikan kontribusi dlam penanganan banjir Dayeuhkolot ini,” ungkap Kang DS.

Ia menyebut ada delapan langkah strategis yang harus dilakukan dalam penanganan banjir Dayeuhkolot ini. Antara lain normalisasi saluran drainase tepi Jalan Moh Toha yang menjadi kewenangan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Kedua, normalisasi Polder Babakan Sangkuriang, kemudian pembangunan rumah pompa dan pengadaan pompa. Keempat, normalisasi Sungai Cipalasari, kemudian pengerukan saluran lingungan Bojongasih, pengerukan Conecting Drain di wilayah Bojongasing Desa Dayeuhkolot dan normalisasi saluran U-Ditch BBWS Dayeuhkolot.

“Kedelapan kebutuhan strategis ini memerlukan biaya Rp9,5 miliar. Dari 30 perusahaan yang ada di Dayeuhkolot sudah menyatakan siap untuk membantu,” ungkap Kang DS.(*)

 

Yans.

Ketua Umum FBK Acil Lakukan Aksi Demontrasi Tuntut Upah Minimum Kabupaten di Garut

GARUT, YUTELNEWS.COM —Aliansi Buruh Gruduk Garut melaksanakan aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK), penghapusan sistem magang yang dianggap eksploitatif, dan penegakan keadilan sosial, sesuai dengan UUD 1945.

Aksi ini merupakan respon terhadap sistem upah murah yang dinilai merugikan buruh pada, Selasa(11/11/2025).

Tuntutan Kenaikan UMK Aliansi Buruh agar UMK Garut naik sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang dalam survei mereka mencapai Rp7 juta per bulan, sedangkan UMK saat ini hanya Rp2.300.000.-

Mereka percaya bahwa upah murah mengancam daya beli buruh dan menurunkan kesejahteraan ekonomi wilayah.

Desakan kepada DPRD dan Pemerintah Daerah, Mereka meminta DPRD Garut untuk menanggapi RUU Ketenagakerjaan yang dinilai semakin menyulitkan pekerja.

Tuntutan juga mencakup pemisahan upah sektor alas kaki dari perusahaan multinasional dan perlindungan hak eks karyawan PT Danbi Internasional.

Penolakan terhadap Sistem Magang, Buruh menolak Permenaker No. 6 Tahun 2020 yang dianggap sebagai legalisasi eksploitasi di mana perusahaan dapat mempekerjakan buruh dengan upah rendah tanpa jaminan.

Buruh menuntut agar magang memberikan pendidikan yang benar dan bukan sekadar cara untuk mengurangi biaya.

Solidaritas Buruh Berbagai serikat pekerja di Garut bersatu dalam perjuangan ini, menekankan bahwa ini lebih dari sekadar tuntutan angka UMK ini adalah tentang martabat buruh.

Mereka menyerukan reforma agraria, pendidikan gratis, penghapusan sistem outsourcing, penciptaan lapangan kerja, dan penolakan PHK.

Aksi Aliansi Buruh Gruduk Garut menggambarkan harapan dan kebutuhan buruh akan keadilan sosial dan kehidupan yang layak.

Buruh telah bersuara keras, dan kini tantangan ada pada Pemkab Garut dan DPRD untuk merespons tuntutan ini.

Aliansi Buruh berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka hingga keadilan sosial terwujud di Garut.

(Jurnalis : Exsel Mochamad Wiki.S.H.,C.PFW)

DPMD Kabupaten Bandung Barat Gelar Siklus Lokakarya BPD di Kecamatan Cikalongwetan

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan Siklus Lokakarya bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Cikalongwetan. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Kecamatan Cikalongwetan pada Selasa, (11/11/2025).

Lokakarya ini dihadiri oleh seluruh perwakilan BPD dari desa-desa di wilayah Kecamatan Cikalongwetan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas serta memperdalam pemahaman BPD terhadap tugas, fungsi, dan peran strategisnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Photo: Perwakilan DPMD Kabupaten Bandung Barat,Yana Desiana Sunaryo, S.Sos.

Perwakilan DPMD Kabupaten Bandung Barat, Yana Desiana Sunaryo, S.Sos, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung kinerja BPD di lapangan.

“Kegiatan ini sudah beberapa kali dilaksanakan, dan menjadi ajang penting untuk mendiskusikan berbagai hal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Melalui lokakarya ini, kita bersama-sama membahas kendala yang dihadapi di lapangan agar ke depan kinerja BPD semakin optimal,” ujar Yana.

Ia menambahkan bahwa BPD memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan musyawarah desa, menyerap aspirasi masyarakat, serta ikut dalam penetapan kebijakan desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan koordinasi berkelanjutan sangat diperlukan.

Sebagai penutup, perwakilan DPMD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada BPD di seluruh kecamatan.

“Kami berharap melalui kegiatan seperti ini, BPD dapat semakin memahami perannya sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” tutur Yana.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, di mana para anggota BPD menyampaikan masukan serta berbagi pengalaman dalam menjalankan fungsi kelembagaan di tingkat desa.

Dien Yoyo

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.