Desa Pawenang Siap Sukseskan PORSADIN 2026 Tingkat Kecamatan Nagrak

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | SUKABUMI ,Pemerintah Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, siap menyukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah (PORSADIN) Tingkat Kecamatan Nagrak Tahun 2026 yang akan digelar pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di Desa Pawenang tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan karakter bagi para santri Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) melalui bidang olahraga, seni, dan penguatan nilai-nilai keagamaan.

Kepala Desa Pawenang, Hilman Nulhakim (AA Iing), mengatakan bahwa PORSADIN merupakan momentum penting dalam membentuk generasi santri yang sehat, disiplin, berprestasi, serta memiliki akhlak mulia.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi, namun juga memperkuat ukhuwah Islamiyah dan semangat kebersamaan antar-santri di wilayah Kecamatan Nagrak.

“PORSADIN menjadi wadah positif bagi para santri untuk mengembangkan bakat, kemampuan, dan mental sportivitas. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan penuh kebersamaan,” ujar Hilman Nulhakim (AA Iing).

“Melalui Kegiatan PORSADIN Tahun 2026 di Desa Pawenang Mari Kita Bentuk Pola Asuh dan Pola Didik Santri Diniyah yang Sehat untuk Mewujudkan Santri Diniyah yang Al ‘Aqlu Salim Fi Jismi Salim.”

Tema tersebut menegaskan pentingnya keseimbangan antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan kesehatan jasmani dalam membentuk generasi santri yang unggul dan berkualitas.

Selain menghadirkan berbagai perlombaan olahraga dan seni Islami, kegiatan ini juga menjadi sarana menanamkan nilai sportivitas, disiplin, kebersamaan, serta semangat meraih prestasi sejak dini.

Pemerintah Desa Pawenang bersama panitia pelaksana terus melakukan berbagai persiapan guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, lancar, dan sukses. Antusiasme masyarakat dalam menyambut gelaran PORSADIN 2026 pun terlihat begitu tinggi.

Dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, diharapkan lahir generasi santri yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga sehat secara fisik, kuat mental, dan mampu menjadi kebanggaan masyarakat serta daerah.

“Santri MDT Mencorang Jiwanya, Mencorang Raganya,” menjadi semangat yang terus digaungkan dalam pelaksanaan PORSADIN 2026 di Desa Pawenang.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Peninjauan Lahan Danau, KDS: Tangani Banjir Tegalluar Ada Beberapa Opsi yang Akan Dilaksanakan

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

KAB.BANDUNG – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr H.M Dadang Supriatna melaksanakan peninjauan sejumlah lokasi yang akan dibangun danau atau kolam retensi di kawasan Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, pada Jumat (01/05/2026). Rencana pembangunan danau itu untuk mengatasi atau menanggulangi banjir yang terjadi di kawasan Tegalluar.

Saat melaksanakan peninjauan lahan itu, KDS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna didampingi Anggota Komisi IX DPR RI H. Asep Romy Romaya, keduanya adalah putra daerah Desa Tegalluar. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung Ben Indra Agusta, Kepala Satpol Kabupaten Bandung Uwais Qorni, dan Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung Enjang Wahyudin turut mendampingi Bupati KDS.

Kepala Desa Tegalluar Galih Hendrawan beserta sejumlah tokoh masyarakat dan Ketua RW juga turut hadir dalam peninjauan lahan yang akan dibangun danau buatan maupun kolam retensi tersebut.

“Hari ini, kita mengecek lapangan, supaya Tegalluar tidak banjir lagi,” kata Bupati KDS di sela-sela meninjau lokasi pembangunan danau di Desa Tegalluar.

Bupati Bandung menengaskan dalam penanganan banjir di Desa Tegalluar ada beberapa opsi yang akan dilaksanakan. Pertama, setelah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, jalan provinsi di kawasan Tegalluar itu akan ditinggikan pembangunannya.

“Insya Allah tahun ini kurang lebih sepanjang 1 km oleh Dinas Binamarga Provinsi Jawa Barat. Menteri Pekerjaan Umum (PU) sudah setuju dan siap menganggarkan untuk pembangunan danau, salah satunya di Desa Tegalluar,” katanya.

KDS mengatakan pertemuan dengan Menteri PU RI di Jakarta beberapa waktu lalu setelah didorong oleh Wakil Ketua DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal, dan program pembangunan danau untuk penanggulangan banjir akan dilaksanakan tahun ini.

“Maka saya mengecek langsung ke lapangan dan melihat situasi dan kondisi. Ada beberapa yang dilaksanakan secara pentahelix, kita akan mulai minggu depan,” ujarnya.

Tetapi, lanjut Bupati KDS, untuk lokasi pembangunan danau, pihaknya akan menertibkan dulu di lokasi atau lahan yang akan dibangun danau sebelum tanggal 5 Mei 2026.

“Bagi pengembang atau investor yang sudah memiliki lahan di kawasan Tegalluar, tetapi tidak ada kejelasan pembangunan. Kita kembalikan ke semula untuk memenuhi LSD (Lahan Sawah Dilindungi) dan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat,” tuturnya.

Meski demikian, kata KDS, DPMPTSP Kabupaten Bandung akan tetap mengundang para investor atau pengembang yang sudah membebaskan lahan di wilayah Tegalluar.

“Untuk itu mohon doanya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, terutama warga Tegalluar. Insya Allah kita akan selesaikan persoalan sampah, termasuk persoalan banjir di wilayah Tegalluar,” tuturnya.

Bupati KDS mengucapkan terima kasih kepada Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya yang terus mengawal aspirasi warga tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, termasuk kepada para kepala dinas yang terus mengawal rencana pembangunan kolam retensi tersebut.

“Perlu kami sampaikan bahwa kami sudah mengusulkan tiga titik lokasi. Pertama adalah retensi satu di Tegalluar, kedua retensi 5 di Sukamanah. Ketiga, normalisasi Sungai Cisunggalah yang anggarannya kurang lebih Rp151 miliar yang langsung disetujui oleh Menteri PU. Yang lain-lainnya kurang lebih sekitar Rp68 miliar untuk lokasi yang terkena bencana. Sehingga totalnya yang disepakati oleh Pak Menteri PU itu sekitar Rp220 miliar,” tuturnya.

Bupati KDS berharap program pembangunan infrastuktur untuk penanganan banjir itu bisa terlaksana tahun ini dan lancar.

“Termasuk jalan provinsi yang berada di Desa Tegalluar sepanjang 1 km sudah dianggarkan oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Terimakasih Pak Menteri PU, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Wakil Ketua DPR RI, terima kasih Bang Asep Romy yang selalu mengawal. Termasuk terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung. Mohon doanya, semoga lancar. Aamiin yra,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPUTR Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa mengatakan bahwa Bupati Bandung sudah dua kali bertemu dengan Menteri PU RI di Jakarta.

“Itu membuktikan bahwa Pak Bupati sangat konsen sekali terhadap infrastruktur khususnya, pertemuan terakhir antara Pak Bupati dengan Pak Menteri PU membahas pengendalian banjir di Tegalluar dan di Kabupaten Bandung wilayah timur khususnya. Beliau sudah mengajukan proposal, dan sudah disetujui oleh Pak Menteri PU untuk membangun kolam retensi sebagai solusi pengendalian banjir di kawasan Tegalluar dan Bandung wilayah timur,” tuturnya.

Di hadapan Bupati KDS, kata Zeis, bahwa pihaknya sudah intens melakukan komunikasi dengan BBWS Citarum untuk menyediakan DED untuk pembebasan fisik pembangunan kolam retensi di Desa Tegalluar dan Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung Ben Indra Agusta mengatakan penyerahan lahan untuk danau, sebenarnya sudah ada aturannya, sudah ada Perda dan Perbupnya.

“Sebenarnya, kita tinggal menindaklanjuti yang sudah ditandatangani pernyataan oleh para pengusaha atau investor yang berada di kawasan Kota Baru Tegalluar ini. Kita siap melakukan verifikasi ulang, sesuai dengan perintah Pak Bupati. Dan dikasih deadline hingga tanggal 5 Mei, kita akan terus kerja, sehingga nanti apabila ada investor yang tidak memenuhi persyaratan akan kita evaluasi untuk mengembalikan fungsi ruang sesuai dengan eksisting sekarang,” tuturnya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung Uwais Qorni menegaskan Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah dan Perbup, apabila ada yang melanggar aturan tentu akan ditertibkan.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mengatakan bahwa dengan hadirnya sejumlah pemangku kebijakan dalam pemantauan lokasi yang akan dibangun danau buatan atau kolam retensi di Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung ada sebuah solusi terbaik. Dengan harapan persoalan banjir di Tegalluar dan sekitarnya segera bisa diatasi dengan baik.

“Rencana pembangunan kolam retensi atau danau buatan tidak hanya wacana semata, tetapi harus dilaksanakan. Ada beberapa terobosan yang harus ditempuh, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai itikad baik untuk tercapainya tujuan kedepannya. Yaitu untuk penanganan banjir di kawasan Tegalluar,” tuturnya.

Asep Romy juga berharap kepada para pengusaha atau pelaku usaha minta kerja samanya untuk membebaskan lahannya untuk pembangunan danau buatan dalam upaya penanganan banjir di kawasan Tegalluar.

Ia juga turut menyampaikan dengan hadirnya Bupati Bandung, sejumlah kepala dinas, kepala desa maupun para Ketua RW dan tokoh masyarakat dalam peninjauan kawasan yang akan dibangun danau retensi itu sebagai wujud kebulatan nyata dalam upaya penyelesaian masalah banjir di Tegalluar.**

Yans.

Tepati Janji, Bupati Bandung KDS Terima PSU TCI: Pengembang Wajib Taat Aturan.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dadang Supriatna secara resmi menerima serah terima prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) Perumahan Taman Cilbaduyut Indah (TCI) di  Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, dari pengembang PT Marga Tirta Kencana, pada Kamis (30/04/2026).

Penyerahan PSU tersebut menjadi momentum penting bagi warga, mengingat fasilitas lingkungan di kawasan tersebut telah lama dinantikan, bahkan hingga puluhan tahun.

“Saya pernah berjanji satu bulan akan selesai, dan alhamdulillah hari ini PSU Taman Cibaduyut Indah resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung,” ujar Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS).

Ia menyebutkan, penyerahan PSU ini merupakan bentuk ikhtiar bersama antara pemerintah daerah dan pengembang dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya terkait infrastruktur lingkungan.

KDS juga menyampaikan apresiasi kepada pihak pengembang yang telah menyerahkan sarana, prasarana, dan utilitas kepada pemerintah daerah.

“Ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya para ketua RT, RW, dan warga. Bahkan sudah hampir 30 tahun menunggu,” kata dia.

Dengan telah diserahkannya PSU tersebut, Pemkab Bandung kini memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penataan dan perbaikan infrastruktur di kawasan tersebut.

“Setelah PSU diserahkan, maka bisa dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bandung untuk perbaikan jalan, drainase, dan fasilitas lainnya. Pemerintah desa juga bisa ikut mengintervensi,” jelasnya.

Selain itu, KDS juga menginstruksikan dinas terkait untuk segera menindaklanjuti aspek administrasi, termasuk pengurusan sertifikasi aset agar memiliki kepastian hukum.

Lebih jauh, KDS menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan segan memberikan sanksi kepada pengembang yang tidak memenuhi kewajiban penyerahan PSU.

Ia mencontohkan, salah satu sanksi tegas yang akan diterapkan adalah tidak memberikan izin pengembangan perumahan baru bagi pengembang yang belum menyelesaikan kewajiban PSU.

“Kalau PSU belum diserahterimakan, maka izin pengembangan berikutnya tidak akan diberikan,” tegasnya.

Menurut KDS, langkah tersebut penting untuk melindungi hak masyarakat, terutama warga perumahan yang telah memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak, namun belum mendapatkan fasilitas yang layak.

“Selamat menikmati PSU yang sudah lama dinanti. Insyaallah pemerintah akan terus hadir untuk membantu perbaikan ke depan,” ucapnya.

Dengan diserahkannya PSU tersebut, diharapkan kualitas infrastruktur dan lingkungan di kawasan Taman Cilbaduyut Indah semakin baik, sekaligus menjadi contoh bagi pengembang lain untuk taat terhadap kewajiban penyerahan PSU kepada pemerintah daerah.(*)

Yans.

DPR RI Dapil Aceh Disorot, Dinilai “Diam” Terkait Polemik JKA

NEWS|oleh

Aceh – YUTELNEWS.com
Polemik terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) kembali menuai sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada para anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Aceh yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas terhadap persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya di sektor kesehatan.

Advokat muda, Riki Iswandi, menyampaikan kegeramannya atas kondisi tersebut. Ia menilai, di tengah keluhan masyarakat terkait sistem desil dalam penentuan penerima manfaat JKA, para wakil rakyat di tingkat pusat justru terkesan diam dan tidak menyuarakan aspirasi rakyat Aceh.

“Ini menyangkut kesehatan rakyat. Tapi mengapa para anggota DPR RI dari dapil Aceh terkesan membisu? Apakah karena takut berseberangan dengan kebijakan partai penguasa?” ujar Riki dengan nada kritis.

Menurutnya, kebijakan pengelompokan desil yang menjadi dasar penerimaan bantuan JKA dinilai tidak tepat sasaran. Ia menyebutkan adanya kejanggalan di lapangan, di mana masyarakat kurang mampu justru masuk dalam kategori desil tinggi (7–10), sementara sebagian masyarakat yang dinilai lebih mampu malah terdaftar dalam desil rendah (1–5).

“Kondisi ini sangat melukai rasa keadilan. Rakyat kecil yang seharusnya mendapat perlindungan justru tersisih. Sementara yang lebih mampu malah menerima manfaat,” tambahnya.

Riki juga mengingatkan bahwa para anggota DPR RI terpilih tidak lepas dari dukungan rakyat Aceh. Oleh karena itu, ia meminta agar para wakil rakyat tersebut tidak menutup mata terhadap penderitaan masyarakat.

“Jangan lupa, kalian duduk di kursi kehormatan itu karena suara rakyat. Saat rakyat menangis karena kebijakan yang tidak berpihak, seharusnya kalian hadir dan bersuara, bukan diam,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan penetapan penerima manfaat JKA, agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik, khususnya di bidang kesehatan, harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Tim

Ketua DPRD Hj. Renie Rahayu Fauzi SH, Dorong Sinergi Desa Usai Pelantikan Kepala Desa.PAW

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Mohamad Toha, Komplek Pemkab Bandung, Soreang, pada Kamis (30/04/2026).

Pelantikan sembilan Kepala Desa PAW ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung, di antaranya perwakilan Lanud Sulaiman, Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Polresta Bandung, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Turut hadir para asisten daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, ketua BPD, serta unsur terkait lainnya.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Ketua TP PKK desa, panitia Pilkades PAW dari sembilan desa, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam keterangannya, Hj. Renie Rahayu menegaskan bahwa pelantikan Kepala Desa Antar Waktu merupakan bagian penting dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan di tingkat desa.

Dengan adanya pelantikan ini, diharapkan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa, termasuk mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan.

“Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Yans.

KDS: Pemkab Bandung Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD, Target WTP ke-10

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung. pada Kamis (30/04/2026).

KDS menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah. Ia menegaskan, seluruh masukan tersebut akan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami dalam meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujar KDS.

Dalam kesempatan tersebut, KDS juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10. Menurutnya, capaian tersebut membutuhkan sinergi dan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif.

Selain itu, KDS mengungkapkan capaian positif kinerja Pemkab Bandung berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 terhadap kinerja tahun 2024, dengan nilai 3,6154 dan masuk ke dalam kategori “Kinerja Tinggi”. Capaian ini menjadikan Kabupaten Bandung berada di peringkat ke-3 secara nasional. Padahal sebelumnya, Kabupaten Bandung berada di peringkat 172.

KDS menilai, peningkatan signifikan tersebut merupakan hasil kolaborasi semua pihak, termasuk DPRD dan seluruh ASN.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama, baik DPRD sebagai mitra strategis maupun seluruh ASN yang terus berinovasi dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, KDS menyebutkan bahwa hingga awal triwulan kedua 2026, penyerapan anggaran telah mencapai 24 persen dan pendapatan daerah sebesar 28 persen. Pemkab Bandung, lanjutnya, akan terus mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui evaluasi tata ruang bersama Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami juga akan mengurangi program yang bersifat seremonial dan lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya, ***

Yans.

Ketua DPRD Wirman Putra Hadiri Pelepasan 175 Jamaah Calon Haji 1447 H/2026 Kota Payakumbuh 

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menghadiri pelepasan 175 Jamaah Calon Haji (JCH) untuk musim haji 1447 H/2026 M di Aula Josrizal Zain Balai Kota Payakumbuh pada, Kamis (30/04/2026).

Wirman Putra menekankan bahwa ibadah haji adalah perjalanan fisik, hati, dan jiwa. Ia mendorong jemaah untuk mempersiapkan diri, menjaga kesehatan, serta berfokus pada niat beribadah kepada Allah SWT,” ujar Wirman Putra.

Ia mengingatkan pentingnya sikap kekompakan, saling membantu, dan mematuhi petugas di Tanah Suci. Disiplin dan kebersamaan dianggap kunci dalam pelaksanaan ibadah haji,” ucapnya.

Wirman meminta jemaah mendoakan Kota Payakumbuh agar diberkahi dan maju. Ia juga berharap jemaah mendoakan pemerintah dan DPRD agar bisa memenuhi panggilan untuk berhaji,” kata Wirman Putra.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Payakumbuh, Endra Rinaldi, menginformasikan bahwa 175 jemaah dibagi dalam dua kloter: Kloter 13 (161 orang) berangkat 8 Mei dan Kloter 14 (14 orang) berangkat 9 Mei 2026,” ungkapnya.

Jemaah tertua berusia 78 tahun dan yang termuda 18 tahun. Kepulangan Kloter 13 dijadwalkan pada 18 Juni dan Kloter 14 pada 20 Juni 2026.

Semua jemaah diharapkan melakukan ibadah haji dengan baik dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, serta menjadi haji yang mabrur.

(MD)

KDS Dorong Kepala Desa Antar Waktu Segera Lakukan Langkah-langkah dan Rencana Kerja

Berita, NEWS, Pemerintah, TNI - POLRI|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr H.M Dadang Supriatna melaksanakan pelantikan sembilan Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih di Pilkades Antar Waktu di Gedung Mohamad Toha Komplek Pemkab Bandung, Soreang, pada Kamis (30/04/2026).

Sembilan kepala desa yang sudah sah dan resmi dilantik Bupati Bandung, yakni Kepala Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Asep Koswara; Kepala Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Adung Heryana; Kepala Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Jajang; Kepala Desa Rancakasumba Kecamatan Solokanjeruk Asep Komarudin; Kepala Desa Waluya Kecamatan Cicalengka H. Agus Rustaman.

Selain itu, Kepala Desa Solokanjeruk Kecamatan Solokanjeruk Yogie Sunandar; Kepala Desa Sukarame Kecamatan Pacet Wawan Ridwan; Kepala Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Koharudin; dan Kepala Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Farhan Taufik Akbar.

Pelantikan sembilan Kepala Desa Antar Waktu ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi, perwakilan Lanud Sulaiman, Kodim 0624/Kabupaten Bandung, Polresta Bandung, Kejari Kabupaten Bandung, para Asisten, kepala OPD, para camat, ketua BPD dan para pihak lainnya. Selain itu Ketua TP PKK desa, panitia Pilkades PAW di 9 desa, dan sejumlah undangan lainnya.

KDS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna mengatakan, setelah dilaksanakan pelantikan ini, para kepala desa yang terpilih pada Pilkades Antar Waktu untuk segera melaksanakan rapat internal, baik dengan perangkat desa di lingkungan desa masing-masing.

“Yang paling pertama itu sertijab (serah terima jabatan). Saya minta hari ini selesaikan. Setelah itu baru melaksanakan rapat internal dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan lembaga-lembaga desa lainnya,” ujarnya.

Bupati KDS juga berharap kepada para kepala desa PAW yang baru saja dilantik untuk segera melakukan langkah-langkah dan rencana kerja kedepan. Disamping itu, kepala desa yang baru dilantik juga untuk melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang sudah ada di masing-masing desa.

“Apakah masih berlaku, dan masih tetap dilaksanakan atau ada rencana penambahan atau pengurangan rencana pembangunan di desa yang disesuaikan dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

Bupati KDS juga berharap kepada para camat untuk melakukan pendampingan atau pengawalan terhadap para kepala desa antar waktu yang baru saja dilantik setelah terpilih dalam Pilkades Antar Waktu tersebut.

Sehingga nanti para camat bisa ada penambahan sumber daya manusia atau memberikan edukasi-edukasi, termasuk penjelasan-penjelasan dan langkah-langkah yang harus dilakukan.

“Dengan harapan para kepala yang baru dilantik, walaupun baru menjabat tapi selaras dengan rencana pembangunan yang sudah disepakati oleh masing-masing desa,” katanya.

Lebih lanjut KDS mengucapkan apresiasi dan selamat kepada sembilan kepala desa antar waktu yang baru saja dilantik. Mereka sudah resmi dan sah menjadi kepala desa terpilih. Diharapkan, mereka bisa mengayomi dan melayani masyarakat di desa masing-masing. “Bisa bekerja keras (fisik), cerdas (intelektual), ikhlas (hati) dan tuntas. Semoga amanah. Aamiin yra,” katanya.

“Para kepala desa terpilih untuk sama-sama mengajak tokoh masyarakat, para ketua RT, RW untuk sama-sama membangun desa di sisa waktu kepemimpinan jelang Pilkades mendatang pada tahun 2027,” ajaknya.

Menurutnya, RPJMDes yang dibuat dan direncanakan oleh masing-masing desa tidak boleh bertentangan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Wajib hukumnya mendukung dan mensukseskan program Presiden.
Selain itu, RPJMDes harus sesuai dengan visi misi Gubenur Jawa Barat, dan harus sesuai dengan RPJMD Pemkab Bandung.

Pada kesempatan itu, KDS berpesan kepada para kepala desa untuk menyelesaikan persoalan sampah, di antaranya melalui kegiatan korve. Ia pun sangat mendorong kepala desa kompak dengan masyarakat dalam upaya membangun desanya.**

Yans.

Camat Dayeuhkolot Drs Asep Suryadi M.K.P, Hadir Langsung Sertijab Kades Cangkuang Kulon Berlangsung Khidmat.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, TNI - POLRI|oleh

Kab.Bandung – Acara pelantikan dan serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Desa Cangkuangkulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, berlangsung dengan penuh khidmat , tertib dan Aman. pada Kamis (30/04/2026).

Prosesi sakral tersebut dihadiri langsung oleh Camat Dayeuhkolot, Drs Asep Suryadi M.K.P, yang mewakili Pemerintah Kabupaten Bandung. Kehadiran Camat menjadi bukti dukungan dan perhatian penuh pemerintah kecamatan terhadap kelancaran roda pemerintahan di tingkat desa.

Acara dimulai dengan pembacaan surat keputusan pelantikan, dilanjutkan dengan prosesi, serta penandatanganan berita acara serah terima tugas. Suasana terasa sangat hikmat dan diiringi doa bersama agar kepala desa yang baru bapak Acep Koswara dapat menjalankan amanah dengan lancar dan penuh tanggung jawab.

Selain Camat, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kapolsek Dayeuhkolot AKP Triyono , Danramil 2407 Kapten chb Asep Yohana, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seluruh perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat Desa Cangkuangkulon lainnya. Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini menunjukkan adanya dukungan dan persatuan dalam menyambut kepemimpinan baru di desa tersebut.

Dalam sambutannya, Camat Dayeuhkolot, Drs Asep Suryadi, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terlaksananya prosesi transisi kepemimpinan ini dengan aman dan damai. Ia menekankan bahwa jabatan kepala desa adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

“Alhamdulillah, prosesi sertijab hari ini berjalan sangat lancar dan penuh khidmat. Saya berharap kepada Kepala Desa yang baru agar dapat segera beradaptasi, bekerja keras, dan bersinergi dengan semua pihak untuk memajukan Desa Cangkuangkulon serta meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Asep Suryadi.

Lebih lanjut, Camat juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan, stabilitas keamanan, serta pelayanan publik yang prima kepada seluruh masyarakat. Ia berharap tidak ada sekat antara pemimpin dan rakyat, sehingga setiap aspirasi dan keluhan warga dapat didengar dan diselesaikan dengan baik.

Acara yang berlangsung hangat tersebut ditutup dengan sesi foto bersama antara pejabat baru, Camat, Kapolsek, Danrqmil, BPD, dan seluruh undangan sebagai tanda persatuan dan kesatuan demi kemajuan Desa Cangkuangkulon ke depannya,”tukasnya.

Yans.

Sertijab Kepala Desa Cangkuang Kulon, Acep Koswara SE Resmi Terima Amanah dari Pj Kepala Desa Lama Penuh Denagn Hhidmat.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, TNI - POLRI|oleh

Kab.Bandung – Serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Desa Cangkuang Kulon dari Penjabat (Pj) Kepala Desa Nandang kepada kepala desa baru Acep Koswara SE, yang berlangsung dengan penuh khidmat di Aula Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.pada Kamis (30/04/2026).

Prosesi ini menjadi penanda resmi dimulainya kepemimpinan baru menjadi kepala Desa Cangkuang Kulon untuk periode 2026 – 2027.

Kegiatan sertijab tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), di antaranya Camat Dayeuhkolot Drs Asep Suryadi M.K.P, Danramil Dayeuhkolot 2407 kapten chb Asep Yohana, serta Kapolsek Dayeuhkolot. Akp.Tri Haryono,S.I.K.M.H, Ketua BPD, MUI, Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan dukungan penuh terhadap keberlanjutan roda pemerintahan desa serta stabilitas wilayah.

Rangkaian acara diawali dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, dilanjutkan dengan penyerahan simbolis dokumen dari Pj Kepala Desa Nandang kepada Acep Koswara sebagai Kepala Desa definitif. ” Suasana berlangsung tertib dan penuh kekeluargaan, disaksikan oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen warga yang turut hadir.

Sementara itu, Dalam sambutannya, Camat Dayeuhkolot Drs Asep Suryadi M.K.P menegaskan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, dan komitmen tinggi terhadap pelayanan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan program yang telah berjalan, serta mendorong adanya inovasi dalam pembangunan desa”katanya

“Serah terima jabatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi titik awal untuk melanjutkan program -program yang sudah baik dan memperbaiki yang masih perlu ditingkatkan. Kami berharap Kepala Desa yang baru bapak Acep Koswara mampu membangun komunikasi yang harmonis, serta menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat,” ujar camat Asep .

Sementara itu, Kepala Desa Acep Koswara dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Desa Cangkuang Kulon. Ia berkomitmen untuk mengemban amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, serta siap bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat desa”, ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan berkolaborasi dalam membangun desa. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga.

“Ini bukan hanya tugas saya sebagai kepala desa, tetapi inj tugas kita bersama. Dengan kebersamaan dan sinergi, saya yakin Desa Cangkuang Kulon bisa lebih maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Dengan dilaksanakannya Sertijab ini, diharapkan kepemimpinan baru Kepala Desa Cangkuang Kulon mampu membawa semangat baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat”, pungkasnya.

Yans.

Bupati H Dadang Supriatna Resmi Lantik Kades Acep Koswara SE, Era Baru Desa Cangkuang Kulon.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dr.H.M.Dadang Supriatna,S.Ip.M.Si secara resmi melantik Acep Koswara SE sebagai Kepala Desa Cangkuang Kulon dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat. Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Desa Cangkuang Kulon dalam melanjutkan roda pemerintahan desa yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan publik.pada Kamis(30/04/2026)

Dalam sambutannya, Bupati Bandung H Dadang Supriatna menegaskan pentingnya peran kepala desa sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat desa. Ia berharap Acep Koswara dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, serta mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Jabatan ini adalah amanah yang harus dijaga dengan integritas dan dedikasi tinggi. Saya berharap Kepala Desa yang baru dapat bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah,” ujar Kang DS

Sementara itu, Acep Koswara menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk mengemban tugas sebagai kepala desa. Ia berjanji akan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi warga Desa Cangkuang Kulon.

Pelantikan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, serta unsur Forkopimcam yang turut memberikan dukungan terhadap kepemimpinan baru di Desa Cangkuang Kulon.

Yans.

Uwa Eros Geram, Pencairan Dana Desa Macet, Kebijakan Daerah Disorot Tajam.

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung — YUTELNEWS.com// Keterlambatan pencairan Dana Desa tahap I di Kabupaten Bandung kian memicu kemarahan para kepala desa. Wakil Ketua APDESI Kabupaten Bandung, Rosiman, secara terbuka mempertanyakan kinerja dan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai lamban dan kurang responsif.

“Ini bukan lagi soal teknis semata. Ada apa sebenarnya di balik mandeknya Dana Desa di Kabupaten Bandung? Kenapa daerah lain sudah cair, tapi di sini seperti dipersulit? Keur mah saeutik, hese cair,” sindir Rosiman, Kamis (30/4/2026).

Ia menilai, pemerintah daerah seolah tutup mata terhadap kebutuhan mendesak desa. Keterlambatan ini bukan hanya menghambat pembangunan, tapi juga menempatkan kepala desa dalam posisi sulit di hadapan masyarakat dan aparat pengawas.

“Jangan seolah-olah ini hal biasa. Ini menyangkut pelayanan publik di tingkat desa. Kalau dana tidak cair, kegiatan mandek. Lalu siapa yang bertanggung jawab?” tegasnya.

Rosiman juga menyinggung lemahnya komunikasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang dinilai tidak sigap dalam memberikan informasi sejak awal terkait kendala administrasi.

“Kalau memang ada kesalahan teknis, kenapa tidak disampaikan dari awal? Kenapa harus bolak-balik revisi? Ini bukan mempercepat, tapi justru memperlambat. Terlihat seperti tidak ada keseriusan dalam mengawal pencairan,” ujarnya tajam.

Lebih jauh, ia memperingatkan dampak serius jika kondisi ini terus dibiarkan. Selain berpotensi menumpuknya pekerjaan pembangunan, kepala desa juga terancam dikejar waktu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, di tengah jadwal pemeriksaan inspektorat yang sudah di depan mata.

“Jangan paksa kami kerja maraton karena kelambanan kebijakan. Pemeriksaan tetap jalan bulan Juni atau Juli, tapi pencairan terlambat. Ini tidak adil,” katanya.

Ia pun mendesak pemerintah daerah Kabupaten Bandung untuk segera turun tangan dan tidak bersembunyi di balik alasan teknis.

“Kalau tidak ada langkah cepat, wajar jika publik mulai curiga—ada apa dengan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung? Ini harus dijawab, bukan didiamkan,” pungkasnya. ***

Yans.

Hadiri Rakor ATR/BPN, KDS Dorong Percepatan LP2B untuk Ketahanan Pangan

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

JAKARTA – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Gedung Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Rabu (29/04/2026).

Rakor tersebut digelar dalam rangka mempercepat swasembada pangan sesuai target RPJMN 2025–2029 melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam pertemuan itu, dibahas penetapan sebesar 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) menjadi LP2B yang selanjutnya akan diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian.

KDS menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendukung kebijakan tersebut, khususnya dalam pembenahan data lahan.

“Kami berkomitmen untuk melakukan pembaruan dan pembersihan data Lahan Baku Sawah secara menyeluruh, sekaligus menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan tumpang tindih pemanfaatan ruang,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya peran pemerintah provinsi dalam menyinergikan perbedaan data lahan antara provinsi dan kabupaten/kota. Ia juga menyampaikan bahwa proses verifikasi LBS ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan dan akan menjadi bagian dalam revisi RTRW Jawa Barat.

Kehadiran Bupati Bandung dalam rakor ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penataan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Yans.

Mati Lampu lagi, Ada Apa dengan PLN Batam, Diminta Untuk Dievaluasi

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com /PT PLN Batam dinilai tidak berfungsi dengan normal. Diminta Wakil rakyat DPRD Kota Batam, Kementerian BUMN dan Lembaga Pemeriksa Eksternal  untuk segera bersuara terkait komitmen. Kamis 30/4/2026.

Mati lampu sekira pukul 00.10 wib malam hari.

Padahal PT PLN Batam telah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, ekonomis, dan berkesinambungan untuk mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi di Batam. Komitmen ini berfokus pada pelayanan prima, digitalisasi, penyediaan energi bersih, serta pembangunan infrastruktur kelistrikan yang terintegrasi. Ternyata semua itu hanya omong-omong. Konsumen sangat kecewa.

“Sangat mengecewakan, diminta agar managemen hingga direktur PT PLN Dievalusia karena ini sangat merugikan konsumen,” ucap salah satu warga Bengkong Palapa.

Berikut adalah poin-poin utama komitmen PLN Batam berdasarkan informasi terkini:

Keandalan Pasokan Energi: Memastikan pasokan listrik yang andal untuk mendukung pesatnya pertumbuhan investasi dan industri di Batam.

Pelayanan Pelanggan Prima: Mempermudah layanan kelistrikan (penyambungan baru, perubahan daya, dll) melalui berbagai kanal resmi dan meningkatkan budaya kerja profesional.

Energi Bersih dan Inovasi: Menghadirkan solusi Smart Green Services (SGs) untuk kawasan industri sebagai wujud komitmen mendukung target Net Zero Emission.

Pengembangan Infrastruktur: Terus membangun dan memperkuat jaringan infrastruktur listrik demi memenuhi kebutuhan masa depan.

Penerapan Manajemen Risiko: Menerapkan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam operasional.

Budaya Kerja Inklusif: Mendukung pemberdayaan perempuan melalui program Srikandi PLN Batam

Apakah PT PLN Tau akibat mati lampu terhadap Konsumen ?, melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial, termasuk terhentinya layanan telekomunikasi, distribusi air bersih, gangguan lalu lintas, dan kerugian bagi UMKM maupun industri akibat terhentinya mesin produksi.

Semoga ini menjadi perhatian pemerintah. /TIm

Kolaborasi Polisi dan TNI Respon Laporan Warga soal PETI, 12 Rakit Dimusnahkan

NEWS|oleh

Yutelnews.com//

Kuansing – Komitmen pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi kembali ditunjukkan melalui aksi cepat dan kolaboratif aparat TNI-Polri bersama masyarakat. Berawal dari informasi yang mencuat dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Timbul Sakato Tahun Buku 2025 di Kantor Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, Selasa (27/4/2026), jajaran Polsek Singingi Hilir dan Koramil 09 Singingi langsung bergerak menindak aktivitas PETI ilegal di areal kebun kelapa sawit milik koperasi.

Kapolsek Singingi Hilir IPTU Alferdo Krisnata Kaban, S.H., bersama Danramil 09 Singingi KAPTEN Inf. Ardi Yasman menunjukkan respons cepat usai menerima laporan dari badan pengawas dan pengurus koperasi terkait adanya aktivitas tambang emas ilegal yang merambah kawasan kebun sawit milik anggota koperasi.

Tanpa menunggu lama, sekitar pukul 13.00 WIB, tim gabungan bersama pengurus koperasi menuju lokasi dan menemukan sebanyak 12 unit rakit PETI dalam kondisi tidak beroperasi. Meski para pelaku tidak berada di lokasi, aparat langsung melakukan tindakan tegas berupa pemusnahan seluruh rakit dengan cara dibakar guna mencegah kembali digunakan untuk aktivitas ilegal.

Langkah cepat ini mendapat apresiasi luas dari pengurus dan anggota Koperasi Timbul Sakato yang menilai kehadiran aparat menjadi bukti nyata negara hadir melindungi masyarakat dan lingkungan.

Badan Pengawas dan Badan Pengurus Koperasi Timbul Sakato menyampaikan terima kasih atas tindakan sigap aparat kepolisian dan TNI.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada tindakan cepat dan reaksi cepat aparat kepolisian serta Pak Danramil terhadap PETI ilegal yang ada di area kebun sawit milik Koperasi Timbul Sakato di lokasi Tanjung Pauh. Kami mengharapkan seluruh badan pengawas, pengurus, dan anggota koperasi menghimbau masyarakat Tanjung Pauh agar tidak lagi melakukan penambangan ilegal karena merusak alam serta lingkungan, khususnya ekosistem sungai,” tegas perwakilan koperasi.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sinergi antara aparat, pemerintah desa, koperasi, dan masyarakat merupakan kunci utama menekan praktik PETI di wilayah Kuansing.

“Setiap informasi dari masyarakat akan kami respon cepat. PETI bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak lingkungan, mengancam sumber kehidupan masyarakat, dan berdampak panjang terhadap generasi mendatang. Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas PETI serta bersama-sama menjaga alam Kuantan Singingi,” tegas Kapolres.

Sepanjang periode 1 Januari 2026 hingga 28 April 2026, Polres Kuantan Singingi telah melaksanakan 90 kali penindakan PETI, dengan 7 Laporan Polisi, 11 tersangka diamankan, serta penyitaan dan penindakan terhadap 293 rakit PETI dan 2 unit alat Asbuk atau Karpet Penyaringan Emas. Rekapitulasi ini menegaskan konsistensi aparat dalam memberantas aktivitas tambang ilegal di berbagai wilayah Kuansing.

Penindakan ini juga sejalan dengan semangat Green Policing yang diinisiasi Kapolda Riau Irjen. Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., sebagai pendekatan Polri dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Program ini menempatkan kepolisian tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan mitigasi kerusakan ekologis akibat aktivitas ilegal.

“Masyarakat harus merasakan bahwa negara hadir melalui pelayanan yang profesional. Kami mendorong pendekatan yang solutif dan mitigatif, namun tetap tegas terhadap pelanggaran yang merusak lingkungan dan melanggar hukum,” tegas Kapolda Riau.

Dengan kolaborasi kuat antara TNI-Polri, koperasi, dan masyarakat, langkah pemberantasan PETI di Kuansing diharapkan tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan adalah investasi masa depan bersama.||
(AS)

 

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.