Kadinsos,Hj. Ningning Hendasah Survey Langsung Pastikan Pematangan Lahan SR Rp6,2 M di Ciwidey Berjalan Sesuai Target

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ir. Hj. Ningning Hendasah, M.Si., memastikan proyek pematangan lahan Sekolah Rakyat (SR) di Kampung Baru Sampe, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, berjalan sesuai target. Ia turun langsung ke lokasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev), Rabu (15/04/2026).

Langkah ini memperkuat pengawasan terhadap proyek senilai Rp6,2 miliar tersebut. Selain itu, pemerintah daerah ingin menjaga kesesuaian progres pekerjaan dengan rencana awal, baik dari sisi kualitas, waktu, maupun penggunaan anggaran.

Ningning menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan di lapangan. Ia juga mengingatkan pelaksana agar menjadikan timeline sebagai acuan utama.

“Kita monitoring langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan pematangan lahan Sekolah Rakyat. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa Dinas Sosial tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Pihaknya mulai menyiapkan calon siswa yang akan menempati sekolah tersebut pada 2027.

“Dinas Sosial menyiapkan anak-anak yang akan belajar di sini. Karena itu, timeline pembangunan harus tepat agar semua tahapan berjalan sinkron,” katanya.

Di sisi lain, Ningning menjelaskan bahwa total lahan mencapai 7,6 hektare. Namun, tim pelaksana saat ini mengerjakan pematangan lahan seluas 5,5 hektare sebagai tahap awal.

Kemudian, ia memaparkan mekanisme rekrutmen siswa Sekolah Rakyat. Pemerintah memprioritaskan anak dari kelompok desil 1 dan 2, yaitu kategori miskin dan miskin ekstrem, termasuk anak putus sekolah.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, Dinas Sosial menggandeng berbagai lembaga. Mereka bekerja sama dengan Sentra Bioso, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas Pendidikan. Selain itu, para pendamping sosial seperti PKH, TKSK, dan KPSM ikut terlibat dalam proses assessment.

“Kita memastikan siswa yang masuk benar-benar membutuhkan. Karena itu, kita lakukan assessment secara kolaboratif dan menyeluruh,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ningning menargetkan pematangan lahan rampung pada 24 Juni 2026. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menjaga ritme kerja agar target tercapai.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Hanip Ahmad, menjelaskan kondisi terkini pekerjaan di lapangan. Ia menyebut progres fisik saat ini berada di kisaran 5 persen.

“Pekerjaan ini berupa pematangan lahan dengan metode cut and fill. Tim memotong bagian bukit dan mengisi area lereng. Secara teknis sederhana, tetapi kondisi lapangan cukup menantang,” jelasnya.

Namun demikian, Hanip mengakui cuaca menjadi kendala utama. Hujan yang turun pada siang hari kerap menghambat aktivitas pekerjaan.

Meski begitu, tim pelaksana tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan percepatan untuk mengejar ketertinggalan progres.

“Kami terus berkoordinasi dengan kontraktor dan pengawas. Kami juga menyesuaikan metode kerja agar lebih efektif,” ujarnya.

Selain itu, tim menambah jumlah alat berat dan personel di lapangan. Saat ini, mereka mengoperasikan enam unit alat berat, terdiri dari dua excavator dan empat bulldozer.

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan deviasi minus sekaligus mempercepat progres pekerjaan. Di samping itu, evaluasi rutin terus dilakukan agar setiap kendala cepat teratasi.

Pemerintah daerah menargetkan proyek ini selesai tepat waktu. Lebih jauh, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bandung.

Yans.

Kadinsos Hj.Ningning Hendasah Survey Langsung,Pastikan Pematangan Lahan SR Rp6,2 M di Ciwidey Berjalan Sesuai Target

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Kab.Bandung – InfoNesia.me// Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Ir. Hj. Ningning Hendasah, M.Si., memastikan proyek pematangan lahan Sekolah Rakyat (SR) di Kampung Baru Sampe, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, berjalan sesuai target. Ia turun langsung ke lokasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev), pada Rabu (15/04/2026).

Langkah ini memperkuat pengawasan terhadap proyek senilai Rp6,2 miliar tersebut. Selain itu, pemerintah daerah ingin menjaga kesesuaian progres pekerjaan dengan rencana awal, baik dari sisi kualitas, waktu, maupun penggunaan anggaran.

Ningning menegaskan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan di lapangan. Ia juga mengingatkan pelaksana agar menjadikan timeline sebagai acuan utama.

“Kita monitoring langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan pematangan lahan Sekolah Rakyat. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Selanjutnya, ia menekankan bahwa Dinas Sosial tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Pihaknya mulai menyiapkan calon siswa yang akan menempati sekolah tersebut pada 2027.

“Dinas Sosial menyiapkan anak-anak yang akan belajar di sini. Karena itu, timeline pembangunan harus tepat agar semua tahapan berjalan sinkron,” katanya.

Di sisi lain, Ningning menjelaskan bahwa total lahan mencapai 7,6 hektare. Namun, tim pelaksana saat ini mengerjakan pematangan lahan seluas 5,5 hektare sebagai tahap awal.

Kemudian, ia memaparkan mekanisme rekrutmen siswa Sekolah Rakyat. Pemerintah memprioritaskan anak dari kelompok desil 1 dan 2, yaitu kategori miskin dan miskin ekstrem, termasuk anak putus sekolah.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, Dinas Sosial menggandeng berbagai lembaga. Mereka bekerja sama dengan Sentra Bioso, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas Pendidikan. Selain itu, para pendamping sosial seperti PKH, TKSK, dan KPSM ikut terlibat dalam proses assessment.

“Kita memastikan siswa yang masuk benar-benar membutuhkan. Karena itu, kita lakukan assessment secara kolaboratif dan menyeluruh,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ningning menargetkan pematangan lahan rampung pada 24 Juni 2026. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menjaga ritme kerja agar target tercapai.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PUTR Kabupaten Bandung, Hanip Ahmad, menjelaskan kondisi terkini pekerjaan di lapangan. Ia menyebut progres fisik saat ini berada di kisaran 5 persen.

“Pekerjaan ini berupa pematangan lahan dengan metode cut and fill. Tim memotong bagian bukit dan mengisi area lereng. Secara teknis sederhana, tetapi kondisi lapangan cukup menantang,” jelasnya.

Namun demikian, Hanip mengakui cuaca menjadi kendala utama. Hujan yang turun pada siang hari kerap menghambat aktivitas pekerjaan.

Meski begitu, tim pelaksana tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan percepatan untuk mengejar ketertinggalan progres.

“Kami terus berkoordinasi dengan kontraktor dan pengawas. Kami juga menyesuaikan metode kerja agar lebih efektif,” ujarnya.

Selain itu, tim menambah jumlah alat berat dan personel di lapangan. Saat ini, mereka mengoperasikan enam unit alat berat, terdiri dari dua excavator dan empat bulldozer.

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan deviasi minus sekaligus mempercepat progres pekerjaan. Di samping itu, evaluasi rutin terus dilakukan agar setiap kendala cepat teratasi.

Pemerintah daerah menargetkan proyek ini selesai tepat waktu. Lebih jauh, Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Bandung.

Yans.

Banjaran Berduka, Satu Remaja Tewas Terseret Banjir Air Bah di Banjaran

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Banjaran berduka hujan deras yang
mengguyur wilayah Bandung selatan Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada Rabu (15/04/2026) sekitar pukul 15.30 WIB menyebabkan Sungai Cibanjaran meluap. Air bah melanda aliran sungai yang melintasi Kampung Girang Deukeut RW 09, Desa Banjaran Kulon,memakibatkan memakan korban jiwa.

Peristiwa naas itu bermula ketika tembok penahan di sekitar sungai ambruk terseret arus yang sangat deras. Akibatnya, seorang remaja perempuan yang sedang melintas di lokasi tersebut terperosok dan terseret arus sungai.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban yang meninggal dunia diketahui bernama Ginisa Lintang Sari (18), siswi kelas XII SMAN 1 Banjaran dan merupakan warga setempat RT 01 RW 09.

“Saat itu korban lagi melintas, tiba -tiba temboknya ambruk. Korban terjengkit dan terbawa arus,” ujar Rian, salah satu saksi mata yang juga berupaya menolong.

Dalam insiden tersebut, total terdapat enam orang yang terseret arus sungai. Beruntung, lima orang di antaranya berhasil diselamatkan oleh warga yang langsung mencebur ke sungai meski sempat hanyut. Namun, nyawa Ginisa tidak dapat tertolong.

“Ada enam orang yang terbawa arus. Satu orang meninggal dunia dan lima lainnya berhasil selamat,” jelas Kepala Desa Ciapus, Usep Suhendar.

Jenazah korban akhirnya ditemukan di aliran sungai yang melintasi Kampung Cipaku, Desa Tarajusari. Warga kemudian melakukan evakuasi dan memulangkan jenazah ke rumah duka di Kampung Girang Deukeut.

Berikut adalah daftar enam orang yang terseret arus :

1. Indra – Selamat
2. Ja A – Selamat
3. Wildan – Selamat
4. Ersih (Ayah korban) – Selamat
5. Pak Agus -Selamat
6. Ginisa Lintang Sari – Meninggal dunia

Aparat dari Pemerintah Desa Banjaran, Desa Ciapus, serta Tim Satgas BPBD Kecamatan Banjaran telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan penanganan korban.

Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar aliran sungai, terutama saat cuaca buruk dan hujan deras yang berpotensi menyebabkan banjir bandang atau luapan air.

Yans.

Kang DS Pantau Langsung Banjir Rancaekek, Pastikan Warga Terdampak Terlayani dengan Baik

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS.com// Bupati Bandung Dr H.M Dadang Supriatna turun langsung ke lokasi banjir di Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, untuk memantau kondisi warga terdampak sekaligus memastikan kesiapan dapur umum dan tim tanggap darurat yang siaga di lapangan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna meninjau langsung dapur umum sekaligus memantau kondisi banjir di halaman Desa Sukamanah, Jalan Yasaadi Kecamatan Rancaekek, Rabu (15/4/2026).

Di lokasi, bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) ini memastikan pelayanan bagi warga berjalan optimal. Selain itu, tim kesehatan tetap siaga untuk melayani masyarakat terdampak.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam respons cepat menangani dampak cuaca ekstrem yang masih berlangsung, sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

KDS menegaskan kondisi cuaca ekstrem masih berpotensi berlanjut hingga akhir April. Ia merujuk pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan intensitas hujan masih tinggi.

“Saya sudah mengingatkan ASN saat apel pagi bulan April bahwa kondisi ekstrem belum berakhir. BMKG juga memprediksi situasi ini berlangsung hingga akhir April,” ujar KDS

Karena itu, ia meminta masyarakat Kabupaten Bandung meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Dalam sepekan terakhir, banjir menggenangi 13 kecamatan. Selain itu, angin puting beliung juga melanda sejumlah wilayah.

Lebih lanjut, KDS mengungkapkan hasil survei lapangan menunjukkan kerusakan cukup signifikan. “Kami mencatat sekitar 65 rumah mengalami kerusakan akibat puting beliung, sehingga perlu segera diperbaiki,” sebutnya.

Selanjutnya, Pemkab Bandung menggelar rapat bersama tujuh kecamatan untuk membentuk tim pentahelix. Tim ini mengintegrasikan peran pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media agar penanganan bencana berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, Dadang menyampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan meninjau sejumlah titik rawan. Lokasi seperti Panyadap dan Bojong menjadi prioritas karena sering mengalami jebolnya tanggul sungai.

“Kami terus berkoordinasi dengan BNPB dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar penanganan berjalan maksimal dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukamanah Dede Rahim mengapresiasi dukungan berbagai pihak. Ia menilai bantuan relawan dan pemerintah sangat membantu warga dalam menghadapi situasi darurat.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati Bandung yang sudah meninjau lokasi banjir di wilayah kami, juga kepada para relawan, pemerintah kabupaten, dan provinsi yang sudah memberikan bantuan. Kami juga terus menyiapkan dapur umum untuk warga,” ujar Dede.(*)

Yans.

Kenali Hukum, Jauhi Hukuman, Kejari Gowa Berikan Penyuluhan Di SMPN 3 Bontomarannu

NEWS|oleh

Yutelnews.com//

Gowa — Jaksa Masuk Sekolah (JMS) adalah program edukasi hukum proaktif oleh Kejaksaan RI untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini kepada pelajar (SD-SMA/SMK). Program ini bertujuan mengenalkan produk hukum dan mencegah kenakalan remaja, dengan slogan utama “Kenali Hukum, Jauhi Hukuman

Kegiatan JMS ini juga telah diterapkan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gowa, Rabu (15/4). Baru baru ini, dalam rilis Kejari Gowa melalui Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa, Andi Ardiaman, S.H., M.H menjelaskan bahwa  Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah berlangsung di SMPN 3 Bontomarannu yang di ikuti sekitar 50 (lima puluh) siswa dan siswi beserta para guru dengan antusias mengikuti penyuluhan hukum.

Adapun diketahui turut hadir sebagai narasumber yakni dua pejabat Kejaksaan

Negeri Gowa yang berkompeten di bidangnya, yaitu :

Kasubsi I Yusticia Zahrani J,S.H.,M.H. dan Kasubsi II Vidza Dwi Astariyani,S.H.,M.H.

serta jajaran intelijen dengan tema “Perundungan, Intoleransi & Kekerasan Seksual terhadap Anak”,

Terpisah, dengan adanya kegiatan JMS  Kepala Sekolah SMPN 3 Bontomarannu menyampaikan rasa terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Gowa beserta tim dari Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa.

Lanjut, bahwa kehadiran di sekolah kami, merupakan sebuah kehormatan sekaligus anugerah ilmu bagi anak-anak kami, ujarnya. Melalui program Jaksa Masuk Sekolah disekolah yang pertama kali dilaksanakan di SMPN 3 Bontomarannu dan ini suatu rasa syukur dan rasa bangga buat kami Di Gowa, Ucapnya.

” Kami tidak hanya fokus pada kecerdasan akademik dan spiritual, tetapi juga sangat

menekankan pada pembentukan karakter dan ketaatan pada aturan (disiplin)”.

Kami percaya bahwa generasi yang unggul adalah generasi yang cerdas sekaligus sadar hukum.

Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini adalah kesempatan emas bagi kalian. Kejaksaan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pemahaman mengenai hukum sejak dini.

Sesuai tengan tagline-nya, “Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman”, kami berharap kalian bisa

menyimak dengan saksama apa yang akan disampaikan oleh Narasumber nanti.

Semoga melalui edukasi ini, siswa-siswi kami tumbuh menjadi warga negara yang

bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Sebagai penuh harapan kepada

seluruh siswa-siswi agar memperhatikan dan mencermati materi yang akan dibawakan

oleh Kejaksaan sebagai tambahan ilmu dan bisa bermanfaat untuk masa depan para pelajar, tegasnya.

Disela sela kegiatam  Kasubsi 1 menyampaikan Program Jaksa Masuk Sekolah di SMPN 3 Bontomarannu

menjadi momentum penting dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan bebas dari tindakan kriminalitas.

Dalam sambutannya terkait tema “Bahaya perundungan” menyampaikan rasa terima

kasih dan Apresiasi yang sebesar besarnya kepada Ibu Kepala sekolah dan seluruh

jajaran telah meluangkan waktu dan menyiapkan waktu dan tempat untuk melaksanakan kegiatan serta mempercayakan kepada Kejaksaan Negeri Gowa untuk berkolaborasi dan

bersinergi melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah, untuk saling mengingatkan

Melalui program Jaksa masuk Sekolah ini merupakan bagian penting dalam upaya

preventif terjadinya penyalahgunaan kekerasan seksual yang berdampak kepada

kekerasan terhadap anak dan Bulying Yang lagi trend dan menjadi ancaman bagi

generasi muda

sehingga perlu dilakukan edukasi tentang bahaya Narkoba dan kekerasan terhadap anak

sejak dini.

Tugas Jaksa bukan hanya Sebagai penuntut Umum dan juga tugas kejaksaan berperan

aktif membantu pemerintah Melalui program Jaksa Masuk sekolah, untuk mengambil

langkah proaktif dalam mendekatkan diri dengan masyarakat serta memberikan solusi hukum yang aplikatif.

yang telah menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan

kejaksaan dibidang ketertiban umum dan ketentraman umum untuk turut

menyelenggarakan kegiatan penyuluhan Hukum untuk meningkatkan kesadaran Hukum Masyarakat” karena kasus kekerasan terhadap anak dapat terjadi karena kurangnya

Pendidikan tentang Hukum yang diberikan sejak Dini hal ini membuat anak kurang

waspada terhadap potensi bahaya dan resiko yang terkait dengan bahaya narkoba yang berdampak pada kekerasan seksual dan menekankan bahwa pelecehan seksual

terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang berdampak besar terhadap kondisi

psikologis korban, termasuk risiko gangguan sosial emosional dan PTSD (PostTraumatic Stress Disorder).

Di era digital saat ini, tantangan yang dihadapi generasi muda semakin kompleks.

Penyalahgunaan media sosial, perundungan (bullying), penyalahgunaan narkotika.

Jadi melalui kegiatan ini, kami berharap adik-adik dapat memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan serta pentingnya membangun karakter yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Gowa akan terus memberikan

penyuluhan/penerangan hukum kepada siswa/siswi yang ada di Kabupaten Gowa

dengan harapan agar mereka dapat mengenali hukum sejak dini dan agar jauh dari hukuman sesuai dengan tag line Penyuluhan Hukum Kejaksaan yaitu “Kenali Hukum jauhi Hukuman” dalam bentuk program Jaksa Masuk Sekolah.

Semoga upaya ini dapat memberikan dampak positif dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum yang kuat di kalangan pelajar dalam pemaparan Kasubsi I dan Kasubsi II, disampaikan mengenai maraknya perundungan, intoleransi serta kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah

beberapa tahun terakhir yang berdampak pada psikis maupun fisik seseorang.

Dengan hadirnya Kejaksaan Negeri Gowa dalam memberikan pemahaman mengenai

hukum sejak dini, diharapkan siswa/i SMP Negeri 3 Bontomarannu maupun seluruh

pelajar di Kabupaten Gowa dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar Undang -undang baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.
(Abu algifri)

Dorong Lampung Jadi Penggerak Ekonomi, Wamendagri Ahmad Wiyagus Tekankan Sinergi Pusat-Daerah

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandar Lampung —YUTELNEWS.com// Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong Provinsi Lampung sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam Lampung Post Executive Forum di Kota Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).

Wiyagus menyebut, dalam perspektif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Provinsi Lampung memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan nasional, tidak hanya sebagai wilayah administratif semata. “Provinsi Lampung … bukan sekadar wilayah administratif tetapi merupakan bagian penting dari simpul pembangunan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran tersebut tercermin dari kontribusi Lampung dalam menopang kebutuhan pangan nasional, termasuk pasokan ke wilayah Jakarta. Potensi tersebut, menurutnya, perlu dikelola secara optimal agar tidak hanya berkontribusi pada skala nasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Di sisi lain, Wiyagus menilai tren pertumbuhan ekonomi Lampung dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan ekonomi daerah harus berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional.

“Pembangunan yang kuat ini harus dimulai dari keselarasan arah… tidak boleh berbeda,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pembangunan daerah merupakan bagian dari orkestrasi pembangunan nasional yang saling terhubung. Dalam konteks tersebut, ketahanan daerah menjadi fondasi penting yang akan memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan.

Untuk menopang hal tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, potensi sumber daya alam yang besar tidak akan memberikan nilai tambah optimal tanpa didukung SDM yang kompeten dan inovatif, termasuk dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah.

Selain aspek ekonomi, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dinilai krusial untuk menciptakan iklim pembangunan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus menghindari potensi permasalahan hukum yang dapat menghambat laju pembangunan.

Terakhir, Wiyagus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi secara aktif antara pemerintah pusat dan daerah sebagai kunci percepatan pembangunan.

“Saya mengajak semua untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah secara aktif, tidak saling menunggu, tetapi saling memanfaatkan dukungan yang ada,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Yans.

Liga Mahasiswa Nasdem Provinsi Sumatera Utara Kecam Cover Majalah Tempo, Tidak Beretika dan Norak

NEWS|oleh

Yutelnews.com//

Medan, Komite Wilayah (KW) Liga Mahasiswa Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara melayangkan kecaman terhadap cover Majalah Tempo edisi April 2026 yang menampilkan ilustrasi Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Kader partai menilai visual dan narasi yang disajikan berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak proporsional serta merugikan nama baik tokoh tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Sumatera Utara menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan pilar penting dalam demokrasi, namun harus dijalankan secara bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jurnalistik.

“Tanpa etika, kebebasan pers dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan,” demikian pernyataan Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Sumatera Utara.

Sorotan keras juga disampaikan Ketua Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara, Zulhamdani Napitupulu. Ia menilai cover Majalah Tempo tersebut tidak mencerminkan praktik jurnalistik yang beretika.

“Majalah Tempo sangat tidak beretika dalam menampilkan bapak Ketua Umum kami, Surya Paloh. Kami mengecam keras dan meminta Tempo untuk menarik edisi tersebut serta menyampaikan permintaan maaf kepada Partai NasDem,” tegas Zulhamdani Napitupulu.

Menurut murdianto, desain cover yang ditampilkan tidak sekadar kritik, melainkan dinilai telah melampaui batas dengan kecenderungan merendahkan martabat seorang tokoh publik. Mereka bahkan menyebut publikasi tersebut sebagai bentuk “pembunuhan karakter”.

Kader Liga Mahasiswa NasDem di Provinsi Sumatera Utara juga mengaku tersinggung dan menilai produk jurnalistik tersebut tidak berimbang, cenderung provokatif, serta tidak memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Komite Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara berencana melaporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers atas dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik.

Ketua Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara, Zulhamdani Napitupulu, bersama jajaran pengurus mengimbau seluruh kader dan simpatisan untuk tetap tenang dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menekankan agar setiap bentuk keberatan disampaikan secara santun, konstitusional, dan melalui mekanisme yang berlaku.

Komite Wilayah Liga Mahasiswa NasDem Provinsi Sumatera Utara juga mengingatkan kader Mahasiswa NasDem untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dinilai belum menyajikan fakta secara utuh.

(Ade spt)

DIDUGA APH Jalin Kerja Sama Dengan Judi GBM 99

NEWS|oleh

Medan – YUTELNEWS.com
Praktik perjudian jenis tembak ikan di wilayah Medan Utara di bawaha pengawasan Polres Pelabuhan Belawan kian mengkhawatirkan bahkan APH di anggap tindak mampu menindak tegas seolah tutup mata.

Aktivitas ilegal tersebut terpantau semakin meluas dan berlangsung secara terbuka, seolah tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum (APH) pelabuhan belawan.

Berdasarkan hasil penelusuran tim awak media, jaringan perjudian ini diduga dikelola oleh seorang wanita yang dikenal dengan nama Cici, yang beroperasi di bawah bendera GBM 99 atau (AB)

Sumber menyebutkan, jaringan tersebut juga diduga berada di bawah kendali seorang pemodal mafia besar berinisial ( AB )warga keturunan Tionghoa.

Tidak hanya beroperasi di satu titik, praktik perjudian ini disebut telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Medan Utara, meliputi Kecamatan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Deli, hingga kawasan Labuhan Deli seperti Helvetia dan Desa Manunggal.

Di sejumlah lokasi, aktivitas perjudian berlangsung terang – terangan (TERBUKA). Seperti di Jalan M. Basir, titipapan Komplek kota batu , yang beroperasi tanpa henti di pinggir jalan utama pinggiran Sungai Deli .

Selain itu, di Jalan Swadaya ditemukan dua unit tempat perjudian, masing – masing berisi meja tembak ikan serta mesin dingdong.

Lokasi lain juga teridentifikasi di Gang Sawit, Jalan Utama, dan Gang Perjuangan yang masing – masing memiliki beberapa unit meja perjudian. Bahkan di Jalan Veteran Pasar VI, Desa Manunggal, praktik serupa juga masih berlangsung aktif.

Seorang warga sekitar pasar Vl Helvet yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa lokasi – lokasi tersebut sempat tutup secara serentak, namun hanya berlangsung singkat.

“Biasanya tutup kalau ada isu razia, tapi tidak lama kemudian buka lagi seperti biasa,” ujarnya

” Waktu bulan Ramadhan pun buka juga sempat sih tutup satu minggu aja, abistu buka lagi” Sambung nya

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat secara institusional kepolisian telah menyatakan komitmen untuk memberantas segala bentuk perjudian, anehnya lagi wilayah mafia judi ini (AB) atau GBM 99 inj mencakup ruang lingkup pores pelabuhan belawan.

Sosok Cici bahkan disebut – sebut sebagai anak maen (AB) mafia judi yang memiliki jaringan luas dan kemampuan dalam mengatur operasional bisnis perjudian secara rapi dan terstruktur, Beberapa wilayah seperti Belawan pajak singkong, Marelan, Helvetia Desa Manunggal , mabar, titipapan, tanjung mulia, bahkan di cemara di sebut – sebut juga milik mafia ini dan diduga menjadi basis utama aktivitasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait maraknya praktik perjudian di wilayah Medan Labuhan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh, S.I.K., S.E., M.M belum memberikan tanggapan sampai berita ini naek kan.

EMEN

Edukasi Program MBG Harus Berkelanjutan, Camat Cikalongwetan Tekankan Waktu Konsumsi Makanan

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Kabupaten Bandung Barat – Para pemangku kebijakan di wilayah diminta untuk terus menggencarkan edukasi kepada seluruh unsur sekolah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Edukasi ini dinilai penting untuk memberikan pemahaman komprehensif, khususnya terkait tata kelola distribusi dan waktu konsumsi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal tersebut disampaikan oleh Camat Cikalongwetan, Dadang A. Sapardan, dalam arahannya pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Kecamatan, Selasa (14/04/2026).

“Kita jangan berhenti melakukan edukasi terhadap unsur sekolah, terutama siswa terkait waktu mengkonsumsi makanan,” ujarnya di hadapan peserta rapat.

Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa makanan yang diproduksi oleh setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memiliki batas waktu layak konsumsi, yakni maksimal empat jam setelah proses memasak. Oleh karena itu, distribusi makanan harus diikuti dengan konsumsi segera oleh siswa dan penerima manfaat dari klaster B3.

“Saat makanan datang agar segera dibagikan untuk dikonsumsi, sehingga makanan masih dalam keadaan layak konsumsi,” jelasnya.

Peserta kegiatan terdiri dari unsur Forkopimcam, termasuk Danramil dan Kapolsek, yayasan, mitra, Kepala SPPG, kepala sekolah, kepala desa, serta instansi vertikal di wilayah Cikalongwetan.

Dadang menegaskan, penyampaian informasi yang komprehensif diharapkan mampu mencegah terjadinya kesalahan dalam tata kelola program. Ia menyinggung fenomena yang kerap muncul di berbagai platform media sosial terkait pelaksanaan MBG di sejumlah daerah.

“Dengan informasi yang komprehensif dimungkinkan tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar makanan yang tersisa tidak dibawa pulang oleh siswa. Peran guru dinilai penting dalam mengedukasi dan mengingatkan siswa untuk menghabiskan makanan yang telah disajikan.

“Para guru perlu terus mengingatkan siswa agar tidak membawa sisa makanan ke rumah,” tegasnya.

Pada akhir arahannya, Camat mengimbau Kepala SPPG untuk aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah desa. Ia juga mendorong agar Kepala SPPG dapat terlibat langsung dalam kegiatan edukatif di sekolah, seperti upacara bendera, rapat guru, maupun pertemuan orang tua siswa.

“Tidak ada salahnya para Kepala SPPG menjadi salah satu narasumber pada beberapa kegiatan yang diselenggarakan di sekolah atau desa,” pungkasnya.

Didin

Kang DS Sambut Program BSPS dan KUR Perumahan, 1.200 Rutilahu Kabupaten Bandung Segera Dibedah Tahun Ini

NEWS|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com // Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah se-Jawa Barat, yang digelar di SMAN 1 Katapang Kabupaten Bandung, pada Senin 13 April 2026.

Program BSPS ini ditujukan bagi calon penerima bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi layak huni.

Pada kunjungan kerja Menteri PKP itu juga sekaligus diluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Sosialiasi Rumah Subsidi, serta Gerakan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Melawan Rentenir bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bandung Dadang Supriatna kepada Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui masih adanya rentenir yang berkeliaran di lingkungan warga untuk menawarkan kredit atau pinjaman kepada masyarakat.

“Masih ada rentenir atau bank emok di Kabupaten Bandung. Kalau pinjam uang bunganya bisa mencapai 20 sampai 30 persen setiap bulannya atau setahun 200 persenan,” ungkap KDS menjawab pertanyaan menteri. 

Selain itu, bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Menteri PKP, bahwa salah satu kendala untuk penyerapan kredit usaha rakyat di Bank Bjb maupun BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung yaitu adanya pemberlakukan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu syarat pencairan kredit.

“Izin menyampaikan keluhan masyarakat Pak Menteri dalam mengakses KUR itu mereka selalu terkendala dengan BI Checking atau SLIK,” ujar KDS.

Akibatnya, pada tahun 2025, akses masyarkat tehadap KUR perbankan di Kabupaten Bandung tercatat hanya mencapai Rp30 miliar.

Menanggapi hal ini Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Bang Ara ini ini menjawab untuk pengajuan KUR di bawah Rp1 juta, OJK sudah tidak lagi memberlakukan SLIK.

Lebih dari itu, dalam Program KUR Perumahan dari Presiden Prabowo, dengan bunga yang ditetapkan 0,5 persen per bulan atau hanya 6 persen pertahun. “Bahkan akses KUR Perumahan di bawah Rp100 juta itu bisa tanpa agunan atau jaminan,” imbuh Ara. 

Program kredit perumahan tersebut saah satunya merupakan hasil kolaborasi antara PT PNM dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang menghadirkan program pembiayaan mikro perumahan (HOME) untuk memberikan akses hunian terjangkau bagi nasabah PNM Mekaar dan karyawan.

Dengan Program KUR ini, kata Ara, diharapkan bisa menekan keberadaan rentenir di Kabupaten Bandung. “Program KUR Perumahan ini guna melawan rentenir dan meningkatkan kesejahteraan. Kita bikin program pinjaman yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat cairnya bagi rakyat kita, sehingga keberadaan rentenir bisa ditekan,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut kuota Kabupaten Bandung dalam program bedah rutilahu atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.200 unit rutilahu untuk tahun 2026.

“Kami akan segera ground breaking untuk bedah 1.200 unit rutilahu ini di Kabupaten Bandung,” ujar Cucun. 

Secara nasional sepanjang tahun 2025, kata dia, telah diperbaiki 180.000 unit rutilahu di 220 kabupaten/kota se-Indonesia. Namun untuk tahun ini naik tiga kali lipat menjadi 430.000 unit rutilahu, sehingga dapat lebih menjangkau 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Kami DPR RI merasa bangga dan mengapresiasi atas kinerja Kementerian PKP dan siap mengawal program-program unggulannya Pak Menteri PKP,” ucap Cucun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengimbau kepada calon pengantin untuk mulai mengubah alokasi anggaran untuk pesta pernikahan diganti dengan membeli rumah.

“Saya mengajak kepada semua Gen-Z, ketika mau menikah, daripada uangnya untuk pesta pernikahan lebih baik diganti untuk uang muka beli rumah walaupun nyicil,” serunya.

Untuk itu pihaknya berterima kasih kepada Menteri PKP yang sudah menawarkan program subsidi perumahan berupa KUR dengan bunga sangat rendah dan Program BSPS untuk perbaikan ribuan rutilahu di Jawa Barat.

“Selain itu juga minggu depan Pemprov Jabar sendiri akan meluncurkan aplikasi Imah Aing bagi rakyat Jawa Barat untuk rehab rutilahu,” kata KDM.

Kedua, ada program subsidi perumahan berupa KUR perumahan , dan yang ketiga, rencana pembangunan perumahan apartement.

“Jadi, setiap kawasan industri di Jawa Barat itu wajib menyediakan apartement untuk karyawan ke depannya,” tandas KDM.(*)

Yans.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kang DS Sambut Program BSPS dan KUR Perumahan, 1.200 Rutilahu Kabupaten Bandung Segera Dibedah Tahun Ini

Kqb.Bandung – YUTELNEWS.com// Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah se-Jawa Barat, yang digelar di SMAN 1 Katapang Kabupaten Bandung, Senin 13 April 2026.

Program BSPS ini ditujukan bagi calon penerima bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi layak huni.

Pada kunjungan kerja Menteri PKP itu juga sekaligus diluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Sosialiasi Rumah Subsidi, serta Gerakan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Melawan Rentenir bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bandung Dadang Supriatna kepada Menteri PKP Maruarar Sirait mengakui masih adanya rentenir yang berkeliaran di lingkungan warga untuk menawarkan kredit atau pinjaman kepada masyarakat.

“Masih ada rentenir atau bank emok di Kabupaten Bandung. Kalau pinjam uang bunganya bisa mencapai 20 sampai 30 persen setiap bulannya atau setahun 200 persenan,” ungkap KDS menjawab pertanyaan menteri. 

Selain itu, bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Menteri PKP, bahwa salah satu kendala untuk penyerapan kredit usaha rakyat di Bank Bjb maupun BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung yaitu adanya pemberlakukan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu syarat pencairan kredit.

“Izin menyampaikan keluhan masyarakat Pak Menteri dalam mengakses KUR itu mereka selalu terkendala dengan BI Checking atau SLIK,” ujar KDS.

Akibatnya, pada tahun 2025, akses masyarkat tehadap KUR perbankan di Kabupaten Bandung tercatat hanya mencapai Rp30 miliar.

Menanggapi hal ini Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Bang Ara ini ini menjawab untuk pengajuan KUR di bawah Rp1 juta, OJK sudah tidak lagi memberlakukan SLIK.

Lebih dari itu, dalam Program KUR Perumahan dari Presiden Prabowo, dengan bunga yang ditetapkan 0,5 persen per bulan atau hanya 6 persen pertahun. “Bahkan akses KUR Perumahan di bawah Rp100 juta itu bisa tanpa agunan atau jaminan,” imbuh Ara. 

Program kredit perumahan tersebut saah satunya merupakan hasil kolaborasi antara PT PNM dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang menghadirkan program pembiayaan mikro perumahan (HOME) untuk memberikan akses hunian terjangkau bagi nasabah PNM Mekaar dan karyawan.

Dengan Program KUR ini, kata Ara, diharapkan bisa menekan keberadaan rentenir di Kabupaten Bandung. “Program KUR Perumahan ini guna melawan rentenir dan meningkatkan kesejahteraan. Kita bikin program pinjaman yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat cairnya bagi rakyat kita, sehingga keberadaan rentenir bisa ditekan,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut kuota Kabupaten Bandung dalam program bedah rutilahu atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.200 unit rutilahu untuk tahun 2026.

“Kami akan segera ground breaking untuk bedah 1.200 unit rutilahu ini di Kabupaten Bandung,” ujar Cucun. 

Secara nasional sepanjang tahun 2025, kata dia, telah diperbaiki 180.000 unit rutilahu di 220 kabupaten/kota se-Indonesia. Namun untuk tahun ini naik tiga kali lipat menjadi 430.000 unit rutilahu, sehingga dapat lebih menjangkau 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Kami DPR RI merasa bangga dan mengapresiasi atas kinerja Kementerian PKP dan siap mengawal program-program unggulannya Pak Menteri PKP,” ucap Cucun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengimbau kepada calon pengantin untuk mulai mengubah alokasi anggaran untuk pesta pernikahan diganti dengan membeli rumah.

“Saya mengajak kepada semua Gen-Z, ketika mau menikah, daripada uangnya untuk pesta pernikahan lebih baik diganti untuk uang muka beli rumah walaupun nyicil,” serunya.

Untuk itu pihaknya berterima kasih kepada Menteri PKP yang sudah menawarkan program subsidi perumahan berupa KUR dengan bunga sangat rendah dan Program BSPS untuk perbaikan ribuan rutilahu di Jawa Barat.

“Selain itu juga minggu depan Pemprov Jabar sendiri akan meluncurkan aplikasi Imah Aing bagi rakyat Jawa Barat untuk rehab rutilahu,” kata KDM.

Kedua, ada program subsidi perumahan berupa KUR perumahan , dan yang ketiga, rencana pembangunan perumahan apartement.

“Jadi, setiap kawasan industri di Jawa Barat itu wajib menyediakan apartement untuk karyawan ke depannya,” tandas KDM.(*)

Yans.

Persetujuan Pencabutan Perda dan Rekomendasi LKPJ di DPRD Kota Payakumbuh

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM – DPRD Kota Payakumbuh menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2018 mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2018–2038 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD setempat, Senin (13/04/2026).

Tujuh Fraksi menyetujui Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang RDTR Kota Payakumbuh 2018–2038 dapat disahkan dan disetujui menjadi Perda Kota Payakumbuh,” kata Wakil Ketua DPRD, Hurisna Jamhur.

Ia menjelaskan, dari empat ranperda yang telah disampaikan pendapat akhir fraksi hanya ranperda terkait tata ruang yang dapat langsung diputuskan dalam rapat paripurna tersebut.

Hal ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan ranperda tertentu melalui tahapan evaluasi oleh gubernur.

Hurisna mengatakan, ranperda yang berkaitan dengan tata ruang termasuk dalam kategori yang harus dievaluasi setelah pengambilan keputusan di tingkat DPRD,” kata Hurisna.

Oleh karena itu, ranperda pencabutan perda RDTR tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk proses evaluasi.

Sementara itu, tiga ranperda lainnya akan terlebih dahulu melalui tahapan fasilitasi oleh gubernur sebelum dijadwalkan kembali untuk pengambilan keputusan di DPRD.

Setelah keluar hasil fasilitasi gubernur barulah kita jadwalkan kembali untuk pengambilan keputusan terhadap ketiga ranperda tersebut,” ujarnya.

Dalam rapat yang sama, DPRD Kota Payakumbuh juga menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025.

Hurisna menegaskan, pembahasan LKPJ telah melalui serangkaian tahapan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.

Ia merinci, proses pembahasan dimulai dari pembentukan panitia khusus (pansus), dilanjutkan dengan rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah.

Pansus kemudian menyusun laporan dan rekomendasi pada 10 April 2026, yang dilanjutkan dengan rapat paripurna internal pada hari yang sama.

Hari ini kita sampai pada tahapan akhir yaitu penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Payakumbuh Tahun 2025,” tutupnya.

Sementara itu Walikota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti seluruh catatan tersebut melalui perangkat daerah terkait,” kata Zulmaeta.

Terima kasih kami sampaikan atas seluruh masukan dan saran yang telah dituangkan dalam rekomendasi terhadap LKPJ Tahun 2025.

Insyaa Allah akan kami tindaklanjuti dan menjadi bahan perbaikan pada penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” pungkasnya.

(*)

(MD)

Terungkap! Dugaan Penipuan Tanah di Sukabumi, Sertifikat Tak Kunjung Terbit hingga Lahan Diduga Dijual Ganda

Berita, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi ,Dugaan praktik penipuan dalam transaksi jual beli tanah kembali mencuat di Kabupaten Sukabumi. Kasus yang terjadi di kawasan Angga Yuda, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak ini kini tengah menjadi sorotan, setelah korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Senin ( 13/4/2026 )

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTPL) tertanggal 9 April 2026, kasus ini bermula dari transaksi jual beli tanah pada 20 Maret 2019. Pelapor, Siti Eni Nuraeni, mengaku membeli sebidang tanah dari terlapor Yudistra Wahyudin dengan nilai Rp300 juta.

Namun sejak awal, status tanah tersebut diketahui masih dalam jaminan bank. Kondisi ini seharusnya menjadi penghalang dalam proses transaksi, mengingat secara hukum tanah yang masih diagunkan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas sebelum dilakukan pelunasan.

Alih-alih membatalkan transaksi, korban justru diminta untuk memberikan sejumlah uang tambahan dengan alasan pengurusan sertifikat. Dalam proses yang berlangsung bertahap, total dana yang telah diserahkan mencapai sekitar Rp280 juta, yang disebut-sebut digunakan untuk menebus sertifikat dari pihak bank serta biaya administrasi lainnya.

Kejanggalan semakin terlihat ketika korban diperbolehkan menguasai lahan bahkan membangun di atasnya, meski sertifikat belum berpindah tangan. Di atas tanah tersebut, kini telah berdiri sebuah rumah dan bangunan toko. Praktik ini dinilai tidak lazim dan diduga menjadi bagian dari upaya meyakinkan korban agar tetap percaya.

Selama hampir tujuh tahun, kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut tak kunjung terealisasi. Setiap kali ditanyakan, pelapor hanya menerima jawaban normatif, mulai dari alasan proses belum selesai hingga permintaan tambahan dana.

Puncak persoalan terjadi pada Februari 2026. Korban mengaku baru mengetahui bahwa tanah yang telah dibelinya diduga telah dialihkan kepada pihak lain.

Lahan tersebut kini disebut berada dalam penguasaan seseorang bernama Roni.
Temuan ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik penjualan ganda (double selling), bahkan mengarah pada indikasi unsur kesengajaan dalam rangkaian transaksi tersebut.

Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian yang tidak sedikit. Selain nilai pembelian tanah dan biaya tambahan, kerugian juga mencakup pembangunan fisik di atas lahan, dengan total ditaksir mencapai sekitar Rp2 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Cibadak Kompol I. Djubaedi, SH., menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu dan mengawal proses hukum yang sedang berjalan di tingkat Polres Sukabumi.

“Kami mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum. Laporan sudah diterima dan saat ini dalam penanganan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihak kepolisian membuka ruang bagi seluruh pihak yang terkait untuk memberikan klarifikasi guna mengungkap fakta secara terang.

“Silakan pihak-pihak yang bersangkutan hadir memberikan keterangan. Semua akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kasus ini pun memunculkan pertanyaan serius terkait lemahnya pengawasan dalam transaksi pertanahan. Bagaimana mungkin tanah yang masih berstatus jaminan bank dapat diperjualbelikan hingga terjadi penguasaan fisik oleh pembeli?

Sejumlah praktisi hukum menilai, apabila dugaan ini terbukti, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar hukum dan dapat dijerat dengan pasal penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terlapor belum memberikan keterangan resmi. Publik pun kini menunggu langkah tegas aparat penegak hukum untuk mengungkap secara tuntas kasus yang dinilai sarat kejanggalan ini.

Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada dalam melakukan transaksi properti. Memastikan legalitas dokumen serta melibatkan notaris atau PPAT menjadi langkah penting guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

DPW Media Center LSM PAKAR Sumut Minta KPK, BPK Panggil dan Periksa Bupati Samosir

NEWS|oleh

Medan – YUTELNEWS.com
Minggu 12 April 2026, MEDAN – Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (LSM PAKAR) Media Center Provinsi Sumatera Utara, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memanggil dan memeriksa pejabat Pemkab Samosir juga pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan/pengerjaan proyek Tender Docking Kapal di Kabupaten Samosir diduga beraroma Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Permintaan tersebut disampaikan, Robin Silalahi Ketua DPW Media Center LSM PAKAR Prov. Sumut kepada wartawan, Jumat (10/4/2026) saat menggelar konfrensi Pers kepada puluhan wartawan online dan media cetak di kantor Sekretariat DPW Media Center LSM PAKAR Sumut di kota Medan.

“Kuat dugaan, dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tender Kapal Docking yang ditangani oleh Pemkab Samosir dan rekanan dengan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit terkesan ada aroma korupsi. Untuk itu kita meminta kepada, bapak Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK RI dan BPK RI, Dr.Isma Yatun, CSFA., CFrA untuk memanggil / memeriksa dan memproses pihak Pemkab Samosir, Provinsi Sumatera Utara maupun pihak yang terlibat tender proyek agar mempertanggungjawabkan sesuai Undang undang dan peraturan berlaku di Negara Republik Indonesia,” ucap Robin Silalahi Ketua DPW Media Center LSM PAKAR Provinsi Sumut.

Lanjut Robin, adapun persoalan/permasalahan yang terjadi yakni, terkesan gagalnya pemenang proyek T.A 2023 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Samosir dalam pengerjaan/pembangunan Docking Kapal yang persiapan lahan diduga tidak tepat sasaran dan disinyalir perencanaan yang terkesan abal abal. Sehingga pada hasil pengerjaan tidak profesional dan tidak Layak.

Artinya, pemerataan dan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Samosir, Provinsi. Sumatera Utara selayaknya terus ditingkatkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dikawasan Indonesia Timur agar kwalitas lebih baik dan tinggi dalam segala bidang diantarannya turut berperan aktif mendukung pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan lainnya.

“Namun, Vandico Gultom sebagai Bupati Samosir terkesan mencerminkan ketidak mampuannya sebagai pimpinan. Sehingga berdampak terhadap sikap seorang Pimpinan yang memandang sebelah mata dan menyepelekan masyarakat. Sebab, segala bentuk pembangunan oleh Pemkab Samosir adalah untuk rakyat dan dari uang rakyat yang wajib dan harus dirasakan oleh rakyat,” ungkap Robin.

Masih soal proyek tender docking kapal, lebih jauh Robin membeberkan bahwa, pada tender proyek tahun 2023 di Disperindag Kabupaten Samosir, Provinsi Sumut menyebutkan, pembebasan lahan milik masyarakat belum lagi terselesaikan, ironisnya pihak Pemkab. Samosir sudah nekat melakukan tender.

“Ada apa dengan pejabat di Kabupaten Samosir. Oleh karena itu, DPW Media Center LSM PAKAR Sumut berharap agar BPK, KPK dan Gubernur Sumut segera menyikapi dan menindak lanjutinya. Apabila suara atas nama mewakili masyarakat ini tidak digubris dan di indahkan, DPW Media Center LSM PAKAR Sumut akan menurunkan ribuan jumlah massa untuk menggelar aksi damai,” tegas dijelaskan Robin Silalahi.

Sementara, Vandico Gultom Bupati Samosir saat di konfirmasi sampai saat ini belum ada memberikan klarifikasi kepada wartawan.

EMEN

GRIB Jaya Resmi Kukuhkan PAC Cibadak, Santuni 100 Anak Yatim Piatu

Berita, NEWS|oleh

 YUTELNEWS.com | Sukabumi ,Suasana penuh semangat dan kepedulian sosial mewarnai kegiatan pengukuhan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengurus Anak Cabang (PAC) GRIB Jaya Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, yang digelar di Lapangan Desa Warnajati, Minggu ( 12/4/2026 )

 

Kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum penguatan organisasi, tetapi juga diisi dengan aksi sosial berupa santunan kepada 100 anak yatim piatu, yang semakin menambah nilai kemanusiaan dalam acara tersebut.

Ketua GRIB Jaya Kabupaten Sukabumi, H. Muhammad Hermawan yang akrab disapa H. Bram, menegaskan bahwa penyerahan SK ini merupakan bentuk legitimasi resmi bagi kepengurusan PAC Cibadak agar dapat bergerak secara terarah dan terstruktur.

“Ini adalah langkah awal untuk memperkuat organisasi di tingkat kecamatan. Saya tekankan kepada PAC yang sudah dilantik agar mampu bersinergi dengan unsur Muspika, ormas lain, serta masyarakat. Kebersamaan adalah kunci,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan GRIB Jaya di Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan tren positif. Dari total 47 kecamatan, seluruhnya telah terbentuk kepengurusan, meski baru dua kecamatan yang menerima SK definitif, yakni Tegalbuleud dan Cibadak.

“Yang lain masih berstatus SK sementara dan akan segera menyusul. Dalam waktu dekat, wilayah dapil Palabuhanratu juga akan dilakukan pengukuhan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PAC GRIB Jaya Kecamatan Cibadak, Ferdi Ferdiansyah, menyampaikan komitmennya untuk membawa organisasi lebih aktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. GRIB Jaya Cibadak harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai organisasi, tapi juga sebagai solusi,” ujarnya.

Acara berlangsung khidmat sekaligus meriah, dihadiri oleh pengurus DPC, tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang turut menyaksikan prosesi pengukuhan dan penyerahan santunan.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, GRIB Jaya Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang tidak hanya fokus pada penguatan internal, tetapi juga aktif berkontribusi bagi masyarakat luas.

Reporter : Mirna
( Kabiro Sukabumi )

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.