NEWS

YUTELNEWS.com | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna memberikan klarifikasi atas pemberitaan sejumlah media yang menyebutkan adanya praktik penyewaan aset sekolah tanpa dasar hukum yang disebut sebagai bentuk pembiaran oleh dinas.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hendra Kusuma, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada 31 Juli 2025, menyampaikan bahwa tudingan tersebut tidak sepenuhnya tepat dan perlu diluruskan.

 “Pengelolaan aset sekolah berada di bawah kewenangan langsung masing-masing sekolah sebagai Kuasa Pengguna Barang, sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-14 Tahun 2025,” jelas Hendra.

Ia menerangkan bahwa kantin sekolah yang dipermasalahkan dibangun secara swadaya, bersifat sangat sederhana, dan penggunaannya dilakukan atas dasar musyawarah antara pihak sekolah dan pedagang. Pungutan yang ada bersifat sukarela dan dipergunakan untuk mendukung kegiatan sekolah yang telah disepakati dalam rapat dewan guru.

Terkait temuan BPK RI Tahun 2024, Dinas Pendidikan telah menindaklanjuti secara aktif dengan menginstruksikan seluruh sekolah terkait untuk melakukan pengembalian dana sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.

 “Temuan BPK bukan berarti ada tindak pidana. Itu koreksi administratif. Harus dibedakan antara kelalaian administratif dan unsur niat jahat atau mens rea,” tegasnya.

Saat ini, Dinas Pendidikan bersama BPKPD tengah menyusun regulasi resmi mengenai besaran pungutan sewa kantin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023, agar ke depan pengelolaan aset dan keuangan sekolah lebih tertib dan transparan.

Lebih jauh, Hendra menyoroti kemungkinan dampak sosial jika kantin-kantin sekolah ditutup sebagai reaksi dari pemberitaan tersebut.

“Kalau semua kantin ditutup, siswa akan jajan di luar sekolah dan itu berisiko terhadap keselamatan mereka. Selain itu, warga sekitar yang mencari nafkah di sekolah juga akan terdampak,” ungkapnya.

Dinas Pendidikan berharap agar publik dan media dapat melihat permasalahan ini secara proporsional, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Praktik iuran sukarela sebelum tahun 2024 terjadi karena belum adanya regulasi. Ini bukan penyimpangan, melainkan bentuk adaptasi di tengah keterbatasan aturan. Kami jadikan ini sebagai pembelajaran untuk penertiban dan perbaikan ke depan,” tutupnya.

YUTELNEWS.com | Medan – Sebuah bangunan bertingkat di Jalan Pelangi, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, terus berdiri menjulang meski belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ironisnya, pembangunan tetap berjalan meski pihak kelurahan telah menyurati pemilik untuk segera mengurus izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kamis 31/7/25.

Bangunan yang berlokasi di tepi jalan utama tersebut tampak jelas dari luar, lengkap dengan tumpukan material seperti pasir dan batu kerikil yang turut memakan badan jalan,aktivitas konstruksi terus berlangsung tanpa papan izin resmi proyek, menandakan adanya dugaan pelanggaran terhadap aturan tata ruang dan izin pembangunan.

Pihak Kelurahan teladan barat mengonfirmasi bahwa mereka telah menyampaikan surat teguran administratif, namun, sampai saat ini, pemilik bangunan tidak menunjukkan itikad untuk mematuhi aturan.

“Sudah kami surati agar mengurus izin pbg, tapi tidak diindahkan. Ini sudah melanggar aturan,” ujar lurah teladan barat.

Kondisi ini menuai sorotan dari masyarakat. Selain berpotensi membahayakan pengguna jalan karena material berserakan, masyarakat juga khawatir bangunan tersebut tidak sesuai standar keamanan konstruksi.

Rizal hasibuan seorang kordinator wilayah media yutelnews menilai ini adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang dibiarkan begitu saja oleh aparat.

“Kalau rakyat kecil telat urus izin langsung disegel, tapi bangunan besar ini kok bisa jalan terus? hukum ke mana?”

Media yutelnews mendesak satpol PP kota Medan, dinas cipta karya, hingga wali kota medan agar segera mengambil tindakan nyata: mulai dari penyegelan, penghentian sementara, hingga proses hukum jika perlu. Jika tidak, masyarakat khawatir praktik serupa akan semakin merajalela.

( Rizal hsb )

YUTELNEWS.com | Nias Utara – Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Nias Utara menerima kunjungan kerja Ibu Ir. Anny Mulyani, MS Tim Ahli Menteri Pertanian RI beserta Rombongan yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih, 31/07/2025.

Turut hadir Bupati Nias Utara dan Wakil Bupati Nias Utara, Ketua DPRD Kab. Nias Utara, Ibu Ir. Anny Mulyani, Ms Tim Ahli Menteri, Letkol Inf. Sampe Tua Butar-Butar, S.IP Dandim 0213/Nias, Brigjend TNI Arief Hendro Djamitko HS Koordinator Pelaksana Swasembada Pangan, Bapak Ir. Kusharyanto, S.Si,MP Kepala BBPPTP Medan beserta Rombongan, Sekda Kab. Nias Utara, Kadis Ketapang Kab. Nias Utara, Kepala OPD terkait, dan ASN Lingkup Pemerintahan Kab. Nias Utara.

(K.Gea)

YUTELNEWS com | Nias Utara – Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kab. Nias Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Nias Utara didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kab. Nias Utara yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kab. Nias Utara. Kamis 31/07/2025.

Agenda Rapat Paripurna DPRD antara lain sebagai berikut.
1. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Laporan Badan Anggaran atas Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Nias Utara Tahun Anggaran 2025.

2. Pengambilan Keputusan Persetujuan bersama atas penetapan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Nias Utara Tahun Anggaran 2025.

“Ucap Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Nias Utara atas sinergitas dan dukungan kerja dalam membangun Nias Utara.

Lanjut Bupati Nias Utara mengajak untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan Nias Utara maju dan semoga kedepan perencanaan yang telah direncanakan dapat tercapai walaupun situasi Efisiensi Anggaran.

Turut hadir pada rapat tersebut, Sekda Kab. Nias Utara, Anggota DPRD Kab. Nias Utara, Sekwan, Staf Ahli, Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, Kabag, dan ASN Lingkup Pemerintahan Kab. Nias Utara, Ketua Organisasi, Pers dan Tamu undangan lainnya.

(K.Gea)

YUTELNEWS.com | BANDUNG – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Faisal Radi Sukmana, angkat bicara soal polemik kasus gagal bayar PT Bandung Daya Santosa (BDS) kepada para vendor.

Politisi Partai Demokrat itu menyebut, sebagai Ketua Komisi B yang membidangi urusan Perekonomian dan BUMD, pihaknya secara serius mengikuti perkembangan kasus yang melibatkan PT BDS.

Pihaknya ikut menyoroti kasus ini, khususnya terkait hubungan transaksi keuangan perusahaan PT BDS dengan mitra usahanya, PT Cahaya Frozen serta para vendor.

“Perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini, berdasarkan data yang kami peroleh, PT BDS memiliki piutang sebesar ±Rp125 miliar dari PT Cahaya Frozen, sementara di sisi lain, PT BDS memiliki kewajiban kepada para supplier sebesar ±Rp117 miliar,” jelas Faisal Radi kepada awak media, Kamis (31/07/2025).

Dengan demikian, lanjut dia, posisi PT BDS secara finansial juga merupakan pihak yang dirugikan akibat keterlambatan pembayaran PT Cahaya Frozen, bukan semata-mata sebagai pelaku wanprestasi.

Selain itu yang lebih penting, tegas Faisal Radi, seluruh relasi hukum dalam perkara ini terjadi dalam konteks business to business (B to B) dan sama sekali tidak ada keterlibatan langsung Bupati Bandung dalam pengambilan keputusan operasional, transaksi keuangan, maupun kontraktual.

“Dalam hal ini Bupati Bandung hanya menjalankan peran sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang bersifat strategis, bukan teknis operasional sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung itu menyebut tuduhan-tuduhan yang mengaitkan nama Bupati Bandung dengan perkara ini, apalagi dengan kepentingan politik pilkada, tidak mendasar.

“Saya menilai tuduhan-tuduhan yang mengaitkan nama Bupati sebagai langkah tidak berdasar dan justru dapat menimbulkan kegaduhan di ruang publik,” tegas Faisal Radi.

DPRD Kabupaten Bandung, kata dia, mendukung agar seluruh proses hukum, baik dalam aspek perdata maupun pidana, jika memang ada, diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku sesuai prinsip due process of law.

“Selesaikan menurut hukum yang berlaku, tidak boleh ada penggiringan opini, apalagi yang menyeret nama pejabat publik tanpa bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Faisal.

Ia memastikan Komisi B tetap berkomitmen untuk mengawasi dan mendampingi penyelesaian persoalan ini secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi asas keadilan serta akuntabilitas publik.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi. Menurutnya, DPRD sangat concern dalam melakukan fungsi pengawasan, termasuk terhadap masalah yang sedang dihadapi salah satu BUMD, PT BDS.

“Kami DPRD melalui komisi B telah melakukan langkah-langkah, dan sebagaimana yang disampaikan Ketua Komisi B bahwa masalah BDS merupakan masalah bisnis to bisnis yang sedang berproses dalam penyelesaiannya. Bukan hanya urusan BDS dengan para vendor, tetapi juga urusan BDS dengan PT Cahaya Frozen,” tutur Renie.

Politisi PKB itu berharap semua pihak dapat menyikapi persoalan ini dengan bijak dan objektif. “Masyarakat harus hati-hati, jangan termakan mentah-mentah oleh penggiringan opini yang tidak benar. Kami berharap masalah BDS ini segera dapat diselesaikan demi masyarakat Kabupaten Bandung, ” tambahnya.

Yans

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Layanan pajak di Mall Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi mendadak tutup lebih awal, Kamis (31/7/2025). Hal ini lantaran sejumlah aparatur dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dikerahkan untuk mengikuti kegiatan Tour de Banyuwangi Ijen (TDBi) 2025. Akibatnya, pelayanan Pajak Daerah Lainnya (PDL) hanya beroperasi hingga pukul 11.00 WIB, membuat sejumlah warga kecewa karena tak bisa mengurus kewajiban perpajakan secara normal.

Tim investigasi media ini mendapatkan konfirmasi langsung dari petugas Perizinan Mall Pelayanan Publik Banyuwangi.
“Sebagian pelayanan pajak di Bapenda (pelayanan pajak daerah lainnya / PDL) tutup pukul 11.00, mengikuti kegiatan tim hore-hore Bapenda dalam rangka TDBi 2025 di rute hutan Erek-erek. Sedangkan pelayanan PBB tetap buka seperti biasa. Mohon maklum,” demikian informasi yang disampaikan petugas tersebut.

Situasi ini langsung menyulut reaksi publik, termasuk dari kalangan penggiat masyarakat sipil.
“Mobilisasi ASN… kudu onok sing ngurus pajak iku (harus ada yang urus pajak itu),” komentar pedas disampaikan Junjung Subowo dan Risky Kurniawan, aktivis senior Banyuwangi, menyentil kondisi layanan publik yang kosong karena prioritas diarahkan pada kegiatan non-pelayanan.

Menanggapi hal ini, Kepala Bapenda Banyuwangi, Syamsudin, memberikan klarifikasi bahwa layanan seharusnya tetap berjalan seperti biasa.
“Layanan tetap jalan, Pak. Tadi pagi saya instruksikan layanan tetap jalan. Hanya sebagian personil kantor yang ditugaskan naik ke Ijen,” ujar Syamsudin saat dikonfirmasi media ini.

Namun, fakta di lapangan menyebutkan sebaliknya. Warga menyaksikan pelayanan PDL benar-benar tidak aktif pasca pukul 11.00 WIB. Bahkan di tempat lain seperti Samsat Benculuk, pelayanan disebut sudah tutup lebih awal dengan alasan akhir bulan.

Situasi ini menimbulkan kritik tajam dari berbagai kalangan. Hakim Said, S.H., Ketua Rumah Advokasi Kebangsaan Banyuwangi, menyatakan bahwa keputusan menutup layanan demi kegiatan pariwisata adalah pelanggaran terhadap prinsip dasar pelayanan publik.

“Ini pelanggaran prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009. Pelayanan publik tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan promosi wisata atau seremoni. Apalagi kalau berdampak langsung ke hak-hak warga,” tegasnya.

Ia menambahkan, mobilisasi ASN tanpa dasar urgensi pelayanan publik bisa masuk kategori pelanggaran administratif dan etika birokrasi. “Bukan sekadar soal tutup lebih awal. Ini mencerminkan manajemen ASN kita masih mengabaikan pelayanan dasar rakyat. Pemkab harus evaluasi. Tidak semua event harus dikorbankan dengan meninggalkan meja pelayanan,” ujar Hakim.

Atas kejadian ini, Rumah Advokasi Kebangsaan mendesak Ombudsman RI dan DPRD Banyuwangi agar melakukan evaluasi dan audit terhadap sistem manajemen ASN, khususnya di perangkat strategis seperti Bapenda. “Urusan pajak itu serius. Kalau gara-gara ‘tim hore’, pelayanan berhenti, rakyat yang rugi. Ini harus segera ditertibkan,” pungkasnya.

(Red)

YUTELNEWS.com | BANYUWANGI – Kritik keras kembali menghantam pelayanan publik di Banyuwangi. Kali ini, giliran Samsat Benculuk yang menjadi sorotan setelah diketahui menghentikan layanan lebih awal dari jam operasional. Pada Rabu pagi (31/7/2025), seorang warga melaporkan bahwa kantor tersebut sudah tidak lagi melayani masyarakat pada pukul 10.42 WIB, dengan alasan yang cukup mengejutkan: karena akhir bulan.

Informasi ini dibagikan oleh Nugroho, salah satu warga yang mengaku kecewa karena urusan administrasi kendaraan tidak bisa diselesaikan.

“Samsat Benculuk jam 10.42 sudah tutup pelayanan, alasan akhir bulan…,” tulisnya dalam pesan singkat yang tersebar di grup masyarakat dan pemerhati pelayanan publik.

Ungkapan kecewa juga ia tambahkan dengan sindiran tajam, “Beeh penakmen…” (enak bener…), menggambarkan betapa nyamannya pelayanan publik yang bisa tutup seenaknya.

Padahal, berdasarkan ketentuan pelayanan publik, kantor Samsat seharusnya tetap memberikan pelayanan hingga jam operasional berakhir, kecuali ada kondisi darurat atau pemberitahuan resmi sebelumnya.

Namun, Kasubnitlantas 2 Samsat Benculuk, Ipda Enita Dwi Rahayu, memberikan klarifikasi atas kejadian tersebut. Ia menyatakan bahwa penutupan lebih awal dilakukan karena petugas harus melaksanakan pelimpahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara melalui Bank BRI.

“Karena akhir bulan kami harus melaksanakan laporan pelimpahan PNBP ke kas negara melalui bank BRI. Itu menyesuaikan jam pelimpahan. Jika terlambat dari pukul 13.00, maka akan masuk ke bulan berikutnya, dan itu akan menjadi teguran bagi satuan kerja dari tingkat atas,” jelasnya melalui pesan tertulis, Rabu siang.

Ipda Enita juga berharap agar informasi tersebut disebarluaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Tolong di-forward Pak, agar masyarakat yang belum paham menjadi mengerti kenapa.”

Meski begitu, Ketua Rumah Advokasi Kebangsaan Banyuwangi, Hakim Said, S.H., tetap menyayangkan proses pelayanan yang tidak disosialisasikan terlebih dahulu ke publik. Ia menilai, apapun alasannya, penghentian layanan sebelum waktunya tetap menyalahi semangat dan prinsip pelayanan publik yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Alasan ‘akhir bulan’ tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menutup pelayanan sebelum waktunya. Ini bentuk kelalaian dan pengabaian terhadap kewajiban negara. Undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa pelayanan kepada publik harus dijalankan selama jam kerja sebagaimana ditentukan,” tegasnya.

Hakim juga mengingatkan bahwa pelayanan yang tidak konsisten dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban finansial seperti pajak dan registrasi kendaraan.

“Jika ditemukan unsur kesengajaan atau pengabaian prosedur, harus ada sanksi administratif. Jangan sampai negara kalah disiplin dibanding masyarakat yang taat membayar,” tambahnya.

Warga berharap agar kejadian seperti ini tidak terulang dan pihak berwenang melakukan evaluasi serta perbaikan manajemen pelayanan publik.

“Kalau rakyat telat bayar, kena denda. Tapi kalau petugas tutup layanan lebih awal, gak ada sanksi? Ini timpang dan tidak adil,” pungkas Nugroho.

(Red)

YUTELNEWS.com | BANDUNG – Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung Marlan Nirsyamsu, memberikan klarifikasi terkait pernyataan pengusaha dalam sebuah podcast tentang permasalahan gagal bayar PT BDS (Bandung Daya Sentosa) terhadap vendor.

Marlan membantah keras tudingan seorang pengusaha pada podcast tersebut yang mencatut namanya, di mana Marlan dituding memberikan arahan dan menawarkan proyek kepada vendor untuk mengganti kerugian.

“Perlu saya sampaikan bahwa yang menyebut dan mencatut nama saya mengusulkan pemberian proyek kepada vendor itu tidak benar dan tidak berdasar,” ujar Marlan kepada awak media, Kamis (31/7/2025).

“Saya ketemu saja tidak pernah dengan vendor-vendor tersebut. Jadi bagaimana bisa mengarahkan. Ketemu saja belum pernah,” tegasnya.

Menurutnya, secara pribadi dirinya tidak mengenal para pengusaha yang hadir dalam podcast tersebut. Ia mengaku baru mengetahui sosok para pengusaha yang menjadi vendor PT BDS setelah melihat tayangan podcast tersebut.

“Yang di podcast itu saya baru lihat kemarin saja itu, yang tiga orang itu. Belum pernah ketemu sekalipun. Jadi intinya itu saja, disebutkan nama saya itu, padahal enggak pernah ketemu mereka,” jelasnya.

Sebagai Kepala Inspektorat, kata dia, justru pihaknya mengeluarkan surat perintah audit terhadap PT BDS sesuai arahan pimpinan. Namun sepanjang proses audit berlangsung, pihaknya tidak pernah bertemu dengan pihak yang muncul dalam podcast.

Audit terhadap PT BDS, lanjut dia, bertujuan untuk memverifikasi klaim piutang dan utang perusahaan. Proses audit pun dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan mengundang para vendor yang memiliki hubungan kerjasama dengan PT BDS.

“Kami mengaudit PT BDS untuk memastikan PT BDS itu betul punya utang dan betul punya piutang. Dalam rangkaian pemeriksan tersebut kami panggil 19 vendor, namun yang hadir cuma 18 vendor sesuai dengan surat undangan dari Inspektorat,” ungkapnya.

Dari 18 vendor yang hadir, tidak satu pun dari mereka pernah bertatap muka langsung dengan Marlan. Ia menduga tiga orang yang hadir dalam podcast tersebut kemungkinan adalah bagian dari vendor yang hadir dalam proses audit.

“Proses audit yang dilakukan Inspektorat itu adalah bagian dari tugas pengawasan dan verifikasi yang bersifat administratif, bukan bentuk intervensi terhadap kebijakan internal BDS,” tegasnya.

Yans

YUTELNEWS.com | Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka penguatan peran dan fungsi Koordinator Wilayah (Korwil) Apkasi, di Kantor Sekretariat Apkasi, Jakarta, Rabu 30 Juli 2025.

Turut hadir dalam rakor Penasehat Khusus Apkasi Prof Ryaas Rasyid, yang ikut memberikan penguatan peran Korwil dengan menekankan bahwa Apkasi memiliki kedudukan sebagai mitra strategis pemerintah pusat.

“Jadi saat beraudiensi dengan pemerintah pusat, Pengurus Apkasi bukan dalam kapasitas atasan dan bawahan. Namun mitra diskusi yang sejajar kedudukannya, dan ini tidak bisa dilakukan kalau dia memposisikan diri sebagai bupati,” tandas Prof Ryaas.

Spirit atas peran strategis Apkasi inilah, yang menurut Ketua Harian Apkasi Dadang Supriatna perlu ditularkan ke semua anggota Apkasi.

“Setelah ini Korwil silahkan meneruskan hasil rakor ini ke wilayahnya masing-masing,” ujar Bupati Bandung Kang DS ini.

Sementara Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi dalam sambutannya menjelaskan, penguatan peran dan fungsi Korwil Apkasi in penting dalam rangka mendukung program strategis organisasi.

Karena itu Ketum mengapresiasi kehadiran para Korwil untuk bersama-sama membahas berbagai isu strategis nasional yang perlu disikapi oleh organisasi.

“Peran Korwil ini sangat penting karena ia sebagai kepanjangan tangan dalam meneruskan informasi dan melaksanakan program Apkasi di wilayahnya masing-masing,” kata Bursah Zarnubi yang juga Bupati Lahat ini.

Ia pun mengajak, para Korwil merapatkan barisan dan memberikan kontribusi aktif agar program organisasi bisa berjalan dengan baik.

“Mari jadikan Apkasi ini sebagai rumah bersama untuk memperjuangkan aspirasi daerah ke pusat,” serunya.

Sementara Direktur Eksekutif Sarman Simanjorang menyampaikan program Apkasi dalam waktu dekat yang perlu penguatan peran Korwil, yakni ajang tahunan Apkasi Otonomi Expo yang akan digelar pada 28-30 Agustus 2025 di ICE BSD.

Yans