Bandung – YUTELNEWS.com|` Ketua TP-PKK Cangkuang Wetan Tini Sriwahyuni,S.Pd, hadiri langsung sekaligus menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan pengolahan sampah organik yang dilaksanakan oleh PLN UP28 Jabar yang bekerja sama dengan Pemdes Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, pada Selasa (29/07/2025).
Tini Sriwahyuni ketua TP-PKK sangat mengapresiasi dengan diadakanya pelatihan terkait pengolahan sampah organik bagi ibu-ibu rumah tangga yang ada di Desa Cangkuang melalui program tanggung jawab Sosial lingkungan atau CSR dari PLN UP28 Jabar.
Kita sangat mendukung sekali program ini, dimana tidak semua desa di Kabupaten Bandung bisa melaksanakan kegiatan pelatihan sampah organik, dimana saat ini untuk merecycle sabun cair dan lilin dari minyak jelantah,” ungkap Tini kepada medi di sela-sela kegiatan.
Lebih lanjut, Ketua Tini juga mengatakanya, melalui pelatihan ini tentunya kita bisa menambah ilmu untuk memanfaatkan sampah organik dalam memurnikan minyak bekas yang ada di rumah kita pribadi. Kedepanya, tentu kita akan bisa memanfaatkan minyak bekas ini menjadi prodak yang bermanfaat yang di butuhkan oleh kita sehari-hari seperti dari minyak bekas menjadi lilin.
Dalam kegiatan ini merupakan suatu praktikum yang mungkin betul bisa juga dijadikan sebagai sebuah nilai tambah, apalagi bisa dijadikan sebagai nilai rupiah untuk menghasilkan uang,” katanya.
Sekali lagi, saya selaku ketua TP-PKK Desa Cangkuang wetan, sangat mensupport dan mendukung pelatihan ini, dan kepada masyarakat agar terus semangat terutama kepada peserta yang merupakan ibu-ibu rumah tangga yang sudah mengikuti pelatihan yang ke 3 kalinya dalam program yang dilaksanakan ini,” pungkas Tini.
YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat,- Forkopimcam Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menunjukkan kesiapannya menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80 dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di Aula Pendopo kantor Kecamatan Cikalongwetan. Rapat ini membahas berbagai kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI ke-80, khususnya persiapan upacara bendera dan partisipasi dalam Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025, pada Selasa, (29/07/2025).
Camat Cikalongwetan, H. Dadang A. Sapardan, M.Pd., menyampaikan bahwa upacara bendera tingkat kecamatan akan dipusatkan di Lapangan Mabes Desa Mandalamukti, diikuti oleh Desa Mandalamukti, Desa Ciptagumati, dan Desa Cikalong. Desa-desa lain akan melaksanakan upacara secara mandiri di lapangan masing-masing.
Beliau juga menekankan pentingnya kesiapan setiap desa dalam mengikuti Anugerah Gapura Sri Baduga, sebuah lomba desa berjenjang yang dimulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi.
“Setiap desa diharapkan mempersiapkan berbagai kelengkapan untuk diinput pada aplikasi Anugerah Gapura Sri Baduga,” tegas H. Dadang Sapardan.
Danramil 0907 Cikalongwetan, Kapten Inf. Yudi Komara, turut hadir dan menekankan pentingnya koordinasi antar desa dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Lakukan koordinasi dengan para Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar kondusivitas wilayah saat perayaan HUT ke-80 RI tetap terjaga,” imbaunya. Koordinasi ini dinilai krusial untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan memastikan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.
Rapat koordinasi ini menandai keseriusan Kecamatan Cikalongwetan dalam menyambut HUT RI ke-80 dengan meriah dan aman.
Kerja sama dan koordinasi lintas sektoral diharapkan dapat mewujudkan perayaan HUT RI yang penuh makna bagi masyarakat Cikalongwetan.
Desa Siofa Banua, Nias Utara, Yutelnews.com Ketua dan Anggota DPRD Nias Utara menghadiri Kunjungan Kerja Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Dr. EDDY SOEPARNO, SH., MH di Kabupaten Nias Utara , yang berlokasi di Tangkahan Nelayan Dusun I Desa Siofa Banua Kec. Tuhemberua. Kegiatan diawali dengan Penyambutan di Bandara Udara Binaka yang disambut langsung oleh Forkada Kep. Nias dan Forkopimda kemudian dilanjutkan kegiatan di Kec. Tuhemberua. Kunjungan ini dalam rangka pelaksanaan program Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Nias Utara, Senin, 29/07/2025.
Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara Yaaman Telaumbanua, SE., MM dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua MPR RI yang telah melihat secara langsung Kab. Nias Utara yang sudah terpisah dari daratan Sumatera. Saat ini masih tergolong Daerah 3 T, dengan kehadiran Bapak disini bahwa begitu banyak persoalan yang membutuhkan dukungan dari Pusat, dimana Kab. Nias Utara juga memiliki potensi yang salah satunya perikanan.
“Lanjut Ketua DPRD Nias Utara juga mengenai jalan dari Gunungsitoli menuju Kabupaten Nias Utara yang sangat parah, juga sektor Pertanian, UMKM dan Perkebunan perlu perhatian khusus di Nias Utara ini.
Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu menyatakan bahwa kunjungan pimpinan MPR RI ke wilayah Kabupaten Nias Utara merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah yang masih tergolong daerah 3 T yang sedang berusaha keluar dari label itu. Kami menyambut baik kehadiran Bapak Eddy. Semoga kunjungan ini bisa memperkuat sinergi Pusat dan Daerah, serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Nias Utara.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan kondisi dan keadaan Kabupaten Nias Utara yaitu Wilayah, Jumlah Penduduk dan Potensi yang di miliki. Kunjungan ini juga diharapkan dapat memperkuat jalinan kebangsaan dan mempertegas komitmen lembaga negara dalam membangun Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.
Sekdes Siofa Banua menyampaikan bahwa kami butuh pembangunan Tangkahan di sini. Juga Nelayan bernama Bezisokhi Waruwu butuh Parbrik Es dan di tingkatkan pembangunan tangkahan nelayan .
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua MPR RI menyampaikan apresiasi atas penyambutan yang hangat dari pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Nias Utara. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan hanya untuk menjalankan tugas konstitusional sebagai pimpinan MPR, tetapi juga untuk memastikan nilai-nilai kebangsaan dirasakan hingga ke pelosok negeri dan menampung Aspirasi masyarakat.
Bupati Nias Utara mengajak Wakil Ketua MPR RI untuk melihat langsung hasil tangkapan ikan dan Lobster dari Nelayan.
Hadir Wakil Bupati Nias Utara, Kejaksaaan Gunungsitoli, Kapolres Nias serta Jajarannya, Personil TNI, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Nias Utara, Sekda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, TP-PKK Kabupaten Nias Utara, Camat Tuhemberua, Kelompok Nelayan, Desa Siofa Banua Kepala PLN Cabang Gunungsitoli, Kades se-Kecamatan Tuhemberua, Rohaniawan dan masyarakat di Kec. Tuhemberua, Ketua Organisasi Kabupaten Nias Utara, Pers dan LSM. (K.Gea)..
YUTELNEWS.com | Nias Utara – Kunjungan kerja Wakil ketua MPR RI DR.Eddy Soeparno S.H,M.H bersama rombongan disambut baik Kepala daerah Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dan wakil Bupati Yusman zega serta Ketua DPR Nias utara Ya’aman Telaumbanua dan para pejabat Publik baik dari Basarnas gunungsitoli,Kapolres Nias gunungsitoli,Kejaksaan Gunungsitoli serta Kepala OPD Nias utara dan Kepala dinas perikanan Nias utara Sabar Jaya Telaumbanua dan seluruh warga khususnya desa Si’ofabanua kecamatan Tuhemberua Kabupaten Nias Utara. 29 juli 2025.
Bupati Nias Utara Amizaro waruwu menyampaikan banyak terima kasih kepada Wakil ketua MPR RI Eddy Soeporno yang datang melihat, berkunjung di kabupaten Nias Utara.Bupati nias utara menyampaikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat terutama di bidang pertanian,jaringan listrik,jaringan internet bidang pariwisata dan bidang Perikanan kelautan serta pabrik pengelolaan sampah yang sudah terbengkalai akibat pemutusan kontrak dari dinas terkait.Bupati Nias utara mengapresiasi kehadiran Wakil ketua MPR RI untuk mendengar beberapa keluhan masyarakat nias utara khusus didesa Si’ofabanua kecamatan Tuhemberua yang telah meringankan langka untuk bertemu hadir di kesempatan tepatnya hari ini.ujar Bupati Nias Utara.
Pernyataan Wakil ketua MPR RI Eddy soeporno dalam menanggapi keluhan masyarakat Nias Utara memberikan suatu harapan untuk menyampaikan langsung kesektor-sektor terkait, baik pertanian, jaringan listrik,jaringan internet, bidang perikanan kelautan dan bidang lain dalam permasalahan ekonomi masyarakat nias utara.Perlunya upaya-upaya khusus agar bisa ditanggapi serta ditangani oleh pemerintah pusat.Ujar Eddy soeporno.
Dalam kesempatan mendengarkan salah satu keluhan warga desa Si’ofabua, menyampaikan upaya Bapak Wakil ketua MPR RI untuk membangun tangkahan kapal nelayan penangkap ikan yang sehamparan di pesisir pantai dari ujung desa, supaya masyarakat bisa menghidupi keluarganya yang menguntungkan hidupnya untuk melaut demi keluarga dan anak-anak mereka.
Kesempatan selanjutnya yang disampaikan salah satu nelayan agar khusus di kecamatan Tuhemberua bisa difasilitasi penempatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBU N) mengingat solar yang dibutuhkan oleh nelayan sangat jauh dalam pengambilan di SPBU.
Menanggapi keluhan warga nelayan tersebut Wakil ketua MPR RI Dr. Eddy Soeporno S.H,M.H mengatakan akan bertindak menyampaikan dengan upaya mencari infestor yang dapat memberikan dukungan kepada pemerintahan dalam menempatkan diri untuk pembangunan di sektor tersebut.
YUTELNEWS.com | Dugaan praktik pengoplosan dan peredaran beras ilegal kembali mencuat di Kota Batam. Sorotan ini menguat seiring dengan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Jaksa Agung dan Kapolri untuk memberantas mafia pangan, khususnya pelaku pengoplosan beras yang disebut telah merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun.
Ketua DPW Gibran Centre Kepulauan Riau, Parlin Purba, menyampaikan bahwa pihaknya telah lama memantau pergerakan kartel dan mafia beras impor ilegal yang diduga beroperasi di Kota Batam. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian serius terletak di Kawasan MCI, Batu Ampar, tepatnya di gudang milik PT UKP yang dicurigai sebagai tempat pengoplosan beras.
“Permainan mafia pangan, khususnya kartel beras di Batam, bukan isu baru. Tapi kali ini, semangat pemberantasan harus benar-benar diwujudkan. Kami akan usut tuntas,” ujar Parlin, Selasa (29/7/2025).
Parlin menambahkan, salah satu indikasi kuat adanya praktik ilegal adalah penolakan perusahaan terhadap upaya investigasi lapangan. Tim media bersama Gibran Centre Kepri dengan Tim Light Independent yang mendatangi lokasi pada Sabtu (26/7/2025) menemukan bahwa gudang milik PT UKP tidak memiliki papan nama perusahaan, serta menolak memberikan akses dan klarifikasi kepada awak media.
Salah satu perwakilan perusahaan, Fendi, saat itu menyatakan tidak memberikan izin bagi tim media untuk masuk ke area gudang, dan mengarahkan agar konfirmasi dilakukan kepada kepala gudang berinisial Al. Namun, upaya konfirmasi kepada Al tidak membuahkan hasil. Hingga kini, PT UKP memilih bungkam.
“Ini sangat mencurigakan. Ketika perusahaan menolak terbuka terhadap proses klarifikasi, apalagi menyangkut urusan bahan pokok rakyat, tentu ada sesuatu yang harus diungkap,” tegas Parlin.
Parlin juga mengungkap bahwa persoalan ini telah ia sampaikan langsung kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, saat melakukan silaturahmi ke kediaman Jokowi di Solo, Jumat (25/7/2025). Jokowi, kata Parlin, mendukung penuh langkah Gibran Centre Kepri dalam mengawal isu-isu strategis nasional, termasuk pemberantasan mafia pangan.
“Pak Jokowi secara khusus meminta kami untuk aktif dalam pengawasan pangan, apalagi di wilayah perbatasan strategis seperti Batam. Beliau menekankan pentingnya transparansi dan keadilan bagi rakyat kecil,” ujar Parlin.
Sebagai langkah lanjutan, Gibran Centre Kepri menyatakan siap menyurati secara resmi PT UKP untuk meminta klarifikasi, serta akan menyerahkan hasil investigasi ke Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka guna ditindaklanjuti secara nasional. Mereka juga akan menggandeng Badan Pangan Nasional, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat pengawasan.
“Kami sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam jaringan mafia beras di Batam. Penegakan hukum yang transparan dan adil sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” kata Parlin.
Ia juga menegaskan kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Kongres PSI di Solo (20/7/2025), yang menyebut pengoplosan beras sebagai kejahatan ekonomi berat dan menyengsarakan rakyat kecil.
“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan sosial. Mafia beras tidak boleh diberi ruang untuk terus bermain,” tegas Prabowo kala itu.
Merujuk pada Pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (1) UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 143 Jo Pasal 99 dan Pasal 144 Jo Pasal 100 Ayat (2) UU No. 18/2012 tentang Pangan, pelaku pengoplosan beras dapat dijerat dengan hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp2 miliar.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya meminta tanggapan resmi dari instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk memastikan adanya tindakan pengawasan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap PT UKP di kawasan MCI, Batu Ampar.
Sukabumi, – Yutelnews.com ,Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Sita Rokok Ilegal sebanyak 5.000 Slop berbagai jenis dari dua Pelaku yang diamankan. Selasa (29/07/2025).
Ribuan Slop Rokok ilegal tersebut adalah limpahan dari Bea cukai Bogor yang sebelumnya berhasil mengungkap Peredaran Rokok Ilegal di Pasar Cicurug.
“Awalnya peredaran rokok ilegal, terungkap oleh beacukai pada saat melakukan survey ke Pasar Cicurug, dan berhasil menyita 5Ribu Slop dari dua toko dan dua pelaku”Terang Agus Kasi Pidsus kepada Media
Agus juga menjelaskan modusnya para pelaku mengederkan rokok ilegal melalui warung-warung “kini dua pelaku tersebut sudah ditahan di Warungkiara”Tambahnya Akibat peredaran rokok ilegal tanpa cukai oleh dua pelaku tersebut merugikan negara hingga 1,9 Miliar, para pelaku akan mendapatkan sanksi kurungan minimal satu tahun atas undang-undang beacukai.
Supriatna pihak dari beak cukai menjelaskan awalnya mengetahui peredaran rokok ilegal di pasar Cicurug adanya aduan dari masyarakat. “Awalnya kami mengetahui dari aduan masyarakat dua bulan yang lalu, bahwa ada peredaran rokok ilegal di pasar Cicurug, setelah kami cek ternyata benar”Jelas Supriatna.
Bandung – YUTELNEWS.com|| PT Bandung Daya Sentosa (BDS), salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bandung yang berbentuk Perseroda, secara resmi memberikan tanggapan dan klarifikasi atas tudingan isu miring yang beredar di masyarakat.
Kuasa hukum PT BDS Perseroda, Rahmat Setiabudi SH mengungkapkan bahwa permasalahan sebenarnya yang terjadi antara para vendor dan PT BDS adalah murni utang piutang dalam bisnis pengadaan Ayam Boneless Dada (BLD).
PT BDS mengakui masih memiliki kewajiban sebesar Rp 105,4 miliar kepada beberapa vendor penyedia BLD. Hal ini terjadi karena PT BDS mengalami keterlambatan pembayaran dari Cahaya Frozen Raya (CFR) sebesar Rp 127 miliar berdasarkan invoice PT BDS ke PT CFR.
Kerjasama antara PT BDS Perseroda, PT CFR dan para vendor berawal dari kerjasama pengadaan BLD berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara para pihak atau kerjasama B to B (bussiness to business).
“Jadi kami tegaskan, sejak awal ini adalah murni bisnis B to B (business to business) antara para pihak yakni PT BDS, PT CFR dan para vendor,” ujar Rahmat kepada awak media di Soreang, pada Selasa (29/07/2025).
Berdasarkan hasil analisa, investigasi serta adanya fakta dan bukti-bukti yang ada, kata dia, tidak ditemukan adanya perbuatan pidana dalam kasus ini.
“Ini murni masalah perdata, dan PT BDS juga termasuk pihak yang dirugikan akibat keterlambatan pembayaran PT Cahaya Frozen kepada PT BDS. Tidak ada unsur penipuan di sini,” ungkap Rahmat.
Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara para pihak sejak akhir 2023. Kemudian adanya PO (purchase order) atau dokumen pesanan PT CFR kepada PT BDS serta adamya invoice PT BDS kepada PT CFR yang di dalamnya termasuk BAST yang ditandatangani para pihak termasuk vendor yang bekerjasama dengan PT BDS.
Tak hanya itu, lanjut Rahmat, bukti dan fakta lainnya yaitu adanya surat teguran dari PT BDS kepada PT CFR terkait pembayaran, somasi PT BDS kepada PT CFR serta tanggapan somasi dan pengakuan utang dari PT CFR kepada PT BDS terkait utang/kewajiban bayarnya sebesar Rp 127,2 miliar kepada PT BDS.
Berkaitan dengan kasus gagal bayar tersebut, PT BDS telah melakukan langkah hukum PKPU terhadap PT CFR di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 142/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst serta Dirut PT BDS telah memohonkan pendampingan kepada JPN ASDATUN Kejati Jabar.
Hal itu dilakukan untuk mendorong agar PT CFR segera menyelesaikan kewajiban membayar piutang sebesar Rp 127 miliar kepada PT BDS, agar kemudian PT BDS dapat membayar tagihan sebesar Rp 105,4 miliar kepada para vendor penyedia BLD.
Nilai kewajiban kepada vendor sebesar Rp 105,4 miliar tersebut merupakan sisa dari total seluruh tagihan atau kurang lebih 40 persen dari total tagihan. Artinya lebih dari 60 persen sudah dibayarkan oleh PT BDS kepada para vendor.
“Dan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan Bupati Bandung atau Pemkab Bandung. Kami sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang menggiring opini tidak benar dan terjadi pemutar balikan fakta terkait berita yang berkembang,” tuturnya.
Transaksi dan dinamika keuangan ini sepenuhnya merupakan bagian dari aksi korporasi dan hubungan keperdataan antar badan hukum, yang tunduk pada aturan Perseroan Terbatas, bukan ranah pidana apalagi politik elektoral.
Menurutnya, Bupati Bandung sebagai KPM (Kuasa Pemilik Modal) hanya memiliki kewenangan normatif dalam hal kebijakan strategis dan tidak memiliki kewenangan operasional atas transaksi sehari-hari PT BDS.
Rahmat menduga ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin memperkeruh suasana dengan menunggangi kasus gagal bayar ini sehingga digiring ke ranah politis dan dugaan pidana. Padahal jelas, kasus ini merupakan kerjasama bisnis antara para pihak yang tidak melibatkan pemerintah daerah.
Penggiringan opini sesat dan niat jahat pihak yang menunggangi kasus ini terlihat jelas dari disebarkannya “teaser” salah satu tayangan podcast sebelum podcast itu resmi dirilis dengan dibumbui judul bombastis dan provokatif.
Oleh karena itu, mengaitkan persoalan perdata PT BDS dengan tuduhan ‘setoran pilkada’ adalah fitnah yang menyesatkan, tidak berdasar secara hukum, dan berpotensi melanggar UU ITE Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2) karena menyebarkan berita bohong dan menimbulkan kegaduhan.)ll
Pihaknya mempertimbangkan untuk melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan isi-isu hoax, pengiringan opini negatif dan pemutar balikan fakta melalui media sosial dengan jeratan UU ITE.
“Kami mengimbau masyarakat dan media untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sarat kepentingan politik jangka pendek, dan justru mengabaikan prestasi serta transparansi yang telah dibangun Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Bupati saat ini,” tuturnya.
Rahmat meyakini masyarakat sudah cerdas untuk melihat kasus ini secara objektif. Masyarakat tidak akan mudah termakan penggiringan opini sesat dan tidak berimbang. “Hari ini kami sampaikan fakta sesungguhnya agar masyarakat tidak termakan isu hoax,” tegasnya.
Sukabumi – Yutelnews.com ,Bupati Sukabumi H.Asep Japar membuka rapat koordinasi Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan organisasi mitra seperti PGRI, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Rakor berlangung di Pendopo, Selasa, 29 Juli 2025.
H. Asep Japar menyambut baik dan meminta rapat koordinasi tersebut dapat dijadikan ruang strategis untuk menyatukan langkah, menyelaraskan persepsi, dan memperkuat sinergi. Terutama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan di Kabupaten Sukabumi.
“Dalam konteks inilah peran Dewan Pendidikan. PGRI, KKKS, dan MKKS, serta mitra lainnya menjadi sangat penting. Sebab, sebagai simpul komunikasi dan penggerak transformasi pendidikan di tingkat daerah,” ucapnya.
Apalagi, lanjut Bupati, pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa. Sehingga harus kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, guru, hingga masyarakat.
“Mari kita buktikan Kabupaten Sukabumi mampu menjadi daerah yang unggul dalam pendidikan. Terutama dari capaian akademik maupun karakter, akhlak, dan daya saing anak-anak didik kita,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukabumi Djadjang Rustandi mengatakan, terdapat sejumlah hal yang akan dibahas dalam rapat koordinasi ini. Namun hal yang paling penting ialah membahas terkait rapat koordinasi nasional (Rakornas) Dewan Pendidikan yang akan dilaksanakan Oktober mendatang.
“Di sini, kita akan membahas usulan apa saja yang akan disampaikan dalam rakornas nanti. Kita kumpulkan di sini berbagai masukan dari semuanya,” terangnya.
Maka dari itu, dirinya meminta semua mitra organisasi untuk menyampaikan berbagai masukan untuk kemajuan pendidikan. Baik di Kabupatenn Sukabumi maupun nasional.
“Jadi mohon memberikan masukan. Hasil masukan akan kami serap untuk disampaikan di forum nasional,” pungkasnya.
YUTELNEWS.com | Bandung – Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti Lacabin Cafe dan Resto di Babakancianjur Desa Malasari Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, pada minggu, 27 Juli 2025.
Antusias mantan karyawan PT Adetex, perusahaan raksasa asal Indonesia yang pernah berjaya di industri dari industri kapas jadi benang, benang jadi kain ,Kain proses perintingan di kecamatan Arjasari, mantan karyawan Adetex, berkumpul dalam acara reuni triwulan yang digagas oleh Asep Widan untuk menjalin kembali tali silaturahmi dan memperkuat solidaritas.
Gelak tawa dan nyanyian riang mewarnai pertemuan ini. Para mantan karyawan PT Adetex, yang sebagian besar telah terpisah sejak tahun ketahun nya dan ada pula yang masih aktip bekerja, suasana melepas kerinduan sembari menikmati hidangan lezat dan tempat berkumpul di Lacabin Cafe tempat yang suasana menenangkan.
Momen ini menjadi ajang nostalgia, mengingat kembali masa-masa kejayaan perusahaan industri kain yang hampir setengah abad beroperasi, sebelum akhirnya menghentikan kegiatannya karena kendala dan persaingan pasar.
Ribuan karyawan Adetex Grup yang sebelumnya menggantungkan hidup pada perusahaan tersebut, kini telah menemukan jalan hidup masing-masing.
Banyak mantan karyawan pada perusahaan ini yang kini telah meniti karir baru di sektor tersebut, dan sekaligus membuktikan ketangguhan dan pengalaman kerja yang mereka miliki.
Reuni ini bukan sekadar ajang kumpul-kumpul biasa. Dengan semangat kebersamaan,kekeluargaan dan kepedulian sosial terpancar kuat.
Ajang silaturahmi yang diprakarsai oleh Asep Widan ini telah berhasil mengumpulkan rekan-rekan kerja pada waktu di perusahaan tersebut.dan sipat nya bergotong royong menandakan menjadi kekeluargaan.
Sebuah bukti nyata bahwa ikatan persaudaraan yang terjalin selama puluhan tahun di Adetex tak pernah pudar.
“Kami ingin memastikan bahwa silaturahmi ini tetap terjaga, tidak hanya untuk bernostalgia, tetapi juga rencana untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain,” kata Asep Widan, penggagas Ajang silaturahmi, di sela-sela reuni.
SUKABUMI – Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menerima pelimpahan tahap II perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penyalahgunaan Dana Desa (DD) di Desa Cikujang dari Polres Kota Sukabumi, Senin (28/7/2025).
“Total kerugian negara terkait Dana Desa di Desa Cikujang kurang lebih mencapai Rp500 juta. Kerugian ini timbul dari praktik jual-beli aset desa, termasuk bangunan Posyandu,” ungkap pihak Kejari.
Dalam kasus ini, tersangka yang merupakan Kepala Desa Cikujang langsung dibawa ke Lapas Perempuan Bandung. “Untuk sementara pelaku ditahan selama 20 hari ke depan. Selanjutnya, berkas perkara akan segera kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung,” jelasnya.
Tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal hukuman 4 tahun penjara.
Dari hasil pemeriksaan, uang hasil korupsi digunakan untuk kepentingan pribadi. “Yang menikmati hasilnya hanya pelaku sendiri. Dana itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari serta kegiatan di luar pemerintahan,” tambahnya.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sekitar 20 saksi, terdiri dari perangkat desa hingga warga setempat
YUTELNEWS.com | Sukabumi – 28 Juli 2025 Pondok Modern Assalam Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung kebijakan pemerintah serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan berkarakter. Rabu (23/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Pondok Modern Assalam Sukabumi, KH. Encep Hadiana, S.Pd.I., M.Si menyampaikan bahwa sinergi antara lembaga pendidikan Islam dan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai elemen bangsa dalam menjaga persatuan, memperkuat ekonomi, dan membangun sumber daya manusia yang unggul.
“Kami menyambut baik sinergi ini sebagai bagian dari penguatan nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, serta pembinaan karakter generasi muda. Santri tidak hanya dituntut cerdas dalam ilmu agama, tetapi juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat dan cinta tanah air,” ujarnya.
Selain memperkuat kolaborasi dengan Polri, Pondok Modern Assalam juga mengumumkan partisipasi aktifnya dalam kegiatan internasional World Muslim Scout Jambore 2025 yang akan digelar pada tanggal 09 – 14 September 2025 di Bumi Perkemahan Cibubur. Delegasi santri/santriwati Pondok Modern Assalam Sukabumi akan menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang akan bergabung dengan ribuan peserta dari berbagai negara di kegiatan tersebut.
Kegiatan World Muslim Scout Jamboree 2025 merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan budaya dan nilai-nilai moderasi Islam di Indonesia kepada dunia internasional. Pondok Modern Assalam Sukabumi siap mengirimkan santri/santriwati terbaiknya untuk menjadi duta perdamaian dan persaudaraan lintas bangsa.
KH. Encep Hadiana, S.Pd.I., M.Si selaku Pimpinan Pondok Modern Assalam Sukabumi menyampaikan bahwa Pondok Modern Assalam Sukabumi siap mendukung, berpartisipasi mengikuti kegiatan World Muslim Scout Jambore 2025, karena ini merupakan kegiatan Jambore Islam pertama se dunia.
“Kami dari Pondok Modern Assalam Sukabumi siap untuk mendukung kegiatan kepramukaan bertaraf internasional tersebut dengan mengirimkan 150 santri dan santriwati dalam kegiatan tersebut. Keikutsertaan Pondok Modern Assalam Sukabumi ini akan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan memiliki wawasan berkebangsaan yang luas bagi santri/santriwati, serta juga membawa baik Indonesia sebagai tuan rumah dalam kegiatan tersebut,” ujar KH. Encep.
KH. Encep Hadiana, S.Pd.I., M.Si selaku Pimpinan Pondok Modern Assalam Sukabumi menegaskan bahwa tujuan utama diadakannya kegiatan World Muslim Scout Jamboree 2025 yaitu Menjadikan Sarana untuk mempererat umat, Mendukung Asta Cita Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, Bagaimana Pramuka ini bisa Booming dikarenakan Pramuka ini adalah organisasi yang tidak memiliki keterikatan dengan Partai manapun serta kegiatan Pramuka ini adalah kegiatan yang sangat terbuka, dan dengan banyaknya Destinasi wisata dan Budaya yang dimiliki Indonesia, dengan Bhineka Tunggal Ika sebagai Prinsip dasar untuk mengikat semua pihak yang ada, maka kami ingin memperlihatkan Bangsa Indonesia kepada mancanegara bahwa Indonesia tidak hanya sebatas negara yang mampu, namun memiliki nilai Toleransi yang sangat tinggi dan serta diharapkan dapat memancing Income devisa yang sangat besar agar dapat masuk ke Indonesia dan adapun tujuan utama kegiatan tersebut adalah bagian dari rangkaian memperingati 100 Tahun Pesantren Gontor dikarenakan ada keinginan bagaimana Gontor ini menjadi suatu lembaga yang tidak dapat terpisahkan dari lembaga-lembaga lainnya di Indonesia.
Dengan semangat ukhuwah dan kebangsaan, Pondok Modern Assalam Sukabumi berkomitmen menjadi pesantren yang tidak hanya unggul dalam pendidikan, tetapi juga menjadi pelopor dalam membangun karakter generasi muda yang moderat, patriotik, dan siap berkontribusi di level nasional maupun internasional.
YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat,- Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi warga Kampung Cijamur RT 002 RW 013, Desa Puteran, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kehadiran Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Herwan Setiawan, S.E., dan bintang Persib Bandung, Beckham Putra, dalam sebuah kunjungan kerja yang tak terduga, telah menyuntikkan semangat baru bagi sekitar 100 penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah tersebut. Senin, (28/07/2025).
Kehadiran kedua tokoh publik ini disambut dengan antusiasme dan haru yang mendalam oleh warga setempat. Suasana penuh kekeluargaan langsung tercipta saat Wagub Jabar dan Beckham Putra meluangkan waktu untuk berinteraksi secara personal dengan para penyandang disabilitas, mendengarkan kisah hidup mereka, dan memberikan dukungan moril yang sangat berarti.
Momen berbagi cerita dan semangat ini menciptakan ikatan yang kuat, mencairkan suasana, dan memberikan rasa nyaman bagi para penyandang disabilitas. Kehadiran Beckham Putra, khususnya, memberikan tambahan kegembiraan bagi para penggemar Persib di antara mereka, menciptakan suasana yang lebih ceria dan penuh harapan.
Photo; Wagub Jabar, H. Herwan Setiawan, S.E., dan Kepala Desa Puteran, Yandi.
Selain Wagub Jabar dan Beckham Putra, kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat, Dr. Hery Antasari, S.T., Kepala Desa Puteran, Yandi, Danramil 0907/Cikalong Wetan, Kapten Inf Yudi Komara, Kanit Intelkam Polsek Cikalong Wetan (Aiptu Hendra), Babinsa Desa Puteran (Koptu Sarjan), Bhabinkamtibmas Desa Puteran (Briptu Leo S), Kasitrantibum Kecamatan Cikalong Wetan (Pipin Irawan, S.Sos.), perwakilan penyandang disabilitas Ra’is dan Anton (Ketua Disabilitas Kecamatan Cikalong Wetan), protokol Wagub Jabar, dan warga masyarakat Desa Puteran.
Kunjungan ini memiliki arti penting yang mendalam bagi masyarakat Desa Puteran, terutama bagi para penyandang disabilitas di RW 13. Menurut Camat Cikalong Wetan, H. Dadang A Sapardan., M.Pd., ini merupakan kunjungan pertama dari pejabat setingkat provinsi ke wilayah tersebut.
Kehadiran Wagub Jabar dan Beckham Putra dipandang sebagai bukti nyata perhatian dan kepedulian pemerintah provinsi terhadap kesejahteraan warga, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang seringkali terpinggirkan.
Camat Cikalong Wetan, H. Dadang A Sapardan., M.Pd., juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas kunjungan tersebut.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan Bapak Wakil Gubernur dan Beckham Putra. Kehadiran beliau berdua telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa bagi para penyandang disabilitas di Desa Puteran. Kunjungan ini sangat berarti, terutama karena ini merupakan kunjungan pertama dari pejabat setingkat provinsi ke wilayah kami,” ucap H. Dadang A Sapardan.
Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi motivasi bagi para penyandang disabilitas untuk terus berjuang dan berkarya, serta mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan mereka.
“Semoga kunjungan ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk lebih memperhatikan dan peduli terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas,” pungkasnya. Beliau juga menambahkan bahwa kunjungan ini telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan diharapkan dapat berkelanjutan.
Kunjungan Wagub Jabar dan Beckham Putra telah memberikan dampak positif yang besar dan meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat Desa Puteran. Semoga kunjungan ini menjadi awal dari perhatian yang lebih besar terhadap penyandang disabilitas di masa mendatang.
YUTELNEWS.com | Ketua DPRD Kota Batam, H Muhammad Kamaludin, menghadiri pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-125 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kodim 0316/Batam di Lapangan Kavling Sambau IV, Rabu (23/7). Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, serta Komandan Kodim 0316/Batam, Letnan Kolonel Arh Yan Eka Putra.
Program TMMD tahun ini kembali melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sejalan dengan semangat kebersamaan antara TNI dan rakyat dalam membangun desa serta memperkuat ketahanan wilayah. Ketua DPRD, H Muhammd Kamaludin, memberikan apresiasi atas konsistensi pelaksanaan TMMD yang digelar setiap tahun dan menilai kegiatan ini sebagai wujud nyata kedekatan TNI dengan masyarakat.
“TMMD bukan hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga membangun semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ini bukti bahwa TNI hadir bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Kamaludin.
Program TMMD ke-125 direncanakan akan berlangsung selama satu bulan, mencakup kegiatan fisik seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta kegiatan nonfisik berupa penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat setempat.
Program ini mengambil tema ‘Dengan Semangat TMMD, Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah’, yang menekankan pentingnya pembangunan merata dan penguatan ketahanan nasional dari tingkat desa.(*)
YUTELNEWS.com |Batam – Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menghadiri kegiatan Zoom Meeting dalam rangka Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 Tahun 2025, yang digelar secara nasional bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (21/7/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Engku Hamidah, Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam, dan diikuti oleh jajaran Pemerintah Kota Batam serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hadir pula Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BP Batam Claudia Chandra, serta sejumlah pejabat dari Pemko Batam dan BP Batam.
Dalam arahannya secara virtual, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, yang mampu memperkuat kemandirian desa dan kelurahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program pembentukan 80.000 koperasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi nasional dari bawah.
Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin menyampaikan dukungannya atas inisiatif besar tersebut. Ia menilai program koperasi Merah Putih sebagai langkah konkret dalam menggerakkan ekonomi lokal dan memperluas inklusi keuangan di tingkat akar rumput.
“Koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat. Kami di DPRD Batam siap bersinergi untuk memperkuat kelembagaan koperasi dan memastikan implementasinya berjalan maksimal di setiap kelurahan dan desa,” ujar Kamaluddin usai kegiatan.
Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 tahun ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan koperasi sebagai fondasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan zaman.(*)
YUTELNEWS.com | Batam – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menghadiri undangan resmi dari Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam agenda Rapat Koordinasi terkait rencana perluasan wilayah kerja BP Batam, yang digelar di Gedung BP Batam, Batam Center, Senin (21/7/2025).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar memaparkan secara rinci arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan yang akan menjadi bagian dari perluasan wilayah kerja BP Batam ke depan. Hadir pula dalam rapat ini sejumlah deputi, pejabat tinggi di lingkungan BP Batam, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi lintas lembaga dalam memastikan arah pembangunan dan pengelolaan kawasan industri serta ekonomi di Batam tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin menyatakan komitmennya untuk terus mendukung langkah-langkah strategis BP Batam demi kemajuan Kota Batam, khususnya dalam hal penguatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
“Sebagai representasi masyarakat, DPRD Kota Batam akan terus mengawal agar setiap kebijakan pembangunan berpihak pada kepentingan rakyat dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Kamaluddin usai rapat.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik awal dari kolaborasi yang lebih solid antara BP Batam, Pemerintah Kota Batam, dan DPRD, dalam mendukung transformasi Batam sebagai kawasan investasi unggulan di tingkat nasional maupun internasional.(*)
