Mendagri Tito Karnavian: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awal

INTERNASIONAL, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Banda Aceh – YUTELNEWS com||Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda) sejak awal telah mengerahkan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana. Hingga kini, pemulihan pascabencana di wilayah terdampak terus dipercepat, terutama di daerah yang kondisinya masih berat.

Mendagri menjelaskan, secara nasional terdapat 52 kabupaten/kota terdampak bencana banjir dan longsor. Dari jumlah tersebut, 18 berada di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Berkat kerja keras seluruh pihak, sebagian besar wilayah menunjukkan pemulihan yang signifikan.

“Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa sudah banyak terlihat pemulihan di Aceh,” ujar Mendagri saat Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025).

Namun demikian, Mendagri menekankan masih terdapat sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian serius. Di Aceh, kata dia, beberapa wilayah yang masih memerlukan percepatan pemulihan antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. “Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahnya belum berjalan efektif, dan kemudian ekonominya juga belum jalan maksimal,” tegasnya.

Sementara itu, di Sumatera Utara, dari 18 daerah terdampak kini tersisa lima daerah yang masih perlu penanganan lebih lanjut, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Adapun di Sumatera Barat, dari 16 daerah terdampak, tiga daerah yang menjadi prioritas perhatian adalah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

Ia mengungkapkan, upaya percepatan yang perlu dilakukan saat ini adalah pembersihan lumpur maupun puing-puing sisa banjir dan longsor. Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi. Saat ini, baik TNI maupun Polri telah menambah personel untuk membantu proses pembersihan. Langkah ini dibarengi dengan upaya menghidupkan kembali roda pemerintahan, terutama di Aceh Tamiang.

“Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul ‘diserang’, ‘dikeroyok’ rame-rame, supaya secepat mungkin bangkit,” ujarnya.

Selain pembersihan, lanjutnya, perlu juga percepatan pendataan terhadap rumah yang mengalami kerusakan mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Data ini dibutuhkan untuk memastikan pemberian bantuan tepat sasaran. “Kalau kita bisa mendapatkan data yang sudah direkonsiliasi, ini yang perlu mungkin, siapa yang melakukan ini? Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Karena BNPB akan membayarkan,” ujarnya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang. Sementara itu, bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan atau sedang akan diberikan bantuan uang untuk melakukan perbaikan. Ia menekankan kecepatan penyaluran bantuan ini penting karena akan mengurangi jumlah pengungsi.

Selain itu, bagi rumah yang rusak berat, pemerintah menyediakan hunian sementara (huntara) atau bantuan biaya sewa sembari menunggu pembangunan huntap selesai. Pemerintah juga menyiapkan bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, hingga dukungan pemulihan ekonomi bagi warga terdampak, termasuk petani yang sawahnya rusak.

Di sisi lain, guna mempercepat pembersihan wilayah dan menghidupkan kembali roda pemerintahan desa di Aceh Tamiang, Mendagri akan mengirimkan 1.000 lebih praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). “Kami akan mengirimkan juga, 1.100 praja IPDN. Jadi kami anggap ini adalah, KKN (Kuliah Kerja Nyata) buat mereka. Masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah, satu bulan, dari tanggal 3 [Januari 2026] nanti, … untuk menghidupkan pemerintahan,” tandas Mendagri.

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan dan anggota DPR RI, serta sejumlah menteri dan kepala lembaga. Mereka antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama bupati/wali kota di Provinsi Aceh.

Puspen Kemendagri

 

Yans

Kepala Desa Soreang Hendra, Datangi Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang, Yang Mengakibatkan Banjir Menerjang Warga

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS com|| Kepala Desa Soreang, Hendra, bersama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RW, dan tokoh masyarakat, langsung menggeruduk proyek Pembangunan Sekolah Rakyat yang sedang dibangun di Kampung Cipetir RW 15. Tindakan ini diambil setelah muncul laporan serius terkait banjir yang menyerang warga akibat proyek SR yang telah berjalan beberapa minggu lalu.

Dampak banjir terswbut yang mengkhawatirkan menyerang warga RT 03 RW 14 dan RW 15 Kampung Bandawa serta Cipetir. Para ketua RW 14 dan RW 15 kemudian melaporkan langsung ke kepala desa bapak Hendra, bahwa sebelum proyek tersebut dimulai, belom pernah terjadi banjir yang sampai ke rumah . Namun, sejak adanya proyek beroperasi, setiap kali hujan deras, rumah-rumah warga menjadi terendam banjir.

Berangkat dari laporan warga tersebut, Kades Hendra langsung mengumpulkan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan para ketua RW/Rt untuk langsung mendatangi lokasi proyek. Di sana, dia juga mengakui ketidaktahuan tentang keadaan proyek pembangunan SR ini sudah berjalan. “Surat pemberitahuan ada beberapa minggu lalu yang diserahkan Pak RW 14, tapi saya tidak tahu keadaan proyeknya sudah seperti ini,” ungkapnya.

Kades Hendra pun menyampaikan bahwa keluhan warga masyarakat yang terdampak banjir akibat adanya proyek tersebut kepada Dani yang selaku penanggungjawab dari pelaksana proyek tersebut, ” mohon maaf Pak Dani saya datang bersama warga mau sampaikan keluhan warga yang ada di RW 14 dan RW 15 Bandawa yang mengeluhkan rumahnya trrdampak banjir,karena katanya sebelum proyek ini ada rumahnya tidak pernah kebanjiran,maka dari itu saya mohon agar menjadi bahan evaluasi dari pihak pelaksana proyek”,katanya.

Lebih lanjut, Kades Hendra juga menegaskan bahwa perizinan proyek bukan ranah kewenangannya, namun menekankan pentingnya koordinasi awal. “Pihak pelaksana seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparatur setempat dan mensosialisasikan proyek,” katanya. Tujuannya adalah agar masyarakat dan pelaksana dapat memahami dampak lingkungan yang mungkin terjadi, serta melakukan antisipasi dan minimalisasi sejak awal.

Selama kunjungan pemerintahan desa dan para tokoh, masyagakat, Dani juga selaku penanggungjawab pihak ketiga menyampaikan bahwa kasus banjir akan menjadi perhatian utama. “Kita akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencari solusi agar proyek dapat dilaksanakan tanpa dampak lingkungan seperti yang diminta Kades Hendra,” jelas Dani.

 

Yans

Wamendagri Wiyagus Imbau Pemda Lakukan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Basah

Berita, INTERNASIONAL, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS com|| Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengimbau seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan darurat bencana hidrometeorologi basah. Wiyagus menilai, kesadaran mitigasi merupakan upaya proaktif yang dapat dilakukan masyarakat dan Pemda untuk mengurangi dampak serta kerugian akibat bencana.

“Antisipasi bencana hidrometeorologi basah di daerah, tadi sudah dijelaskan oleh Kepala BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) secara detail, ini tolong benar-benar dipedomani oleh seluruh kepala daerah dan diikuti detik per detik bila perlu, karena ini dinamikanya sangat cepat sekali,” katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Basah yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Senin (29/12/2025).

Wiyagus menegaskan, guna mengantisipasi dampak bencana alam dalam eskalasi besar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga telah menginstruksikan beberapa langkah kebijakan bagi Pemda. Langkah itu di antaranya kepala daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta melakukan apel siaga bencana melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan stakeholder seperti Palang Merah Indonesia (PMI) agar penanganan dapat berlangsung cepat jika terjadi bencana.

Selain itu, Pemda yang curah hujannya cukup tinggi diminta segera mendata dan memitigasi wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. “Masyarakat yang ada di daerah rawan banjir, longsor, agar direlokasi sejak awal, tidak menunggu terjadi bencana, ini penting,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Wiyagus, Pemda diharapkan dapat melakukan pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Kepala daerah juga perlu menyosialisasikan, mengedukasi, serta melakukan simulasi tanggap bencana guna meningkatkan respons masyarakat. Kemudian menentukan langkah-langkah kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana hidrometeorologi.

“Beliau (Mendagri) menekankan bahwa rentetan kejadian ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah sehingga kita tidak mendadak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wiyagus mengimbau kepala daerah agar menyiapkan logistik dan peralatan yang memadai untuk mendukung layanan penanggulangan bencana. Kepala daerah juga harus melakukan pemantauan secara cermat dan berkelanjutan untuk mengetahui situasi terkini.

“Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini sangat intens menginformasikan situasi terkini terkait dengan perubahan cuaca. Jangan lupa, segera disosialisasikan dan disebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik,” jelasnya.

Terakhir, kepala daerah diharapkan agar melakukan pemantauan dan perbaikan infrastruktur serta normalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir dan tanah longsor. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang tidak pernah lelah, untuk mengingatkan kita semua agar bisa mengantisipasi dan melakukan penanggulangan jika bencana itu benar terjadi,” pungkasnya.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Menko PMK Pratikno, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta sejumlah kepala daerah.

Puspen Kemendagri

 

 

Yans.

Kapolda Jabar : Kamtibmas Sepanjang Tahun 2025 Dinilai Tetap Kondusif.

Berita, DAERAH, NEWS, TNI - POLRI|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat sepanjang tahun 2025 dinilai tetap kondusif. Hal itu disampaikan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan dalam paparan evaluasi akhir tahun Polda Jabar, Senin (29/12/2025)

Kapolda Jabar menyebut stabilitas keamanan dapat terjaga meski Jawa Barat menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting.

“Secara umum situasi kamtibmas Jawa Barat masih terkendali dan kondusif,” kata Rudi dalam keterangannya. Ia menegaskan Polri terus mengedepankan langkah pencegahan dan deteksi dini.

Data Polda Jabar mencatat jumlah tindak pidana sepanjang 2025 mencapai 38.520 perkara. Angka tersebut naik sekitar dua persen dibandingkan tahun 2024.

Kapolda Jabar menilai kenaikan tersebut masih dalam batas wajar dan dapat dikendalikan. “Kenaikan ini lebih banyak disumbang kejahatan konvensional,” ujarnya.

Rudi menjelaskan kejahatan konvensional seperti pencurian dan penganiayaan masih mendominasi laporan masyarakat. Namun demikian, kejahatan transnasional justru mengalami penurunan signifikan.

Sepanjang 2025, Polda Jabar hanya mencatat 12 perkara kejahatan transnasional. Jumlah tersebut menurun jauh dibandingkan tahun sebelumnya.

Kapolda Jabar menyebut penurunan itu mencerminkan efektivitas penguatan pengawasan wilayah dan kerja sama lintas sektor. Ia menilai langkah tersebut perlu terus diperkuat.

Selain itu, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi juga menunjukkan tren penurunan. Kondisi tersebut menandakan stabilitas sosial di Jawa Barat relatif terjaga.

“Keamanan bukan hanya tugas Polri, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tutup Kapolda Jabar.

Bandung, 30 Desember 2025

Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar.

Yans.

Kang DS Komitmen Perkuat Kaderisasi Ulama Desa untuk Pemulasaraan Jenazah yang Layak

Berita, DAERAH, KEAGAMAAN, NEWS, Pemerintah|oleh

KAB. BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung kembali mempertegas komitmennya dalam penguatan kapasitas ulama dan masyarakat melalui program Kaderisasi Ulama Berbasis Desa. Program ini diadakan di Pondok Pesantren Al Huda, Cicalengka, Selasa (30/12/2025) dan dihadiri oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna (Kang DS), Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, Camat Cicalengka, serta Ketua MUI Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini mengutamakan pelatihan pemulasaraan jenazah yang bertujuan untuk memastikan agar setiap desa di Kabupaten Bandung memiliki kader yang terlatih dalam mengurus jenazah warganya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat pemulasaraan jenazah adalah kebutuhan mendasar yang pasti dibutuhkan oleh seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana menjelaskan bahwa pemahaman tentang pemulasaraan jenazah ini telah menjadi kebutuhan yang sangat mendesak di Kabupaten Bandung.

“Berdasarkan data, dalam 1.000 jiwa populasi rata-rata ada 3-4 orang yang meninggal per tahun. Jika di sebuah desa yang memiliki populasi sekitar 10.000 jiwa maka ada sekitar 30 hingga 40 jenazah yang harus dipulasara setiap tahunnya, sedangkan kader yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemulasaraan jenazah sangat terbatas. Tentu ini akan menjadi masalah besar. Oleh sebab itu, MUI Desa memainkan peran penting dalam memastikan pelatihan ini sampai ke seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bupati Bandung, Kang DS menyampaikan bahwa program ini berakar dari pengalaman pribadinya ketika menjabat sebagai kepala desa. Saat itu, ia menyaksikan langsung sebuah tragedi ketika seorang warganya meninggal dunia dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli kain kafan. Insiden ini menjadi titik balik yang mengilhami Kang DS agar memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan dengan menyediakan kader terlatih di setiap desa.

“Kejadian itu membuat saya bertekad untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki kader yang mampu mengurus jenazah. Ini bukan hanya urusan bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu karena pemulasaraan jenazah adalah kebutuhan bersama yang harus dipenuhi,” jelas Kang DS

Sejak diluncurkan pada November lalu, program Kaderisasi Ulama Berbasis Desa ini telah melibatkan 4.886 peserta yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Bandung. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam pemulasaraan jenazah sesuai syariat Islam, sekaligus memperkuat pengetahuan keagamaan setiap kader agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kang DS juga menegaskan bahwa Pemkab Bandung akan terus berkomitmen untuk mendukung program ini meskipun anggaran daerah mengalami penurunan.

“Kami berkomitmen agar dukungan pemerintah untuk insentif guru ngaji dan kegiatan keagamaan tidak akan berkurang meskipun tahun depan dana transfer ke daerah (TKD) kita berkurang hampir 1 triliun, tapi doakan juga agar pendapatan asli daerah (PAD) kita tahun depan bisa naik sebab alokasi dana kegiatan tersebut dibiayai sepenuhnya oleh PAD Kabupaten Bandung,” jelas Kang DS.

Kang DS juga mengajak masyarakat untuk mengisi malam pergantian tahun dengan doa bersama di masjid-masjid dan menghindari perayaan yang hanya bersifat hura-hura.

“Lebih baik kita mengisi malam tahun baru dengan doa bersama dan ceramah yang menyejukkan, daripada kegiatan yang tidak bermanfaat,” pungkasnya.

Kegiatan roadshow Kaderisasi Ulama Berbasis Desa ini merupakan tindak lanjut dari program serupa yang telah dilaksanakan di beberapa wilayah sebelumnya, termasuk di Gedung Ormas Islam dan Pesantren Al Ihsan Baleendah. Acara di Cicalengka ini juga menjadi bukti keseriusan Pemkab Bandung dan MUI dalam membekali kader ulama di tingkat desa, memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Bandung dapat menerima pemulasaraan jenazah yang layak sesuai dengan ajaran Islam.

 

 

Yans

Wujud Nyata Kepedulian Kang DS, Lakukan Kunjungan Ke Satuan Pendidikan Baik Tingkat SD maupun SMP

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS com||Wujud nyata kepedulian dan Perhatian Bupati Bandung Dadang Supriatna, saat ini tengah melakukan Road Show ke seluruh wilayah dan Rayon satuan Pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung.

” Untuk pertama kalinya Kang DS sapaan akrab Bupati Bandung singgah di SDN Sapan 1 dan 2 Kecamatan Bojongsoang, “.

Kali ini Kang DS melakukan kunjungan kerjanya di Wilayah Soreang dan Rayon 3 SMP, dengan mengambil tempat di SMP 1 Soreang Kabupaten Bandung.

Di tengah tantangan zaman yang kian kompleks, Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pentingnya penanaman karakter sejak usia dini sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Pesan tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja sekaligus deklarasi moral pada kegiatan evaluasi proses pembelajaran tiga muatan lokal di Kabupaten Bandung, yang berlangsung di SMP Negeri 1 Soreang, Selasa (30/12/2025).

Bagi Kang DS, pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, melainkan ruang pembentukan manusia seutuhnya. Ia menekankan bahwa pendidikan dasar merupakan fase paling menentukan, karena pada masa inilah anak-anak mulai mengenal nilai, rasa aman, serta makna dihargai sebagai manusia.

“Apa yang dialami anak di pendidikan dasar akan membekas hingga dewasa. Pendidikan menengah dan atas hanyalah pengembangan dari fondasi yang telah dibangun sejak awal,” ujar Kang DS.

Berangkat dari keyakinan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung secara konsisten memperkuat pendidikan 3 muatan lokal yang berpijak pada nilai-nilai kebangsaan, budaya, dan spiritualitas. Tiga pilar utama yang terus dikembangkan meliputi pendidikan moral Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelestarian budaya dan bahasa Sunda, serta penguatan pendidikan keagamaan melalui pembiasaan mengaji dan menghafal Al-Qur’an.

Komitmen tersebut, lanjut Kang DS, akan diperkuat melalui kebijakan baru mulai tahun 2026. Kepala sekolah dan guru diwajibkan hadir lebih awal sebelum siswa datang, bukan semata untuk mengawasi, tetapi untuk menyambut. Melalui budaya 3S yaitu Sapa, Senyum, dan Salam, sekolah diharapkan menjadi ruang yang ramah, aman, dan penuh empati.

“Kita ingin anak-anak merasa disambut, bukan dihakimi. Ketika mereka merasa diperhatikan dan disayangi, potensi perundungan dan kenakalan bisa ditekan secara alami,” tuturnya.

Menurut Kang DS, pendekatan persuasif dan humanis jauh lebih efektif dalam membangun karakter dibandingkan pendekatan yang semata-mata bersifat represif. Nilai-nilai yang dibiasakan di sekolah diyakini akan tumbuh menjadi kebiasaan hidup yang terbawa hingga ke rumah dan lingkungan sosial anak.

Dalam kesempatan itu, Kang DS juga menyinggung hasil survei Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang menunjukkan bahwa capaian kemampuan membaca Al-Qur’an di Kabupaten Bandung masih berada di angka 23 persen. Temuan tersebut menjadi bahan refleksi sekaligus pemicu untuk melakukan perbaikan secara sistematis.

Menurut survei UPI anak anak siswa sekolah kabupaten Bandung dalam hal pengetahuan ilmu Al Qur’an baru mencapai 23 persen kata dalam tiga kategori, mulai dari yang baru mengenal Iqra, yang telah lancar membaca Al-Qur’an, hingga yang sudah menghafal.

Dengan hasil survei tersebut yang mayoritas penduduk kabupaten Bandung beragama Islam. Tentunya kami pemerintah daerah menargetkan sedikitnya mencapai 80 persen anak-anak mampu membaca Al-Qur’an dengan baik, bahkan memahami maknanya.

“Ini bukan sekadar soal kemampuan membaca, tetapi tentang membangun akhlak, ketenangan batin, dan karakter yang kuat,” ujarnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Bandung akan terus menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan Universitas Pendidikan Indonesia guna merumuskan langkah-langkah strategis berbasis kajian akademik. Seluruh kebijakan ini dirancang untuk mulai diterapkan secara menyeluruh pada 2026 sebagai bagian dari ikhtiar jangka panjang membentuk generasi yang berkarakter, berbudaya, dan berakhlak mulia.

Kang DS menyampaikan harapan yang mendalam agar dunia pendidikan di Kabupaten Bandung benar-benar menjadi ruang yang memanusiakan anak. Ia optimistis, pendidikan yang dibangun dengan keteladanan, kehangatan, dan nilai-nilai moral yang kuat akan melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

“Jika sekolah mampu menghadirkan rasa aman, kasih sayang, dan nilai-nilai kebaikan sejak dini, maka kita sedang menyiapkan generasi masa depan yang tangguh. Dari ruang-ruang kelas inilah, Indonesia Emas 2045 kita bangun bersama,” ***

Yans.

Terkesan Kebal Hukum, Warga Pertanyakan Status ‘Gopal’ yang Diduga Pengedar Sabu Di Sei Toras

NEWS|oleh

Yutelnews.com -LABUHANBATU SELATAN – Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Labuhanbatu Selatan kini menjadi sorotan tajam. Masyarakat di Dusun Sei Toras, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, mempertanyakan mengapa seorang pria berinisial R alias Gopal, yang diduga kuat sebagai pengedar narkotika jenis sabu, hingga kini masih bebas berkeliaran. Selasa, (30/12/2025)

Dugaan keterlibatan R alias Gopal bukanlah tanpa dasar. Informasi yang dihimpun dari masyarakat dan salah satu muatan media menyebutkan bahwa nama R alias Gopal sempat mencuat dalam pengembangan kasus penangkapan seorang pengedar bernama Ags di wilayah Tanjung Medan beberapa waktu lalu.

Dalam pemeriksaan tersebut, diduga kuat bahwa narkotika jenis sabu yang diedarkan oleh Ags bersumber dari Gopal. Namun, meski Ags telah diamankan, Gopal justru tetap melenggang bebas dan terus menjalankan aktivitas ilegalnya di Sei Toras, Desa Tanjung Mulia.

Pertanyaan Besar Masyarakat: “Ada Apa?”

Kebebasan Gopal menimbulkan spekulasi dan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Warga merasa ada kejanggalan dalam proses penegakan hukum karena sang pemasok utama (bandar) belum juga tersentuh.

“Kami heran, Ags sudah ditangkap dan jelas menyebut sumber barangnya, tapi Gopal kok masih aman-aman saja? Ada apa dengan penegakan hukum kita? Jangan sampai ada kesan dia kebal hukum,” ungkap seorang tokoh pemuda setempat dengan nada kecewa.

Berdasarkan informasi lapangan, terduga pengedar R alias Gopal dilaporkan sekarang sering terlihat menjalankan aktivitasnya di dua lokasi utama. Selain berpindah-pindah, ia kerap terlihat nongkrong dan diduga melayani pembeli di Barak Ajoon. Tak hanya itu, sebuah rumah kosong di kawasan Simpang Waterintek juga disinyalir menjadi titik aman bagi pelaku untuk mengedarkan sabu.

“Dia sering ada di Barak Ajoon atau di rumah kosong dekat Simpang Waterintek itu. Aktivitasnya sudah sangat terang-terangan dan membuat kami sebagai orang tua merasa sangat terancam,” ungkap warga yang memberikan informasi.

Masyarakat mendesak Kapolres Labuhanbatu Selatan untuk mengevaluasi kembali pengembangan kasus Ags Tanjung Medan dan segera memerintahkan Satres Narkoba menciduk R alias Gopal, Kehadirannya di Sei Toras dianggap sebagai bom waktu yang terus merusak mental warga desa.

“Kami butuh aksi nyata, bukan sekadar penangkapan kurir kecil. Kami minta APH segera menangkap Gopal untuk membuktikan bahwa Polri tidak tebang pilih dalam memberantas narkoba,” tegas warga.

Anshori Pohan

Ketua Rw 03 Palasari Gunawan, Cetak Sejarah Baru, Resmikan Kantor Rw Yang Di Idamkan Masyarakat Selama-Lama.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS com|| Ketua RW 03 Palasari Gunawan mencatat momen bersejarah ketika kantor RW yang telah lama diidamkan warga akhirnya secara resmi diresmikan. ” Acara yang diisi dengan semangat kebanggaan dan kegembiraan seluruh warga ini menjadi bukti kerja keras bersama antara aparat RW, tokoh masyarakat, dan warga setempat dalam mewujudkan harapan bersama untuk fasilitas publik yang lebih baik. pada senin 29/12/2025.

Acara dimulai pukul 09.30 WIB di halaman kantor Rw baru dengan upacara tahlilan dan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama lokal, sebagai tanda syukur atas terwujudnya impian yang telah dirindukan selama bertahun-tahun. Seiring dengan bunyi gong yang dimukulkan oleh Ketua RW 03 Palasari, Gunawan, “ini momen sejarah baru bagi Warga wilayah palasari Rw 03 tersebut pun tercipta.

“hari ini adalah hari yang sangat berharga bagi kita semua. Kantor RW yang kita dambakan selama ini akhirnya ada. Ini bukan hanya milik aparat RW, tapi milik seluruh warga RW 03 Palasari . Ini bukti nyata bahwa jika kita bersatu, tidak ada yang tidak mungkin dicapai,” ujar Iwan Setiawan dengan nada emosional saat pembukaan acara.

Sejarah permintaan akan adanya kantor RW , dimulai sejak sepuluh tahun yang lalu, ketika warga mulai menyadari bahwa di palasari Rw 03 keinginan mempunyai adanya kantor Rw , yang dulu tidak adanya Kantor Rw. Banyak warga mengajukan usulan kepada aparat Rw untuk membangun kantor Rw, namun keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama.

Tetapi adanya ketua Rw baru Gunawan, ia tidak ingin menyerah, sebagai Ketua Rw Gunawan bersama warga nya kemudian melaksanakan berbagai upaya untuk mengumpulkan dana. Mereka mengadakan acara kerja bakti bersama, dan bahkan menghubungi lembaga swadaya masyarakat serta tokoh bisnis lokal untuk meminta dukungan. Setiap warga juga berpartisipasi dengan cara memberikan bantuan tenaga kerja sukarela selama proses pembangunan.

Kantor Rw baru yang dibangun dengan luas persegi memiliki desain yang modern dan fungsional. Fasilitas yang disediakan meliputi ruang pelayanan publik yang luas, ruang rapat untuk pertemuan warga, ruang penyimpanan dokumen dengan sistem keamanan, dan juga ruang tamu untuk tamu yang datang. Lantai dasar dirancang agar mudah diakses oleh warga dengan disabilitas, sedangkan halaman depan dibuat sebagai tempat berkumpul .

“Saya sudah lama tinggal di sini, dan selama ini kita tidak pernah punya kantor RW yang benar-benar memadai. Sekarang lihat, kantornya cantik dan lengkap. Ini bukti bahwa generasi muda sekarang lebih tangguh dan memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki lingkungan kita,” ujar Neng sri sambil mengusap air mata bahagia.

Dalam acara resmikan tersebut, Lurah Pasawahan, Gandung Audi, bersama jajaran juga hadir untuk memberikan dukungan dan apresiasi. Dalam pidatonya, beliau menyatakan bahwa upaya warga Rw 03 Palasari menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mewujudkan fasilitas publik melalui kerja sama bersama.

“Kita sering mendengar keluhan tentang kurangnya fasilitas, tapi di sini warga tidak hanya mengeluh, mereka bertindak. Ini adalah contoh yang luar biasa yang harus ditiru oleh seluruh warga Kelurahan Pasawahan. Pemerintah akan selalu mendukung upaya semacam ini,” jelas Lurah Gandung Audi.

“Kantor ini tidak hanya untuk bertugas aparat, tapi juga untuk semua warga. Kita akan menyelenggarakan pelatihan, lokakarya, dan acara bersama di sini. Tujuan kita adalah membuat warga Rw 03 Palasari menjadi wilayah yang sejahtera, harmonis, dan penuh semangat,” tegasnya.

Dengan terwujudnya kantor Rw yang diidamkan, warga menyatakan bahwa mereka siap untuk bekerja bersama lebih erat dalam membangun wilayah yang lebih baik. Semua berharap bahwa ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar, di mana Rw 03 Palasari akan menjadi contoh wilayah yang maju dan sejahtera di Kelurahan Pasawahan.” pungkasnya.

 

Yans.

Viral, Mirip Kadis Disperindag dalam Video, Walikota Batam Sampaikan Hal ini

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com /Viral diberbagai platform, Oknum Mirip Kadis Disperindag Batam diduga melakukan perbuatan tidak senonoh lewat Video Call kepada seseorang perempuan yang belum diketahui identitasnya. Walikota Batam pun menyampaikan hal penting kepada Publik. Selasa (30/12/25).

Video rekaman yang viral di media sosial dan media online menjadi sorotan publik, Tim media ini mengetahui Senin (29/12/25) di akun Facebook milik BD dan beberapa Media Online. Dalam rekaman video tersebut seseorang wanita dan mirip Kadis Disperindag Batam sedang Video Call.

“Apa itu, celana doank, besar, besar, ” ucap perempuan dalam rekan video tersebut dan GR ketawa sambil menunjukan batang singkongnya.

Walikota Batam Amsakar Achmad menyayangkan apa yang terjadi.

“Saya menyesali berita yang seperti itu, dan oleh karena itu saya minta kepada oknum yang bersangkutan untuk merespon,” kata Amsakar dari video tersebut.

Ternyata yang bersangkutan telah melaporkan kejadian itu kepada Pihak Aparat (Polda Kepri).

“Karena ini sudah ditangani ke proses hukum, maka kita percayakan kepada pihak berwenang,” tambahnya.

Menurutnya untuk internal diminta BKD untuk mengkaji dan mendalami informasi tersebut. Dan secara mekanisme jika case itu benar maka akan masuk kategori berat. Konsekuensinya bisa dibebas tugaskan selama 12 bulan dan diturunkan jabatan selama 12 bulan hingga diberhentikan/pecat tidak atas permintaan sendiri.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih melakukan konfirmasi dan update berita selanjutnya. /Red

Bersambung…

Bedas Pisan! Kantor RW 03 Palasari Program PSPKB ,Berjalan Lancar, Warga Apresiasi Ucapan Terimakasih Bupati Bandung Kang DS

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Kab.Bandung – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM.Dadang Supriatna pada tahun anggaran 2025 lebih fokus kepada peningkatan Infrastruktur ,Salah satunya pembuatan kantor RW, Jalan gang yang ada diwilayah palasari Rw03 Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada senin 29/12/2025.

Dalam setiap moment dan kesempatan Bupati H Dadang Supriatna baik saat pertemuan dengan pada pimpinan OPD, Camat, serta Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Ia selalu menyampaikan, bahwa pemkab Bandung tengah fokus terhadap peningkatan infrastruktur serta pembangunan Pelayanan Masyarakat.

Kali ini apresiasi disampaikan warga Palasari. yang sangat mengapresiasi dan ucapkan rasa terima kasih kepada Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna atas terealisasinya pembangunan kantor Rw 03 plasari, Kelurahan Pasawahan,telah rampung.

Ungkapan terima kasih tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua Rw 03 Palasari Bapak Wawan warga setempat lewat pemerintah kelurahan “Terima kasih kepada Bupati Bandung Bapak Dr.H.M.Dadang Supriatna ,S.Ip.M.Si atas pembangunan kantor Rw dan jalan gangtelah rampung.

Disampaikan pula kepada kepala Kelurahan pasawahan Bapak Gandung, serta Ketua Lpm Om Pipik, beserta jajajaran, pasalnya Pembangunan kantor Rw dan jalan gang tersebut termasuk kepedulian pemerintah kelurahan pasawahan terhadap lingkungan dan masyarakatnya , serta sangat disambut antusias oleh warga, karena selama ini kondisi jalan gang, sudah bolong2, serta Palasari Rw 03 tidak mempunyai kantor Rw ,yang selalu , menjadi kendala bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

“Dengan adanya perbaikan jalan gang dan kantor Rw tersebut, warga berharap akses kantor Rw dan jalan gang ini menjadi lebih baik untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu warga Palasari yang bernama Dudi mengatakan, pembangunan kantor Rw dan jalan gang ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat

“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati H Dadang Supriatna. Sekarang pembangunan kantor dan jalan ini, khususnya masyarakat akan lebih bermangpaat lagi ” ujarnya.

“Semoga ini menjadi kebaikan Bapak Bupati Bandung H Dadang Supriatna sering panggilan akrab nya Kang DS,Semoga Allah SWT membalasnya,

Mudah mudahan atas kerja sama dan sinergi antara pemerintah daerah,Pemerintah Kelurahan Pasawahan dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata.

“Pembangunan kantor Rw dan jalan gang di pqlasari kelurahan pasawahan ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara ini, Lurah Pasawahan Gandung , menyatakan kami Pemerintah kelurahan akan terus mendorong agar pembangunan infrastruktur bisa dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kelurahan pasawahan

Ia juga berharap agar masyarakat dapat menjaga dan memelihara kantor Rw dan jalan gang ,yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Pembangunan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merawatnya,” tambahnya.

Dengan terealisasinya pembangunan kantor Rw dan jalan gang ini, masyarakat palasari optimistis aktivitas ekonomi, sosial di wilayah mereka akan semakin lancar dan berkembang.”tukasnya.

Yans.

Usai Direvitalisasi, Bupati Bandung Kang DS, Resmikan SDN Sapan 1, SDN Sapan 2 dan SDN Cipamokolan 4

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

KAB. BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna melaksanakan peresmian bangunan baru SDN Sapan 1, SDN Sapan 2 dan SDN Cipamokolan 4 yang digelar di lingkungan SDN Sapan 1 Jalan Raya Sapan No.79 Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, pada Senin (29/12/2025).

Usai meresmikan pembangunan tiga sekolah baru SDN itu, Bupati Bandung menyaksikan pelaksanaan “Deklarasi Moral Kepala Sekolah Menuju Indonesia Emas 2045” melalui Kegiatan Evaluasi Proses Pembelajaran 3 Muatan Lokal di wilayah Kabupaten Bandung. Para kepala sekolah pun langsung menandatangani deklarasi tersebut di atas spanduk yang sudah disiapkan, sebagai bentuk komitmen mereka dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan pelaksanaan peresmian SDN Sapan 1, SDN Sapan 2 dan SDN Cipamokolan 4 Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung ini hasil kolaborasi antar revitalisasi dari program Presiden dengan program revitalisasi Pemerintah Kabupaten Bandung.

“Setelah kita kolaborasikan, ternyata hasilnya sangat kelihatan ada perbedaan yang sangat luar biasa dibanding dengan sebelumnya,” kata Kang DS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna dalam keterangannya.

Sebelumnya, lanjut Kang DS, tiga sekolah ini ruangannya tidak jelas, tempat atau lapangan upacara tidak ada, tempat bermain anak tidak ada dan toilet pun tampak kumuh.

“Hari ini alhamdulillah secara bertahap bahwa SDN Sapan 1, SDN Sapan 2 dan SDN Cipamokolan 4 ini sudah selesai kita revitalisasi. Alhamdulillah, termasuk toilet sudah direvitalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang ada di sekolah tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pengadaan toilet itu satu toilet berbanding 50 siswa. Misalnya, kalau di sekolah ini ada 300 siswa, artinya harus ada enam pintu toilet, dan antara toilet laki-laki dan perempuan di pisah.

“Nanti akan kita tertibkan semua sekolah di Kabupaten Bandung,” katanya.

Lebih lanjut Bupati Kang DS mengungkapkan, ia sebelumnya bercita-cita pada tahun 2026 menganggarkan sebesar Rp 400 miliar untuk revitalisasi pembangunan fisik gedung sekolah di Kabupaten Bandung. Karena ada pengurangan TKD atau (transfer ke daerah), akhirnya tinggal Rp 100 miliar dan ada pengurangan anggaran sebesar Rp 300 miliar pada tahun 2026.

“Tapi saya upayakan lagi dari potensi yang mana dan sambil berjalan, nanti di perubahan mudah-mudahan kita akan tambah lagi Rp 100 miliar,” harapnya.

Untuk pembangunan sapras (sarana prasarana), Kang DS sebelumnya sudah merencanakan dalam lima tahun kedepan sebesar Rp 2 triliun untuk kebutuhan pembangunan fisik sapras sekolah di Kabupaten Bandung tersebut.

“Saya bagi dalam lima tahun kedepan itu sebesar Rp 400 miliar per tahun, dengan adanya pengurangan TKD, jujur saya merasa terganggu dalam perencanaan revitalisasi sekolah maupun kebutuhan sapras lainnya. Maka nanti kita akan penyesuaian RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) karena ini sudah masuk RPJMD. Dengan adanya pengurangan ini otomatis mengganggu,” ujarnya.

Meski demikian, Kang DS akan terus mengupayakan, walaupun dari TKD ini berkurang, tapi minimal dari Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) RI ini masuk melalui program revitalisasinya. Sehingga rencana dan cita-cita seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bandung bisa selesai dalam kurun waktu lima tahun kedepan bersamaan dengan program Presiden.

Lebih lanjut Kang DS berharap dari jumlah 1.258 Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung ini semua bisa revitalisasi, terutama untuk sekolah-sekolah yang saat ini memang layak dan sifatnya urgent harus segera diperbaiki.

“Nanti kita akan lihat sekolah mana yang kira-kira lebih parah, dibandingkan dengan di antara sekolah yang ada. Memang kita akui bahwa Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung ini masih perlu ada revitalisasi,” ujarnya.

Kang DS juga turut mengucapkan menghaturkan terima kasih kepada Presiden yang sudah merevitalisasi sekolah-sekolah yang tentunya sama seperti yang tadi. Bahkan baik dengan sapras maupun dengan kelengkapan utilitas dan sebagainya.

“Termasuk mungkin ada alat revitalisasi yang akan diberikan untuk Sekolah-sekolah Dasar,” katanya.

“Tentu, saya sangat menyambut baik program Pak Presiden ini. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan dan tentunya saya optimis dengan adanya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Walaupun pemerintah provinsi kewenangannya SMA, tapi kali-kali lirik lah Sekolah Dasar. Tentunya, bukan hanya tanggung jawab Kabupaten Bandung saja, tapi seluruh APBD Provinsi Jawa Barat juga ikut membantu APBD Kabupaten Bandung. Apalagi yang namanya kewajiban,” imbuhnya.

Kang DS kembali mengucapkan terima kasih kepada Presiden melalui APBN atau pemerintah pusat yang sudah mengucurkan anggaran ke Pemerintah Kabupaten Bandung.

“Tentu kami akan terus mengakses sekolah dan jumlah sekolah yang kiranya perlu dibantu,” katanya.

Bupati Bandung pun titip pesan kepada para kepala sekolah dengan adanya pelaksanaan “Deklarasi Moral Kepala Sekolah Menuju Indonesia Emas 2045” yang disampaikan secara bersama-sama oleh para kepala sekolah asal Gugus 8 Kabupaten Bandung, yang meliputi Kecamatan Bojongsoang, Ciparay, Pacet dan Kecamatan Kertasari.

“Yang tentunya, bukan hanya deklarasi hanya diucap saja. Tapi itu untuk diimplementasikan. Saya instruksikan dan sekaligus akan saya lombakan. Mulai tahun 2026, kepala sekolah yang menjadi ranking pertama hingga tiga besar, saya akan berangkatkan umrah ke Tanah Suci Makkah Arab Saudi,” tuturnya.

Penghargaan itu akan diberikan dengan berbagai syarat yang harus dilaksanakan oleh para kepala sekolah maupun guru-gurunya. Pertama, bagi kepala sekolah dan gurunya yang datang sebelum siswa siswinya hadir di sekolah.

“Baik mengadakan sapa, salam dan sebagainya. Sehingga secara emosional antara kepala sekolah dengan guru ini dekat dengan siswa dan siswinya,” harapnya.

Bupati mencontohkan sekolah di Medan, ada salah satu sekolah menjadi juara internasional karena menggunakan pembentukan karakternya adalah menyapa dan salam kepada anak-anak didiknya.

“Sehingga terbangun chemistry, terbangun emosional sehingga tidak ada perundungan, tidak ada lagi seorang siswa campelak ke gurunya. Hal itu tidak terjadi,” ungkapnya.

Ia berharap untuk membangun emosional itu dimulai di sekolah, karena pendidikan dasar adalah pendidikan karakter yang harus dikawal secara serius.

Ini Isi “Deklarasi Moral Kepala Sekolah Menuju Indonesia Emas 2045”.

Pemimpin Ikrar;
“Apakah Saudara-saudara Kepala Sekolah bersedia mengikrarkan komitmen moral kepemimpinan Pendidikan?“
Peserta;
“Bersedia“
Pemimpin Ikrar;
“Ikuti dan ucapkan ikrar ini dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab“
Peserta; (serentak)
Kami Kepala Sekolah di Kabupaten Bandung, sebagai Pemimpin Pembelajaran dan Penanggungjawab Satuan Pendidikan, dengan penuh kesadaran, kejujuran dan tanggungjawab moral, menyatakan Deklarasi Moral Kepala Sekolah sebagai komitmen kepemimpinan Pendidikan menuju terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, berikrar;

1. Menjunjung tinggi nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Etika Kepemimpinan, serta menjadi teladan integritas, kejujuran dan tanggungjawab di satuan pendidikan.

2. Menjamin Hak Peserta Didik atas Pendidikan yang Aman, Inklusif dan Bermutu, serta menolak segala bentuk kekerasan, perundungan, diskriminasi dan praktek tidak bermartabat.

3. Memimpin Pembelajaran dan Menguatkan Profesionalisme Guru serta Tenaga Kependidikan, melalui pembelajaran sepanjang hayat, refleksi diri, inovasi pembelajaran dan budaya belajar yang berkarakter, literat dan bernalar kritis.

4. Mengelola Sekolah secara Transparan, Akuntabel dan Patuh Regulasi, termasuk pengelolaan keuangan, data, sumber daya dan layanan Pendidikan.

5. Membangun Kolaborasi dan Ekosistem Pendidikan yang Berkelanjutan, dengan orang tua, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Demikian ikrar ini kami ucapkan untuk diwujudkan dalam tindakan nyata.**

 

Yans.

Sebuah Bangunan Bertingkat di Kp. Pelita Lubuk Baja Beroperasi Tanpa Papan PBG, Diminta Pemkot Batam Sidak

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com Bangunan bertingkat di Kp. Pelita, Lubuk Baja tanpa Papan Proyek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) beroperasi hingga Malam. Senin (29/12/2025).

Hal ini terpantau oleh tim media ini dari siang hingga malam hari, terlihat Gedung bangunan tersebut diam-diam dikerjakan secara tertutup sehingga sulit untuk dilakukan konfirmasi.

Belum diketahui Bangunan Gedung bertingkat tersebut milik siapa dan peruntukkannya, namun yang pasti proyek tersebut diduga belum memenuhi izin resmi baik dari BP Batam dan Pemerintah Kota.

Sebuah Bangunan Bertingkat di Kp. Pelita Lubuk Baja Beroperasi Tanpa Papan PBG, Diminta Pemkot Batam Sidak
Proyek tampak Depan Jln Raya

Proyek ini menjadi sorotan publik dan tanda tanya besar,

1. Apakah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam, BP Batam serta Pemko Batam telah mengetahui hal ini?.

2. Mengapa proyek ini terus berjalan tanpa Papan Proyek PBG?.

3. Apakah DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sudah mengeluarkan izin Resmi?

Berdasarkan hasil temuan tersebut, proyek ini diduga melanggar ketentuan perizinan dan keselamatan kerja, sebagaimana diatur dalam beberapa regulasi berikut:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebelum didirikan.

Sanksi: Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp50.000.000.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Bangunan Gedung, Pasal 187 ayat (1) mewajibkan setiap pembangunan memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelum pelaksanaan konstruksi.

Sanksi administratif: penghentian sementara atau tetap kegiatan pembangunan, hingga pembongkaran bangunan yang tidak berizin.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 60 ayat (1) mengatur bahwa setiap penyelenggaraan konstruksi wajib memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi.

Sanksi: sesuai Pasal 95 ayat (1), pelanggaran terhadap K3 dapat dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda hingga Rp1.000.000.000.

Tuntutan Transparansi dan Penegakan Hukum

Melihat kuatnya dugaan pelanggaran tersebut, media sebagai pilar keempat demokrasi dan bagian dari fungsi sosial kontrol mendesak agar instansi teknis terkait seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Ketenagakerjaan, serta BP Batam segera turun ke lapangan untuk melakukan sidak dan verifikasi izin.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut memenuhi:

Standar keselamatan kerja (K3),

Legalitas PBG dan dokumen pendukungnya, serta

Kepatuhan terhadap tata ruang dan rencana detail wilayah (RDTR).

Apabila terbukti tidak memiliki izin lengkap atau menyalahi aturan, maka proyek wajib dihentikan sementara, dan pihak pemilik maupun kontraktor dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media akan melakukan konfirmasi kepada BP Batam, Pemkot Batam, Dinas terkait dan Pengelolaan Lahan. /Tim

Bersambung

Mantan Bupati Nias Utara dan Ketua DPRD NISUT Diduga Bohongi Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Izin HGU Perkebunan Kelapa Toyolawa

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com – Mantan Bupati Nias Utara, Eduard Zega, dan Mantan Ketua DPRD Nias Utara Rasali Zalukhu, Periode 2008-2014, diduga telah melakukan pembohongan publik termasuk Pemerintah Pusat Dan Daerah Nias Utara terkait perpanjangan HGU (Hak Guna Usaha) perkebunan kelapa Toyolawa yang ada di wilayah desa holigawolo kecamatan lahewa kabupaten Nias Utara. Perkebunan tersebut dikelola oleh PT Sedar Abadi Jaya (PT SAJ) Selama Beberapa Puluh Tahun tidak memiliki Izin Hak Guna Usah dari tahun 2014 hingga sekarang.

Hal ini terungkap pada saat kunjungan kerja Dirjen Perkebunan dan Kehutanan, serta Menteri Pertanian, yang didampingi oleh Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, pada 23 Juni 2025, untuk melakukan penilaian terhadap perkebunan tersebut. Ternyata, izin HGU telah berakhir pada tanggal 28 Agustus 2014, namun tidak ada informasi yang jelas tentang perpanjangan izin tersebut.

Eduard Zega dan Rasali Zalukhu, di ketahui pada tahun 2008-2024 berasal dari partai yang sama (Demokrat), diduga telah menyembunyikan informasi tentang berakhirnya izin HGU dan tidak melakukan upaya untuk memperpanjang izin tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa mereka telah melakukan pembohongan publik dan mengabaikan kepentingan masyarakat Nias Utara kenyataan nya bahwa Rasali Zalukhu begitu berakhir periode nya sebagai ketua DPRD Nias Utara menjadi penanggung jawab di perkebunan kelapa Toyolawa.

Anehnya Saat GEMA NISUT melakukan aksi demonstrasi terkait legalitas Perkebunan Kelapa Toyolawa tersebut, dan pada saat itu Rasali Zalukhu menyatakan sudah ada perpanjangan Izin HGU dan ketika di lihat katanya tidak boleh di perlihatkan kepada orang yang tidak berkepentingan aksi pada saat itu di kawal oleh Personil Polres Nias dan Kapolsek Lahewa 14 Desember 2025.

Ketika Awak media ini, mencoba konfirmasi kepada Eduard Zega melalui Nomor WhatsApp pribadinya 08116314xxx Minggu 28 Desember 2025 Beliau mengatakan, “Baiknya itu ditanyakan saja pada Dinas Perkebunan Sumut, hari itu PT Sedar Abadi Jaya akan meningkatkan dari Kelas V menjadi Kelas III kembali, jadi yang berurusan Dinas Perkebunan Sumut. Apakah persyaratan itu sudah dipenuhi, mereka yang menilai,”imbuh nya”

Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten akan mengambil langkah-langkah untuk mengusut kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat Nias Utara tidak diabaikan.”Sebut Amizaro Waruwu baru baru ini kepada media ini”

“Pemerintah kabupaten tidak akan membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Kami akan mengambil langkah-langkah untuk mengusut kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat Nias Utara tidak diabaikan,” kata Amizaro Waruwu.

AMIRUDIN WARUWU Masyarakat Nias Utara menuntut klarifikasi dari Eduard Zega dan Rasali Zalukhu tentang kasus ini dan meminta agar mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka.Menurutnya Kenapa di biarkan perusahaan tersebut, mengelolanya andai belum memiliki izin perpanjangan HGU nya. Sepertinya ada udang di balik batu di antara Edward Zega dengan Rasali Zalukhu.

Seandainya pihak perusahaan telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai pernyataan pak Edward Zega, tidak mungkin kantor dinas perkebunan dan ketahanan pangan, di keluarkan surat tgl 23 Juni 2025, bahwa belum sama sekali memenuhi persyaratan PT. Sedar Abadi Jaya Memperpanjang HGU tersebut.

Sekarang baru terbongkar dari chat pak Edward Zega tersebut, pasti mereka kerja sama dengan pihak yang mengelola perkebunan Toyolawa sebagai buktinya, berani dia menyerahkan perkebunan tersebut, ke PT. Sedar Abadi Jaya, untuk dikelola walaupun tidak ada izin HGUnya dan persyaratan yang lain sesuai dengan peraturan PTPN yang berlaku di seluruh Indonesia,”Ucapnya.

Hingga berita ini diterbitkan,awak media ini akan melakukan konfirmasi kepada Dinas Terkait dan Pemerintah Setempat. /Rls -Red

Bersambung..

Ft Istimewa

Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Rumah Warga Terdampak Bencana di Sumatera

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

Jakarta – YUTELNEWS com|| Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera mengumpulkan dan menyelaraskan data kerusakan rumah warga terdampak bencana di wilayah Sumatera. Pendataan yang cepat dan akurat dinilai menjadi kunci utama percepatan penyaluran bantuan serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

Instruksi tersebut disampaikan Mendagri saat Rapat Lanjutan Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar secara daring dari Jakarta, Minggu (28/12/2025).

Mendagri menjelaskan, pemerintah telah menetapkan tiga kategori kerusakan rumah akibat bencana, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, termasuk rumah yang hilang. Untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan sedang, pemerintah akan menyalurkan bantuan tunai agar masyarakat dapat segera memperbaiki rumah dan kembali menempatinya.

Sementara itu, bagi rumah rusak berat atau hilang, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian melalui tahapan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Pembangunan huntara akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Daya Anagata Nusantara (Danantara), sedangkan huntap dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Mendagri menegaskan, percepatan penanganan sangat bergantung pada kelengkapan dan kecepatan data yang dikumpulkan di daerah. Oleh karena itu, Pemda diminta menjadi ujung tombak pendataan hingga tingkat paling bawah.

“Kita bisa tentukan yang [kategori rusak] ringan dan sedang, [datanya harus] by name by address. Itu [harus] sudah betul-betul clear. Meskipun kita paham namanya bencana yang cukup luas seperti ini, ada yang di gunung-gunung dan lain-lain [pasti sulit]. Paling tidak data yang sementara ini, kecepatan ini untuk data baseline dulu,” tandas Mendagri.

Selain Pemda, pendataan juga dilakukan secara paralel oleh BNPB melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Seluruh data tersebut akan direkonsiliasi sebagai dasar penyaluran bantuan dan pengambilan keputusan anggaran secara tepat sasaran.

Sebagai informasi rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, serta pihak terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

 

Yans.

Kang DS Ajak PKK Perkuat GERTAMAN dan Doa Bersama Ahir Tahun Jadi Penguat Sinergi Pemkab Bandung

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah, SOSIAL - BUDAYA|oleh

KAB. BANDUNG — YUTELNEWS com|| Peran TP PKK Kabupaten Bandung semakin menguat sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan Gerakan Tanami Halaman (GERTAMAN). Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan Pengajian Bulanan dan Doa Bersama Akhir Tahun 2025, pada Senin (29/12/2025), di Gedung Moh. Toha, Soreang yang dirangkaikan dengan penyerahan simbolis bantuan kebencanaan dari Bank BJB melalui Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini juga menjadi momentum refleksi dan doa bersama untuk memohon pertolongan, perlindungan, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, agar daerah ini senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, serta kemampuan untuk pulih dan bangkit dari berbagai tantangan, termasuk bencana alam, serta memasuki tahun 2026 dengan harapan dan optimisme baru.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyampaikan bahwa PKK memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan pangan keluarga sekaligus menopang kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan Program MBG tahun 2026.

“Kabupaten Bandung tahun depan akan memiliki 361 dapur SPPG untuk Program MBG dengan sasaran sekitar 2,5 juta jiwa. Nilai ekonominya mencapai Rp5,6 triliun dan bisa menyerap 18 ribu tenaga kerja. Ini peluang besar. PKK yang telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian melalui GERTAMAN bisa menjadi pemasok bahan pangan untuk SPPG. Hanya kader PKK yang tanggap dan siap menjalankan ini,” tegas Bupati yang akrab disapa Kang DS.

Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Bandung untuk terus memperkuat PKK sebagai garda terdepan pembangunan keluarga.

“Saya berusaha agar anggaran PKK tidak dikurangi karena PKK adalah garda terdepan. Terbukti, inflasi Kabupaten Bandung kini berada di posisi ke-4 terbaik nasional karena stabilitas kebutuhan pokok terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Emma Dety Permanawati menekankan bahwa GERTAMAN bukan hanya gerakan lingkungan, tetapi menjadi strategi nyata PKK dalam mendukung agenda nasional ketahanan gizi.

“Melalui GERTAMAN, kita dorong keluarga lebih berdaya, halaman rumah menjadi sumber pangan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi UMKM keluarga. Ini kontribusi nyata PKK dalam menyukseskan MBG,” ujar Emma.

Ia menambahkan, menyongsong 2026, PKK mengajak seluruh kader untuk memperkuat tiga pilar utama gerakan: keluarga berdaya, generasi sehat, dan kader modern.

“Generasi sehat harus kita siapkan dari keluarga, lewat penguatan posyandu agar anak-anak bebas stunting. Kader modern harus siap belajar teknologi agar PKK tetap relevan dan adaptif,” tambahnya.

Kegiatan yang diisi dengan pengajian bersama KH. Sofyan Yahya ini sekaligus menjadi ruang penguatan moral dan spiritual seluruh kader PKK serta masyarakat, dengan harapan Kabupaten Bandung ke depan semakin tangguh, sejahtera, sehat, dan berdaya saing, serta senantiasa berada dalam lindungan dan ridho Allah SWT.

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.