NEWS

Nias Utara – Yutelnews.com || Partai Hanura Kabupaten Nias Utara menggelar konsolidasi yang dihadiri oleh Bapak DR. Hepy Krisman Laia S.H.,M.H tokoh dari Sumatera Utara sekaligus Plt.Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Nias Utara . Kehadiran Beliau bertujuan untuk memperkuat struktur kepengurusan partai yang solidn dan meningkatkan kinerja partai dalam menghadapi tantangan politik di masa depan, Hari Selasa (16/12/ 2025).

“Ujar DR. Hepy Krisman Laia SH MH menekankan pentingnya peran partai dalam membangun demokrasi di Indonesia. “Partai Hanura harus menjadi partai yang kuat dan solid, serta mampu menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan berintegritas,” Baik dari Pusat Propinsi sampai ke tingkat Kabupaten.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Nias Utara, termasuk Ketua DPC Bedali Lase, S.Pd.K, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, Juga Ketua FRAKSI HANURA Dusman Zebua, “Ujar Bedali Lase menyampaikan bahwa Partai Hanura akan terus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nias Utara Kita berterima kasih Kepada Masyarakat Nias Utara yang memberikan dukungan penuh Pada Pemilihan umum Tahun Lalu.

“Ucap Pak Bedali Lase bahwa Partai Hanura berkomitmen untuk menjadi partai yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” sehingga Partai Hanura masuk Rangking tiga di Kabupaten Nias Utara.

Saya himbau semua Kader Hanura dari Setiap PAC Tingkat Kecamatan se-kabupaten Nias Utara tunjukkan kepedulian terhadap lingkungan di tengah-tengah masyarakat kita.

Konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya Partai Hanura untuk meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai, serta memperkuat struktur kepengurusan partai di tingkat daerah. Dengan demikian, partai dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai partai politik.

DR. Hepy Laia SH MH juga menambahkan bahwa Partai Hanura harus menjadi partai yang pro-aktif dalam menghadapi tantangan politik di masa depan. “Kita harus siap menghadapi perubahan dan tantangan, serta menjadi partai yang terbaik dan dicintai masyarakat.

Turut hadir dalam acara ini Pengurus DPD Partai HANURA SUMUT, Pengurus DPC Tingkat Kabupaten Nias Utara, Pengurus PAC Tingkat Kecamatan se-kabupaten Nias Utara dan Ibu Pendeta.

(Kharisman Gea)

Nias Utara – YUTELNEWS.com Komitmen memperkuat ketahanan pangan terus ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama DPRD. Hal itu tampak dalam kegiatan penanaman jagung manis di lahan Ketapang, Desa La’aya, Kecamatan Tuhemberua, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung Bupati Nias Utara bersama Anggota DPRD Dapil II Nias Utara, Junianto Zega, sebagai bagian dari program ketahanan pangan yang menyasar desa-desa produktif. Kehadiran pimpinan daerah dan wakil rakyat di tengah masyarakat menjadi sinyal kuat bahwa program pangan tidak berhenti di atas kertas, tetapi dijalankan hingga ke lahan pertanian.

Anggota DPRD Dapil II Junianto Zega menegaskan, program ini harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Desa La’aya. Ia mendorong warga untuk terlibat aktif dan menjadikan kegiatan ini sebagai pemicu kemandirian pangan Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mendapatkan edukasi lengkap, mulai dari penanaman benih, perawatan, hingga panen. Harapannya, keluarga di Desa La’aya mampu bertani secara mandiri untuk memenuhi ke pangan.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan mendapatkan edukasi lengkap, mulai dari penanaman benih, perawatan, hingga panen. Harapannya, keluarga di Desa La’aya mampu bertani secara mandiri untuk kemandirian untuk memenuhi kebutuhan pangan”ujar junianto zega

Ia juga menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam mendampingi masyarakat. Menurutnya, komunikasi antara petani dan penyuluh harus terus dibangun agar pengetahuan dan keterampilan bertani masyarakat semakin meningkat.

Sementara itu, Bupati Nias Utara menegaskan bahwa program ketahanan pangan merupakan prioritas daerah yang harus dijalankan secara kolaboratif, melibatkan pemerintah, DPRD, TNI-Polri, serta masyarakat desa. Penanaman jagung manis ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala OPD terkait, Camat Tuhemberua, Danramil 06 Tuhemberua, Kapolsek Tuhemberua, tokoh masyarakat Desa La’aya, TP PKK Desa La’aya, serta masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat jelas, menandai harapan baru agar Desa La’aya menjadi salah satu contoh desa tangguh pangan di Kabupaten Nias Utara.

Emanuel y gea

Natuna | YUTELNES.com — Manajemen PT MMI akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi resmi atas tudingan dugaan penyerobotan lahan milik warga yang terjadi di Desa Kelarik Utara, Kabupaten Natuna. Pihak perusahaan menegaskan komitmennya untuk menghormati mekanisme hukum yang kini sedang berjalan.

Direktur PT MMI, Ady Indra Pawennari, menyampaikan bahwa laporan yang telah dibuat oleh salah seorang warga bernama Baharudin merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati oleh semua pihak.

“Pak Baharudin sudah menyampaikan laporan secara resmi. Kami menghargai langkah tersebut dan menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan ini melalui jalur hukum yang berlaku,” ujar Ady dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Ady menegaskan, sebagai investor yang telah menanamkan modal dan menunjukkan keseriusan berusaha di Kabupaten Natuna, PT MMI tidak memiliki kepentingan untuk melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, terlebih yang berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Menurutnya, investasi yang dijalankan perusahaan justru diarahkan agar memberikan manfaat bersama, baik bagi masyarakat sekitar, pemerintah daerah, maupun negara.

“Setiap investasi harus membawa dampak positif, membuka peluang ekonomi, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan nasional. Prinsip itulah yang kami pegang selama beroperasi di Natuna,” jelasnya.

Ady yang juga tercatat sebagai pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat kemudian memaparkan kronologi awal masuknya PT MMI dalam kegiatan penambangan pasir kuarsa di wilayah Kelarik Utara sejak tahun 2023.

Ia menjelaskan bahwa lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan fasilitas pencucian pasir kuarsa berada cukup jauh dari akses jalan utama dan memerlukan waktu tempuh sekitar 3,5 jam berjalan kaki melewati kawasan semak belukar yang relatif padat.

“Saat awal peninjauan lokasi, kami tidak menemukan adanya tanaman atau tanda-tanda pengelolaan lahan yang menunjukkan kepemilikan aktif oleh masyarakat,” ungkapnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, PT MMI kemudian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Kelarik Utara untuk menyampaikan rencana investasi sekaligus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki lahan di sekitar area rencana kegiatan.

“Seluruh tahapan kami lakukan sesuai prosedur. Prinsip kami jelas, tidak ingin menggunakan lahan masyarakat tanpa mekanisme ganti rugi yang sah. Bahkan lahan Pak Baharudin yang masuk dalam wilayah penambangan telah kami lakukan ganti rugi,” katanya.

Terkait lahan yang kini menjadi objek laporan, Ady menjelaskan bahwa berdasarkan informasi awal dari Pemerintah Desa Kelarik Utara, lahan tersebut tidak tercatat memiliki pemilik yang sah.

Atas dasar itu, pemerintah desa memberikan izin kepada PT MMI untuk melanjutkan pembangunan fasilitas pencucian pasir kuarsa, dengan kesepakatan bahwa apabila di kemudian hari muncul klaim kepemilikan dari warga, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui mekanisme ganti rugi.

“Pak Baharudin kemudian datang dan mengaku sebagai pemilik lahan dengan menunjukkan fotokopi sertipikat hak milik tahun 2001. Namun setelah dilakukan pengecekan titik koordinat, lokasi dalam sertipikat tersebut tidak berada di area yang dipersoalkan,” terang Ady.

Untuk menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari, pihak PT MMI menyarankan agar yang bersangkutan berkoordinasi dengan Kepala Desa Kelarik Utara serta Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna guna memperjelas status dan letak lahan dimaksud.

“Kami bahkan membantu dengan meminjamkan dana sebesar Rp10 juta untuk pengurusan sertipikat agar proses ganti rugi bisa dilakukan secara resmi. Namun setelah sertipikat terbit, nilai ganti rugi yang diminta mencapai Rp50 ribu per meter persegi, di luar perhitungan dan kesepakatan awal,” ujarnya.

Menanggapi kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan, Ady menyatakan bahwa PT MMI tetap membuka ruang dialog dan musyawarah, namun juga menghormati pilihan hukum yang telah ditempuh oleh pelapor.

“Kami terbuka terhadap penyelesaian secara baik-baik. Namun karena persoalan ini sudah masuk ke proses hukum, tentu kami menghormati mekanisme yang sedang berjalan,” pungkasnya.

Red: Darmansyah

Gunungsitoli – YUTELNEWS.com.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsitoli didesak segera memproses laporan kasus dugaan korupsi di SMK Negeri 1 Lahewa Kabupaten Nias Utara (Nisut)Sumatera Utara (Sumut) Yang di laporkan Lembaga Gemantara Raya Kepulauan Nias pada 23 April 2025.

Fasaaro Zalukhu,SH Sebagai Kuasa Hukum Pelapor Menyampaikan Surat Kepada Kajari Gunungsitoli tertanggal 16 Desember 2025 Nomor 12/Tindaklanjut/KH-CN/XII/2025
Perihal : MOHON PENJELASAN DAN TINDAKLANJUT

Fasaaro Zalukhu,SH dalam surat tersebut bertindak sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 April 2025, yang di tanda tangani oleh Ketua DPD Lembaga Gemantara Raya Kepulauan Nias Febeanus Zalukhu.

Menurut Kuasa hukum pelapor,menyampaikan kepada beberapa awak Media di Gunungsitoli pada hari Rabu,16 Desember 2025 bahwa tujuan kita menyurati Kajari Gunungsitoli,
meminta penjelasan dan tindak lanjut laporan Klien Kami yang telah Membuat laporan/pengaduan secara tertulis di Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Anggaran BOSP di SMK Negeri 1 Lahewa TA.2023-2024, yang diduga dilakukan oleh SULAIMAN HAREFA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lahewa dan RELASI NAZARA, S.Pd sebagai Bendahara SMK Negeri 1 Lahewa yang beralamat di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Kami menyurati Kapala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Mengingat bahwa sejak tanggal 23 April 2025 hingga pada saat ini,Kami melihat bahwa tidak ada perkembangan penanganan terhadap laporan/pengaduan tertulis yang Klien Kami laporkan tersebut,maka Kami meminta kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli agar memberikan penjelasan perkembangan proses penyelidikan yang sudah di lakukan oleh kejaksaan Negeri Gunungsitoli mengenai penanganan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Anggaran BOSP MK Negeri 1 Lahewa TA.2023-2024 dan kita mendesak segera menindaklanjuti untuk mendapatkan kepastian hukum.

Ketua DPD Gemantara Raya Kepulauan Nias.Febeanus Zalukhu.Salah seorang pegiat Anti korupsi di Kepulauan Nias, menyampaikan kepada wartawan, Rabu (17/12) menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Kejari Gunungsitoli yang dinilai lamban memproses laporan kasus korupsi yang di laporkan nya beberapa bulan lalu.

Febeanus mengatakan, bahwa kita telah menyampaikan laporan resmi secara tertulis pada 23 April 2025 di kejaksaan Negeri Gunungsitoli terkait kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Anggaran BOSP di SMK Negeri 1 Lahewa TA.2023-2024, yang diduga dilakukan oleh SULAIMAN HAREFA, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Lahewa dan RELASI NAZARA, S.Pd sebagai Bendahara SMK Negeri 1 Lahewa yang beralamat di Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara,kedua Terlapor ini,merupakan Suami Istri yang mengelola Anggaran Dana BOSP Selama dua tahun yang di duga tidak jelas penggunaannya.Sehingga Ratusan juta keuangan Negara yang di duga telah di kurupsikan kedua Terlapor (Suami Istri)

Dia juga menyebutkan, maraknya praktek korupsi di daerah karena tidak diimbangi dengan gerak cepat aparat penegak hukum termasuk jaksa dalam menyikapi setiap laporan masyarakat termasuk laporan Lembaga Swadaya Masyarakat “


Febeanus Zalukhu meminta agar laporan kasus dugaaan korupsi yang telah disampaikan diproses dengan segera demi memberi kepastian hukum.Menurutnya kita sudah beberapa kali mempertanyakan,kepada Kajari Gunungsitoli yang menangani Kasus ini Atas Nama Teosofi Lase,SH,mengatakan bahwa sudah melakukan tahapan pemanggilan melalui surat resmi kedua Terlapor dan juga beberapa Saksi.

Ketika kita mempertanyakan lagi kira kira apa kendala kenapa lamban mengungkap kasus ini, katanya sedang menunggu hasil audit dari pihak Inspektorat provinsi sumatera Utara karena tingkat SMA/K di bawah pengawasan dan kewenangan Dinas Pendidikan provinsi.Kami tidak ada kewenangan untuk melakukan audit tentang Sekolah SMA/K terkecuali Tingkat SD atau SMP.Namun demikian tahapan penyelidikan yang sudah di lakukan telah menemukan beberapa pelanggan hukum, pertama yakni secara aturan tidak boleh mengelola keuangan Negara yang ada hubungan darah atau hubungan keluarga tapi ternyata kedua Terlapor adalah suami istri kemudian beberapa keterangan terkait dugaan yang di laporkan kedua terlapor telah mengakuinya dan tinggal menunggu hasil audit dari inspektorat provinsi sumatera Utara bila.

Maka Febeanus menyampaikan kepada kuasa hukum nya untuk mendesak pihak kepala kejaksaan Negeri Gunungsitoli segera mengungkap kasus ini dan bila sudah terbukti sesuai dengan pengakuan terlapor maka diminta segera menetapkan sebagai tersangka, karena saya duga bahwa apa yang di sampaikan oleh jaksa itu hanya alasan untuk memperlambat proses penyelidikan.

(ED / Kaperwil)

Rohil – yutelnews.com ||
Kapolres Rokan Hilir AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K., M.H memimpin langsung Upacara Pemberian Penghargaan kepada personel Sat Narkoba dan Polsek Bangko Polres Rokan Hilir yang berprestasi atas keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkotika dengan total barang bukti seberat 79,970 kilogram sepanjang tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu (17/12/2025) pukul 07.30 WIB di Gedung Tunggal Panaluan Polres Rokan Hilir.

Upacara tersebut dihadiri oleh Wakapolres Rokan Hilir Kompol Rikky Operiady, S.Sos., S.I.K., M.I.K, para Kabag, Kasat, Perwira, serta seluruh personel Polres Rokan Hilir. Bertindak sebagai Perwira Upacara AKP Sahdin Damanik dan Komandan Upacara IPDA J. Harefa.

Sebanyak 22 personel dari Sat Narkoba dan Polsek Bangko menerima piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi institusi atas dedikasi dan prestasi kerja dalam pengungkapan kasus narkotika terbesar se-Polda Riau pada tahun 2025. Selain piagam penghargaan, Kapolres Rohil juga menyerahkan bibit pohon sebagai simbol komitmen Polri dalam mendukung pelestarian lingkungan sejalan dengan semangat Green Policing.

Dalam amanatnya, Kapolres Rohil menyampaikan bahwa capaian pengungkapan narkotika seberat 79,970 kilogram merupakan prestasi luar biasa yang patut dibanggakan dan diapresiasi bersama. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan institusi terhadap kinerja personel, namun juga menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan dedikasi dalam menjalankan tugas.

Kapolres juga menekankan pentingnya peningkatan disiplin, keimanan, serta sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia mengajak seluruh personel untuk menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi dan pemacu semangat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

Menjelang akhir tahun dan pelaksanaan Operasi Lilin, Kapolres Rohil mengingatkan seluruh jajaran, khususnya Sat Narkoba dan Polsek di wilayah pesisir, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya peredaran narkotika ke wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Upacara pemberian penghargaan tersebut berakhir pada pukul 08.20 WIB dan selama kegiatan berlangsung situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif.|| AS