Temukan Satu orang Korban Banjir dan Tanah Longsor di Jln Humbalan Tambunan, Kampung Rambutan, kec Tukka, Kabupaten Tapteng

Tapteng — YUTELNEWS.com
Senin 08/12, Memasuki hari ke.14 pencarian tim SAR gabungan kembali menemukan tiga korban Jln Humbalan Tambunan, Kampung Rambutan, kec Tukka, Kabupaten Tapteng.

Data korban yang ditemukan Mr. X Jenis kelamin Laki-lak, keadaan MD, Tim SAR Gabungan bersama masyarakat mengevakuasi korban di RM. Pandan Tapanuli Tengah.

Kepala Kantor SAR Nias Putu Arga Sukajarwadi, S.H.,M.M selaku search Mission Coordinator (SMC) atas persetujuan Search Coordinator (SC) menyampaikan rasa duka mendalam atas kejadian ini serta apresiasi terhadap seluruh unsur yang terlibat di lapangan.

Hari ini pencarian terus dilanjutkan dengan mengoptimalkan metode penyisiran disepanjang area yang terdampak, pemantauan udara terbatas melalui drone, serta penambahan personel di beberapa sektor yang dianggap potensial.

Data Korban Kota Sibolga :
Selamat : 45 Orang
Meninggal Dunia : 53 Orang
Dalam Pencarian : 2 Orang

Data Korban Tapanuli Tengah :
Selamat : 555 Orang
Meninggal Dunia : 109 Org
Dalam Pencarian : 61 Org

Potensi SAR Basarnas, TNI/Polri, BPBD Provinsi Sumatera Utara, BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah, SAR Hidayatullah, Celeng Rescue, DMC Dompet Dhuafa, Petualangan Musim, Kurir Kebaikan.

Alut Operasi SAR : Alkom, Palsar
Tapanuli Tengah dan Sibolga, Truk Personel 2 unit, D-Max Double 2 unit, Motor Trail 1 unit, Sekoci KN Nakula, LCR + Mopel 30 PK, Peralatan SAR air, Peralatan mountaineering, Alkom HT VHF Channel PTP1 9 unit, Drone 1 unit, APD perorangan, Kantong jenazah. Asa/hms

(TIM)

Penyuluhan Hukum Mahasiswa Universitas Mpu Tantular Bikin Warga Terpukau, Dinilai Setara Praktisi Berpengalaman

YUTELNEWS.com | Jakarta – Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Mpu Tantular Kelompok 1 dalam program KKN berhasil mencuri perhatian warga. Suherdi (40), salah satu warga yang hadir, bahkan mengaku sempat mengira para pemateri adalah praktisi hukum senior.

Dengan penyampaian materi yang matang dan meyakinkan, para mahasiswa seperti Randy Octora, Sang Putu Mahardika, Maydawaty Ginting, Sugi Prihatin, Pitriah, Kaban Simon Tarigan, dan Yolanda Ginting tampil begitu profesional. Kehadiran Lusiana Nababan, Amanda Fitria, Prasetyo, Felia Magdalena, hingga Junifer Alfredo Siahaan ikut memperkuat kesan bahwa kelompok ini sangat siap dan memahami materi secara mendalam.

Tidak hanya itu, kontribusi Budi Setiawan, Najwa Aulia Ramadhani, Rihi Dara, Windah Kusumawati, Korneles Kilikily, Rudiyanto Dahlan, Daniel Marihot Silaban, Michael Johanes Pardamean, serta Frans Herry D. Marpaung menambah kualitas penyuluhan melalui penjelasan-penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami.

Beberapa anggota lain seperti Jaozi A. Md. Kep, Muhamad Luthfi, Heru Sumanto, Dicky Bartha A, Dini Wulandari, Almira Dinda Kartika, Siti Munawaroh, dan Risma Gandhi turut berperan aktif dalam sesi tanya jawab, membantu warga memahami berbagai isu hukum yang sering mereka hadapi di kehidupan sehari-hari.

Energi positif juga datang dari Okki Oktavianus, Ida Ayu Asti Manuaba, Fauzi, Tricia Elisabeth Napitupulu, Muhammad Nasir, Fredy Penmaley, hingga Lina Yulianti, yang memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan komunikatif dari awal hingga akhir.

Keseriusan seluruh anggota Kelompok 1 ini tidak lepas dari pesan moral yang selalu ditekankan oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Suyud, yang mengingatkan mahasiswa untuk menjadikan setiap tugas sebagai manfaat bagi masyarakat. Kaprodi Fakultas Hukum, Dr. Appe, juga menegaskan pentingnya mengejar nilai kebermanfaatan, bukan sekadar nilai akademik, sehingga para mahasiswa bekerja dengan ketulusan dan dedikasi.

Penyuluhan hukum yang mereka lakukan memberikan pemahaman baru bagi warga sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang nyata. Antusiasme warga membuktikan bahwa ilmu yang disampaikan benar-benar berdampak dan relevan.

Kelompok 1 berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kewajiban KKN semata, melainkan menjadi awal dari rangkaian kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat.

Mirna (Kabiro Sukabumi)

Potensi Menghambat DD Tahap II, Zulfarianto SE Tolak PMK Nomor 81 Tahun 2025

Rohul – Yutelnews.com
Ketua DPD APDESI Provinsi Riau, Zulfahrianto, SE, bersama Ketua DPC APDESI Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) secara tegas menyatakan menolak penerapan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang berpotensi menghambat pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2025.

Ditegaskanya bahwa pernyataan sikap itu disampaikan dalam konsolidasi nasional APDESI di Jakarta, sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap kebijakan yang dinilai mencederai hak desa di seluruh Indonesia.

Zulfahrianto menilai, PMK 81 Tahun 2025 berpotensi melumpuhkan pemerintahan desa, menghentikan pembangunan fisik, membekukan program pemberdayaan masyarakat, serta mengganggu pencairan honor perangkat desa, kader posyandu, hingga kegiatan ketahanan pangan.

Sementara itu, Ketua DPC APDESI Rohul menegaskan bahwa hampir seluruh desa di wilayahnya sangat bergantung pada Dana Desa Tahap II untuk penyelesaian proyek strategis tahun berjalan.

APDESI Riau bersama DPC APDESI Rohul juga menyatakan siap mengambil langkah nasional lanjutan, mulai dari penyampaian surat resmi keberatan kepada Kementerian Keuangan dan Kemendagri, hingga konsolidasi aksi kepala desa se-Indonesia bila aspirasi ini diabaikan.

Mereka menegaskan bahwa PMK 81 Tahun 2025 harus dievaluasi total, karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan nasional, terutama untuk kesejahteraan rakyat, imbuhnya akhiri

Jurnalis – ZN

Sekjen Kemendagri Soroti Kenaikan Harga Komoditas Pangan di Daerah dengan Lahan Subur.

Jakarta – YUTELNEWS com|| Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah dan cabai rawit di beberapa daerah. Pasalnya, tak sedikit dari daerah tersebut merupakan wilayah yang memiliki lahan subur.

Hal itu disampaikan Tomsi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Inventarisasi Jembatan Pejalan Kaki ke Satuan Pendidikan dan Sarana Publik Lainnya, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Rapat berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (8/12/2025).

“Kami minta untuk teman-teman daerah atau yang mewakili agar segera mengambil langkah, berkomunikasi dengan daerah-daerah yang bawangnya surplus atau tidak naik sehingga dapat menurunkan harga,” jelas Tomsi.

Berdasarkan data yang dikantonginya, sebanyak 276 daerah mengalami kenaikan harga bawang pada minggu pertama Desember 2025. Kemudian, 261 daerah mengalami kenaikan harga cabai rawit pada periode yang sama. Sementara itu, cabai merah mengalami kenaikan harga di 257 daerah.

Tomsi memaklumi apabila kenaikan tersebut terjadi di daerah-daerah terdampak bencana. Namun, dari daftar daerah yang mengalami kenaikan harga, banyak di antaranya bukanlah daerah terdampak dan justru memiliki lahan yang subur. Karena itu, dirinya mempertanyakan keinginan pemerintah daerah (Pemda) setempat dalam mengendalikan harga yang terbilang tinggi.

“Ini daerah-daerah subur semua, ini naiknya 200 persen, 100 persen,” ungkapnya.

Ia berharap Pemda sadar dan segera berupaya mengatasi kenaikan harga komoditas pangan. Berdasarkan data Kemendagri per 8 Desember 2025, terdapat 335 daerah yang merencanakan gerakan menanam. Ia mengimbau daerah-daerah tersebut agar memperhatikan jenis komoditas yang ditanam sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan itu, Tomsi juga mengimbau daerah agar mendukung berbagai program pemerintah. Termasuk pendataan jembatan pejalan kaki yang rusak dan menghubungkan ke satuan pendidikan maupun pelayanan publik. Dukungan juga perlu diberikan terhadap Program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari prioritas nasional.

Turut hadir langsung dalam kesempatan itu sejumlah pembicara, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Telisa Aulia Falianty. Sejumlah pembicara lainnya dari kementerian dan lembaga turut bergabung secara virtual. Forum ini juga diikuti oleh jajaran Pemda termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Puspen Kemendagri

Yans.

Legislator Toni Permana SH, Apresiasi Pelantikan 7.550 P3KPW Formasi 2025.

Bandung – YUTELNEWS com|| Pelantikan 7.550 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW) formasi 2025 di Lapangan Upakarti Soreang, pada senin (08/12/2025), memicu antusiasme besar- besarran di lingkungan Kabupaten Bandung.

Acara tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik. Karena itu, anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi NasDem, H. Toni Permana SH, memberi apresiasi langsung atas langkah strategis tersebut.

Sejak pagi, ribuan pegawai memadati area pelantikan. Mereka mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan yang Bupati Bandung pimpin secara langsung. Situasi itu memperkuat optimisme bahwa penambahan tenaga kerja baru mampu mempercepat penyelesaian berbagai urusan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Toni Permana juga mengucapkan selamat sekaligus memberikan pesan penting bagi seluruh pegawai baru.

“Saya mengucapkan selamat kepada 7.550 P3KPW yang resmi menerima amanah ini. Pemerintah daerah kini mendapat energi baru untuk memperkuat layanan publik,” kata Toni. Ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan SDM yang disiplin, terlatih dan siap menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat.

Setelah menyampaikan ucapan selamat, Toni juga menyoroti relevansi formasi P3KPW ini. Ia menilai kebijakan tersebut menjawab kebutuhan riil lapangan. Banyak sektor memerlukan tenaga tambahan agar pelayanan tidak melambat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memantau kinerja para pegawai melalui mekanisme evaluasi berkala.

“Setiap pegawai perlu menunjukkan kinerja yang konsisten sejak hari pertama. Masyarakat menunggu percepatan layanan dan mereka berharap kehadiran P3KPW membawa perubahan nyata,” ujarnya. Toni pun kemudian menambahkan bahwa kecepatan pelayanan bergantung pada kesiapan individu dalam memahami tugas.

Transisi menuju pola birokrasi yang lebih responsif membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Toni meminta pemerintah daerah memperkuat pelatihan teknis dan nonteknis. Menurutnya, pembinaan akan menjaga kualitas kerja sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Ia juga mengingatkan para pegawai agar menjaga integritas di setiap langkah. “Jabatan ini amanah. Pegawai harus bekerja jujur, responsif, dan profesional. Tanpa integritas, kebijakan apa pun tidak menghasilkan manfaat besar,” ungkapnya. Dengan pesan tersebut, Toni berharap pegawai mampu melayani masyarakat secara langsung tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.

Melalui pelantikan ini, Kabupaten Bandung memasuki fase baru dalam penyediaan layanan publik. Perpaduan antara kebijakan eksekutif dan dukungan legislatif menghadirkan peluang besar bagi peningkatan kualitas pembangunan. Karena itu, Toni tetap optimistis bahwa kehadiran 7.550 P3KPW akan memperkuat fondasi pelayanan pemerintah dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas.” tukasnya.

Yans.

Wamendagri Wiyagus Dorong Tata Kelola Stadion yang Profesional untuk Perkuat Industri Olahraga dan UMKM

Bandung – YUTELNEWS.com|| Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong penguatan tata kelola stadion sebagai bagian dari strategi memajukan industri olahraga dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menegaskan bahwa pengelolaan kawasan stadion perlu dilakukan secara profesional dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda), klub olahraga, dan kementerian terkait.

Hal tersebut disampaikan Wiyagus saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema Optimalisasi Pengelolaan Stadion dan Kawasan Stadion dalam Mendukung Kegiatan Olahraga dan UMKM yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pafa Senin (08/12/2025). FGD itu mempertemukan pemerintah pusat, Pemda, pengelola klub, serta pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan skema tata kelola stadion yang lebih efektif.

Wiyagus berharap skema pengelolaan tersebut tidak hanya menopang aktivitas olahraga, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyoroti banyaknya fasilitas stadion yang tidak terawat karena tingginya biaya pemeliharaan.

“Banyak juga ya sarana olahraga yang idle gitu, tidak terurus, tidak terawat ya, karena memang biaya perawatannya sangat sangat mahal,” jelasnya.

Lebih jauh, Wiyagus menekankan bahwa pengelolaan stadion perlu diarahkan untuk mendorong kewirausahaan, memperkuat ekonomi kreatif, dan meningkatkan daya saing industri olahraga nasional. Ia menilai stadion dan kawasan pendukungnya dapat dimaksimalkan untuk berbagai kegiatan lain, mulai dari cabang olahraga berbeda, seni, hingga aktivitas ekonomi kreatif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Tentunya ini strategis ya, kolaborasi yang tadi disampaikan oleh dari Pemkot ya, kemudian juga dari Persib ya, dalam membangun tata kelola industri olahraga yang profesional, produktif dan berdaya saing,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian UMKM akan menyusun kajian sebagai benchmark nasional sebelum melakukan roadshow ke Pemda pemilik stadion. Tahap ini ditargetkan rampung sehingga skema pengelolaan baru dapat mulai diterapkan secara bertahap pada 2026.

“Kita zoom dua puluh pemda yang memiliki 20 stadion dengan mempresentasikan apa yang kita dengar sekarang, kemudian form skema yang akan kita jalankan juga kita sampaikan gitu ya agar bisa segera diwujudkan,” ucap Wiyagus.

Terakhir, Wiyagus berharap kerja sama lintas pihak dapat menghidupkan kembali fungsi stadion dan kawasan olahraga. Ia menargetkan agar stadion tidak lagi menjadi infrastruktur terbengkalai, tetapi berkembang menjadi pusat kegiatan olahraga, budaya, dan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Makanya yang 20 stadion ini diharapkan bisa dikelola dengan baik ya dengan skema yang minimal sama dengan yang dilakukan oleh Pemkot [Bandung] ya,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Yans.

Kelompok Pokdakan Nagari VII Koto Talago Menerima Bantuan Bibit Ikan Gurami dan Pakan Ikan dari Pokir Wakil Komisi II Provinsi Sumatera Barat, H.Ilson Cong

Yutelnews.com — Limapuluh Kota– Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Lakukan pendampingan serta pemeriksaan barang Benih Ikan Gurami yang di distribusikan oleh Cv. Tiga Jaya Unggul terhadap Dua Kelompok Pokdakan di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota. Senin (8/12).

Bantuan tersebut adalah pokir dari Wakil Ketua Komisi II, Dewan Provinsi, Sumatera Barat, H.Ilson Cong, S.E. Dt.Manggung, sebanyak 16000 Ribu Ekor Bibit Ikan Gurami untuk 2 kelompok yaitu, Pokdakan Baruah Tamiang, Jorong Tanjung Jati dan Pokdakan Palapa Mina Soang Jaya, Jorong Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.

UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang di wakili oleh, Venus, Tim Teknis Dinas Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pendistribusian ikan gurami untuk 2 Kelompok Pokdakan ini telah memenuhi SOP yang berlaku.

“Kami Tim Teknis telah melakukan Pemeriksaan terhadap pendistribusian Bibit Ikan Gurami sebanyak 16000 Ekor untuk 2 Kelompok Pokdakan. Bibit tersebut telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu panduan atau instruksi tertulis yang merinci langkah-langkah untuk menjalankan tugas atau proses tertentu secara konsisten, efisien, dan sesuai standar. Terang Venus

Terkait hal ini, H.Ilson Cong juga mengatakan bahwa telah menganggarkan bantuan Bibit Ikan serta pakan ikan yang mencukupi hingga panen melalui pokok pikiran masyarakat.

“Kami telah memberikan bantuan Pokir berupa bibit ikan dan pakan ikan untuk beberapa kelompok Pokdakan di kabupaten Limapuluh Kota, baik memalui Dinas Kelautan dan perikanan provinsi Sumatera Barat maupun dinas perikanan kabupaten Limapuluh Kota”. Ucap Ilson Cong

“Harapan Kami kepada seluruh kelompok yang telah menerima bantuan tersebut agar dapat memelihara serta dapat mengembangkan potensi yang telah di berikan, kita juga berharap kedepannya, Limapuluh Kota menjadi sentra produksi ikan terbesar di Sumatera Barat”.Tuturnya

(Ghiet)

Sekjen Kemendagri Soroti Kenaikan Harga Komoditas Pangan di Daerah dengan Lahan Subur.

Jakarta – YUTELNEWS.com|| Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah dan cabai rawit di beberapa daerah. Pasalnya, tak sedikit dari daerah tersebut merupakan wilayah yang memiliki lahan subur.

Hal itu disampaikan Tomsi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Inventarisasi Jembatan Pejalan Kaki ke Satuan Pendidikan dan Sarana Publik Lainnya, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Rapat berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (8/12/2025).

“Kami minta untuk teman-teman daerah atau yang mewakili agar segera mengambil langkah, berkomunikasi dengan daerah-daerah yang bawangnya surplus atau tidak naik sehingga dapat menurunkan harga,” jelas Tomsi.

Berdasarkan data yang dikantonginya, sebanyak 276 daerah mengalami kenaikan harga bawang pada minggu pertama Desember 2025. Kemudian, 261 daerah mengalami kenaikan harga cabai rawit pada periode yang sama. Sementara itu, cabai merah mengalami kenaikan harga di 257 daerah.

Tomsi memaklumi apabila kenaikan tersebut terjadi di daerah-daerah terdampak bencana. Namun, dari daftar daerah yang mengalami kenaikan harga, banyak di antaranya bukanlah daerah terdampak dan justru memiliki lahan yang subur. Karena itu, dirinya mempertanyakan keinginan pemerintah daerah (Pemda) setempat dalam mengendalikan harga yang terbilang tinggi.

“Ini daerah-daerah subur semua, ini naiknya 200 persen, 100 persen,” ungkapnya.

Ia berharap Pemda sadar dan segera berupaya mengatasi kenaikan harga komoditas pangan. Berdasarkan data Kemendagri per 8 Desember 2025, terdapat 335 daerah yang merencanakan gerakan menanam. Ia mengimbau daerah-daerah tersebut agar memperhatikan jenis komoditas yang ditanam sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan itu, Tomsi juga mengimbau daerah agar mendukung berbagai program pemerintah. Termasuk pendataan jembatan pejalan kaki yang rusak dan menghubungkan ke satuan pendidikan maupun pelayanan publik. Dukungan juga perlu diberikan terhadap Program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari prioritas nasional.

Turut hadir langsung dalam kesempatan itu sejumlah pembicara, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Telisa Aulia Falianty. Sejumlah pembicara lainnya dari kementerian dan lembaga turut bergabung secara virtual. Forum ini juga diikuti oleh jajaran Pemda termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Puspen Kemendagri

Yans.

Bangun Komunikasi, Karutan Batam Bersama Jajaran Sapa Warga Binaan Pastikan Hak-Hak Terpenuhi

YUTELNEWSINDO.com | Dalam rangka memperkuat hubungan komunikasi serta memastikan terpenuhinya hak-hak Warga Binaan , Kepala Rutan Kelas IIA Batam bersama jajaran berdialog langsungdan menyerap aspirasi warga binaan. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Rutan Batam seusai pelaksanaan olahraga pagi, Senin, (08/12).

Dalam kegiatan tersebut, Karutan Batam beserta jajaran menyapa dan berinteraksi langsung dengan para warga binaan yang berkumpul di area lapangan. Kegiatan berlangsung dalam suasana santai namun tetap penuh makna, menunjukkan komitmen Rutan Batam dalam membangun komunikasi dua arah yang terbuka dan humanis.

Karutan Batam menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini penting untuk memastikan setiap warga binaan mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku,“Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga binaan merasa diperhatikan dan hak-haknya terpenuhi. Dialog langsung seperti ini menjadi jembatan untuk mendengar aspirasi dan memahami kebutuhan mereka secara lebih dekat,” ujar Karutan.

Dalam sesi dialog, warga binaan menyampaikan berbagai masukan terkait program pembinaan dan kebutuhan penunjang lainnya. Petugas yang hadir mencatat setiap aspirasi untuk kemudian ditindaklanjuti.

Selain mendengarkan aspirasi, Karutan dan jajaran juga memberikan pengarahan mengenai ketertiban, kebersihan lingkungan, serta pentingnya mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang telah dijadwalkan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kedisiplinan sekaligus meningkatkan kenyamanan dalam menjalani masa pembinaan di Rutan Batam.

Rutan Batam berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemenuhan hak-hak dan pelayanan bagi warga binaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan pemasyarakatan yang lebih baik, humanis, serta memenuhi standar hak asasi manusia./Red

Pelantikan 7.550 P3K: Bupati Dadang Supriatna, Soroti Menipisnya ASN Kabupaten Bandung.

Kab. Bandung — YUTELNEWS.com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna melantik 7.550 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW) formasi tahun 2025 di Lapangan Upakarti, Soreang, pada Senin (08/12/2025).

Pelantikan massal ini disebut sebagai langkah strategis dalam penguatan birokrasi sekaligus upaya pemerintah daerah menutup kekurangan tenaga aparatur.

Dalam sambutannya, Dadang menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi bagian dari perencanaan besar untuk menyiapkan regenerasi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bandung.

Ia memastikan seluruh pegawai baru telah menerima Surat Keputusan (SK) dan langsung bergabung dengan unit kerja masing-masing.

“Kita melantik 7.550 orang untuk P3K paruh waktu. SK sudah diberikan, dan mulai hari ini mereka langsung bekerja. Namun perjuangan belum selesai. Saya tetap mendorong agar seluruh rencana formasi 3K bisa selesai sesuai target,” ujar Dadang.

Dalam kesempatan itu, Dadang juga menyampaikan kondisi mendesak terkait ketersediaan ASN di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, pemerintah daerah telah mengirimkan data kebutuhan aparatur kepada Kementerian PAN-RB dan PKN sebagai bagian dari advokasi jangka panjang.

Ia mengingatkan, jika dalam lima tahun ke depan tidak ada rekrutmen CPNS atau tidak ada kejelasan alur menuju PNS, jumlah ASN di Kabupaten Bandung bisa turun drastis.

“Jika tidak ada rekrutmen CPNS lima tahun ke depan, PNS kita bisa tinggal sekitar 650 orang. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena akan melemahkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Bupati Bandung Yang di Sapa Akrab Kang DS juga menekankan bahwa regenerasi ASN bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas.

Jabatan strategis di pemerintahan, menurutnya, tidak dapat diisi secara instan karena memerlukan pengalaman dan proses pembentukan kompetensi yang panjang.

“Menyiapkan pejabat strategis tidak bisa cepat. Saya sendiri menempuh perjalanan hampir 30 tahun sebelum memimpin Kabupaten Bandung. Setiap jabatan ada prosesnya dan itu harus kita hormati,” jelasnya.

Kepada para pegawai yang baru dilantik, Dadang memberikan arahan agar bekerja dengan disiplin, menjaga integritas, dan menunjukkan etos kerja tinggi. Menurutnya, efektivitas pelayanan publik sangat bergantung pada kesiapan aparatur dalam menjalankan tugas.

“Saya berharap seluruh pegawai bekerja disiplin dan rajin. Itu pondasi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.

Pelantikan P3KPW ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat struktur organisasi pemerintahan. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan langkah lanjutan melalui penataan formasi ASN dan advokasi kebutuhan aparatur ke pemerintah pusat.

Dengan strategi tersebut, Pemkab Bandung menargetkan peningkatan mutu birokrasi serta memastikan regenerasi aparatur berjalan stabil.***

 

Yans.

INSTANSI TERKAIT LABUSEL ‘BUNGKAM’ SOAL DUGAAN KORUPSI DANA DESA TANJUNG SELAMAT, AKTIVIS AKAN GELAR AKSI!

LABUHANBATU SELATAN – Yutelnews.com Polemik dugaan mark-up fantastis dalam pengadaan buku perpustakaan desa di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, memasuki babak baru. Sepekan setelah dugaan penyelewengan dana sebesar Rp23 Juta terkuak, respons dari instansi terkait, khususnya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labusel dan Aparat Penegak Hukum (APH), masih nihil. Senin (08/12/2025).

Instansi yang seharusnya melakukan pengawasan internal, seperti Inspektorat Labusel dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Labusel, serta APH setempat (Kejaksaan dan Kepolisian), terpantau bungkam dan belum memberikan keterangan resmi maupun indikasi tindak lanjut apapun terkait dugaan manipulasi anggaran yang diduga melibatkan Pj Kepala Desa, Ika Trisnawati S.Keb.,Bd.

Ketiadaan respons dan keterangan dari pihak Pemkab Labusel dan APH menimbulkan tanda tanya besar. Dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa ini sudah jelas mencantumkan ketidaksesuaian antara alokasi Rp33 Juta dan realisasi yang hanya diestimasi Rp10 Juta, diperparah dengan klaim Sekdes yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait alokasi Dana Earmark.

“Sikap diam dari instansi terkait ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada upaya untuk melindungi atau menutupi dugaan penyelewengan ini. Fungsi pengawasan internal Pemkab Labusel seperti mandul,” ujar Dani NST SH pengamat kebijakan publik.

Menyikapi kebuntuan dan kebungkaman instansi terkait, Bustamin Arifin, seorang aktivis Sumatera Utara yang merupakan putra asli Kecamatan Kampung Rakyat, menyatakan akan menggelar aksi massa bersama masyarakat Desa Tanjung Selamat.

Aksi tersebut direncanakan akan dipusatkan di depan Kantor Desa Tanjung Selamat dalam waktu dekat, sebagai bentuk protes keras terhadap Pj Kades Ika Trisnawati dan desakan agar APH segera bergerak.
Tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut adalah:

1.Mendesak Pj Kepala Desa Ika Trisnawati untuk Segera Dicopot dari jabatannya karena dugaan kuat telah melakukan manipulasi anggaran dan merugikan keuangan negara.

2. Menuntut APH (Kejaksaan dan Polres Labusel) untuk Segera Mengaudit Forensik, Menyegel, dan Menyita seluruh dokumen APBDes dan SPJ terkait di Kantor Desa Tanjung Selamat mulai dari tahun 2023.

3. Menuntut Transparansi penuh atas penggunaan seluruh Dana Desa Tanjung Selamat, bukan hanya alokasi pengadaan buku perpustakaan.

“Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada tindak lanjut dan klarifikasi resmi dari Inspektorat, Dinas PMD, maupun APH, kami bersama masyarakat Tanjung Selamat akan turun ke jalan. Kami tidak akan biarkan uang rakyat dicuri. Coput Pj Kades segera!” tegas Bustamin Arifin.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen transparansi dan antikorupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kelambanan APH dalam merespons akan dianggap sebagai pembiaran terhadap praktik korupsi di tingkat desa.

Anshori Pohan

Pemdes Batununggal Salurkan Bantuan Pangan ke 445 KPM, Warga Sambut Antusias

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Pemerintah Desa (Pemdes) Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter kepada 445 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan berlangsung di Aula Desa Batununggal, Senin (8/12/2025), dan disambut antusias oleh warga.

Penyaluran ini merupakan bentuk komitmen Pemdes dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Kepala Desa Batununggal, Mulyadi, menyampaikan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan harian masyarakat serta memperkuat rasa gotong royong di lingkungan desa.

Alhamdulillah hari ini kami kembali menyalurkan bantuan pangan untuk 445 KPM. Semoga beras dan minyak ini benar-benar bermanfaat dan meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Mulyadi.

Ia juga menegaskan bahwa Pemdes Batununggal berkomitmen untuk terus mengawal program-program pemerintah agar tepat sasaran dan tersalurkan dengan baik.

Kami ingin memastikan setiap bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak. Mudah-mudahan program seperti ini terus berlanjut dan memberi dampak positif bagi warga,” tambahnya.

Penyaluran berjalan tertib dan lancar dengan melibatkan perangkat desa serta unsur RT/RW. Warga penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat.

Mirna ( Kabiro Sukabumi )

Desa Mekarjaya Realisasikan Bantuan Keuangan Tahun 2025 Untuk Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat – Pemerintah Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB) merealisasikan Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025. Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa pengaspalan (hotmix) jalan lingkungan di Kampung Cikarangtengah, RT 03 RW 16. Senin, (8/12/2025).

Kegiatan pembangunan ini mencakup pekerjaan hotmix sepanjang 310 meter dengan lebar 2,2 meter, yang dibiayai melalui anggaran sebesar Rp 98.000.000.

Sekretaris Desa Mekarjaya, Robi Akhroman, mewakili Kepala Desa Mekarjaya Obar Sobarna, menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas infrastruktur serta kenyamanan warga dalam beraktivitas.

Robi Akhroman, S.IP., Sekertaris Desa Mekarjaya.

“Alhamdulillah, Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 bisa segera direalisasikan untuk pembangunan jalan lingkungan. Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung mobilitas warga serta meningkatkan aksesibilitas wilayah,” ujar Robi Akhroman.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah desa akan terus mengoptimalkan anggaran yang ada agar pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan secara merata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami berharap pembangunan ini memberikan dampak positif bagi warga Kampung Cikarangtengah dan lingkungan sekitarnya. Pemerintah desa akan terus melakukan pembenahan dan memastikan setiap program berjalan tepat sasaran,” tambahnya.

Pemerintah Desa Mekarjaya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama‐sama menjaga hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Cunarya

Di duga Korban Pencurian Dan Pembacokan Di Gunung Botak Alami Luka Serius Hingga Tak Sadarkan Diri

YUTELNEWS.com – Sulawesi Tenggara
Namlea ..Seorang warga asal Kendari, Sulawesi Tenggara, bernama Kaharudin (30) menjadi korban pencurian dan penganiayaan disertai pembacokan dengan senjata tajam di kawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI) Gunung Botak, Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Maluku. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (7/12/2025) sekitar pukul 04.00 WIT.

Peristiwa tindak pidana pencurian yang disertai penganiayaan dan pembacokan tersebut berlangsung di kompleks tanah merah di sekitar lokasi tambang ilegal yang dimaksud. Korban dilarikan ke RSUD Lala dalam kondisi tidak sadarkan diri untuk menjalani perawatan medis.

Kronologi kejadian, menurut pengakuan seorang saksi bernama Umar, bermula sekitar pukul 03.00 WIT ketika korban bersama rekannya sedang duduk di tenda sambil menjaga bak rendaman di kompleks tambang emas ilegal Gunung Botak. Saat itu mesin alkom yang digunakan korban mengalami gangguan, sehingga korban berusaha mencari kunci untuk memperbaiki mesin tersebut.

“Saat korban sedang mencari kunci untuk memperbaiki mesin, tiba-tiba enam orang tidak dikenal datang dan langsung menempelkan golok ke leher saya,” ungkap Umar , saat ditemui di RSUD Lala, Minggu (7/12). Saksi mengatakan para pelaku mengancam agar tidak bergerak.

Umar menambahkan bahwa pelaku kemudian memerintahkan mereka membuka pakaian. “Salah satu tersangka bahkan sempat mengeluarkan kata-kata, ‘potong sudah’ — mendengar itu korban yang ketakutan langsung melarikan diri,” ujar saksi. Namun empat orang pelaku kemudian mengejar korban dan menganiaya korban dengan parang.

Merasa nyawanya terancam, saksi memilih melarikan diri ke area tanah merah dan bertemu dengan rekan sesama penambang asal Ternate. Kepada rekannya saksi mengaku adanya perampokan yang mengambil karbon. Menurut Umar, ia sempat dikejar salah satu pelaku, tetapi pelaku akhirnya menghentikan pengejaran setelah melihat saksi tidak sendirian.

Saat saksi kembali ke tenda untuk memeriksa barang-barang, ternyata para pelaku telah mengambil sejumlah barang milik mereka, termasuk karbon, telepon seluler, dan pakaian. Saksi kemudian meminta bantuan penambang lain yang berada di lokasi untuk mengevakuasi korban.

Hasil pantauan saat dievakuasi menuju RSUD Lala kondisi korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Korban mengalami luka serius pada beberapa bagian tubuh, di antaranya punggung, betis, paha, serta luka pada bagian lain.

Terkait kejadian ini, warga berharap pos pemantauan Koramil yang berada di areal tambang emas ilegal Gunung Botak kembali diaktifkan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Pasca penertiban, pengosongan, dan penataan pada area dimaksud, masih ditemukan penambang yang berkeliaran di kawasan tersebut sehingga rawan terjadi tindakan kriminal.
Kabiro buru (M.Masuku)

Dalam Kondisi Hujan dan Lumpur, Bupati Bandung Kang DS, Terjun Langsung Cari Tiga Korban Longsor Arjasari

KAB.BANDUNG –YUTELNEWS com|| Hingga hari kedua pencarian tiga korban longsor di Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Minggu (7/11/2025), upaya tim gabungan belum membuahkan hasil. Keterbatasan alat membuat proses pencarian berjalan lambat, sehingga Basarnas membutuhkan bantuan alat berat jenis backhoe untuk mempercepat evakuasi.

Mendapat laporan tersebut, Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna tanpa berpikir panjang langsung menerjunkan dua unit alat berat, berukuran besar dan kecil, yang seluruh biaya operasionalnya ditanggung secara pribadi. Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya yang turut memimpin jalannya pengerukan sekaligus mengarahkan operator alat berat di lokasi.

Namun, pada petang hari, proses pencarian terpaksa dihentikan sementara karena hujan deras yang mengguyur kawasan longsoran, demi keselamatan seluruh petugas.

“Saya terjunkan alat berat karena tidak mungkin pencarian dilakukan secara manual di area yang sangat luas, dengan kondisi lumpur pekat dan batuan besar. Saya ingin jenazah para korban segera ditemukan agar keluarga merasa tenang. Biarlah saya yang menanggung biaya operasional alat berat tersebut,” ujar Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS.

Ia menegaskan, apabila kondisi cuaca memungkinkan, dirinya akan terus terlibat langsung di lapangan dan membantu mengarahkan pengoperasian alat berat.

“Saya berharap dengan bantuan alat berat ini, proses pencarian bisa selesai tidak lebih dari tujuh hari,” tambahnya.

Di lokasi, Kang DS tampak tanpa ragu mengitari area longsor dan bahkan turut berada di kabin alat berat saat proses pengerukan berlangsung. Diketahui, sejak muda ia memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan pengoperasian alat berat.

Aksi Kang DS yang terjun langsung menjadi instruktur bagi operator di lapangan menuai apresiasi dari berbagai elemen masyarakat, relawan, hingga tim Basarnas yang bertugas.

Pada kesempatan tersebut, Kang DS juga mendesak pemerintah pusat agar memperketat aturan hukum dan memberikan sanksi tegas terhadap perusakan hutan dan penebangan liar yang menyebabkan meningkatnya risiko banjir, longsor, dan pergerakan tanah.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mengajak masyarakat untuk menghentikan perusakan hutan karena dampaknya sangat besar terhadap keselamatan lingkungan.

“Longsor di Arjasari harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Jagalah hutan, maka hutan akan menjaga kita,” tegas Asep Romy.

 

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.