Reaksi Cepat Polres Nias selatan Dalam Menagani Bencana Alam Di Kabupaten Nias selatan

NEWS|oleh

Nias Selatan – YUTELNEWS.com Polres Nias Selatan melakukan Reaksi Cepat penanganan bencana di jalan Lintas Desa Ndraso Kecamatan maniamolo Menuju Lolowau dan Longsor Di Kecamatan Gomo (10/12/2025).
Upaya ini merupakan Reaksi Cepat polres Nias Selatan dan Kemanusiaan untuk Memastikan Masyarakat tetap merasa aman dan baik. Melalui ini Polres Nias Selatan Memberikan Kehadiran Polisi di tengah-tengah masyarakat.

Kapolres Nias Selatan, AKBP Ferry Mulayana Sunarya, S.I.K., M,H menegaskan bahwa Polres Nias Selatan bergerak cepat sebagai bentuk kehadiran negara dalam kondisi darurat. Ia menyampaikan bahwa Kapolri telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk membantu masyarakat dalam penanganan Bencana Alam Yang ada di jajaran.

Hari ini, ketika akses jalan di sejumlah wilayah Nias Selatan Terjadi Banjir dan Longsor serta cuaca berubah-ubah, Polres Nias Selatan langung ke lokasi untuk membantu masyarakat dan memastikan masyarakat aman serta menghidari hal-hal yang tidak diinginkan. Ujar Akbp Ferry

Seorang warga Desa Ndraso mengungkapkan rasa syukurnya setelah Polres Nias Selatan Melakukan reaksi cepat bantuan tersebut. “Kami terputus sejak banjir besar itu. Bantuan Polri dalam menangani benar-benar sangat membantu kami,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

AKBP Ferry menegaskan kami dari kepolisian akan memberikan bantuan dan pelayanan yang terbaik untuk masyarkat, hingga seluruh wilayah terdampak mendapatkan bantuan secara merata. Selain untuk masyarakat, sebagian bantuan juga diperuntukkan memperkuat operasional kepolisian di lapangan yang berjibaku membantu evakuasi dan penanganan bencana.

(ED MENDROFA)

Bupati Bandung Kang DS, Apresiasi Dukungan KDM Atasi Banjir Dayeuhkolot -Bojongsoang, Normalisasi Sungai Hingga Relokasi Warga.

Berita, DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyatakan siap membantu upaya Bupati Bandung Dadang Supriatna untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang kerap melanda Kecamatan Bojongsoang dan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

KDM menyatakan Pemprov Jabar bersama Pemkab Bandung telah menyiapkan beberapa solusi untuk menyelesaikan banjir di Kecamatan Bojongsoang dan Dayeuhkolot, baik solusi jangka pendek maupun jangka panjang

“Kami siap membantu Kabupaten Bandung agar tidak menjadi beban terus menerus. Bupati Bandung kan pusing jika setiap musim hujan air naik. Ini kan permukaan air Citarum di Bandung itu sudah di bawah laut,” ujar Gubernur KDM saat mengunjungi Kantor Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Rabu (10/12/2025).

Fokus utama penanganan banjir di Bojongsoang dan Dayeuhkolot, kata Dedi Mulyadi, adalah normalisasi Sungai Citarum yang menjadi penyebab utama banjir, termasuk aliran sungai-sungai lain di wilayah Bojongsoang dan Dayeuhkolot.

“Normalisasi Sungai ini meliputi pengerukan sungai karena sedimentasinya sudah sangat tebal. Kemudian nanti sungainya diperlebar,” jelas KDM.

Untuk mendukung upaya pelebaran sungai, Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung akan menertibkan bangunan-bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran Sungai Citarum maupun aliran sungai lainnya.

Sementara, warga yang nenempati bangunan atau rumah di sepanjang bantaran sungai dipastikan akan direlokasi. Relokasi ini bukan hanya sekadar memindahkan warga, tetapi juga memberikan solusi yang manusiawi.

“Solusinya, sekarang cariin rumah kontrakan dulu sambil Pemprov dan Pemkab nanti menyiapkan tempat relokasi,” ungkap KDM.

“Nanti jika sungai sudah diperlebar, kalaupun airnya meluap tidak pusing lagi karena sudah tidak ada lagi warga di bantaran sungai. Pokoknya seluruh wilayah yang ada di bantaran sungai akan kita relokasi semua,” tambahnya.

Sedangkan solusi jangka panjang yang telah disiapkan oleh kolaborasi KDM dan Bupati Bandung Kang DS adalah pembangunan embung-embung atau kolam retensi sebagai pengendali banjir di wilayah Bojongsoang dan Dayeuhkolot.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan terima kasih atas dukungan langsung dari Gubernur KDM dalam upaya percepatan penanganan banjir di Kabupaten Bandung terutama di Kecamatan Bojongsoang dan Dayeuhkolot.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu menambahkan pihaknya mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov Jabar untuk membantu menyelesaikan permasalahan banjir ini.

Di lapangan, lanjut Kang DS, pihaknya langsung bergerak untuk menyosialisasikan kepada masyarakat terkait rencana relokasi terhadap hunian warga yang terletak di bantaran sungai sesuai instruksi Gubernur KDM.

Sesuai hasil peninjauan langsung di lapangan dan data dari pihak desa maupun RT/RW, Kang DS mengatakan masih banyak rumah warga yang berdiri di atas lahan bantaran sungai. Seperti di RW 8, 9 dan RW 10 Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot.

“Seperti kata Pak Gubernur, nanti warga yang di bantaran sungai ini akan direlokasi tempat tinggalnya. Tapi untuk sementara dengan cara memberi rumah kontrakan dulu,” kata Kang DS.

Sementara di Kecamatan Bojongsoang, terdapat 372 kepala keluarga korban banjir yang akan direlokasi. Mereka, kata Bupati, terhimpit oleh dua sungai yaitu Sungai Citarum dan Cikapundung sehingga hampir setiap musim hukan kebanjiran.

Setiap keluarga yang tinggal di bantaran Sungai Cikapundung mendapat bantuan Rp10 juta untuk biaya sewa kontrak sementara di lokasi aman. Hal itu sesuai yang disampaikan KDM saat berkunjung ke Bojongsoang beberapa hari lalu.

“Mudah-mudahan dengan dorongan Pak Gubernur akan ada percepatan. Kami akan terus mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini baik dengan pentahelix maupun kolaborasi lainnya,” tegas Kang DS. (**)

Yans.

Sekjen Kemendagri Tekankan Optimalisasi APBD dan Penguatan Inovasi Daerah

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS com|| Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penguatan inovasi daerah, serta percepatan reformasi layanan publik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pesan tersebut disampaikannya saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian sebagai Keynote Speaker pada BeritaSatu Regional Forum 2025 bertema “Empowering Regions, from Local to Global” yang digelar oleh B-Universe di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Tomsi menegaskan bahwa belanja pemerintah berperan penting dalam menjaga perputaran ekonomi, memperkuat daya beli, dan mendorong konsumsi rumah tangga. Pemerintah daerah (Pemda), kata dia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan belanja publik terserap secara cepat dan tepat. “Hal ini penting karena menjadi kontributor terbesar untuk angka pertumbuhan nasional dan menstimulasi investasi swasta,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah sehingga diperlukan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal. Salah satunya melalui inovasi daerah yang setiap tahun menunjukkan peningkatan. Ia mengapresiasi berbagai terobosan yang telah lahir, termasuk pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mempermudah masyarakat dan pelaku usaha mengakses beragam layanan dalam satu tempat.

Selain itu, menjelang kebijakan anggaran tahun 2026, Tomsi menyampaikan empat strategi yang perlu menjadi perhatian Pemda. Pertama, efisiensi dan optimalisasi belanja daerah, terutama melalui percepatan realisasi APBD untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Kedua, pengembangan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan potensi lokal dan teknologi digital.

Ketiga, pemanfaatan Program Strategis Nasional sebagai peluang pertumbuhan daerah melalui integrasi proyek-proyek besar ke dalam kebijakan daerah. Keempat, penguatan peran swasta melalui kemudahan perizinan, termasuk penyederhanaan, percepatan, dan peningkatan transparansi proses perizinan.

“Hal ini akan mendorong tumbuhnya sektor swasta, memperkuat investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Daerah-daerah kita dorong untuk mengecek kembali seluruh persyaratan perizinan yang memang bisa dipangkas, dikurangi, dipercepat waktunya, dan ini akan tentunya membantu percepatan daripada pelaksanaan investasi tersebut,” pungkasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud.

Puspen Kemendagri

 

Yans.

Kemendagri Dorong Percepatan Pembangunan KDKMP Jadi Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Desa.

NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Pekanbaru — YUTELNEWS com || Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi desa. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Edi Mardianto saat menghadiri kegiatan supervisi dan monitoring evaluasi Satuan Tugas (Satgas) Pendataan Lahan KDKMP Wilayah Sumatra di Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Selasa (9/12/2025).

Dalam paparannya, Edi menekankan pentingnya koordinasi terpadu antara pemerintah daerah (Pemda), Satgas kecamatan, Komando Rayon Militer (Koramil), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk memastikan ketersediaan lahan sesuai kriteria teknis serta mempercepat pembangunan gerai KDKMP di desa dan kelurahan.

Ia menjelaskan bahwa KDKMP merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Karena itu, Pemda diminta menyediakan lahan minimal 1.000 meter persegi yang memenuhi persyaratan, seperti akses jalan, listrik, air, dan internet. Pemda juga diminta memastikan kemudahan perizinan serta menyelesaikan potensi sengketa lahan.

“Penyelesaian sengketa lahan dan percepatan perizinan harus difasilitasi agar pembangunan tidak terhambat,” kata Edi.

Ia menambahkan bahwa percepatan pembangunan gerai dan pergudangan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan fondasi penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan masyarakat. Satgas di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan diminta mempercepat pendataan serta pelaporan lahan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), termasuk berkoordinasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai mitra verifikasi.

“Saya minta Pemprov Riau mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan aset desa, termasuk hibah tanah dari masyarakat, guna mendukung percepatan pembangunan gerai,” ujar Edi.

Ia kembali menegaskan bahwa percepatan pembangunan KDKMP merupakan bagian dari strategi besar pemberdayaan ekonomi desa. Langkah ini, kata Edi, perlu dijalankan dengan semangat kolaboratif oleh seluruh pihak terkait.

“Koperasi Merah Putih adalah instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat. Dengan kolaborasi lintas lembaga, kita wujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi melaporkan perkembangan program KDKMP di wilayahnya. Dari total 1.896 desa/kelurahan, 99 persen telah berbadan hukum. “Adapun yang sudah memiliki akun Simkopdes mencapai 98 persen, sementara jumlah lahan yang siap dimanfaatkan untuk KDKMP tercatat 1.231 lokasi,” ungkapnya.

Syahrial menambahkan bahwa 283 desa (13 persen) telah memiliki gerai aktif berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), sementara proses pembangunan gerai telah mencapai 26 persen. “Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung program nasional Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

Puspen Kemendagri

Yans.

Mentang-Mentang Dekat dengan Wabup Banyuwangi CV tidak Jelas Mengerjakan Proyek Irigasi Milik Dinas PU Pengairan Semau-Maunya tidak Menjaga Mutu dan Kwalitasnya

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Dugaan proyek pembangunan saluran irigasi di Dusun Sumber Jeruk Desa Taman agung kecamatan Cluring kabupaten Banyuwangi, Kurangnya pengawasan pihak dinas terkait suatu pekerjaan saluran irigasi yang tidak ada papan infomasi dan galian kurang dari 40 cm bahan material pun pasirnya campur lebo di duga pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Rabo 10/12/2025.

Seorang pejabat di Dinas PU Pengairan Banyuwangi yang dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp alip enggan memberikan keterangan detail. Ia menyatakan bukan merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut dan meminta agar dikonfirmasi ke pihak lain. Sikap tidak jelas dari pihak dinas ini, semakin memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut kurang mendapat pengawasan memadai, bisa dikatakan proyek siluman

“Jika temuan lapangan ini benar dan terbukti, rekanan kerja mentang- mentang dekat dengan pak wabup imron sraten, ini proyek bukan sekadar kesalahan teknis. Ada potensi pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara,” tegas uny saputra.

Ketua Pendopo Semar Nusantara, Uny Saputra, dengan tegas menilai serangkaian temuan tersebut bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi berpotensi mengarah pada kerugian negara jika benar terbukti tidak sesuai aturan. “Pungkasnya.

Ia mendesak, Dinas PU Pengairan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rekanan atau CV yang mengerjakan proyek tersebut. Jika terbukti tidak transparan dan tidak mampu memenuhi standar mutu, ia meminta agar perusahaan tersebut diblacklist sebagai langkah pembelajaran dan efek jera.

Jika ada dugaan penyimpangan kualitas material terbukti, hal tersebut dapat masuk dalam kategori pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara sebagaimana di atur dalam UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahkan, apabila ada unsur kesengajaan menurunkan kualitas atau mengurangi spesifikasi pekerjaan, hal itu dapat di periksa berdasarkan UU Nomor 31 Tahun1999 jo.UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

(Red)

Muhammad Ilham Laporkan ke Polres Labuhan Batu Tentang Pencemaran Nama Baik Terhadap Dirinya 

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS|oleh

LABUHAN BATU, YUTELNEWS.COM —Muhammad Ilham, seorang wiraswasta berusia 35 tahun telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE ke Polres Labuhan batu pada, Rabu (10/12/2025).

Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/1544/XII/2025. Ia mendesak polisi agar segera mengambil tindakan hukum terhadap pelaku yang merusak reputasinya melalui media sosial,” kata Muhammad Ilham.

Kasus ini bermula dari sebuah postingan di TikTok oleh akun Rio Tan yang memposting rekaman percakapan serta menampilkan foto Muhammad Ilham, sambil mengaitkan dirinya dengan penuntutan uang kepada bandar narkoba.

Muhammad Ilham menyatakan bahwa informasi tersebut adalah fitnah yang merugikan namanya,” ucapnya.

Ia meminta,” Agar Polres Labuhan batu segera memproses laporan ini dan mengusut tuntas pelaku pencemaran nama baik tersebut,” pinta Muhammad Ilham.

( Anshori Pohan)

Skandal….! Sarat Manipulasi Proyek Pembangunan Saluran Irigasi di dusun Sumber Jeruk Desa Taman Agung Kecamatan Cluring dari Dinas PU Pengairan Kab, Banyuwangi

NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Banyuwangi – Dugaan proyek pembangunan saluran irigasi di Dusun Sumber Jeruk Desa Taman agung kecamatan Cluring kabupaten Banyuwangi, Kurangnya pengawasan pihak dinas terkait suatu pekerjaan saluran irigasi yang tidak ada papan infomasi dan galian kurang dari 40 cm bahan material pun pasirnya campur lebo di duga pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Rabo 10/12/2025.

Saat tim media turun ke lokasi tidak ada pekerja namun hasil konfirmasi dari pihak salah satu dinas PU alif pengairan bukan saya PPTK nya coba tanya lainnya,  tentang proyek saluran irigasi lewat aplikasi wa shaap  namun bisa dinyatakan proyek siluman.

Dimohon pihak dinas terkait yang mempunyai atau rekanan kerja pekerjaannya kurang transparan cv nya di blacklist biar untuk jadi pembelajaran yang lainnya, kondisi ini terlihat dari warna dan tekstur matrial yang terpasang dan galian kurang dari 40 cm pada saluran irigasi, selain itu papan nama tidak ada sehingga publik tidak mengetahui kisaran anggaran, sumber pembiayaan identitas pelaksana yang resmi.

Jika ada dugaan penyimpangan kualitas material terbukti, hal tersebut dapat masuk dalam kategori pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara sebagaimana di atur dalam UU nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahkan, apabila ada unsur kesengajaan menurunkan kualitas atau mengurangi spesifikasi pekerjaan, hal itu dapat di periksa berdasarkan UU Nomor 31 Tahun1999 jo.UU 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

(Red)

Kejar Target Perekaman Penduduk 100 Persen, Mendagri Minta Ditjen Dukcapil Lebih Agresif

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEW com || Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar lebih agresif dalam mempercepat perekaman data kependudukan. Pasalnya, tingkat perekaman saat ini baru mencapai 97 persen dari total penduduk Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan.

“Harapan kita yang bisa terdata ya idealnya impian kita 100 persen warga negara Indonesia dan siapa pun yang tinggal di Indonesia dia terdata dalam server kita, itu target kita,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna 2025 di Pullman Jakarta Central Park, Selasa (9/12/2025).

Mendagri meminta jajaran Dukcapil menyusun program yang dapat mendorong percepatan pendataan dengan lebih agresif. Ia menegaskan agar seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota menerapkan pendekatan jemput bola, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit dijangkau. “Saya ingin agar lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” ujarnya.

Menurutnya, kelompok masyarakat adat di pedalaman, masyarakat prasejahtera, hingga tunawisma yang tidak memiliki domisili harus menjadi sasaran prioritas. Ia mengingatkan bahwa undang-undang menjamin pelindungan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tergolong prasejahtera.

Mendagri juga menyoroti persoalan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang kesulitan memperpanjang dokumen kependudukan karena harus pulang ke Indonesia. Ia mengapresiasi kerja sama Dukcapil dengan perwakilan Republik Indonesia di berbagai negara untuk mempermudah layanan bagi diaspora.

“Sedih kadang-kadang kalau misalnya mereka untuk memperpanjang KTP-nya, mereka harus pulang ke Indonesia. Berapa biayanya?” ujar Mendagri.

Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, meliputi server, storage, bandwidth, hingga keamanan siber. “Tolong perkuat betul selain tata kelola adalah infrastruktur IT-nya,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa data kependudukan merupakan aset strategis negara yang perlu dilindungi. Data tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dan menjadi basis penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, Mendagri juga memerintahkan jajaran Dukcapil untuk bergerak cepat memberikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia memastikan masyarakat terdampak sangat membutuhkan layanan tersebut. Mendagri juga telah menginstruksikan Ditjen Dukcapil untuk segera menurunkan tim ke daerah bencana guna memberikan pelayanan langsung.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, perwakilan Bank Dunia Jonathan Marskell, Kepala Dinas Dukcapil se-Jabodetabek, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Yans

Puskesmas Rende dan Lintas Sektor Satukan Langkah untuk Kesehatan Warga Cikalongwetan

DAERAH, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat- Suasana hangat tampak memenuhi Aula Kantor Kecamatan Cikalongwetan ketika Puskesmas Rende menggelar Lokakarya Mini Lintas Sektoral Triwulan IV Tahun 2025, Rabu (10/12/2025). Tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan di mana pemerintah, aparat kewilayahan, dan para pemangku kepentingan duduk bersama untuk meninjau perjalanan program kesehatan selama 2025 sekaligus merumuskan arah pembangunan kesehatan di tahun 2026.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Puskesmas Rende Dr. Fariza Dono Prasetiyo, Sekretaris Kecamatan Cikalongwetan Dadang Romansyah, Danramil Cikalongwetan Kapten Inf. Yudi Komara, perwakilan Kapolsek, serta unsur lintas sektor lainnya. Kebersamaan lintas lembaga ini menegaskan bahwa pembangunan kesehatan adalah kerja kolektif.

Capaian Positif Berkat Kerja Bersama

Dalam pemaparannya, Puskesmas Rende mencatat berbagai kemajuan program kesehatan sepanjang tahun 2025. Layanan kesehatan ibu dan anak semakin baik, upaya pencegahan stunting menunjukkan peningkatan, surveilans penyakit menular lebih kuat, dan cakupan imunisasi terus berkembang.

Meski begitu, sejumlah tantangan masih membutuhkan perhatian bersama, seperti pemerataan akses layanan kesehatan hingga peningkatan edukasi kepada masyarakat.

Kepala Puskesmas Rende, Dr. Fariza, menyampaikan bahwa setiap capaian tersebut merupakan hasil nyata dari gotong royong lintas sektor. “Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kecamatan, perangkat desa, kader kesehatan, mitra organisasi, dan seluruh elemen masyarakat. Semua pencapaian ini lahir dari kolaborasi yang kuat,” ujar Dr. Fariza.

Menatap 2026 dengan Semangat Baru

Memasuki tahun 2026, Puskesmas Rende menargetkan peningkatan mutu layanan dan penguatan jejaring kemitraan. Dr. Fariza menegaskan bahwa inovasi program akan disesuaikan dengan kebutuhan warga.

“Kami berkomitmen memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan respons cepat terhadap masalah kesehatan. Dengan optimalisasi sumber daya, kami ingin memastikan layanan semakin mudah diakses dan berkualitas,” ungkapnya.

Ia pun berharap kerja sama lintas sektor terus terjalin erat. “Keberhasilan program kesehatan tidak bisa dicapai oleh Puskesmas saja. Sinergi yang berkelanjutan akan membawa dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Menutup Tahun dengan Komitmen Bersama

Lokakarya diakhiri dengan penetapan langkah strategis yang akan menjadi dasar program kesehatan di tahun 2026. Semua peserta menyepakati pentingnya memperkuat koordinasi dan menjaga semangat gotong royong demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Cikalongwetan.

Dien Yoyo.

Wamendagri Ribka Haluk Terima Penghargaan Tokoh Percepatan Pembangunan Papua

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS com|| Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) sekaligus Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Ribka Haluk menerima penghargaan Papua Special Autonomy Development Accelerator pada ajang Big 40 Awards yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah dan kontribusi Ribka dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi dirinya untuk terus memperkuat transformasi pembangunan di Papua.

“Saya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bisnis Indonesia yang telah memberikan reward kepada kami pada malam hari ini,” ujar Ribka.

Ribka juga menekankan peran strategis media dalam pembangunan nasional. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan media dapat semakin menguat demi terwujudnya Indonesia Emas. “Tentunya Bisnis Indonesia akan menjadi pilar pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas, dan kami titipkan kepada Bisnis Indonesia terus maju, berprestasi bagi Indonesia,” jelasnya.

Adapun penghargaan tersebut diberikan kepada Ribka karena dinilai konsisten memperkuat implementasi Otsus secara inklusif dan konstruktif. Selain itu, Ribka juga berperan penting dalam penguatan pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan daerah, hingga percepatan layanan publik di Tanah Papua. Ribka juga dikenal sebagai salah satu figur perempuan Papua yang berpengaruh dalam agenda pembangunan kawasan timur Indonesia.

“Sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Anggota Komite [Eksekutif] Percepatan Pembangunan Otsus Papua, beliau fokus pada pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintah daerah, dan percepatan pelayanan publik. Dan beliau menjadi salah satu figur perempuan Papua yang paling berpengaruh dalam agenda pembangunan kawasan timur Indonesia,” ujar pihak penyelenggara.

Puspen Kemendagri

Yans

Temukan Satu orang Korban Banjir dan Tanah Longsor di Jln Humbalan Tambunan, Kampung Rambutan, kec Tukka, Kabupaten Tapteng

NEWS|oleh

Tapteng — YUTELNEWS.com
Senin 08/12, Memasuki hari ke.14 pencarian tim SAR gabungan kembali menemukan tiga korban Jln Humbalan Tambunan, Kampung Rambutan, kec Tukka, Kabupaten Tapteng.

Data korban yang ditemukan Mr. X Jenis kelamin Laki-lak, keadaan MD, Tim SAR Gabungan bersama masyarakat mengevakuasi korban di RM. Pandan Tapanuli Tengah.

Kepala Kantor SAR Nias Putu Arga Sukajarwadi, S.H.,M.M selaku search Mission Coordinator (SMC) atas persetujuan Search Coordinator (SC) menyampaikan rasa duka mendalam atas kejadian ini serta apresiasi terhadap seluruh unsur yang terlibat di lapangan.

Hari ini pencarian terus dilanjutkan dengan mengoptimalkan metode penyisiran disepanjang area yang terdampak, pemantauan udara terbatas melalui drone, serta penambahan personel di beberapa sektor yang dianggap potensial.

Data Korban Kota Sibolga :
Selamat : 45 Orang
Meninggal Dunia : 53 Orang
Dalam Pencarian : 2 Orang

Data Korban Tapanuli Tengah :
Selamat : 555 Orang
Meninggal Dunia : 109 Org
Dalam Pencarian : 61 Org

Potensi SAR Basarnas, TNI/Polri, BPBD Provinsi Sumatera Utara, BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah, SAR Hidayatullah, Celeng Rescue, DMC Dompet Dhuafa, Petualangan Musim, Kurir Kebaikan.

Alut Operasi SAR : Alkom, Palsar
Tapanuli Tengah dan Sibolga, Truk Personel 2 unit, D-Max Double 2 unit, Motor Trail 1 unit, Sekoci KN Nakula, LCR + Mopel 30 PK, Peralatan SAR air, Peralatan mountaineering, Alkom HT VHF Channel PTP1 9 unit, Drone 1 unit, APD perorangan, Kantong jenazah. Asa/hms

(TIM)

Penyuluhan Hukum Mahasiswa Universitas Mpu Tantular Bikin Warga Terpukau, Dinilai Setara Praktisi Berpengalaman

NASIONAL, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Jakarta – Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Mpu Tantular Kelompok 1 dalam program KKN berhasil mencuri perhatian warga. Suherdi (40), salah satu warga yang hadir, bahkan mengaku sempat mengira para pemateri adalah praktisi hukum senior.

Dengan penyampaian materi yang matang dan meyakinkan, para mahasiswa seperti Randy Octora, Sang Putu Mahardika, Maydawaty Ginting, Sugi Prihatin, Pitriah, Kaban Simon Tarigan, dan Yolanda Ginting tampil begitu profesional. Kehadiran Lusiana Nababan, Amanda Fitria, Prasetyo, Felia Magdalena, hingga Junifer Alfredo Siahaan ikut memperkuat kesan bahwa kelompok ini sangat siap dan memahami materi secara mendalam.

Tidak hanya itu, kontribusi Budi Setiawan, Najwa Aulia Ramadhani, Rihi Dara, Windah Kusumawati, Korneles Kilikily, Rudiyanto Dahlan, Daniel Marihot Silaban, Michael Johanes Pardamean, serta Frans Herry D. Marpaung menambah kualitas penyuluhan melalui penjelasan-penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami.

Beberapa anggota lain seperti Jaozi A. Md. Kep, Muhamad Luthfi, Heru Sumanto, Dicky Bartha A, Dini Wulandari, Almira Dinda Kartika, Siti Munawaroh, dan Risma Gandhi turut berperan aktif dalam sesi tanya jawab, membantu warga memahami berbagai isu hukum yang sering mereka hadapi di kehidupan sehari-hari.

Energi positif juga datang dari Okki Oktavianus, Ida Ayu Asti Manuaba, Fauzi, Tricia Elisabeth Napitupulu, Muhammad Nasir, Fredy Penmaley, hingga Lina Yulianti, yang memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan komunikatif dari awal hingga akhir.

Keseriusan seluruh anggota Kelompok 1 ini tidak lepas dari pesan moral yang selalu ditekankan oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Suyud, yang mengingatkan mahasiswa untuk menjadikan setiap tugas sebagai manfaat bagi masyarakat. Kaprodi Fakultas Hukum, Dr. Appe, juga menegaskan pentingnya mengejar nilai kebermanfaatan, bukan sekadar nilai akademik, sehingga para mahasiswa bekerja dengan ketulusan dan dedikasi.

Penyuluhan hukum yang mereka lakukan memberikan pemahaman baru bagi warga sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang nyata. Antusiasme warga membuktikan bahwa ilmu yang disampaikan benar-benar berdampak dan relevan.

Kelompok 1 berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kewajiban KKN semata, melainkan menjadi awal dari rangkaian kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat.

Mirna (Kabiro Sukabumi)

Potensi Menghambat DD Tahap II, Zulfarianto SE Tolak PMK Nomor 81 Tahun 2025

NEWS|oleh

Rohul – Yutelnews.com
Ketua DPD APDESI Provinsi Riau, Zulfahrianto, SE, bersama Ketua DPC APDESI Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) secara tegas menyatakan menolak penerapan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang berpotensi menghambat pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2025.

Ditegaskanya bahwa pernyataan sikap itu disampaikan dalam konsolidasi nasional APDESI di Jakarta, sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap kebijakan yang dinilai mencederai hak desa di seluruh Indonesia.

Zulfahrianto menilai, PMK 81 Tahun 2025 berpotensi melumpuhkan pemerintahan desa, menghentikan pembangunan fisik, membekukan program pemberdayaan masyarakat, serta mengganggu pencairan honor perangkat desa, kader posyandu, hingga kegiatan ketahanan pangan.

Sementara itu, Ketua DPC APDESI Rohul menegaskan bahwa hampir seluruh desa di wilayahnya sangat bergantung pada Dana Desa Tahap II untuk penyelesaian proyek strategis tahun berjalan.

APDESI Riau bersama DPC APDESI Rohul juga menyatakan siap mengambil langkah nasional lanjutan, mulai dari penyampaian surat resmi keberatan kepada Kementerian Keuangan dan Kemendagri, hingga konsolidasi aksi kepala desa se-Indonesia bila aspirasi ini diabaikan.

Mereka menegaskan bahwa PMK 81 Tahun 2025 harus dievaluasi total, karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan nasional, terutama untuk kesejahteraan rakyat, imbuhnya akhiri

Jurnalis – ZN

Sekjen Kemendagri Soroti Kenaikan Harga Komoditas Pangan di Daerah dengan Lahan Subur.

NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS com|| Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah dan cabai rawit di beberapa daerah. Pasalnya, tak sedikit dari daerah tersebut merupakan wilayah yang memiliki lahan subur.

Hal itu disampaikan Tomsi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Inventarisasi Jembatan Pejalan Kaki ke Satuan Pendidikan dan Sarana Publik Lainnya, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Rapat berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (8/12/2025).

“Kami minta untuk teman-teman daerah atau yang mewakili agar segera mengambil langkah, berkomunikasi dengan daerah-daerah yang bawangnya surplus atau tidak naik sehingga dapat menurunkan harga,” jelas Tomsi.

Berdasarkan data yang dikantonginya, sebanyak 276 daerah mengalami kenaikan harga bawang pada minggu pertama Desember 2025. Kemudian, 261 daerah mengalami kenaikan harga cabai rawit pada periode yang sama. Sementara itu, cabai merah mengalami kenaikan harga di 257 daerah.

Tomsi memaklumi apabila kenaikan tersebut terjadi di daerah-daerah terdampak bencana. Namun, dari daftar daerah yang mengalami kenaikan harga, banyak di antaranya bukanlah daerah terdampak dan justru memiliki lahan yang subur. Karena itu, dirinya mempertanyakan keinginan pemerintah daerah (Pemda) setempat dalam mengendalikan harga yang terbilang tinggi.

“Ini daerah-daerah subur semua, ini naiknya 200 persen, 100 persen,” ungkapnya.

Ia berharap Pemda sadar dan segera berupaya mengatasi kenaikan harga komoditas pangan. Berdasarkan data Kemendagri per 8 Desember 2025, terdapat 335 daerah yang merencanakan gerakan menanam. Ia mengimbau daerah-daerah tersebut agar memperhatikan jenis komoditas yang ditanam sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan itu, Tomsi juga mengimbau daerah agar mendukung berbagai program pemerintah. Termasuk pendataan jembatan pejalan kaki yang rusak dan menghubungkan ke satuan pendidikan maupun pelayanan publik. Dukungan juga perlu diberikan terhadap Program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari prioritas nasional.

Turut hadir langsung dalam kesempatan itu sejumlah pembicara, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Telisa Aulia Falianty. Sejumlah pembicara lainnya dari kementerian dan lembaga turut bergabung secara virtual. Forum ini juga diikuti oleh jajaran Pemda termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Puspen Kemendagri

Yans.

Legislator Toni Permana SH, Apresiasi Pelantikan 7.550 P3KPW Formasi 2025.

DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Pelantikan 7.550 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW) formasi 2025 di Lapangan Upakarti Soreang, pada senin (08/12/2025), memicu antusiasme besar- besarran di lingkungan Kabupaten Bandung.

Acara tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik. Karena itu, anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi NasDem, H. Toni Permana SH, memberi apresiasi langsung atas langkah strategis tersebut.

Sejak pagi, ribuan pegawai memadati area pelantikan. Mereka mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan yang Bupati Bandung pimpin secara langsung. Situasi itu memperkuat optimisme bahwa penambahan tenaga kerja baru mampu mempercepat penyelesaian berbagai urusan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Toni Permana juga mengucapkan selamat sekaligus memberikan pesan penting bagi seluruh pegawai baru.

“Saya mengucapkan selamat kepada 7.550 P3KPW yang resmi menerima amanah ini. Pemerintah daerah kini mendapat energi baru untuk memperkuat layanan publik,” kata Toni. Ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan SDM yang disiplin, terlatih dan siap menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat.

Setelah menyampaikan ucapan selamat, Toni juga menyoroti relevansi formasi P3KPW ini. Ia menilai kebijakan tersebut menjawab kebutuhan riil lapangan. Banyak sektor memerlukan tenaga tambahan agar pelayanan tidak melambat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memantau kinerja para pegawai melalui mekanisme evaluasi berkala.

“Setiap pegawai perlu menunjukkan kinerja yang konsisten sejak hari pertama. Masyarakat menunggu percepatan layanan dan mereka berharap kehadiran P3KPW membawa perubahan nyata,” ujarnya. Toni pun kemudian menambahkan bahwa kecepatan pelayanan bergantung pada kesiapan individu dalam memahami tugas.

Transisi menuju pola birokrasi yang lebih responsif membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Toni meminta pemerintah daerah memperkuat pelatihan teknis dan nonteknis. Menurutnya, pembinaan akan menjaga kualitas kerja sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Ia juga mengingatkan para pegawai agar menjaga integritas di setiap langkah. “Jabatan ini amanah. Pegawai harus bekerja jujur, responsif, dan profesional. Tanpa integritas, kebijakan apa pun tidak menghasilkan manfaat besar,” ungkapnya. Dengan pesan tersebut, Toni berharap pegawai mampu melayani masyarakat secara langsung tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.

Melalui pelantikan ini, Kabupaten Bandung memasuki fase baru dalam penyediaan layanan publik. Perpaduan antara kebijakan eksekutif dan dukungan legislatif menghadirkan peluang besar bagi peningkatan kualitas pembangunan. Karena itu, Toni tetap optimistis bahwa kehadiran 7.550 P3KPW akan memperkuat fondasi pelayanan pemerintah dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas.” tukasnya.

Yans.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.