Kejar Target Perekaman Penduduk 100 Persen, Mendagri Minta Ditjen Dukcapil Lebih Agresif

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEW com || Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar lebih agresif dalam mempercepat perekaman data kependudukan. Pasalnya, tingkat perekaman saat ini baru mencapai 97 persen dari total penduduk Indonesia, sehingga perlu ditingkatkan.

“Harapan kita yang bisa terdata ya idealnya impian kita 100 persen warga negara Indonesia dan siapa pun yang tinggal di Indonesia dia terdata dalam server kita, itu target kita,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga Pengguna 2025 di Pullman Jakarta Central Park, Selasa (9/12/2025).

Mendagri meminta jajaran Dukcapil menyusun program yang dapat mendorong percepatan pendataan dengan lebih agresif. Ia menegaskan agar seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota menerapkan pendekatan jemput bola, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit dijangkau. “Saya ingin agar lebih agresif untuk mengidentifikasi warga negara atau non-warga negara yang tinggal di Indonesia untuk mendaftar,” ujarnya.

Menurutnya, kelompok masyarakat adat di pedalaman, masyarakat prasejahtera, hingga tunawisma yang tidak memiliki domisili harus menjadi sasaran prioritas. Ia mengingatkan bahwa undang-undang menjamin pelindungan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tergolong prasejahtera.

Mendagri juga menyoroti persoalan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang kesulitan memperpanjang dokumen kependudukan karena harus pulang ke Indonesia. Ia mengapresiasi kerja sama Dukcapil dengan perwakilan Republik Indonesia di berbagai negara untuk mempermudah layanan bagi diaspora.

“Sedih kadang-kadang kalau misalnya mereka untuk memperpanjang KTP-nya, mereka harus pulang ke Indonesia. Berapa biayanya?” ujar Mendagri.

Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, meliputi server, storage, bandwidth, hingga keamanan siber. “Tolong perkuat betul selain tata kelola adalah infrastruktur IT-nya,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa data kependudukan merupakan aset strategis negara yang perlu dilindungi. Data tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, dan menjadi basis penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, Mendagri juga memerintahkan jajaran Dukcapil untuk bergerak cepat memberikan layanan administrasi kependudukan (adminduk) bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia memastikan masyarakat terdampak sangat membutuhkan layanan tersebut. Mendagri juga telah menginstruksikan Ditjen Dukcapil untuk segera menurunkan tim ke daerah bencana guna memberikan pelayanan langsung.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, perwakilan Bank Dunia Jonathan Marskell, Kepala Dinas Dukcapil se-Jabodetabek, serta pejabat terkait lainnya.

Puspen Kemendagri

Yans

Puskesmas Rende dan Lintas Sektor Satukan Langkah untuk Kesehatan Warga Cikalongwetan

DAERAH, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat- Suasana hangat tampak memenuhi Aula Kantor Kecamatan Cikalongwetan ketika Puskesmas Rende menggelar Lokakarya Mini Lintas Sektoral Triwulan IV Tahun 2025, Rabu (10/12/2025). Tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan di mana pemerintah, aparat kewilayahan, dan para pemangku kepentingan duduk bersama untuk meninjau perjalanan program kesehatan selama 2025 sekaligus merumuskan arah pembangunan kesehatan di tahun 2026.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Puskesmas Rende Dr. Fariza Dono Prasetiyo, Sekretaris Kecamatan Cikalongwetan Dadang Romansyah, Danramil Cikalongwetan Kapten Inf. Yudi Komara, perwakilan Kapolsek, serta unsur lintas sektor lainnya. Kebersamaan lintas lembaga ini menegaskan bahwa pembangunan kesehatan adalah kerja kolektif.

Capaian Positif Berkat Kerja Bersama

Dalam pemaparannya, Puskesmas Rende mencatat berbagai kemajuan program kesehatan sepanjang tahun 2025. Layanan kesehatan ibu dan anak semakin baik, upaya pencegahan stunting menunjukkan peningkatan, surveilans penyakit menular lebih kuat, dan cakupan imunisasi terus berkembang.

Meski begitu, sejumlah tantangan masih membutuhkan perhatian bersama, seperti pemerataan akses layanan kesehatan hingga peningkatan edukasi kepada masyarakat.

Kepala Puskesmas Rende, Dr. Fariza, menyampaikan bahwa setiap capaian tersebut merupakan hasil nyata dari gotong royong lintas sektor. “Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kecamatan, perangkat desa, kader kesehatan, mitra organisasi, dan seluruh elemen masyarakat. Semua pencapaian ini lahir dari kolaborasi yang kuat,” ujar Dr. Fariza.

Menatap 2026 dengan Semangat Baru

Memasuki tahun 2026, Puskesmas Rende menargetkan peningkatan mutu layanan dan penguatan jejaring kemitraan. Dr. Fariza menegaskan bahwa inovasi program akan disesuaikan dengan kebutuhan warga.

“Kami berkomitmen memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan respons cepat terhadap masalah kesehatan. Dengan optimalisasi sumber daya, kami ingin memastikan layanan semakin mudah diakses dan berkualitas,” ungkapnya.

Ia pun berharap kerja sama lintas sektor terus terjalin erat. “Keberhasilan program kesehatan tidak bisa dicapai oleh Puskesmas saja. Sinergi yang berkelanjutan akan membawa dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Menutup Tahun dengan Komitmen Bersama

Lokakarya diakhiri dengan penetapan langkah strategis yang akan menjadi dasar program kesehatan di tahun 2026. Semua peserta menyepakati pentingnya memperkuat koordinasi dan menjaga semangat gotong royong demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Cikalongwetan.

Dien Yoyo.

Wamendagri Ribka Haluk Terima Penghargaan Tokoh Percepatan Pembangunan Papua

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS com|| Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) sekaligus Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Ribka Haluk menerima penghargaan Papua Special Autonomy Development Accelerator pada ajang Big 40 Awards yang digelar di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025). Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kiprah dan kontribusi Ribka dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua.

Dalam sambutannya, Wamendagri Ribka menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi dirinya untuk terus memperkuat transformasi pembangunan di Papua.

“Saya Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bisnis Indonesia yang telah memberikan reward kepada kami pada malam hari ini,” ujar Ribka.

Ribka juga menekankan peran strategis media dalam pembangunan nasional. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan media dapat semakin menguat demi terwujudnya Indonesia Emas. “Tentunya Bisnis Indonesia akan menjadi pilar pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas, dan kami titipkan kepada Bisnis Indonesia terus maju, berprestasi bagi Indonesia,” jelasnya.

Adapun penghargaan tersebut diberikan kepada Ribka karena dinilai konsisten memperkuat implementasi Otsus secara inklusif dan konstruktif. Selain itu, Ribka juga berperan penting dalam penguatan pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan daerah, hingga percepatan layanan publik di Tanah Papua. Ribka juga dikenal sebagai salah satu figur perempuan Papua yang berpengaruh dalam agenda pembangunan kawasan timur Indonesia.

“Sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Anggota Komite [Eksekutif] Percepatan Pembangunan Otsus Papua, beliau fokus pada pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintah daerah, dan percepatan pelayanan publik. Dan beliau menjadi salah satu figur perempuan Papua yang paling berpengaruh dalam agenda pembangunan kawasan timur Indonesia,” ujar pihak penyelenggara.

Puspen Kemendagri

Yans

Temukan Satu orang Korban Banjir dan Tanah Longsor di Jln Humbalan Tambunan, Kampung Rambutan, kec Tukka, Kabupaten Tapteng

NEWS|oleh

Tapteng — YUTELNEWS.com
Senin 08/12, Memasuki hari ke.14 pencarian tim SAR gabungan kembali menemukan tiga korban Jln Humbalan Tambunan, Kampung Rambutan, kec Tukka, Kabupaten Tapteng.

Data korban yang ditemukan Mr. X Jenis kelamin Laki-lak, keadaan MD, Tim SAR Gabungan bersama masyarakat mengevakuasi korban di RM. Pandan Tapanuli Tengah.

Kepala Kantor SAR Nias Putu Arga Sukajarwadi, S.H.,M.M selaku search Mission Coordinator (SMC) atas persetujuan Search Coordinator (SC) menyampaikan rasa duka mendalam atas kejadian ini serta apresiasi terhadap seluruh unsur yang terlibat di lapangan.

Hari ini pencarian terus dilanjutkan dengan mengoptimalkan metode penyisiran disepanjang area yang terdampak, pemantauan udara terbatas melalui drone, serta penambahan personel di beberapa sektor yang dianggap potensial.

Data Korban Kota Sibolga :
Selamat : 45 Orang
Meninggal Dunia : 53 Orang
Dalam Pencarian : 2 Orang

Data Korban Tapanuli Tengah :
Selamat : 555 Orang
Meninggal Dunia : 109 Org
Dalam Pencarian : 61 Org

Potensi SAR Basarnas, TNI/Polri, BPBD Provinsi Sumatera Utara, BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah, SAR Hidayatullah, Celeng Rescue, DMC Dompet Dhuafa, Petualangan Musim, Kurir Kebaikan.

Alut Operasi SAR : Alkom, Palsar
Tapanuli Tengah dan Sibolga, Truk Personel 2 unit, D-Max Double 2 unit, Motor Trail 1 unit, Sekoci KN Nakula, LCR + Mopel 30 PK, Peralatan SAR air, Peralatan mountaineering, Alkom HT VHF Channel PTP1 9 unit, Drone 1 unit, APD perorangan, Kantong jenazah. Asa/hms

(TIM)

Penyuluhan Hukum Mahasiswa Universitas Mpu Tantular Bikin Warga Terpukau, Dinilai Setara Praktisi Berpengalaman

NASIONAL, NEWS|oleh

YUTELNEWS.com | Jakarta – Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Mpu Tantular Kelompok 1 dalam program KKN berhasil mencuri perhatian warga. Suherdi (40), salah satu warga yang hadir, bahkan mengaku sempat mengira para pemateri adalah praktisi hukum senior.

Dengan penyampaian materi yang matang dan meyakinkan, para mahasiswa seperti Randy Octora, Sang Putu Mahardika, Maydawaty Ginting, Sugi Prihatin, Pitriah, Kaban Simon Tarigan, dan Yolanda Ginting tampil begitu profesional. Kehadiran Lusiana Nababan, Amanda Fitria, Prasetyo, Felia Magdalena, hingga Junifer Alfredo Siahaan ikut memperkuat kesan bahwa kelompok ini sangat siap dan memahami materi secara mendalam.

Tidak hanya itu, kontribusi Budi Setiawan, Najwa Aulia Ramadhani, Rihi Dara, Windah Kusumawati, Korneles Kilikily, Rudiyanto Dahlan, Daniel Marihot Silaban, Michael Johanes Pardamean, serta Frans Herry D. Marpaung menambah kualitas penyuluhan melalui penjelasan-penjelasan yang sistematis dan mudah dipahami.

Beberapa anggota lain seperti Jaozi A. Md. Kep, Muhamad Luthfi, Heru Sumanto, Dicky Bartha A, Dini Wulandari, Almira Dinda Kartika, Siti Munawaroh, dan Risma Gandhi turut berperan aktif dalam sesi tanya jawab, membantu warga memahami berbagai isu hukum yang sering mereka hadapi di kehidupan sehari-hari.

Energi positif juga datang dari Okki Oktavianus, Ida Ayu Asti Manuaba, Fauzi, Tricia Elisabeth Napitupulu, Muhammad Nasir, Fredy Penmaley, hingga Lina Yulianti, yang memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan komunikatif dari awal hingga akhir.

Keseriusan seluruh anggota Kelompok 1 ini tidak lepas dari pesan moral yang selalu ditekankan oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Suyud, yang mengingatkan mahasiswa untuk menjadikan setiap tugas sebagai manfaat bagi masyarakat. Kaprodi Fakultas Hukum, Dr. Appe, juga menegaskan pentingnya mengejar nilai kebermanfaatan, bukan sekadar nilai akademik, sehingga para mahasiswa bekerja dengan ketulusan dan dedikasi.

Penyuluhan hukum yang mereka lakukan memberikan pemahaman baru bagi warga sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang nyata. Antusiasme warga membuktikan bahwa ilmu yang disampaikan benar-benar berdampak dan relevan.

Kelompok 1 berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai kewajiban KKN semata, melainkan menjadi awal dari rangkaian kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat.

Mirna (Kabiro Sukabumi)

Potensi Menghambat DD Tahap II, Zulfarianto SE Tolak PMK Nomor 81 Tahun 2025

NEWS|oleh

Rohul – Yutelnews.com
Ketua DPD APDESI Provinsi Riau, Zulfahrianto, SE, bersama Ketua DPC APDESI Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) secara tegas menyatakan menolak penerapan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 yang berpotensi menghambat pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2025.

Ditegaskanya bahwa pernyataan sikap itu disampaikan dalam konsolidasi nasional APDESI di Jakarta, sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap kebijakan yang dinilai mencederai hak desa di seluruh Indonesia.

Zulfahrianto menilai, PMK 81 Tahun 2025 berpotensi melumpuhkan pemerintahan desa, menghentikan pembangunan fisik, membekukan program pemberdayaan masyarakat, serta mengganggu pencairan honor perangkat desa, kader posyandu, hingga kegiatan ketahanan pangan.

Sementara itu, Ketua DPC APDESI Rohul menegaskan bahwa hampir seluruh desa di wilayahnya sangat bergantung pada Dana Desa Tahap II untuk penyelesaian proyek strategis tahun berjalan.

APDESI Riau bersama DPC APDESI Rohul juga menyatakan siap mengambil langkah nasional lanjutan, mulai dari penyampaian surat resmi keberatan kepada Kementerian Keuangan dan Kemendagri, hingga konsolidasi aksi kepala desa se-Indonesia bila aspirasi ini diabaikan.

Mereka menegaskan bahwa PMK 81 Tahun 2025 harus dievaluasi total, karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat desa yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan nasional, terutama untuk kesejahteraan rakyat, imbuhnya akhiri

Jurnalis – ZN

Sekjen Kemendagri Soroti Kenaikan Harga Komoditas Pangan di Daerah dengan Lahan Subur.

NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS com|| Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah dan cabai rawit di beberapa daerah. Pasalnya, tak sedikit dari daerah tersebut merupakan wilayah yang memiliki lahan subur.

Hal itu disampaikan Tomsi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Inventarisasi Jembatan Pejalan Kaki ke Satuan Pendidikan dan Sarana Publik Lainnya, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Rapat berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (8/12/2025).

“Kami minta untuk teman-teman daerah atau yang mewakili agar segera mengambil langkah, berkomunikasi dengan daerah-daerah yang bawangnya surplus atau tidak naik sehingga dapat menurunkan harga,” jelas Tomsi.

Berdasarkan data yang dikantonginya, sebanyak 276 daerah mengalami kenaikan harga bawang pada minggu pertama Desember 2025. Kemudian, 261 daerah mengalami kenaikan harga cabai rawit pada periode yang sama. Sementara itu, cabai merah mengalami kenaikan harga di 257 daerah.

Tomsi memaklumi apabila kenaikan tersebut terjadi di daerah-daerah terdampak bencana. Namun, dari daftar daerah yang mengalami kenaikan harga, banyak di antaranya bukanlah daerah terdampak dan justru memiliki lahan yang subur. Karena itu, dirinya mempertanyakan keinginan pemerintah daerah (Pemda) setempat dalam mengendalikan harga yang terbilang tinggi.

“Ini daerah-daerah subur semua, ini naiknya 200 persen, 100 persen,” ungkapnya.

Ia berharap Pemda sadar dan segera berupaya mengatasi kenaikan harga komoditas pangan. Berdasarkan data Kemendagri per 8 Desember 2025, terdapat 335 daerah yang merencanakan gerakan menanam. Ia mengimbau daerah-daerah tersebut agar memperhatikan jenis komoditas yang ditanam sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan itu, Tomsi juga mengimbau daerah agar mendukung berbagai program pemerintah. Termasuk pendataan jembatan pejalan kaki yang rusak dan menghubungkan ke satuan pendidikan maupun pelayanan publik. Dukungan juga perlu diberikan terhadap Program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari prioritas nasional.

Turut hadir langsung dalam kesempatan itu sejumlah pembicara, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Telisa Aulia Falianty. Sejumlah pembicara lainnya dari kementerian dan lembaga turut bergabung secara virtual. Forum ini juga diikuti oleh jajaran Pemda termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Puspen Kemendagri

Yans.

Legislator Toni Permana SH, Apresiasi Pelantikan 7.550 P3KPW Formasi 2025.

DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Pelantikan 7.550 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW) formasi 2025 di Lapangan Upakarti Soreang, pada senin (08/12/2025), memicu antusiasme besar- besarran di lingkungan Kabupaten Bandung.

Acara tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik. Karena itu, anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi NasDem, H. Toni Permana SH, memberi apresiasi langsung atas langkah strategis tersebut.

Sejak pagi, ribuan pegawai memadati area pelantikan. Mereka mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan yang Bupati Bandung pimpin secara langsung. Situasi itu memperkuat optimisme bahwa penambahan tenaga kerja baru mampu mempercepat penyelesaian berbagai urusan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Toni Permana juga mengucapkan selamat sekaligus memberikan pesan penting bagi seluruh pegawai baru.

“Saya mengucapkan selamat kepada 7.550 P3KPW yang resmi menerima amanah ini. Pemerintah daerah kini mendapat energi baru untuk memperkuat layanan publik,” kata Toni. Ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan SDM yang disiplin, terlatih dan siap menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat.

Setelah menyampaikan ucapan selamat, Toni juga menyoroti relevansi formasi P3KPW ini. Ia menilai kebijakan tersebut menjawab kebutuhan riil lapangan. Banyak sektor memerlukan tenaga tambahan agar pelayanan tidak melambat. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus memantau kinerja para pegawai melalui mekanisme evaluasi berkala.

“Setiap pegawai perlu menunjukkan kinerja yang konsisten sejak hari pertama. Masyarakat menunggu percepatan layanan dan mereka berharap kehadiran P3KPW membawa perubahan nyata,” ujarnya. Toni pun kemudian menambahkan bahwa kecepatan pelayanan bergantung pada kesiapan individu dalam memahami tugas.

Transisi menuju pola birokrasi yang lebih responsif membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Toni meminta pemerintah daerah memperkuat pelatihan teknis dan nonteknis. Menurutnya, pembinaan akan menjaga kualitas kerja sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Ia juga mengingatkan para pegawai agar menjaga integritas di setiap langkah. “Jabatan ini amanah. Pegawai harus bekerja jujur, responsif, dan profesional. Tanpa integritas, kebijakan apa pun tidak menghasilkan manfaat besar,” ungkapnya. Dengan pesan tersebut, Toni berharap pegawai mampu melayani masyarakat secara langsung tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.

Melalui pelantikan ini, Kabupaten Bandung memasuki fase baru dalam penyediaan layanan publik. Perpaduan antara kebijakan eksekutif dan dukungan legislatif menghadirkan peluang besar bagi peningkatan kualitas pembangunan. Karena itu, Toni tetap optimistis bahwa kehadiran 7.550 P3KPW akan memperkuat fondasi pelayanan pemerintah dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas.” tukasnya.

Yans.

Wamendagri Wiyagus Dorong Tata Kelola Stadion yang Profesional untuk Perkuat Industri Olahraga dan UMKM

NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS.com|| Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong penguatan tata kelola stadion sebagai bagian dari strategi memajukan industri olahraga dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menegaskan bahwa pengelolaan kawasan stadion perlu dilakukan secara profesional dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda), klub olahraga, dan kementerian terkait.

Hal tersebut disampaikan Wiyagus saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema Optimalisasi Pengelolaan Stadion dan Kawasan Stadion dalam Mendukung Kegiatan Olahraga dan UMKM yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pafa Senin (08/12/2025). FGD itu mempertemukan pemerintah pusat, Pemda, pengelola klub, serta pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan skema tata kelola stadion yang lebih efektif.

Wiyagus berharap skema pengelolaan tersebut tidak hanya menopang aktivitas olahraga, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyoroti banyaknya fasilitas stadion yang tidak terawat karena tingginya biaya pemeliharaan.

“Banyak juga ya sarana olahraga yang idle gitu, tidak terurus, tidak terawat ya, karena memang biaya perawatannya sangat sangat mahal,” jelasnya.

Lebih jauh, Wiyagus menekankan bahwa pengelolaan stadion perlu diarahkan untuk mendorong kewirausahaan, memperkuat ekonomi kreatif, dan meningkatkan daya saing industri olahraga nasional. Ia menilai stadion dan kawasan pendukungnya dapat dimaksimalkan untuk berbagai kegiatan lain, mulai dari cabang olahraga berbeda, seni, hingga aktivitas ekonomi kreatif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Tentunya ini strategis ya, kolaborasi yang tadi disampaikan oleh dari Pemkot ya, kemudian juga dari Persib ya, dalam membangun tata kelola industri olahraga yang profesional, produktif dan berdaya saing,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian UMKM akan menyusun kajian sebagai benchmark nasional sebelum melakukan roadshow ke Pemda pemilik stadion. Tahap ini ditargetkan rampung sehingga skema pengelolaan baru dapat mulai diterapkan secara bertahap pada 2026.

“Kita zoom dua puluh pemda yang memiliki 20 stadion dengan mempresentasikan apa yang kita dengar sekarang, kemudian form skema yang akan kita jalankan juga kita sampaikan gitu ya agar bisa segera diwujudkan,” ucap Wiyagus.

Terakhir, Wiyagus berharap kerja sama lintas pihak dapat menghidupkan kembali fungsi stadion dan kawasan olahraga. Ia menargetkan agar stadion tidak lagi menjadi infrastruktur terbengkalai, tetapi berkembang menjadi pusat kegiatan olahraga, budaya, dan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Makanya yang 20 stadion ini diharapkan bisa dikelola dengan baik ya dengan skema yang minimal sama dengan yang dilakukan oleh Pemkot [Bandung] ya,” tandasnya.

Puspen Kemendagri

Yans.

Kelompok Pokdakan Nagari VII Koto Talago Menerima Bantuan Bibit Ikan Gurami dan Pakan Ikan dari Pokir Wakil Komisi II Provinsi Sumatera Barat, H.Ilson Cong

NEWS|oleh

Yutelnews.com — Limapuluh Kota– Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Lakukan pendampingan serta pemeriksaan barang Benih Ikan Gurami yang di distribusikan oleh Cv. Tiga Jaya Unggul terhadap Dua Kelompok Pokdakan di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota. Senin (8/12).

Bantuan tersebut adalah pokir dari Wakil Ketua Komisi II, Dewan Provinsi, Sumatera Barat, H.Ilson Cong, S.E. Dt.Manggung, sebanyak 16000 Ribu Ekor Bibit Ikan Gurami untuk 2 kelompok yaitu, Pokdakan Baruah Tamiang, Jorong Tanjung Jati dan Pokdakan Palapa Mina Soang Jaya, Jorong Tanjung Jati, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota.

UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang di wakili oleh, Venus, Tim Teknis Dinas Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pendistribusian ikan gurami untuk 2 Kelompok Pokdakan ini telah memenuhi SOP yang berlaku.

“Kami Tim Teknis telah melakukan Pemeriksaan terhadap pendistribusian Bibit Ikan Gurami sebanyak 16000 Ekor untuk 2 Kelompok Pokdakan. Bibit tersebut telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu panduan atau instruksi tertulis yang merinci langkah-langkah untuk menjalankan tugas atau proses tertentu secara konsisten, efisien, dan sesuai standar. Terang Venus

Terkait hal ini, H.Ilson Cong juga mengatakan bahwa telah menganggarkan bantuan Bibit Ikan serta pakan ikan yang mencukupi hingga panen melalui pokok pikiran masyarakat.

“Kami telah memberikan bantuan Pokir berupa bibit ikan dan pakan ikan untuk beberapa kelompok Pokdakan di kabupaten Limapuluh Kota, baik memalui Dinas Kelautan dan perikanan provinsi Sumatera Barat maupun dinas perikanan kabupaten Limapuluh Kota”. Ucap Ilson Cong

“Harapan Kami kepada seluruh kelompok yang telah menerima bantuan tersebut agar dapat memelihara serta dapat mengembangkan potensi yang telah di berikan, kita juga berharap kedepannya, Limapuluh Kota menjadi sentra produksi ikan terbesar di Sumatera Barat”.Tuturnya

(Ghiet)

Sekjen Kemendagri Soroti Kenaikan Harga Komoditas Pangan di Daerah dengan Lahan Subur.

Berita, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

Jakarta – YUTELNEWS.com|| Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah dan cabai rawit di beberapa daerah. Pasalnya, tak sedikit dari daerah tersebut merupakan wilayah yang memiliki lahan subur.

Hal itu disampaikan Tomsi pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Inventarisasi Jembatan Pejalan Kaki ke Satuan Pendidikan dan Sarana Publik Lainnya, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Rapat berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (8/12/2025).

“Kami minta untuk teman-teman daerah atau yang mewakili agar segera mengambil langkah, berkomunikasi dengan daerah-daerah yang bawangnya surplus atau tidak naik sehingga dapat menurunkan harga,” jelas Tomsi.

Berdasarkan data yang dikantonginya, sebanyak 276 daerah mengalami kenaikan harga bawang pada minggu pertama Desember 2025. Kemudian, 261 daerah mengalami kenaikan harga cabai rawit pada periode yang sama. Sementara itu, cabai merah mengalami kenaikan harga di 257 daerah.

Tomsi memaklumi apabila kenaikan tersebut terjadi di daerah-daerah terdampak bencana. Namun, dari daftar daerah yang mengalami kenaikan harga, banyak di antaranya bukanlah daerah terdampak dan justru memiliki lahan yang subur. Karena itu, dirinya mempertanyakan keinginan pemerintah daerah (Pemda) setempat dalam mengendalikan harga yang terbilang tinggi.

“Ini daerah-daerah subur semua, ini naiknya 200 persen, 100 persen,” ungkapnya.

Ia berharap Pemda sadar dan segera berupaya mengatasi kenaikan harga komoditas pangan. Berdasarkan data Kemendagri per 8 Desember 2025, terdapat 335 daerah yang merencanakan gerakan menanam. Ia mengimbau daerah-daerah tersebut agar memperhatikan jenis komoditas yang ditanam sesuai kebutuhan.

Dalam kesempatan itu, Tomsi juga mengimbau daerah agar mendukung berbagai program pemerintah. Termasuk pendataan jembatan pejalan kaki yang rusak dan menghubungkan ke satuan pendidikan maupun pelayanan publik. Dukungan juga perlu diberikan terhadap Program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari prioritas nasional.

Turut hadir langsung dalam kesempatan itu sejumlah pembicara, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Telisa Aulia Falianty. Sejumlah pembicara lainnya dari kementerian dan lembaga turut bergabung secara virtual. Forum ini juga diikuti oleh jajaran Pemda termasuk unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Puspen Kemendagri

Yans.

Bangun Komunikasi, Karutan Batam Bersama Jajaran Sapa Warga Binaan Pastikan Hak-Hak Terpenuhi

NEWS|oleh

YUTELNEWSINDO.com | Dalam rangka memperkuat hubungan komunikasi serta memastikan terpenuhinya hak-hak Warga Binaan , Kepala Rutan Kelas IIA Batam bersama jajaran berdialog langsungdan menyerap aspirasi warga binaan. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Rutan Batam seusai pelaksanaan olahraga pagi, Senin, (08/12).

Dalam kegiatan tersebut, Karutan Batam beserta jajaran menyapa dan berinteraksi langsung dengan para warga binaan yang berkumpul di area lapangan. Kegiatan berlangsung dalam suasana santai namun tetap penuh makna, menunjukkan komitmen Rutan Batam dalam membangun komunikasi dua arah yang terbuka dan humanis.

Karutan Batam menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini penting untuk memastikan setiap warga binaan mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku,“Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga binaan merasa diperhatikan dan hak-haknya terpenuhi. Dialog langsung seperti ini menjadi jembatan untuk mendengar aspirasi dan memahami kebutuhan mereka secara lebih dekat,” ujar Karutan.

Dalam sesi dialog, warga binaan menyampaikan berbagai masukan terkait program pembinaan dan kebutuhan penunjang lainnya. Petugas yang hadir mencatat setiap aspirasi untuk kemudian ditindaklanjuti.

Selain mendengarkan aspirasi, Karutan dan jajaran juga memberikan pengarahan mengenai ketertiban, kebersihan lingkungan, serta pentingnya mengikuti seluruh kegiatan pembinaan yang telah dijadwalkan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kedisiplinan sekaligus meningkatkan kenyamanan dalam menjalani masa pembinaan di Rutan Batam.

Rutan Batam berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pemenuhan hak-hak dan pelayanan bagi warga binaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan pemasyarakatan yang lebih baik, humanis, serta memenuhi standar hak asasi manusia./Red

Pelantikan 7.550 P3K: Bupati Dadang Supriatna, Soroti Menipisnya ASN Kabupaten Bandung.

DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Kab. Bandung — YUTELNEWS.com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna melantik 7.550 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3KPW) formasi tahun 2025 di Lapangan Upakarti, Soreang, pada Senin (08/12/2025).

Pelantikan massal ini disebut sebagai langkah strategis dalam penguatan birokrasi sekaligus upaya pemerintah daerah menutup kekurangan tenaga aparatur.

Dalam sambutannya, Dadang menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi bagian dari perencanaan besar untuk menyiapkan regenerasi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bandung.

Ia memastikan seluruh pegawai baru telah menerima Surat Keputusan (SK) dan langsung bergabung dengan unit kerja masing-masing.

“Kita melantik 7.550 orang untuk P3K paruh waktu. SK sudah diberikan, dan mulai hari ini mereka langsung bekerja. Namun perjuangan belum selesai. Saya tetap mendorong agar seluruh rencana formasi 3K bisa selesai sesuai target,” ujar Dadang.

Dalam kesempatan itu, Dadang juga menyampaikan kondisi mendesak terkait ketersediaan ASN di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, pemerintah daerah telah mengirimkan data kebutuhan aparatur kepada Kementerian PAN-RB dan PKN sebagai bagian dari advokasi jangka panjang.

Ia mengingatkan, jika dalam lima tahun ke depan tidak ada rekrutmen CPNS atau tidak ada kejelasan alur menuju PNS, jumlah ASN di Kabupaten Bandung bisa turun drastis.

“Jika tidak ada rekrutmen CPNS lima tahun ke depan, PNS kita bisa tinggal sekitar 650 orang. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena akan melemahkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Bupati Bandung Yang di Sapa Akrab Kang DS juga menekankan bahwa regenerasi ASN bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas.

Jabatan strategis di pemerintahan, menurutnya, tidak dapat diisi secara instan karena memerlukan pengalaman dan proses pembentukan kompetensi yang panjang.

“Menyiapkan pejabat strategis tidak bisa cepat. Saya sendiri menempuh perjalanan hampir 30 tahun sebelum memimpin Kabupaten Bandung. Setiap jabatan ada prosesnya dan itu harus kita hormati,” jelasnya.

Kepada para pegawai yang baru dilantik, Dadang memberikan arahan agar bekerja dengan disiplin, menjaga integritas, dan menunjukkan etos kerja tinggi. Menurutnya, efektivitas pelayanan publik sangat bergantung pada kesiapan aparatur dalam menjalankan tugas.

“Saya berharap seluruh pegawai bekerja disiplin dan rajin. Itu pondasi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucapnya.

Pelantikan P3KPW ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat struktur organisasi pemerintahan. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan langkah lanjutan melalui penataan formasi ASN dan advokasi kebutuhan aparatur ke pemerintah pusat.

Dengan strategi tersebut, Pemkab Bandung menargetkan peningkatan mutu birokrasi serta memastikan regenerasi aparatur berjalan stabil.***

 

Yans.

INSTANSI TERKAIT LABUSEL ‘BUNGKAM’ SOAL DUGAAN KORUPSI DANA DESA TANJUNG SELAMAT, AKTIVIS AKAN GELAR AKSI!

NEWS|oleh

LABUHANBATU SELATAN – Yutelnews.com Polemik dugaan mark-up fantastis dalam pengadaan buku perpustakaan desa di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, memasuki babak baru. Sepekan setelah dugaan penyelewengan dana sebesar Rp23 Juta terkuak, respons dari instansi terkait, khususnya dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labusel dan Aparat Penegak Hukum (APH), masih nihil. Senin (08/12/2025).

Instansi yang seharusnya melakukan pengawasan internal, seperti Inspektorat Labusel dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Labusel, serta APH setempat (Kejaksaan dan Kepolisian), terpantau bungkam dan belum memberikan keterangan resmi maupun indikasi tindak lanjut apapun terkait dugaan manipulasi anggaran yang diduga melibatkan Pj Kepala Desa, Ika Trisnawati S.Keb.,Bd.

Ketiadaan respons dan keterangan dari pihak Pemkab Labusel dan APH menimbulkan tanda tanya besar. Dugaan penyalahgunaan anggaran Dana Desa ini sudah jelas mencantumkan ketidaksesuaian antara alokasi Rp33 Juta dan realisasi yang hanya diestimasi Rp10 Juta, diperparah dengan klaim Sekdes yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait alokasi Dana Earmark.

“Sikap diam dari instansi terkait ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada upaya untuk melindungi atau menutupi dugaan penyelewengan ini. Fungsi pengawasan internal Pemkab Labusel seperti mandul,” ujar Dani NST SH pengamat kebijakan publik.

Menyikapi kebuntuan dan kebungkaman instansi terkait, Bustamin Arifin, seorang aktivis Sumatera Utara yang merupakan putra asli Kecamatan Kampung Rakyat, menyatakan akan menggelar aksi massa bersama masyarakat Desa Tanjung Selamat.

Aksi tersebut direncanakan akan dipusatkan di depan Kantor Desa Tanjung Selamat dalam waktu dekat, sebagai bentuk protes keras terhadap Pj Kades Ika Trisnawati dan desakan agar APH segera bergerak.
Tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut adalah:

1.Mendesak Pj Kepala Desa Ika Trisnawati untuk Segera Dicopot dari jabatannya karena dugaan kuat telah melakukan manipulasi anggaran dan merugikan keuangan negara.

2. Menuntut APH (Kejaksaan dan Polres Labusel) untuk Segera Mengaudit Forensik, Menyegel, dan Menyita seluruh dokumen APBDes dan SPJ terkait di Kantor Desa Tanjung Selamat mulai dari tahun 2023.

3. Menuntut Transparansi penuh atas penggunaan seluruh Dana Desa Tanjung Selamat, bukan hanya alokasi pengadaan buku perpustakaan.

“Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada tindak lanjut dan klarifikasi resmi dari Inspektorat, Dinas PMD, maupun APH, kami bersama masyarakat Tanjung Selamat akan turun ke jalan. Kami tidak akan biarkan uang rakyat dicuri. Coput Pj Kades segera!” tegas Bustamin Arifin.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen transparansi dan antikorupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kelambanan APH dalam merespons akan dianggap sebagai pembiaran terhadap praktik korupsi di tingkat desa.

Anshori Pohan

Pemdes Batununggal Salurkan Bantuan Pangan ke 445 KPM, Warga Sambut Antusias

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi – Pemerintah Desa (Pemdes) Batununggal, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter kepada 445 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan berlangsung di Aula Desa Batununggal, Senin (8/12/2025), dan disambut antusias oleh warga.

Penyaluran ini merupakan bentuk komitmen Pemdes dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Kepala Desa Batununggal, Mulyadi, menyampaikan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan harian masyarakat serta memperkuat rasa gotong royong di lingkungan desa.

Alhamdulillah hari ini kami kembali menyalurkan bantuan pangan untuk 445 KPM. Semoga beras dan minyak ini benar-benar bermanfaat dan meringankan beban kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Mulyadi.

Ia juga menegaskan bahwa Pemdes Batununggal berkomitmen untuk terus mengawal program-program pemerintah agar tepat sasaran dan tersalurkan dengan baik.

Kami ingin memastikan setiap bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak. Mudah-mudahan program seperti ini terus berlanjut dan memberi dampak positif bagi warga,” tambahnya.

Penyaluran berjalan tertib dan lancar dengan melibatkan perangkat desa serta unsur RT/RW. Warga penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, terutama menjelang akhir tahun ketika kebutuhan rumah tangga cenderung meningkat.

Mirna ( Kabiro Sukabumi )

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.