NEWS

YUTELNEWS.com | Gunungsitoli,- Wali kota Gunungsitoli yang di wakili oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Wilser J. Napitupulu, S.Si, Apt, MPH dalam kegiatan kunjungan kerja TP. PKK Provinsi Sumatera Utara dalam lomba Iva Test di Kecamatan Gunungsitoli Selatan yang di laksanakan di UPTD Puskesmas Gunungsitoli Selatan. Selasa, (08/09/2025).

Kepala Dinas P5A menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bagian penting dari proses pembinaan dan evaluasi berjenjang, yang di lakukan setelah tahapan supervisi, oleh karena itu seluruh jenjang TP-PKK mulai dari tingkat kota hingga Desa/Kelurahan harus mampu merjemahkan program kerja masing-masing secara optimal, monitoring ini tidak hanya moment penilaian, tetapi juga sebagai tahapan pembinaan dan evaluasi untuk menuju nominasi berikutnya.

Pada tahun 2025 ini, TP. PKK Kota Gunungsitoli telah membina empat dan satu kecamatan masing-masing dengan kategori lomba sebagai berikut :

1. Desa onowaembo kecamatan Gunungsitoli kategori Terib Administrasi.

2. Desa Sifalete Idanoi Kecamatan Gunungsitoli Idanoi kategori Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR).

3. Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara kategori Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

4. Desa Faekhu Kecamatan Gunungsitoli SeLatan Kategori Aku Hatinya PKK.

5. Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kategori Iva Test.

Kami yakin dan percaya bahwa Desa dan Kecamatan Binaan seluruhnya telah mempersiapkan diri sebaik mungkin, oleh karena nya, inilah waktunya kita untuk menggambarkan potensi serta keunggulan kita secara Holistik untuk meyakinkan Tim Monitoring bahwa kita layak masuk ke tahap evaluasi, bahwa masing-masing ada beberapa kekurangan nantinya dari Tim monitoring kita harus terima itu sebagai masukan konstruktif, dan sebelum tahap evaluasi kita wajib memastikan bahwa hal itu telah di benahi.

Turut hadir Camat Gunungsitoli Selatan, Sekcam Gunungsitoli Selatan, Babinsa kecamatan Gunungsitoli Selatan, mewakili dari Dinas PMD, seluruh Kepala Desa di Kecamatan Gunu gsitoli Selatan, dan seluruh Pengurus dan Anggota TP. PKK Kecamatan Gunungsitoli Selatan.

(Kharisman Gea)

Jakarta – YUTELNEWS.com|| Hendry Ch Bangun (HCB) terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum PWI periode 2023-2028 dalam Kongres di Bandung pada 26-27 September 2023 lalu. Selama 6 bulan pertama masa jabatannya, Pengurus PWI Pusat pimpinan Hendry Ch Bangun telah berhasil melakukan Uji Kompetensi (UKW) Gratis di 20 Provinsi, dari Aceh sampai Papua Selatan, dari Sulawesi Utara sampai NTT, kemudian melakukan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) gratis di 6 provinsi.

Namun di tengah upayanya menjadikan PWI sebagai organisasi semakin berkualitas dengan program peningkatan wawasan, kapasitas , kompetensi anggota, namun sangat disayangkan HCB digoyang isu penyalahgunaan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN oleh sekelompok orang tertentu yang tidak suka dengan kepemimpinannya.

Mereka menggalang kekuatan untuk melengserkan HCB secara ilegal dengan menggelar apa yang mereka sebut sebagai Kongres Luar Biasa (KLB), yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat PDPRT PWI. Mereka memaksakan KLB meski tidak memenuhi syarat yakni sekurang-kurangnya diusulkan oleh 2/3 jumlah provinsi, Ketua Umum ditetapkan sebagai terdakwa, Ketua Umum berhalangan tetap (Pasal 28 ayat 1 PRT). Alasan mereka Ketua Umum sudah diberhentikan dan dianggap merendahkan harkat dan martabat profesi wartawan,pada Selasa (19/08/2025)

Meski pun telah dilakukan mekanisme organisasi, dengan diadakan rapat pleno lengkap, yakni diperluas, dan masalah dinyatakan sudah selesai oleh Dewan Kehormatan, tetapi sekelompok pengurus ini melaporkan Hendry Ch Bangun ke Mabes Polri, dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan.
Mereka yang memulai kegiatan ‘makar’ itu akhirnya dilaporkan oleh Hendry Ch Bangun ke polisi untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan kini dalam proses penyidikan setelah kepolisian mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan.

Mengapa ini jadi urusan polisi ? Karena mereka melakukan tindakan pidana yakni membuat keterangan palsu. Di samping itu pula dilaporkan pula pidana membuat keterangan palsu dalam Akte Notaris yang menyatakan KLB itu didukung 20 provinsi, yang ternyata kemudian bohong belaka, dan saat ini prosesnya masih berlangsung di Mabes Polri.

Upaya ‘kelompok makar’ ini nampaknya telah berhasil mempengaruhi opini publik, sehingga seolah-olah terjadi dualisme kepemimpinan PWI. Dewan Pers yang seharusnya netral dan tidak ikut campur malah ikutan mengakui keabsahan KLB, padahal konstituan Dewan Pers yang sah, haruslah organisasi berbadan hukum sementara PWI KLB hanya bermodalkan Akte Notaris yang belakangan terbukti berisi keterangan palsu. PWI yang dipimpin HCB telah disahkan melalui Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 0000946.AH.01.08 tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024 yang mencantumkan Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum PWI.

Sampai saat ini SK tersebut tidak dicabut, sehingga de facto de jure masih berlaku, meski diblokir secara kongkalikong dengan unsur pemerintah karena kedekatan.
Bahkan, mereka coba meyakinkan pemerintah bahwa merekalah PWI yang sah. Kampanye buruk mereka share secara masif di media-media online yang mereka kuasai maupun grup WA. Pada saat ini banyak media terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik setelah diadukan ke Dewan Pers, melakukan pelanggaran KEJ khususnya dalam uji informasi, tidak berimbang, dan partisan. Anehnya, mereka para pelaku itu adalah orang yang menganggap mereka wartawan senior yang lama menjabat sebagai pengurus di Dewan Kehormatan PWI. Mereka terang-terangan melanggar kode etik yang selama ini mereka anjurkan ke para anggota PWI.

Bagaimana HCB merespons semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, terutama terkait tuduhan penyalahgunaan dana sponsorsip terkait UKW hasil Kerjasama MoU PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN yang terbukti tidak benar itu? HCB nampak tenang karena sangat yakin kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Fakta-fakta pun mulai terungkap dan kebenaran mulai menemukan jalannya.

Hasil audit akuntan publik independen Haryo Tienmar Nomor 008/HT/LAI/VII/24 yang dikeluarkan pada Juli 2024 menyatakan tidak ada penyimpangan di dalam penggunaan anggaran BUMN untuk UKW. Tak hanya itu, laporan mereka kepada polisi yang menuduh HCB menyalahgunakan dana sponsorship UKW dari Forum Humas BUMN mental alias tidak terbukti dan hanya fitnah belaka. Secara legal formal, hal itu dibuktikan dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) oleh Polda Metro Jaya nomor B/1609/VI/RES.1.11/2025/Direskrimum tertanggal 10 Juni 2025. Mengapa polisi menerbitkan SP2Lid ? Karena tidak ditemukan bukti terjadinya tindak pidana sebagaimana dituduhkan mereka.

Sebenarnya HCB dapat melaporkan mereka yang telah menuduhnya menyalahgunaan dana UKW dari BUMN ke polisi, namun hal itu tidak atau belum ia lakukan. HCB lebih memilih merangkul kelompok yang berseberangan dengannya. Tanpa jiwa besar dan keikhlasan, hal itu tak mungkin dilakukan seorang pemimpin. Bahkan, dalam konteks itu, HCB rela masa jabatannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat dipangkas, yang seharusnya ia memimpin hingga 2028, namun terhenti pada 2025 sehingga dapat digelar Kongres Persatuan yang akan diadakan pada 29-30 Agustus 2025 di Cikarang, Jawa Barat.

Ini ia lakukan tidak lain demi persatuan PWI, merangkul mereka yang memusuhinya. Agar PWI yang terpuruk selama satu tahun, dapat bangkit kembali, memajukan anggotanya, berpartisipasi untuk memberi dukungan kepada program pemerintah yang pro rakyat, dan ikut memperjuangan kemerdekaan pers.
HCB adalah korban fitnah dan penzaliman secara luar biasa, massif, dan terstruktur. Namun ia tetap tegar dan mencalonkan diri dalam kongres yang bertujuan mempersatukan Kembali PWI yang dicabik-cabik para penghianat. Ia melawan narasi-narasi negatif dengan kerja nyata dan bukti.

“Jadi, dalam konteks kontestasi Kongres Persatuan, kita kembalikan pada akal sehat dan hati nurani, untuk memilih kembali HCB sebagai Ketum PWI periode 2025-2030,” Ia bukanlah kaleng-kaleng, dan itu sudah teruji !
Jogja, 17 Agustus 2025
Hudono Ketua PWI DIY ( ** )



Yans.

YUTELNEWS.com – Lurah Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, berinisial M, dilaporkan menghilang sekitar dua bulan lalu.

Ia diduga meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan, diduga karena terlilit utang kepada sejumlah warga.

Namun, hingga kini Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum juga menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Lurah sebagai pengganti sementara.

Ironisnya, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui keberadaan lurah tersebut.

Bahkan, jajaran Pemko disebut tidak dapat melacak posisi Lurah M.

“Tidak tahu di mana orangnya sekarang,” kata Amsakar kepada awak media.

Pernyataan itu memicu sorotan publik karena dianggap mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal di tubuh Pemko Batam, khususnya dalam pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pemko Tak Tahu, Perlu Libatkan Polisi?

Ketua DPP Kepri Lembaga Investigasi (LI) Tipikor dan Hukum Kinerja Aparatur Negara, Panahatan SH, menilai absennya seorang ASN, apalagi dalam jabatan strategis seperti lurah, selama dua bulan tanpa keterangan merupakan hal serius.

Ia menambahkan, ASN yang mangkir dapat dilaporkan ke kepolisian, baik sebagai orang hilang maupun karena dugaan pelanggaran etik atau disiplin berat.

Sementara itu, pengamat hukum tata negara, Julyus SH MH, menyebut Pemko Batam seharusnya bisa melaporkan keberadaan lurah tersebut ke Polresta Barelang atau bahkan ke Polda Kepri untuk kepastian hukum.

“Kalau Pemko sudah tidak tahu keberadaan bawahannya, maka pelibatan kepolisian bisa menjadi opsi rasional,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt) Belum Ditunjuk, Mengapa?

Publik juga mempertanyakan alasan Pemko Batam belum menunjuk Plt Lurah Sei Harapan, meski posisi tersebut sudah kosong cukup lama.

Padahal, Pemko memiliki banyak ASN senior yang bisa diberi tugas sementara.

Sebagai perbandingan, saat posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam kosong akibat mutasi Jefridin Hamid, esok harinya langsung ditunjuk Firmansyah sebagai Plt Sekda.

Namun, untuk jabatan lurah yang menghilang selama dua bulan, justru tidak kunjung ada pengganti.

Penjelasan Plt Sekda Tak Menjawab

Amsakar Achmad mengaku telah memerintahkan Plt Sekda, Firmansyah, untuk mencari Lurah M.

Menanggapi hal itu, Firmansyah mengatakan jika benar Lurah M melanggar disiplin ASN, maka akan diusulkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun pernyataan tersebut dianggap membingungkan oleh masyarakat.

“Jika memang tidak tahu keberadaannya, bagaimana mungkin bisa dilakukan pemanggilan secara resmi?” kata beberapa warga Sekupang.

Waktunya Bertindak Tegas

Pantauan BatamNow.com, publik mempertanyakan: situasi ini dinilai mencerminkan lemahnya manajemen ASN di lingkungan Pemko Batam.

Menurut Panahatan, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.

“Ini bukan hanya soal lurah yang hilang. Selain melapor ke kepolisian, seharusnya Wali Kota Batam juga menunjuk Plt Lurah agar pelayanan publik tidak terganggu,” ujarnya.

Ia menilai bahwa Kota Batam sebagai wilayah strategis tidak boleh dikelola secara lemah.

“Pemko jangan bingung sendiri. Warga butuh kepastian dan layanan yang tidak terputus,” kata Ataronah, tokoh masyarakat Sekupang.

Dikonfirmasi ke Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan melalui pesan di WhatsApp, namun hingga berita ini ditayangkan, Rudi belum merespons.

Misteri Lurah Sei Harapan Batam Dua Bulan Menghilang, Pemko Belum Lapor Polisi?

Ketua DPP Kepri Lembaga Investigasi (LI)Tipikor dan Hukum Kinerja Aparatur Negara, Panahatan SH, menilai absennya seorang ASN, apalagi dalam jabatan strategis seperti lurah, selama dua bulan tanpa keterangan merupakan hal serius.

Ia menambahkan, ASN yang mangkir dapat dilaporkan ke kepolisian, baik sebagai orang hilang maupun karena dugaan pelanggaran etik atau disiplin berat. /Red

Bersambung …

Sumber Batamnow.com

 

Cibadak – Yutelnews.Com Sebanyak 794 siswa SMP Negeri 2 Cibadak mendapatkan manfaat dari program Makan Gizi Gratis yang digagas pemerintah. Program ini merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi seimbang bagi para pelajar, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah.Selasa, (19/8/2025).


Kegiatan pembagian makan gizi gratis berlangsung di lingkungan sekolah dengan penuh antusiasme. Para siswa tampak senang menerima makanan bergizi yang diharapkan mampu menunjang konsentrasi belajar mereka di kelas.


Humas SMP Negeri 2 Cibadak Hilman Ridwan SPdimenyampaikan apresiasi atas terlaksananya program ini. Menurutnya, selain membantu meningkatkan kesehatan peserta didik, program makan bergizi juga menjadi dorongan agar anak-anak lebih semangat belajar dan beraktivitas di sekolah.



Program ini juga mendapat dukungan dari pihak guru serta orang tua siswa yang menilai langkah tersebut sangat positif. Mereka berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga generasi muda Indonesia tumbuh lebih sehat, cerdas, dan berkarakter.




Reporter : Mirna (kabiro Sukabumi)

YUTELNEWS.com | Seorang pengemudi transportasi online Maxim di Gunungsitoli, inisial IZ, menjadi korban dugaan perampasan dan penganiayaan oleh dua orang pelaku berinisial PZ dan OZ, dengan modus berpura-pura sebagai penumpang. 3 Maret 2025

Aksi kejahatan ini terjadi setelah pelaku PZ memesan layanan Maxim melalui aplikasi pada pukul 09.18 WIB dari RM Lapo Manurung menuju Sihareo Siwahili. Setelah diantar, pelaku memperoleh nomor WhatsApp korban dari aplikasi.

Pada sore harinya, PZ menghubungi korban secara langsung via WhatsApp, meminta dijemput di Jalan Ahmad Yani dan menyebut aplikasinya sedang error. Korban menyanggupi dan menjemput PZ yang ternyata datang bersama rekannya, OZ.

Keduanya meminta korban mengantar ke daerah Hilinaa, Gunungsitoli, dan duduk di dalam mobil korban seperti penumpang biasa. Dalam perjalanan, pelaku PZ memberikan rokok kepada korban, yang kemudian dihisap. Tak lama setelah itu, korban merasa lemas, gelisah, dan mengantuk, menimbulkan dugaan kuat bahwa rokok tersebut mengandung zat mencurigakan.

Setibanya di tujuan, mobil diarahkan masuk ke pekarangan rumah kosong milik Yostinus Telaumbanua. Situasi sunyi dan sepi. Kedua pelaku turun dan berdiri di belakang mobil, seperti berusaha menghalangi kendaraan keluar.

Tiba-tiba, pelaku PZ merampas kunci mobil dari dalam kendaraan. Saat korban berteriak “Maling! Rampok!”, pelaku berbalik menyerang dan berkata bahwa mobil tersebut sedang bermasalah leasing, sambil mengklaim membawa “surat kuasa” yang tidak pernah diperlihatkan.

Korban yang mencoba mempertahankan haknya didorong, dipukul, dan ditanduk oleh pelaku, hingga mengalami luka dan berdarah. Kunci mobil berhasil dibawa kabur oleh pelaku PZ, yang bahkan melarikan diri tanpa mengenakan baju karena bajunya sempat ditarik korban saat mencoba menghalangi pelaku kabur.

Korban langsung melaporkan peristiwa ini ke Polres Nias dengan: Nomor LP: LP/B/132/III/2025/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA
Tindak pidana: Pasal 368 KUHP (pemerasan) dan/atau Pasal 351 KUHP (penganiayaan)

Korban IZ mempertanyakan apa hubungan pelaku dengan pihak leasing, mengingat tidak ada surat resmi, tidak ada petugas sah, dan mobilnya hingga kini masih belum dikembalikan.

“Kalau memang dari leasing, kenapa tidak bawa surat resmi? Kenapa tidak lewat jalur hukum? Mobil saya sampai sekarang belum dikembalikan. Ini murni perampasan, bukan penarikan leasing,” ujar IZ kepada media. /Red