Banjir Landa Jalan Umum Desa We’a-we’a Kecamatan Sogae’adu Kabupaten Nias Warga Desak Pembangunan Saluran Air 

Pemerintah|oleh

YUTELNEWS.com || KABUPATEN NIAS – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Nias pada Selasa, 2 Desember 2025, mengakibatkan banjir di jalan umum Desa We’a-we’a, Kecamatan Sogae’adu. Peristiwa ini memicu kekhawatiran serius di kalangan masyarakat setempat dan pengguna jalan, yang kini mendesak perhatian serta tindakan cepat dari Pemerintah Kabupaten Nias.

Banjir yang terjadi disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi, menyebabkan air meluap dan menggenangi ruas jalan utama yang menjadi akses vital bagi warga. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga menimbulkan ancaman keselamatan bagi pengendara dan pejalan kaki yang melintas. Beberapa titik jalan dilaporkan terendam cukup dalam, menyulitkan kendaraan untuk melintas dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Masyarakat Desa We’a-we’a melalui perwakilan tokoh adat dan warga, secara tegas menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Nias untuk segera membangun saluran pembuangan air yang memadai di sepanjang jalan tersebut. Mereka berharap, pembangunan infrastruktur drainase yang permanen dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

“Setiap kali hujan deras, jalan kami selalu terendam banjir. Ini sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak yang pergi sekolah dan warga yang beraktivitas. Kami sangat berharap kepada pemerintah kabupaten Nias dapat mendengar keluhan kami dan segera merealisasikan pembangunan saluran air,” ujar salah seorang perwakilan warga.

Pemerintah Kabupaten Nias diharapkan dapat merespons cepat aspirasi masyarakat ini demi menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan serta keberlangsungan aktivitas ekonomi di Desa We’a-we’a kecamatan Sogae’adu kabupaten Nias Pembangunan sistem drainase yang efektif tidak hanya akan mengatasi masalah banjir, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di daerah tersebut.

(Y, Z)

Tri Rahmanto Tegaskan Kolaborasi Pentahelix Kunci Atasi Banjir Dayeuhkolot, APBD Siap Dimulai Januari 2026.

DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Penanganan banjiir di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung akan resmi dimulai pada Januari 2026. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Panitia Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot di Wellgrow Kafe, Kecamatan Baleendah,Kabupaten Bandung, pada Senin (01/12/2026).

Dalam Rakor Pentahelix tersebut hadir pula Dinas Bina Marga Provinsi Supriatno, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sidik Pramadia, Dinas PUTR Kabupaten Bandung H Irrman, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kasubag UPT PPS Budi Setiawan S.P, perwakilan perusahaan Metro Garmen Kevin Evanjelis , PT Daliatex Tajudin SE, serta perwakilan akademisi dari Telkom University Maulana dan jajaran panitia Pentahelix.

Ketua Panitia Pentahelix Penanganan Banjir Dayeuhkolot, Tri Rahmanto mengatakan Rakor Pentahelix tersebut dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektoral dalam merumuskan strategi dan langkah konkret penanganan banjir Dayeuhkolot.

“Pada rakor pentahelix ini, kami berupaya menyamakan visi sekaligus memperkuat komitmen untuk bersama-sama berkolaborasi dan bekerja keras untuk menyelesaikan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot,” ujar Tri Rahmanto di sela-sela acara.

Berbagai permasalahan di lapangan dibedah tuntas dalam kegiatan rakor tersebut. Tak hanya itu, berbagai instansi juga menyampaikan berbagai masukan dan solusi konkret untuk mengurangi dan mengatasi resiko banjir di Dayeuhkolot.

Meski anggaran baru tersedia di Tahun Anggaran 2026, Panitia Pentahelix telah menyiapkan berbagai solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir diantaranya penyediaan mesin pompa penyedot banjir, pengerukan drainase hingga penertiban bangunan liar di sisi sungai.

Tri Rahmanto pun mengaku gembira karena instansi terkait seperti Dinas Bina Marga, Dinas SDA, Dina PUTR dan Dinas LH memastikan telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menangani permasalahan banjir Dayeuhkolot di APBD 2026.

“Hanya saja, kami sangat kecewa karena BBWS yang memiliki kewenangan penuh terhadap sungai -sungai, justru tidak hadir dan tidak seorang pun perwakilannya yang hadir. Padahal sebelumnya menyatakan akan hadir,” tegas Tri.

Panitia Pentahelix, lanjut Tri, berencana akan mendatangi langsung pihak BBWS untuk melakukan koordinasi dan membahas berbagai solusi penanganan banjir Dayeuhkolot terutama yang menjadi kewenangan BBWS.

“Tapi kalau tidak ada kejelasan mengenai kesanggupan mereka (BBWS), kami akan tetap jalan, tidak perlu melihat kewenangan siapa. Kami berharap kita tidak mengedepankan ego sektoral,” tambahnya.

Meski pekerjaan besar penanganan banjir Dayeuhkolot baru akan dimulai pada Januari 2026, kata dia, Panitia Pentahelix terus bergerak untuk mengidentifikasi dan memetakan masalah sekaligus merumuskan strategi dan solusi penanganan banjir Dayeuhkolot.

Tri Rahmanto yang juga tokoh masyarakat Dayeuhkolot menegaskan bahwa kolaborasi pentahelix ini menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan banjir Dayeuhkolot.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak dapat berkolaborasi serta berkontribusi dalam upaya mengurangi dan menyelesaikan banjir Dayeuhkolot. Sebab, kata dia, persoalan banjir tidak akan selesai bila hanya mengandalkan pemerintah.

“Kami juga mengajak semua pihak termasuk pihak swasta untuk berkontribusi menyelesaikan banjir Dayeuhkolot ini. Alhamdulillah tadi Telkom University juga siap membantu dan berkolaborasi,” jelas Tri.

Walau bukan hal mudah, Ketua pentahelix Tri Rahmanto pun optimistis banjir yang sudah puluhan tahun menggenangi Kecamatan Dayeuhkolot akan dapat diatasi dengan adanya kolaborasi pentahelix mulai dari pemerintah, pihak swasta, masyarakat (komunitas), akademisi, dan media.

“Dengan kolaborasi pentahelix dan komitmen yang kita bangun bersama, kami punya keyakinan kita semua akan mampu menyelesaikan permasalahan banjir Dayeuhkolot. Walau tidak mudah, kita harus optimis pasti bisa,” tutur Tri. (**)

 

Yans.

Bencana Sumatera: FWK Soroti Dugaan Kejahatan Manusia di Balik Banjir dan Longsor ,Tekan Pemerintah Bertindak

DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

JAKARTA — YUTELNEWS com || Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan kejahatan lingkungan yang diduga menjadi pemicu utama Bencana Sumatera berupa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam enam hari terakhir.

Koordinator Nasional Forum Wartawan Kebangsaan Raja Parlindungan Pane menilai kerusakan hutan, penebangan liar, dan deforestasi tidak boleh ditutupi oleh faktor alam seperti hujan ekstrem dan siklon tropis Senyar.

“Sumber kedua ini harus diusut tuntas. Banyak korban meninggal. Pelakunya orang, bahkan bisa korporasi,” ujar Raja usai Rakernas FWK di Bogor, Minggu (30/11).

Raja mengingatkan pemerintah bertanggung jawab melindungi rakyat. Ia menilai aparat di daerah harus mengetahui aktivitas ilegal yang merusak lingkungan. “Jangan tutup mata saat truk kayu gelondongan lewat. Periksa legal atau ilegal,” katanya.

Bencana di tiga provinsi kini memasuki hari keenam. Basarnas mengevakuasi 35.813 warga, sementara 188 orang meninggal dan 167 masih hilang. Jembatan ambruk, jalan nasional putus, dan beberapa ruas Tol Binjai–Langsa terendam banjir. Banyak kawasan masih terisolasi karena jaringan listrik dan seluler terputus.

BNPB, BPBA, BPBD, TNI–Polri, dan tim SAR telah dikerahkan. Namun FWK menilai “tim cepat tanggap darurat harus diperbanyak.”

Di Aceh, BPBA mencatat 119.988 warga terdampak dan 20.759 mengungsi di 16 kabupaten/kota.
Di Sumatera Barat, BPBD melaporkan 9 korban meninggal di Padang, Agam, dan Pasaman Barat. Sementara di Sumatera Utara, 43 orang meninggal dan 88 hilang di 12 kabupaten/kota.

Raja menegaskan penyebab bencana dari manusia harus diselidiki serius. “Kalau pemerintah tidak tindak pelaku perusakan alam, di mana tanggung jawab negara?” ujarnya.***

 

Yans.

Bupati Bandung Minta Penebangan Liar di Pengalengan Diproses Hukum, Ini Penghianatan Terhadap Alam.

HUKUM, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna menegaskan bahwa penebangan pohon teh secara ilegal di wilayah Kecamatan Pengalengan telah memicu terjadinya banjir bandang.

Ia meminta aparat kepolisian memproses pelaku secara hukum dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. katanya di Lahan PT Perkebunan PTPN I Regional 2 Malabar Bojong Waru, Pangalengan pada Sabtu 29/11/2025.

Bupati HM Dadang Supriatna menyampaikan bahwa kawasan Pengalengan memiliki potensi wisata dan kekayaan alam yang sangat luar biasa sehingga tidak boleh dirusak. Ia menegaskan seluruh pihak harus menjaga lingkungan demi keselamatan warga.

“Sudah terjadi penebangan pohon teh yang menyebabkan banjir bandang. Pak Camat, Pak Dewan, dan masyarakat juga sudah mengeluhkan hal ini. Kami bergerak cepat agar kejadian ini tidak terulang kembali,” ujarnya.

Bupati Bandung juga meminta Kapolresta Bandung,Dandim, untuk mengambil langkah hukum terhadap para pelaku. Menurutnya, pemerintah daerah bersama Gubernur Jawa Barat, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 malabar, dan jajaran Forkopimda akan melakukan penanaman kembali di lahan yang rusak.

“Pak Gubernur sudah memberikan instruksi bahwa lahan-lahan yang rusak akan dilakukan penanaman ulang. Kami juga mendorong PT PTPN agar menanami kembali areal-areal lama yang sudah gundul karena inti usaha di wilayah ini memang perkebunan teh,” jelasnya.

Bupati H Dadang Supriatna, mengimbau warga Pengalengan agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga kondusivitas. Ia menekankan bahwa kerusakan lingkungan pada akhirnya akan merugikan masyarakat di sekitar lokasi.

“Kalau lingkungan rusak, banjir dan ancaman terhadap warga pasti terjadi. Karena itu, saya mohon kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan ini,” katanya.

Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi terkait insiden banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025.

“Kami sudah mengidentifikasi para pelaku penebangan dan akan terus mengejar aktor utamanya. Kami mengajak masyarakat bersama pemerintah daerah untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi banjir maupun longsor,” tegasnya.

Menurut data yang diterima pemerintah daerah, luas lahan yang mengalami kerusakan akibat penebangan ilegal mencapai sekitar 150 hektare.***

 

Yans.

309 Kepala Sekolah Resmi Dilantik, Bupati Dadang Supriatna: Jam 06.30 Sudah Harus Ada di Sekolah, Tekankan Disiplin Keteladanan!

DAERAH, NEWS, Pemerintah, PENDIDIKAN|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna, melantik 309 kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Bandung. Pelantikan digelar di Gedung Moch. Toha, Komplek Pemda Soreang, pada Jumat (28/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Dadang yang akrab disapa Kang DS mengatakan pelantikan ini dilakukan lebih cepat karena banyak sekolah yang mengalami kekosongan kepala sekolah. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu proses belajar mengajar.

“Kami mempercepat pelantikan karena banyak sekolah yang mengalami kekosongan kepala sekolah. Jangan sampai kegiatan pembelajaran terganggu,” kata Kang DS.

Ia menjelaskan, Pemkab Bandung sebelumnya mengusulkan hampir 500 calon kepala sekolah kepada Kementerian PAN-RB, BKN, dan Kemendagri. Namun baru 309 orang yang telah memperoleh persetujuan dan dapat dilantik. Sisanya masih menunggu penyelesaian administrasi di tingkat kementerian.

Dalam arahannya, Kang DS menegaskan pentingnya keteladanan dan kedisiplinan bagi para kepala sekolah. Ia meminta kepala sekolah dan guru hadir di sekolah mulai pukul 06.30 WIB.

“Saya ingin kepala sekolah memberi contoh. Jam setengah tujuh sudah ada di sekolah. Guru juga begitu. Biasakan ada salam dan interaksi, supaya terbangun kekompakan,” ujarnya.

Menurut Kang DS, kedisiplinan tersebut penting agar siswa memiliki figur yang bisa ditiru dalam aktivitas belajar maupun perilaku sehari-hari.

Ia juga meminta kepala sekolah aktif menyukseskan berbagai program pendidikan, termasuk program BKN. Kepala sekolah diminta terus berkomunikasi dengan pengawas sekolah, SPBG, dan pihak terkait lainnya.

“Jangan sampai ada siswa yang tertinggal program. Informasi harus sampai,” tegasnya.

Kang DS menambahkan, sekolah harus mampu menjalankan seluruh program dari pemerintah pusat maupun daerah. Adapun calon kepala sekolah yang belum dilantik masih menunggu rekomendasi teknis dari BKN dan akan menyusul pada gelombang berikutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Asep Kusumah, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk mengisi kekosongan jabatan yang cukup banyak.

“Alhamdulillah, Pak Bupati telah melantik 309 kepala sekolah. Ini kebijakan strategis karena memang banyak posisi yang kosong dan harus segera terisi,” ujar Asep.

Ia menjelaskan bahwa proses administrasi sudah dilakukan bersama Kemendikdasmen, MENPAN, hingga BKN. Namun beberapa jabatan masih menunggu persetujuan teknis sehingga belum dapat dilantik.

Asep mengatakan, kepala sekolah yang baru dilantik kini memikul dua tugas pokok: sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai manajer satuan pendidikan. Kedua peran itu harus dijalankan secara optimal.

“Perencanaan pendidikan harus matang. Kepala sekolah juga harus memahami aturan dana BOS, revitalisasi, dan lainnya. Kalau aturan dijalankan dengan baik, program akan berjalan lancar,” tuturnya.

Asep mengungkapkan, pelantikan ini juga bertujuan mengurangi sekolah yang sebelumnya dikelola satu kepala sekolah untuk dua lembaga. Meski begitu, masih ada beberapa posisi yang akan segera diisi setelah proses administrasi selesai.

Bupati Dadang menyimpulkan bahwa pelantikan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kepemimpinan sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung.***

 

Yans.

Siapkan 4 Skema Pendanaan, Bupati Bandung Percepat Libatkan Semua Pihak dari Dinas Hingga Pengusaha Penanganan Banjir Sapan Tegalluar

DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna menunjukkan keseriusannya untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang kerap menggenangi beberapa wilayah di Kabupaten Bandung.

Setelah sukses mengatasi banjir di kawasan Cidawolong Kecamatan Majalaya, Solokanjeruk, Rancaekek, dan membentuk panitia pentahelix penanganan banjir Dayeuhkolot, kali ini Bupati Dadang Supriatna fokus untuk menangani banjir yang kerap menerjang kawasan Sapan Tegalluar Kecamatan Bojongsoang.

Keseriusan dan komitmen Bupati yang akrab disapa Kang DS tersebut dibuktikan dengan menggelar kegiatan Sosialisasi Penanganan Banjir wilayah Sapan Tegalluar dengan cara Pentahelix di Kantor Desa Tegalluar, pada Kamis (27/11/2025).

Dalam sosialisasi tersebut hadir pula Kepala Dinas PUTR, Perkimtam, DLH, Camat Bojongsoang, DPMTSP, Kepala Desa Tegalluar, perwakilan perusahaan dan tamu undangan lainya.

“Hari ini kita kumpulkan para pengusaha dan berbagai stakeholder di kawasan Tegalluar. Kita ingin bersama-sama menyelesaikan banjir yang kerap menerjang kawasan Sapan Tegalluar,” ujar Kang DS usai kegiatan sosialisasi pentahelix.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu mengaku sengaja mengundang seluruh pengusaha di kawasan Kota Baru Tegalluar karena menurutnya, penyelesaian banjir Sapan Tegalluar tidak akan selesai tanpa kolaborasi dengan para pengusaha.

Ia menyebut para pengusaha wajib terlibat dalam penyelesaian banjir Tegalluar. Sebab, satu-satunya cara untuk mengatasi banjir Tegalluar adalah dengan cara pembuatan embung, folder atau danau-danau penampung air hujan dan banjir.

“Pada prinsipnya para pemilik lahan sudah setuju dan siap, tinggal ditindaklanjuti secara teknis, entah itu bikin penyataan atau hibah dan segala macamnya sehingga nanti aman,” jelas Kang DS.

Bupati mengaku sangat bersyukur karena sudah ada beberapa perusahaan yang siap menghibahkan lahannya untuk pelebaran selokan maupun pembuatan folder untuk menampung air banjir.

“Dan alhamdulilah ada beberapa perusahaan yang sudah siap,” kata Bupati.

Dalam upaya mengurangi resiko banjir, Pemkab Bandung memulai program pelebaran solokan terutama di titik-titik kritis. Rencana pelebaran saluran ditargetkan mencapai 2 hingga 3 meter, menyesuaikan debit air dan kebutuhan teknis.

Kang DS juga mengungkapkan bahwa normalisasi beberapa aliran sungai dan saluran irigasi sedang dipersiapkan, termasuk Sungai Cipangkolan Lama dan sejumlah solokan yang kondisinya telah dangkal.

“Banyak selokan yang sudah hampir rata dengan sawah. Semua itu akan kita perbaiki bertahap,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Bedas menjelaskan bahwa kawasan Kota Baru Tegalluar yang mencakup kurang lebih 3.500 hektare memiliki aturan tegas terkait kewajiban pengusaha dalam penyediaan ruang terbuka khususnya untuk folder, danau penampungan, serta area keselamatan banjir.

“Dalam Peraturan Daerah, khususnya Pasal 63 Ayat 3, sudah jelas bahwa setiap pemohon izin wajib menghibahkan 10 persen dari lahan yang diusulkan untuk kebutuhan penanganan banjir. Ini aturan yang harus dipatuhi,” tegas Bupati.

“Jadi jangan sampai izin sudah keluar, tapi lupa kepada kewajiban. Jangan sampai nanti pemerintah yang memaksa, tapi saya berharap ada kesadaran dari seluruh pengusaha di kawasan Tegalluar. Tanpa diminta pun dapat memberikan kewajiban,” tegasnya.

Untuk mempercepat realisasi program penanganan banjir, Pemkab Bandung menyiapkan skema pendanaan dari empat sumber, yaitu dari APBD Kabupaten Bandung, BBWS, APBD Provinsi dan dari sumber pentahelix. Artinya dari partisipasi masyarakat dan para pelaku usaha di kawasan Tegalluar.

Bupati Bandung kembali mengajak agar seluruh pengusaha di kawasan Tegalluar menunjukkan komitmen dan kesadaran tanpa harus menunggu tindakan tegas.

“Ini bukan soal memaksa. Ini kewajiban yang sudah diatur dalam Perda. Jangan sampai izin usaha berjalan, tapi kewajibannya dilupakan. Pemerintah akan memastikan semuanya taat aturan demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.(*)

 

Yans.

Atasi Banjir, Bupati Bandung Ancam Cabut Izin Usaha Bagi yang Tidak Penuhi Kewajiban Perda RTRW.

DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan kepada para pelaku usaha dan industri yang membangun usahanya di Kawasan Kota Baru Tegalluar untuk memenuhi kewajibannya berupa hibah lahan minimal 10% dari total luas lahan yang digunakannya.

Sebab menurut bupati kewajiban tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Bandung khususnya Pasal 63 ayat 3.

Hibah lahan 10% tersebut untuk kepentingan penyediaan lahan penampungan air baik berupa polder, embung-embung maupun danau, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal itu ditandaskannya saat Rapat Koordinasi Sinergitas Pentahelix Penanganan Banjir di Wilayah Sapan Tegalluar, di Aula Kantor Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, Kamis 27 November 2025.

Kalau berdasarkan regulasi Perda RTRW, kata bupati, pihaknya punya alasan mendasar untuk menagih kewajiban para pelaku usaha di Kawasan Kota Baru Tegalluar.

“Kalau tidak bisa memenuhi kewajiban perda, saya berhak mencabut surat izin operasional usaha yang sudah dikeluarkan, setelah diberikan surat peringatan satu sampai tiga,” tandas Bupati Kang DS.

Sementara pentahelix penanganan banjir di wilayah Sapan Tegalluar secara teknis sudah dimulai dengan normalisasi saluran air dengan pengerukan dan pelebaran solokan atau drainase.

“Nanti kita normalisasi juga saluran Sungai Cipamokolan Lama dan solokan yang sudah dangkal,” kata Kang DS.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa menambahkan, Kawasan Kota Baru Tegalluar merupakan daratan terendah di Bandung Raya.

“Jadi, selama kawasan Tegalluar ini tidak dibuatkan danau-danau penampung air, maka banjir di kawasan ini tetap tidak bisa terkendali,” jelas Zeis.

Ia menyebut dari total luas Kawasan Kota Baru Tegalluar seluas 3.500 hektare, maka dibutuhkan lahan danau seluas 130 Ha.(*)

 

Yans.

Seminar Policy Brief PKN Tingkat II 2025: Pemerintah dan Polri Tekankan Kepemimpinan Visioner serta Ketahanan Pangan Nasional

DAERAH, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Lemdiklat Polri menggelar Seminar Policy Brief Program Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Gelombang I Tahun 2025 di Gedebage, Bandung, pada Rabu (26/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan berbagai pejabat nasional dan menjadi ajang penyampaian rekomendasi strategis dari peserta PKN terkait isu ketahanan pangan dan kepemimpinan visioner.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan doa dan sambutan dari Kepala Pusdikmin Polda Jabar, Kombes Pol Ruly Agus Pramono, S.I.K. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan nasional.

“Ketahanan pangan adalah proses strategis yang tidak bisa dijalankan sendiri. Diperlukan kolaborasi pemerintah daerah, aparatur, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat agar program berjalan efektif dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Ruli menjelaskan bahwa kurikulum PKN telah dirancang menyeluruh, mulai dari manajemen strategis, kepemimpinan visioner, hingga kewirausahaan. Pembelajaran diawali dengan studi lapangan untuk memberikan pemahaman nyata terhadap tantangan pembangunan di lapangan.

“Para peserta nantinya akan kembali ke instansi masing-masing untuk menerapkan ilmu ini sekaligus memastikan bahwa program nasional berjalan optimal,” tambahnya.

Dalam sesi keynote speech, Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, S.STP., M.M., menyoroti urgensi kepemimpinan visioner dalam menjaga stabilitas negara di tengah dinamika global.

“Tema kita hari ini adalah strategi kepemimpinan visioner untuk mendukung masa depan yang stabil dan aman. Ini adalah tantangan sekaligus tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Anwar memaparkan bahwa pemerintah tengah mempercepat program strategis nasional, khususnya di bidang ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa sektor pangan, energi, dan air menjadi tiga pilar yang membutuhkan komitmen kuat dari pemimpin masa kini.

“Kementerian Pertanian telah menyelesaikan berbagai tahapan penting, termasuk penguatan lumbung pangan. Pemerintah juga bekerja sama dengan Polri untuk memastikan program berjalan transparan dan bebas penyimpangan,” tegasnya.

Ketua Panitia sekaligus Direktur RSUD Majalaya, drg. Anang Prasetiyono, Sp.BM (K) menyampaikan bahwa seminar ini merupakan puncak dari rangkaian pelatihan selama empat bulan. Peserta telah melakukan visitasi lapangan ke Indramayu dan Cirebon sebagai bagian dari penyusunan policy brief.

“Melalui policy brief ini, kami memberikan masukan bagi pemerintah terkait ketahanan pangan dan swasembada. Meski lokusnya kecil, bisa dijadikan model untuk skala yang lebih besar,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa ia bertugas memastikan kelancaran kegiatan yang digelar secara hybrid dan dihadiri berbagai kementerian serta lembaga, antara lain Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Bareskrim Polri, dan KMD Agri.

“Kami harus memastikan proses seminar berjalan tanpa hambatan agar rekomendasi peserta dapat tersampaikan dengan baik,” katanya.

Seminar mengundang sejumlah pejabat nasional, termasuk: Sekjen Kementerian Pertanian RI, Dr. Ir. Ali Jamil Hasrahap, M.P., Ph.D (via Zoom), taf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, S.STP., M.M, Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han, Penyidik Utama Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Zain C. Nugroho, S.H., S.I.K., M.Si (via Zoom)

Para peserta mempresentasikan policy brief masing-masing, dilanjutkan sesi panel dan diskusi interaktif bersama narasumber nasional. Serangkaian dialog menyoroti tantangan dan peluang ketahanan pangan nasional, termasuk pentingnya data akurat serta sinergi multipihak

Melalui seminar ini, Pusdikmin Polda Jabar berharap tercipta pemimpin-pemimpin baru yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

“Kami ingin peserta PKN Tingkat II menjadi pemimpin visioner yang siap menghadapi tantangan strategis dan mendukung terwujudnya Indonesia Maju dan Indonesia Emas,” tutup Kombes Ruly.****

Yans

Aplikasi SIPAKADES, Kang DS: Seluruh Siltap, Gaji dan Insentif RT dan RW Ditransfer Setiap Tanggal 1

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna melaksanakan launching SIPAKADES atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa dan e-Siltap (Penghasilan Tetap) Non-Tunai di Hotel Sutan Raja Soreang, pada Rabu (26/11/2025).

Pada kesempatan itu, Bupati Bandung sekaligus melaksanakan Pembukaan Pelatihan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan SIPAKADES serta Pembukaan Musyawarah Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Kang DS, sapaan akrab HM Dadang Supriatna, melaksanakan launching SIPAKADES itu bersama-sama dengan Asisten Pemerintahdan Kesejahteraan Rakyat Erwin Rinaldi, Kepala Inspektorat Daerah Marlan Nirsyamsu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Yana Rosmiana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Supardian, dan Kepala Diskominfo Teguh Purwayadi.

Pelaksanaan launching Sipakades dan e-Siltap Non-Tunai juga turut disaksikan para camat, ratusan kepala desa, sekretaris desa, para perangkat desa, dan para anggota BPD, baik yang hadir langsung di Hotel Sutan Raja Soreang, maupun melalui zoom meeting di kantor desa masing-masing se-Kabupaten Bandung.

“Alhamdulillah hari ini dilaksanakan sosialisasi tentang SIPAKADES atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa. Ini aplikasi khusus untuk Kabupaten Bandung, yang nama dari pemerintah pusat itu ada SISKEUDES. Tapi di Kabupaten Bandung khusus ada SIPAKADES,” jelas Kang DS usai launching aplikasi SIPAKADES.

Bupati Kang DS mengatakan, tentu mulai tahun Januari 2026 pihaknya akan melaksanakan launching seluruh siltap, gaji dan juga insentif untuk RT, dan RW akan diberikan setiap tanggal 1 pada setiap bulannya mulai tahun 2026.

“Transfer keuangannya variatif, ada yang dari BPR dan ada juga dari Bank BJB. Intinya semua ditransfer non-tunai dalam rangka kedisiplinan,” kata Kang DS.

Melalui pelaksanaan sosialisasi aplikasi SIPAKADES, kata Bupati Bedas, dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi masyarakat supaya keuangan bisa berputar di tingkat desa.

“Ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Dan nanti kita akan terus melakukan langkah-langkah, dan pada akhirnya juga para kepala desa cukup menyampaikan proposal itu tidak berupa hard copy, tapi soft copy melalui aplikasi sehingga tidak bertumpuk data ataupun arsip di DPMD,” tuturnya.

“Dan pada akhirnya ini lebih tertib lagi dan bisa terkontrol dan saya juga bisa melihat melalui dashboard. Desa mana yang sudah cair, dan desa mana yang belum cair. Kenapa belum cair? Nah ini harus kita lakukan kedisplinan, jangan sampai ada desa yang masih terlambat untuk mengusulkan, sehingga dengan pola aplikasi SIPAKADES ini akan lebih cepat, akurat, akuntabel, dan juga terintegritas dan lebih diprioritaskan,” pungkasnya.**

Yans.

Atlit Binaraga Kabupaten Bandung Suguhkan Prestasi Terbaiknya, Raih 1 Medali Emas 2 Perunggu di BK Porprov XV 2026

DAERAH, NASIONAL, NEWS, OLAHRAGA, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Pengurus PBFI kabupaten Bandung boleh berlega hati. Pasalnya lima atlet binaraga yang bertanding di ajang BK Porprov XV lolos ke babak kualifikasi (BK). Bahkan tiga diantaranya mendapatkan satu medali emas dan dua perak.

Hal itu diungkapkan Ketua PBFI Kabupaten Bandung H.Berry kepada wartawan usai babak final BK Porprov XV di Art Centre, pada Minggu (23/11/2025) malam.

“Alhamdulillah berkat perjuangan maksimal akhirnya kami dapat membuktikan kepada KONI kabupaten Bandung bahwa kita masih meraih medali emas meskipun hanya satu medali emas” terang H.Berry.

Ia menjelaskan peraih medali emas dari atlet bernama Andri Serat yang turun di kelas 70 KG, dua medali perunggu dari Arie Blade (75 Kg) dan Ali Karna (85 KG). Dua atlet lainnya yang lolos BK adalah Rusyana (70 Kg) meraih juara ke empat dan Ivhan FG (85 KG plus), meraih juara ke 4.

Raihan prestasi tersebut ,mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum KONI Kabupaten Bandung H.Yana Suryana S.Pd.I, yang hadir di acara BK tersebut.

“Kami merasa bersyukur PBFI Kabupaten Bandung dapat juara satu, tiga, empat dan lima. Saya ucapkan selamat kepada seluruh atlet binaraga yang semuanya lolos BK artinya mereka semuanya dapat tiket Porprov XV 2026. Saya menilai ini jadi kebanggan dan tradisi juara untuk PBFI kabupaten Bandung pada kategori binaraga ini. Semoga saja untuk Porprov nanti, kita tetap mendulang medali dan membuktikan bahwa PBFI kabupaten Bandung adalah yang terbaik,” harap H.Bery

Ustad Persib, sapaan Ketua Umum KONI kabupaten Bandung itu sengaja hadir dan ingin mejadi saksi peraihan emas dari sang jawara Andri Serat. Pada UPP Ustad Persib pun di berikan kesempatan mengalungkan medali emas kepada Andri.

Dia mengatakan untuk mendukung program raihan 100 emas target KONI kabupaten Bandung, akan terwujud dengan sukses, salah satunya disokong atlet binaraga kabupaten Bandung.

Inilah Raihan Hasil BK Porprov XV di Art Centre Garut, pada Minggu (22/11/25).

Kelas 70 (ke bawah)
Juara 1 Andri Serat
Kabupaten Bandung
Juara 2 Rudi Bakti
Kota Cimahi
Juara 3 Jejen J.A.
Majalengka

Kelas 75 KG
Juara 1 Deni
Kota Bandung
Juara 2 Ronny
Kab.Tasikmalaya
Juara 3 Arie Blade
Kabupaten Bandung

Kelas 85 Kg
Juara 1 Basri
Kota Bogor
Juara 2 Badik A. Efendi
Kota Cimahi
Juara 3 Ari Blade
Kabupaten Bandung

Kelas (diatas) 85 Kg
Juara 1 Juna
Cianjur
Juara 2 Ade
Bogor
Juara 3 Rangga
Kota Bandung
Juara 4 Ivhan FG
Kabupaten Bandung. (**”)

 

Yans.

Kang DS: Pemkab Bandung Fasilitasi Kepulangan Rizki Nurfadilah dari Kamboja, Jalani Pemeriksaan Kepolisian

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung,Dr HM Dadang Supriatna menegaskan bahwa pada Minggu (23/11/2025), Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Tenaga Kerja bersama instansi terkait telah memfasilitasi pemulangan Rizki, warga Kabupaten Bandung yang berada di Kamboja. Pemkab Bandung juga menanggung biaya tiket kepulangannya.

“Setibanya di tanah air, yang bersangkutan langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan kepolisian terkait permasalahan yang dihadapi. Ada dugaan bahwa apa yang diviralkan di media sosial tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Rizki ternyata berangkat ke Kamboja atas keinginan sendiri,” jelas Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS.

Kang DS menyampaikan bahwa tindakan Rizki telah membuat keluarga, terutama orang tuanya, merasa kerepotan dan terbebani.

“Saya imbau masyarakat Kabupaten Bandung untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial, tidak mudah berkomentar, serta tidak menyampaikan sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kang DS.

_Kronologi Pemulangan_

Pada Minggu, 23 November 2025, tim gabungan Satreskrim Polresta Bandung bersama BP3MI Provinsi Jawa Barat menjemput Rizki di Bandara Soekarno-Hatta dengan pendampingan dari Kemenlu dan KBRI Kamboja.

Setelah proses penjemputan, pada hari ini Rizki menjalani pemeriksaan kesehatan serta pendalaman oleh penyidik terkait peristiwa tersebut. Setelah rangkaian pemeriksaan selesai, Polresta Bandung akan menyerahkan Rizki kepada pihak keluarga. Selanjutnya ia akan dititipkan sementara di Dinas Sosial untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan pendampingan.

Ke depan, Satreskrim Polresta Bandung masih melakukan pendalaman untuk mencari fakta hukum yang diperkuat dengan bukti-bukti.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengucapkan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu proses pemulangan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenlu, KBRI Kamboja, BP3MI Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kabupaten Bandung atas dukungan dalam proses pemulangan Rizki,” ujarnya di Mapolresta Bandung, Senin (24/11/2025).

 

Yans.

Kang DS Minta OPD Genjot PAD dan Stabilitas Fiskal Daerah,Menggali Potensi Pendapatan Daerah

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung, Dr HM Dadang Supriatna menekankan pentingnya stabilitas fiskal dan penguatan kinerja pendapatan daerah pada Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung yang digelar di Rumah Dinas Bupati Bandung, Kamis (20/11). Seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, dan direktur RSUD se-Kabupaten Bandung hadir dalam agenda tersebut.

Ia menyampaikan bahwa total pendapatan Kabupaten Bandung tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp7,3 triliun dan hingga hari ini, realisasinya telah menembus angka Rp6,08 triliun atau sekitar 83%.

“Ini menandakan bahwa pengurangan APBD 2026 berawal dari tahun 2025. Ada proyeksi pengurangan meski sudah menggabungkan PAD dan dana TKD (transfer ke daerah) dari pemerintah pusat yang juga berkurang,” jelasnya.

Namun, Bupati yang akrab disapa Kang DS ini menyoroti capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang masih belum mencapai target. Dari rencana Rp2,2 triliun, capaian saat ini baru berada di angka Rp1,5 triliun atau kurang sekitar Rp700 miliar.

“Setelah kita bedah, kenapa PAD tidak begitu menggembirakan karena ada perubahan beberapa regulasi. Di antaranya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) atau rumah subsidi yang bebas PPB, padahal itu seharusnya berpotensi menghasilkan pendapatan Rp27 miliar. Akibatnya, ada penyesuaian tunjangan kinerja bagi ASN Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Kang DS juga meminta seluruh kepala perangkat daerah agar lebih cermat dalam mengusulkan kebutuhan anggaran serta tidak memaksakan permohonan anggaran ke DPRD.

“Saya titip jangan menjanjikan atau memaksakan permohonan anggaran, kecuali para kepala dinas bisa mencari potensi baru PAD,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong OPD untuk terus memetakan potensi fiskal, termasuk peluang pariwisata di wilayah Pacira setelah terbitnya RDTR. Menurutnya, perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan riil dan peluang pengembangan ekonomi.

Pada kesempatan itu, ia pun menyinggung insentif fiskal sebesar Rp6,5 miliar yang diterima Kabupaten Bandung. Dana tersebut diarahkan untuk program-program prioritas lintas sektor.

“Kita nilai, silakan Dinas Pertanian saya kasih uang ini, tapi saya ingin ada gerakan menanami halaman rumah. Buktikan hasilnya! Lalu saya ingin masyarakat bisa memelihara ayam petelur untuk cadangan pangan di tingkat rumah tangga,” tuturnya.

Kang DS yang juga ketua AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi) memberi perhatian khusus pada kondisi sanitasi sekolah yang menurutnya belum layak. Ia berharap insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Dinas Pendidikan, terutama kebutuhan air di sekolah tolong diperbaiki. Saya lihat masih banyak sekolah yang sanitasinya tidak layak,” ujarnya.

Pada rapat tersebut, Kang DS juga memaparkan sejumlah laporan dari media sosial terkait keluhan warga, termasuk banjir di wilayah Tegalluar serta kabel listrik yang semrawut di sejumlah titik. Ia meminta camat dan dinas terkait untuk segera melakukan penanganan.

“Jangan sampai masyarakat terus mengeluh di media sosial, tapi tidak ada solusi,” tegasnya.

Menutup arahannya, Kang DS meminta seluruh OPD untuk menyiapkan program kerja 2026 yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Yans.

Pemkab Bandung Raih Penghargaan “Be Award 2025-Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Paling Masif

NASIONAL, NEWS, Pemerintah|oleh

JAKARTA – YUTELNEWS com|| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali torehkan prestasi bergengsi pada tingkat nasional. Kali ini, Pemkab Bandung dibawah kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna raih penghargaan “Be Award – Penghargaan Untuk Instansi Pengguna Layanan Sertifikasi Elektronik Tahun 2025” dengan kategori “Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Paling Masif”.

Ini diraih pada ajang Digital Trust 360 Summit yang diselenggarakan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(BSSN) di Gedung Sasono Langen Budoyo Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis (20/11/2025).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung, H.Teguh Purwayadi, S.Stp, M.Si., mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna yang berhalangan hadir karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, menerima langsung penghargaan untuk Pemkab Bandung.

Pasca menerima penghargaan Be Award 2025, Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, H.Teguh Purwayadi, S.Stp, M.Si., menyampaikan apresiasi atas penghargaan tersebut.

“Penghargaan pada Digital Trust 360 Summit ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung berada di jalur yang tepat dalam mengakselerasi transformasi digital pemerintahan,” kata Teguh.

“Pemanfaatan tanda tangan elektronik yang masif bukan hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memastikan keamanan dan keabsahan dokumen pemerintahan,” imbuhnya.

Diskominfo Kabupaten Bandung terus memperkuat tata kelola teknologi informasi dengan standar keamanan yang tinggi.

“Transformasi digital harus berjalan seiring dengan peningkatan keamanan siber dan kepercayaan publik. Karena itu kami terus memperkuat keamanan informasi, meningkatkan
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan memastikan setiap layanan digital berjalan aman serta terintegrasi,” jelasnya.

Kedepan, Pemerintah Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus memperluas dan memperdalam adopsi layanan digital, termasuk integrasi penuh TTE dengan seluruh proses administrasi lintas perangkat daerah, Unkapnya.

Peningkatan keamanan informasi sesuai standard BSSN, penguatan layanan publik berbasis digital. Selain itu edukasi dan literasi digital untuk ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat. Inovasi layanan yang cepat, efisien, dan mudah diakses.

“Dengan berbagai inisiatif tersebut, Kabupaten Bandung menargetkan posisi sebagai daerah pionir
dalam pembangunan ekosistem digital yang terpercaya serta memberikan layanan publik yang
berkualitas tinggi,” ujarnya.

Dijelaskan, Digital Trust sebagai Fondasi Transformasi Digital Nasional. Seiring dengan prioritas nasional dalam percepatan transformasi digital, Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) berkomitmen untuk memperkuat Digital Trust sebagai fondasi utama dalam
membangun ekosistem digital yang aman dan andal.

Digital Trust tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi seluruh elemen bangsa. Mulai dari pemerintah sebagai regulator, sektor swasta sebagai penyedia layanan dan inovasi, akademisi melalui riset dan edukasi, serta masyarakat melalui literasi dan kesadaran digital.

Sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor tersebut, BSrE menyelenggarakan “Digital
Trust 360 Summit”, sebuah forum yang menghadirkan pemangku kepentingan untuk membahas integrasi kebijakan, teknologi, dan riset dalam memperkuat ekosistem digital nasional yang
tangguh, aman, dan berkelanjutan.

Dalam momentum ini, Pemerintah Kabupaten Bandung ditetapkan sebagai penerima Be Award 2025 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam memanfaatkan layanan sertifikasi elektronik guna mendukung tata kelola pemerintahan digital yang terpercaya, efisien, dan transparan.

Transformasi Digital Pemerintah Kabupaten Bandung, yakni Responsif, Aman, dan Terukur.

Penggunaan TTE (Tanda Tangan Elektronik) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah
dilakukan secara masif untuk seluruh perangkat daerah. Pemanfaatan ini terbukti, pertama mempercepat proses administrasi dan pelayanan publik. Kedua, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik. Ketiga, meningkatkan efisiensi birokrasi. Keempat, memastikan keabsahan dan keamanan dokumen yang sesuai standar nasional. Kelima, memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel.

Capaian ini sekaligus mendukung visi Kabupaten Bandung BEDAS (Bersih, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera) dalam aspek modernisasi layanan publik dan penguatan digital trust.**

 

Yans

Anggota DPRD Propinsi Agung Yansusan ST, S.Ag, Turut Hadir Dukung Program Gizi, Pencegahan Stanting

DAERAH, KESEHATAN, NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan program Pemberian Paket Protein Hewani sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan stunting di wilayah Jawa Barat. Kali ini kegitan tersebut berlangsung di Aula Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. pada Kamis (20/11/2025).

Menariknya dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Agung Yansusan ST, S.Ag, MUD dari Fraksi Partai Golongan Karya yang hadir memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam menekan angka stunting.

Dalam kesempatan itu, masyarakat menerima paket pangan berisi protein hewani seperti susu, telur, dan produk peternakan lainnya. Program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak pada masa pertumbuhan dan mencegah risiko gagal tumbuh sejak dini.

Anggota DPRD Provinsi Agung Yansusan ST, S.Ag menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, hingga perangkat desa menjadi kunci keberhasilan program.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DKPP Jawa Barat atas konsistensinya menjalankan program gizi untuk masyarakat.

Jadi kegitan ini datang dari APBD provinsi yang berupa penambahan. Namun, sebelumnya tidak ada tapi kita komisi II karena merasa Kabupaten Bandung ini salah satu target prioritas untuk pementasan stunting diminta ada tambahan nya,” terangnya

“Nah, akhirnya alhamdulilah disetujui oleh dinas untuk bisa di titik ini, jadi harapannya ini tidak susten cuma ngasih sekarang untuk sekian minggu,” jelasnya

Kegitan tersebut, imbuh Agung, tadi ada edukasi juga kesadaran dari pemerintah setempat kecamatan, desa menduplikasi program yang sama bahkan yang lebih inovatif bagaimana caranya tidak ada yang stunting lagi

“Mohon juga temen temen wartawan kalau bikin konten atau berita tolong bikin berita atau konten betapa pentingnya protein hewani dalam asupan makanan sehari hari. Saya optimis dengan keseriusan seperti ini bisa terus menekan angka stunting,” Tukasnya

 

Yans.

Singgah di Natuna, Menhan RI Disambut Danlanud RSA Sampaikan Pesan Strategis

Pemerintah|oleh

Natuna-yutelnews.com
Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Jenderal TNI (Hor) Purn. Sjafrie Sjamsoeddin, tiba di Lanud Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau disambut langsung Komandan Lanud RSA, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, S.E., M.M., M.Han., Selasa (18/11/2025) malam.

Kedatangan Menhan RI bersama rombongan merupakan rangkaian transit usai melaksanakan agenda kerja di Tokyo, Jepang, sehari sebelumnya.

Menhan RI dan rombongan tiba menggunakan pesawat VIP/VVIP TNI AU Boeing 737-800 NG tail number A-7309 dari Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma.

Sesampainya di Main Apron Lanud RSA, Menhan RI melanjutkan kegiatan menuju Gedung VVIP Graha Serasan untuk menjalani agenda transit sebelum keberangkatan berikutnya.

Menhan RI kemudian memberikan pengarahan kepada para komandan satuan TNI yang hadir mengenai pentingnya kesiapsiagaan, sinergi antar satuan serta peran Natuna sebagai wilayah pertahanan terdepan.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan RI menuliskan Kesan dan Pesan untuk Lanud RSA, yaitu: “Jadikan Lanud ini posko depan yang kokoh dan tangguh untuk pengamanan wilayah utara kedaulatan NKRI.”

Penyambutan kedatangan Menhan RI turut dihadiri Danlanal Ranai, Dandim 0318/Natuna, Para Kepala Dinas Lanud RSA, Dansatrad 201 Ranai, Danskadron Udara 52, Dandenhanud 477 Korpasgat, serta Para Pejabat dilingkungan Lanud RSA sebagai bentuk sinergi antar instansi.

Lanud RSA memastikan seluruh rangkaian penyambutan berlangsung tertib, aman, dan sesuai protokol, mencerminkan kesiapan satuan dalam mendukung tugas pertahanan di wilayah perbatasan.

Usai transit di Lanud RSA, Menhan RI dan rombongan kemudian bertolak menuju Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Reporter.BANI)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.