,

Kadisdik H Asep Kusuma Berharap Semua Pihak Paham dan Mengerti, Semua Ada Mekanisme dan Proses

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung, H. Asep Kusumah menepis isu yang beredar berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan / Pembebasan Lahan SMPN 6 Pangalengan.

Menurut Asep Kusumah proses terus berlanjut dan saat ini masih dalam persiapan proses pembayaran pembebasan lahanya kepada pemilik, Ujar Asep Kusumah di Area Hotel Sutan Raja Soreang Kabupaten Bandung, Pada Senin 03 November 2025.

Usai mengikuti Dialog Interaktif Guru Honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung dengan Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.AP. beserta Kementerian Agama Republik Indonesia di Hotel Sutan Raja Soreang. Menegaskan dalam waktu dekat pembayaran akan segera dilaksanakan, namun untuk pelunasan akan dilakukan pada tahun 2026 mendatang.

Lebih lanjut Asep Kusuma menjelaskan terkait rumor yang beredar lewat media bahwa program pembangunan SMPN 6 Pangalengan yang berlokasi di Desa Tribakti Kecamatan Pangalengan mengalami penundaan pembebasan lahan karena ada efisiensi anggaran APBD. Ia menuturkan berita itu tidak benar dan tidak bersumber.

“Harusnya media tanya dulu ke saya, duduk perkaranya seperti apa?” Kata kadisdik.

Ia menuturkan untuk pembebasan lahan anggaranya sudah disiapkan. Pembayaran Down Paymnet (DP) akan dibayarkan tahun 2025 dan pelunasanya akan dibayarkan tahun 2026, tutur Asep Kusuma.

Sebelumnya diberitakan ada penundaan rencana pembelian lahan karena efisiensi anggaran yang sempat membuat kecewa warga Pangalengan.**

 

Yans

Wakil Ketua DPR RI H Cucun Apresiasi Komitmen Kang DS Sejahterakan Guru Ngaji di Kabupaten Bandung

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kebijakan Bupati Bandung Dadang Supriatna yang mengalokasikan anggaran khusus dari APBD untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji di Kabupaten Bandung.

Menurut Kang Haji Cucun, sapaan akrabnya, Kabupaten Bandung merupakan satu-satunya daerah yang mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 109 miliar per tahun untuk insentif sekitar 17 ribu guru ngaji se-Kabupaten Bandung.

“Selama kepemimpinan Bupati Bandung Kang DS, anggaran untuk kesejahteraan guru ngaji dikucurkan secara nyata sebesar Rp 109 miliar per tahun. Ini yang membuat kami di DPR RI merasa bangga,” ungkap Cucun.

Hal tersebut disampaikan Cucun dalam kegiatan Reses I Anggota DPR RI Tahun Sidang 2025/2026 dengan tema “Dialog Interaktif Bersama Guru Honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung yang dibuka langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna di Sutan Raja Hotel, Pada Senin (03/11/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan jarang sekali ada kepala daerah yang memiliki keberpihakan nyata kepada para guru ngaji yang selama ini ikut berkontribusi nyata dalam mencerdaskan dan membangun karakter anak-anak bangsa.

Terlebih, kata dia, selain menggelontorkan insentif setiap bulannya, Pemkab Bandung juga memberikan perlindungan bagi para guru ngaji berupa pemberian BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Kebijakan tersebut, menurut Kang Haji Cucun, merupakan bukti nyata berbagai program kesejahteraan bagi guru ngaji yang terus dijalankan secara konsisten oleh Bupati Bandung.

“Di laptop saya, kalau dibuka semua datanya, terlihat jelas berbagai program Pak Bupati dalam meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji. Kalau Bupatinya bukan PKB, belum tentu memperhatikan para guru ngaji,” tambah Cucun sambil tersenyum.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS juga meminta dukungan dari Kementerian Agama dan DPR RI agar upaya peningkatan kesejahteraan guru ngaji dapat terus dimaksimalkan.

“Tanpa guru ngaji, belum tentu anak-anak kita bisa belajar ilmu agama, sementara para orang tuanya sibuk bekerja,” tutur Kang DS.

Ia menjelaskan, berbagai langkah telah dilakukan untuk mendukung para guru ngaji, diantaranya pemberian insentif dan jaminan kesehatan. Kang DS juga berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang seimbang antara kesejahteraan guru ngaji dan guru formal lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Kang Haji Cucun menyatakan sepakat dengan usulan Bupati Bandung dan akan mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih besar kepada para guru ngaji.(**)

 

Yans.

, ,

Warga Berharap, Pemkab Segera Lakukan Normalisasi dan Pengerukan Saluran Air, di Wilayah Dayeuhkolot Dan Bojong Soang.

NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung -YUTELNEWS com|| Seperti kita ketahui bersama bahwa kawasan Dayeuhkolot dan Bojongsoang menjadi Langganan genangan air saat musim penghujan tiba.

Salah seorang tokoh kecamatan Dayeuhkolot Tri Rahmanto, menuturkan sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan Normalisasi dan pengerukan saluran air disekitar Dayeuhkolot dan Bojongsoang.

” Kami sangat mengapresiasi tindakan dan langkah Bupati Bandung saat melakukan peninjauan ke Lokasi Banjir Dayeuhkolot dan Bojongsoang, yang mengintruksikan segera dilakukan Normalisasi saluran Air, “.

Disamping itu selokan selokan yang di aliri air jangan luput dari perhatian pula, pasalnya bayak solokan yang tidak berfungsi dengan baik akhirnya terjadi luapan air.

” Hal ini patut dilakukan guna mengurangi resiko dan genangan air di sekitar Dayeuhkolot dan Bojongsoang, ” Ujar Tri Rahmanto Pada Senin Pagi 03 November 2025.

Selain itu pula, sudah saatnya kepedulian para pengusaha / pabrik (Pentahelix) yang ada di sekitar Dayeuhkolot dan Bojongsoang disentuh agar mereka peduli terhadap musibah yang terjadi, Tutur Tri Rahmanto.

Kita tidak tahu kapan bencana itu akan datang, baik itu Banjir, Gempa Bumi, atau pergeseran Tanah, sangatlah elok bila kita semua lebih waspada dan tidak selalu bergerak bila bencana tersebut datang.

Tokoh masyarakat ini berharap Pemerintah Daerah melalui stakeholder yang ada dapat segera melakukan langkah langkah Prefentive untuk mengurangi segala dampak yang ditimbulkan akibat Banjir dan lainnya.

Hal senada disampaikan Cecep penduduk Kecamatan Bojongsoang yang menyampaikan sangat perlu dilakukan Normalisasi saluran air dibojongsoang.

” Baik yang ada dikomplek perumahan maupun perkampungan warga, ” Ucapnya.

Dirinya berharap pihak Pemerintah Kabupaten Bandung dapat segera melakukan langkah langkah untuk mengantisipasi terjadinya genangan air yang lebih besar lagi,” Pungkasnya.

 

Yans

,

Pelanggaran UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, Begini Kata Dr. Siti Komariah.

NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung -YUTELNEWS com|| Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) secara interaktif. FGD ini mengambil tema Implementasi Pendidikan Aqil-Baligh untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang diselenggarakan di Kantor Desa Paku Haji, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu, 25 Oktober 2025.

PkM Program Studi Pendidikan Sosiologi UPI digelar sebagai upaya untuk membentuk Pola Asuh Orang Tua Sebagai Pencegahan Kenakalan Remaja. Hal ini juga untuk mengantisipasi pergaulan bebas di antara remaja yang menyebabkan pernikahan dini (pernikahan anak) di kalangan remaja. Dimana remaja tidak memahami fungsi naluri seksual, sehingga menyalurkan nafsu secara keliru (pergaulan bebas, yang berakibat kehamilan pranikah), ungkap Siti Komariah, Ph.D, Sekretaris Program Studi Pendidikan Sosiologi UPI.

Menurut Sosiolog alumni Universiti Malaya Kualalumpur ini, masih banyak orang tua yang menganggap tabu membicarakan seksualitas, sehingga anak belajar dari media yang tidak islami. Akibatnya, ketika terjadi kehamilan pranikah, keluarga memilih jalan pintas menikahkan anak, walaupun belum siap mental dan ekonomi.

Kegiatan FGD yang melibatkan masyarakat Desa Paku Haji, perwakilan Desa Paku Haji, ibu ibu PKK, serta remaja putri ini menekankan pentingnya menekan upaya Pernikahan dini (child early marriage) merupakan pernikahan yang melibatkan satu atau kedua mempelai yang berusia di bawah 18 tahun. Praktik ini dipandang bermasalah karena memengaruhi hak anak, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan jangka panjang. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang mengatur batas umur minimal laki-laki dan perempuan menikah yaitu 19 tahun, ungkap Dr. Siti Komariah.

Meskipun angka perkawinan anak menurun, akan tetapi perkawinan anak tetap merupakan isu serius. Secara nasional angka perkawinan anak turun dari 10,35% (2020/2021) menjadi 6,92% pada 2023 (Kemen PPPA). Data Kemenag, pasangan menikah di bawah 19 tahun menurun: tahun 2022, 8.804 pasangan, tahun 2023, 5.489 pasangan, tahun 2024, 4150 pasangan.

Sementara data di Jawa Barat berkenaan dengan pernikahan dini, pada tahun 2019 tercatat 21.499, tahun 2020 tercatat 9.821 (11,58%), tahun 2021 tercatat (10,35%), tahun 2022 tercatat 5.523 (8,65%), bahkan menurut artikel di jurnal fakultas hukum UNPAD, tahun 2022 pengajuan dispensasi nikah berjumlah 8.607. Tahun 2023 tercatat (8,05%), tahun 2024 prevalensi perkawinan anak di Jawa Barat 5,78%. Data ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama, ungkap Dr. Siti.

FGD yang digelar oleh Program Studi Pendidikan Sosiologi UPI ini berupaya untuk melakukan pencegahan kenakalan remaja dalam hal ini pergaulan bebas yang seringkali menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini. Upaya lain perlu dilakukan sedini mungkin di lingkungan keluarga melalui pendidikan aqil balig, tarbiyah jinsiyyah.

Bagaimanapun, keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengajarkan adab aurat, pergaulan, dan tanggung jawab melalui parenting Islami, komunikasi terbuka, diskusi bertahap tentang pubertas.
Tarbiyah jinsiyyah, merupakan proses pendidikan yang membimbing manusia, khususnya anak dan remaja, agar memahami, menyikapi, dan mengelola naluri seksualnya sesuai dengan ajaran Islam, nilai moral, serta tanggung jawab sosial dan spiritual ungkap peneliti sosiologi gender ini.

Kita ingin mencegah praktik pernikahan dini yang pada umumnya terjadi karena kegagalan tarbiyah jinsiyyah, yaitu kurangnya pemahaman tentang seksualitas, tanggung jawab, dan tujuan pernikahan. Dengan adanya pendidikan tarbiyah jinsiyyah yang benar akan melatih remaja mengendalikan nafsu (tazkiyah an-nafs), sehingga menghindarkan mereka dari zina dan kehamilan pranikah, serta menuntun mereka menikah pada waktu yang tepat, setelah matang fisik, mental, dan ekonomi, selaras dengan syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sudah selayaknya bahwa cara yang lebih mulia dalam mengatur naluri seksual yaitu dengan ilmu dan iman. Pendidikan aqil balig, tarbiyah jinsiyyah yang benar bukan mengajarkan seks, tapi menanamkan kesadaran bahwa seks adalah amanah Allah yang harus dijaga hingga halal dan bertanggung jawab, tutup Siti Komariah.***

Yans.

, ,

Camat Bojongsoang Kankan Taufik B.S.Ip, Apresiasi TNI Bersihkan Sungai Citarum,Penanganan Sampah dan Banjir.

NEWS, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Camat Bojongsoang, Kankan Taufik, mengapresiasi langkah jajaran TNI yang turun langsung membersihkan sampah di aliran Sungai Citarum serta membangun tanggul di wilayah Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Citarum Harum Sektor 2 yang dikunjungi langsung oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih S.E., didampingi Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, Dinas Lingkungan Hidup, BBWS, Kesbangpol,DPUTR dan Tamu Undangan Lainnya pada Jumat (31/10/2025).

Menurut Kankan, kehadiran TNI menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menjaga kebersihan dan mencegah banjir, khususnya di kawasan rawan genangan.

“Pertama, saya ucapkan terima kasih atas inisiasi yang dilakukan jajaran TNI yang hari ini dikunjungi langsung oleh Pangdam III/Siliwangi. Kami dari pemerintah Kecamatan Bojongsoang sangat mengapresiasi, karena persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” ujar Kankan di lokasi kegiatan, Taman Air Oxbow Bojongsoang.

Ia menekankan bahwa persoalan lingkungan, seperti sampah dan banjir, hanya bisa diatasi jika seluruh pihak ikut terlibat – mulai dari pemerintah, aparat, hingga masyarakat.

“Ketika pemerintah melaksanakan hal positif seperti kegiatan hari ini, sementara masyarakat masih membuang sampah sembarangan, maka upaya itu menjadi tidak berarti. Semua pihak harus ikut bergerak dan punya kesadaran bersama,” katanya.

Kankan juga mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke sungai.
“Hal positif itu sederhana, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pemerintah pun terbuka terhadap masukan dari masyarakat, karena solusi terbaik lahir dari kerja sama,” ujarnya.

Dari hasil pantauan lapangan bersama RW 9, dan 10 Desa Bojongsoang, Kankan mengungkapkan bahwa penyebab utama banjir di wilayahnya adalah pendangkalan Sungai Cikapundung Kecil yang berada di belakang permukiman warga.

“Sungai itu sudah cukup dangkal karena sedimentasi yang tinggi. Kalau hanya meninggikan tanggul tanpa memperbaiki aliran sungainya, air bisa meluap ke arah permukiman,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait, seperti BBWS, tidak hanya fokus pada pembangunan tanggul, tetapi juga melakukan normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi agar aliran air kembali lancar.

Kankan juga menyoroti kondisi sampah yang terus menumpuk di aliran sungai kecil.
Menurutnya, sejak ia menjabat tiga bulan lalu, volume sampah di wilayah tersebut terus meningkat setiap kali hujan deras.

“Tiga bulan lalu, saat pertama saya menjabat di Bojongsoang, tumpukan sampah belum sebanyak sekarang. Tapi setiap kali hujan deras, sampah langsung menumpuk di sini. Itu berarti masih banyak warga yang membuang sampah ke sungai,” ungkapnya.

Ia menegaskan, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab warga Bojongsoang semata, melainkan juga masyarakat di wilayah lain yang terhubung melalui aliran sungai.

“Karena sampah di Bojongsoang ini terbawa dari hulu. Maka saya berharap semua warga di sepanjang aliran sungai turut menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai,” pungkasnya.

 

Yans.

Presiden Prabowo Tegaskan Program Penghapusan Utang UMKM Sebagai Wujud Transparansi Kebijakan Publik

Pemerintah|oleh

NATUNA – YUTELNEWS.com
Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat kecil.
Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wujud Keberpihakan kepada Pelaku Usaha Kecil

Kebijakan ini menjadi bentuk perhatian langsung pemerintah terhadap para pelaku usaha yang terdampak kesulitan ekonomi, baik akibat bencana alam, pandemi, maupun lemahnya permodalan.
Program ini menegaskan keberpihakan negara terhadap sektor ekonomi rakyat yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penghapusan utang hanya berlaku bagi piutang macet dengan nilai maksimal sekitar Rp500 juta, dan diperuntukkan bagi pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta UMKM lainnya.

Kredit yang dapat dihapuskan merupakan utang yang telah berstatus macet selama minimal lima tahun dan sudah melalui proses penagihan sesuai prosedur lembaga keuangan terkait.

Tidak Berlaku untuk Semua Nasabah

Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini tidak berarti seluruh utang nasabah bank akan dihapus secara otomatis.
Kebijakan tersebut bersifat selektif dan hanya diberikan kepada pelaku usaha kecil yang benar-benar memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam PP No. 47 Tahun 2024.

“Langkah ini untuk menata ulang sistem pembiayaan UMKM agar lebih sehat, adil, dan transparan,”
ujar Kepala Sekretariat Kabinet dalam keterangan resmi di laman Setkab.go.id.

Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Kebijakan ini juga menegaskan semangat transparansi dan akuntabilitas publik, di mana setiap penghapusan utang dilakukan secara terukur, dapat diaudit, dan berdasarkan data resmi lembaga keuangan negara.
Melalui program ini, pemerintah berharap pelaku UMKM yang sebelumnya terbebani utang macet dapat kembali bangkit serta berperan dalam memperkuat ekonomi nasional.

Langkah Presiden Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan ekonomi yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan masyarakat.

Yutelnews Hadirkan Informasi Resmi untuk Publik

Sebagai bentuk transparansi kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih banyak belum mengetahui isi kebijakan tersebut, awak media YUTELNEWS.com kembali memuat dan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat.
Rilisan ini bersumber dari keterangan resmi pemerintah dan publikasi media nasional terverifikasi, sehingga diharapkan menjadi bahan informasi publik yang akurat, berimbang, dan mencerahkan.

Redaksi: Darmansyah – Kabiro Natuna
Editor: YUTELNEWS.com
Sumber: Setkab.go.id | Kontan.co.id | Saberhoaks.jabarprov.go.id

,

Meski Anggaran Pusat Berkurang Rp 1 Triliun, Kang DS Jamin Pelayanan Publik Tetap Sama

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG —YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna menggelar kegiatan Istigosah dan doa bersama yang dihadiri para camat, kepala dinas, kepala badan, serta tokoh agama di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Soreang,pada Kamis (23/10/2025) malam.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh KH. Sofyan Yahya selaku penceramah dan pemimpin doa. Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Kang DS tersebut mengajak seluruh peserta untuk memanjatkan doa agar Kabupaten Bandung senantiasa aman, kondusif, dan pemerintahan tetap berjalan dengan baik, meski kondisi keuangan pemerintah pusat hingga daerah sedang mengalami tekanan.

“Pemerintahan harus tetap berjalan dan pelayanan publik kepada masyarakat harus terus diberikan dengan baik, walaupun kondisi keuangan pemerintah pusat hingga daerah sedang tidak baik-baik saja,” ujar Kang DS.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 mendatang, Kabupaten Bandung akan mengalami pengurangan anggaran dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari APBN, mencapai sekitar Rp 1 triliun. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih keras mencari potensi pendapatan baru.

“Para camat harus turun langsung berkoordinasi dengan kepala desa dan Bapenda, mencari peluang sumber pendapatan lain yang selama ini belum tersentuh,” tegasnya.

Dorong Optimalisasi KDMP

Dalam kesempatan yang sama, Kang DS juga mengapresiasi terbentuknya 271 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bandung. Ia menyampaikan terima kasih kepada para camat, kepala desa, lurah, dan dinas terkait yang telah mendukung program kerja Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya menyejahterakan masyarakat desa.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kabupaten Bandung akan menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk modal KDMP.

“Syaratnya, kepala desa segera berkoordinasi dengan pengurus inti KDMP, melengkapi laporan dan data pendirian. Jika tidak, maka akan kami tinggalkan,” tegasnya.

Kang DS juga mendorong agar KDMP dapat berkolaborasi dengan SPPG di masing-masing wilayah untuk penyediaan 29 jenis bahan pokok yang dibutuhkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, seperti Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Sosial agar tidak berjalan secara ego sektoral.

Himbauan Cerdas Bermedia Sosial

Kang DS juga mengingatkan ASN dan masyarakat agar bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ia menyoroti kasus viral seorang warga di Selokan Jeruk yang disalahpahami publik akibat penyebaran informasi yang tidak benar.

“Kasus seperti itu harus menjadi pelajaran. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Media sosial bisa jadi alat kebaikan, tapi juga bisa menyesatkan jika digunakan tanpa bijak,” pesan Kang DS.

Dengan semangat kebersamaan dan doa bersama, Kang DS berharap Kabupaten Bandung senantiasa diberikan keberkahan, keamanan, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam kondisi keterbatasan anggaran di tahun mendatang.

Yans

,

Meski Anggaran Pusat Berkurang Rp 1 Triliun, Kang DS Jamin Pelayanan Publik Tetap Sama

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG —YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna menggelar kegiatan Istigosah dan doa bersama yang dihadiri para camat, kepala dinas, kepala badan, serta tokoh agama di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Soreang,pada Kamis (23/10/2025) malam.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh KH. Sofyan Yahya selaku penceramah dan pemimpin doa. Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Kang DS tersebut mengajak seluruh peserta untuk memanjatkan doa agar Kabupaten Bandung senantiasa aman, kondusif, dan pemerintahan tetap berjalan dengan baik, meski kondisi keuangan pemerintah pusat hingga daerah sedang mengalami tekanan.

“Pemerintahan harus tetap berjalan dan pelayanan publik kepada masyarakat harus terus diberikan dengan baik, walaupun kondisi keuangan pemerintah pusat hingga daerah sedang tidak baik-baik saja,” ujar Kang DS.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 mendatang, Kabupaten Bandung akan mengalami pengurangan anggaran dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari APBN, mencapai sekitar Rp 1 triliun. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih keras mencari potensi pendapatan baru.

“Para camat harus turun langsung berkoordinasi dengan kepala desa dan Bapenda, mencari peluang sumber pendapatan lain yang selama ini belum tersentuh,” tegasnya.

Dorong Optimalisasi KDMP

Dalam kesempatan yang sama, Kang DS juga mengapresiasi terbentuknya 271 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bandung. Ia menyampaikan terima kasih kepada para camat, kepala desa, lurah, dan dinas terkait yang telah mendukung program kerja Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya menyejahterakan masyarakat desa.

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kabupaten Bandung akan menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk modal KDMP.

“Syaratnya, kepala desa segera berkoordinasi dengan pengurus inti KDMP, melengkapi laporan dan data pendirian. Jika tidak, maka akan kami tinggalkan,” tegasnya.

Kang DS juga mendorong agar KDMP dapat berkolaborasi dengan SPPG di masing-masing wilayah untuk penyediaan 29 jenis bahan pokok yang dibutuhkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah, seperti Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Sosial agar tidak berjalan secara ego sektoral.

Himbauan Cerdas Bermedia Sosial

Kang DS juga mengingatkan ASN dan masyarakat agar bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ia menyoroti kasus viral seorang warga di Selokan Jeruk yang disalahpahami publik akibat penyebaran informasi yang tidak benar.

“Kasus seperti itu harus menjadi pelajaran. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Media sosial bisa jadi alat kebaikan, tapi juga bisa menyesatkan jika digunakan tanpa bijak,” pesan Kang DS.

Dengan semangat kebersamaan dan doa bersama, Kang DS berharap Kabupaten Bandung senantiasa diberikan keberkahan, keamanan, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam kondisi keterbatasan anggaran di tahun mendatang.

Yans

Reklame Liar Disegel! Satgas Kabupaten Bandung Tak Lagi Toleransi Pelanggar Tampa Berizin

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Tak ada lagi ruang bagi para pengusaha nakal yang memasang reklame tanpa izin di Kabupaten Bandung. Satuan Tugas Kepatuhan Pajak dan Retribusi serta Pengawasan dan Pengendalian Perizinan kini bergerak tanpa kompromi.

Tim gabungan kembali turun ke lapangan. Sejak pagi, mereka menyisir ruas Jalan Raya Katapang hingga Jalan Terusan Kopo Sayati, Kecamatan Margahayu. Titik titik strategis disapu bersih, papan reklame tanpa izin disegel, sebagian dipasangi spanduk peringatan keras, Pada Kamis 23 Oktober 2025.

” Bukan sekadar operasi rutinitas, tapi peringatan keras dari pemerintah, era reklame ilegal sudah berakhir, “.

Tim gabungan ini tidak main-main. Mereka berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Satpol PP, Dinas Perhubungan, unsur TNI–Polri, serta Kejaksaan Negeri Bale Bandung. Semua bergerak serentak, menunjukkan bahwa pelanggaran perizinan bukan lagi dianggap sepele.

Kasatpol PP Kabupaten Bandung Uwais Qorni menegaskan, reklame liar yang tidak memiliki Perizinan Bangunan Gedung (PBG) bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan keselamatan publik.

“Banyak reklame dibangun asal-asalan, tanpa hitungan struktur, tanpa izin. Ketika angin kencang datang, siapa yang bertanggung jawab jika roboh dan menimpa pengendara?” sindir Uwais tajam.

“Kami tidak ingin menunggu korban. Lebih baik dibongkar sekarang daripada memakan nyawa kemudian,” tegasnya.

Langkah tegas ini menjadi lanjutan dari operasi sebelumnya di Stadion Si Jalak Harupat, Exit Tol Soroja, dan Perempatan Gading Soreang dan lainnya. Pemerintah benar-benar ingin menata wajah Kabupaten Bandung agar bersih dari kesemrawutan reklame ilegal yang merusak estetika kota sekaligus merugikan PAD.

Dalam setiap titik yang melanggar, Satgas memasang segel resmi dan spanduk peringatan besar bertuliskan bahwa papan reklame tersebut melanggar hukum. Bagi yang tak segera menyesuaikan izin, pembongkaran menanti.

“Kami sudah cukup sabar. Pengusaha diberi waktu untuk mengurus izin, tapi kalau tetap bandel, kami tindak tegas. Tidak ada tawar-menawar,” ujar Uwais.

Menurutnya, tindakan ini bukan sekadar razia, melainkan gerakan moral untuk mengembalikan ketertiban ruang publik. Kabupaten Bandung tidak boleh dikuasai oleh papan reklame liar yang berdiri di atas pelanggaran hukum dan kepentingan pribadi.

“Kalau sudah berizin, pajaknya jelas, konstruksinya aman, dan estetikanya tertata. Tapi kalau dibiarkan liar, yang rugi masyarakat dan daerah,” ucapnya.

Uwais juga mengungkap, setelah dua kali operasi sebelumnya, beberapa pengusaha mulai sadar dan memperbaiki izinnya. Namun, masih ada segelintir yang menganggap aturan bisa dinegosiasikan.

“Kami ingin tegaskan — aturan bukan untuk ditawar, tapi untuk ditaati. Dan mulai hari ini, Satgas tidak akan mundur satu langkah pun,” katanya menutup tegas.

Gerakan ini menjadi bukti bahwa Pemkab Bandung serius menertibkan wajah kabupaten dari pelanggaran. Tidak hanya soal papan reklame, tetapi soal keberanian menegakkan keadilan di ruang publik.

Reklame tanpa izin bukan lagi sekadar pelanggaran kecil, melainkan simbol ketidakpatuhan yang kini sedang dihancurkan oleh ketegasan.***

 

Yans

Ketua KONI Targetkan 100 Medali Emas Porprov 2026

NEWS, OLAHRAGA, Pemerintah|oleh

Bandung – YUTELNEWS com|| Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) yang diselenggarakan tahun 2026, kini sudah memasuki Babak Kualifikasi (BK). Salah satu cabang olahraga yang melaksanakan BK Porprov itu adalah cabang Drum Band. Cabor yang yang hanya diikuti oleh 11 kabupaten dan kota se Jabar ini, tua rumahnya Kabupaten Bandung. BK cabor ini diselenggarakan di Plaza Upakarti Komplek Pemkab. Bandung, mulai Selasa (21/10/25) hingga Rabu (22/10/2025).

Sebagai tuan rumah, Kabupaten Bandung sudah otomatis sudah langsung mendapatkan tiket untuk Porprov tahun 2026 di Bogor.

Ketua Umum KONI Kabupaten Bandung, H. Yana Suryana S.Pd.I yang hadir di lokasi perlombaan mengaku memberikan dukungan penuh kepada tim Drum Band Kabupaten Bandung yang tengah berlomba tersebut.

Dia menegaskan medali emas untuk kabupaten Bandung di multi event olahraga empat tahunan itu harus diraih. Dia menegaskan enggan kehilangan medali emas di Porprov nanti.

“Kita pada Porprov lalu mendapatkan medali emas, karenanya untuk Porprov nanti di Bogor, kita harus membuktikan kembali bahwa Drum Band akan menunjukkan yang terkaik dengan meraih medali emas. Karena pada Porprov sebelumnya tahun 2022, kita mencanangkan 3 medali emas, namun yang diraih 1 medali emas 1 perak dan 1 perunggu,” terang Ustad Persib, sapaan akrab Ketua KONI Kabupaten Bandung ini.

Dia percaya, asuhan tangan dingin pelatih PDBI Kabupaten Bandung akan kembali mendulang emas untuk Porprov mendatang, sehingga target KONI One Hundred Medalion atau Raihan 100 medali emas akan tercapai.

“Ya karena memang kita punya target menggapai juara umum dengan mendulang 100 medali emas. Karena itu Haqul yakin saja bahwa cabor lainnya juga akan menunjukkan yang terbaik di Porprov mendatang,” tukasnya.

BK Cabor Drum Band ini mengusung materi Lomba Ketahanan dan Ketepatan Berbaris (LKKB). Para peserta dinilai ketahanan fisik dan ketepatan berbarisnya dengan menempuh rute perjalanan sepanjang 8 KM dengan mengambil Start dan Finish di Upakarti Komplek Pemda Kabupaten Bandung. Kemudian dengan melalui lintasan pada jalur rute di sepanjang jalan Raya Al- Fathu dan Jalan Baru, desa Sadu kecamatan Soreang.

“Sebenarnya target kami untuk Cabor Drum Band ini bisa 3 medali emas,” tambahnya.

Dia mengaku bangga kabupaten Bandung ditunjuknya tuan rumah Babak Kualifikasi Porprov 2026 cabor PDBI ini.

Ketua Umum Persatuan Drum Band Indonesia Jawa Barat, Doni Wiranata Kusumah mengatakan materi lomba Drum Band hari ini adalah LKKB sepanjang 8 KM. Kabupaten dan kota yang berlomba adalah Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Bogor, kota Depok, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabuoaten Karawang, kabupaten Garut, kabupaten Cirebon dan tuan rumah, Kabupaten Bandung.

Hari pertama sudah dilaksanakan materi Lomba Baris Berbaris (LBB) dan Rabu, (22/10) akan dilanjutkan dengan materi Lomba LBJP (Lomba Berbaris Jarak Pendek) yang berlangsung di Stadion Jalak Harupat, kecamatan Kutawaringin.

“Dari 11 kontingen Kabupaten/Kota ini, akan memperebutkan sebanyak 8 tim yang lolos ke Porprov saja. Jadi untuk tuan rumah sudah jelas langsung dapat tiket Porprov 2026 nanti, ” kata Doni.

Dia berharap kegiatan BK PDBI Porprov ini berjalan lancar, sehingga seluruh kontingen dapat mengikuti perlombaannya dengan penuh semangat.

“Saya berharap seluruh atlet dalam keadaan sehat dan lancar dalam mengikuti BK Porprov dengan baik,” pungkasnya.

 

Yans

Kang DS: Stabilitas Fiskal Jadi Kunci di Tengah Penurunan TKD

Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Untuk menjaga kestabilan fiskal, Bupati Bandung menyebutkan pemerintah daerah akan menyesuaikan skema anggaran, termasuk penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna yang akrab disapa menegaskan bahwa stabilitas fiskal daerah menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bandung menjelang akhir tahun 2025. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Kabupaten Bandung, pada Senin (20/10/2025) di Gedung Moh. Toha, Soreang.

Menurutnya, perubahan drastis dalam skema APBD akibat pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) perlu segera diantisipasi.

“Kita lihat Kabupaten Bandung awalnya memiliki belanja Rp7,6 triliun, kini berkurang karena DAK tidak masuk di tahun 2025. PAD yang ditargetkan Rp2,2 triliun baru tercapai Rp1,4 triliun per 17 Oktober, jadi masih ada Rp800 miliar yang belum didapat,” jelasnya.

Ungkap Kang DS, Kabupaten Bandung sebenarnya memiliki tukin tertinggi di Bandung Raya. Tapi dengan kondisi fiskal sekarang, kita harus realistis dan melakukan penyesuaian selama empat bulan ke depan,” tegasnya.

Kang DS juga mengingatkan potensi pengurangan TKD pada tahun 2026 yang diproyeksikan berkurang sekitar Rp945 miliar.

“Kalau tidak ada inovasi, daerah bisa kolaps. Karena itu saya minta seluruh kepala dinas dan camat untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menggali potensi pendapatan,” ujar orang nomor satu di Kabupaten Bandung tersebut.

Diakhir sambutannya Kang DS kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan reward berbasis kinerja.

“Saya tidak ingin mempersulit ASN. Tapi saat fiskal kita berat, semua harus tertib. Siapa yang berkinerja baik akan saya beri penghargaan,” Pungkasnya ****

 

Yans

Rumah Warga di Desa Tuhemberua Kecamatan Ma’u kabupaten Nias Telah Terbawa Longsor, Kerugian Ditaksir Mencapai Ratusan Juta Rupiah

Pemerintah|oleh

YUTELNEWS.com || Kabupaten Nias – Sebuah rumah milik warga di desa tuhemberua Dusun || kecamatan ma’u telah terbawa longsor akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak mulai tadi malam. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Minggu 19 Oktober 2025

Menurut keterangan dari pak kades Tuhemberua kecamatan ma’u Menyampaikan kepada awak media Yutelnews.com. longsor terjadi sekitar pukul 13:00 lewat dini hari tadi. “Hujan deras yang terus-menerus menyebabkan tanah menjadi labil dan akhirnya longsor. Satu unit rumah warga yang berada di tebing gunung tidak dapat diselamatkan,” ujarnya.

Rumah tersebut diketahui milik Bapak/Ibu A.Fitri Gulo, yang saat kejadian sedang di dalam rumah . Beruntung, seluruh anggota keluarga berhasil menyelamatkan diri sebelum longsor terjadi.

“Kami sangat terkejut dengan kejadian ini. Semuanya terjadi begitu cepat,” kata pak kades dengan nada sedih. ” Untuk saja barang-barang masih bisa di selamatkan dan sebagian juga yang terbawa longsor

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana longsor, terutama saat musim hujan. Jika melihat tanda-tanda tanah longsor, evakuasi diri ke tempat yang lebih aman.

Y,Z

Bupati Kang DS: Program KDMP dan MBG Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan

NEWS, Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna instruksikan para Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Ketua BUMDes, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa roadshow ke setiap dusun untuk mengetahui pasti potensi apa saja yang ada di lapangan.

Pernyataan Bupati Dadang Supriatna ini saat melaksanakan roadshow kunjungan kerja dan rapat konsolidasi Koperasi Merah Putih di Aula Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, pada Rabu (14/10/2025).

“Tanya potensi apa saja yang ada di masing-masing dusun. Pak RT dan Pak RW dilibatkan untuk mendata potensi apa saja yang ada di lingkungan masyarakat,” katanya.

Usai roadshow ke setiap kecamatan di Kabupaten Bandung, Bupati Bandung selaku Ketua Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kabupaten Bandung akan melaksanakan roadshow ke setiap desa hingga dusun.

Kata Bupati Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, saat melaksanakan roadshow ke setiap dusun, para Ketua RT untuk mendata berapa orang warga yang belum punya pekerjaan.

“Masih menganggur, tetapi punya keinginan untuk bekerja,” ujarnya sambil mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami sayuran atau berbagai jenis tanaman yang bisa dikonsumsi.

Di hadapan para peserta rapat konsolidasi, kata Kang DS, berbicara KDMP erat kaitannya dengan program strategis nasional MBG (Makan Bergizi Gratis).

“KDMP ini lahir untuk mensuport program MBG. Untuk itu, KDMP yang sudah berjalan bisa memenuhi kebutuhan MBG,” ucapnya.

Ia menyebutkan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di masing-masing kecamatan, tidak berbasis desa, tapi berbasis kecamatan. Artinya, seluruh KDMP berhak dan boleh untuk mensuplai MBG yang ada di masing-masing kecamatan.

“Saya akan mengeluarkan Surat Instruksi Bupati tentang Kerja Sama Antara KDMP dengan MBG. KDMP harus siap untuk memenuhi kebutuhan MBG. Saya mencatat ada 29 item kebutuhan SPPG di dapur MBG itu. Mulai dari beras, daging, sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Kang DS juga berharap kepada para pengurus KDMP untuk memperhatikan dan mempersiapkan lima komponen ini. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi. Kedua, big data; ketiga, riset and development; keempat, institusi yang kuat, dan kelima mengelola keuangan (anggaran) dengan baik.

“Kedepan saya berharap kalau sudah selesai pendataan di masing-masing dusun, baik eksisting yang sudah ada maupun rencana proyeksi yang akan digarap, contohnya disaat tidak punya kolam bisa dengan cara membuat bioflok untuk budidaya ikan,” ujarnya.

Bupati Bedas menyebutkan satu dapur MBG itu rata-rata membutuhkan 40 bioflok. Untuk membuat bioflok, katanya, ada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, untuk menyiapkan anggaran.

Kang DS mencontohkan KDMP Pulosari Kecamatan Pangalengan yang sudah berjalan, diproyeksikan pendapatan bersih bisa mencapai Rp 1,6 miliar per tahun. Desa bisa mendapatkan keuntungan dari SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar 20 persen atau sekitar Rp 320 juta.

Bupati mengatakan bahwa untuk modal usaha KDMP bisa menggunakan ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa) dari APBD Kabupaten Bandung.

“Tetapi dengan catatan, melalui musyawarah desa di masing-masing desa,” harapnya.

Melalui program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto ini, kata Kang DS, maka akan terjadi ekonomi inklusif, ekonomi kerakyatan, dan uang akan berputar di rakyat.

“Karena program presiden ini sebagai bentuk kanyaah ke rakyat. Tumbuhnya ekonomi kerakyatan, sesuai harapan Presiden,” harapnya.

“Program MBG ini tidak kurang dari Rp 5,4 triliun setahun. Ini dihitung dari 361 dapur MBG, dan 1,263 juta jiwa penerima manfaat. Dari Rp5,4 triliun, tidak kurang dari Rp3,4 triliun untuk belanja kebutuhan bahan makanan,” imbuhnya.

Bupati menyebutkan koperasi ini dari oleh untuk anggota koperasi. Pada tahun 2026, Bupati Bandung akan menyiapkan penyertaan modal untuk minimal 100 desa/KDMP.

“Setiap desa akan diberi Rp100 juta bagi KDMP yang sudah jalan. Saya siapkan Rp10 miliar ini berupa penyertaan modal untuk KDMP tahun 2026,” katanya.

Bupati berujar, desa juga bisa menambah penyertaan modal, tetapi berdasarkan musdes (musyawarah desa). Nantinya desa mendapatkan keuntungan dari usaha KDMP untuk membangun di lingkungan desa masing-masing.

“Euweuh anu bisa di jero beuteung, nu penting urang daek ikhtiar, daek diajar, kudu bodo alewoh. Ulah bodo katotoloyo. Teu ngarti, api-api ngarti,” ucapnya dalam bahasa Sunda.

Kang DS berharap pengurus KDMP ada yang paham tentang IT (Informasi dan Teknologi), dan paham mengurus keuangan.

“Saya ingin masyarakat sejahtera. Jika KDMP berjalan, saya yakin angka pengangguran bakal menurun. Masyarakat bakal sejahtera. Dengan adanya KDMP bisa sukses untuk pembangunan di desa masing-masing,” katanya.**

Yans

Bupati Bandung Kang DS Kembali Roadshow ke Majalaya dan Ibun, Dorong Percepatan Operasional KMP

Pemerintah|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Bupati Bandung Dr HM Dadang Supriatna kembali melaksanakan roadshow untuk mendorong percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, pada Senin (13/10/2025).

Roadshow dalam rangka kunjungan kerja dan rapat koordinasi Koperasi Merah Putih (KMP) itu digelar di Aula Kecamatan Majalaya. Para Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Ketua BUMDes asal Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Ibun hadir pada pelaksanaan Roadshow Bupati Dadang Supriatna itu.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bandung Dindin Syahidin, Kabag Tata Pemerintah Kabupaten Bandung Gugum Gumilar, Camat Majalaya Rofiran, Camat Ibun Akhmad Rifa’i, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah lainnya turut hadir pada rapat koordinasi KMP tersebut.

Bupati Bandung Dadang Supriatna turut memberikan arahan kepada para Kepala Desa, Ketua Koperasi Merah Putih, Ketua BPD, dan Ketua BUMDes untuk mensukseskan program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bandung. Sesuai hakekat dan karakter koperasi adalah dari, oleh dan untuk anggota koperasi.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna turut menjelaskan kondisi atau perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bandung saat ini.

“Setelah saya melakukan kunjungan hampir 24 kecamatan, tentu pariatif ada yang sudah berjalan, tapi presentasenya baru sekitar 5%. Ada yang persiapan kurang lebih 10% dan memang kalau sudah berjalan secara bergerai semua juga sudah siap,” ujar Kang DS dalam keterangannya.

“Namun secara operasional ini masih pariatif, sehingga saya sengaja roadshow ke masing-maisng kecamatan dihadiri dengan para Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, ada BPD, ada juga BUMDes,” imbuhnya.

Bupati Kang DS berharap koperasi ini betul-betul bisa berjalan secara maksimal karena di Kabupaten Bandung sumber daya alamnya sudah mumpuni dan sudah tersedia.

“Tinggal bagaimana kreativitas dan inovasi dari Ketua Koperasi Desa Merah Putih, dan Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan masyarakat berbaur, sehingga akan menumbuhkembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing desa. Koperasi sebagai obtaker dan suplai, sehingga para pengusaha ataupun para petani dan juga para pelaku usaha UMKM di masing-masing desa bisa terwadahi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini,” tuturnya.

Kang DS mengatakan, bahwa pihaknya selaku pemerintah daerah, dan ia selaku Ketua Satgas akan fokus bagaimana Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung betul-betul bisa berjalan dengan baik. Tentunya dalam proses operasionalnya antara Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih ini berkolaborasi dengan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang berada di 361 dapur rencananya yang tersebar di Kabupaten Bandung.

“Dengan harapan hasil produksi (pertanian, budidaya ikan maupun hal lainnya) yang dihasilkan masyarakat di tampung oleh koperasi dan disuplai kepada dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang ada di masing-masing kecamatan. Ini artinya bahwa ekonomi kerakyatan ini bisa berputar,” harapnya.

Bupati Bandung mengatakan bahwa uang yang akan turun ke Kabupaten Bandung dalam program MBG itu tidak kurang dari Rp5,4 triliun per tahun.

“Kalau ini dimaksimalkan, maka ekonomi sirkularnya akan luar biasa. Ini akan terjadi perputaran selama 1 tahun mencapai Rp5,4 triliun. Sehingga saya akan fokus mengawal kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dengan MBG-nya,” tuturnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini turut mengungkapkan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat.

“Sekolah rakyat ini yang tentu luar biasa juga dan juga sudah ada sekolah rintisan yang saat ini sudah ditampung di kawasan Si Jalak Harupat,” ujarnya.

Kang DS berharap dengan adanya Koperasi Merah Putih ini akan terjalin gotong royong dan seluruh masyarakat, karena karakter hakekat daripada koperasi itu dari oleh untuk anggota.

“Saya berharap masyarakat harus bangkit kembali, sehingga masyarakat harus mempunyai inovasi, dan kreatifitas karena melalui Koperasi Merah Putih ini juga akan membuka lapangan pekerjaan atau usaha baru. Sehingga insya Allah angka pengangguranpun akan menurun dan berkurang, laju pertemuan ekonomi pun akan meningkat,” ujarnya.

Kang DS mentargetkan dalam waktu dua bulan kedepan atau Desember 2025, sebanyak 270 Koperasi Desa Merah Putih dan 10 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bandung betul-betul bisa berjalan dengan harapan.

“Insya Allah, saya akan kejar dalam waktu dua bulan kedepan, sehingga Desember 2025 mendatang bisa selesai. Sehingga Januari 2026 bisa berjalan sesuai dengan harapan dan kita bisa running,” pungkasnya.**

 

Yans

Kades Marga Mukti Apresiasi Program Bonus Produksi Bupati Bandung, 12 Titik Jalan Kini Dibangun.

Pemerintah|oleh

Bandung -YUTELNEWS com|| Kepala Desa Marga Mukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, H. Odang Kusnadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna, atas terealisasinya pembangunan jalan hotmix yang bersumber dari program bonus produksi panas bumi tahun 2025.

Menurut Odang, pembangunan jalan tersebut dilaksanakan di 12 titik wilayah Desa Marga Mukti. Dari jumlah itu, 11 titik menggunakan hotmix dan 1 titik lainnya berupa rabat beton.

Lima di antaranya bahkan merupakan jalan dari nol ( Tanah Merah) yang sebelumnya belum pernah tersentuh program pembangunan apa pun.

“Lima titik ini betul-betul dari nol, dari tanah. Kalau musim hujan becek, kalau kemarau berdebu. Alhamdulillah tahun ini insyaallah jalannya akan bagus dan mulus,” ujar Kades Odang saat ditemui di Desa Marga Mukti, pada Senin (13/10/2025).

Selain meningkatkan akses antarwilayah, pembangunan tersebut juga menjadi bukti nyata pemanfaatan dana bonus produksi panas bumi yang sebagian besar dikembalikan kepada desa-desa penyangga di sekitar proyek energi panas bumi Wayang Windu, Star Energy Geothermal Pangalengan.

Desa Marga Mukti menjadi salah satu penerima manfaat program itu. Beberapa titik jalan kini mulai dikerjakan, di antaranya:

Kampung Rancamanyar, dengan volume panjang 160 meter dan lebar 3 meter,anggaran Sekitar Rp.90 juta menggunakan anggaran dari satu titik lokasi.

Kampung Los Cimaung, dengan volume panjang 420 meter dan lebar 2,3 meter, menggunakan anggaran sekitar Rp 170 juta per titik.

“Sesuai arahan Bapak Bupati, sebagian besar bonus produksi tahun ini kita alokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Alhamdulillah masyarakat menyambut baik program ini,” katanya.

Odang menuturkan, program ini berdampak besar bagi masyarakat desa, terutama dalam memperlancar mobilitas warga dan mendukung kegiatan ekonomi lokal.

“Transportasi masyarakat jadi lebih mudah. Kami atas nama Pemerintah Desa dan warga Marga Mukti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Dadang Supriatna. Program bonus produksi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Odang.

Ia menambahkan, keberlanjutan program seperti ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Bandung dalam membangun daerah hingga ke pelosok desa.

“Insyaallah Kabupaten Bandung akan semakin Bedas.,” pungkasnya.***

 

Yans

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.