PEMERINTAHAN

Bandung –YUTELNEWS com|| Di bawah kepemimpinan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menjamin 200 ribu jiwa warga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

Kelompok masyarakat penerima manfaat program ini di antaranya sopir angkot, pengemudi ojek online maupun ojek pangkalan, kusir delman, pengayuh becak, pengurus RT dan RW, aparat desa, serta kader PKK hingga tingkat desa.

“Ini merupakan bentuk dukungan Pemkab Bandung terhadap program kerja Presiden Prabowo Subianto, selain juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tegas Bupati yang akrab disapa Kang DS itu dalam sambutannya pada acara Penyerahan Petikan Keputusan Bupati Bandung tentang Pengangkatan PPPK Tahap II Formasi Tahun 2024 serta Pengambilan Sumpah dan Janji ASN di Lingkungan Pemkab Bandung, di Gedung Moh. Toha, Soreang, Kamis (25/9/2025) pagi.

Kang DS menjelaskan, program jaminan BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan memberikan perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja formal maupun informal. Dalam hal ini, Pemkab Bandung telah melakukan langkah nyata, di antaranya dengan mendaftarkan ratusan ribu warga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Selain itu, Pemkab Bandung juga meningkatkan insentif bagi perangkat kewilayahan, di antaranya Ketua RW yang kini menerima Rp900 ribu setiap tiga bulan dan Ketua RT menerima Rp750 ribu.

Upaya lainnya adalah dengan mendaftarkan 87 ribu petani sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan terhadap risiko kerja di sektor pertanian, serta memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku transportasi tradisional agar lebih tenang dalam bekerja.

“Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas perlindungan sosial, sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yang BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera),” pungkas Kang DS.

(Yans.)

1. Bandung –YUTELNEWS com|| Di bawah kepemimpinan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menjamin 200 ribu jiwa warga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

Kelompok masyarakat penerima manfaat program ini di antaranya sopir angkot, pengemudi ojek online maupun ojek pangkalan, kusir delman, pengayuh becak, pengurus RT dan RW, aparat desa, serta kader PKK hingga tingkat desa.

“Ini merupakan bentuk dukungan Pemkab Bandung terhadap program kerja Presiden Prabowo Subianto, selain juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tegas Bupati yang akrab disapa Kang DS itu dalam sambutannya pada acara Penyerahan Petikan Keputusan Bupati Bandung tentang Pengangkatan PPPK Tahap II Formasi Tahun 2024 serta Pengambilan Sumpah dan Janji ASN di Lingkungan Pemkab Bandung, di Gedung Moh. Toha, Soreang, Kamis (25/9/2025) pagi.

Kang DS menjelaskan, program jaminan BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan memberikan perlindungan sosial, khususnya bagi pekerja formal maupun informal. Dalam hal ini, Pemkab Bandung telah melakukan langkah nyata, di antaranya dengan mendaftarkan ratusan ribu warga sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka terlindungi dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Selain itu, Pemkab Bandung juga meningkatkan insentif bagi perangkat kewilayahan, di antaranya Ketua RW yang kini menerima Rp900 ribu setiap tiga bulan dan Ketua RT menerima Rp750 ribu.

Upaya lainnya adalah dengan mendaftarkan 87 ribu petani sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan terhadap risiko kerja di sektor pertanian, serta memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pelaku transportasi tradisional agar lebih tenang dalam bekerja.

“Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas perlindungan sosial, sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yang BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera),” pungkas Kang DS.

(Yans.)

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung gelar sosialisasi peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA/Food Security and Vulnerability Atlas) Kabupaten Bandung Tahun 2025 di Hotel Grand Sunshine Kecamatan Soreang,pada Rabu (24/09/2025).

Sosialisasi ini diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) Kabupaten Bandung.

Bupati Bandung Dadang Supriatna didampingi Kepala Dispakan Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama turut menyampaikan paparannya terkait sosialisasi peta ketahanan dan kerentanan pangan.

Bupati Dadang mengatakan pelaksanaan sosialisasi ini sangat penting untuk disampaikan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa, lurah, maupun Puskesos di Kabupaten Bandung.

“Jangan sampai tidak tahu kondisi lapangan. Untuk itu dalam pelaksanaan sosialisasi peta ketahanan pangan ini, diharapkan setiap desa menyampaikan informasi mana kategori sangat rentan dan seterusnya. Dengan klasifikasi satu sampai enam, dan ini tidak keluar dari desil 1,” kata Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna usai menghadiri sosialisasi tersebut.

Kang DS menyebutkan desil satu ini sudah menggambarkan kategori miskin ekstrem itu di antaranya masyarakat yang masuk peta ketahanan dan kerentanan pangan.

“Peta ketahanan pangan ini penting untuk data base, yang masuk aplikasi yang sudah disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Setelah diketahui dan datanya lengkap, lanjut Bupati Bedas, pemerintah kemudian menganggarkan untuk apa yang harus dilakukan dan kaji.

“Alhamdulillah, selama empat tahun terkahir ini, kita sudah membangun 29.327 rumah melalui program rumah tidak layak huni (rutilahu) dan masih menyisakan sekitar 10.000 unit lagi,” jelasnya.

Ia menegaskan data kerentanan pangan ini salah satu bagaimana memberikan perhatian kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

“Akhir dari perjuangan itu, bagaimana supaya masyarakat itu tidak rentan pangan lagi. Kita berharap desil satu ini naik kelas, ini yang kita lakukan. Untuk itu, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Bupati Kang DS menyebutkan ada sebanyak 28 desa di Kabupaten Bandung yang masuk peta kerawanan pangan. Tetapi sebenarnya semua desa juga ada, masyarakat masuk kategori rawan.

Sementara itu, Kepala Dispakan Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama mengatakan bahwa kegiatan diseminasi hasil FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk memperkuat kebijakan daerah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dengan jumlah peserta yang
hadir sebanyak 210 orang terdiri dari perangkat daerah, kecamatan dan desa.

“FSVA merupakan alat analisis berbasis data spasial dan indikator yang digunakan untuk memetakan tingkat ketahanan dan kerentanan pangan di setiap wilayah hingga tingkat kecamatan dan desa,” kata Uka Suska.

Dijelaskan Uka Suska, dasar hukum penyusunan FSVA ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Disebutkan, pasal 1 ayat (1): Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan terjangkau.

Pasal 3: Menyebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk mewujudkan
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Pasal 12 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap ketahanan pangan.

Pasal 17: Mendorong penggunaan data dan informasi ketahanan pangan dalam pengambilan kebijakan.

Peraturan Badan Pangan Nasional (PerBadan) No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peraturan ini adalah pedoman paling spesifik yang mengatur bagaimana FSVA harus disusun, termasuk aspek-ketentuan umum, metodologi, pelaksanaan, penyebarluasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan, pendanaan dan pelaporan.

Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penguatan Ketahanan Pangan Nasional.
Menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penguatan ketahanan pangan berbasis data dan peta wilayah rentan pangan.

Penyusunan FSVA didasarkan pada tiga pilar utama ketahanan pangan, yaitu pertama ketersediaan pangan, kedua akses terhadap pangan, dan ketiga pemanfaatan pangan.

Melalui pemetaan ini, kita dapat melihat secara objektif wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori rawan pangan tinggi, sedang, maupun rendah, sehingga menjadi dasar untuk kebijakan intervensi secara tepat sasaran,” kata Uka Suska.

Pada tahun ini, ia telah melakukan beberapa tahapan kegiatan, antara lain pengumpulan data dari berbagai sumber (BPS, OPD terkait, dan data lapangan). Analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan.

Pemetaan wilayah rentan rawan pangan menggunakan sistem informasi geospasial.

“Koordinasi dan validasi dengan dinas dan pihak terkait di lapangan.
Dan hari ini, diseminasi hasil FSVA kepada seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Dari hasil analisis FSVA Kabupaten Bandung tahun 2025, Uka Suska menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa kecamatan dan desa yang termasuk dalam kategori rentan
terhadap kerawanan pangan, terutama karena faktor geografis, aksesibilitas, dan tingkat kemiskinan.

Namun demikian, lanjutnya, ada pula tren positif di beberapa wilayah yang menunjukkan peningkatan ketahanan pangan, sebagai hasil dari intervensi program yang dilakukan
secara berkelanjutan.

“Kami berharap hasil FSVA ini dapat menjadi referensi utama dalam penyusunan kebijakan daerah, perencanaan program lintas sektor, serta penentuan lokasi prioritas intervensi, baik dalam skala daerah maupun melalui dukungan provinsi dan pusat,” katanya

Pada kesempatan ini juga Uka Suska turut melaporkan peran Dispakan dalam mendukung program prioritas nasional. Pertama, dalam rangka mendukung ekosistem percepatan program MBG (Makan Bergizi Gratis), sesuai dengan Tusi.

Dispakan melakukan pengawasan keamanan pangan bahan baku yang digunakan SPPG (Sistem Pelayanan Pemenuhan Gizi) melalui
pengujian keamanan pangan rapid test.

Pengawasan penerapan sanitasi higienis di gudang pangan segar SPPG. Sosialisasi dan edukasi keamanan pangan segar. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan protein ikan di 361 SPPG dengan total kebutuhan 81.225 kg/hari, produksi saat ini baru 28.960 kg/hari.

“Kami mohon arahan Bapak Bupati
untuk menambah 418 kelompok wira usaha baru sektor perikanan dengan anggaran Rp 6,27 miliar,” harapnya.

Uka Suska mengatakan, Dispakan telah mengintervensi keluarga risiko stunting di 28 desa lokus stunting sebagai
bagian dari program konvergensi penanggulangan stunting.

Dispakan, katanya, “Kami siap merekomendasikan kerjasama Koperasi Desa Merah Putih dengan Bulog dalam penyediaan bahan pangan strategis.

Untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, koordinasi dengan Dinas Sosial sudah dilaksanakan untuk intervensi masyarakat pada desil 1 dan 2.

“Dispakan juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mendukung masyarakat terdampak inflasi seperti ojek, becak, kusir delman, dan sopir angkot,” pungkasnya.**

 

Yans.

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mewakili Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tentang penyampaian nota pengantar Bupati Bandung terhadap usulan pembentukan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah tahun 2025, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, pada Selasa (23/09/2025).

Dalam sambutannya, Ali Syakieb menyampaikan dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda tentang penyertaan modal daerah kepada perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kerta Raharja, dan Raperda tentang penyertaan modal non permanen berupa pemberian pinjaman dana bergulir kepada masyarakat melalui BPR Kerta Raharia.

“Raperda pertama yang kami usulkan bertujuan untuk memperkuat permodalan BPR sebagai lembaga keuangan milik daerah. Dengan dukungan modal yang lebih kokoh, kami berharap BPR dapat memperluas layanan perbankan, meningkatkan akses kredit bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara lebih kompetitif dan profesional,” ujar Ali Syakieb.

Sementara, pada Raperda Penyertaan Modal Non-Permanen dalam bentuk pinjaman dana bergulir melalui BPR Kerta Raharja, ditujukan untuk memberikan alternatif pembiayaan yang mudah dan terjangkau, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM).

“Skema ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi ketergantungan pada rentenir atau bank emok, serta menciptakan lapangan kerja baru,” kata Wakil Bupati Bandung.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mengatakan bahwa kedua Raperda ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Bandung dalam membangun ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi usia rapat paripurna mengatakan, sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan analisis oleh Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah), baik dari sisi kajian Investasi, Naskah Akademik, Draf Raperda, sehingga layak untuk dibahas lebih sesuai Peraturan Perundang-undangan. Dan untuk selanjutnya setelah rapat paripurna tadi pembahasan akan dilaksanakan oleh Badan Anggaran.

“Kami pimpinan DPRD mengapresiasi program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bandung ini. Namun tentunya kami menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyertaan modal maupun dana bergulir ke BPR Kertaraharja dan Lembaga Keuangan Bank,” tutur Renie.

Ketua DPRD menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan penambahan modal ini dapat memperkuat operasional BPR, mendukung inklusi keuangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu dapat meningkatkan layanan keuangan bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Bandung.

Pada pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung itu, turut dihadiri para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung beserta para Anggota DPRD Kabupaten Bandung, jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, Sekda Kabupaten Bandung, para kepala Dinas/Kepala Badan, para camat dan pihak lainnya.**

Yans.

Bandung – YUTELNEWS.com|| Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung bakal mengikuti Retreat Transformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Sinergi dan Harmonisasi terhadap Arah Kebijakan menuju Bandung Lebih Bedas.

Retret gelombang pertama kali ini yang diikuti puluhan perserta, dibuka dan dilepas Bupati Bandung Dadang Supriatna di Rumah Dinas Bupati, Kamis 18 September 2025.

Retret digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat (Pusdikajen Ditajenad) TNI AD. Retret gelombang pertama digelar di Pusdikajen, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat selama tiga hari empat malam.

Peserta terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP)  Eselon II B dan Eselon III A Admisnistrator antara lain para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kepala Bagian (Kabag) dan para camat.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, retret ASN ini penting dalam rangka peningkatan kapasitas ASN. Seperti yang sering ia sampaikan, bahwa untuk mempersiapkan visi Indonesia Emas 20245 ada 5 hal yang harus dipersiapkan.

Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham digitalisasi. Kedua, memperbaiki big data; ketiga, research and development; keempat, organisasi yang kuat; dan kelima, pengelolaan keuangan yang baik.

Bupati Bandung menyatakan, kelima hal yang sering sampaikan itu bukan sekada slogan. Menurutnya dibutuhkan kekompakan dalam rangka pencapaian visi misi Kabupaten Bandung.

“Juga untuk update pengetahuan dan keterampilan serta peningkatan kapasitas, maka  pada hari ini dimulai retret untuk para ASN gelombang pertama yang pesertanya terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Admisnistrator. Kita adakan secara bertahap sampai nanti semua ASN Pemkab Bandung akan mengikuti retret ini,” kata bupati seusai memberikan arahan kepada peserta.

Bupati Dadang Supriatna lebih lanjut menjelaskan maksud retret ASN ini. Pertama, dalam upaya meningkatkan kedisiplinan, sinergitas dan integritas serta meningkatkan inovasi dan kekompakan kerja sama.

“Karena dari retret ini nanti akan melahirkan kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan agar bagaimana mensinkronisasi seluruh OPD dalam upaya mencapai visi misi Kabupaten Bandung yang dibutuhkan adanya kolaborasi,” jelas Bupati Kang DS.

Dengan demikian, visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (Bedas), maju dan berkelanjutan menuju Indonesia emas 2045 dan 57 rencana aksi akan tercapai.

“Nanti di retret saya akan tes semuanya apakah sudah paham dengan visi misi termasuk rencana aksi ini,” ujarnya.

Termasuk untuk mensukseskan program pemerintah pusat terutama yang 3 program prioritas Presiden Prabowo untuk sinkronisasi di daerah. Karena itu kata Kang DS, Pemkab Bandung tengah fokus bagaimana memberikan pelatihan secara khusus, sehingga ASN betul betul profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Saya berharap seluruh peserta retret dapat berperan aktif menumbuhkan sinergi dan harmoninasi. Bukan hanya di dalam lingkungan kerja masing-masing, tapi juga antar organisasi, saling melengkapi dan menguatkan serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, efektif dan akuntabel serta komitmen dalam memajukan Kabupaten Bandung,” ucap Kang DS.(*)

 

Yans.

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Sampaikan Aspirasi Para kepala sekolah SMK swasta yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta Kabupaten Bandung melakukan audiensi dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna,pada Selasa (16/09/2025).

Dalam audiensi dan silaturahmi yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati Bandung itu, mereka ‘curhat’ kepada Bupati mengenai berbagai dinamika dan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah SMK swasta, khususnya di Kabupaten Bandung.

Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Kabupaten Bandung, Suwarto mengatakan jika melihat sejarah Indonesia, dunia pendidikan tak dapat dilepaskan dari peran sekolah swasta.

“Namun perkembangan terakhir, kami merasa dipinggirkan terutama oleh kebijakan provinsi. Padahal, kami juga ingin bersinergi untuk mencerdaskan anak bangsa,” jelas Suwarto di hadapan Bupati Bandung.

Diantara kebijakan yang dikeluhkan para kepala sekolah SMK swasta adalah bantuan pembangunan sekolah serta sarana dan prasarana untuk SMK negeri dari pemerintah provinsi yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun di 2026 mendatang.

“Sementara bantuan untuk SMK swasta sangat timpang. Ini terjadi ketimpangan yang luar biasa. Padahal jumlah sekolah swasta itu jauh lebih banyak,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Suwarto, para kepala sekolah SMK swasta ingin ‘mengadu’ kepada Bupati Bandung sebagai orangtua seluruh warga Kabupaten Bandung atas berbagai ketimpangan yang terjadi antara SMK negeri dan swasta.

“Walau kewenangan SMA/SMK ada di provinsi, kami sebagai warga Kabupaten Bandung dan siswa-siswi kami juga warga Kabupaten Bandung ingin mengadu ke Pak Bupati,” kata Kepala Sekolah SMK Taman Siswa tersebut.

“Kami juga punya semangat yang sama Ingin memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bandung. Kami berharap Pak Bupati dapat mencarikan solusi dan perhatian khusus kepada kami SMK swasta, misal seperti beasiswa dan bantuan lainnya,” tambah Suwarto.

Selain itu, kata Suwarto, pihaknya juga ingin bersinergi dan mendukung program-program Pemkab Bandung terutama dalam peningkatan kualitas kompetensi para siswa agar dapat mudah terserap lapangan kerja.

“Terima kasih kepada Pak Bupati karena sudah ada beberapa sekolah yang mendapatkan CSR. Intinya kami ingin menyukseskan dan berkolaborasi dengan program-program Pak Bupati untuk kemajuan Kabupaten Bandung,” tutur Suwarto.

Sementara itu, Bupati Dadang Supriatna menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas berbagai masukan dan semangat kolaborasi yang disampaikan Forum Kepala Sekolah SMK Kabupaten Bandung tersebut.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu mengaku sangat mendukung keberadaan sekolah swasta termasuk SMK swasta di Kabupaten Bandung. Hanya saja, kata dia, untuk SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Terima kasih, ini masukan yang sangat luar biasa. Dan insya Allah semua usulan, akan saya sampaikan ke Provinsi karena memang kewenangan SMA/SMK ini ada di pemerintah provinsi,” ujar Kang DS, sapaan akrab Bupati.

“Saya bukan enggak nyaah ke SMA/SMK swasta. Tapi regulasinya ada di provinsi, takutnya salah. Insya Allah akan saya sampaikan ke provinsi,” tambahnya.

Kang DS pun tak memungkiri peran penting sekolah-sekolah swasta dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sebab, tanpa kehadiran sekolah swasta, pemerintah akan kesulitan meningkatkan rata-rata lama sekolah akibat kurangnya sekolah.

“Kalau anak-anak lulusan SMP tidak melanjutkan sekolah, akibatnya terjadi pernikahan dini. Pernikahan dini menyebabkan terjadinya stunting. Saya justru mendorong ada 28 sekolah lagi, tidak hanya negeri, tapi sekolah swasta juga,” ungkap Kang DS.

Ia juga menyambut baik keinginan kolaborasi antara sekolah SMK di Kabupaten Bandung dengan Pemkab Bandung. Sebab, kata Kang DS, pihaknya memiliki berbagai program yang selaras dengan upaya peningkatan kualitas SDM maupun lapangan kerja.

Salah satu yang dapat dikolaborasikan adalah pemenuhan lapangan kerja dan wirausahawan muda yang dicanangkan Bupati Dadang Supriatna yang dapat diisi oleh para siswa lulusan SMK.

“Saya punya target penciptaan 10 ribu lapangan kerja dan wirausahawan muda. Belum lagi saya sudah MoU dengan Jepang, mereka membutuhkan banyak tenaga kerja tiap tahun. Ini peluang SMK untuk menciptakan anak-anak siap kerja dan jadi pengusaha,” tegasnya.

Selain itu, Pemkab Bandung pun telah melakukan MoU dengan 157 perusahaan di Kabupaten Bandung untuk mengutamakan menyerap tenaga kerja asli Kabupaten Bandung termasuk para siswa lulusan SMK.

“Jadi saya dorong SMK bekerjasama dengan Disnaker. Banyak sekali yang dapat dikolaborasikan. Jepang butuh 300 ribu orang. Kalau SMK siap, sata siap kirim lulusan SMK ke Jepang,” kata Kang DS.

Yans.

Bandung -YUTELNEWS com|| Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurizal, M.Ap, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung, terutama di bidang infrastruktur konektivitas.

Menurutnya, pembangunan jalan dan jembatan menjadi kebutuhan utama warga di wilayah selatan Bandung, seperti Kertasari, Pangalengan, hingga Nagreg dan Paseh.

Cucun menjelaskan, pembangunan yang terealisasi melalui **skema Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023–2024** telah memberikan dampak nyata bagi warga. Ia mencontohkan, kondisi jalan yang sebelumnya rusak parah kini sudah dapat dilalui dengan baik. Warga yang ingin menuju Majalaya dari Cikawao, Nagreg, tidak lagi harus melewati jalur buruk.

“Alhamdulillah, pembangunan jalan di wilayah selatan ini sudah selesai melalui DAK terakhir 2024. Termasuk Jembatan Cikawao yang kini memiliki dua jalur. Bagi masyarakat, jembatan ini dulu hanya mimpi. Hari ini mimpi itu terwujud,” ujar Cucun, usai meresmikan Jembatan Gr. Cikawao di Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Senin 15 September 2025.

Lebih jauh, Cucun menegaskan bahwa fungsi wakil rakyat bukan hanya menyuarakan aspirasi, melainkan juga memastikan implementasi program. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan langsung hasil pembangunan.

“Tugas kami adalah menghadirkan bukti, bukan sekadar janji. Infrastruktur harus hadir sebagai penggerak ekonomi daerah,” tegasnya.

Usai peresmian, Cucun bersama warga melaksanakan tasyakur atas pemanfaatan jalan dan jembatan baru. Ia menyebut kegiatan itu sebagai wujud syukur sekaligus ruang untuk mendengar aspirasi masyarakat. “Kita makan bersama, kita dengarkan curhatan warga. Pemerintahan Pak Prabowo sudah berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran. Itu akan terlihat jelas dalam arsitektur APBN 2026,” tambahnya.

Ia menyoroti peran Bupati Dadang Supriatna yang melanjutkan fondasi dari kepemimpinan sebelumnya, yakni Dadang Naser. Berkat dukungan Dinas PUPR Kabupaten Bandung, status sejumlah jalan desa berhasil dinaikkan menjadi jalan kabupaten. Proses ini penting karena syarat mutlak bagi DAK adalah status jalan minimal kabupaten.

“Kalau masih jalan desa, tidak bisa dibiayai oleh APBN melalui DAK. Jadi, sinergi daerah sangat menentukan. Ini prestasi luar biasa dari pemerintah Kabupaten Bandung,” kata Cucun.

Ia menegaskan kembali bahwa pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang. Dengan konektivitas yang baik, akses ekonomi terbuka lebih luas, distribusi hasil pertanian lebih lancar, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. “Pembangunan jalan bukan sekadar aspal. Ia adalah jalan menuju peningkatan ekonomi rakyat,” tutupnya.

Yans.