Pemkab Bandung Mantapkan Pengawalan MBG, Kang DS Pimpin Konsolidasi SPPG

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung– Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Rapat Konsolidasi Sentra Penyedia Pangan dan Gizi (SPPG) yang berlangsung di Hotel Sunshine, Soreang, Minggu (16/11/2025). Kegiatan ini diikuti para camat, mitra penyelenggara, dan pengelola SPPG sebagai upaya menyatukan langkah dan memastikan program nasional tersebut berjalan optimal di daerah dengan jumlah penerima manfaat terbesar.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengawal MBG agar tepat sasaran dan bebas dari hambatan koordinasi.

“Pemerintah akan selalu hadir untuk memberi solusi. Jangan sampai terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan program ini. Kabupaten Bandung memiliki 3,8 juta penduduk dan menjadi daerah dengan penerima manfaat terbanyak,” ujar bupati yang akrab disapa Kang DS.

Berdasarkan data Pemkab Bandung, jumlah penerima manfaat MBG tahun ini mencapai 1.253.000 jiwa yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 1,7 juta jiwa pada 2026 seiring rencana perluasan sasaran hingga mencakup kelompok lansia.

Kang DS menyampaikan bahwa kolaborasi antar instansi sangat dibutuhkan untuk mengelola data dinamis dan memastikan distribusi bantuan berjalan efektif. “Jumlah ini fluktuatif sehingga memerlukan sinergi semua pihak. Kami berterima kasih kepada BGN yang hadir mendampingi proses ini,” katanya.

Dalam aspek kesiapan infrastruktur, Pemkab Bandung melaporkan telah terbentuk 255 titik SPPG, dengan 161 titik di antaranya sudah beroperasi dari total kuota 375. Berdasarkan laporan para camat, jumlah tersebut berpotensi meningkat menjadi 422 titik, mengingat sebaran penerima manfaat mencakup wilayah kategori 3T.

Pemkab Bandung juga menyiapkan peningkatan standar keamanan pangan melalui pelatihan laik higiene bagi 8.422 penjamah makanan serta mendorong pemenuhan tata graha dan penggunaan filter air di seluruh SPPG.

Pada kesempatan itu, Kang DS turut menyampaikan sejumlah persoalan yang ditemui di lapangan, mulai dari keterlambatan proses, keterbatasan tenaga ahli gizi, ketimpangan jumlah SPPG per kecamatan, penumpukan kuota, hingga kendala aktivasi SPPG.

Ia memastikan seluruh persoalan tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap. “Dengan koordinasi dan kolaborasi, semua kendala ini bisa diselesaikan bersama,” tegasnya.

Sebagai upaya transparansi, Pemkab Bandung telah menyiapkan dasbor pimpinan untuk memantau pembaruan harian pelaksanaan MBG secara real time.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menekankan integritas menjadi kunci keberhasilan program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat ini. “Jika niat pelaksana di lapangan tulus mendukung program pemerintah, manfaatnya bagi anak-anak akan sangat besar. Ini juga menjadi amal jariyah bagi kita,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG harus bersih dari praktik kolusi.

“Setiap warga negara berhak mendapat gizi layak. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan melalui SPPG, saya akan menindaknya,” tegasnya.

Yans

11 Non ASN Kecamatan Cikalongwetan Resmi Diangkat Menjadi PPPK Paruh Waktu

DAERAH, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat– Sebanyak 5.812 Non ASN di Kabupaten Bandung Barat resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail. Prosesi pengangkatan dilaksanakan serentak pada Jumat, (14/11/2025).

Dari Kecamatan Cikalongwetan, terdapat 11 orang yang menerima keputusan pengangkatan tersebut. Satu perwakilan mengikuti agenda secara langsung di Gedung Balai Gempungan Kabupaten Bandung Barat, sementara lainnya mengikuti pelaksanaan melalui virtual meeting dari Pendopo Kecamatan Cikalongwetan.

Nama-nama Non ASN Kecamatan Cikalongwetan yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu meliputi Derry Yanuar, Zezen Zaenal Rosyidin, Ahmad Syarip Hidayat, Saripudin, Rudi, Dani Mulyana Ibrahim, Ramli Ruswanto, Erwin Awaludin, Denny Andriyana H., Sandi Dinda Nirmawan, dan Yanto.

Non ASN Kecamatan Cikalongwetan yang diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu; Derry Yanuar, Zezen Zaenal Rosyidin, Ahmad Syarip Hidayat, Saripudin, Rudi, Dani Mulyana Ibrahim, Ramli Ruswanto, Erwin Awaludin, Denny Andriyana H., Sandi Dinda Nirmawan, dan Yanto dengan di dampingi oleh Sekertaris Kecamatan Dadang Romans yah dan Kasi Trantibum Pipin Irawan.

Pada momen penuh rasa syukur tersebut, para PPPK Paruh Waktu Kecamatan Cikalongwetan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Camat Cikalongwetan H. Dadang A Sapardan, M.Pd., KP., Sekretaris Camat Dadang Romansyah, para Kasi, para Kasubbag, serta seluruh ASN Kecamatan Cikalongwetan yang selama ini telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan penuh dalam menjalankan tugas sebagai Non ASN.

Mewakili rekan-rekannya, Ramli Ruswanto menyampaikan rasa haru dan syukur atas amanah yang diterima. Ia menegaskan bahwa pengangkatan ini bukan hanya sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sepenuh hati.

“Alhamdulillah, ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi kami. Pengangkatan ini bukan semata-mata tentang status, tetapi tentang kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk bekerja lebih profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”ujarnya

“Kami sangat berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran Kecamatan Cikalongwetan atas bimbingan dan kepercayaannya selama ini. Amanah baru ini akan kami jadikan motivasi untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan dedikasi dalam melayani masyarakat,”tuturnya.

Ramli juga menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung program-program kecamatan dan berperan aktif dalam pelayanan publik.

“InsyaAllah, kami akan berusaha memberikan yang terbaik, menjaga integritas, serta berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Kecamatan Cikalongwetan dan Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.

Dengan pengangkatan ini, para PPPK Paruh Waktu diharapkan dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dien Yoyo

Wakil Ketua DPRD Erlinda Dengarkan Jawaban Walikota di Wakili Sekdako Rida Ananda 

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PEMERINTAHAN|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh diadakan untuk mendengarkan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 pada, Kamis (13/11/2025).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Erlindawati, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Rida Ananda.

Erlindawati menekankan pentingnya pembahasan APBD yang melampaui angka, fokus pada pembangunan yang menguntungkan masyarakat,” ujarnya.

DPRD mengapresiasi respons Pemko Payakumbuh terhadap berbagai isu, seperti pengaturan jam operasional kafe dan digitalisasi sistem retribusi pasar.

Komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi dan menekan potensi kebocoran pendapatan daerah diakui.

Isu lainnya yang diperhatikan adalah penyelesaian sengketa lahan wisata dan perbaikan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Erlindawati menegaskan dukungan DPRD terhadap langkah pemerintah namun mengingatkan pentingnya pengawasan agar kebijakan tidak hanya berada di tataran perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Payakumbuh,” ungkapnya.

Hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.

(MMD)

Wirman Putra Pimpin Rapat Paripurna Dalam Pandangan Umum Tujuh Fraksi Tentang Nota Keuangan Walikota Payakumbuh

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PEMERINTAHAN|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Tujuh fraksi di DPRD Kota Payakumbuh memberikan pandangan umum mengenai Nota Keuangan Wali Kota terkait,” Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Wirman Putra pada, Selasa (11/11/2025).

Pertimbangan Fiskal Wirman menyatakan, “RAPBD 2026 disusun dengan memperhatikan penyesuaian kondisi fiskal nasional dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat,” ucap Wirman Putra.

Pandangan Fraksi sebagai berikut
Fraksi Partai Golkar Mengkhawatirkan Car Free Day mengganggu UMKM, meminta evaluasi dan pemindahan lokasi.

Fraksi Partai NasDem Menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh dan meminta penertiban.

Fraksi KIR Mendorong keseimbangan pendapatan dan belanja untuk program prioritas.

Fraksi PKS Memperhatikan masalah kenakalan remaja dan permintaan revitalisasi objek wisata.

Fraksi Partai Demokrat Menegaskan pentingnya kualitas pelayanan publik, terutama BPJS Kesehatan.

Fraksi PAN Menyokong digitalisasi layanan pajak dan peningkatan sumber daya manusia.

Fraksi PPP mendorong efisiensi anggaran dan pembangunan kembali Pasar Payakumbuh.

Wakil Wali Kota, Elzadaswarman, berkomitmen untuk mengkaji semua masukan dari fraksi-fraksi dan akan memberikan jawaban resmi pada rapat paripurna berikutnya,” ungkap Elzadaswarman.

(MMD)

DPMD Kabupaten Bandung Barat Gelar Siklus Lokakarya BPD di Kecamatan Cikalongwetan

DAERAH, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat melaksanakan kegiatan Siklus Lokakarya bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Cikalongwetan. Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Kecamatan Cikalongwetan pada Selasa, (11/11/2025).

Lokakarya ini dihadiri oleh seluruh perwakilan BPD dari desa-desa di wilayah Kecamatan Cikalongwetan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas serta memperdalam pemahaman BPD terhadap tugas, fungsi, dan peran strategisnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Photo: Perwakilan DPMD Kabupaten Bandung Barat,Yana Desiana Sunaryo, S.Sos.

Perwakilan DPMD Kabupaten Bandung Barat, Yana Desiana Sunaryo, S.Sos, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung kinerja BPD di lapangan.

“Kegiatan ini sudah beberapa kali dilaksanakan, dan menjadi ajang penting untuk mendiskusikan berbagai hal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Melalui lokakarya ini, kita bersama-sama membahas kendala yang dihadapi di lapangan agar ke depan kinerja BPD semakin optimal,” ujar Yana.

Ia menambahkan bahwa BPD memiliki peran sentral dalam menyelenggarakan musyawarah desa, menyerap aspirasi masyarakat, serta ikut dalam penetapan kebijakan desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan koordinasi berkelanjutan sangat diperlukan.

Sebagai penutup, perwakilan DPMD Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada BPD di seluruh kecamatan.

“Kami berharap melalui kegiatan seperti ini, BPD dapat semakin memahami perannya sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel,” tutur Yana.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif, di mana para anggota BPD menyampaikan masukan serta berbagi pengalaman dalam menjalankan fungsi kelembagaan di tingkat desa.

Dien Yoyo

Ketua DPRD Wirman Putra Lanjutkan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 di Payakumbuh

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, Pemerintah, PEMERINTAHAN|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —DPRD Kota Payakumbuh siap melanjutkan pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2026 setelah Wali Kota menyampaikan Nota Keuangan dalam rapat paripurna pada, Senin (10/11/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Wirman Putra, adalah langkah awal untuk membahas dokumen keuangan daerah.
Wali Kota Zulmaeta menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD mempertimbangkan kondisi fiskal nasional, termasuk penurunan Dana Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp116,88 miliar dibandingkan tahun sebelumnya,” ucap Zulmaeta.
Wirman Putra mengungkapkan bahwa DPRD akan segera menjadwalkan pemandangan umum fraksi-fraksi tentang Nota Keuangan tersebut,” Ungkap Wirman Putra.

DPRD berkomitmen agar pembahasan RAPBD berlangsung konstruktif dan fokus pada kepentingan masyarakat.

Mereka juga akan memastikan proses penetapan APBD sesuai jadwal agar dapat mendukung pembangunan di Kota Payakumbuh. Rapat paripurna berikutnya akan membahas pandangan umum fraksi-fraksi.

(Hms DPRD Payakumbuh)

(MMD)

Kades Pulosari Apresiasi ,Bupati Bandung Kang DS, Bonus Panas Bumi Bantu Bangun Kantor Desa Baru

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

BANDUNG – YUTELNEWS com|| Kepala Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Agus Rusman, menyampaikan apresiasi pada Bupati Bandung, Dadang Supriatna, atas kebijakan pengembalian 60 persen bonus produksi panas bumi kepada daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan pembangunan di desa-desa sekitar wilayah panas bumi, termasuk di Desa Pulosari.

“Luar biasa sekali. Kami para kepala desa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Bandung. Kebijakan ini benar-benar berpihak kepada masyarakat desa. Dari bonus produksi panas bumi yang dikembalikan ke daerah sebesar 60 persen ini, manfaatnya sangat dirasakan warga,” ujar Agus saat ditemui di Kantor Desa Pulosari,pada Senin 10 November 2025.

Agus mengatakan, dana bonus produksi panas bumi yang diterima pemerintah desa sangat membantu dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Banyak desa di wilayah Pangalengan yang kini bisa memperbaiki fasilitas umum seperti jalan lingkungan, gang, hingga kantor desa berkat adanya tambahan dana tersebut.

“Salah satunya di Desa Pulosari. Alhamdulillah, kantor desa yang sudah berdiri sejak tahun 1998 dan kondisinya sudah tidak layak kini bisa kami bangun kembali berkat dana bonus produksi ini. Kalau tidak ada bantuan ini, mungkin kami belum tentu bisa membangun kantor desa baru,” katanya.

Agus menambahkan, berdasarkan laporan yang diterima, terdapat sekitar 48 desa penerima manfaat bonus produksi panas bumi di Kabupaten Bandung. Desa-desa tersebut mengaku terbantu karena pembangunan yang sempat tertunda kini bisa dilanjutkan.

“Banyak desa yang bisa memperbaiki jalan beton, gang, serta sarana perkantoran. Ini sangat membantu karena bisa mengurangi beban APBDes. Jadi pembangunan bisa lebih merata,” ucapnya.

Pemerintah Desa Pulosari memanfaatkan dana tersebut untuk membangun gedung kantor desa baru berukuran 14,5 x 16,5 meter dengan total anggaran Rp 371,7 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bonus Produksi Panas Bumi Tahun Anggaran 2025.

“Kantor ini akan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang lebih representatif dan nyaman. Harapan kami, kebijakan bonus produksi ini bisa terus dilanjutkan pada tahun berikutnya, karena manfaatnya benar-benar nyata bagi warga,” ujar Agus.

Agus juga menyebut, kebijakan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna menjadi bukti nyata keberpihakan kepada masyarakat desa.

“Bupati Bandung sudah memberikan contoh bahwa hasil sumber daya alam bisa kembali kepada masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh pihak tertentu. Ini bentuk pemerataan pembangunan yang kami harapkan,” tuturnya.***

 

Yans.

Wali Kota Gunungsitoli Launching, Pentingnya Tata Kelola Desa Berbasis Data Secara Digitalisasi.

PEMERINTAHAN|oleh

Gunungsitoli, Yutelnews.com || Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya optimalisasi tata kelola pemerintahan desa berbasis data melalui penerapan Sistem Informasi Desa Kinerja (SID-Kinerja) serta pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD, Senin, 10/11/2025.

“Ucap Wali Kota dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa dan Launching SID-Kinerja Tahun 2025 di Kota Gunungsitoli, yang turut didampingi oleh Wakil Wali Kota Gunungsitoli, Martinus Lase, S.H, bertempat di ruang rapat III Kantor Wali Kota Gunungsitoli.

Wali Kota menjelaskan bahwa amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan kewajiban pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada penyelenggara pemerintahan desa. Program ini mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, serta beasiswa bagi anak jika terjadi risiko, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat.

Peluncuran SID-Kinerja yang digagas oleh Mario Otomosi Zebua, SH., M.Si selaku Kadis PMD Kota Gunungsitoli, Wali Kota menyampaikan bahwa sistem ini merupakan inovasi digital untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa berbasis data dan kinerja. Sistem tersebut akan menyajikan data kinerja desa secara real-time, mencakup status IDM, pengelolaan keuangan, penetapan dokumen, serta capaian program Desa.

Sistim SID-Kinerja juga menjadi dasar penerapan reward and punishment berdasarkan kinerja desa, sekaligus instrumen evaluasi dalam penentuan alokasi dana desa dan pembinaan desa. “Saya berharap agar Pemerintah Desa melalui Kaur Perencanaan agar aktif dan tertib dalam menginput data ke sistem, Para Camat agar memastikan kelengkapan dan ketepatan data di wilayahnya dan Tenaga Ahli dan Pendamping Desa agar berperan aktif mendampingi operasional SID-Kinerja di lapangan,” harap Wali Kota.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan percepatan penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2024, serta penyusunan RKPDES dan Rancangan APBDES Tahun 2026 tepat waktu, mengingat seluruh dokumen tersebut akan terintegrasi dalam SID-Kinerja.

Beliau juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. “Pemerintah Desa dan BPD adalah mitra strategis. Tidak ada lagi ruang untuk konflik yang tidak konstruktif. Tujuan kita satu, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa,” tegas Wali Kota.

Turut hadir Pj. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Meiman Kristian Harefa, S.Sos., MSP, Camat se-Kota Gunungsitoli, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli, mewakili Kepala Cabang BRI Kota Gunungsitoli, para Kepala Desa beserta Kaur Perencanaan se-Kota Gunungsitoli, para Ketua BPD se-Kota Gunungsitoli dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

(Kharisman Gea)

Bhabinkamtibmas Desa Cipada Monitoring Pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis di Cikalongwetan

NEWS, PEMERINTAHAN, TNI - POLRI|oleh

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat– Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bhabinkamtibmas Desa Cipada Polsek Cikalongwetan Brigadir Hary Purnama melaksanakan kegiatan monitoring pendistribusian makanan bergizi dari Dapur Yayasan Rona Sunyi Jagaddhita pada Senin (10/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Kampung Lembang Dano, Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat ini dimulai sejak pukul 06.00 WIB hingga selesai, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Desa Cipada Ukin Sudaryana, Kasi Trantibum Kecamatan Cikalongwetan Pipin Irawan, Sekretaris Desa Cipada, Koordinator Dapur MBG, Ahli Gizi Desa, Accounting Desa, serta pengurus dan petugas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pendistribusian makanan bergizi dilaksanakan secara serentak ke sejumlah lembaga pendidikan di wilayah Desa Cipada. Menu yang disediakan antara lain nasi putih, chicken katsu, tahu goreng, dan sayur campur, disiapkan langsung oleh tim dapur MBG Desa Cipada.

Kapolsek Cikalongwetan AKP Deden Indrajaya, S.H., M.M. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran Polri dalam mendukung program pemerintah sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan aman dan tepat sasaran.

“Polri, melalui Bhabinkamtibmas, hadir untuk memantau, membantu, dan memastikan kegiatan sosial seperti Program Makan Bergizi Gratis berjalan lancar, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar AKP Deden.

Dengan adanya program tersebut, para siswa penerima manfaat merasa terbantu, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan di luar sekolah. Seluruh kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif.

Dien Yoyo

Ketua DPRD Wirman Putra Ikuti Parade Onthel Payakumbuh 2025: Memperkuat Budaya dan Pariwisata

Berita, DAERAH, NASIONAL, NEWS, OLAHRAGA, PEMERINTAHAN|oleh

KOTA PAYAKUMBUH, YUTELNEWS.COM —Parade Onthel Payakumbuh 2025 merupakan acara budaya yang menarik perhatian banyak peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirnan Putra, menilai acara ini berdampak positif bagi pariwisata dan ekonomi lokal pada, Minggu (09/11/2025).

Bukti Kekuatan Budaya Wirman Putra menyatakan bahwa Parade Onthel menunjukkan kecintaan masyarakat terhadap budaya. Acara ini diharapkan dapat memperkenalkan Payakumbuh sebagai kota wisata budaya yang kreatif dan ramah,” kata Wirman Putra.

Partisipasi dan Penampilan Selama dua hari, acara ini dihadiri sekitar 500 peserta yang menampilkan sepeda klasik dan busana tradisional. Kegiatan ini tidak hanya menunjukkan tradisi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.

Dampak Ekonomi Event ini memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan sektor kuliner, serta mendorong DPRD untuk mendukung kegiatan berbasis budaya di masa mendatang.

Pentingnya Promosi Budaya Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menekankan bahwa Parade Onthel dikenal sebagai cara untuk mengenalkan nilai budaya dan keramahan kota, serta mengajak masyarakat untuk menghargai lingkungan,” ujarnya.

Peningkatan Silaturahmi Kegiatan ini menciptakan ikatan antara pecinta sepeda ontel dari berbagai generasi dan daerah.

Parade Onthel Payakumbuh diharapkan menjadi agenda tetap dalam kalender pariwisata kota dan berkontribusi terhadap pengembangan identitas budaya Payakumbuh sebagai destinasi wisata.

(Hms DPRD)

(MMD)

Pemdes Babakan Panjang Realisasikan Banprov 2025 untuk Perbaikan Jalan Desa

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi- Pemerintah Desa Babakan Panjang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, mulai merealisasikan program Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran 2025 dengan kegiatan pengaspalan jalan desa sepanjang 250 meter dan lebar 2,5 meter, berlokasi di Kampung Nyangegeng, RT 02 dan RT 03 RW 04. Sabtu, (8/11/2025).

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Babakan Panjang, Rusly Pranata, mengatakan kepada Suluhnusantara.News bahwa bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini digunakan untuk perawatan dan perbaikan jalan desa yang sudah lama mengalami kerusakan.

“Saya selaku Ketua LPM Desa Babakan Panjang mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, berkat bantuan ini, jalan yang sudah lama rusak kini dapat diperbaiki,” ujar Rusly.

Ia menambahkan, dengan adanya perbaikan ini diharapkan para pengguna jalan dapat merasa lebih aman dan nyaman. Rusly juga berharap, pemerintah provinsi terus memberikan dukungan dan bantuan lain, mengingat ruas jalan desa di Babakan Panjang cukup panjang dan masih banyak yang memerlukan perhatian.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar bersama-sama merawat jalan yang sudah diperbaiki. Perhatikan saluran air atau drainasenya. Kami dari lembaga desa terus mengajak dan memberi contoh kepada masyarakat untuk kembali menumbuhkan semangat gotong royong,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Babakan Panjang, H. Saepuloh, S.H., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Kami bersyukur atas terealisasinya Banprov ini. Ini bukti nyata perhatian pemerintah provinsi terhadap pembangunan di desa. Kami berharap masyarakat bisa menjaga hasil pembangunan dengan baik, karena ini semua untuk kepentingan bersama,” ungkap Kades Saepuloh.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah desa akan terus berupaya mendorong pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Babakan Panjang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mirna ( Kabiro Sukabumi )

Dua Warga Babakan Panjang Terima Bantuan Rutilahu, Ketua LPM dan Kades Ucapkan Terima Kasih ke Pemkab Sukabumi

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Sukabumi– Kabar gembira datang untuk warga Desa Babakan Panjang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Dua warga kurang mampu di desa tersebut akhirnya bisa tersenyum lega setelah rumah mereka mendapatkan bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi.

Ketua LPM Desa Babakan Panjang, Rusly Pranata, mengatakan bantuan tersebut disalurkan kepada dua penerima manfaat, yakni Bapak Oha (72) di Kampung Pasir Jeungjing RT 02/09 dan Ibu Lelah (41) di Kampung Pasir Jeungjing RT 01/10.

“Bantuan Rutilahu ini diserahkan langsung kepada keluarga penerima manfaat yang benar-benar layak dibantu. Kami dari LPM Babakan Panjang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Sukabumi dan Dinas Perkim yang telah memperhatikan warga kami,” ujar Rusly kepada Suluhnusantara.News, Sabtu (8/11/2025).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya program tersebut.

“Terima kasih kepada Pemerintah Desa Babakan Panjang, Bhabinkamtibmas, Babinsa, para kadus, serta rekan-rekan LPM yang selalu solid mendukung program ini. Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh penerima manfaat dan ke depan, semoga lebih banyak lagi warga yang bisa merasakan program Rutilahu ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Babakan Panjang, H. Saepuloh S.H, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan kepada warganya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Dinas Perkim, yang telah menyalurkan bantuan Rutilahu untuk warga kami. Ini bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil,” kata H. Saepuloh.

Ia menambahkan, Pemerintah Desa Babakan Panjang berkomitmen untuk terus mendukung program-program peningkatan kesejahteraan warga.

“Ke depan, kami akan terus berupaya agar lebih banyak warga bisa mendapatkan bantuan serupa. Karena kami tahu, masih ada banyak rumah di Babakan Panjang yang butuh sentuhan dan perhatian,” tutupnya.

Mirna ( Kabiro Sukabumi )

Forkopimcam Cikalongwetan Gelar Rakor Lintas Sektoral, Perkuat Sinergi Kawal Program Makan Bergizi Gratis

NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Kab. Bandung Barat – Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Cikalongwetan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Pendopo Kecamatan Cikalongwetan, Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus membahas isu-isu strategis lainnya seperti pengelolaan lingkungan dan kesiapsiagaan bencana.

Rakor tersebut dihadiri oleh Camat Cikalongwetan H. Dadang A. Sapardan, M.Pd., KP., Danramil Cikalongwetan Kapten Inf. Yudi Komara, Kapolsek Cikalongwetan AKP Deden Indrajaya, S.H., M.M., Sekcam Dadang Romansyah, para kepala desa, kepala UPT, kepala SPPG, serta perwakilan yayasan penyelenggara dapur MBG, termasuk dapur baru yaitu Yayasan Rona Sunyi Jagadita.

Dalam sambutannya, Camat H. Dadang A. Sapardan menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus bersatu dan berkomitmen dalam mengawal keberhasilan program nasional, terutama Program Makan Bergizi Gratis.

“Sebagai pemangku kepentingan, kita harus mengawal program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Ini merupakan upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran. “Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lakukan komunikasi dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program MBG,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan dari Yayasan Rona Sunyi Jagaditta yang sekaligus Korcam MBG Cikalongwetan, menjelaskan bahwa saat ini di Kecamatan Cikalongwetan telah beroperasi enam dapur MBG, masing-masing berlokasi di Mandalamukti satu, Mandalamukti dua, Mandalamukti tiga, Mandalasari, dan Desa Cikalong. Selain itu, terdapat tiga dapur tambahan yang menyalurkan makanan bergizi dari luar wilayah Cikalongwetan, yaitu dari Ciharashas Kecamatan Cipeundeuy, dari Cipatat, dan dari Yayasan Al Zaki.

Perwakilan yayasan tersebut menuturkan bahwa total penerima manfaat dari delapan dapur tersebut mencapai lebih dari 1.842 anak. Sementara itu, total sasaran penerima manfaat di wilayah Kecamatan Cikalongwetan secara keseluruhan mencapai sekitar 27.000 siswa.

“Masih ada sekitar 9.000 anak yang belum tersentuh program MBG, namun akan segera diupayakan pemenuhannya melalui tambahan distribusi dan dukungan dari program B3,” ungkapnya.

Selain membahas pelaksanaan MBG, rakor juga menyoroti persoalan lingkungan dan kebencanaan. Camat H. Dadang A. Sapardan mengimbau agar pemerintah desa membuat program penyelesaian permasalahan persampahan di wilayah masing-masing, sebagai bagian dari kebijakan pengurangan timbunan sampah.

“Selesaikan permasalahan persampahan masyarakat di desa. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya sosialisasi mitigasi bencana alam dan non-alam, terutama menghadapi potensi bencana akibat aktivitas Sesar Lembang yang melintasi wilayah Bandung Barat.

“Kita harus melakukan sosialisasi terkait mitigasi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi, termasuk potensi bencana akibat Sesar Lembang,” ujarnya.

Rakor berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaborasi. Para peserta aktif memberikan masukan terkait efektivitas pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi berbagai program agar pelaksanaannya di wilayah Kecamatan Cikalongwetan semakin efektif, sinergis, dan terkoordinasi.

Dengan terselenggaranya Rakor Lintas Sektoral ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, yayasan penyelenggara, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Cikalongwetan yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

(DY)

Batam Perkuat Komitmen Akuntabilitas dan Wujudkan Tata Kelola Keuangan Transparan

DAERAH, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.Com | Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat akuntabilitas dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan. Komitmen tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (31/10/2025).

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Dalam kesempatan itu, Firmansyah menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK. Ia menegaskan, Pemko Batam berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sebagai bagian dari upaya bersama memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance. Pemeriksaan ini menjadi sarana evaluasi bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan belanja daerah,” ujar Firmansyah.

Dalam rapat tersebut, Firmansyah juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam agar menyiapkan dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan selama pemeriksaan berlangsung.

“Kepada seluruh kepala OPD dan jajaran, kami minta agar memberikan perhatian penuh serta mendukung kelancaran pemeriksaan terinci nanti. Semua data dan dokumen harus disiapkan dengan lengkap agar proses pemeriksaan berjalan efisien dan transparan,” tegasnya.

Rapat exit meeting ini turut dihadiri oleh tim pemeriksa BPK, perwakilan Inspektorat Daerah Kota Batam, para kepala OPD terkait, serta pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Batam.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BPK dapat terus terjalin dengan baik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, serta berlandaskan prinsip akuntabilitas publik.

Untuk diketahui, tim pemeriksa BPK telah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2025 selama 18 hari kerja. Pemeriksaan tersebut mencakup berbagai aspek pelaksanaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Ketua Tim Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah 2025 pada Pemko Batam, Maurid Riono Hutapea, menyampaikan bahwa pemeriksaan terinci akan dilaksanakan pada minggu pertama November 2025, atau paling lambat minggu kedua bulan yang sama. Pemeriksaan ini akan berfokus pada pendalaman terhadap temuan-temuan awal yang diperoleh selama tahap pemeriksaan pendahuluan.

“Pemeriksaan ini bertujuan memberikan kesimpulan apakah pengelolaan belanja daerah pada Pemko Batam 2025 telah sesuai dengan ketaatan peraturan perundang-undangan berlaku,” ujarnya.

Silaturahmi bersama Pawala, Amsakar: Batam Rumah Kita Bersama

DAERAH, NEWS, PEMERINTAHAN|oleh

YUTELNEWS.com | Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dan Anggota DPR RI, Ahmad Labib, bersilaturahmi dengan pengurus Paguyuban Warga Lamongan (Pawala) Batam di Golden Prawn, Bengkong, Sabtu (1/11/2025) malam.

Wali Kota Amsakar mengapresiasi terselenggaranya kegiatan yang mempererat tali silaturahmi antarwarga Batam asal Lamongan tersebut. Ia juga mengulas secara historis perjalanan pembangunan Batam hingga menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia saat ini.

“Di Batam ini ada dua entitas, yakni BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Keduanya memiliki peran penting dalam membangun dan mengembangkan Batam hingga seperti sekarang,” ujar Amsakar.

Amsakar menuturkan, cikal bakal Batam dimulai sejak tahun 1971, ketika Batu Ampar ditetapkan sebagai kawasan industri interim partikuler. Melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, pengembangannya diperluas hingga terbentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

“Saat itu, Batam hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk yang tinggal di kawasan Tanjung seperti Tanjung Sengkuang, Tanjung Riau, dan Tanjung Uma. Namun berkat hadirnya Otorita Batam, industrialisasi berkembang pesat dan mendorong lonjakan jumlah penduduk,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amsakar menjelaskan bahwa kini Otorita atau BP Batam memiliki lima core business, yaitu industri, perdagangan, pariwisata, alih kapal, dan basis logistik. Lima sektor ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Batam yang kini berpenduduk lebih dari 1,3 juta jiwa, tersebar di 12 kecamatan dan 64 kelurahan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengajak warga Lamongan untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap Batam.

“Jangan memaknai diri sebagai orang Lamongan yang merantau di Batam, tetapi maknailah diri sebagai orang Batam yang berasal dari Lamongan. Kalau kita menganggap Batam sebagai rumah bersama, maka kitalah yang akan menjaga dan merawatnya,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batam atas sambutan yang hangat kepada warganya.

“Terima kasih karena warga Lamongan diterima dengan baik di Kota Batam ini. Suasana malam ini, dengan hidangan soto Lamongan dan pecel lele, membuat kami serasa di rumah sendiri,” ujarnya penuh kehangatan.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil X Jawa Timur Ahmad Labib turut mengapresiasi sinergi antara warga Lamongan dan Pemerintah Kota Batam. Ia juga mendorong Paguyuban Warga Lamongan (Pawala) agar terus menjaga kekompakan dan nama baik daerah asal.

Acara gala dinner tersebut menjadi simbol eratnya jalinan persaudaraan antarperantau Lamongan di Batam, sekaligus bukti kuatnya semangat kebersamaan dalam membangun kota yang maju, harmonis, dan penuh persaudaraan.

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.